52/Pcrk
PERKUMPULAN
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.
Asli a~a ini telah ditanda-tangani sebagaimana mestinya.
Akta ini diberikan sebagai salinan.
Notaris di Jakarta.
~
PERKUMPULAN
( EMI LUDFIA, SH ) Tambahan Berita - Negara R.1. Tanggal 30/11 -
2012 No. 96.
Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal2 dan Pasal 5 Statblad 1870 Nomor. 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum.
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-64.AH.01.06.Tahun 2010
TENTANG
--
PENGESAHAN ASOSIASI
;;;;;;;;;;;;;;
MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
;;;;;;;;;;;;;;
-
-
Membaca
Surat permohonan Notaris Emi Ludfia, SH Nomor 06/Not/EL/2010 tanggal 12 Mei 2010 perihal permohonan pengesahan akta pendirian asosiasi.
Mengingat
Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor 64, sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan perkumpulan Berbadan Hukum, Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkumpulan.
;;;;;;;;;;;;;;
Hak Cipta dilindungi Undang-undang Dilarang mengutip dan memperbanyak
PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.
44
-
;;;;;;;;;;;;;;
-
52/Perk
PERKUMPULAN
M EMU T U S K A N: Menetapkan PERTAMA
KEDUA
Memberikan Pengesahan Akta Pendirian: A s 0 s i a s i Pengobat Tradisional Ramuan I n don e s i a disingkat ASP E T R I NPWP.02.613.337.1-005.000 berkedudukan di Jalan Mabes TNI Cilangkap, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 04, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, sebagaimana anggaran dasarnya termuat dalam Akta Nomor 04 tanggal 14 Pebruari 2006 dan Akta Nomor 04 tanggal 20 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Emi Ludfia, SH berkedudukan di Jakarta Barat dan oleh karena itu mengakui asosiasi tersebut sebagai badan hukum pada hari pengumuman anggaran dasarnya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dikefahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta Pada tang gal 20 Mei 2010 A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.,
NIP. 19581120 198810 1 001
2
PERKUMPULAN
52/Perk
2. Nyonya Tintin Rodiah Ruslan, lahir di Bandung, pada tanggal duapuluh tUjuh September seribu sembilanratus enampuluh satu (27-09-1961), ber tempat tinggal di Jakarta, Jalan Haji Yasin nomor 33-34, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Sukabungah, Kecamatan Sukajadi, Bandung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 1050056709610001, Warga Negara Indonesia; 3. Nyonya Dewi Handayani, lahir di Yogyakarta, pada tanggal duapuluh Desember seribu sembilaratus limapuluh delapan (20 12-1958), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tanah Merdeka nomor 20, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Rambutan, Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 0954106012580818, Warga Negara Indonesia; Demikianlah
akta
ini
Dilangsungkan dan diresmikan sebagai minuta di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun, serta pUkul, seperti disebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : 1. Tuan Rakhmad Wijanarko, lahir di Malang pada tanggal tigapuluh satu Maret seribu sembilanratus tUjuhpuluh sembilan (31-03 1979), bertempat tinggal di Malang, Jalan Semeru 1/1034(3), Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nom or : 12.52.01.310372.001, Warga Negara Indonesia; 2. Tuan Muchammad Hendri Silva, lahir di Temanggung, pada tanggal dua Mei seribu sembilanratus tUjuh puluh sembi.lan (02-05 1979), bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Kesehatan I nomor 316, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 09, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 321.914.2013.3677034, Warga Negara Indonesia; Kedua-duanya untuk sementara berada di Jakarta, yang telah dikenal oleh saya Notaris, sebagai saksi-saksi. Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para Penghadap dan para Saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh para Penghadap, para Saksi dan saya, Notaris.
43
52!Pcrk
PERKUMPULAN
PERKUMPULAN
- Pendidikan dan Pelatihan;
- Informasi dan HUbungan Masyarakat;
- Hubungan Luar Negeri;
Kepala Divisi 1. Tuan Jumainy Suhardja, Sarjana Hukum, lahir di Yogyakarta, pada tanggal enambelas Februari seribu sembilanratus empatpuluh empat (16-02-1944), bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Mandar Dalam nomor 19, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Pondok Karya Bintaro Jaya Sektor 3A, Kota Tangerang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3219152009.0400525, Warga Negara Indonesia; 2. Tuan Doktorandus Tri Heru Sedono, lahir di Jakarta, pada tanggal tigapuluh Januari seribu sembilanratus enampuluh tiga (30-01 1963), ber tempat tinggal di Tangerang, Villa Mutiara Jalan Mirah II Blok Q4, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kecamatan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3219142017.0806357, Warga Negara Indonesia; 3. Nyonya Remmert Tuty Monica, Sarjana Ekonomi, lahir di Asahan, pada tanggal sembi Ian Oktober seribu sembilanratus limapuluh (09-10-1950), ber tempat tinggal di Bekasi, Jalan Komplek Molek nomor 61B, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3275084910500007, Warga Negara Indonesia; Wakil Divisi : 1. Nona Corryati, Sarjana Pendidikan, lahir di Jakarta, pada tanggal duapuluh enam Oktober seribu sembilanratus Iimapuluh sembi Ian (26-10-1959), bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Maleo I Blok JA/28, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3219152005.0411576, Warga Negara Indonesia; 42
3
52/Perk
52/Perk
PERKUMPULAN
PERKUMPULAN
2. Bendahara II
3. Bendahara III
52/Perk
Oktoberseribu sembilanratus empatpuluh satu (08-10-1941), bertempat tinggal di Tangerang, ]alan Komplek Kejagung RI Blok A.3 nomor 02, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 008, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3219142013.3604225, Warga Negara Indonesia, Nyonya Doktoranda Maya Kandiana, lahir di Solo, pada tanggal dua puluh enam Mei seribu sembilan ratus limapuluh enam (26-05-1956), bertempat tinggal di Tangerang, ]alan Komplek Puspitek Blok IV.I nomor 9, Serpong, Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5208.660556.0110, Warga Negara Indonesia; Nyonya Evi Relawati, lahir di Sukabumi, pad a tanggal empat belas April seribu sembilaratus enampuluh enam (14-04-1966), bertempat tinggal di Depok, ]alan Permata Puri AA.2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 022, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Cimanggis, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 32.77.01.1010/474/3323502, Warga Negara Indonesia;
E. Divisi-Divisi - Organisasi, Keanggotaan & Kadarisasi; - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia & Bantuan Hukum; - pengabdian Masyarakat; 4
41
52/Pcrk
2. Sekretaris II
D. Bendahara Umum
1. Bendahara I
PERKUMPULAN
sembilanratus limapuluh delapan (26-10-1958), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Segitiga Selatan nomor Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Pemegang Kartu Penduduk nomor : 09.3510.661058.0043, Warga Negara Indonesia; Tuan Setyo Dwikoraharjo, lahir di Mojokerto, pad a tanggal enam Juni seribu sembilanratus enam puluh enam (06-06-1966), Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bangka IV nomor 39, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 003, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5304.060666.0898, Warga Negara Indonesia; Nyonya Hajjah Hartini Kuntjoro, Sarjana Ekonomi, lahir di Bojonegara, pada tanggal dua puluh delapan Juli seribu sembilanratus empatpuluh satu (28-07 -1941), bertem pat tinggal di Depok, Jalan Siliwangi nomor 14, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 32.03.71.1006/474.4/1987 Warga Negara Indonesia; Nyonya Sophia Luckman, lahir di Yogyakarta, pad a tanggal delapan
40
PERKUMPULAN
52/Pcrk
AKTA PENDIRIAN ASOSIASI PENGOBAT
TRADISIONAL RAMUAN INDONESIA
Nomor : 04. Pada hari ini, Selasa, tanggal empat bel as Februari tahun duaribu enam (14-02-2006), pukul 14.00 WIB (empatbelas Waktu Indonesia bagian Barat). Berhadapan dengan saya, Emi Ludfia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : Tuan Doktorandus Arief Hariana, lahir di Malang, pada tanggal duapuluh enam Juli seribu sembilan ratus empatpuluh lima (26-07 1945), Wiraswasta, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Cirendeu Indah II nomor 53, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Cirendeu, Kecamatan Ciputat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3219142010.0131357, Warganegara Indonesia; untuk sementara berada di Jakarta; menurut keterangannya dalam hal ini bertindak; a. untuk diri sendiri; b. Selaku Kuasa dari dan oleh karena itu untuk atas nama; 1. Tuan Insinyur Widisih Puji Winarto, lahir di Banjarnegara, pada tanggal duapuluh dua Januari seribu sembilanratus limapuluh delapan (22-01-1958), Wiraswasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Klamono Blok A-5, nomor 4, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 020, Kelurahan Jati waringin, Kecamatan Pondok Gede, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 001.5505.220158.1001, Warganegara Indonesia; untuk sementara berada di Jakarta : 2. Nyonya Martini Koentjoro, lahir di Bojonegara, pada tanggal duapuluh delapan Juli seribu sembillanratus empatpuluh satu (28-07-1941), bertempat tinggal di Depok, Jalan Siliwangi nomor 14, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 32.03.71.1006/474.4/1987, Warganegara Indonesia; untuk sementara berada di Jakarta;
5
52/Perk
PERKUMPULAN
3. Hajah Sophia Luckman, lahir di Yogyakarta, pada tanggal delapan Oktober seribu sembilanratus empatpuluh satu (08-10-1941), bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Komplek Kejagung RI. Blok A.3/,nomor 02, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 008, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3219142013.3604225, Warganegara Indonesia;
PERKUMPULAN
Ketua II
untuk sementara berada di Jakarta : 4. Tuan Doktorandus Fransiscus Xaverius Suprapto, lahir di Solo, pad a tanggal tiga Oktober seribu sembilanratus empatpuluh em pat (03-10-1944), bertempat tinggal di Bogor, Jalan Kebon Pedes, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, pemegang Kartu Tanda Pen dud uk nomor : 10.506.031044.0001, Warganegara Indonesia;
Ketua III
untuk sementara berada di Jakarta : 5. Nyonya Evi Relawati, lahir di SUkabumi, pada tanggal empatbelas April seribu sembilanratus enampuluh enam (14-04-1966), bertempat tinggal di Depok, Jalan Permata Puri AA.2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 022, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Cimanggis, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 32.77.01.1010/474/3323502, Warganegara Indonesia;
C. Sekertaris Umum
untuk sementara berada di Jakarta; 6. Nyonya Insiyur Edwina Rahmayanti, lahir di Semarang, pada tanggal duapuluh enam Oktober seribu sembilanratus Iimapuluh delapan (26-10-1958), ber tempat tinggal di Jakarta, Jalan Segitiga Selatan nomor 4, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.3510.661058.0043, Warganegara Indonesia; Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, melalui identitasnya; Penghadap sebagaimana kedudukannya diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu; 6
1. Sekretaris I
52/Perk
Tuan Insinyur Lukas Tersono Adi, lahir di Salatiga, pada tanggal tiga puluh Maret seribu sembilanratus enampuluh lima (30-03-1965), Pegawai swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Sawah Baru RS Blok B/21, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 006, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 360.326.300.3650.001, Warga Negara Indonesia; Nyonya Yellia Mangan, lahir di Jakarta, padatanggal sembilan Novemberseribu sembilanratus lima puluh (09-11 1950), Pegawai swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kesemek 5/12, Kalibata Indah, Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5308.491150.0270, Warga Negara Indonesia; Tuan Arief Hariana, lahir di Malang, pada tanggal duapuluh enam Juli seribu sembilanratus empat puluh lima (26-07-1945), Wiraswasta, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Cirendeu Indah II nomor 53, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Cirendeu, Kecamatan Ciputat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3219142010.031357, Warga Negara Indonesia; Nyonya Insinyur Edwina Rahmayanti, lahir di Semarang, pada tanggal duapuluh enam Oktober seribu
39
52/Pcrk Pengawas 2
B. Pengurus Ketua Umum
Ketua I
PERKUMPULAN
Tuan Doktorandus Franciscus Xaverius Suprapto, lahir di Solo, pada tanggal tiga Oktober seribu sembilanratus empatpuluh empat (03-10-1944), bertempat tinggal di Bogor, Jalan Kebon Pedes, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 10.5206.031044.0001; Warga Negara Indonesia, Tuan Insinyur Widiasih Puji Winarto, lahir di Banjarnegara, pada tanggal duapuluh dua Januari seribu sembilan ratus limapuluh delapan (22-01 1958) Wiraswasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Klamono Blok A-5 nomor4, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 020, Kelurahan Jati Waringin, Kecamatan Pondok Gede, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 001. 5505.220158.1001, Wa rg a Negara Indonesia; Tuan Profesor Doktor Insinyur Eddy Junady Amir Master Of Science, lahir di Bogor, pada tanggal lima belas Agustus seribu sembilanratus empatpuluh delapan (15-08-1948), pegawai swasta, bertempat tinggal di Bogor, Jalan Baranang Siang Indah Blok H.II nomor 7, Kota Bogor, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 10.5012.1508.0001, Warga Negara Indonesia; 38
PERKUMPULAN
52/Pcrk
Bahwa untuk mendukung kesehatan masyarakat dan juga untuk melestarikan resep-resep pengobatan tradisional warisan leluhur bangsa Indonesia yang turun temurun serta untuk mewujudkan adanya dukungan, pembinaan dan perlindungan tersebut, maka para Pengobat Tradisional Ramuan, dengan ini menyatakan sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu organisasi, yang untuk pertama kalinya dengan Para Pendiri, Sruktur Pengurus, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut : A. Anggaran Dasar Mukadimah Indonesia memiliki kekayaan alam, etnis, budaya yang beragam termasuk didalamnya berbagai cara pengobatan tradisional yang sudah secara turun temurun membuktikan efektifitasnva dalam mendukung kesehatan masyarakat. Hal ini mendukung upaya kembali ke alam atau 'back to nature'. Pengobatan tradisional ramuan berperanan penting dalam melestarikan resep-resep pengobatan tradisional warisan leluhur. Pengobatan tradibsional ramuan yang merupakan cara pengobatan dan perawatan kesehatan menggunakan ramuan tradisional telah memberikan kontribusi yang nyata bagi upaya menyehatkan masyarakat. Keberadaannya di masyarakat secara nyata sangat dibutuhkan karena sifatnya yang konstruktif, efektif, lebih aman dan relatif lebih murah. Upaya-upaya pelayanan pengobatan tradisional ramuan telah memberikan pilihan (alternative) kepada masyarakat sehingga orang sa kit lebih mudah untuk memperoleh pelayanan pengobatan. Berbagai penyakit yang sulit disembuhkan memiliki peluang untuk dapat disembuhkan menggunakan ramuan tradisional. Biaya pengobatan yang relatif tinggi dan tidak terjangkau oleh sebagian masyarakat sering dapat dikurangi dalam pengobatan tradisional ramuan. Para pengobat tradisional ramuan yang lahir atas dasar kesadaran untuk membantu sesama ini perlu memperoleh dukungan, pembinaan dan perlindungan serta pengawasan yang mencangkup : Dukungan perizinan. Para pengobatan tradisional perlu pemahaman tentang peraturan perijinan perobatan tradisional ramuan dan petunjuk tentang bagaimana memenuhi peraturan perijinan pengobatan tradisional ramuan tersebut. 7
PERKUMPULAN
PERKUMPULAN
Pembinaan pengetahuan. Para pengobatan tradisional ramuan perlu disegarkan dan dikembangkan pengetahuannya sesuai hasil hasil penelitian dan teknik pengobatan yang terus menerus berkembang. Perlindungan hukum. Para pengobatan tradisional ramuan perlu memperoleh petunjuk untuk dapat memenuhi ketentuan hukum yang berlaku serta perlindungan hukum terhadap semua hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan pengobatan yang diberikan, atas peraturan atau ketentuan yang berlaku yang belum atau tidak sepenuhnya dapat diikuti dalam praktek pengobatan. Pengawasan terhadap Pengobatan tradisional Ramuan tidak lepas dari atau imun dari pengawasan atas hal-hal yang menyimpang/pelanggaran terhadap ketentuan atau peraturan hukum dan kode etik. Oleh karena itu untuk mewujudkan adanya dukungan, pembinaan dan perlindungan tersebut maka para pengo bat tradisional ramuan menghimpunkan diri dalam suatu organisasi yang terbentuk Asosiasi yaitu Asosiasi Pengo bat Tradisional Ramuan Indonesia. Disamping untuk mendukung, membina dan memberikan perlindungan kepada para pengobat tradisional ramuan yang merupakan anggota, maka asosiasi ini juga bertujuan : Membantu Pemerintah dalam menstandarisasi dan mengembangkan pengobatan tradisional ramuan. Membantu Pemerintah dalam menapis masuknya pengobat ramuan tradisional asing maupun obatnya ke Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan bersama ini, maka dengan ini dinyatakan berdirinya Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :
Dan setelah selesai masa kepengurusan akan diselenggarakan Musyawarah Nasional. Untuk pertama kali sejak didirikan, masa Kepengurusan ditetapkan selama 2 (dua) tahun.
