KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Bontang tahun 2015 dapat dibuat dan diajukan acuan dalam pengukuran kinerja Pengadilan Agama Bontang. Sebagaimana diketahui, laporan ini memuat segala aktifitas dan kegiatan baik mengenai tugas pokok persidangan, administrasi perkara serta administrasi umum dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berorientasi pada satu tujuan, yakni sebagai suatu lembaga yang memberikan pelayanan peradilan pada masyarakat yang membutuhkannya dengan proses cepat, sederhana dan biaya ringan. Untuk mengukur kinerja tersebut diperlukan suatu media penilaian yang dapat dijadikan acuan program kegiatan di masa mendatang yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Bontang tahun 2015 dengan tujuan agar dapat melaksanakan administrasi yang baik sesuai peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan guna mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas dan prima bagi para pencari keadilan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Bontang tahun 2015 adalah sangat penting untuk dijadikan sebagai starting point dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Bontang yang pada akhir tahun digunakan sebagai lending point untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dan kegagalan dari program atau tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat pula digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam pelaksanaan kegiatan ditahun– tahun berikutnya. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Bontang kami ucapkan terima kasih, semoga usaha kita sekalian dirido’i oleh Allah SWT dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Bontang tahun 2015 ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya. Bontang, 7 Februari 2015 Ketua Pengadilan Agama Bontang
Drs. H. ARIFIN, S.H, M.H NIP. 19641004 199303 1 002
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
BAB I PENDAHULUAN
1
A. LATAR BELAKANG
1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
1
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN
3
BAB II PERENCANAAN DAN PENYAJIAN KINERJA
4
A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019
4
B. VISI DAN MISI
5
C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
6
D. PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK
7
E. RENCANA KINERJA TAHUN 2015
7
F. PERJANJIAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015
9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015
13
A. PENGUKURAN KINERJA
13
B. ANALISIS AKUNTABILITA KINERJA
15
BAB IV PENUTUP
37
A. KESIMPULAN
37
B. SARAN
38
LAMPIRAN - SK TIM PENYUSUN LAKIP, PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), RENCANA STRATEGIS (RENTRA), PENETAPAN KINERJA TAHUNAN (PKT) DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2015 PENGAILAN AGAMA BONTANG - INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) - RENCANA TRATEGIS (RENTRA) - PENETAPAN KINERJA TAHUNAN (PKT) - RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan kehakiman di Pengadilan Agama di laksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Sebagai lembaga pemerintah, Pengadilan Agama Bontang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban dari tugas dan tanggung jawab tersebut dijabarkan dengan cara menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara periodik dan berkesinambungan. Pelaporan kinerja dimaksudkan adalah untuk menyampaikan capaian kinerja Pengadilan Agama Bontang dalam satu tahun Anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pengadilan Agama Bontang sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bertugas menyelenggarakan Peradilan Agama yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan Eksekutif maupun kekuasaan Legislatif (pasal 24, 25 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan menurut Pasal 49, 50, 51, 52 dan 53 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Adapun yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi dari pada Pengadilan Agama Bontang adalah sebagai berikut : Tugas Pokok : Memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) merupakan produk legislasi yang pertama kali memberikan kompetensi kepada Peradilan Agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah. Kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah
(UUPS)
diberlakukan
untuk
memperteguh
kompetensi
Peradilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah,
Fungsi : 1. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; 2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi perkara lainnya; 3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan kecuali keuangan perkara); 4. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam serta waarmeking Akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya; 5. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi Pemerintah dan Daerah hukumnya, apabila diminta; 6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti
persidangan
kesaksian
rukyat
hilal,
pelayanan
riset/penelitian,
penyuluhan hukum, nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat dan sebagainya. C. SISTEMATIKA PENYAJIAN Sistematika Penyajian dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Bontang Tahun 2015 adalah sebagai berikut : Bab I
Pendahuluan
Bab II
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penyajian /penulisan. Menjelaskan mengenai rencana strategis dan rencana kinerja. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran,
Bab III
Akuntabilitas Kinerja
Bab IV
Penutup
strategi, program dan kegiatan, serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pengadilan Agama Bontang. Dalam bab ini akan diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi serta analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis mengenai keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif yang diambil. Memuat kesimpulan dan saransaran.
