LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2013 PENGADILAN AGAMA SELAYAR

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2013 PENGADILAN AGAMA SELAYAR

PENGADILAN AGAMA SELAYAR JLN. JEND. A. YANI BENTENG KAB. KEPULAUAN SELAYAR TLP. (0414) 21074

KATA PENGANTAR

Sebagai wujud penerapan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabilitas serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pengadilan Agama Selayar menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013.. Lakip merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP Pengadilan Agama Selayar Tahun 2013 ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2013 yang merupaka penjabaran dari Rencana Strategis Pengadilan Agama Selayar Tahun 2010 – 2014.

Akhirnya, dengan semangat transparansi dan komitmen untuk mewujudkan lembaga peradilan yang kridibel, Pengadilan Agama Selayar akan terus membangun budaya ornanisasi yang transparan dan akuntabel agar kepercayaan public terhadap kinerja lembaga peradilan semakin meningkat. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang

Selayar, Februari 2014 Ketua Pengadilan Agama Selayar

Drs. Khairuddin, M.H.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Agama Selayar

i

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Selayar Tahun 2013 merupakan laporan pertanggunggjawaban atas capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2013. Selain itu,

melalui

LAKIP

dapat memberikan analisis dan penjelasan terhadap

keberhasilan dan upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Liingkungan Peradilan Umum,Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman. Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa orgasinasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung.

Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan tehnis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari’ah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Agama Selayar

ii

Untuk adanya pengaturan yang lebih konprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka undang-undang nomor 4 tahun 2004 teleh diganti dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009. Sedangkan untuk Pengadilan Agama, undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

Untuk

mengemban

amanat

dan

tugas

Pengadilan Agama Selayar,

maka

Pengadilan Agama Selayar menetapkan visi pada periode perencanaan 20092014 yaitu: “MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR YANG AGUNG”. Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mendukung capaian visi tersebut, ditetapkan sesuai misi LKPP yaitu: 1.

Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi;

2.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;

3.

Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;

4.

Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;

5.

Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Selanjutnya,

Pengadilan Agama Selayar menetapkan tujuan

strategis

yang

merupakan kondisi yang diharapkan pada periode perencanaan 2009 - 2014. Capaian tujuan dan sasaran kinerja

sampai akhir tahun 2013 sebagaimana

dijelaskan sebagai berikut: Tujuan Strategis 1

:

Meningkatnya penyelesaian perkara

Perkembangan Tujuan Strategis 1 pada tahun 2013 ditunjukkan dengan capaian sasaran strategis dengan rata-rata nilai sebesar 112.02 persen.


iii

Tujuan Strategis 2

:

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Perkembangan Tujuan Strategis 2 pada tahun 2013 ditunjukkan dengan capaian sasaran strategis dengan rata-rata nilai sebesar 104.67 persen. Tujuan Strategis 3

:

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Perkembangan Tujuan Strategis 1 pada tahun 2013 ditunjukkan dengan capaian sasaran strategis dengan rata-rata nilai sebesar 105.86 persen. Tujuan Strategis 4

:

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)


Tujuan Strategis 5

:

Meningkatnya

kepatuhan

terhadap

putusan

pengadilan. Perkembangan Tujuan Strategis 1 pada tahun 2013 ditunjukkan dengan capaian sasaran strategis dengan rata-rata nilai sebesar 111.11 persen.

Tujuan Strategis 6

:

Meningkatnya kualitas pengawasan.



iv

DAFTAR ISI

Hal. KATA PENGANTAR

i

RINGKASAN EKSEKUTIF

ii

DAFTAR ISI

v

BAB I. PENDAHULUAN

1

A. LATAR BELAKANG

1

B. MAKSUD DAN TUJUAN

2

C. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

2

D. STRUKTUR ORGANISASI

4

E. SUMBER DAYA MANUSIA

22

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

24

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

26

A. RENCANA STARATEGIS TAHUN 2010-2014

26

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA

29

SELAYAR C. PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA TAHUN 2013

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013 A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN

31

34 34

AGAMA SELAYAR TAHUN 2013 B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

40

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

43

D. ANALISIS CAPAIAN KEUANGAN TAHUN 2013

72

BAB IV. PENUTUP

73

A. KESIMPULAN

73

B. REKOMENDASI

74


v

LAMPIRAN-LAMPIRAN LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Selayar Tahun 2013

