Dengan penuh rasa syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dah karuniaNya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2014 telah selesai disusun. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara jelas menegaskan bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, perlu adanya pelaporan
akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah. Secara periodik,
laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun sebagai bentuk tanggungjawab instansi pemerintah untuk dapat memberikan informasi terkait dengan kinerja instansi terkait. Laporan Kinerja ini menyajikan gambaran tentang pencapaian kinerja Pengadilan Agama Kebumen selama Tahun 2014 dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan tata kelola lembaga peradilan yang baik (good governance) terutama dalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja ini belum dapat tersaji secara sempurna sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, Laporan Kinerja ini setidaknya dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak, stakeholders, dan masyarakat yang berkepentingan terhadap kinerja Pengadilan Agama Kebumen selama Tahun 2014. Akhir kata, dengan komitmen yang kuat dan sungguh-sungguh, Pengadilan Agama Kebumen terus berupaya meningkatkan kinerja dengan baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Kebumen. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak terkait yang telah memberi masukan dalam proses penyusunan Laporan Kinerja ini. Seiring dengan hal tersebut, selain menjadi media pertanggungjawaban kinerja semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi parameter Pengadilan Agama Kebumen untuk meningkatkan kinerja sekaligus merespon berbagai tantangan di masa-masa mendatang.
Kebumen, 13 Maret 2015 Ketua Pengadilan Agama Kebumen
Drs.Abu Aeman, SH, MH NIP. 19600816.198803.1.007
i
KATA PENGANTAR ........................................................................................................................i DAFTAR ISI ......................................................................................................................................ii BAB I
PENDAHULUAN ...............................................................................................................1
A. Latar Belakang .......................................................................................................................1 B. Tugas dan Fungsi ...................................................................................................................2 C. Visi dan Misi ...........................................................................................................................3 D. Tugas Pokok dan Fungsi .........................................................................................................3 E. Aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issue)...........................................................4 BAB II PERENCANAAN KINERJA ..............................................................................................6 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................................10 A. Capaian Kerja Organisasi........................................................................................................10 B. Akuntabilitas Keuangan ..........................................................................................................21 BAB IV PENUTUP ...........................................................................................................................24 A. Kesimpulan .............................................................................................................................24 B. Saran - Saran ..........................................................................................................................25 LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Matrik Renstra 2010 - 2014 4. Penetapan Kinerja Tahun 2014 5. Perjanjiuan Kinerja Tahun 2015. 6. SK TIM Penyusun LAKIP.
ii
A. Latar Belakang
D
alam rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, serta didukung oleh semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih
dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran - sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Inpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan Pengadilan Agama Kebumen melalui pembangunan sistem perencanaan dan penganggaran serta pengukuran kinerja yang terintegrasi dan menyeluruh. Pelaksanaanya dimulai dengan penyusunan Renstra, penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan penyusunan Penetapan Kerja Tahunan (PKT) . Lebih lanjut, penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan serta mendorong terwujudnya program penguatan akuntabilitas kinerja pada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Agama Kebumen. Akhirnya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2014 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran - sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. B. Tugas dan Fungsi
1. Kedudukan Peradilan Agama Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.
1
Pengadilan Agama Kebumen merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Pengadilan Agama Kebumen terletak di Jl. Indrakila No.42 yang mempunyai yurisdiksi 461 Kelurahan / Desa dari 27 Kecamatan dengan luas wilayah 128.111,50 Ha atau 1.281.115 KM2 Dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara
: Kabupaten Wonosobo
Sebelah Timur
: Kabupaten Purworejo.
Sebelah Barat
: Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap.
Sebelah Selatan
: Samudra Hindia.
2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. 1. Pimpinan Pengadilan Agama
dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. 3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. 4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti. 5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh oleh seorang Sekretaris. 6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan 3 (orang) Kepala Urusan. Yaitu Kepala Urusan Kepegawaian, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Urusan Umum. 7. Panitera Pengadilan Agama merangkap Sekretaris Pengadilan Agama.
2
C. Visi dan Misi
VISI Terwujudnya Pengadilan Agama Kebumen yang Mandiri dan Profesional dalam rangka mewujudkan Peradilan Indonesia yang Agung MISI 1. Terselenggaranya management peradilan yang baik dan benar. 2. Terselenggaranya tertib administrasi peradilan. 3. Meningkatnya citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat. 4. Meningkatnya citra aparat peradilan yang profesional, bersih dan berwibawa. 5. Meningkatnya kinerja pelayanan publik. 6. Meningkatnya disiplin pegawai dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal. Untuk mencapai misinya, Pengadilan Agama Kebumen menetapkan enam Sasaran Strategis (SS) sebagai berikut:
1. Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara). 2. Peningkatan aksebilitas putusan Hakim. 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan D. Tugas Pokok dan Fungsi
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :
3
a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya; c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara); d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan; g. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan ramadahan dan syawal pada tahun hijriyah. E. Aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issue)
Reformasi peradilan menjadi faktor penentu keberhasilan reformasi hukum. Tanpa kepastian dan keadilan hukum, tidak akan ada perlindungan hukum bagi warga negara. Ada tiga hal utama yang menjadi masalah utama yang dihadapi pengadilan Agama Kebumen. Yakni Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Sarana dan Prasarana, Manajemen Teknologi dan Informasi (TI), dan Transparasi Peradilan Dalam pembahasan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), permasalahan utamanya adalah SDM yang sesuai kebutuhan pengadilan. Selain itu sistem pembinaan yang meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian, dan pengembangan sistem rotasi, mutasi serta pengembangan karir hakim serta non-hakim juga perlu disempurnakan dengan menyertakan parameter obyektif. Parameter obyektif ini dirasakan mendesak terutama berkaitan dengan adanya kebutuhan untuk menerapkan sistem reward and punishment yang tepat. Masalah lain yang juga mengemuka adalah distribusi hakim dan aparatur peradilan yang belum merata. Permasalahan di dalam pengelolaan sarana dan prasarana, antara lain sarana penunjang gedung pengadilan yang belum lengkap.