52/Pcrk
52/Perk
Pasal 21 Hal yang belum diatur dan/atau yang belum cukup di atur dalam anggaran dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar. Pasal 22
Perkumpulan ini bernama A s 0 s i a s i P eng 0 bat T r a dis ion a I Ram u a n I n don e s i a selanjutnya disingkat Asosiasi.
Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Susunan pengurus Pengurus periode tahun 2006-2007 Asosiasi pengobat tradisional ramuan Indonesia Pengawas : Tugas Pokok Pengawas adalah : memberikan arahan baik Iisan maupun tertulis mengenai kegiatan Asosiasi agar senantiasa tidak menyimpang dari tUjuan, menerima dan menampung adanya laporan baik dari masyarakat maupun dari pihak lain terkait kegiatan Organisasi, untuk selanjutnya dikomunikasikan dengan Ketua Umum ataupun forum rapat Pengurus. Pengawas mempunyai hak untuk menyatakan diri sebagai Pengawas Asosiasi baik lisan maupun tertulis. A, Pengawas Asosiasi adalah Pengawas 1 : Tuan Dokter Shindaru, lahir di Surabaya, pada tanggal duapuluh lima Desemberseribu sembilanratus empat puluh tujuh, Pegawai swasta, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Terusan Setra Wangi IV nomor 33, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 015, Bandung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 10501725124003, Warga Negara Indonesia,
8
37
Bab 1 Nama,
waktu,
kedudukan,
dan
sifat
Pasal 1 Nama
52/Pcrk
PERKUMPULAN
PERKUMPULAN
Pasal 2
3.Sumbangan/donasi yang tidak mengikat, dan 4. Usaha-usaha lain yang sah. Bab VII Perubahan
anggaran
dasar
52/Pcrk
Wa k t u Asosiasi didirikan pad a tanggal duapuluh tUjuh Juni duaribu lima (27-06-2005) di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
Pasal 18
Pasal 3
1. Anggaran dasar hanya dapat diubah dalam Musyawarah Nasional yang diadakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun. 2. Untuk sahnya keputusan diperlukan kuorum sebanyak 2/3 (dua per tiga) dari peserta Musyawarah Nasional. 3. Jika terdapat hal-hal yang sangat penting, maka dapat diadakan Musyawarah Luar Biasa.
Kedudukan Asosiasi berkedudukan di Jakarta Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan Pengurus Pusat berada di, Jakarta dan Pengurus Daerah di Ibukota Provinsi Kabupaten dan Kotamadya diseluruh wilayah Republik Indonesia.
Bab VIII
Pasal 4
Pembubaran Pasal 19
1. Asosiasi hanya dapat dibubarkan oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan dalam rangka pembubaran Asosiasi dengan kuorum 3/4 (tiga per empat). 2. Segera setelah dibubarkan, segala kekayaan Asosiasi akan diaudit oleh akun publik, dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan oleh Asosiasi kalau ada, sisanya diserahkan kepada Badan-badan/Lembaga Sosiallainnya sesuai dengan keputusan dalam Musyawarah Nasional Asosiasi. 3. Untuk sahnya keputusan pembubaran asosiasi dibutuhkan kuorum sebesar 3/4 (tiga per empat) dan peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa. Bab IX
Hak
anggota
1. Anggota Biasa mempunyai hak mengeluarkan pendapat secara lisan atau tertulis, hak mengikuti segala kegiatan perhimpunan, hak memilih dan untuk dipilih. 2. Anggota Kehormatan mempunyai hak mengeluarkan pendapat secara lisan atau tertulis, hak mengikuti segala kegiatan perhimpunan, hak memilih, tetapi tidak mempunyai hak untuk dipilih. 3. Setiap anggota berhak membela diri di hadapan Pengurus dan Musyawarah Nasional, dan berhak untuk di perjuangkan dan di lindungi kepentingannya di bidang kesehatan Ramuan Tradisional Indonesia. Pasal 5 5 i fat
Penutup
Sejak saat Asosiasi didirikan, Pengurus Pusat ditetapkan atas hasil keputusan rapat pembentukan Asosiasi, untuk kepengurusan selama 4 (empat) tahun.
Asosiasi adalah perkumpulan dari para Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia yang bersifat otonom, bermotifkan nirlaba, tidak berafiliasi dengan organisasi politik manapun, mengutamakan pengembangan profesionalisme Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia khususnya Ramuan Tradisional dengan bahan tumbuhan, hewan, sediaan sarian
36
9
Pasal 20
PERKUMPULAN
PERKUMPULAN
(galenik), mineral atau campuran dari bahan-bahan terse but secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman empiris dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pengurus. 7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak dimaksud dalam ayat (6), maka Pengawas wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. 8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pengurus dengan keputusan Rapat Anggota, wajib : a. Mencabut dengan keputusan pemberhentian sementara; atau b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. 9. Dalam hal Pengurus tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. 10. Dalam hal ini seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Asosiasi.
52/Perk
Asosiasi mendukung pengobat tradisional ramuan dalam hal perizinan, pembinaan profesi dan perlindungan hukum. Bab 2 Asas,
landasan,
pedoman
dan
tUjuan
Pasal 6 Asas Asosiasi PengobatTradisional Ramuan Indonesia berasaskan Pancasila. Pasal 7 Landasan,
pedoman
52/Perk
Pasal 16
1. Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia berpedoman pada Kode Etik Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia. Pasal 8 Tujuan
1. Menghimpun seluruh Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sebuah wadah asosiasi, mendukung, melindungi dan meningkatkan kompetensi profesinya. 2. Membantu para [pengobat tradisional untuk memahami Peraturan Perijinan Pengobatan Tradisional Ramuan dan memberikan petunjuk tentang bagaimana memenuhi peraturan perijinan pengobatan tradisional ramuan dan peraturan perundang-undangan lainnya. a. Memberikan perlindungan hukum dan pengawasan bagi para anggota asosiasi pengo bat tradisional ramuan terhadap tuntutan 10
Rapat
pengawas
1. Rapat Pengawas diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan melibatkan unsur Pengawas Pusat, Pengawas Daerah yang mencakup wiilayah Provinsi, Pengawas Cabang yang mencakup wilayah Kabupaten dan Kota. 2. Untuk sahnya keputusan Rapat Pengawas diperlukan Kuorum 3/4 (tiga per em pat) dari anggota Pengawas yang hadir. Bab IV Kekayaan
dan
keuangan
Pasal 17
Kekayaan
Kekayaan Asosiasi diperoleh dari : 1. Uang pangkal pendaftaran anggota, 2. Uang iuran anggota,
35
52/Pcrk
PERKUMPULAN
PERKUMPULAN
Pasal 14
yang ada sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan yang berlaku yang belum atau tidak sepenuhnya dapat diikuti dalam praktek pengobatan. b. Memberikan teguran atau sanksi bagi para anggota asosiasi pengobatan tradisional ramuan bila menyalahi atau menyimpang dari peraturan hukum yang berlaku. 3. Membantu Program Pemerintah dalam menapis masuknya tenaga kesehatanjpengobat ramuan Tradisional Timur asing maupun obatnya ke Indonesia.
Jabatan Pengawas berakhir apabila; 1. Meninggal dunia; 2. Mengundurkan diri; 3. Bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; 4. Bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan Pengdilan yang diancam dengan hukuman penjara paling 5 (lima) tahun; 5. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota; 6. Masa Jabatan berakhir; Tugas
dan
wewenang
pengawas
Pasal 15
1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Asosiasi. 2. Ketua Pengawas dan satu anggota berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas. 3. Pengawas berwenang; a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Asosiasi; b. Memeriksa dokumen; c. Memeriksa pembukuan dan mencocokannya dengan uang kas; atau d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus; e. Memberi peringatan kepada Pengurus; 4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan Perundang undangan yang berlaku. 5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. 34
52/Pcrk
4. Menggunakan hasil penelitian dan penemuan terakhir dari bahan ramuan tanaman obat sebagai bagian dari hasil pengembangan penggunaan ramuan tradisional. 5. Menjadikan Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri, menjaga citra serta mutu pengobatan secara» baik dan benar, tanpa melakukan tindakan yang menyimpang maupun tak terpuji, yang akan menjatuhkan martabat pengobat serta membahayakan pasien. Pasal 9 Lambang Asosiasi Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia berlambangkan lumpang dengan alu yang berisi daun sendok beserta bunganya dan daun dewa yang bermakna tradisional serta proses penyiapan obat untuk mereka yang membutuhkan, beralaskan palang merah yang bermakna tempat pengobatan yang bersifat universal. Dilingkari oleh huruf Asosiasi Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia dengan ujung awal dan ujung akhir mengapit segi em pat yang bermakna kesatuan dari empat penjuru rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia, warna dasar hijau yang bermakna hidup dan tumbuh. Bertuliskan ASPETRI bermakna seluruh pengobat tradisional ramuan bergabung dalam satu wadah. Bingkai emas bermakna suatu ikatan dari persatuan dengan nilai nilai mulia dan mencerminkan keluhuran budi para anggotanya.
11
52IPerk
PERKUMPULAN
Bab III Upaya Pasal 10
PERKUMPULAN
52/Perk
2. Pengurus Pusat Asosiasi. 3. Pengawas. Bab V Pengawas
Untuk mencapai tujuan Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia (Asosiasi) berupaya :
1. Menghimpun semua pengobatan tradisional ramuan di seluruh Indonesia dengan dasar rasa kekeluargaan dan persahabatan untuk bersama-sama mengembangkan profesi dan menciptakan perlindungan hukum. 2. Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan ilmu kesehatan Tradisional Indonesia mengenai Ramuan Tradisional seperti cara pemakaian atau cara memberikan resep ramuan baik yang berasal dari tumbuhan (herbal), hewan, sediaan sarian (galenik), serta mineral maupun campuran dari bahan-bahan tersebut, bagi para anggota/pengobat dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan. 3. Melakukan berbagai kerjasama baik dengan Ikatan Ookter Indonesia Pengembang Kesehatan Timur (POPKT), Asosiasi Pengembang Tanaman Obat Indonesia (APTOI), Gabungan Pengusaha (GP JAMU), PEERHIBA dan dengan Pemerintah maupun swasta yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat pendidikan dan pelatihan profesi, bekerja sama dengan SP3T dan instansi terkait, dalam rangka budidaya dan pelestarian tanaman obat, perlakuan pasca panen, pendirian perpustakaan dan pusat pelatihan Pengobat Ramuan Tradisional ataupun Institut Pendidikan Formal seperti 03 atau Akademi baik sendiri maupun bekerjasama dengan Institut atau Universitas Negeri atau Swasta, dan kegiatan lain-lain, sesuai bidang kerja dan tujuan asosiasi. 4. Mengembangkan dan membina kerjasama baik dengan organisasi/lembaga swadaya masyarakat maupun perorangan yang bertujuan sama di dalam dan di luar negeri, sesuai bidang kerja asosiasi. 12
Pasal 12
1. Pengawas adalah organ Asosiasi yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Asosiasi. 2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. 3. Oalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. Pasal 13
1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Asosiasi yang menyebabkan kerugian bagi Asosiasi, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. 2. Pengawas diangkat oleh Pengurus melalui Rapat Anggota untuk jangka waktu lima 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali. 3. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pengurus paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. 4. Oalam hal terdapat penggantian Pengawas Asosisasi maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Asosiasi, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. 5. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus atau pelaksana kegiatan.
33
52/Pcrk
PERKUMPULAN
PERKUMPULAN
kesatuan dari em pat penjuru rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia, warna dasar hijau yang bermakna hidup dan tradisional ramuan bergabung dalam satu wadah. Bingkai emas bermakna suatu ikatan dari persatuan dengan nilai nilai mulia dan mencerminkan keluhuran budi para anggotanya.
Bab IV Keanggotaan Pasal 11 1. Anggota Asosiasi Pengo bat Tradisional Ramuan Indonesia (Asosiasi) terdiri dari :
Bab III Keanggotaan Pasal 10
1. Anggota Asosiasi terdiri dari - Anggota Biasa; - Anggota kehormatan; 2. Anggota biasa adalah pengobat tradisional ramuan yang berpraktek pengobatan secara reguler atau insidental. Kriteria pengobat tradisional ramuan ditunjukkan dengan dimilikinya pengetahuan tentang pengobatan tradisional ramuan dari sumber yang dapat di pertanggungjawabkan atau diakui oleh masyarakat dan dengan adanya tempat pelayanan kesehatan tradisional. Pengertian pengobatan reguler ditunjukkan dengan adanya jadwal dan dengan papan nama, sedangkan pengobatan insidental tidak terjadwal, tanpa papan nama dan sering bersifat sukarela/non profit. 3. Anggota kehormatan adalah bentuk penghargaan ke anggotaan kepada seseorang yang telah berjasa di bidang pengembangan pengobatan tradisional ramuan yang ditetapkan oleh rapat pengurus. Bab IV Susunan
52/Perk
- Anggota Biasa; - Anggota Kehormatan; 2. Anggota biasa adalah pengobat tradisional ramuan yang berpraktek pengobatan secara reguler atau insidental. Kriteria pengobat tradisional ramuan ditunjukkan dengan dimilikinya pengetahuan tentang pengobatan tradisional ramuan dari sumber yang dapat dipertanggung-jawabkan atau diakui oleh masyarakat dan dengan adanya tempat pelayanan pengobatan tertentu. Pengertian pengobatan reguler ditunjukkan oleh adanya jadwal dan dan dengan papan nama, sedangkan pengobatan insidental tidak berjadwal, tanpa papan nama dan sering bersifat sukarela/ non profit. 3. Anggota kehormatan adalah bentuk penghargaan keanggotaan kepada seseorang yang telah berjasa di bidang pengembangan pengobatan tradisional ramuan yang ditetapkan oleh rapat pengurus. Bab V Susunan
Organisasi
Pasal 12 organ
Pasal 11 Organ
Organisasi Organisasi Asosiasi Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia terdiri atas :
Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia terdiri atas 1. Musyawarah Nasional Asosiasi dilaksanakan 4 (empat) tahun sekali.
