Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2013

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2013

Kebumen, Februari 2013

KATA PENGANTAR

D

engan penuh rasa syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dah karuniaNya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama

Kebumen Tahun 2013 telah selesai disusun. Instruksi Presiden Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara jelas

menegaskan bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung

jawab, perlu adanya pelaporan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Secara periodik, laporan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah disusun sebagai bentuk tanggungjawab instansi pemerintah untuk dapat memberikan informasi terkait dengan kinerja instansi terkait.

Laporan Kinerja ini menyajikan gambaran tentang pencapaian kinerja Pengadilan Agama

Kebumen selama Tahun 2013 dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan tata kelola

lembaga peradilan yang baik (good governance) terutama dalam mencapai sasaran dan target

yang telah ditetapkan. Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja ini belum dapat tersaji secara

sempurna sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, Laporan Kinerja ini setidaknya dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak, stakeholders, dan masyarakat yang berkepentingan terhadap kinerja Pengadilan Agama Kebumen selama Tahun 2013.

Akhirnya kata, dengan komitmen yang kuat dan sungguh-sungguh, Pengadilan Agama

Kebumen terus berupaya meningkatkan kinerja dengan baik dan meningkatkan kepercayaan

masyarakat terhadap Pengadilan Agama Kebumen. Ucapan terima kasih kami sampaikan

kepada semua pihak terkait yang telah memberi masukan dalam proses penyusunan Laporan

Kinerja ini. Seiring dengan hal tersebut, selain menjadi media pertanggungjawaban kinerja semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi parameter Pengadilan Agama Kebumen untuk meningkatkan kinerja sekaligus merespon berbagai tantangan di masa-masa mendatang. Kebumen, 26 Februari 2013 Ketua Pengadilan Agama Kebumen Drs.Abu Aeman, SH, MH NIP. 19600816.198803.1.007 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2013

i

EXECUTIVE SUMMARY

EXECUTIVE SUMMARY Pengadilan Agama sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman sudah tidak dapat diragukan

keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen. Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem

peradilan

di

dunia.

Keterbukaan

merupakan

kunci

lahirnya

akuntabilitas

(pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai

pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kebumen.

Seluruh Program Kerja Pengadilan Agama Kebumen disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Agama Kebumen pada tahun 2013 adalah sebagai berikut : NO

1.

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya

penyelesaian perkara (jenis perkara)

INDIKATOR KERJA

a. Persentase mediasi yang berhasil

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam 2.

Peningkatan aksebilitas putusan Hakim

jangka waktu lebih dari 6 bulan

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi

REALISASI 2%

100% 78% 88% 12%

99%

- Peninjauan Kembali Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2013

ii

EXECUTIVE SUMMARY 3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan

penyelesaian perkara

a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to

5. 6.

justice)

c. Prosentase penyitaan tepat waktu a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Meningkatnya kepatuhan

Persentase permohonan eksekusi atas putusan

pengadilan.

yang ditindaklanjuti

terhadap putusan

Meningkatnya kualitas pengawasan

perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100% 100% 100% 93%

100% 100%

Dengan demikian realisasi pada akhir tahun 2013 menunjukkan bahwa ada 10 (sepuluh) indikator kinerja yang telah dapat dicapai dengan hasil baik, sedangkan 2 (dua) indikator tidak tercapai dengan baik yaitu :

1. Persentase mediasi yang berhasil.

2. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. 3. Persentase perkara yang diselesaikan.

4. Persentase perkara yang diselesaiakn dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.

5. Persentase putusan yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan.

6. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, Banding, Kasasi, PK.

7. Presentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. 8. Presentase berkas perkara yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis. 9. Presentase perkara prodeo yang diselesaikan.

10. Presentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

Sedangkan 2 realisasi indikator kinerjanya 0% karena tidak ada kegiatan yaitu : 1. Persentase penyitaan tepat waktu.

2. Persentase permohonan ekseusi atas putuan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang di tindaklanjuti.

Dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2014. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2013

iii

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................................................................... i EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) ............................................................................ ii DAFTAR ISI .................................................................................................................................................. iv BAB I

PENDAHULUAN .......................................................................................................................... 1

A. Latar Belakang .............................................................................................................................................1 B. Tugas dan Fungsi ........................................................................................................................................2 C. Stuktur Organisasi.......................................................................................................................................5 D. Sistematika Penyajian ...............................................................................................................................6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA........................................................................... 8 A. Rencana Strategis .......................................................................................................................................8 1. Visi dan Misi ..........................................................................................................................................8 2. Tujuan dan Sasaran Strategis .........................................................................................................9 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok ...........................................................................................9

B. Indikator Kinerja Utama ...........................................................................................................................10 C. Rencana Kinerja Tahunan 2013 ............................................................................................................12 D. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2013 ..............................................13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................................................................... 14 A. Pengukuran Kinerja ...................................................................................................................................14 B. Analisis Akuntabilitas Kinerja ...............................................................................................................15 C. Akuntabilitas Keuangan ............................................................................................................................25

BAB IV PENUTUP ..................................................................................................................................... 28 A. Kesimpulan ...................................................................................................................................................28 B. Saran - Saran .................................................................................................................................................28

BAB V LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi

2. Indikator Kinerja Utama

3. Matrik Renstra 2010 - 2014

4. Rencana Kinerja Tahunan 2013 dan 2014. 5. Penetapan Kinerja Tahun 2013. 6. SK TIM Penyusun LAKIP.


iv

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam

Liingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat

diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu

Badan Kekuasaan Kehakiman. Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) Undang - Undang dasar tersebut, lahirlah Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman dimana dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa orgasinasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung.

Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya

Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan tehnis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh

Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari’ah.

Untuk adanya pengaturan yang lebih konprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka Undang - Undang Nomor 4 tahun 2004 telah diganti dengan Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009.

Sedangkan untuk Pengadilan Agama, Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 telah diubah

untuk kedua kalinya yaitu dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 yang

dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.