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A.
RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019 Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan
strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi
tersebut,
sehingga
kualitas
kinerja
pegawai
dimaksud,
adalah
merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (cleint service), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan). Kualitas keterampilam (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas. Untuk mewujudkan itu pada pelaksanaan tugas tahun 2015 di Pengadilan Agama Bontang telah menetapkan sasaran/keluaran kegiatan yang mengacu pada program dan fungsinya sebagai berikut : B.
VISI DAN MISI Visi Pengadilan Agama Bontang adalah :
“Terwujudnya Putusan Yang Adil Dan Berwibawa Sehingga Kehidupan Masyarakar Menjadi Tenang, Tertib Dan Damai Di Bawah Lindungan Allah Swt”. Visi Pengadilan Agama Bontang tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Peradilan Agama Bontang dalam melakukan aktifitasnya. Pernyataan visi Pengadilan Agama Bontang mengandung pengertian sebagai berikut : Peradilan Agama Bontang mengandung arti secara kelembagaan dan
organisasional. Pengertian secara kelembagaan : Peradilan Agama Bontang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota Bontang dengan Wilayah 3 Kecamatan dan 16 Kelurahan/desa. Pengertian secara organisasional : Pengadilan Agama Bontang adalah Pengadilan Agama yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim, Panitera/Sekretaris serta seluruh Pejabat Struktural/Fungsional. Berdasarkan visi Pengadilan Agama Bontang yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Bontang sebagai focus program kerja untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun Misi Pengadilan Agama Bontang tersebut adalah : “Menerima, Memeriksa, Mengadili Dan Menyelesaikan Perkara-Perkara Yang Diajukan Oleh Umat Islam Indonesia Di Bidang Perkawinan, Waris, Hibah, Wakap, Zakat, Infaq, Shadaqoh Dan Ekonomi Syariah Secara Tepat, Sederhana Serta Biaya Ringan”.
C.
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Berorientasi pada isu strategis Mahkamah Agung oleh publik adalah
menuntaskan tunggakan perkara, Pengadilan Agama Bontang sebagai pengadilan tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung wajib untuk menjabarkan isu stragetis tersebut dalam bentuk program, sehingga dengan demikian antara tujuan yang ingin dicapai oleh Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan peradilan tertinggi di Indonesia bersinergi dengan tujuan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bontang sebagai salah satu lembaga pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Tujuan yang ditetapkan sehubungan penjelasan di atas adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja institusi Pengadilan Agama Bontang agar lebih efektif dan efisien. 2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi 3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia aparat pengadilan Agama Bontang 4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Agama Bontang merupakan penjabaran dari Renstra yang ditetapkan oleh Mahmakah Agung yaitu: 1. Peningkatan Pelayanan kepada para Pencari Keadilan; 2. Peningkatan penyelesaian perkara
3. Peningkatan tertib administrasi perkara 4. Peningkatan penyelesaian upaya mediasi 5. Peningkatan kualitas SDM 6. Peningkatan kualitas pengawasan 7. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 8. Peningkatan manajemen peradilan agama 9. Peningkatan Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 10. Peningkatan sarana dan prasarana.
D.
PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK Pengadilan
Agama
Bontang
untuk
tahun
2015
memiliki
program
utama/program prioritas sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas berita acara persidangan. 2. Peningkatan kualitas putusan. 3. Peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada para pihak.
Selain program utama tersebut Pengadilan Agama Bontang untuk tahun 2015 juga memiliki program-program pendukung, antara lain : 1. Peningkatan pembinaan fungsional yudisial dan non yudisial. 2. Peningkatan pengawasan bidang. 3. Peningkatan kegiatan pendukung lainnya.
E.