1. Musyawarah Nasional Asosiasi dilaksanakan 4 (empat) tahun sekali.
32
13
2. Pengurus Pusat Asosiasi.
PERKUMPULAN
PERKUMPULAN
3. Badan Khusus ialah badan kelengkapan Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia (Asosiasi) yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional. 4.Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia (Asosiasi) Daerah yang dapat dibentuk di Provinsi, Kabupaten dan Kota.
Pasal 8
52/Perk
tujuan
Asosiasi ini mempunyai maksud dan tujuan di bidang
1. Menghimpun seluruh Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sebuah wadah asosiasi, mendukung, melindungi dan meningkatkan kompetensi profesinya.
Keuangan Pasal 13 Sumberdana Sumber dana Asosiasi Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia diperoleh dari : 1. Uang pangkal pendaftaran anggota, 2. Uang iuran anggota,
3.Sumbangan/donasi yang tidak mengikat, dan
4. Usaha-usaha lain yang sah. Bab VII anggaran
dan
Sosial dengan kegiatan :
Bab VI
Perubahan
Maksud
52/Perk
dasar
Pasal 14
1. Anggaran dasar hanya dapat diubah dalam Musyawarah Nasional Asosiasi yang diadakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun. 2. Untuk syahnya Keputusan diperlukan korum sebanyak dua per tiga (2/3) dari peserta Musyawarah Nasional. 3. Jika terdapat hal-hal yang sangat penting, maka dapat diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa. Bab VIII
2. Membantu para pengobat tradisional untuk memahami Peraturan Perijinan Pengobatan Tradisional Ramuan dan memberikan petunjuk tentang bagaimana memenuhi peraturan perijinan pengobatan tradisional ramuan dan peraturan perundang-undangan lainnya. 3. Membantu Progam Pemerintah dalam menapis masuknya tenaga kesehatan/Pengobat Ramuan Tradisional Timur asing maupun obatnya ke Indonesia. 4. Menggunakan hasil penelitian dan penemuan terakhir dari bahan ramuan tanaman obat sebagai bagian dari hasil pengembangan penggunaan ramuan tradisional. 5. Menjadikan Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri, menjaga citra serta mutu pengobatan secara baik dan benar tanpa melakukan tindakan yang menyimpang maupun tak terpuji, yang akan menjatuhkan marta bat pengobat serta membahayakan pasien. Pasal 9 Lambang
1. Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia hanya dapat dibubarkan oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan dalam rangka pembubaran Asosiasi.
Asosiasi Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia ber 1ambangkan lumpang dengan alu yang berisi daun sendok beserta bunganya dan daun dewa yang bermakna tradisional serta proses penyiapan obat untuk mereka yang membutuhkan. Beralaskan palang merah yang bermakna tempat pengobatan yang bersifat universal. Di lingkari oleh huruf Asosiasi Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia dengan ujung awal dan ujung akhir mengapit segi empat yang bermakna
14
31
Pembubaran
Pasal 15
PERKUMPULAN
PERKUMPULAN
3. Setiap anggota berhak membela diri dihadapan Pengurus dan Musyawarah Nasional, dan berhak untuk diperjuangkan dan dilindungi kepentingannya di bidang kesehatan Tradisional Ramuan Indonesia.
2. Segera setelah dibubarkan, segala kekayaan Asosia si Pengo bat Tradisional Ramuan Indonesia akan diaudit oleh akun publik, dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan oleh Asosiasi kalau ada, sisanya diserahkan kepada Badan-badan/Lembaga Sosiallainnya sesuai dengan Keputusan dalam Musyawarah Nasional Asosiasi. 3. Untuk syahnya Keputusan pembubaran Asosiasi diperlukan korum sebanyak tiga per empat (3/4) dari peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa.
52/Pcrk
Pasal 5
5 i fat Asosiasi menghimpun para pengobat tradisional ramuan Indonesia yang bersifat otonom, bermotifkan nirlaba, tidak berafiliasi dengan organisasi politik manapun, mengutamakan pengembangan prafesionalisme pengobat tradisional ramuan Indonesia khususnya ramuan tradisional dengan bahan alam seperti bahan tumbuhan, hewan, sediaan sarian (galenik), mineral atau campuran dari bahan bahan tersebut secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman empiris dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asosiasi mendukung pengobat tradisional ramuan dalam hal perizinan, pembinaan prafesi dan perlindungan hukum. Bab 2 Azas,
landasan,
pedoman
dan
tUjuan
Pasal 6
52/Pcrk
Bab IX
Penutup
Pasal 16
Sejak saat organisasi Asosiasi didirikan, Pengurus Pusat ditetapkan atas hasil keputusan rapat pembentukan asosiasi yang dihadiri oleh para pendiri asosiasi, untuk masa kepengurusan selama 4 (empat) tahun. Dan selesai masa kepengurusan akan diselenggarakan Musyawarah Nasional. Untuk pertama kali sa at didirikan, masa kepengurusan ditetapkan selama 2 (dua) tahun. Pasal 17 Hal yang belum diatur dan/atau yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar. Pasal 18
Azas Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia berazaskan Pancasila. Pasal 7 Landasan,
pedoman
1. Asosiasi Pengo bat Tradisional Ramuan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. B. Anggaran rumah tangga Bab I Ketentuan
umum
Pasal 1
2. Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia berpedoman pada Kode Etik Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia.
I1mu Kesehatan Tradisional Indonesia. 1. Ilmu Kesehatan Ramuan Tradisional Indonesia adalah ilmu pengetahuan yang berasal dari warisan nenek moyang yang berkembang
30
15
52/Pcrk
PERKUMPULAN
pad a masing-masing daerah dimana metode pendekatan serta prateknya banyak dipengaruhi oleh budaya serta ad at istiadat masing-masing daerah. Dalam hal ini di rumuskan secara umum sebagai berikut : I1mu Kesehatan Ramuan Tradisional Indonesia adalah i1mu pengetahuan dan seni yang mempelajari seluruh aspek kehidupan manusia secara menyeluruh menyangkut keadaan fisik, pola kehidupan, emosional, spiritual, pola Iingkungan, bibit-bebet-bobot, dan lain-Iainnya. Pengertian sa kit, tidak sakit, dan sehat yang didasari atas masing-masing individu serta penggunaan tanaman (herbal), hewan, mineral untuk mengobati pasien yang sakit lumrah (sa kit medis) bukan sakit tidak lumrah (non medis) yang diterima/dipelajari secara turun-temurun dan di dasarkan kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat, untuk selanjutnya di kembangkan dan di sesuaikan dengan kaidah-kaidah pengobatan konvensional untuk dapat di capai nilai sebagai alat penyembuhan yang sempurna. Dan menu rut pengertian dari Departemen Kesehatan : Pengobatan Tradisional (Battra) adalah seseorang yang diakui dan di manfaatkan oleh masyarakat sebagai orang yang mampu melakukan pengobatan secara tradisional yang keahliannya diperoleh secara turun-temurun, berguru, magang atau mengikuti pendidikan/pelatihan. 2. Melakukan inventarisasi cara-cara pengobatan dan penggunaan ramuan obat tradisional, dari semua etnis mulai dari Sabang sampai Merauke. Dari data yang telah di inventarisasi akan diteliti lebih lanjut bekerja sama dengan LIPI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Kesehatan, dan Departemen Kehutanan dan departemen-departemen lain yang terkait, Perguruan Tinggi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maupun pihak-pihak lainnya seperti lembaga-Iembaga swasta yang telah melakukan penelitian, dalam rangka pelestarian warisan nenek moyang, penggunaan dan peningkatan mutu kegunaan (improve) atas cara/teknik pengobatan tradisional dari etnis-etnis di Indonesia. Pasal 2 Keanggotaan
PERKUMPULAN
52/Perk
Bab 1 Nama,
waktu,
kedudukan
dan
sifat
Pasal 1
N a ma Asosiasi ini bemama A s 0 s i a siP eng 0 bat T r a dis ion a I Ram u a n I n don e s i a disingkat ASP E T R I, selanjutnya disingkat Asosiasi. Pasal 2 Wa k t u Asosiasi didirikan pada tanggal 14 Februari 2006 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Pasal 3 Kedudukan Asosiasi berkedudukan di Jalan Mabes TNI Cilangkap, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 04, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dengan pengurus pusat berada di Ibukota Negara Republik Indonesia dan pengurus daerah berada di Ibukota propinsi, Kabupaten dan Kotamadya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pasal 4 Hak-hak
anggota
1. Anggota biasa mempunyai hak mengeluarkan pendapat secara lisan atau tertulis, hak mengikuti segala kegiatan perhimpunan, hak memilih dan untuk di pilih.
1. Anggota Biasa adalah pengobat tradisional ramuan yang berpraktek pengobatan secara reguler atau insidental. Kriteria pengobat tradisional ramuan ditunjukkan dengan dimilikinya pengetahuan tentang pengobat
2. Anggota kehormatan mempunyai hak mengeluarkan pendapat secara lisan atau tertulis, hak mengikuti segala kegiatan perhimpunan, hak memilih, tetapi tidak mempunyai hak untuk dipilih.
16
29
PERKUMPULAN
PERKUMPULAN
Para pengobat tradisional ramuan yang lahir atas dasar kesadaran untuk membantu sesama ini perlu memperoleh dukungan, pembinaan dan perlindungan serta pengawasan yang mencakup;
tradisional ramuan dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan atau diakui oleh masyarakat dan dengan adanya tempat pelayanan pengobat tertentu. Pengertian pengobat reguler ditunjukkan oleh adanya jadwal dan papan nama, sedangakan pengobat insidental tidak berjadwal, tanpa papan nama dan sering bersifat sukarela/non profit.
52/Pcrk
Dukungan perizinan. Para pengobat tradisional ramuan perlu pemahaman tentang peraturan perizinan pengobatan tradisional ramuan dan petunjuk tentang bagaimana memenuhi peraturan perizinan pengobatan tradisional ramuan tersebut. Pembinaan pengetahuan. Para Pongobat Tradisional Ramuan perlu disegarkan dan dikembangkan pengetahuannya sesuai hasil-hasil penelitian dan teknik pengobatan yang terus menerus berkembang. Perlindungan hukum. Para pengobat Tradisional Ramuan perlu memperoleh petunjuk untuk dapat memenuhi ketentuan hukum yang berlaku serta perlindungan hukum terhadap semua hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan tradisional yang diberikan, atas peraturan atau ketentuan yang berlaku yang be/um atau tidak sepenuhnya dapat diikuti dalam praktek pengobatan. Pengawasan terhadap pengobat tradisional ramuan tidak lepas dari atau kebal dari pengawasan atas hal-hal yang menyimpang/pelanggaran ketentuan atau peraturan hukum dan kode etik. Oleh karena itu untuk mewujudkan adanya dukungan, pembinaan dan perlindungan tersebut maka para Pengobat tradisional ramuan menghimpunkan diri dalam suatu organisasi yang berbentuk Asosiasi yaitu Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia. Disamping untuk mendukung, membina dan memberikan perlindungan kepada para pengobat tradisional ramuan yang merupakan anggota, maka Asosiasi, ini juga bertujuan : Membantu Pemerintah dalam menstandarisasi dan mengembangkan pengobatan tradisional ramuan bahan alam. Membantu Pemerintah dalam menapis masuknya pengobat tradisional ramuan asing maupun obatnya ke Indonesia.
52/Pcrk
Pasal 3 Tata
cara
penerimaan
Pengangkatan Anggota Biasa diterima dan diangkat oleh Pengurus Pusat berdasarkan permohonan tertulis yang disarankan kepada Pengurus Pusat Asosiasi melalui Pengurus Daerah setelah membayar uang pangkal. Anggota Kehormatan diusulkan oleh Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang melalui Pengurus Pusat dan disahkan oleh) Musyawarah Nasional. Pasal 4 Hak
anggota
1. Anggota Biasa mempunyai hak menge/uarkan pendapat secara Iisan atau tertulis, hak mengikuti segala kegiatan pehimpunan, hak memilih dan hak untuk dipilih. 2. Anggota Kehormatan mempunyai hak mengeluarkan pendapat secara lisan atau tertulis, hak mengikuti segala kegiatan perhimpunan, hak memilih, tetapi tidak mempunyai hak untuk dipilih. 3. Setiap anggota berhak membela diri di hadapan Pengurus dan Musyawarah Nasional, dan berhak untuk diperjuangkan dan dilindungi kepentingannya di bidang kesehatan Ramuan Tradisional Indonesia. Pasal 5 Kewajiban
keanggotaan
Untuk mewujudkan tujuan bersama ini, maka dengan ini dinyatakan berdirinya Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut.
1. Setiap anggota wajib menaati dan menjunjung tinggi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan dan keputusan Asosiasi, serta mengamalkan kemampuannya, menjaga Kode Etik Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia dan perundangan yang berlaku.