4
Pengadilan Agama Kebumen melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna pengadilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, juga masih merasakan perlunya satu kebijakan dari Mahkamah Agung tentang sistem
pengelolaan TI yang komprehensif
dan
terintegrasi,
untuk
memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan tejadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Transparansi peradilan hingga kini masih menjadi permasalahan yang sangat perlu diperhatikan dan dibenahi. Masyarakat masih mengeluhkan sulitnya mengakses informasi dari pengadilan.Oleh karena itu, mekanisme penyediaan dan penyimpanan informasi juga perlu terus ditingkatkan sehingga pengadilan selalu siap dalam merespon permintaan informasi. Dalam hal akses infomasi yang masih kurang Mahkamah Agung sudah berupaya dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan. Salah satu bukti transparasnsi melalui akses informasi ini diwujudkan dengan diluncurkannya situs http://putusan.mahkamahagung.go.id yang di fungsikan untuk mempublikasikan memuat putusan. Sedangkan untuk lingkungan pengadilan agama juga sudah membuat portal untuk meningkatkan transparansi yaitu melalui http://infoperkara.badilag.net untuk Pengadilan Agama Kebumen sendiri juga telah memilki website http://www.pa-kebumen.go.id sebagai sarana keterbukaan informasi. Tetapi karena kurangnya media promosi atau infomasi tersebut masyakat belum memaksimalkan sarana yang ada tersebut.
5
Perencanaan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perencanaan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Kebumen, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Tahun 2014 Pengadilan Agama Kebumen telah menetapkan 6 Sasaran strategis dengan 12 indikator kinerja kegiatan. Adapun penjelasan masing – masing indikator kinerja dapat diuraiakan dibawah ini: 1. Presentase mediasi yang berhasil Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur jumlah perkara yang berhasil dimediasi dengan cara membandingkan jumlah perkara mediasi yg berhasil dimediasi dengan Jumlah perkara yang di mediasi sehingga dapat diketahui berapa jumlah perkara yang berhasil. Hasil dari indikator tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Target yang ditetapkan pada tahun 2014 adalah 2 % perkara yang berhasil dimediasi dari total perkara yang dimediasai pada tahun 2014. 2. Presentase sisa perkara yang diselesaikan Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur jumlah sisa perkara yang dapat diselesaikan pada tahun berjalan dengan cara membandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan. Hasil dari indikator tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Target yang ditetapkan pada tahun 2014 adalah 100 % sisa perkara yang berhasil diselesaikan dari jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2014. 3. Presentase perkara yang diselesaikan Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian perkara dengan cara membandingan Jumlah perkara yang diselesaikan dengan Jumlah perkara yang akan diselesaikan.
Hasil
dari
indikator
tersebut
dapat
digunakan
sebagai
bahan
masukan/pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Target yang ditetapkan pada tahun 2014 adalah 78 % perkara yang berhasil diselesaikan dari jumlah perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2014. 4. Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan dengan cara membandingan Jumlah perkara 6
yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan Jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu
maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara). Hasil dari indikator
tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Target yang ditetapkan pada tahun 2014 adalah 88 % perkara yang berhasil diselesaikan dalam jangka waktu maskimal 6 bulan dari jumlah perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2014. 5. Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian perkara yang diselesaikan dalam waktu lebih dari 6 bulan dengan cara Perbandingan Jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan dengan Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan. Hasil dari indikator tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan/ pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Target yang ditetapkan pada tahun 2014 adalah 12 % perkara yang berhasil diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan dari jumlah perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2014. 6. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan cara membandingan Jumlah berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap dengan Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK. Hasil dari indikator tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Target yang ditetapkan pada tahun 2014 adalah 99 % perkara yang ditangani tidak mengajukan upaya hukum dari jumlah perkara yang diputus pada tahun 2014. 7. Presentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dengan cara membandingan Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dengan Jumlah putusan. Hasil dari indikator tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Target yang ditetapkan pada tahun 2014 adalah 100 % berkas perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dari jumlah perkara yang diputus pada tahun 2014. 8. Presentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur presentase berkas perkara yang telah deregister dan siap didistribusikan ke Majelis dengan cara membandingan Jumlah perkara yang masuk dengan jumlah perkara yang sudah di register dan siap didistibusikan ke Majelis.