RENCANA KINERJA TAHUN 2015 Rencana Kinerja Pengadilan Agama Bontang Tahun 2015 meliputi :
1. Peningkatan penyelesaian perkara, yaitu: 1.1. Prosentase perkara gugatan yang dilakukan mediasi; 1.2. Prosentase mediasi yang menadi akta perdamaian perkara yang dicabut; 1.3. Prosentase perkara yang diselesaikan Gugatan dan Permohonan; 1.4. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan; 1.5. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan; 2. Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim, yaitu : 2.1. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara; 3.1. Prosentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap; 3.2. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis; 3.3. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak; 3.4. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat; 3.5. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara; 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice), yaitu: 4.1. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan; 4.2. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan melalui sidang keliling; 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, yaitu : 5.1. Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti; 6. Meningkatnya kualitas pengawasan, yaitu : 6.1. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti; 6.2. Prosentase temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti; 6.3. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti; F. PERJANJIAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015
Perjanjian kinerja Pengadilan Agama Bontang tertuang dalam pernyataan bersama antara Ketua Pengadilan Agama Bontang dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Bontang, dengan menyertakan Penetapan Kinerja yang telah disepakati.
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : I. Nama : Drs. SUDARNO, S.H, M.H NIP : 19610608 199303 1 001 Jabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Bontang Selanjutnya disebut pihak pertama II. Nama : Drs. H. ARIFIN, S.H, M.H NIP : 19641004 199303 1 002 Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Bontang Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Bontang, 7 Februari 2015 Ketua,
Drs. H. ARIFIN, S.H, M.H NIP. 19641004 199303 1 002
Panitera/Sekretaris,
Drs. SUDARNO, S.H, M.H NIP. 19610608 199303 1 001
PENETAPAN KINERJA 2015 NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1.
Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)
Prosentase perkara gugatan yang dilakukan mediasi Prosentase mediasi yang menjadi : Akta Perdamaian Perkara yang dicabut Prosentase perkara yang diselesaikan Gugatan : Permohonan : Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bukan Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding Kasasi Peninjauan Kembali Prosentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan Prosentase perkara yang dapat diselesaikan melalui siding keliling
15 %
Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
3%
Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
0
Prosentase temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
0
2
3
4
5
6
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan
78 %
100% 100% 100% 2%
1% 1% 1% 5%
100% 100%
4%
9% 18%
0
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015 A. PENGUKURAN KINERJA. Akuntabilitas
Kinerja
adalah
gambaran
mengenai
tingkat
pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi
yang
tertuang
dalam perumusan
perencanaan
strategis suatu
organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program serta kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward ataupun punishment, melainkan sebagai informasi dan manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Bontang tahun 2014, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2014 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini. N O
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
1.
Meningkatny a penyelesaia n perkara (jenis perkara)
Prosentase perkara gugatan yang dilakukan mediasi Prosentase mediasi yang menjadi : Akta Perdamaian Perkara yang dicabut Prosentase perkara yang diselesaikan Gugatan : Permohonan : Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bukan Prosentase perkara
TARGE T %
REALISA SI %
CAPAIA N (%)
100
13.66
04.16
4.13 %
0%
0%
100% 100%
87.58% 98.12%
87.58% 98.12%
100%
90.77%
90.77%
2%
0,22%
0,22%
2
3
4
5
6
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaia n perkara
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Meningkatny a kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Prosentase perkara yang mengajukan upaya hukum: Banding Kasasi Peninjauan Kembali Prosentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan Prosentase perkara yang dapat diselesaikan melalui sidang keliling
Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatny Prosentase a kualitas pengaduan pengawasan masyarakat yang ditindaklanjuti Prosentase temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang
1% 1% 1%
0,45% 0,22% 0%
0,45% 0,22% 0%
1%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1%
0%
0%
100%
100%
100%
9%
9%
100%
8%
18%
100%
3%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
ditindaklanjuti
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Bontang Tahun 2014 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2014, Pengadilan Agama Bontang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut : B.1. Sasaran I Meningkatnya penyelesaian perkara (Jenis Perkara). Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: 1) Prosentase perkara gugatan yang dilakukan mediasi.
INDIKATOR KINERJA UTAMA a. Prosentase perkara dilakukan mediasi
gugatan
TARGET
REALISA SI
CAPAIAN %
100 %
13,66 %
4,16 %
yang
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pengadilan Agama Bontang dalam tahun 2014 ini telah melakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tersebut hal ini dapat terlihat dari table di bawah ini: 2012 Perkara Gugatan
2013
Masuk
Mediasi
Capaian %
587
200
34.07
Masuk 700
2014
Mediasi
Capaian %
Masuk
Mediasi
Capaian %
236
33.71
878
120
13.66
Berdasarkan data tersebut di atas, maka dapat diperoleh gambaran bahwa tidak semua perkara yang masuk dapat dilaksanakan mediasi. Hal tersebut disebabkan oleh sebagian besar perkara yang masuk adalah perkara verstek. Dan hal tersebut tersebut disebabkan oleh salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan berakibat kinerja khususnya pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tersebut. Sehingga akuntabilitas kinerja pada perkara gugatan yang menjadi objek dari mediasi dari capaian tahun 2012 dengan capai tahun 2013 sebanyak 33.71% dan capai tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 13.66 %, maka dari tabel tersebut terdapat penurunan sebesar 20.05% dari tahun sebelumnya.