75

LAMPIRAN 2. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Selayar

76

LAMPIRAN 3. Rencana Kinerja Pengadilan Agama Selayar Tahun 2013

78

LAMPIRAN 4. Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Selayar Tahun 2013

80

LAMPIRAN 5. Pengukuran Kinerja Sasaran Pengadilan Agama Selayar

84

Tahun 2013


vi

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Sebagaimana arahan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengadilan Agama Selayar sebagai

instansi

pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan sasaran kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang dicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP Pengadilan Agama Selayar Tahun 2013 dimaksudkan

sebagai bentuk

pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2013, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Pengadilan Agama Selayar pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Selayar kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Sasaran kinerja yang harus dicapai Pengadilan Agama Selayar tahun 2013 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010–2014 dan Rencana Kerja

(Renja)

Tahun 2013. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah

dalam

meningkatkan

transparansi,

akuntabilitas

dan

efektifitas dari program dan anggaran serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LAKIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja utama pada satuan kerja di Pengadilan Agama Selayar.


1

B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan LAKIP Pengadilan Agama Selayar adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Selayar.

Tujuan

penyusunan

pencapaian

kinerja

LAKIP

adalah

kegiatan dan

untuk sasaran

menilai

dan

mengevaluasi

Pengadilan Agama Selayar.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi

yang dihasilkan dari LAKIP ini

dapat

menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Selayar.

C. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI 1. Kedudukan Melalui Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, pemerintah Indonesia menegaskan pendiriannya untuk tetap mempertahankan keberadaan Peradilan Agama. Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut, pada tahun 1957 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan di luar Jawa dan Madura.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tersebut, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat, tertanggal 6 Maret 1958 dibentuklah Pengadilan Agama Selayar pada tanggal 1 Juli 1959 dengan KH. Abdul Ghani Shaleh sebagai pimpinan pertama. Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan tehnis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah


2

pentingnya yaitu ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari’ah.

Untuk adanya pengaturan yang lebih konprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka undang-undang nomor 4 tahun 2004 teleh diganti dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009. Sedangkan untuk Pengadilan Agama, undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim. 2. Tugas Pokok Pengadilan Agama Selayar , yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah, serta ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. 3. Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut : a.

Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;

b.

Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;

c.

Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);

d.

Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada

Instansi

Pemerintah

di

daerah

hukumnya,

apabila

diminta

sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Agama Selayar

3

e.

Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

f.

Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;

g.

Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

D. STRUKTUR ORGANISASI Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Pengadilan Agama Selayar. Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. Administrasi perkara dan administrasi umum / tata laksana pada Pengadilan Agama Selayar dijalankan oleh kepaniteraan dan kesekretariatan di bawah pimpinan panitera/ sekretaris dengan dibantu oleh seorang wakil panitera untuk bidang kepaniteraan dan seorang wakil sekretaris untuk bidang kesekretariatan.

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan,Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

a. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua;

b. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman; c. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera;

d. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Agama Selayar

4

Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti;

e. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh oleh seorang Sekretaris;

f. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan 3 (orang) Kaur. Yaitu Kaur Kepegawaian, Kaur. Keuangan, dan Kaur Umum;

g. Panitera Pengadilan Agama merangkap Sekretaris Pengadilan Agama. Guna mengetahui lebih jelas tentang tugas pokok dan fungsi dari bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Selayar berikut disampaikan tugas pokok dan fungsi, masing-masing sebagai berikut : 1)

Ketua

Ketua Pengadilan Agama Selayar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : a.

Memimpin dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Selayar;

b.

Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun;

c.

Menetapkan dan menjadwalkan rencana kegiatan setiap tahun;

d.

Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan;

e.

Mennggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas di lingkungan Pengadilan Agama Selayar;

f.

Bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim untuk melakukan sidang perkara dengan surat penetapan, membuat putusan/penetapan;

g.

Menunjuk Majelis Hakim untuk melakukan sidang perkara dengan surat penetapan;

h.

Mempelajari berkas perkara yang akan disidangkan;

i.

Menyerahkan berkas perkara kepada Majelis Hakim yang menyidangkan untuk dipelajari secara bergilir;

j.

Mengatur pembagian tugas para hakim;

k.

Dalam keadaan mendesak dapat mengganti Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim dengan Hakim lain dengan surat penetapan;


5

l.

Memerintahkan panitera atau jurusita menjalankan eksekusi atau sita eksekusi;

m.