1

PENDAHULUAN

Bab I

Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas

(pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah.

B. TUGAS DAN FUNGSI 1. KEDUDUKAN PERADILAN AGAMA Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan

Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Kebumen merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama

Semarang. Pengadilan Agama Kebumen terletak di Jl. Indrakila No.42 yang mempunyai yurisdiksi 461 Kelurahan / Desa dari 27 Kecamatan dengan luas wilayah 128.111,50 Ha atau 1.281.115 KM2 Dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara

: Kabupaten Wonosobo

Sebelah Barat

: Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap.

Sebelah Timur

: Kabupaten Purworejo.

Sebelah Selatan : Samudra Hindia. 2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;


2

PENDAHULUAN

Bab I

b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;

c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);

d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang

dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan;

g. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari

keadilan, di Pengadilan Agama Kebumen, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional Prosedur

(SOP), yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kebumen Nomor : W11-

A10/109/OT.01.3/I/2013 tanggal 7 Januari 2013 sebagai implementasi dari UndangUndang No.25/2009 tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut :

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja ;

2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi ;

3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan ;

4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tangung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ;

6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tangung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun . Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2013

3

PENDAHULUAN

Bab I

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi

organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi. Dalam Standar Operasional (SOP) tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur tentang : 1. SOP penerimaan perkara tingkat pertama 2. SOP Penerimaan Perkara Banding 3. SOP Penerimaan Perkara Kasasi

4. SOP Penerimaan Perkara PK (Pinijauan Kembali) 5. SOP Penerimaan Perkara Eksekusi

6. SOP penerimaan perkara tingkat pertama lisan 7. SOP Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang 8. SOP Pendaftaran Perkara Prodeo 9. SOP Sita

10. SOP Pendaftaran Perkara Prodeo Kasasi 11. SOP Prosedur Mediasi

12. SOP Minutasi Berkas Perkara

13. SOP Proses Pemberkasan dan Minutasi 14. SOP Konsinyasi di Tingkat Pertama

15. SOP Laporan Penanganan Pengaduan

16. SOP Penyusunan Laporan Tingkat Pertama

17. SOP Pencabutan Banding Berkas belum Dikirim 18. SOP Penerimaan Memori Banding

19. SOP Menerima Kontra Memori Banding

20. SOP Pemberitahuan Pencabutan Banding 21. SOP Pemberitahuan Pernyataan Banding 22. SOP Pengiriman Berkas Banding 23. SOP Inzage Banding

24. SOP Penyampaian Pemberitahuan Inzage

25. SOP Pencabutan Setelah Banding Berkas Dikirim 26. SOP Pemberitahuan Isi Putusan Sela PTA

27. SOP Pengiriman Foto Cop Pemberitahuan ke PTA - MA 28. SOP Penereimaan Salinan Putusan Sela PTA

29. SOP Pengarsipan Berkas Banding dan Putusan Banding

30. SOP Pemberitahuan Upaya Perdamaian Putusan Banding


4

31. SOP Pengiriman Hasil Upaya Perdamaian Perkara Banding

PENDAHULUAN

Bab I

32. SOP Kesekretariatan Bidang Kepegawaian a. Pengelolaan Baperjakat

b. Pengelolaan Pengajuan Cuti

c. Pengelolaan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai d. Pengelolaan Kenaikan Pangkat

e. Pengelolaan Protokoler Pelantikan Pejabat dan PNS

33. SOP Kesekretariatan Bidang Keuangan a. Pengelolaan Belanja Pegawai b. Pengelolaan Belanja Barang c. Pengelolaan Belanja Modal

d. Pengelolaan Pelaporan Keuangan e. Pengelolaan Uang Makan

f. Pengelolaan Pengajuan Remunerasi

34. SOP Kesekretariatan Bidang Umun

a. Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar b. Pengelolaan Barang Persediaan

c. Pengelolaan Aplikasi Persediaan

d. Pengelolaan Laporan BMN dan Rekonsiliasi e. Pengadministrasiaan Usul Penghapusan f. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan g. Pemeliharaan Kendaraan Dinas

h. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin i. j.

Petunjuk Pemegang Kendaraan Dinas Pengelolaan Perpustakaan Kantor

k. Pengiventarisan Barang Milik Negara

C. STRUKTUR ORGANISASI

Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,

shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2013

5

PENDAHULUAN

Bab I

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

1. Pimpinan Pengadilan Agama Ketua

dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil

2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.

3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.

4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang

Wakil Panitera dan 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera

Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.

5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh oleh seorang Sekretaris.

6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan 3 (orang) Kaur. Yaitu Kaur Kepegawaian, Kaur. Keuangan, dan Kaur Umum.

7. Panitera Pengadilan Agama merangkap Sekretaris Pengadilan Agama.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan akuntabiltas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian

pencapaian kinerja Pengadilan Agama Kebumen dalam tahun 2013. Capaian kinerja 2013 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2013 sebagai tolok ukur keberhasilan

tahunan organsisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengindentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Kebumen disusun sebagai berikut: Kata Pengantar

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif) Daftar Isi BAB I BAB II

: PENDAHULUAN, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Struktur Organsisasi.

: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA, terdiri dari rencan strategis 2010-2014, rencana kinerja tahunan 2013 dan perjanjian kinerja yaitu dokumen penerapan kinerja tahun 2013.


6

BAB III

PENDAHULUAN

Bab I

: AKUNTABILITAS KINERJA, uraian dari pengukuran kinerja adalah perbandingan antara target dan realisasi kinerja dan analisis

akuntabilitas kinerja tentang pencapaian sasaran – sasaran organisasi dengan penggungkapan dan penyajian dari hasil BAB IV

pengukuran kinerja.

: PENUTUP, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan

Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kebumen tahun 2013, dan

BAB V

menguraikan rekomendasi serta saran – saran yang di perlukan bagi perbaikan kinerj dimasa yang akan datang.