7
Hasil dari indikator tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Target yang ditetapkan pada tahun 2014 adalah 100 % berkas perkara yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis dari jumlah perkara yang diterima pada tahun 2014. 9. Presentase penyitaan tepat waktu Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur perkara yang dilakukan penyitaan tepat waktu dengan cara membandingan Jumlah pelaksanaan penyitaan tepat waktu dengan Jumlah permohonan penyitaan. Hasil dari indikator tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Target yang ditetapkan pada tahun 2014 adalah 100 % perkara yang dilakukan penyitaan tepat waktu dari jumlah perkara melakukan permohonan penyitaan pada tahun 2014. 10. Presentase perkara prodeo yang diselesaikan Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur perkara prodeo yang dapat diselesaikan dengan cara membandingan Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan Jumlah perkara prodeo. Hasil dari indikator tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Target yang ditetapkan pada tahun 2014 adalah 93% perkara prodeo yang diselesaikan dari jumlah perkara prodeo yang diterima pada tahun 2014. 11. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur permohonan eksekusi dengan cara. membandingan Jml permohonan eksekusi perkara perdata yg ditindaklanjuti dengan Jumlah permohonan eksekusi perkara perdata. Hasil dari indikator tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Target yang ditetapkan pada tahun 2014 adalah 100% permohonan eksekusi yang diselesaikan dari jumlah perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti pada tahun 2014. 12. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan cara membandingan Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan Jumlah pengaduan yang diterima. Hasil dari indikator tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Target yang ditetapkan pada tahun 2014 adalah 100% pengadualn yang ditindaklanjuti dari jumlah masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2014.
8
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara
(jenis perkara)
INDIKATOR KERJA a. Persentase mediasi yang berhasil
putusan Hakim
2%
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100%
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka
88%
c. Persentase perkara yang diselesaikan waktu maksimal 6 bulan
Peningkatan aksebilitas
TARGET
78%
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka
12%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
99%
waktu lebih dari 6 bulan
hukum :
- Banding - Kasasi
Peningkatan efektifitas
- Peninjauan Kembali
a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan
100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap
100%
c. Prosentase penyitaan tepat waktu
100%
Meningkatnya kepatuhan
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara
100%
pengadilan.
ditindaklanjuti
pengelolaan penyelesaian perkara
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap
peradilan (acces to justice) terhadap putusan
Meningkatnya kualitas pengawasan
PK yang disampaikan secara lengkap didistribusikan ke Majelis
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
perdata yang berkekuatan hukum tetap yang a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
9
93%
100%
A. Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Kebumen tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2014 ini. Dari 6 sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan 12 indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Agama Kebumen telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut : Sasaran Strategis 1 - Meningkatnya Penyelesaian Perkara
Indikator kinerja yang mencerminkan mendukung tercapainya sasaran pertama ini tentang meningkatnya penyelesaian perkara adalah dari 5 (lima) indikator kinerja sebagai berikut : No
Indikator Kinerja
1.
Persentase mediasi yang berhasil
3.
Persentase perkara yang diselesaikan
2.
4. 5.
Target
Realisasi
Capaian
2%
0,79%
39,68%
Presentase sisa perkara yang diselesaikan
100%
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
78%
77,17%
98,94%
88%
92,23%
104,81%
12%
7,77%
64,75%
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
Rata – Rata Capaian
100%
100%
81,64%
Tabel diatas menunjukkan rata-rata capaian sasaran adalah 81,64%, maka dapat disimpulkan pencapaian sasaran tersebut “Berhasil”. Adapun uraian capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:
10
a) Persentase mediasi yang berhasil No 1.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian
2%
0,79%
39,68%
Persentase mediasi yang berhasil
Berdasarkan pada table diatas, realiasai kinerja Persentase mediasi yang berhasil adalah sebesar 0,79 % dari target yang ditetapkan sebesar 2%. Jika dibandingkan realiasasi dengan target, maka presentase capaian indicator ini adalah 39,68% dan dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja pertama ini “Kurang Berhasil“. Penyebab ketidak berhasilan salah satu faktornya adalah karena para pihak yang mengajukan perkara perceraian hampir seluruhnya telah melalui proses perdamaian di keluarga masing-masing, sehingga mereka yang mendaftar sulit untuk didamaikan. Uraian dan tabel di bawah ini menjelaskan lebih lengkap perbandingan persentase capaian perkara yang dimediasi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.
196
Perkara Yg Berhasil Dimediasi 3
1,53%
252
2
0,79%
No
Tahun
Jumlah Perkara Diterima
Jumlah Perkara Dimediasi
1.
2012
2.612
3.
2014
2.905
2.
2013
2.897
176
2
%
1,14%
Dari 2.905 perkara yang diterima pada tahun 2014 jumlah perkara yang dapat dimediasi sebanyak 252 perkara dari jumlah tersebut hanya 2 perkara yang berhasil didamaikan atau hanya (2/176 x 100% = 0,79% ) dari jumlah perkara yang dapat dimediasi. Dibandingkan dengan tahun 2012 dan 2013 jumlah perkara yang berhasil dimediasi ada penurunan dari tahun ketahun pada tahun 2012 jumlah perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 3 perkara dari 196 perkara yang dapat dimediasi 3 perkara atau 1,53%. Sedangkan pada tahun 2013 jumlah perkara yang dapat dimediasi sebanyak 196 dan yang berhasil dimediasi sebanyak 2 perkara atau 1,14 %. Dari segi jumlah perkara yang dapat dimediasi dan perkara yang berhasil dimediasi mengalami penurunan dari tahun 2011 sampai dengan 2014.