1000 800 600
2012
400
2013
2014
200
2014
2013
0
2012
Masuk Mediasi
Capaian %
2) Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.
B INDIKATOR KINERJA UTAMA b. Prosentase mediasi yang menjadi : - Akta Perdamaian - Perkara yang dicabut
TARGE T
REALISAS I
CAPAIAN %
100%
5
4.16%
ah wa me dia
si merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif) Bahwa hukum acara yang berlaku, baik pasal 130 HIR maupun pasal 154 RBg. mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan,yakni semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, perkara gugatan yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkannya dapat diselesaikan diluar persidangan. Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Bontang menerima perkara gugatan sebanyak 512 perkara ditambah dengan sisa perkara tahun 2013 sebanyak 100
perkara, sehingga jumlah keseluruhan perkara berjumlah 612 perkara. Dari jumlah perkara gugatan tersebut yang dapat dilakukan mediasi hanya berkisar 120 perkara sehingga mediasi yang dilaksanakan menjadi akta perdamaian sebanyak 5 perkara atau berkisar 4.16% dari jumlah perkara yang dimediasi. Hal ini dikarenakan perkara gugatan yang masuk hanya sebagian kecil yang dapat diselesaikan secara mediasi dan menjadi akta perdamaian. Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai berikut: a) Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Bontang pada umumnya adalah perkara Perceraian. b) Kurang efektifnya pelaksanaan mediasi oleh Hakim Mediator. c) Masih banyak terdapat para hakim mediator yang belum bersertifikat serta masih kurangnya mediator yang berasal dari luar Pengadilan.
Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan yang berhasil dilakukan menjadi akta perdamaian sebagai berikut: Capaian Tahun Perkara Gugatan
2014
2013
2012
4.16%
0.71%
1.58%
Berdasarkan data tersebut di atas adanya penurunan akuntabilitas kinerja pada perkara gugatan perdata yang menjadi akta perdamaian dari capaian tahun 2012 dengan capai tahun 2013 sebanyak 0.87 % dan capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 ada peningkatan sebanyak 3,45 %.
Gugatan 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50%
2014
2,00%
2013
1,50%
2012
1,00% 0,50% 0,00% 2014
2013
2012
3) Prosentase Perkara yang dicabut.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET
REALISAS I
CAPAIA N %
612
59
10.96%
Prosentase mediasi yang menjadi : - Perkara yang dicabut
Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Bontang memeriksa perkara gugatan sebanyak 612 perkara dari jumlah perkara gugatan tersebut yang dicabut sebanyak 59 perkara atau sekitar 10.96 %. Hal ini dikarenakan perkara gugatan yang masuk hanya sebagian kecil yang dapat diselesaikan secara mediasi dan berhasil dicabut dengan alasan damai. Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan yang berhasil dilakukan mediasi sehingga mengakibatkan pencabutan perkara sebagaimana table dibawah ini
Capaian Tahun Perkara Gugatan
2014
2013
2012
10.96%
11.66%
13.33%
Berdasarkan data tersebut di atas adanya penurunan akuntabilitas kinerja pada perkara gugatan perdata yang dicabut dari capaian tahun 2012 dengan capai tahun 2013 sebanyak 1.67% dan capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 0.97%.
Gugatan 14 12 10 8
2014
6
2013
4
2012
2 0 2014
2013
2012
4) Persentase perkara yang diselesaikan.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
d. Prosentase perkara yang diselesaikan: - Gugatan - Permohonan
TARGE T
100% 100%
REALISAS I
87,58% 98.12%
CAPAIA N % 87,58% 98.12%
a) erk ara Gu gat
an. Perkara gugatan yang masuk pada tahun 2014 sebanyak 512 perkara dan ditambah sisa perkara tahun 2013 sebanyak 100 perkara sehingga seluruhnya berjumlah 612 perkara, diselesaikan sebanyak 536 perkara dan sisa 76 perkara sehingga capaiannya mencapai 87.58%. Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena banyak perkara yang masuk akhir Tahun 2014 dan baru disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan yang masuk di bawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi.