28
17
PERKUMPULAN
PERKUMPULAN
2. Anggota Biasa kecuali Anggota Kehormatan, berkewajiban membayar uang pangkal dan uang iuran serta uang lainya yang ditetapkan oleh Asosiasi Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia.
bahwa terhitung sejak tanggal ditandatanganinya akta ini Penghadap tersebut diatas menerangkan mengadakan perubahan pada Pasal 1, 2, 3, 8, 10, 11, halaman 15 akhir dari anggaran dasar Asosiasi tersebut. Anggaran dasar Asosiasi tersebut belum mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berhubung dengan apa yang telah diterangkan tersebut diatas maka Penghadap Tuan Setyo Dwikoraharjo, melanjutkan Asosiasi tersebut dengan mengadakan perubahan yaitu pada Pasa/ 1, 2, 3, 8, 10, 11, halaman 15 akhir dari anggaran dasar Asosiasi tersebut, yang untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :
52/Perk
Pasal 6 Pemberhentian
anggota
1. Pemberhentian Anggota hanya dapat dilakukan oleh Pengurus Pusat atas usulan Pengurus Cabang untuk alasan-alasan berikut ini : a. Permintaan sendiri; b. Meninggal dunia; c. Diberhentikan oleh Asosiasi; 2. Anggota dapat berhenti atas permintaan sendiri dengan mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada Pengurus Cabang untuk diteruskan ke Pengurus Pusat, sekurang-kurangnya satu bulan sebelumnya. 3. Anggota dapat diberhentikan karen a : Melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum positif yang berlaku, Kode Etik Asosiasi, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi. 4. Cara melaksanakan pemberhentian pasal 6 ayat 1 butir c : Dalam hal perbuatan anggota memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dalam ayat 3 tersebut, proses usulan/tuntutan pemberhentian sebagai berikut : Pemberhentian Anggota oleh Asosiasi;
52/Perk
Anggaran dasar mukadimah Indonesia memiliki kekayaan a/am, etnis, budaya yang beragam termasuk didalamnya berbagai cara pengobatan tradisional yang sudah secara turun-temurun membuktikan efektifitasnya dalam mendukung kesehatan masyarakat. Hal ini mendukung upaya kembali ke alam atau 'back to nature'. Pengobatan tradisional ramuan berperanan penting dalam melestarikan resep-resep pengobatan tradisional warisan leluhur.
a. Tuntutan pemberhentian diajukan oleh Pen gurus Cabang ke Pengurus Pusat. b. Dibuat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) ka/i o/eh Pengurus Pusat kepada yang bersangkutan, apabila yang bersangkutan tidak dapat melakukan pembelaan / memberikan alasan yang dapat di terima, maka dilanjutkan proses pemberhentian. c. Untuk hal-hal sifatnya luar biasa, dapat dilakukan pemberhentian anggota tanpa harus melalui butir (b) diatas. d. Anggota bersangkutan dapat membela diri melalui Badan Pembelaan Anggota (B.P.A.) PengobatTradisional Ramuan Indonesia dihadapan Musyawarah Nasional Asosiasi.
Pengobatan tradisional ramuan yang merupakan cara pengobatan dan perawatan kesehatan menggunakan ramuan tradisional telah memberikan kontribusi yang nyata bagi upaya menyehatkan masyarakat. Keberadaannya di masyarakat secara nyata sangat dibutuhkan karena sifatnya yang kontruktif, efektif, lebih aman dan relatif lebih murah. Upaya-upaya pelayanan pengobatan tradisional ramuan telah memberikan pilihan (alternatif) kepada masyarakat sehingga orang sakit lebih mudah untuk memperoleh pelayanan pengobatan. Berbagai penyakit yang sulit di sembuhkan memiliki peluang untuk dapat di sembuhkan menggunakan ramuan bahan alam. Biaya pengobatan yang relatif tinggi dan tidak terjangkau oleh sebagian masyarakat sering dapat di tanggulangi dengan pengobatan tradisional ramuan bahan alam.
18
27
52/Pcrk
PERKUMPULAN
PERKUMPULAN
3. Nyonya Hajjah Sophia Luckman, lahir di Yogyakarta, pada tanggal delapan Oktober seribu sembilaratus empat puluh satu (08-10-1941), bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Komplek Kejagung RI. Blok A.3, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 008, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor; 3219142013.3604225, Warga Negara Indonesia;
52/Pcrk
Bab II
Susunan
pimpinan,
kewajiban
dan
wewenang
Pasal 7
bahwa dengan akta tertanggal empatbelas Februari tahun duaribu enam (14-02-2006), Nomor 04, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, telah didirikan A s a s i a siP eng a bat T r a dis ion a I I n don e s i a (ASRETRI) yang berkedudukan di Jakarta;
Musyawarah Nasional Asosiasi; 1. Musyawarah Nasional merupakan pengambil keputusan tertinggi Asosiasi. Menentukan kebijaksanaan organisasi sesuai dengan AD/ART, keputusan-keputusan Musyawarah Nasional, Rakernas dan peraturan organisasi. 2. Musyawarah Nasional diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali. 3. Musyawarah Nasional dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah yang hadir ditambah 1 (satu). 4. Bila persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka Musyawarah Nasional diundurkan paling lama 1 X 24 jam, dan setelah itu ditinjau atas dasar jumlah Cabang yang mengikuti, bila jumlah perwakilan cabang-cabang mencapai jumlah lebih dari tiga per em pat (3/4) jumlah cabang, maka Musyawarah Nasional dianggap sah dengan utusan Cabang yang hadir. 5. Keputusan Musyawarah Nasional di ambil melalui musyawarah dan mufakat. Apabila tidak berhasil, maka keputusan diambil dengan cara melakukan pemilihan (voting), suara terbanyak dari jumlah peserta Musyawarah Nasional yang hadir. 6. Didalam Musyawarah Nasional berupa sidang-sidang komisi, namun demikian dapat disertai dengan sidang lainnya. 7. Muktamar Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh Pengurus Pusat atas usul sekurang-kurangnya 3 (tiga) kepengurusan propinsi dan mendapat persetujuan 1/2 (setengah) jumlah yang ada pius 1 (satu), Musyawarah Nasional Luar Biasa mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti Musyawarah Nasional. 8. Kekuasaan dan wewenang Musyawarah Nasional : a. Menetapakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, pedoman pedoman pokok, serta garis-garis besar program kerja Asosiasi. b. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Pusat/Pemandangan Umum dan pertanggung jawaban Pengurus Propinsi/Pengurus Kota/Kabupaten.
26
19
4. Tuan Doktorandus Franciscus Xaverius Suprapto, lahir di Solo, pad a tanggal tiga Oktober seribu sembilanratus empatpuluh empat (03-10-1944), ber tempat tinggal di Bogar, Jalan Kebon Pedes, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 10.506.031044.0001, Warga Negara Indonesia; 5. Nyonya Evi Relawati, lahir di Sukabumi, pada tanggal empatbelas April seribu sembilaratus enam puluh en am (14-04-1966), bertempat tinggal di Depok, Jalan Permata Puri AA.2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 022, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Cimanggis, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 32.77.01.1010/474/3323502, Warga Negara Indonesia; 6. Nyonya Insinyur Edwina Rahmayanti, lahir di Semarang, pada tanggal duapuluh enam Oktober seribu sembilanratus limapuluh delapan (26~ 10-1958), ber tempat tingal di Jakarta, Jalan Segitiga Selatan nomor 4, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pasanggrahan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.3510.661058.0043, Warga Negara Indonesia; Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, melalui identitasnya; Penghadap sebagaimana kedudukannya tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu;
52/Perk
PERKUMPULAN
c. Memilih dan mengukuhkan Ketua Umum. d. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu. 9. Tata tertib Musyawarah Nasional ditetapkan dalam peraturan tersendiri. 10. Keputusan Rapat dalam Musyawarah Nasional dinyatakan sah apabila di ambil secara mufakat atau bila mufakat tidak tercapai, di lakukan pemilihan (voting) dengan suara terbanyak. 11. Tugas Pengurus Propinsi-Propinsi/Daerah/Kota/Kabupaten : a. Melaksanakan kebijaksanaan yang dituangkan dalam keputusan keputusan dan program-program yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Nasional Asosiasi dan Rapat Daerah/Kota/Kabupaten. b. Melaksanakan usaha-usaha pembinaan terhadap anggota Asosiasi dimasing-masing Daerah/Kota/ Kabupaten. c. Membina hubungan kerjasama dengan instansi, badan-badan maupun lembaga-Iembaga lainya dilingkungan Propinsi/Daerah/Kota/ Kabupaten, dimana diperlukan dalam rangka mencapai tujuan Asosiasi. d. Untuk hUbungan kerjasama dengan pihak lain yang berdomisili di Propinsi/Daerah/Kota/Kabupaten lain, agar dilakukan koordinasi dengan Propinsi/Daerah/Kota/Kabupaten dimana pihak lain terse but berada. e. Membuat laporan tertulis atas kegiatan-kegiatannya dan mengirimkan kepada Pengurus Pusat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. 12. susunan Pengurus Propinsi/Daerah/Kota/Kabupaten serta Tata tertib Rapat Propinsi/Daerah/Kota/Kabupaten diatur dengan Peraturan tersendiri.
PERKUMPULAN
52/Perk
PERUBAHAN PERBAIKAN AKTA ASOSIASI PENGOBAT
TRADISIONAL RAMUAN INDONESIA
Nomor : 04. . Pada hari ini, selasa, tanggal duapuluh April dua ribu sepuluh (20-04 2010), pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia bagian Barat).
Kekayaan Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia diperoleh dari :
Berhadapan dengan saya Emi LUdfia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini Tuan Setyo Dwikoraharjo, lahir di Mojokerto, pada tanggal enam Juni seribu sembilanratus enarnpuluh enam (06-06-1966), Pegawai swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bangka IV nornor 39, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 003, Kelurahan Pel a Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5304.060666.0898, Warga Negara Indonesia; Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak; a. Untuk diri sendiri;
b.selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk atas nama;
1. Tuan Insinyur Widisih Puji Winarto, lahir di Banjarnegara, pada tanggal duapuluh dua Januari seribu sembilanratus limapuluh delapan (22-01-1958), Wiraswasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Klarnono Siok A-5 nornor 4, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 020, Kelurahan Jati Waringin, Kecamatan Pondok Gede, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nornor: 001.5505.220158.1001, Warga Negara Indonesia; 2. Nyonya Martini Koentjoro, sarjana Ekonomi, lahir di Bojonegara, pada tanggal duapuluh delapan Juli seribu sernbilanratus ernpatpuluh satu (28-07-1941), bertempat tinggal di Depok, Jalan Siliwangi nornor 14, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 32.03.71.106/474.4/1987, Warga Negara Indonesia;
20
25
Bab III Kekayaan
dan
keuangan
Pasal 8 Kekayaan
52/Perk
PERKUMPULAN Demianlah
akta
PERKUMPULAN
52/Perk
1. Uang pangkal pendaftaraan anggota.
ini
2. Uang iuran anggota,
Dilangsungkan dan diresmikan sebagai minuta di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun, serta pukul, seperti disebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :
3. Sumbangan/donasi yang tidak mengikat, dan, 4. Usaha-usaha lain yang sah,
1. Tuan Rakhmad Wijanarko, Lahir di Malang pada tang gal tigapuluh satu Maret seribu sembilanratus tUjuhpuluh sembilan (31-03-1979), bertempat tinggal di Malang, Jalan Semeru 1/1034(3), Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 01, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 12.52.01.310372.001, Warga Negara Indonesia;
Pasal 9 Keuangan 1. Kekayaan Asosiasi diperoleh dari uang pangkal, uang iuran, sumbangan/donasi yang tidak mengikat maupun usaha-usaha lain yang sah.
2. Tuan Muchammad Hendri Silva, lahir di Temanggung pada tanggal dua Mei seribu sembilanratus tUjuh puluh sembilan (02-5-1979), bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Kesehatan I nomor 316, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 09, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 521.914.2013.3677034, Warga Negara Indonesia;
2. Besarnya uang pangkal dan uang iuran di atur dalam peraturan organisasi. 3. Pengurus Propinsi/Daerah/Kota/Kabupaten berkewajiban menarik uang pangkal dan uang iuran dari anggota.
Kedua-duanya untuk sementara berada di Jakarta, yang telah dikenal oleh saya Notaris, sebagai saksi-saksi.
4. Pengurus Propinsi/Daerah/Kota/Kabupaten menyerahkan uang pangkal dan uang iuran kepada Pengurus Pusat sebesar nilai yang ditetapkan.
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para Penghadap dan para Saksi, maka ditanda tanganilah akta ini oleh para Penghadap, para Saksi dan saya, Notaris.
5. Untuk kegiatan operasionalnya Pengurus Propinsi/ Daerah/ Kota/Kabupaten dapat mengusahakan tambahan dana dan sumber sumber sah yang tidak mengikat.
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. Asli akta ini telan ditanda-tangani sebagaimana mestinya.
6. Hal-hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran dari dan untuk organisasi wajib dipertanggung jawabkan dalam forum yang ditetapkan oleh peraturan organisasi.
Akta ini diberikan sebagai salinan Notaris di Jakarta.
7. Khusus dalam penyelenggaraan Musyawarah Nasional/ Daerah/ Kota/Kabupaten, semua pemasukan dan pengeluaran harus dipertanggung jawabkan kepada Pimpinan Pusat.
( EMI LUDFIA, SH )
Bab IV
.
Pasal 10
(
Cara penggunaan kekayaan sisa Iikuidasi 1. Kekayaan Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia segera setelah dibubarkan, akan diaudit oleh Akuntan publik.
24
21
PERKUMPULAN
52/Perk
PERKUMPULAN
C. Sekretaris Umum
2. Kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan oleh Asosiasi akan dibayar terlebih dahulu, meliputi gaji pegawai termasuk, tunjangan PHK sesuai ketentuan yang berlaku, biaya-biaya Akuntan, sewa gedung, biaya Iistrik telepon dan air, biaya-biaya lainnya kalau ada. 3. Sisa hasil likuidasi kalau ada akan diserahkan kepada Badan badan/Lembaga Sosial lainnya sesuai dengan Keputusan dalam Musyawarah Nasional Asosiasi dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, Penutup
Drs. H. Arief Hariana;
1. Sekretaris I
Ir. Edwina Rahmayanti, MBA;
2. Sekretaris II
Bambang Nugroho;
3. Sekretaris III
Setyo Dwikoraharjo;
D. Bendahara
52/Perk
H. Hartini Kuntjoro, SE;
1. Bendahara I
Sophia Luckman;
2. Bendahara II
Maya Kandiana;
3. Bendahara III
Evi Relawati;
E. Divisi-Divisi Pasal 11
- Organisasi, keanggotaan & Kadarisasi;
1. Setiap anggota Asosiasi dianggap telah mengetahui dan mengerti isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi.
- Pemberdayaan, Sumber Daya Manusia & Bantuan Hukum;
2. Perselisihan dalam penafsiran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diselesaikan/diputuskan oleh Pengurus Pusat.
- Pendidikan dan Pelatihan;
- Pengabdian Masyarakat; - Penelitihan dan Pengembangan;
3. Hal-hal yang tidak di atur dan/atau belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dan diputuskan oleh Pengurus Pus at, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi dan selanjutnya akan di pertanggung jawabkan dalam Musyawarah Nasional.