11
b) Persentase sisa perkara yang diselesaikan. Realisasi kinerja prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Jika dibandingkan realiasasi dengan target, maka persentase capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 100% dan dapat disimpulkan bahwa indikator kedua ini “Berhasil”. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut : No
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian
2.
Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100%
100%
100%
Uraian dan tabel di bawah ini menjelaskan lebih lengkap perbandingan persentase capaian presentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. No
Tahun
Sisa Perkara
Diputus
%
1.
2012
758
757
99,87%
3.
2014
932
932
100%
2.
2013
949
949
100%
Dari table perbandingan diatas sepanjang periode 2012 sampai dengan 2014 jumlah sisa perkara mengalami kenaikan pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 mengalami penurunan hal ini disebabkan oleh jumlah perkara yang diterima dari tahun ke tahun. Jumlah sisa perkara pada akhir Desember 2014 sebesar 932 perkara. Apabila dibandingkan dengan beban perkara tahun 2014 yang berjumlah 3.837 perkara, persentase sisa perkara tersebut adalah 24,29%. Nilai prosentase sisa perkara tersebut naik 0,39% dari tahun sebelumnya yang berada di level 24,67%. c) Persentase perkara yang diselesaikan Realisasi kinerja persentase perkara yang diselesaikan adalah sebesar 77,17% dari target yang ditetapkan sebesar 78%. Jika dibandingkan realiasasi dengan target, maka persentase capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 98,94% dan dapat disimpulkan bahwa indikator ketiga ini “Sangat Berhasil”. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :
12
No 3.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian
78%
77,17%
98,94%
Persentase perkara yang diselesaikan
Uraian dan tabel di bawah ini menjelaskan lebih lengkap perbandingan persentase capaian presentase perkara yang diselesaikan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. No
Tahun
Sisa Tahun Lalu
Di Terima
1.
2011
685
2.295
Jumlah Perkara Yg Ditangani 2.980
3.
2013
949
2.897
3.846
2. 4.
2012 2014
758
2.612
932
Diputus
% Putus
Sisa Perkara
2.222
74,56%
758
2.914
75,77%
932
3.370
2.905
2.421
3.837
2.961
71,84% 77,17%
949 876
Tahun 2014 Pengadilan Agama Kebumen menerima perkara sebanyak 2.905 perkara terdiri dari 2.791 perkara gugatan dan 106 perkara permohonan di tambah sisa perkara tahun 2013 yang masih dalam proses sebanyak 932 perkara terdiri dari 947 perkara gugatan dan 2 perkara permohonan, maka jumlah beban perkara yang di tangani sepanjang tahun 2014 sebanyak 3.837 perkara.
4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
Jumlah Perkara Yang Ditangani 3.846 2.980
2011
3.837
3.370
2012
13
2013
2014
Jumlah perkara yang ditangani selama 4 tahun terakhir mencapai angka tertinggi pada tahun 2013 yaitu sebanyak 3.846 perkara sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan jumlah perkara yang diterima yaitu sebanyak 9 perkara. Dari 3.837 perkara yang ditangani, jumlah hasil perkara yang dapat diputus sebanyak 2.961 perkara, dengan menyisakan sisa perkara sebanyak 876 perkara. Indikator Presentase perkara yang diselesaikan pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 1,60% terhadap capaian tahun 2013 sebesar 75,77%. Sedangkan dalam tiga tahun terakhir Indikator persentase perkara yang diselesaikan paling rendah pada tahun 2012 hal ini dipengaruhi bebeberapa faktor salah satunya adalah karena perkara yang didaftar sebelum akhir bulan Agustus 2012 dengan menggunakan identitas alamat Tergugat/Termohon tidak diketahui, sehingga pemanggilannya melalui Mas Media yang secara otomatis sidang pertamanya baru dimulai sekitar bulan Januari, Februari, Maret bahkan April 2013 sehingga membebani sisa perkara tahun 2013. d) Persentase perkara yang diselesaiakan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. Realisasi kinerja prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan adalah sebesar 92,23% dari target yang ditetapkan sebesar 88%. Jika dibandingkan realiasasi dengan target, maka persentase capaian indikator kinerja ini adalah sebesar lebih dari 100% dan dapat disimpulkan bahwa indikator keempat ini “Sangat Berhasil”. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut : No
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian
4.
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
88%
92,23%
104,81%
Uraian dan tabel di bawah ini menjelaskan lebih lengkap perbandingan persentase capaian presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. No
Tahun
Jumlah Perkara Putus
Putus Kurang Dari 6 Bulan
%
1.
2011
2.222
1.892
85,15%
3.
2013
2.914
2.566
88,06%
2. 4.