Keadaan Perkara Gugatan Di Pengadilan Agama Bontang Tahun 2014 No
Bulan
Masuk
Putus
Sisa perkara tahun 2013
Sisa 100
1.
Januari
56
46
110
2.
Pebruari
48
52
106
3.
Maret
40
32
114
4.
April
52
58
108
5.
Mei
54
31
131
6.
Juni
35
64
102
7.
Juli
30
41
91
8.
Agustus
35
35
91
9.
September
59
49
101
10.
Oktober
45
40
106
11.
November
31
39
98
12.
Desember
27
49
76
612
536
76
Jumlah
Sebagai bahan perbandingan prosentase perkara gugatan yang diselesaikan, sebagai berikut:
P
2012 Perkara
Gugatan
2014
2013
Masuk
Selesai
Capaian %
Masuk
Selesai
Capaian %
Masuk
Selesai
390
314
80,51
506
394
77,86
878
797
Capaian %
90.71
2012
2013
capaian % selesai masuk
2014
0
200
400
600
800
1000
Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara gugatan yang diselesaikan dari capaian tahun 2012 dengan capai tahun 2013 sebanyak 77,86% dan capai tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 90,71% dari data tersebut terlihat adanya kenaikan yang cukup signifikan yakni sebesar 12.85%
b) Perkara Permohonan Perkara permohonan Pengadilan Agama Bontang menerima perkara permohonan yang masuk pada tahun 2014 sebanyak 266 perkara, diselesaikan sebanyak 261 perkara dan sisa 5 perkara capaiannya 98,12%. Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini, antara lain karena banyak perkara yang masuk pada akhir Tahun 2014 dan baru disidangkan pada Tahun 2015.
Keadaan Perkara Permohonan Di Pengadilan Agama Bontang Tahun 2014. No Bulan Sisa tahun 2013 1. Januari 2. Pebruari 3. Maret
Masuk
Putus
17 10 10
6 16 13
Sisa 5 16 10 7
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah
8 10 96 9 7 13 14 12 55 266
10 5 77 34 6 7 12 14 61 261
11 10 29 4 5 11 13 11 5 5
Sebagai bahan perbandingan persentase perkara permohonan yang diselesaikan, sebagai berikut: 2012 Perkara
2014
2013
Masuk
Selesai
Capaian %
Masuk
Selesai
Capaian %
Masuk
Selesai
101
87
86.13
112
81
73.32
266
261
Permoho nan
Capaian % 98,58
300 250 200 masuk
150
selesai
100
capaian % 50 0 2014
2013
2012
Berdasarkan data tersebut di atas adanya penurunan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara permohonan yang diselesaikan dari capaian tahun 2012 dengan capai tahun 2013 sebanyak 73.32% dan capai tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 98,58% hal tersebut disebabkan karena perkara permohonan yang masuk ke Pengadilan Agama Bontang mengalami kenaikan sebanyak 154 perkara atau sebesar 25.26%
5) Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET %
REALISASI %
100
90.71
e. Prosentaseperkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
CAPAIAN % 90.71
Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 1998 tentang penyelesaian Perkara, ada batas waktu dalam penyelesaian perkara yaitu maksimal 6 bulan setelah perkara diterima. Keadaan Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 2012 Perkara
Gugatan Dan permoho nan
2014
2013
Masuk
Selesai
Capaian %
Masuk
Selesai
Capaian %
Masuk
Selesai
587
495
84.32
700
595
85.00
878
797
Capaian %
90.77
Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 sebanyak 1.887 perkara dan yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 sebanyak 278 perkara capaiannya 18.71%. Hal ini dikarenakan : a) Perkara yang masuk pada bulan Desember yang berakibat akan menjadi sisa perkara yang belum terselesaikan. b) Banyaknya perkara yang diterima melalui bantuan dari Pengadilan lain (Tabayyun). c) Banyaknya perkara yang tidak diketahui alamatnya (gaib).
Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan, sebagai berikut: Perkara Perkara yang diselesaikan maksimal 6 bulan
2012 Capaian %
Tahun 2013 Capaian %
2014 Capaian %
16.68
15.00
9.32
Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan yang diselesaikan dari capaian tahun 2012 dengan capai tahun 2013 sebanyak 1,68% dan capai tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 5,68 %.
Gugatan dan Permohonan 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00%
Sisa Perkara Gugatan dan Permohonan
2014 Capaian %
2013 Capaian %
2012 Capaian %
6) Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
TARGE T 0.11%
REALISAS I
CAPAIA N % 100%
0.11%
Ke ad aa n
perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Perkara Perkara yang diselesaikan jangka waktu lebih dari 6 bulan
2012 Capaian
Tahun 2013 Capaian
2014 Capaian
0
0
1
Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah perkara tahun 2014 yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan sebanyak 1 perkara dan capaianya 0,11%. Hal ini dikarenakan : a) Karena adanya Verzet. b) Penggugat dan Tergugat meminta perkara di tunda dikarenakan Penggugat dan Tergugat melaksanakan ibadah haji.
Sebagai bahan perbandingan Persentase yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan, sebagai berikut: Tahun Perkara Perkara Gugatan Perkara Permohonan
2012 Capaian %
2013 Capaian %
2014 Capaian %
0
0
0,11
Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan yang diselesaikan dari capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 0.11%.
Gugatan 2014
2013 Gugatan 2012
0,00%
0,05%
0,10%
0,15%
B.2. Sasaran II Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: N O 1.
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
Peningkatan Persentase perkara aksepbilitas yang mengajukan putusan Hakim upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali - Eksekusi
TARGE T %
REALISA SI %
CAPAIA N (%)
1 1 1 1
0.44 0.22 0 0
0.44 0.22 0 0
1) Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum: a) Banding. Pada tahun 2014 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Bontang sebanyak 773 perkara ditambah sisa tahun 2013 sebanyak 105 perkara sehingga
seluruhnya berjumlah 878 perkara dan yang dapat diselesaikan dalam tahun 2014 sebanyak 797 atau berkisar 90.71%, terdiri dari:
Perkara gugatan yang diputus sebanyak 636 perkara. Dari jumlah tersebut diatas yang mengajukan upaya hukum berupa banding sebanyak 4 perkara atau sebesar 0,44%
Adapun hal-hal yang tidak mengajukan upaya hukum sebagai berikut:
Pada umumnya masyarakat telah merasa puas akan putusan/penetapan yang diberikan.
Pada umumnya para pencari keadilan merasa haknya telah terayomi
Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut:
Tahun 2013 Capaian % 99.29
2012 Capaian % 99.49
Perkara Gugatan / Permohonan
2014 Capaian % 99.56
Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan/penetapan yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian tahun 2012 dengan capai tahun 2013 sebanyak 0,20% dan capai tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 0,27%
Gugatan 2014
2013 Gugatan 2012
0%
b) Kasasi.
20%
40%
60%
80%
100%
Pada tahun 2014 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Bontang 773 ditambah dengan sisa perkara tahun 2013 sebanyak 105 perkara sehingga berjumlah 878 perkara dan diputus/diselesaikan dalam tahun 2014 sebanyak 797 perkara, terdiri dari:
Perkara gugatan yang diputus sebanyak 612 perkara. Dari perkara yang diselesaikan/diputus tersebut yang mengajukan Kasasi terhadap putusan tersebut sebanyak 1 perkara atau sebesar 0,16% Adapun hal - hal yang tidak mengajukan upaya hukum sebagai berikut:
Pada umumnya masyarakat telah merasa puas akan putusan/penetapan yang diberikan.
Pada umumnya para pencari keadilan merasa haknya telah terayomi
Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut: 2012 Capaian % 0,51
Perkara Gugatan / Permohonan
Tahun 2013 Capaian % 0,71
2014 Capaian % 0,44
Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan/penetapan yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian tahun 2012 dengan capai tahun 2013 sebanyak 0,20 % dan capai tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 0,27%.