: LAMPIRAN, yaitu Struktur Organisasi, Indikator Kinerja Utama, Matrik Rencana Strategis 2010 – 2014, Rencana Kinerja Tahun 2013 dan 2014, Penetapan Kinerja Tahun 2013 serta SK TIM Penyusun LAKIP.


7

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

BAB II

Bab II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2010 - 2014 merupakan komitmen

bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan mencapai efektivitas dan efisiensi.

perundang-undangan untuk

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan

tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Kebumen diselaraskan dengan arah kebijakan dan

program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 20052025 dan Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) tahun 2010-2014, sebagai

pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010-2014. 1. VISI dan MISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas

pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kebumen. Visi Pengdilan Agama Kebumen mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN YANG MANDIRI DAN PROFESIONAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Kebumen menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Terselenggaranya management peradilan yang baik dan benar. 2. Terselenggaranya tertib administrasi peradilan.

3. Meningkatnya citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat.

4. Meningkatnya citra aparat peradilan yang profesional, bersih dan berwibawa. 5. Meningkatnya kinerja pelayanan publik.

6. Meningkatnya disiplin pegawai dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.


8


2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Bab II

TUJUAN

Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan tersebut di atas maka Pengadilan Agama

Kebumen menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan kepada masyarakat pencari keadilan.

2. Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.

3. Mewujudnya aparat Pengadilan Agama Kebumen yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.

4. Mewujudkan peningkatan pengawasan internal dan meningkatkan pembinaan sumber daya manusia yang professional dan berkwalitas dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan Tujuan tersebut di atas, Pengadilan Agama Kebumen menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara). 2. Peningkatan aksebilitas putusan Hakim.

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Lima sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Kebumen

untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang

dilaksanakan Pengadilan Agama Kebumen dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah : 1. Penyelesaian Perkara


9

2. Penyelesaian Sisa Perkara


Bab II

3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah

Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia

yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk

3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan

pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN Pengadilan Agama Kebumen telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK.

Ketua Pengadilan Agama Kebumen Nomor: W11-A10/582/OT.00/II/2013 tanggal 12 Februari 2013, dan telah direviu dengan SK. Ketua Pengadilan Agama Kebumen Nomor: W11-A10/1233/OT.00/IV/2013 tanggal 9 April 2013 dapat dilihat sebagai berikut :

Kinerja Utama Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)

Indikator Kinerja Utama a. Persentase mediasi yang berhasil. b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

c. Persentase perkara yang diselesaikan

Penjelasan

Perbandingan Jumlah perkara mediasi yg berhasil dimediasi. dengan Jumlah perkara yang di mediasi

Perbandingan Jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan

Perbandingan Jumlah perkara yang diselesaikan dengan Jumlah perkara yang akan diselesaikan

Penanggu ng jawab Hakim Mediasi/ Mediator Panitera/ Sekretaris Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris


Sumber Data Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

10


Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Perbandingan Jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan Jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara) Perbandingan Jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan dengan Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan Perbandingan Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dengan Jumlah putusan

Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris

a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Perbandingan Jumlah berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap dengan Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK

Panitera/ Sekretaris

Perbandingan Jumlah berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis dengan Jumlah berkas perkara yang diterima

Panitera/ Sekretaris

d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Perbandingan Jumlah pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat dengan Jumlah permohonan penyitaan dengan Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara

Panitera/ Sekretaris dan Juru Sita

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Perbandingan Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan Jumlah perkara prodeo

Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Perbandingan Jml permohonan eksekusi perk perdata yg ditindaklanjuti dengan Jumlah permohonan eksekusi perkara perdata

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

c. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan


Perbandingan Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan Jumlah pengaduan yang diterima

Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris Majelis Hakim

Ketua Pengadilan dan Panitera/ Sekretatis Ketua Pengadilan dan Panitera/ Sekretatis


Bab II

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

11


C. RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN TAHUN 2013

Bab II

Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Agama Kebumen, adalah sebagai berikut : SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)

INDIKATOR KERJA a. Persentase mediasi yang berhasil b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan


Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

Peningkatan efektifitas

pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap


peradilan (acces to justice) Meningkatnya kepatuhan

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara

terhadap putusan pengadilan.


perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti


TARGET 2%

100% 78% 88% 12% 99% 100% 100% 100% 93% 100% 100%

12

D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013


Bab II

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan

tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus

penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Kebumen, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2013 Pengadilan Agama Kebumen, adalah sebagai berikut : SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)

INDIKATOR KERJA

a. Persentase mediasi yang berhasil b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

Peningkatan aksebilitas

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :

putusan Hakim

- Banding


a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK

- Kasasi - Peninjauan Kembali


yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Prosentase penyitaan tepat waktu

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap


peradilan (acces to justice) Meningkatnya kepatuhan

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara

terhadap putusan pengadilan.


perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti


TARGET 2%

100% 78% 88% 12% 99% 100% 100% 100% 93% 100% 100%

13

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab III

AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Kebumen tahun 2013 dilakukan dengan cara

membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun

demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2013 ini. Dari 6 sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan

Kinerja dan 12 indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Agama Kebumen telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang.