- Informasi dan Hubungan Masyarakat; - Hubungan Luar Negeri; Kepala Divisi
1. H.MJumainy Suharja,S.H
C. Susunan pengurus
2. Menik Imam
Pengurus peri ode tahun 2006-2007
3. Ir. D Hiru MM. S. Ked
Asosiasi pengobat tradisional ramuan Indonesia
4. Tri Heru Sedono
A. Dewan Pengawas
5. Una Ruslianawati, S,Pd
:
6. Remmert Tuti Monica, SE.;
1. Dr. Shindaru;
Wakil Divisi
2. Drs. F.X. Suprapto; B. Ketua Umum
1. Tri Widodo;
: Insiyur Widisih Puji Winarto ,J
2.Corryati,SE.;
1. Ketua I
: Drs. Jopie Senduk;
2. Ketua II
: DR.IR. Eddy J, Amir, MSc.;
3. Tintin R.Ruslan;
3. Ketua III
: Ir. Lukas Tersono Adi;
4. Danisa;
4. Ketua IV
: Yellia Mangan;
5. Dewi Handayani;
22
23
PERKUMPULAN
52/Perk
PERKUMPULAN
C. Sekretaris Umum
2. Kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan oleh Asosiasi akan dibayar terlebih dahulu, meliputi gaji pegawai termasuk, tunjangan PHK sesuai ketentuan yang berlaku, biaya-biaya Akuntan, sewa gedung, biaya Iistrik telepon dan air, biaya-biaya lainnya kalau ada. 3. Sisa hasil likuidasi kalau ada akan diserahkan kepada Badan badan/Lembaga Sosial lainnya sesuai dengan Keputusan dalam Musyawarah Nasional Asosiasi dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, Penutup
Drs. H. Arief Hariana;
1. Sekretaris I
Ir. Edwina Rahmayanti, MBA;
2. Sekretaris II
Bambang Nugroho;
3. Sekretaris III
Setyo Dwikoraharjo;
D. Bendahara
52/Perk
H. Hartini Kuntjoro, SE;
1. Bendahara I
Sophia Luckman;
2. Bendahara II
Maya Kandiana;
3. Bendahara III
Evi Relawati;
E. Divisi-Divisi Pasal 11
- Organisasi, keanggotaan & Kadarisasi;
1. Setiap anggota Asosiasi dianggap telah mengetahui dan mengerti isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi.
- Pemberdayaan, Sumber Daya Manusia & Bantuan Hukum;
2. Perselisihan dalam penafsiran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diselesaikan/diputuskan oleh Pengurus Pusat.
- Pendidikan dan Pelatihan;
- Pengabdian Masyarakat; - Penelitihan dan Pengembangan;
3. Hal-hal yang tidak di atur dan/atau belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dan diputuskan oleh Pengurus Pus at, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi dan selanjutnya akan di pertanggung jawabkan dalam Musyawarah Nasional.
- Informasi dan Hubungan Masyarakat; - Hubungan Luar Negeri; Kepala Divisi
1. H.MJumainy Suharja,S.H
C. Susunan pengurus
2. Menik Imam
Pengurus peri ode tahun 2006-2007
3. Ir. D Hiru MM. S. Ked
Asosiasi pengobat tradisional ramuan Indonesia
4. Tri Heru Sedono
A. Dewan Pengawas
5. Una Ruslianawati, S,Pd
:
6. Remmert Tuti Monica, SE.;
1. Dr. Shindaru;
Wakil Divisi
2. Drs. F.X. Suprapto; B. Ketua Umum
1. Tri Widodo;
: Insiyur Widisih Puji Winarto ,J
2.Corryati,SE.;
1. Ketua I
: Drs. Jopie Senduk;
2. Ketua II
: DR.IR. Eddy J, Amir, MSc.;
3. Tintin R.Ruslan;
3. Ketua III
: Ir. Lukas Tersono Adi;
4. Danisa;
4. Ketua IV
: Yellia Mangan;
5. Dewi Handayani;
22
23
52/Perk
PERKUMPULAN Demianlah
akta
PERKUMPULAN
52/Perk
1. Uang pangkal pendaftaraan anggota.
ini
2. Uang iuran anggota,
Dilangsungkan dan diresmikan sebagai minuta di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun, serta pukul, seperti disebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :
3. Sumbangan/donasi yang tidak mengikat, dan, 4. Usaha-usaha lain yang sah,
1. Tuan Rakhmad Wijanarko, Lahir di Malang pada tang gal tigapuluh satu Maret seribu sembilanratus tUjuhpuluh sembilan (31-03-1979), bertempat tinggal di Malang, Jalan Semeru 1/1034(3), Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 01, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 12.52.01.310372.001, Warga Negara Indonesia;
Pasal 9 Keuangan 1. Kekayaan Asosiasi diperoleh dari uang pangkal, uang iuran, sumbangan/donasi yang tidak mengikat maupun usaha-usaha lain yang sah.
2. Tuan Muchammad Hendri Silva, lahir di Temanggung pada tanggal dua Mei seribu sembilanratus tUjuh puluh sembilan (02-5-1979), bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Kesehatan I nomor 316, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 09, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 521.914.2013.3677034, Warga Negara Indonesia;
2. Besarnya uang pangkal dan uang iuran di atur dalam peraturan organisasi. 3. Pengurus Propinsi/Daerah/Kota/Kabupaten berkewajiban menarik uang pangkal dan uang iuran dari anggota.
Kedua-duanya untuk sementara berada di Jakarta, yang telah dikenal oleh saya Notaris, sebagai saksi-saksi.
4. Pengurus Propinsi/Daerah/Kota/Kabupaten menyerahkan uang pangkal dan uang iuran kepada Pengurus Pusat sebesar nilai yang ditetapkan.
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para Penghadap dan para Saksi, maka ditanda tanganilah akta ini oleh para Penghadap, para Saksi dan saya, Notaris.
5. Untuk kegiatan operasionalnya Pengurus Propinsi/ Daerah/ Kota/Kabupaten dapat mengusahakan tambahan dana dan sumber sumber sah yang tidak mengikat.
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. Asli akta ini telan ditanda-tangani sebagaimana mestinya.
6. Hal-hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran dari dan untuk organisasi wajib dipertanggung jawabkan dalam forum yang ditetapkan oleh peraturan organisasi.
Akta ini diberikan sebagai salinan Notaris di Jakarta.
7. Khusus dalam penyelenggaraan Musyawarah Nasional/ Daerah/ Kota/Kabupaten, semua pemasukan dan pengeluaran harus dipertanggung jawabkan kepada Pimpinan Pusat.
( EMI LUDFIA, SH )
Bab IV
.
Pasal 10
(
Cara penggunaan kekayaan sisa Iikuidasi 1. Kekayaan Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia segera setelah dibubarkan, akan diaudit oleh Akuntan publik.
24
21
52/Perk
PERKUMPULAN
c. Memilih dan mengukuhkan Ketua Umum. d. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu. 9. Tata tertib Musyawarah Nasional ditetapkan dalam peraturan tersendiri. 10. Keputusan Rapat dalam Musyawarah Nasional dinyatakan sah apabila di ambil secara mufakat atau bila mufakat tidak tercapai, di lakukan pemilihan (voting) dengan suara terbanyak. 11. Tugas Pengurus Propinsi-Propinsi/Daerah/Kota/Kabupaten : a. Melaksanakan kebijaksanaan yang dituangkan dalam keputusan keputusan dan program-program yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Nasional Asosiasi dan Rapat Daerah/Kota/Kabupaten. b. Melaksanakan usaha-usaha pembinaan terhadap anggota Asosiasi dimasing-masing Daerah/Kota/ Kabupaten. c. Membina hubungan kerjasama dengan instansi, badan-badan maupun lembaga-Iembaga lainya dilingkungan Propinsi/Daerah/Kota/ Kabupaten, dimana diperlukan dalam rangka mencapai tujuan Asosiasi. d. Untuk hUbungan kerjasama dengan pihak lain yang berdomisili di Propinsi/Daerah/Kota/Kabupaten lain, agar dilakukan koordinasi dengan Propinsi/Daerah/Kota/Kabupaten dimana pihak lain terse but berada. e. Membuat laporan tertulis atas kegiatan-kegiatannya dan mengirimkan kepada Pengurus Pusat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. 12. susunan Pengurus Propinsi/Daerah/Kota/Kabupaten serta Tata tertib Rapat Propinsi/Daerah/Kota/Kabupaten diatur dengan Peraturan tersendiri.
PERKUMPULAN
52/Perk
PERUBAHAN PERBAIKAN AKTA ASOSIASI PENGOBAT
TRADISIONAL RAMUAN INDONESIA
Nomor : 04. . Pada hari ini, selasa, tanggal duapuluh April dua ribu sepuluh (20-04 2010), pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia bagian Barat).
Kekayaan Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia diperoleh dari :
Berhadapan dengan saya Emi LUdfia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini Tuan Setyo Dwikoraharjo, lahir di Mojokerto, pada tanggal enam Juni seribu sembilanratus enarnpuluh enam (06-06-1966), Pegawai swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bangka IV nornor 39, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 003, Kelurahan Pel a Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5304.060666.0898, Warga Negara Indonesia; Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak; a. Untuk diri sendiri;
b.selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk atas nama;
1. Tuan Insinyur Widisih Puji Winarto, lahir di Banjarnegara, pada tanggal duapuluh dua Januari seribu sembilanratus limapuluh delapan (22-01-1958), Wiraswasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Klarnono Siok A-5 nornor 4, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 020, Kelurahan Jati Waringin, Kecamatan Pondok Gede, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nornor: 001.5505.220158.1001, Warga Negara Indonesia; 2. Nyonya Martini Koentjoro, sarjana Ekonomi, lahir di Bojonegara, pada tanggal duapuluh delapan Juli seribu sernbilanratus ernpatpuluh satu (28-07-1941), bertempat tinggal di Depok, Jalan Siliwangi nornor 14, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 32.03.71.106/474.4/1987, Warga Negara Indonesia;
20
25
Bab III Kekayaan
dan
keuangan
Pasal 8 Kekayaan
52/Pcrk
PERKUMPULAN
PERKUMPULAN
3. Nyonya Hajjah Sophia Luckman, lahir di Yogyakarta, pada tanggal delapan Oktober seribu sembilaratus empat puluh satu (08-10-1941), bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Komplek Kejagung RI. Blok A.3, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 008, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor; 3219142013.3604225, Warga Negara Indonesia;
52/Pcrk
Bab II
Susunan
pimpinan,
kewajiban
dan
wewenang
Pasal 7
bahwa dengan akta tertanggal empatbelas Februari tahun duaribu enam (14-02-2006), Nomor 04, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, telah didirikan A s a s i a siP eng a bat T r a dis ion a I I n don e s i a (ASRETRI) yang berkedudukan di Jakarta;
Musyawarah Nasional Asosiasi; 1. Musyawarah Nasional merupakan pengambil keputusan tertinggi Asosiasi. Menentukan kebijaksanaan organisasi sesuai dengan AD/ART, keputusan-keputusan Musyawarah Nasional, Rakernas dan peraturan organisasi. 2. Musyawarah Nasional diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali. 3. Musyawarah Nasional dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah yang hadir ditambah 1 (satu). 4. Bila persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka Musyawarah Nasional diundurkan paling lama 1 X 24 jam, dan setelah itu ditinjau atas dasar jumlah Cabang yang mengikuti, bila jumlah perwakilan cabang-cabang mencapai jumlah lebih dari tiga per em pat (3/4) jumlah cabang, maka Musyawarah Nasional dianggap sah dengan utusan Cabang yang hadir. 5. Keputusan Musyawarah Nasional di ambil melalui musyawarah dan mufakat. Apabila tidak berhasil, maka keputusan diambil dengan cara melakukan pemilihan (voting), suara terbanyak dari jumlah peserta Musyawarah Nasional yang hadir. 6. Didalam Musyawarah Nasional berupa sidang-sidang komisi, namun demikian dapat disertai dengan sidang lainnya. 7. Muktamar Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh Pengurus Pusat atas usul sekurang-kurangnya 3 (tiga) kepengurusan propinsi dan mendapat persetujuan 1/2 (setengah) jumlah yang ada pius 1 (satu), Musyawarah Nasional Luar Biasa mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti Musyawarah Nasional. 8. Kekuasaan dan wewenang Musyawarah Nasional : a. Menetapakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, pedoman pedoman pokok, serta garis-garis besar program kerja Asosiasi. b. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Pusat/Pemandangan Umum dan pertanggung jawaban Pengurus Propinsi/Pengurus Kota/Kabupaten.
26
19
4. Tuan Doktorandus Franciscus Xaverius Suprapto, lahir di Solo, pad a tanggal tiga Oktober seribu sembilanratus empatpuluh empat (03-10-1944), ber tempat tinggal di Bogar, Jalan Kebon Pedes, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 10.506.031044.0001, Warga Negara Indonesia; 5. Nyonya Evi Relawati, lahir di Sukabumi, pada tanggal empatbelas April seribu sembilaratus enam puluh en am (14-04-1966), bertempat tinggal di Depok, Jalan Permata Puri AA.2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 022, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Cimanggis, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 32.77.01.1010/474/3323502, Warga Negara Indonesia; 6. Nyonya Insinyur Edwina Rahmayanti, lahir di Semarang, pada tanggal duapuluh enam Oktober seribu sembilanratus limapuluh delapan (26~ 10-1958), ber tempat tingal di Jakarta, Jalan Segitiga Selatan nomor 4, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pasanggrahan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.3510.661058.0043, Warga Negara Indonesia; Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, melalui identitasnya; Penghadap sebagaimana kedudukannya tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu;
PERKUMPULAN
PERKUMPULAN
2. Anggota Biasa kecuali Anggota Kehormatan, berkewajiban membayar uang pangkal dan uang iuran serta uang lainya yang ditetapkan oleh Asosiasi Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia.
bahwa terhitung sejak tanggal ditandatanganinya akta ini Penghadap tersebut diatas menerangkan mengadakan perubahan pada Pasal 1, 2, 3, 8, 10, 11, halaman 15 akhir dari anggaran dasar Asosiasi tersebut. Anggaran dasar Asosiasi tersebut belum mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berhubung dengan apa yang telah diterangkan tersebut diatas maka Penghadap Tuan Setyo Dwikoraharjo, melanjutkan Asosiasi tersebut dengan mengadakan perubahan yaitu pada Pasa/ 1, 2, 3, 8, 10, 11, halaman 15 akhir dari anggaran dasar Asosiasi tersebut, yang untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :
52/Perk
Pasal 6 Pemberhentian
anggota
1. Pemberhentian Anggota hanya dapat dilakukan oleh Pengurus Pusat atas usulan Pengurus Cabang untuk alasan-alasan berikut ini : a. Permintaan sendiri; b. Meninggal dunia; c. Diberhentikan oleh Asosiasi; 2. Anggota dapat berhenti atas permintaan sendiri dengan mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada Pengurus Cabang untuk diteruskan ke Pengurus Pusat, sekurang-kurangnya satu bulan sebelumnya. 3. Anggota dapat diberhentikan karen a : Melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum positif yang berlaku, Kode Etik Asosiasi, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi. 4. Cara melaksanakan pemberhentian pasal 6 ayat 1 butir c : Dalam hal perbuatan anggota memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dalam ayat 3 tersebut, proses usulan/tuntutan pemberhentian sebagai berikut : Pemberhentian Anggota oleh Asosiasi;
52/Perk
Anggaran dasar mukadimah Indonesia memiliki kekayaan a/am, etnis, budaya yang beragam termasuk didalamnya berbagai cara pengobatan tradisional yang sudah secara turun-temurun membuktikan efektifitasnya dalam mendukung kesehatan masyarakat. Hal ini mendukung upaya kembali ke alam atau 'back to nature'. Pengobatan tradisional ramuan berperanan penting dalam melestarikan resep-resep pengobatan tradisional warisan leluhur.
a. Tuntutan pemberhentian diajukan oleh Pen gurus Cabang ke Pengurus Pusat. b. Dibuat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) ka/i o/eh Pengurus Pusat kepada yang bersangkutan, apabila yang bersangkutan tidak dapat melakukan pembelaan / memberikan alasan yang dapat di terima, maka dilanjutkan proses pemberhentian. c. Untuk hal-hal sifatnya luar biasa, dapat dilakukan pemberhentian anggota tanpa harus melalui butir (b) diatas. d. Anggota bersangkutan dapat membela diri melalui Badan Pembelaan Anggota (B.P.A.) PengobatTradisional Ramuan Indonesia dihadapan Musyawarah Nasional Asosiasi.