Gugatan 2014 2013 Gugatan 2012 0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
c) Peninjauan Kembali Pada tahun 2014 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Bontang 773 ditambah dengan sisa perkara tahun 2013 sebanyak 105 perkara sehingga berjumlah 878 perkara dan diputus/diselesaikan dalam tahun 2014 sebanyak 797 perkara, terdiri dari:
Perkara gugatan yang diputus sebanyak 536 perkara.
Dari perkara yang diselesaikan/diputus tersebut yang mengajukan Kasasi terhadap putusan tersebut sebanyak 1 perkara atau sebesar 0,18% Adapun hal - hal yang tidak mengajukan upaya hukum sebagai berikut: Pada umumnya masyarakat telah merasa puas akan putusan/penetapan yang
diberikan. Pada umumnya para pencari keadilan merasa haknya telah terayomi
Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut:
Perkara Gugatan Permohonan
Tahun 2013 Capaian % 0,71
2012 Capaian % 0.51
2014 Capaian % 0,44
Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan/penetapan yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dari capaian tahun 2012 dengan capai tahun 2013 sebanyak 0,20% dan capai tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 0,27%
Gugatan 0,80% 0,60% 0,40% Gugatan
0,20% 0,00% 2012
Gugatan 2013
2014
B.3. Sasaran III Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: N O 1
SASARAN Peningkatan efektifitas
INDIKATOR KINERJA a. Prosentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan
TARGE T %
REALISAS I %
CAPAIA N (%)
100
100
100
pengelolaan penyelesaian perkara
Peninjauan kembali yang di sampaikan secara lengkap b. Prosentase berkas perkara yang di register dan siap didistribusikan ke Majelis. c. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Ratio Majelis hakim terhadap perkara
100
100
100
100
99
99
100
100
100
100
100
100
1) Prosentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan Peninjauan kembali yang
disampaikan secara lengkap. Dari data yang ada Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara lengkap
2) Prosentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.
Merupakan perbandingan realisasi pencapaian jumlah perkara yang telah diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim. Tahun 2014 Pengadilan Agama Bontang telah mencapai 100% berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakimdari total keseluruhan jumlah berkas perkare yang ada. 3) Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu,tempat
dan para pihak. Yaitu prosentase yang menggambarkan perbandingan antara penyampaian pemberitahuan relaas putusan yang ada secara tepat waktu, tempat dan para pihak, atau tidak. Dan tahun 2014 ini Pengadilan Agama Bontang telah mampu melakukan penyampaian pemberitahaun relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak sejumlah 99 % dari keseluruhan relaas putusan yang ada.
4) Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.
Yaitu prosentase yang menggambarkan relaisasi penyitaan secara tepat waktu dan tempat. Dan tahun 2014 ini Pengadilan Agama Bontang telah mampu melakukan penyitaan tepat waktu dan tempat sejumlah 100 % dari perkara yang masuk.
5) Ratio Majelis hakim terhadap perkara
Merupakan perbandingan jumlah majelis hakim yag ada terhadap jumlah perkara yang diterima dan diproses. B.4. Sasaran IV Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (Acces to Justice). Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: N O
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
Peningkatan a. Prosentase perkara prodeo yang Aksesibilitas diselesaikan masyarakat terhadap b. Prosentase perkara yang dapat peradilan diselesaikan melalui (Acces to siding keliling. Justice)
1
Dalam
memanfaatkan
fasilitas
prodeo
TARGE T %
REALISAS I %
CAPAIA N (%)
5
4
80%
96
96
100%
(pembebasan
biaya
perkara)
oleh
Pengadilan Agama Bontang untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Program PRODEO dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) memproses sebanyak 4 perkara dengan dana sebesar Rp. 1.500.000,- atau sebesar 100% Dari target 5 perkara penyelesaian perkara prodeo, Pengadilan Agama Bontang di tahun 2014 ini telah mampu menyelesaikan sebanyak 4 perkara atau target kurang dari yang telah ditetapkan atau hanya 80%. Sedangkan untuk perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling, dalam memanfaatkan fasilitas pelaksanaan sidang keliling oleh Pengadilan Agama Bontang untuk membantu masyarakat yang tidak mampu, fasilitas di tempat yang mudah dijangkau masyarakat yang tinggal dipelosok, telah dilaksanakannya program sidang keliling pada 2 lokasi dengan target 100 perkara yang telah mampu menyelesaikan perkara melalui sidang keliling sebanyak 96 perkara, disamping itupula Pengadilan Agama Bontang melaksanakan sidang terpadu bekerja sama dengan pemerintah kota Bontang dan Kementerian Agama Bontang. Pada tahun 2014 ini Pengadilan Agama Bontang memiliki 142,67% capaian dari target yang telah ditetapkan. B.5. Sasaran V Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: N O
SASARAN
1
Meningkatny
INDIKATOR KINERJA Prosentase
TARGE T %
REALISA SI %
CAPAIA N (%)
a kepatuhan terhadap putusan pengadilan
permohonan eksekusi atas 100 0,00 0,00 putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Dalam hal permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti, pada tahun 2014 ini Pengadilan Agama Bontang tidak terdapat permohonan eksekusi atau 0% dari target yang ada.