A. PENGUKURAN KINERJA SASARAN STRATEGIS Meningkatnya

INDIKATOR KERJA a. Persentase mediasi yang berhasil

penyelesaian perkara b. Persentase sisa perkara yang (jenis perkara)

diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

Peningkatan

Persentase perkara yang tidak

aksebilitas putusan

mengajukan upaya hukum :

Hakim

- Banding - Kasasi

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

2%

1,14%

57%

78%

75,77%

97,14%

12%

11,94%

99,52%

99%

99%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

100% 88%

100% 88%

- Peninjauan Kembali Peningkatan

100% 100%

a. Persentase berkas perkara yang

efektifitas

diajukan kasasi dan PK yang

pengelolaan

disampaikan secara lengkap

penyelesaian perkara b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Prosentase penyitaan tepat waktu


14


Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to


justice) Meningkatnya

Persentase permohonan eksekusi atas

kepatuhan terhadap

putusan perkara perdata yang

putusan pengadilan.

berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat



Bab III

93%

75%

81%

100%

0%

0%

100%

100%

100%

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pada akhir tahun 2013, Pengadilan Agama Kebumen telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut :

MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA Indikator kinerja yang mencerminkan mendukung tercapainya sasaran pertama ini tentang meningkatnya penyelesaian perkara adalah dari 5 (lima) indikator kinerja sebagai berikut : No 1. 2. 3. 4. 5.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

2%

1,14%

57%

78% diselesaikan Persentase perkara yang 88% diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase perkara yang 12% diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Rata – Rata Capaian

75,77%

97,14%

11,94%

99,52%

Persentase mediasi yang berhasil Presentase sisa perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang

100%

100% 88%

100% 100%

90,73%


15


Bab III

Tabel diatas menunjukkan rata-rata capaian sasaran adalah 90,73%, maka dapat disimpulkan

pencapaian sasaran tersebut “Cukup Berhasil”. Adapun uraian capaian kinerja pada masingmasing indikator kinerjadapat dilihat pada penjelasan berikut ini: a) Persentase mediasi yang berhasil No 1.

Indikator Kinerja Persentase mediasi yang berhasil

Target

Realisasi

Capaian

2%

1,14%

57%

Berdasarkan pada table diatas, realiasai kinerja Persentase mediasi yang berhasil

adalah sebesar 1,14 % dari target yang ditetapkan sebesar 2%. Jika dibandingkan realiasasi dengan target, maka presentase capaian indicator ini adalah 57 % dan dapat

disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja pertama ini “Kurang Berhasil“.

Penyebab ketidak berhasilan salah satu faktornya adalah karena para pihak yang mengajukan perkara perceraian hampir seluruhnya telah melalui proses perdamaian di keluarga masing-masing, sehingga mereka yang mendaftar sulit untuk didamaikan.

Uraian dan tabel di bawah ini menjelaskan lebih lengkap perbandingan persentase capaian perkara yang dimediasi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. 2011

JUMLAH PERKARA DITERIMA 2.2.95

JUMLAH PERKARA DIMEDIASI 1.471

PERKARA BERHASIL DIMEDIASI 2

0.14%

2013

2.897

176

2

1,14%

NO

TAHUN

1. 3.

2.

2012

2.612

196

3

%

1,53%

Dari 2.897 perkara yang diterima pada tahun 2013 jumlah perkara yang dapat

dimediasi sebanyak 176 perkara dari jumlah tersebut hanya 2 perkara yang berhasil didamaikan atau hanya (2/176 x 100% = 1,14% ) dari jumlah perkara yang dapat dimediasi.

Dibandingkan dengan tahun 2012 dan 2011 jumlah perkara yang berhasil dimediasi

ada penurunan pada tahun 2012 jumlah perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 3 perkara dari 196 perkara yang dapat dimediasi 3 perkara atau 1,53%. Sedangkan pada

tahun 2011 jumlah perkara yang dapat dimediasi sebanyak 1.471 dan yang berhasil dimediasi sebanyak 2 perkara atau 0,14 %. Dari segi jumlah perkara yang dapat dimediasi dan perkara yang berhasil dimediasi mengalami penurunan dari tahun 2011 sampai dengan 2013.


16


b) Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

Bab III

Realisasi kinerja prosentase sisa perkara yang diselesaikan adalah sebesar 100% dari

target yang ditetapkan sebesar 100%. Jika dibandingkan realiasasi dengan target, maka persentase capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 100% dan dapat disimpulkan

bahwa indikator kedua ini “Berhasil”. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut : No 2.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

100%

100%

100%

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Uraian dan tabel di bawah ini menjelaskan lebih lengkap perbandingan persentase

capaian presentase sisa perkara yang diselesaikan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. NO

TAHUN

SISA PERKARA

DIPUTUS

%

1.

2010

685

685

100%

3.

2012

949

949

2.

2011

758

757

99,87% 100%

Dari table perbandingan diatas sepanjang periode 2010 – 2012 jumlah sisa perkara mengalami kenaikan hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah perkara yang diterima

dari tahun ke tahun. Jumlah sisa perkara pada akhir Desember 2012 sebesar 949 perkara. Apabila dibandingkan dengan beban perkara tahun 2012 yang berjumlah

3.370 perkara, persentase sisa perkara tersebut adalah 18,16%. Nilai prosentase sisa perkara tersebut naik 4,83% dari tahun sebelumnya yang berada di level 22,99%.

c) Persentase perkara yang diselesaikan

Realisasi kinerja persentase perkara yang diselesaikan adalah sebesar 75,77% dari target yang ditetapkan sebesar 78%. Jika dibandingkan realiasasi dengan target, maka

persentase capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 97,14% dan dapat disimpulkan bahwa indikator ketiga ini “Cukup Berhasil”. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut : No 3.

Indikator Kinerja

Persentase perkara yang diselesaikan

Target

Realisasi

Capaian

78%

75,77%

97,14%


17


Bab III

Uraian dan tabel di bawah ini menjelaskan lebih lengkap perbandingan persentase

capaian presentase perkara yang diselesaikan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. NO

TAHUN

SISA TAHUN LALU

DITERIMA

1.

2011

685

2.295

JUMLAH PERKARA YG DITANGANI 2.980

3.

2013

949

2.897

3.846

2.

2012

758

2.612

DIPUTUS

%

SISA PERKARA

2.222

74,56%

758

2.914

75,77%

932

3.370

2.421

71,84%

949

Tahun 2013 Pengadilan Agama Kebumen menerima perkara sebanyak 2.897 perkara terdiri dari 2.791 perkara gugatan dan 106 perkara permohonan di tambah perkara tahun 2012 yang masih dalam proses sebanyak 949 perkara terdiri dari 947 perkara

gugatan dan 2 perkara permohonan, maka jumlah beban perkara yang di tangani sepanjang tahun 2013 sebanyak 3.846 perkara.