2012 2014
2.421 2.961
14
2.118 2.731
87,48% 92,23%
Dari table perbandingan diatas sepanjang periode 2011 – 2014 indikator presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan mengalami tren kenaikan dari tahun ke tahun hal ini telah sesuai dengan SEMA No.3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara bahwa perkara – perkara di Pengadilan harus diputuskan dan diselesaikan dalam waktu 6 bulan termasuk minutasi dan perdata agama termasuk dalam ketentuan tersebut. e) Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan. Realisasi kinerja prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan adalah sebesar 7,77% dari target yang ditetapkan sebesar 12%. Jika dibandingkan realiasasi dengan target, maka persentase capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 64,75% dan dapat disimpulkan bahwa indikator kelima ini “Cukup Berhasil”. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut : No
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian
5.
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
12%
7,77%
64,75%
Uraian dan tabel di bawah ini menjelaskan lebih lengkap perbandingan persentase capaian presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. No
Tahun
Jumlah Perkara Putus
Putus Lebih Dari 6 Bulan
%
1.
2011
2.222
330
14,85%
3.
2013
2.914
348
11,94%
2. 4.
2012 2014
2.421 2.961
303 230
12,52% 7,77%
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan jumlah putusan yang diputus lebih dari 6 bulan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan jumlah yaitu sebanyak 118 perkara. Indikator Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan pada tahun 2014 mengalami penurunan indikator kinerja sebesar 4,17% terhadap capaian tahun 2013 sebesar 11,94%. Perkara – perkara yang diputus lebih dari 6 bulan lebih banyak didominasi oleh perkara yang para pihak yang berada diluar daerah, luar negeri, tidak diketahui tempat tinggalnya, dan terdapat perubahan alamat serta sebagian terdapat para pihak yang berprofesi sebagai PNS.
15
Sasaran 2 – Pingkatan Aksebilitas Putusan Hakim
Sasaran kedua ini merupakan salah satu ukuran meningkatnya kepercayaan masyarakat pencari keadilan kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum bidang peradilan terhadap putusan – putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama Kebumen. Hanya 1 (satu) indikator kinerja untuk mengukur peningkatan aksebilitas putusan hakim. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut : No 1.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian
99%
99,59%
100,60%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dari target 99% terealisasi sebesar 99,59% dengan capaian kinerja lebih dari 100%. Dan dapat disimpulkan pencapaian indikator tersebut “Sangat Berhasil”. Uraian dan tabel di bawah ini menjelaskan lebih lengkap presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. No
Tahun
1.
2012
Jumlah Perkara Putus 2.421
3.
2014
2.961
2.
2013
2.914
Pengajuan Upaya Hukum 10 12
10
0,41%
Tidak Mengahukan Upaya Hukum 2.411
99,59%
0,41%
2.949
99,59%
%
0,34%
2.904
%
99,66%
Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2014 perkara yang mengajukan upaya hukum baik Banding, Kasasi dan PK sebanyak 12 perkara yang terdiri dari :
Perkara mengajukan Banding sebanyak 8 perkara.
Perkara mengajukan Kasasi sebanyak 3 perkara
Perkara mengajukan PK sebanyak 1 perkara.
16
Sasaran 3 – Pingkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Dalam sasaran strategis peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara ini telah ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu (1) Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK secara lengkap, (2) Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis, dan (3) Persentase penyitaan tepat waktu.
No
Indikator Kinerja Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase penyitaan tepat waktu.
1. 2. 3.
Target
Realisasi
Capaian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Rata – Rata Capaian
0%
0%
66,67%
Tabel diatas menunjukkan rata-rata capaian sasaran adalah 66,67%, maka dapat disimpulkan pencapaian sasaran tersebut “Cukup Berhasil”. Adapun uraian capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada penjelasan berikut ini: a) Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK secara lengkap. Realisasi kinerja prosentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK secara lengkap adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Jika dibandingkan realiasasi dengan target, maka persentase capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 100% dan dapat disimpulkan bahwa indikator kesatu ini “Sangat Berhasil”. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :
No
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian
1.
Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK secara lengkap
100%
100%
100%
17
Indikator kinerja ini menginformasikan berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan ke Mahkamah Agung secara lengkap sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. b) Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. Realisasi kinerja prosentase berkas perkara yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Jika dibandingkan realiasasi dengan target, maka persentase capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 100% dan dapat disimpulkan bahwa indikator kedua ini “Berhasil”. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut : No 2.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian
100%
100%
100%
Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
Pada dasarnya seluruh perkara yang sudah diregistrasi ditindak lanjut ke Majelis Hakim, adapun capaian kinerja indikator ini mencapai antara 95 s/d 99 % setiap tahun, sehingga ditargetkan 100%. Selama tahun 2014 berkas perkara yang diterima Pengadilan Agama Kebumen melalui meja pertama berjumlah 2.905 perkara, setelah ditelaah seluruh berkas perkara yang masuk tersebut, didistribusikan ke Ketua Pengadilan untuk ditetapkan PMH, kemudian diserahkan ke panitera untuk dibuatkan P4 dan Penunjukan Jurusita, kemudian berkas perkara di serahkan ke majelis hakim untuk di proses lebih lanjut. c) Prosentase penyitaan tepat waktu. Realisasi kinerja prosentase penyitaan tepat waktu adalah sebesar 0% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Jika dibandingkan realiasasi dengan target, maka persentase capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 0% dan dapat disimpulkan bahwa indikator ketiga ini “Tidak Berhasil”. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut : No 3.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian
100%
0%
0%
Persentase penyitaan tepat waktu
Faktor penyebab ketidak berhasilan indikator kinerja presentase penyitaan tepat waktu adalah selama tahun 2014 tidak terdapat perkara yang perlu di tindak lanjuti dengan sita sehingga tidak ada realisasi untuk mengukur keberhasilan indicator tersebut.