Pengobatan tradisional ramuan yang merupakan cara pengobatan dan perawatan kesehatan menggunakan ramuan tradisional telah memberikan kontribusi yang nyata bagi upaya menyehatkan masyarakat. Keberadaannya di masyarakat secara nyata sangat dibutuhkan karena sifatnya yang kontruktif, efektif, lebih aman dan relatif lebih murah. Upaya-upaya pelayanan pengobatan tradisional ramuan telah memberikan pilihan (alternatif) kepada masyarakat sehingga orang sakit lebih mudah untuk memperoleh pelayanan pengobatan. Berbagai penyakit yang sulit di sembuhkan memiliki peluang untuk dapat di sembuhkan menggunakan ramuan bahan alam. Biaya pengobatan yang relatif tinggi dan tidak terjangkau oleh sebagian masyarakat sering dapat di tanggulangi dengan pengobatan tradisional ramuan bahan alam.
18
27
PERKUMPULAN
PERKUMPULAN
Para pengobat tradisional ramuan yang lahir atas dasar kesadaran untuk membantu sesama ini perlu memperoleh dukungan, pembinaan dan perlindungan serta pengawasan yang mencakup;
tradisional ramuan dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan atau diakui oleh masyarakat dan dengan adanya tempat pelayanan pengobat tertentu. Pengertian pengobat reguler ditunjukkan oleh adanya jadwal dan papan nama, sedangakan pengobat insidental tidak berjadwal, tanpa papan nama dan sering bersifat sukarela/non profit.
52/Pcrk
Dukungan perizinan. Para pengobat tradisional ramuan perlu pemahaman tentang peraturan perizinan pengobatan tradisional ramuan dan petunjuk tentang bagaimana memenuhi peraturan perizinan pengobatan tradisional ramuan tersebut. Pembinaan pengetahuan. Para Pongobat Tradisional Ramuan perlu disegarkan dan dikembangkan pengetahuannya sesuai hasil-hasil penelitian dan teknik pengobatan yang terus menerus berkembang. Perlindungan hukum. Para pengobat Tradisional Ramuan perlu memperoleh petunjuk untuk dapat memenuhi ketentuan hukum yang berlaku serta perlindungan hukum terhadap semua hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan tradisional yang diberikan, atas peraturan atau ketentuan yang berlaku yang be/um atau tidak sepenuhnya dapat diikuti dalam praktek pengobatan. Pengawasan terhadap pengobat tradisional ramuan tidak lepas dari atau kebal dari pengawasan atas hal-hal yang menyimpang/pelanggaran ketentuan atau peraturan hukum dan kode etik. Oleh karena itu untuk mewujudkan adanya dukungan, pembinaan dan perlindungan tersebut maka para Pengobat tradisional ramuan menghimpunkan diri dalam suatu organisasi yang berbentuk Asosiasi yaitu Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia. Disamping untuk mendukung, membina dan memberikan perlindungan kepada para pengobat tradisional ramuan yang merupakan anggota, maka Asosiasi, ini juga bertujuan : Membantu Pemerintah dalam menstandarisasi dan mengembangkan pengobatan tradisional ramuan bahan alam. Membantu Pemerintah dalam menapis masuknya pengobat tradisional ramuan asing maupun obatnya ke Indonesia.
52/Pcrk
Pasal 3 Tata
cara
penerimaan
Pengangkatan Anggota Biasa diterima dan diangkat oleh Pengurus Pusat berdasarkan permohonan tertulis yang disarankan kepada Pengurus Pusat Asosiasi melalui Pengurus Daerah setelah membayar uang pangkal. Anggota Kehormatan diusulkan oleh Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang melalui Pengurus Pusat dan disahkan oleh) Musyawarah Nasional. Pasal 4 Hak
anggota
1. Anggota Biasa mempunyai hak menge/uarkan pendapat secara Iisan atau tertulis, hak mengikuti segala kegiatan pehimpunan, hak memilih dan hak untuk dipilih. 2. Anggota Kehormatan mempunyai hak mengeluarkan pendapat secara lisan atau tertulis, hak mengikuti segala kegiatan perhimpunan, hak memilih, tetapi tidak mempunyai hak untuk dipilih. 3. Setiap anggota berhak membela diri di hadapan Pengurus dan Musyawarah Nasional, dan berhak untuk diperjuangkan dan dilindungi kepentingannya di bidang kesehatan Ramuan Tradisional Indonesia. Pasal 5 Kewajiban
keanggotaan
Untuk mewujudkan tujuan bersama ini, maka dengan ini dinyatakan berdirinya Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut.
1. Setiap anggota wajib menaati dan menjunjung tinggi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan dan keputusan Asosiasi, serta mengamalkan kemampuannya, menjaga Kode Etik Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia dan perundangan yang berlaku.
28
17
52/Pcrk
PERKUMPULAN
pad a masing-masing daerah dimana metode pendekatan serta prateknya banyak dipengaruhi oleh budaya serta ad at istiadat masing-masing daerah. Dalam hal ini di rumuskan secara umum sebagai berikut : I1mu Kesehatan Ramuan Tradisional Indonesia adalah i1mu pengetahuan dan seni yang mempelajari seluruh aspek kehidupan manusia secara menyeluruh menyangkut keadaan fisik, pola kehidupan, emosional, spiritual, pola Iingkungan, bibit-bebet-bobot, dan lain-Iainnya. Pengertian sa kit, tidak sakit, dan sehat yang didasari atas masing-masing individu serta penggunaan tanaman (herbal), hewan, mineral untuk mengobati pasien yang sakit lumrah (sa kit medis) bukan sakit tidak lumrah (non medis) yang diterima/dipelajari secara turun-temurun dan di dasarkan kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat, untuk selanjutnya di kembangkan dan di sesuaikan dengan kaidah-kaidah pengobatan konvensional untuk dapat di capai nilai sebagai alat penyembuhan yang sempurna. Dan menu rut pengertian dari Departemen Kesehatan : Pengobatan Tradisional (Battra) adalah seseorang yang diakui dan di manfaatkan oleh masyarakat sebagai orang yang mampu melakukan pengobatan secara tradisional yang keahliannya diperoleh secara turun-temurun, berguru, magang atau mengikuti pendidikan/pelatihan. 2. Melakukan inventarisasi cara-cara pengobatan dan penggunaan ramuan obat tradisional, dari semua etnis mulai dari Sabang sampai Merauke. Dari data yang telah di inventarisasi akan diteliti lebih lanjut bekerja sama dengan LIPI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Kesehatan, dan Departemen Kehutanan dan departemen-departemen lain yang terkait, Perguruan Tinggi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maupun pihak-pihak lainnya seperti lembaga-Iembaga swasta yang telah melakukan penelitian, dalam rangka pelestarian warisan nenek moyang, penggunaan dan peningkatan mutu kegunaan (improve) atas cara/teknik pengobatan tradisional dari etnis-etnis di Indonesia. Pasal 2 Keanggotaan
PERKUMPULAN
52/Perk
Bab 1 Nama,
waktu,
kedudukan
dan
sifat
Pasal 1
N a ma Asosiasi ini bemama A s 0 s i a siP eng 0 bat T r a dis ion a I Ram u a n I n don e s i a disingkat ASP E T R I, selanjutnya disingkat Asosiasi. Pasal 2 Wa k t u Asosiasi didirikan pada tanggal 14 Februari 2006 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Pasal 3 Kedudukan Asosiasi berkedudukan di Jalan Mabes TNI Cilangkap, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 04, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dengan pengurus pusat berada di Ibukota Negara Republik Indonesia dan pengurus daerah berada di Ibukota propinsi, Kabupaten dan Kotamadya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pasal 4 Hak-hak
anggota
1. Anggota biasa mempunyai hak mengeluarkan pendapat secara lisan atau tertulis, hak mengikuti segala kegiatan perhimpunan, hak memilih dan untuk di pilih.
1. Anggota Biasa adalah pengobat tradisional ramuan yang berpraktek pengobatan secara reguler atau insidental. Kriteria pengobat tradisional ramuan ditunjukkan dengan dimilikinya pengetahuan tentang pengobat
2. Anggota kehormatan mempunyai hak mengeluarkan pendapat secara lisan atau tertulis, hak mengikuti segala kegiatan perhimpunan, hak memilih, tetapi tidak mempunyai hak untuk dipilih.
16
29
PERKUMPULAN
PERKUMPULAN
3. Setiap anggota berhak membela diri dihadapan Pengurus dan Musyawarah Nasional, dan berhak untuk diperjuangkan dan dilindungi kepentingannya di bidang kesehatan Tradisional Ramuan Indonesia.
2. Segera setelah dibubarkan, segala kekayaan Asosia si Pengo bat Tradisional Ramuan Indonesia akan diaudit oleh akun publik, dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan oleh Asosiasi kalau ada, sisanya diserahkan kepada Badan-badan/Lembaga Sosiallainnya sesuai dengan Keputusan dalam Musyawarah Nasional Asosiasi. 3. Untuk syahnya Keputusan pembubaran Asosiasi diperlukan korum sebanyak tiga per empat (3/4) dari peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa.
52/Pcrk
Pasal 5
5 i fat Asosiasi menghimpun para pengobat tradisional ramuan Indonesia yang bersifat otonom, bermotifkan nirlaba, tidak berafiliasi dengan organisasi politik manapun, mengutamakan pengembangan prafesionalisme pengobat tradisional ramuan Indonesia khususnya ramuan tradisional dengan bahan alam seperti bahan tumbuhan, hewan, sediaan sarian (galenik), mineral atau campuran dari bahan bahan tersebut secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman empiris dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asosiasi mendukung pengobat tradisional ramuan dalam hal perizinan, pembinaan prafesi dan perlindungan hukum. Bab 2 Azas,
landasan,
pedoman
dan
tUjuan
Pasal 6
52/Pcrk
Bab IX
Penutup
Pasal 16
Sejak saat organisasi Asosiasi didirikan, Pengurus Pusat ditetapkan atas hasil keputusan rapat pembentukan asosiasi yang dihadiri oleh para pendiri asosiasi, untuk masa kepengurusan selama 4 (empat) tahun. Dan selesai masa kepengurusan akan diselenggarakan Musyawarah Nasional. Untuk pertama kali sa at didirikan, masa kepengurusan ditetapkan selama 2 (dua) tahun. Pasal 17 Hal yang belum diatur dan/atau yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar. Pasal 18
Azas Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia berazaskan Pancasila. Pasal 7 Landasan,
pedoman
1. Asosiasi Pengo bat Tradisional Ramuan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. B. Anggaran rumah tangga Bab I Ketentuan
umum
Pasal 1
2. Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia berpedoman pada Kode Etik Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia.
I1mu Kesehatan Tradisional Indonesia. 1. Ilmu Kesehatan Ramuan Tradisional Indonesia adalah ilmu pengetahuan yang berasal dari warisan nenek moyang yang berkembang
30
15
PERKUMPULAN
PERKUMPULAN
3. Badan Khusus ialah badan kelengkapan Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia (Asosiasi) yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional. 4.Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia (Asosiasi) Daerah yang dapat dibentuk di Provinsi, Kabupaten dan Kota.
Pasal 8
52/Perk
tujuan
Asosiasi ini mempunyai maksud dan tujuan di bidang
1. Menghimpun seluruh Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sebuah wadah asosiasi, mendukung, melindungi dan meningkatkan kompetensi profesinya.
Keuangan Pasal 13 Sumberdana Sumber dana Asosiasi Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia diperoleh dari : 1. Uang pangkal pendaftaran anggota, 2. Uang iuran anggota,
3.Sumbangan/donasi yang tidak mengikat, dan
4. Usaha-usaha lain yang sah. Bab VII anggaran
dan
Sosial dengan kegiatan :
Bab VI
Perubahan
Maksud
52/Perk
dasar
Pasal 14
1. Anggaran dasar hanya dapat diubah dalam Musyawarah Nasional Asosiasi yang diadakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun. 2. Untuk syahnya Keputusan diperlukan korum sebanyak dua per tiga (2/3) dari peserta Musyawarah Nasional. 3. Jika terdapat hal-hal yang sangat penting, maka dapat diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa. Bab VIII
2. Membantu para pengobat tradisional untuk memahami Peraturan Perijinan Pengobatan Tradisional Ramuan dan memberikan petunjuk tentang bagaimana memenuhi peraturan perijinan pengobatan tradisional ramuan dan peraturan perundang-undangan lainnya. 3. Membantu Progam Pemerintah dalam menapis masuknya tenaga kesehatan/Pengobat Ramuan Tradisional Timur asing maupun obatnya ke Indonesia. 4. Menggunakan hasil penelitian dan penemuan terakhir dari bahan ramuan tanaman obat sebagai bagian dari hasil pengembangan penggunaan ramuan tradisional. 5. Menjadikan Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri, menjaga citra serta mutu pengobatan secara baik dan benar tanpa melakukan tindakan yang menyimpang maupun tak terpuji, yang akan menjatuhkan marta bat pengobat serta membahayakan pasien. Pasal 9 Lambang
1. Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia hanya dapat dibubarkan oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan dalam rangka pembubaran Asosiasi.
Asosiasi Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia ber 1ambangkan lumpang dengan alu yang berisi daun sendok beserta bunganya dan daun dewa yang bermakna tradisional serta proses penyiapan obat untuk mereka yang membutuhkan. Beralaskan palang merah yang bermakna tempat pengobatan yang bersifat universal. Di lingkari oleh huruf Asosiasi Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia dengan ujung awal dan ujung akhir mengapit segi empat yang bermakna
14
31
Pembubaran
Pasal 15
52/Pcrk
PERKUMPULAN
PERKUMPULAN
kesatuan dari em pat penjuru rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia, warna dasar hijau yang bermakna hidup dan tradisional ramuan bergabung dalam satu wadah. Bingkai emas bermakna suatu ikatan dari persatuan dengan nilai nilai mulia dan mencerminkan keluhuran budi para anggotanya.