Jumlah Perkara Yang Diputus 3500 3000 2.914

2500 2000 1500

1941

2229

2.222

2.421

1000 500 0 2009

2010

2011

2012

2013

Jumlah perkara yang ditangani mencapai angka tertinggi pada tahun 2013 yaitu sebanyak 3.846 perkara. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi

peningkatan jumlah yaitu sebanyak 476 perkara. Dari 3.846 perkara yang ditangani,

jumlah hasil perkara yang dapat diputus sebanyak 2.914 perkara, dengan menyisakan

sisa perkara sebanyak 932 perkara. Indikator Presentase perkara yang diselesaikan pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 3,93% terhadap capaian tahun 2012

sebesar 71,84%. Sedangkan dalam tiga tahun terakhir Indikator persentase perkara yang diselesaikan paling rendah pada tahun 2012 hal ini dipengaruhi bebeberapa faktor

salah satunya adalah karena perkara yang didaftar sebelum akhir bulan Agustus 2013 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2013

18


Bab III

dengan menggunakan identitas alamat Tergugat/Termohon tidak diketahui, sehingga pemanggilannya melalui Mas Media yang secara otomatis sidang pertamanya baru

dimulai sekitar bulan Januari, Februari, Maret bahkan April 2014 sehingga membebani sisa perkara tahun 2013.

d) Persentase perkara yang diselesaiakan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. Realisasi kinerja prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6

bulan adalah sebesar 88% dari target yang ditetapkan sebesar 88%. Jika dibandingkan

realiasasi dengan target, maka persentase capaian indikator kinerja ini adalah sebesar

100% dan dapat disimpulkan bahwa indikator keempat ini “Berhasil”. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut : No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

4.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

88%

88%

100%

Uraian dan tabel di bawah ini menjelaskan lebih lengkap perbandingan persentase capaian presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. NO

TAHUN

JUMLAH PERKARA PUTUS

PUTUS KURANG DARI 6 BULAN

%

1.

2011

2.222

1.892

85,15%

3.

2013

2.914

2.566

88,06%

2.

2012

2.421

2.118

87,48%

Dari table perbandingan diatas sepanjang periode 2011 – 2013 indikator presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan mengalami tren

kenaikan dari tahun ke tahun hal ini telah sesuai dengan SEMA No.3 Tahun 1998

tentang Penyelesaian Perkara bahwa perkara – perkara di Pengadilan harus diputuskan dan diselesaikan dalam waktu 6 bulan termasuk minutasi dan perdata agama termasuk dalam ketentuan tersebut.

e) Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan.

Realisasi kinerja prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan adalah sebesar 11,94% dari target yang ditetapkan sebesar 12%. Jika

dibandingkan realiasasi dengan target, maka persentase capaian indikator kinerja ini

adalah sebesar 99,52% dan dapat disimpulkan bahwa indikator kelima ini “Cukup Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2013

19


Bab III

Berhasil”. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut : No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

5.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

12%

11,94%

99,52%

Uraian dan tabel di bawah ini menjelaskan lebih lengkap perbandingan persentase capaian presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. NO

TAHUN

JUMLAH PERKARA PUTUS

PUTUS LEBIH DARI 6 BULAN

%

1.

2011

2.222

330

14,85%

3.

2013

2.914

348

11,94%

2.

2012

2.421

303

12,52%

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan jumlah putusan yang diputus lebih dari 6 bulan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan jumlah yaitu sebanyak 45 perkara. Indikator Presentase perkara yang

diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan pada tahun 2013 mengalami penurunan indikator kinerja sebesar 0,58% terhadap capaian tahun 2012 sebesar

11,94%. Perkara – perkara yang diputus lebih dari 6 bulan lebih banyak didominasi

oleh perkara yang para pihak yang berada diluar daerah, luar negeri, tidak diketahui tempat tinggalnya, dan terdapat perubahan alamat serta sebagian terdapat para pihak yang berprofesi sebagai PNS.

PENINGKATAN AKSEBILITAS PUTUSAN HAKIM Sasaran kedua ini merupakan salah satu ukuran meningkatnya kepercayaan masyarakat pencari keadilan kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum bidang peradilan

terhadap putusan – putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama Kebumen. Hanya 1 (satu)

indikator kinerja untuk mengukur peningkatan aksebilitas putusan hakim. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut :


20

No 1.

Indikator Kinerja

Target

AKUNTABILITAS KINERJA Realisasi

Capaian

99%

100%

Bab III


- Banding - Kasasi

99%

- Peninjauan Kembali

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dari target 99% terealisasi sebesar 99% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Dan dapat disimpulkan pencapaian indikator tersebut “Berhasil”.

Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2013 perkara yang mengajukan upaya hukum baik Banding, Kasasi dan PK sebanyak 10 perkara yang terdiri dari : • • • •

Perkara Tahun 2012 yang mengajukan Banding sebanyak 3 perkara. Perkara Tahun 2013 yang mengajukan Banding sebanyak 5 perkara. Perkara Tahun 2012 yang mengajukan Kasasi sebanyak 1 perkara

Perkara Tahun 2013 yang mengajukan Kasasi sebanyak 1 perkara.

PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Dalam sasaran strategis peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara ini telah ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu (1) Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi

dan PK secara lengkap, (2) Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis, dan (3) Persentase penyitaan tepat waktu. No 1. 2. 3.

Indikator Kinerja

Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase penyitaan tepat waktu.