18
Sasaran 4 – Penigkatan Aksebilitas Masyarakat Terhadap Peradilan
Sasaran ini merupakan salah satu ukuran untuk mengimplementasikan konsep access to justice bagi masyarakat miskin dan marginal, peradilan agama dalam hal ini Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama telah berupaya menyusun rencana strategis dan rencana operasional yang didalamnya berisikan program kerja dan rencana aksi yang disusun secara sistematis. Sebagai bagian dari institusi peradilan negara, peradilan agama juga memiliki tugas dan wewenang yang sudah diatur dalam peraturan perundangundangan. Namun demikian, tugas dan wewenang tersebut pada intinya tidak terlepas dari peran pemerintah dalam memenuhi hak mendapatkan keadilan bagi setiap anggota masyarakat (justice for all). Implementasi access to justice yang dirumuskan dalam rencana strategis dan rencana operasional Pengadilan Agama
saat ini telah diwujudkan ke dalam tiga bentuk program unggulan, yaitu
pelayanan perkara cuma-cuma (prodeo), sidang keliling, dan pos bantuan hukum (posbakum). Sasaran utama ketiga program tersebut adalah masyarakat miskin dan marjinal yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi dan wawasan hukum untuk menyelesaikan perkaranya melalui peran peradilan agama. Salah satu indikator kinerja untuk mengukur peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan adalah penanganan perkara prodeo. Realisasi kinerja prosentase perkara prodeo yang diselesaiakan adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Jika dibandingkan realiasasi dengan target, maka persentase capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 100% dan dapat disimpulkan bahwa indikator ketiga ini “Sangat Berhasil”. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut : No 1.
Indikator Kinerja Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Target
Realisasi
Capaian
100%
100%
100%
Pada 2014 Pengadilan Agama Kebumen mendapatkan alokasi anggaran operasional untuk pelayanan perkara cuma - cuma (prodeo) yang merupakan salah satu program ungulan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2014 untuk pelaksanaan program pelayanan perkara prodeo untuk 15 perkara sebesar Rp. 3.750.000 dengan serapan sebesar Rp. 3.750.000 (100,00%) atau 15 perkara. Jumlah ini naik dari serapan tahun 2013 yang hanya terpakai Rp. 3.000.000 (86.67%) atau 12 perkara dengan target perkara sejumlah hanya 15 perkara.
19
Sasaran 5 – Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Dalam sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan ini telah ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut : No 1.
Indikator Kinerja Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
Target
Realisasi
Capaian
100%
0%
0%
Realisasi kinerja prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah sebesar 0% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Jika dibandingkan realiasasi dengan target, maka persentase capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 0% dan dapat disimpulkan bahwa indikator ketiga ini “Tidak Berhasil”. Faktor penyebab ketidak berhasilan indikator kinerja Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti selama tahun 2014 tidak terdapat perkara yang perlu di tindak lanjuti dengan eksekusi sehingga tidak ada realisasi untuk mengukur keberhasilan indikator tersebut. Sasaran 6 – Meningkatnya Kualitas Pengawasan
Dalam sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan ini telah ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut : No 1.
Indikator Kinerja Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Target
Realisasi
Capaian
100%
100%
100%
Realisasi kinerja prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Jika dibandingkan realiasasi dengan target, maka persentase capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 100% dan dapat disimpulkan bahwa indikator ketiga ini “Berhasil”. Jumlah Pengaduan Tahun 2013 sebanyak 1 dan telah ditindaklanjuti
20
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadila Agama Kebumen yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut di atas. Pada Tahun Anggaran 2014, Pengadilan Agama Kebumen telah menerima 2 (dua) DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) masing-masing untuk Unit Organisasi BADAN URUSAN ADMINISTRASI MA-RI dengan Nomor : SP DIPA-005.01.2.401055/2014 tanggal 5 Desember 2013, dengan jumlah dana sebesar Rp. 4.744.465.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) setelah revisi Ke-3 tanggal 8 Desember 2014 dan Unit Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dengan Nomor : DIPA005.01.2.401056/2013 tanggal 5 Desember 2013, dengan jumlah dana sebesar Rp. 10.550.000 (Sepuluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Untuk DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi MA-RI, terdapat 1 (satu) program yaitu Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. Sedangkan Untuk DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Agama MA-RI, hanya terdiri dari 1 (satu) Program yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. Program – Dukungan Manajmen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung mempuyai 2 (dua) jenis belanja yaitu (1) Belanja Pegawai dan (2) Belanja Barang. Pencapaian realiasasi program kerja masing – masing jenis belanja pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut : No 1. 2.