B.6. Sasaran VI Meningkatnya kualitas pengawasan. Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: N O 1
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
Meningkatny a. Prosenntase pengaduan a kualitas pengawasan masyarakat
yang ditindak lanjuti. b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti c. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
TARGE T %
REALISA SI %
CAPAIA N (%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Pengaduan masyarakat menjadi amanat dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No : 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan
di
Lingkungan
Lembaga
Peradialan.
Prosentase
pengaduan
masyarakat yang ditindak lanjuti merupakan perbandingan jumlah pengaduan yang masuk mengenai perilaku aparatur peradialan (teknis non teknis) yang dilaporkan oleh masyarakat dengan jumlah pengaduan ditindaklanjuti. Prosentase temuan hasil pemeriksaan (internal dan eksternal) yang ditindak lanjuti merupakan perbandingan jumlah temuan pengawasan internal dan pengawasan eksternal yang masuk dengan jumlah temuan pengawasan internal dan pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti. Dalam hal permohonan pengaduan oleh Masyarakat ke Pengadilan Agama Bontang pada tahun 2014 ini Pengadilan Agama Bontang tidak terdapat permohonan pengaduan atau 0% dari target yang ada.
BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Bontang Tahun 2015 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Bontang, dan LAKIP ini merupakan wujud Tranparansi dan Akuntabilitas Pengadilan Agama Bontang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewajiban yang diembannya. Laporan ini sangat jauh dari sempurna dalam penyajian Prinsip Tranparansi dan Akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun kami mengharapkan masyarakat atau pihak yang berkepentingan bisa mendapat gambaran tentang hasil yang telah dicapai oleh Pengadilan Agama Bontang dalam melakukan berbagai kegiatan baik yang berkaitan dengan pengelolaan Keuangan atau APBN/RKAKL/DIPA Tahun Anggaran 2015 dan kegiatan yang berkaitan dengan Tugas Pengadilan Agama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Mudahmudahan dimasa datang dengan masukan dari masyarakat atau pihak yang berkepentingan terhadap LAKIP ini, penyempurnaan akan terus dilakukan. Sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Agama Bontang telah berupaya untuk mewujudkan Pengadilan yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif, dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan, baik dari segi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya ringan. Namun disadari juga bahwa upaya tersebut belum seluruhnya mencapai hasil yang maksimal, namun kami dapat memastikan apa yang dilakukan telah diusahakan semaksimal mungkin berjalan pada alur dan jalur yang benar, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan dalam rangka terpenuhi dan terujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama sebagaimana diharapkan. Permasalahan-permasalahan
yang
timbul
ditahun
2015
seperti
keterlambatan pelaksanaan kegiatan, kekurangan SDM untuk berbagai jabatan struktural maupun fungsional akan diantisipasi di tahun 2015 dengan mengontrol pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan, pengajuan penambahan pegawai untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada. B. SARAN
1. Perlu peningkatan sarana dan prasarana serta ketrampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara. 2. Perlunya sering diadakan diklat-diklat sehingga menguasai dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan bidang masing-masing. 3. Perlu adanya pelatihan pustakawan untuk mengatasi kesulitan penataan bukubuku perpustakan Pengadilan Agama Bontang. 4. Perlu adanya diklat penulisan artikel berita untuk menambah keanekaragaman isi berita website.
Kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Bontang Tahun 2015 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 ini.
Bontang, 7 Februari 2015 Ketua,
Drs. H. ARIFIN, S.H, M.H NIP. 19641004 199303 1 002