Target

Realisasi

Capaian

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Rata – Rata Capaian

0%

0%

66,67%


21


Bab III

Tabel diatas menunjukkan rata-rata capaian sasaran adalah 66,67%, maka dapat disimpulkan

pencapaian sasaran tersebut “Kurang Berhasil”. Adapun uraian capaian kinerja pada masingmasing indikator kinerja dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

a) Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK secara lengkap. Realisasi kinerja prosentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK secara lengkap adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Jika dibandingkan realiasasi dengan target, maka persentase capaian indikator kinerja ini adalah sebesar

100% dan dapat disimpulkan bahwa indikator kesatu ini “Berhasil”. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut : No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

1.

Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

100%

100%

100%

Indikator kinerja ini menginformasikan berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan ke Mahkamah Agung secara lengkap sesuai dengan Surat Edaran

Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.

b) Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.

Realisasi kinerja prosentase berkas perkara yang deregister dan siap didistribusikan ke

Majelis adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Jika dibandingkan realiasasi dengan target, maka persentase capaian indikator kinerja ini

adalah sebesar 100% dan dapat disimpulkan bahwa indikator kedua ini “Berhasil”. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut : No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

2.

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100%

100%

100%

Pada dasarnya seluruh perkara yang sudah diregistrasi ditindak lanjut ke Majelis Hakim, adapun capaian kinerja indikator ini mencapai antara 95 s/d 99 % setiap tahun,

sehingga ditargetkan 100%. Selama tahun 2013, berkas perkara yang diterima

Pengadilan Agama Kebumen melalui meja pertama berjumlah 2.897 perkara, setelah ditelaah seluruh berkas perkara yang masuk tersebut, didistribusikan ke Ketua Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2013

22


Bab III

Pengadilan untuk ditetapkan PMH, kemudian diserahkan ke panitera untuk dibuatkan

P4 dan Penunjukan Jurusita, kemudian berkas perkara di serahkan ke majelis hakim untuk di proses lebih lanjut.

c) Prosentase penyitaan tepat waktu. Realisasi kinerja prosentase penyitaan tepat waktu adalah sebesar 0% dari target yang

ditetapkan sebesar 100%. Jika dibandingkan realiasasi dengan target, maka persentase capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 0% dan dapat disimpulkan bahwa indikator

ketiga ini “Tidak Berhasil”. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut : No 3.

Indikator Kinerja

Persentase penyitaan tepat waktu

Target

Realisasi

Capaian

100%

0%

0%

Faktor penyebab ketidak berhasilan indikator kinerja presentase penyitaan tepat waktu adalah selama tahun 2013 tidak terdapat perkara yang perlu di tindak lanjuti dengan sita sehingga tidak ada realisasi untuk mengukur keberhasilan indicator tersebut.

PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE) Sasaran ini merupakan salah satu ukuran untuk mengimplementasikan konsep access to justice bagi masyarakat miskin dan marginal, peradilan agama dalam hal ini Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama telah berupaya menyusun rencana strategis dan rencana operasional yang

didalamnya berisikan program kerja dan rencana aksi yang disusun secara sistematis. Sebagai bagian dari institusi peradilan negara, peradilan agama juga memiliki tugas dan wewenang

yang sudah diatur dalam peraturan perundangundangan. Namun demikian, tugas dan

wewenang tersebut pada intinya tidak terlepas dari peran pemerintah dalam memenuhi hak mendapatkan keadilan bagi setiap anggota masyarakat (justice for all).

Implementasi access to justice yang dirumuskan dalam rencana strategis dan rencana

operasional PA saat ini telah diwujudkan ke dalam tiga bentuk program unggulan, yaitu pelayanan perkara cuma-cuma (prodeo), sidang keliling, dan pos bantuan hukum (posbakum).

Sasaran utama ketiga program tersebut adalah masyarakat miskin dan marjinal yang tidak

memiliki kemampuan secara ekonomi dan wawasan hukum untuk menyelesaikan perkaranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2013

23


Bab III

melalui peran peradilan agama. Salah 1 (satu) indikator kinerja untuk mengukur peningkatan

aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan adalah penanganan perkara prodeo. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut : No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

1.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

93%

75%

81%

Pada 2013 Pengadilan Agama Kebumen mendapatkan alokasi anggaran operasional

untuk pelayanan perkara cuma - cuma (prodeo) yang merupakan salah satu program ungulan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2013 untuk pelaksanaan program pelayanan perkara prodeo untuk 15

perkara sebesar Rp. 3.750.000 dengan serapan sebesar Rp. 3.000.000 (86,67%) atau 12 perkara. Jumlah ini naik dari serapan tahun 2012 yang hanya terpakai Rp. 2.000.000 (53.33%) atau 8 perkara dengan target perkara sejumlah hanya 15 perkara

MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Dalam sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan ini telah

ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja yaitu (1) Persentase permohonan eksekusi atas putusan

perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut : No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

1.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

100%

0%

0%

Realisasi kinerja prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah sebesar 0% dari target yang

ditetapkan sebesar 100%. Jika dibandingkan realiasasi dengan target, maka persentase

capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 0% dan dapat disimpulkan bahwa indikator ketiga ini “Tidak Berhasil”.


24


Bab III

Faktor penyebab ketidak berhasilan indikator kinerja Persentase permohonan eksekusi

atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti selama tahun 2013 tidak terdapat perkara yang perlu di tindak lanjuti dengan eksekusi sehingga tidak ada realisasi untuk mengukur keberhasilan indicator tersebut.

MENINGKATNYA KUALITAS PUTUSAN

Dalam sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan ini telah

ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja yaitu (1) Persentase pengaduan masyarakat yang

ditindaklanjuti. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut : No

Indikator Kinerja

1.

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Target

Realisasi

Capaian

100%

100%

100%

Realisasi kinerja prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Jika dibandingkan realiasasi dengan target, maka persentase capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 100% dan dapat

disimpulkan bahwa indikator ketiga ini “Berhasil”. Jumlah Pengaduan Tahun 2013 sebanyak 1 dan telah ditindaklanjuti

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan dapat

dipertanggungjawabkan, sebagaimana dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadila Agama Kebumen yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai

dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut di atas.