Jenis Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang TOTAL
Pagu (Rp)
Realisasi(Rp)
Realisasi(%)
4.239.889.000
4.239.277.499
99,99
4.744.465.000
4.741.412.816
99,94
504.576.000
21
502.135.317
99.52
Tingkat pencapaian realisasi anggaran Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2014 adalah sebesar 99,94 % atau ekuivalen sebesar Rp. 4.741.412.816,-. Tingkat capaian yang hampir mendekati persentasi 100% tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sunguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2014. Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut bahwa serapan dari dua jenis belanja terlaksana dengan baik.
Program – Peningkatan Manajmen Peradilan Agama
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama mempuyai 1 jenis kegiatan yaitu Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. Pencapaian realiasasi program kerja masing - masing jenis kegiatan tersebut pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut : No
Jenis Kegiatan
1.
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama TOTAL
Pagu (Rp) 10.550.000 10.550.000
Realisasi(Rp) 10.540.000 10.540.000
Realisasi(%) 99.91 99.91
Realisasi Jenis Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama terrealiasi sebesar 99,91 % atau sebesar Rp. 10.540.000,- dalam pelaksanaan anggaranya digunakan untuk pembelian box arsip perkara. Sedangkan Belanja Penanganan Perkara Prodeo dapat terserap 100% atau sebesar Rp.3.750.000,- atau 15 perkara prodeo yang dapat direalisasikan dengan anggaran DIPA Tahun Anggaran 2014.
22
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya
penyelesaian perkara (jenis perkara)
INDIKATOR KERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
a. Persentase mediasi yang berhasil
2%
0,79%
39,68%
78%
77,17%
98,94%
88%
92,23%
104,81%
12%
7,77%
64,75%
99,59%
100,60%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
100%
100%
100%
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
100%
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Peningkatan
Persentase perkara yang tidak
aksebilitas putusan
mengajukan upaya hukum :
Hakim
- Banding , Kasasi dan Peninjauan
Peningkatan efektifitas
a. Persentase berkas perkara yang
pengelolaan
penyelesaian perkara
Kembali diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
didistribusikan ke Majelis c. Prosentase penyitaan tepat waktu aksesibilitas
masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
Meningkatnya
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Persentase permohonan eksekusi
kepatuhan terhadap
atas putusan perkara perdata yang
putusan pengadilan.
berkekuatan hukum tetap yang
Meningkatnya kualitas
a. Persentase pengaduan
pengawasan
100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap
Peningkatan
99%
100%
ditindaklanjuti masyarakat yang ditindaklanjuti
23
24
A. Kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kebumen tahun 2014 mencerminkan hasil dan evaluasi kinerja Pengadilan Agama Kebumen selama periode satu tahun anggaran, yang didalamnya pencapaian target dan sasaran kinerja. Hal ini merupakan perwujudan dari kewajiban Pengadilan Agama Kebumen untuk mempertanggungjawabkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang telah ditetapkan yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program dan kebijakan Pengadilan Agama Kebumen. Penerapan Sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur dan dapat dipertanggung jawabkan merupakan syarat penting penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sebagai tuntutan reformasi birokrasi. Sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta mengetahui dengan persis keberhasilan/ kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kebumen untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, modern, dan terpercaya. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi parameter Pengadilan Agama Kebumen untuk meningkatkan kinerja sekaligus merespon berbagai tantangan di masa-masa mendatang. Selain hal tersebut, semoga dapat digunakan oleh masyarakat sebagai bahan public control. Realisasi pada akhir tahun 2014 menunjukkan bahwa ada 10 (sepuluh) indikator kinerja yang telah dapat dicapai dengan hasil baik, sedangkan 1 (satu) indikator tidak tercapai dengan baik. 10 Indikator yang telah dicapai dengan hasil baik adalah : 1. Persentase mediasi yang berhasil. 2. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. 3. Persentase perkara yang diselesaikan. 4. Persentase perkara yang diselesaiakn dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. 5. Persentase putusan yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan. 6. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, Banding, Kasasi, PK. 7. Presentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. 8. Presentase berkas perkara yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis. 9. Presentase perkara prodeo yang diselesaikan. 10. Presentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
24
Sedangkan indicator yang tidak tercapai dengan baik adalah : 1. Persentase penyitaan tepat waktu. 2. Persentase permohonan ekseusi atas putuan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang di tindaklanjuti. B. Saran - Saran 1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transpraran dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara. 2. LAKIP sebagai akhir dari SAKIP dan dapat dioptimalisasi pemanfaatan LAKIP sebagai alat evaluasi kinerja bagi instansi. 3. Adanya penghargaan kepada instansi yang dapat mengoptimalkan kinerja secara maksimal sesuai dengan Penetapan Kinerjanya
25
LAMPIRAN
LAMP.1 STURKTUR ORGANISASI
LAMP.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA
No 1.
Kinerja Utama Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)
2.
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
3.