Bab IV Keanggotaan Pasal 11 1. Anggota Asosiasi Pengo bat Tradisional Ramuan Indonesia (Asosiasi) terdiri dari :
Bab III Keanggotaan Pasal 10
1. Anggota Asosiasi terdiri dari - Anggota Biasa; - Anggota kehormatan; 2. Anggota biasa adalah pengobat tradisional ramuan yang berpraktek pengobatan secara reguler atau insidental. Kriteria pengobat tradisional ramuan ditunjukkan dengan dimilikinya pengetahuan tentang pengobatan tradisional ramuan dari sumber yang dapat di pertanggungjawabkan atau diakui oleh masyarakat dan dengan adanya tempat pelayanan kesehatan tradisional. Pengertian pengobatan reguler ditunjukkan dengan adanya jadwal dan dengan papan nama, sedangkan pengobatan insidental tidak terjadwal, tanpa papan nama dan sering bersifat sukarela/non profit. 3. Anggota kehormatan adalah bentuk penghargaan ke anggotaan kepada seseorang yang telah berjasa di bidang pengembangan pengobatan tradisional ramuan yang ditetapkan oleh rapat pengurus. Bab IV Susunan
52/Perk
- Anggota Biasa; - Anggota Kehormatan; 2. Anggota biasa adalah pengobat tradisional ramuan yang berpraktek pengobatan secara reguler atau insidental. Kriteria pengobat tradisional ramuan ditunjukkan dengan dimilikinya pengetahuan tentang pengobatan tradisional ramuan dari sumber yang dapat dipertanggung-jawabkan atau diakui oleh masyarakat dan dengan adanya tempat pelayanan pengobatan tertentu. Pengertian pengobatan reguler ditunjukkan oleh adanya jadwal dan dan dengan papan nama, sedangkan pengobatan insidental tidak berjadwal, tanpa papan nama dan sering bersifat sukarela/ non profit. 3. Anggota kehormatan adalah bentuk penghargaan keanggotaan kepada seseorang yang telah berjasa di bidang pengembangan pengobatan tradisional ramuan yang ditetapkan oleh rapat pengurus. Bab V Susunan
Organisasi
Pasal 12 organ
Pasal 11 Organ
Organisasi Organisasi Asosiasi Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia terdiri atas :
Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia terdiri atas 1. Musyawarah Nasional Asosiasi dilaksanakan 4 (empat) tahun sekali.
1. Musyawarah Nasional Asosiasi dilaksanakan 4 (empat) tahun sekali.
32
13
2. Pengurus Pusat Asosiasi.
52IPerk
PERKUMPULAN
Bab III Upaya Pasal 10
PERKUMPULAN
52/Perk
2. Pengurus Pusat Asosiasi. 3. Pengawas. Bab V Pengawas
Untuk mencapai tujuan Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia (Asosiasi) berupaya :
1. Menghimpun semua pengobatan tradisional ramuan di seluruh Indonesia dengan dasar rasa kekeluargaan dan persahabatan untuk bersama-sama mengembangkan profesi dan menciptakan perlindungan hukum. 2. Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan ilmu kesehatan Tradisional Indonesia mengenai Ramuan Tradisional seperti cara pemakaian atau cara memberikan resep ramuan baik yang berasal dari tumbuhan (herbal), hewan, sediaan sarian (galenik), serta mineral maupun campuran dari bahan-bahan tersebut, bagi para anggota/pengobat dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan. 3. Melakukan berbagai kerjasama baik dengan Ikatan Ookter Indonesia Pengembang Kesehatan Timur (POPKT), Asosiasi Pengembang Tanaman Obat Indonesia (APTOI), Gabungan Pengusaha (GP JAMU), PEERHIBA dan dengan Pemerintah maupun swasta yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat pendidikan dan pelatihan profesi, bekerja sama dengan SP3T dan instansi terkait, dalam rangka budidaya dan pelestarian tanaman obat, perlakuan pasca panen, pendirian perpustakaan dan pusat pelatihan Pengobat Ramuan Tradisional ataupun Institut Pendidikan Formal seperti 03 atau Akademi baik sendiri maupun bekerjasama dengan Institut atau Universitas Negeri atau Swasta, dan kegiatan lain-lain, sesuai bidang kerja dan tujuan asosiasi. 4. Mengembangkan dan membina kerjasama baik dengan organisasi/lembaga swadaya masyarakat maupun perorangan yang bertujuan sama di dalam dan di luar negeri, sesuai bidang kerja asosiasi. 12
Pasal 12
1. Pengawas adalah organ Asosiasi yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Asosiasi. 2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. 3. Oalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. Pasal 13
1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Asosiasi yang menyebabkan kerugian bagi Asosiasi, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. 2. Pengawas diangkat oleh Pengurus melalui Rapat Anggota untuk jangka waktu lima 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali. 3. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pengurus paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. 4. Oalam hal terdapat penggantian Pengawas Asosisasi maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Asosiasi, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. 5. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus atau pelaksana kegiatan.
33
52/Pcrk
PERKUMPULAN
PERKUMPULAN
Pasal 14
yang ada sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan yang berlaku yang belum atau tidak sepenuhnya dapat diikuti dalam praktek pengobatan. b. Memberikan teguran atau sanksi bagi para anggota asosiasi pengobatan tradisional ramuan bila menyalahi atau menyimpang dari peraturan hukum yang berlaku. 3. Membantu Program Pemerintah dalam menapis masuknya tenaga kesehatanjpengobat ramuan Tradisional Timur asing maupun obatnya ke Indonesia.
Jabatan Pengawas berakhir apabila; 1. Meninggal dunia; 2. Mengundurkan diri; 3. Bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; 4. Bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan Pengdilan yang diancam dengan hukuman penjara paling 5 (lima) tahun; 5. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota; 6. Masa Jabatan berakhir; Tugas
dan
wewenang
pengawas
Pasal 15
1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Asosiasi. 2. Ketua Pengawas dan satu anggota berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas. 3. Pengawas berwenang; a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Asosiasi; b. Memeriksa dokumen; c. Memeriksa pembukuan dan mencocokannya dengan uang kas; atau d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus; e. Memberi peringatan kepada Pengurus; 4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan Perundang undangan yang berlaku. 5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. 34
52/Pcrk
4. Menggunakan hasil penelitian dan penemuan terakhir dari bahan ramuan tanaman obat sebagai bagian dari hasil pengembangan penggunaan ramuan tradisional. 5. Menjadikan Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri, menjaga citra serta mutu pengobatan secara» baik dan benar, tanpa melakukan tindakan yang menyimpang maupun tak terpuji, yang akan menjatuhkan martabat pengobat serta membahayakan pasien. Pasal 9 Lambang Asosiasi Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia berlambangkan lumpang dengan alu yang berisi daun sendok beserta bunganya dan daun dewa yang bermakna tradisional serta proses penyiapan obat untuk mereka yang membutuhkan, beralaskan palang merah yang bermakna tempat pengobatan yang bersifat universal. Dilingkari oleh huruf Asosiasi Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia dengan ujung awal dan ujung akhir mengapit segi em pat yang bermakna kesatuan dari empat penjuru rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia, warna dasar hijau yang bermakna hidup dan tumbuh. Bertuliskan ASPETRI bermakna seluruh pengobat tradisional ramuan bergabung dalam satu wadah. Bingkai emas bermakna suatu ikatan dari persatuan dengan nilai nilai mulia dan mencerminkan keluhuran budi para anggotanya.
11
PERKUMPULAN
PERKUMPULAN
(galenik), mineral atau campuran dari bahan-bahan terse but secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman empiris dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pengurus. 7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak dimaksud dalam ayat (6), maka Pengawas wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. 8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pengurus dengan keputusan Rapat Anggota, wajib : a. Mencabut dengan keputusan pemberhentian sementara; atau b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. 9. Dalam hal Pengurus tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. 10. Dalam hal ini seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Asosiasi.
52/Perk
Asosiasi mendukung pengobat tradisional ramuan dalam hal perizinan, pembinaan profesi dan perlindungan hukum. Bab 2 Asas,
landasan,
pedoman
dan
tUjuan
Pasal 6 Asas Asosiasi PengobatTradisional Ramuan Indonesia berasaskan Pancasila. Pasal 7 Landasan,
pedoman
52/Perk
Pasal 16
1. Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia berpedoman pada Kode Etik Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia. Pasal 8 Tujuan
1. Menghimpun seluruh Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sebuah wadah asosiasi, mendukung, melindungi dan meningkatkan kompetensi profesinya. 2. Membantu para [pengobat tradisional untuk memahami Peraturan Perijinan Pengobatan Tradisional Ramuan dan memberikan petunjuk tentang bagaimana memenuhi peraturan perijinan pengobatan tradisional ramuan dan peraturan perundang-undangan lainnya. a. Memberikan perlindungan hukum dan pengawasan bagi para anggota asosiasi pengo bat tradisional ramuan terhadap tuntutan 10
Rapat
pengawas
1. Rapat Pengawas diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan melibatkan unsur Pengawas Pusat, Pengawas Daerah yang mencakup wiilayah Provinsi, Pengawas Cabang yang mencakup wilayah Kabupaten dan Kota. 2. Untuk sahnya keputusan Rapat Pengawas diperlukan Kuorum 3/4 (tiga per em pat) dari anggota Pengawas yang hadir. Bab IV Kekayaan
dan
keuangan
Pasal 17
Kekayaan
Kekayaan Asosiasi diperoleh dari : 1. Uang pangkal pendaftaran anggota, 2. Uang iuran anggota,
35
52/Pcrk
PERKUMPULAN
PERKUMPULAN
Pasal 2
3.Sumbangan/donasi yang tidak mengikat, dan 4. Usaha-usaha lain yang sah. Bab VII Perubahan
anggaran
dasar
52/Pcrk
Wa k t u Asosiasi didirikan pad a tanggal duapuluh tUjuh Juni duaribu lima (27-06-2005) di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
Pasal 18
Pasal 3
1. Anggaran dasar hanya dapat diubah dalam Musyawarah Nasional yang diadakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun. 2. Untuk sahnya keputusan diperlukan kuorum sebanyak 2/3 (dua per tiga) dari peserta Musyawarah Nasional. 3. Jika terdapat hal-hal yang sangat penting, maka dapat diadakan Musyawarah Luar Biasa.
Kedudukan Asosiasi berkedudukan di Jakarta Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan Pengurus Pusat berada di, Jakarta dan Pengurus Daerah di Ibukota Provinsi Kabupaten dan Kotamadya diseluruh wilayah Republik Indonesia.
Bab VIII
Pasal 4
Pembubaran Pasal 19
1. Asosiasi hanya dapat dibubarkan oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan dalam rangka pembubaran Asosiasi dengan kuorum 3/4 (tiga per empat). 2. Segera setelah dibubarkan, segala kekayaan Asosiasi akan diaudit oleh akun publik, dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan oleh Asosiasi kalau ada, sisanya diserahkan kepada Badan-badan/Lembaga Sosiallainnya sesuai dengan keputusan dalam Musyawarah Nasional Asosiasi. 3. Untuk sahnya keputusan pembubaran asosiasi dibutuhkan kuorum sebesar 3/4 (tiga per empat) dan peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa. Bab IX
Hak
anggota
1. Anggota Biasa mempunyai hak mengeluarkan pendapat secara lisan atau tertulis, hak mengikuti segala kegiatan perhimpunan, hak memilih dan untuk dipilih. 2. Anggota Kehormatan mempunyai hak mengeluarkan pendapat secara lisan atau tertulis, hak mengikuti segala kegiatan perhimpunan, hak memilih, tetapi tidak mempunyai hak untuk dipilih. 3. Setiap anggota berhak membela diri di hadapan Pengurus dan Musyawarah Nasional, dan berhak untuk di perjuangkan dan di lindungi kepentingannya di bidang kesehatan Ramuan Tradisional Indonesia. Pasal 5 5 i fat
Penutup
Sejak saat Asosiasi didirikan, Pengurus Pusat ditetapkan atas hasil keputusan rapat pembentukan Asosiasi, untuk kepengurusan selama 4 (empat) tahun.
Asosiasi adalah perkumpulan dari para Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia yang bersifat otonom, bermotifkan nirlaba, tidak berafiliasi dengan organisasi politik manapun, mengutamakan pengembangan profesionalisme Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia khususnya Ramuan Tradisional dengan bahan tumbuhan, hewan, sediaan sarian
36
9
Pasal 20
PERKUMPULAN
PERKUMPULAN
Pembinaan pengetahuan. Para pengobatan tradisional ramuan perlu disegarkan dan dikembangkan pengetahuannya sesuai hasil hasil penelitian dan teknik pengobatan yang terus menerus berkembang. Perlindungan hukum. Para pengobatan tradisional ramuan perlu memperoleh petunjuk untuk dapat memenuhi ketentuan hukum yang berlaku serta perlindungan hukum terhadap semua hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan pengobatan yang diberikan, atas peraturan atau ketentuan yang berlaku yang belum atau tidak sepenuhnya dapat diikuti dalam praktek pengobatan. Pengawasan terhadap Pengobatan tradisional Ramuan tidak lepas dari atau imun dari pengawasan atas hal-hal yang menyimpang/pelanggaran terhadap ketentuan atau peraturan hukum dan kode etik. Oleh karena itu untuk mewujudkan adanya dukungan, pembinaan dan perlindungan tersebut maka para pengo bat tradisional ramuan menghimpunkan diri dalam suatu organisasi yang terbentuk Asosiasi yaitu Asosiasi Pengo bat Tradisional Ramuan Indonesia. Disamping untuk mendukung, membina dan memberikan perlindungan kepada para pengobat tradisional ramuan yang merupakan anggota, maka asosiasi ini juga bertujuan : Membantu Pemerintah dalam menstandarisasi dan mengembangkan pengobatan tradisional ramuan. Membantu Pemerintah dalam menapis masuknya pengobat ramuan tradisional asing maupun obatnya ke Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan bersama ini, maka dengan ini dinyatakan berdirinya Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :
Dan setelah selesai masa kepengurusan akan diselenggarakan Musyawarah Nasional. Untuk pertama kali sejak didirikan, masa Kepengurusan ditetapkan selama 2 (dua) tahun.
52/Pcrk
52/Perk
Pasal 21 Hal yang belum diatur dan/atau yang belum cukup di atur dalam anggaran dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar. Pasal 22
Perkumpulan ini bernama A s 0 s i a s i P eng 0 bat T r a dis ion a I Ram u a n I n don e s i a selanjutnya disingkat Asosiasi.
Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Susunan pengurus Pengurus periode tahun 2006-2007 Asosiasi pengobat tradisional ramuan Indonesia Pengawas : Tugas Pokok Pengawas adalah : memberikan arahan baik Iisan maupun tertulis mengenai kegiatan Asosiasi agar senantiasa tidak menyimpang dari tUjuan, menerima dan menampung adanya laporan baik dari masyarakat maupun dari pihak lain terkait kegiatan Organisasi, untuk selanjutnya dikomunikasikan dengan Ketua Umum ataupun forum rapat Pengurus. Pengawas mempunyai hak untuk menyatakan diri sebagai Pengawas Asosiasi baik lisan maupun tertulis. A, Pengawas Asosiasi adalah Pengawas 1 : Tuan Dokter Shindaru, lahir di Surabaya, pada tanggal duapuluh lima Desemberseribu sembilanratus empat puluh tujuh, Pegawai swasta, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Terusan Setra Wangi IV nomor 33, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 015, Bandung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 10501725124003, Warga Negara Indonesia,
8
37
Bab 1 Nama,
waktu,
kedudukan,
dan
sifat
Pasal 1 Nama
52/Pcrk Pengawas 2
B. Pengurus Ketua Umum
Ketua I
PERKUMPULAN
Tuan Doktorandus Franciscus Xaverius Suprapto, lahir di Solo, pada tanggal tiga Oktober seribu sembilanratus empatpuluh empat (03-10-1944), bertempat tinggal di Bogor, Jalan Kebon Pedes, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 10.5206.031044.0001; Warga Negara Indonesia, Tuan Insinyur Widiasih Puji Winarto, lahir di Banjarnegara, pada tanggal duapuluh dua Januari seribu sembilan ratus limapuluh delapan (22-01 1958) Wiraswasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Klamono Blok A-5 nomor4, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 020, Kelurahan Jati Waringin, Kecamatan Pondok Gede, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 001. 5505.220158.1001, Wa rg a Negara Indonesia; Tuan Profesor Doktor Insinyur Eddy Junady Amir Master Of Science, lahir di Bogor, pada tanggal lima belas Agustus seribu sembilanratus empatpuluh delapan (15-08-1948), pegawai swasta, bertempat tinggal di Bogor, Jalan Baranang Siang Indah Blok H.II nomor 7, Kota Bogor, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 10.5012.1508.0001, Warga Negara Indonesia; 38
PERKUMPULAN
52/Pcrk
Bahwa untuk mendukung kesehatan masyarakat dan juga untuk melestarikan resep-resep pengobatan tradisional warisan leluhur bangsa Indonesia yang turun temurun serta untuk mewujudkan adanya dukungan, pembinaan dan perlindungan tersebut, maka para Pengobat Tradisional Ramuan, dengan ini menyatakan sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu organisasi, yang untuk pertama kalinya dengan Para Pendiri, Sruktur Pengurus, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut : A. Anggaran Dasar Mukadimah Indonesia memiliki kekayaan alam, etnis, budaya yang beragam termasuk didalamnya berbagai cara pengobatan tradisional yang sudah secara turun temurun membuktikan efektifitasnva dalam mendukung kesehatan masyarakat. Hal ini mendukung upaya kembali ke alam atau 'back to nature'. Pengobatan tradisional ramuan berperanan penting dalam melestarikan resep-resep pengobatan tradisional warisan leluhur. Pengobatan tradibsional ramuan yang merupakan cara pengobatan dan perawatan kesehatan menggunakan ramuan tradisional telah memberikan kontribusi yang nyata bagi upaya menyehatkan masyarakat. Keberadaannya di masyarakat secara nyata sangat dibutuhkan karena sifatnya yang konstruktif, efektif, lebih aman dan relatif lebih murah. Upaya-upaya pelayanan pengobatan tradisional ramuan telah memberikan pilihan (alternative) kepada masyarakat sehingga orang sa kit lebih mudah untuk memperoleh pelayanan pengobatan. Berbagai penyakit yang sulit disembuhkan memiliki peluang untuk dapat disembuhkan menggunakan ramuan tradisional. Biaya pengobatan yang relatif tinggi dan tidak terjangkau oleh sebagian masyarakat sering dapat dikurangi dalam pengobatan tradisional ramuan. Para pengobat tradisional ramuan yang lahir atas dasar kesadaran untuk membantu sesama ini perlu memperoleh dukungan, pembinaan dan perlindungan serta pengawasan yang mencangkup : Dukungan perizinan. Para pengobatan tradisional perlu pemahaman tentang peraturan perijinan perobatan tradisional ramuan dan petunjuk tentang bagaimana memenuhi peraturan perijinan pengobatan tradisional ramuan tersebut. 7
52/Perk
PERKUMPULAN
3. Hajah Sophia Luckman, lahir di Yogyakarta, pada tanggal delapan Oktober seribu sembilanratus empatpuluh satu (08-10-1941), bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Komplek Kejagung RI. Blok A.3/,nomor 02, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 008, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3219142013.3604225, Warganegara Indonesia;
PERKUMPULAN
Ketua II
untuk sementara berada di Jakarta : 4. Tuan Doktorandus Fransiscus Xaverius Suprapto, lahir di Solo, pad a tanggal tiga Oktober seribu sembilanratus empatpuluh em pat (03-10-1944), bertempat tinggal di Bogor, Jalan Kebon Pedes, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, pemegang Kartu Tanda Pen dud uk nomor : 10.506.031044.0001, Warganegara Indonesia;
Ketua III
untuk sementara berada di Jakarta : 5. Nyonya Evi Relawati, lahir di SUkabumi, pada tanggal empatbelas April seribu sembilanratus enampuluh enam (14-04-1966), bertempat tinggal di Depok, Jalan Permata Puri AA.2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 022, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Cimanggis, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 32.77.01.1010/474/3323502, Warganegara Indonesia;
C. Sekertaris Umum
untuk sementara berada di Jakarta; 6. Nyonya Insiyur Edwina Rahmayanti, lahir di Semarang, pada tanggal duapuluh enam Oktober seribu sembilanratus Iimapuluh delapan (26-10-1958), ber tempat tinggal di Jakarta, Jalan Segitiga Selatan nomor 4, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.3510.661058.0043, Warganegara Indonesia; Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, melalui identitasnya; Penghadap sebagaimana kedudukannya diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu; 6
1. Sekretaris I
52/Perk
Tuan Insinyur Lukas Tersono Adi, lahir di Salatiga, pada tanggal tiga puluh Maret seribu sembilanratus enampuluh lima (30-03-1965), Pegawai swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Sawah Baru RS Blok B/21, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 006, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 360.326.300.3650.001, Warga Negara Indonesia; Nyonya Yellia Mangan, lahir di Jakarta, padatanggal sembilan Novemberseribu sembilanratus lima puluh (09-11 1950), Pegawai swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kesemek 5/12, Kalibata Indah, Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5308.491150.0270, Warga Negara Indonesia; Tuan Arief Hariana, lahir di Malang, pada tanggal duapuluh enam Juli seribu sembilanratus empat puluh lima (26-07-1945), Wiraswasta, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Cirendeu Indah II nomor 53, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Cirendeu, Kecamatan Ciputat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3219142010.031357, Warga Negara Indonesia; Nyonya Insinyur Edwina Rahmayanti, lahir di Semarang, pada tanggal duapuluh enam Oktober seribu
39
52/Pcrk
2. Sekretaris II
D. Bendahara Umum
1. Bendahara I
PERKUMPULAN
sembilanratus limapuluh delapan (26-10-1958), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Segitiga Selatan nomor Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Pemegang Kartu Penduduk nomor : 09.3510.661058.0043, Warga Negara Indonesia; Tuan Setyo Dwikoraharjo, lahir di Mojokerto, pad a tanggal enam Juni seribu sembilanratus enam puluh enam (06-06-1966), Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bangka IV nomor 39, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 003, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5304.060666.0898, Warga Negara Indonesia; Nyonya Hajjah Hartini Kuntjoro, Sarjana Ekonomi, lahir di Bojonegara, pada tanggal dua puluh delapan Juli seribu sembilanratus empatpuluh satu (28-07 -1941), bertem pat tinggal di Depok, Jalan Siliwangi nomor 14, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 32.03.71.1006/474.4/1987 Warga Negara Indonesia; Nyonya Sophia Luckman, lahir di Yogyakarta, pad a tanggal delapan
40
PERKUMPULAN
52/Pcrk
AKTA PENDIRIAN ASOSIASI PENGOBAT
TRADISIONAL RAMUAN INDONESIA
Nomor : 04. Pada hari ini, Selasa, tanggal empat bel as Februari tahun duaribu enam (14-02-2006), pukul 14.00 WIB (empatbelas Waktu Indonesia bagian Barat). Berhadapan dengan saya, Emi Ludfia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : Tuan Doktorandus Arief Hariana, lahir di Malang, pada tanggal duapuluh enam Juli seribu sembilan ratus empatpuluh lima (26-07 1945), Wiraswasta, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Cirendeu Indah II nomor 53, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Cirendeu, Kecamatan Ciputat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3219142010.0131357, Warganegara Indonesia; untuk sementara berada di Jakarta; menurut keterangannya dalam hal ini bertindak; a. untuk diri sendiri; b. Selaku Kuasa dari dan oleh karena itu untuk atas nama; 1. Tuan Insinyur Widisih Puji Winarto, lahir di Banjarnegara, pada tanggal duapuluh dua Januari seribu sembilanratus limapuluh delapan (22-01-1958), Wiraswasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Klamono Blok A-5, nomor 4, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 020, Kelurahan Jati waringin, Kecamatan Pondok Gede, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 001.5505.220158.1001, Warganegara Indonesia; untuk sementara berada di Jakarta : 2. Nyonya Martini Koentjoro, lahir di Bojonegara, pada tanggal duapuluh delapan Juli seribu sembillanratus empatpuluh satu (28-07-1941), bertempat tinggal di Depok, Jalan Siliwangi nomor 14, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 32.03.71.1006/474.4/1987, Warganegara Indonesia; untuk sementara berada di Jakarta;
5
52/Perk
PERKUMPULAN
PERKUMPULAN
2. Bendahara II
3. Bendahara III
52/Perk
Oktoberseribu sembilanratus empatpuluh satu (08-10-1941), bertempat tinggal di Tangerang, ]alan Komplek Kejagung RI Blok A.3 nomor 02, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 008, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3219142013.3604225, Warga Negara Indonesia, Nyonya Doktoranda Maya Kandiana, lahir di Solo, pada tanggal dua puluh enam Mei seribu sembilan ratus limapuluh enam (26-05-1956), bertempat tinggal di Tangerang, ]alan Komplek Puspitek Blok IV.I nomor 9, Serpong, Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5208.660556.0110, Warga Negara Indonesia; Nyonya Evi Relawati, lahir di Sukabumi, pad a tanggal empat belas April seribu sembilaratus enampuluh enam (14-04-1966), bertempat tinggal di Depok, ]alan Permata Puri AA.2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 022, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Cimanggis, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 32.77.01.1010/474/3323502, Warga Negara Indonesia;
E. Divisi-Divisi - Organisasi, Keanggotaan & Kadarisasi; - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia & Bantuan Hukum; - pengabdian Masyarakat; 4
41
52!Pcrk
PERKUMPULAN
PERKUMPULAN
- Pendidikan dan Pelatihan;
- Informasi dan HUbungan Masyarakat;
- Hubungan Luar Negeri;
Kepala Divisi 1. Tuan Jumainy Suhardja, Sarjana Hukum, lahir di Yogyakarta, pada tanggal enambelas Februari seribu sembilanratus empatpuluh empat (16-02-1944), bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Mandar Dalam nomor 19, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Pondok Karya Bintaro Jaya Sektor 3A, Kota Tangerang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3219152009.0400525, Warga Negara Indonesia; 2. Tuan Doktorandus Tri Heru Sedono, lahir di Jakarta, pada tanggal tigapuluh Januari seribu sembilanratus enampuluh tiga (30-01 1963), ber tempat tinggal di Tangerang, Villa Mutiara Jalan Mirah II Blok Q4, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kecamatan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3219142017.0806357, Warga Negara Indonesia; 3. Nyonya Remmert Tuty Monica, Sarjana Ekonomi, lahir di Asahan, pada tanggal sembi Ian Oktober seribu sembilanratus limapuluh (09-10-1950), ber tempat tinggal di Bekasi, Jalan Komplek Molek nomor 61B, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3275084910500007, Warga Negara Indonesia; Wakil Divisi : 1. Nona Corryati, Sarjana Pendidikan, lahir di Jakarta, pada tanggal duapuluh enam Oktober seribu sembilanratus Iimapuluh sembi Ian (26-10-1959), bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Maleo I Blok JA/28, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3219152005.0411576, Warga Negara Indonesia; 42
3
52/Perk
52/Perk
PERKUMPULAN
M EMU T U S K A N: Menetapkan PERTAMA
KEDUA
Memberikan Pengesahan Akta Pendirian: A s 0 s i a s i Pengobat Tradisional Ramuan I n don e s i a disingkat ASP E T R I NPWP.02.613.337.1-005.000 berkedudukan di Jalan Mabes TNI Cilangkap, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 04, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, sebagaimana anggaran dasarnya termuat dalam Akta Nomor 04 tanggal 14 Pebruari 2006 dan Akta Nomor 04 tanggal 20 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Emi Ludfia, SH berkedudukan di Jakarta Barat dan oleh karena itu mengakui asosiasi tersebut sebagai badan hukum pada hari pengumuman anggaran dasarnya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dikefahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta Pada tang gal 20 Mei 2010 A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.,
NIP. 19581120 198810 1 001
2
PERKUMPULAN
52/Perk
2. Nyonya Tintin Rodiah Ruslan, lahir di Bandung, pada tanggal duapuluh tUjuh September seribu sembilanratus enampuluh satu (27-09-1961), ber tempat tinggal di Jakarta, Jalan Haji Yasin nomor 33-34, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Sukabungah, Kecamatan Sukajadi, Bandung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 1050056709610001, Warga Negara Indonesia; 3. Nyonya Dewi Handayani, lahir di Yogyakarta, pada tanggal duapuluh Desember seribu sembilaratus limapuluh delapan (20 12-1958), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tanah Merdeka nomor 20, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Rambutan, Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 0954106012580818, Warga Negara Indonesia; Demikianlah
akta
ini
Dilangsungkan dan diresmikan sebagai minuta di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun, serta pUkul, seperti disebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : 1. Tuan Rakhmad Wijanarko, lahir di Malang pada tanggal tigapuluh satu Maret seribu sembilanratus tUjuhpuluh sembilan (31-03 1979), bertempat tinggal di Malang, Jalan Semeru 1/1034(3), Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nom or : 12.52.01.310372.001, Warga Negara Indonesia; 2. Tuan Muchammad Hendri Silva, lahir di Temanggung, pada tanggal dua Mei seribu sembilanratus tUjuh puluh sembi.lan (02-05 1979), bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Kesehatan I nomor 316, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 09, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 321.914.2013.3677034, Warga Negara Indonesia; Kedua-duanya untuk sementara berada di Jakarta, yang telah dikenal oleh saya Notaris, sebagai saksi-saksi. Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para Penghadap dan para Saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh para Penghadap, para Saksi dan saya, Notaris.
43
52/Pcrk
PERKUMPULAN
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.
Asli a~a ini telah ditanda-tangani sebagaimana mestinya.
Akta ini diberikan sebagai salinan.
Notaris di Jakarta.
~
PERKUMPULAN
( EMI LUDFIA, SH ) Tambahan Berita - Negara R.1. Tanggal 30/11 -
2012 No. 96.
Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal2 dan Pasal 5 Statblad 1870 Nomor. 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum.
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-64.AH.01.06.Tahun 2010
TENTANG
--
PENGESAHAN ASOSIASI
;;;;;;;;;;;;;;
MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
;;;;;;;;;;;;;;
-
-
Membaca
Surat permohonan Notaris Emi Ludfia, SH Nomor 06/Not/EL/2010 tanggal 12 Mei 2010 perihal permohonan pengesahan akta pendirian asosiasi.
Mengingat
Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor 64, sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan perkumpulan Berbadan Hukum, Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkumpulan.
;;;;;;;;;;;;;;
Hak Cipta dilindungi Undang-undang Dilarang mengutip dan memperbanyak
PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.
44
-
;;;;;;;;;;;;;;
-