Pada tahun anggaran 2013, Pengadilan Agama Kebumen telah menerima 2 (dua) DIPA

(Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) masing-masing untuk Unit Organisasi BADAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2013

25


Bab III

URUSAN ADMINISTRASI MA-RI dengan Nomor : DIPA-005.01.2.401055/2013 tanggal 5

Desember 2012, dengan jumlah dana sebesar Rp. 5.221.345.000,- (Lima Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) setelah revisi Ke-2 tanggal 21 Agustus 2013 dan revisi Ke-3 tanggal 31 Desember 2013 pagu anggaran menjadi

sebesar Rp. 5.310.979.000,- (Lima Milyard Tiga Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tujuh

Puluh Sembilan Ribu Rupiah ) sedangkan Unit Organisasi Badan Peradilan Agama MA-RI dengan Nomor : DIPA-005.01.2.401055/2013 tanggal 5 Desember 2012, dengan jumlah

dana sebesar Rp. 7.170.000 (Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Untuk DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi MA-RI, terdapat 2 (dua) program yaitu Proram Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. Sedangkan Untuk DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Agama MA-RI, hanya terdiri dari 1 (satu) Program yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. A.

\

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG

Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung mempuyai 2 (dua) jenis belanja yaitu (1) Belanja Pegawai dan (2) Belanja Barang. Pencapaian

realiasasi program kerja masing – masing jenis belanja pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut : No 1. 2.

Jenis Belanja

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (%)

Belanja Pegawai

4.782.068.000

4.753.357.145

99,40%

TOTAL

5.310.979.000

5.263.818.488

99,11%

Belanja Barang

528.911.000

510.461.343

96,51%

Tingkat pencapaian realisasi anggaran Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2013 adalah

sebesar 99,11% atau ekuivalen sebesar Rp. 5.263.818.488,-. Tingkat capaian yang hampir mendekati persentasi 100% tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sunguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2013. Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut bahwa serapan dari dua jenis belanja terlaksana dengan baik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2013

26


A.

\

Bab III

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamha Agung mempuyai 1 (satu)

jenis belanja yaitu (1) Belanja Modal. Pencapaian realiasasi program kerja jenis belanja tersebut pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut : No 1.

Jenis Belanja

Belanja Modal TOTAL

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

13.000.000

Realisasi (%)

12.458.800

13.000.000

12.458.800

95,84%

95,84%

Tahun Anggaran 2013 Pengadilan Agama Kebumen hanya mendapatkan alokasi anggaran untuk pembelian 1 unit PC dan 1 unit laptop dan seluruhnya telah terlaksana dengan baik. A.

\

PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA

0

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama mempuyai 2 jenis kegiatan yaitu (1)

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dan (2) Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum

di Pengadilan Agama. Pencapaian realiasasi program kerja masing - masing jenis kegiatan tersebut pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut : No

Jenis Kegiatan

1.

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama

2.

TOTAL

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (%)

3.420.000

3.420.000

100%

7.170.000

6.420.000

89,54%

3.750.000

3.000.000

80%

Realisasi Jenis Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama terrealiasi sebesar 100 % atau sebesar Rp. 3.420.000,- dalam pelaksanaan anggaranya digunakan untuk pemberlian box

arsip perkara sebanyak 228 Box perkara. Sedangkan Belanja Penanganan Perkara Prodeo dapat terserap 80% atau sebesar Rp.3.000.000,- atau 12 perkara prodeo yang dapat direalisasikan dengan anggaran dipa tahun 2013.


27

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Bab IV

A. KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kebumen tahun 2013 mencerminkan

hasil dan evaluasi kinerja Pengadilan Agama Kebumen selama periode satu tahun anggaran, yang didalamnya pencapaian target dan sasaran kinerja. Hal ini merupakan perwujudan

dari kewajiban Pengadilan Agama Kebumen untuk mempertanggungjawabkan tingkat

pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang telah

ditetapkan yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program dan kebijakan Pengadilan Agama Kebumen.

Pada Tahun Anggaran 2013,Pengadilan Agama Kebumen telah menetapkan 13 (tiga belas) indikator kinerja dari 6 (enam) sasaran strategis. Dari hasil analisa dan pengukuran

capaian kinerja di tahun 2013, Pengadilan Agama Kebumen secara umum telah berhasil mencapai sasaran tersebut berdasarkan tugas pokok, fungsinya.

Penerapan Sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur dan dapat

dipertanggungjawabkan merupakan syarat penting penyelenggaraan pemerintahan yang baik

(good

governance)

sebagai

tuntutan

reformasi

birokrasi.

Sebagai

wujud

pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta mengetahui dengan persis keberhasilan/kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kebumen untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, modern, dan terpercaya.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi parameter Pengadilan Agama Kebumen

untuk meningkatkan kinerja sekaligus merespon berbagai tantangan di masa-masa mendatang. Selain hal tersebut, semoga dapat digunakan oleh masyarakat sebagai bahan public control.

B. SARAN

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas

Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transpraran dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara.

2. LAKIP sebagai akhir dari SAKIP dan dapat dioptimalisasi pemanfaatan LAKIP sebagai alat evaluasi kinerja bagi instansi.

3. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan LAKIP, merupakan instrument objektif yang tidak berpihak.


28

LAMPIRAN


LAMP.1 STRUKTUR ORGANISASI

KETUA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Drs. ABU AEMAN, SH, MH.