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Indikator Kinerja Utama a. Persentase mediasi yang berhasil. b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Permohonan - Gugatan c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Permohonan - Gugatan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yangdisampaikan secara lengkap
Penjelasan
Penanggung Jawab Hakim Mediasi/Mediator Panitera/Sekretaris
Jml perkara mediasi yg berhasil dimediasi. X 100% Jumlah perkara yang di mediasi Jml sisa perkara yang diselesaikan Jml sisa perkara yang harus diselesaikan
Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris
X 100%
Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris
Jml perkara yang diselesaikan X 100% Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)
Jml perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan X 100% Jml perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara) Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan X 100% Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum Jumlah putusan
Majelis Hakim Panitera/Sekretaris Majelis Hakim
X 100%
Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK
Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris
X 100%
Panitera/Sekretaris
Sumber Data Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
LAMP.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Prosentase penyitaan tepat waktu d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
4.
5.
6.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Jml berkas perkara yang diterima Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu Jumlah permohonan penyitaan
X 100%
Panitera/Sekretaris dan Juru Sita
X 100%
Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan Jumlah perkara prodeo
Jml pengaduan yang ditindaklanjuti Jumlah pengaduan yang diterima
X 100%
Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris
X 100%
Jml permohonan eksekusi perk perdata yg ditindaklanjuti Jml permohonan eksekusi perkara perdata
Panitera/Sekretaris
X 100%
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Ketua Pengadilan & Pan/Sek
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Ketua Pengadilan & Pan/Sek
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
LAMP.3 RENCANA STRATEGIS
MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2010 - 2014.
Tujuan 1. Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 2. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 3. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
4. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Kebumen dapat memenuhi butir 1,2 dan 3 di atas. NO 1.
SASARAN STATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)
INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang berhasil.
2. 3.
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
2010
2011
2012
2013
2014
2%
2%
2%
2%
2%
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:
100%
100%
100%
100%
100%
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
83%
85%
87%
88%
90%
c. Persentase perkara yang diselesaikan
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
TARGET KINERJA
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
76%
75%
72%
78%
80%
17%
15%
13%
12%
10%
99%
99%
99%
99%
99%
100%
100%
100%
100%
100%
LAMP.3 RENCANA STRATEGIS
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 4.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6.
Meningkatnya kualitas pengawasan
c. Prosentase penyitaan tepat waktu
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100%
100%
100%
100%
100%
0%
2%
40%
93%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
LAMP.3 RENCANA STRATEGIS
LAMP.3 RENCANA STRATEGIS
MATRIK PENDANAAN RENCANA STRATEGIS KINERJA 2010 - 2014. NO 1.
2.
PROGAM
TUJUAN
SASARAN
Program Dukungan Manajeme n dan Pelaksana an Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelengga raan Fungsi Peradilan
Operasional Perkantoran
Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pada Mahkamah Agung dan BadanBadan Peradilan
Dukungan Keterbukaan Informasi
INDIKATOR KINERJA Jumlah bulan pelaksanaan operasional kantor
01. Persentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggara an Peradilan
2010
Vol
Anggaran (Rp)
12 bln 1.823.209.000
1.502.500.000 ,-
2011
Vol
12 bln
Anggaran (Rp)
3.004.196.000
946.500.000,-
2012
Vol
12 bln
Anggaran (Rp)
2.771.442.000
156.250.000,-
2013 Vol
12 bln
Anggaran (Rp)
5.222.345.000
13.000.000,-
2014 Vol
12 bln
Anggaran (Rp)
5.224.229.000
0,-
LAMP.3 RENCANA STRATEGIS 3.
Peningkat an Manajeme n Peradilan Agama
Terselesaika nnya Penyelesaian Perkara yang Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel
Meningkatnya 01. Peningkatan kualitas Penyelesaian kinerja hakim Proses dan aparat Administrasi peradilan dan Perkara kepercayaan publik kepada lembaga peradilan. 02. Penyedian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
27.525.000,-
0,-
6.000.000,-
3.420.000,-
3.430.000,-
3.750.000,-
6.000.000,-
3.750.000,-
3.750.000,-
5.920.000,-
LAMP.4 PENETAPAN KINERJA
PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2014 NO 1.
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)
INDIKATOR KERJA a. Persentase mediasi yang berhasil
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam 2.
Peningkatan aksebilitas putusan Hakim
jangka waktu lebih dari 6 bulan
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :
- Banding - Kasasi
3.
Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian perkara
4. 5. 6.
Peningkatan aksesibilitas
- Peninjauan Kembali
a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
c. Prosentase penyitaan tepat waktu
masyarakat terhadap
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Meningkatnya kepatuhan
Persentase permohonan eksekusi atas putusan
pengadilan.
yang ditindaklanjuti
peradilan (acces to justice) terhadap putusan
Meningkatnya kualitas pengawasan
perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
TARGET 2%
100% 80% 90% 10%
99%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
LAMP.5 PERJANJIAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2015 NO 1.
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara
INDIKATOR KERJA a. Persentase tunggakan perkara
b. Persentase perkara yang diselesaikan
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 1 tahun
2.
3.
Peningkatan aksebilitas putusan Hakim
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap
peradilan (acces to justice) 4.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
d. Persentase penurunan tunggakan perkara
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi
- Peninjauan Kembali a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
Persentase putusan pengadilan perkara perdata
berekuatan hukum tetap yang di tindaklanjuti (dieksekusi)
TARGET 12%
100% 99%
11%
99%
100% 100% 100%