H. MOH. ICHWAN, SH H. AMIR MA’RUF, SH Drs. DALDIRI. Drs. AHMAD SUJA’I, SH., MH Drs. JAYIN, SH Drs. AMIRUDIN, SH Drs. H. MUHAMAD ABDUL AZIS Drs. MUBISI, MH Drs. H. TUBAGUS MASRUR, SH

PANMUD GUGATAN Dra.MARDLIYAH HAYATI

WAKIL KETUA Drs. H. ACHMADI, SH, MH

PANITERA / SEKRETARIS AFIF EKO SULISTIONO, SH WAKIL PANITERA

WAKIL SEKRETARIS

Drs. MUH.MUHTARUDDIN

MARYONO

PANMUD PERMOHONAN Dra. KHOLIDAH

PANITERA PENGGANTI 1. FATMAH ISNANI,S.Ag 2. RR. SITI KHOLIFAH, SH

PANMUD HUKUM SULTAN HAKIM,S.Ag

KAUR UMUM TURMIYATI

KAUR KEPEGAWAIAN SRI MULYANI

KAUR KEUANGAN MOH.FAUZAN HATTA,SHI

JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI 1. SOLIKHIN 2. AKHMADI 3. SAIFUDIN

4. TAMIROH 5. KHOIRIYAH 6. WENING WIDAYATI TAQWIYAH


1

LAMP.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA No 1.

2.

Kinerja Utama Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Indikator Kinerja Utama

a. Persentase mediasi yang berhasil.

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Permohonan - Gugatan c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Permohonan - Gugatan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

Penjelasan

Hakim Mediasi/Mediator

Jml perkara mediasi yg berhasil dimediasi. X 100% Jumlah perkara yang di mediasi Jml sisa perkara yang diselesaikan Jml sisa perkara yang harus diselesaikan

Panitera/Sekretaris Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris

X 100%

Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris

Jml perkara yang diselesaikan X 100% Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk) Jml perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan X 100% Jml perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara) Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan X 100% Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan

Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum Jumlah putusan

Sumber Data

Penanggung Jawab

X 100%


Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris Majelis Hakim Panitera/Sekretaris Majelis Hakim

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2

LAMP.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA 3.

4.

5.

6.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Prosentase penyitaan tepat waktu d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.



a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK

Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Jml berkas perkara yang diterima

Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu Jumlah permohonan penyitaan

X 100%

X 100%

Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara

Jml pengaduan yang ditindaklanjuti Jumlah pengaduan yang diterima

Panitera/Sekretaris


Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris

X 100%

Jml permohonan eksekusi perk perdata yg ditindaklanjuti Jml permohonan eksekusi perkara perdata


Panitera/Sekretaris dan Juru Sita

X 100%

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan Jumlah perkara prodeo

Panitera/Sekretaris

X 100%

X 100%


Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ketua Pengadilan & Pan/Sek


Ketua Pengadilan & Pan/Sek


3

LAMP.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA


4

LAMP.3 RENCANA STRATEGIS

MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2010 - 2014.

Tujuan 1. Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 2. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 3. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

4. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Kebumen dapat memenuhi butir 1,2 dan 3 di atas. NO 1.

SASARAN STATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)

a. Persentase mediasi yang berhasil.

2. 3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

2010

2011

2012

2013

2014

2%

2%

2%

2%

2%

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:

100%

100%

100%

100%

100%


83%

85%

87%

88%

90%

c. Persentase perkara yang diselesaikan

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

TARGET KINERJA

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum


76%

75%

72%

78%

80%

17%

15%

13%

12%

10%

99%

99%

99%

99%

99%

100%

100%

100%

100%

100%


4

LAMP.3 RENCANA STRATEGIS b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6.


c. Prosentase penyitaan tepat waktu


Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

100%

100%

0%

2%

40%

93%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


100%

100%

100%

100%

5

LAMP.3 RENCANA STRATEGIS

MATRIK PENDANAAN RENCANA STRATEGIS KINERJA 2010 - 2014. NO 1.

2.

PROGAM

TUJUAN

SASARAN

Program Dukungan Manajeme n dan Pelaksana an Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelengga raan Fungsi Peradilan

Operasional Perkantoran

Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pada Mahkamah Agung dan BadanBadan Peradilan

Dukungan Keterbukaan Informasi

INDIKATOR KINERJA Jumlah bulan pelaksanaan operasional kantor

01. Persentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggara an Peradilan

2010

Vol

Anggaran (Rp)

12 bln 1.823.209.000

1.502.500.000 ,-

2011

Vol

12 bln

Anggaran (Rp)

3.004.196.000

946.500.000,-

2012

Vol

12 bln

Anggaran (Rp)

2.771.442.000

156.250.000,-


2013 Vol

12 bln

Anggaran (Rp)

5.222.345.000

2014 Vol

12 bln

13.000.000,-

Anggaran (Rp)

5.224.229.000

0,-

6

LAMP.3 RENCANA STRATEGIS 3.

Peningkat an Manajeme n Peradilan Agama

Terselesaika nnya Penyelesaian Perkara yang Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel

Meningkatnya 01. Peningkatan kualitas Penyelesaian kinerja hakim Proses dan aparat Administrasi peradilan dan Perkara kepercayaan publik kepada lembaga peradilan. 02. Penyedian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

27.525.000,-

0,-

6.000.000,-

3.420.000,-

3.430.000,-

3.750.000,-

6.000.000,-

3.750.000,-

3.750.000,-

5.920.000,-


7

LAMP.4 RENCANA KINERJA

RENCANA KINERJA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2013 NO 1.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)








- Banding - Kasasi

3.



4. 5. 6.




Peningkatan aksesibilitas


masyarakat terhadap




pengadilan.


peradilan (acces to justice) terhadap putusan




TARGET 2%

100% 78% 88% 12%

99%

100% 100% 100% 93% 100% 100%

8

LAMP.4 RENCANA KINERJA

RENCANA KINERJA










- Banding - Kasasi

3.



4. 5. 6.






masyarakat terhadap




pengadilan.






TARGET 2%

100% 80% 90% 10%

99%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

9

LAMP. 5 PENETAPAN KINERJA

PENETAPAN KINERJA










- Banding - Kasasi

3.



4. 5. 6.






masyarakat terhadap




pengadilan.






TARGET 2%

100% 78% 88% 12%

99%

100% 100% 100% 93% 100% 100%

10

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2013

Recommend Documents