Mengitsbatkan hasil pelaksanaan hisab rukyat hilal di wilayah hukum Pengadilan Agama Selayar apabila diminta.

n.

Mengadakan rapat dinas/ pertemuan berkala;

o.

Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;

p.

Melaksanakan pengawasan terhadap Wakil Ketua, Hakim dan pejabat kepaniteraan mengenai penyelenggaraan : 1)

Tehnis Peradilan yang meliputi :

2)

Kemampuan tehnis menangani perkara;

3)

Penyusunan berita acara persidangan;

4)

Pembuatan dan pengisian daftar kagiatan persidangan;

5)

Tenggang waktu penyelesaian perkara;

6)

Minutasi;

7)

Kualitas putusan

8)

Eksekusi

9)

Administrasi Peradilan yang meliputi : a)

Pelaksanaan organisasi dan tata kerja kepaniteraan yang didasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1992;

b)

Pejabat kepaniteraan apakah sudah ada SK jabatannya;

c)

Mekanisme pelaksanaan ugas kepaniteraan dan koordinasi sesame pejabat;

q.

Mengadakan pertemuan berkala guna membahas pelaksanaan tugas dan pemberian bimbingan dan petunjuk yang diperlukan;

r.

Mengawasi terleksananya Prosedur penerimaan perkara yang meliputi : 1)

Pelaksanaan system meja I, II, dan III menurut pola bindalmin;

2)

Pencatatan/pengisian buku register perkara, jurnal keuangan perkara, buku induk keuangan perkara serta penutupan buku induk keuangan perkara.

3)

Pelaporan perkara (laporan bulan, empat bulanan dan enam bulanan);

4)

Penyelenggaraan kearsipan;


6

s.

Mengawasi tingkah laku perbuatan para pegawai di dalam dan di luar kedinasan;

t.

Melaksanakan pengawasan terhadap Sekretaris, Wakil Sekretaris, Kaur Kepegawaian, Kaur Keuangan, Kaur Umum tentang penyelenggaraan tugas kesekretariatan di lingkungan Pengadilan Agama Selayar;

u.

Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di lingkungan Pengadilan Agama Selayar;

v.

Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan;

w.

Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan;

x.

Mengangkat jurusita pengganti di lingkungan Pengadilan Agama Selayar;

y.

Mengevaluasi prestasi kerja para pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Selayar;

z.

Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait;

aa.

Melaporkan pelaksanaan tugas ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

2)

Wakil Ketua

Wakil Ketua Pengadilan Agama Selayar mempunyai tugas pokok dan fungsi Mewakili Ketua Pengadilan Agama Selayar dalam hal sebagai berikut: a.

Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Selayar;

b.


c.

Menetapkan dan menjadwalkan rencana kegiatan setiap tahun;

d.

Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan;

e.

Menggerakkan

dan

mengarahkan

pelaksanaan

tugas

di

lingkungan

Pengadilan Agama Selayar; f.

Bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim untuk melakukan sidang perkara dengan surat penetapan, membuat putusan/penetapan;

g.

Menunjuk majelis hakim untuk melakukan sidang perkara dengan surat penetapan;

h.

Mempelajari berkas perkara yang akan disidangkan;

i.

Menyerahkan berkas perkara kepada majelis hakim untuk dipelajari secara bergilir dan disidangkan;

j.

Mengatur pembagian tugas para hakim;

k.

Dalam keadaan mendesak dapat mengganti Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim dengan hakim lain dengan surat penetapan; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Agama Selayar

7

l.

Memerintahkan panitera atau jurusita menjalankan eksekusi atau sita eksekusi;

m.

Mengisbatkan hasil pelaksanaan hisab rukyat hilal di wilayah hukum Pengadilan Agama Selayar apabila diminta;

n.

Megadakan rapat dinas/pertemuan berkala;

o.

Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;

p.

Melaksanakan pengawasan terhadap hakim dan pejabat kepaniteraan mengenai penyelenggaraan : 1)

Tehnis Peradilan Agama;

2)

Administrasi Peradilan Agama;

3)

Prosedur penerimaan perkara (system meja I, II dan III);

4)

Pelaporan perkara (laporan bulanan, empat bulanan dan enam bulanan);

5) q.

Penyelenggaraan kearsipan;

Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di lingkungan Pengadilan Agama Selayar;

r.

Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan;

s.


t.

Mengevaluasi prestasi kerja para pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Selaya;

u.

Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait;

v.

Melaporkan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Selayar ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

3)

Hakim

Hakim Pengadilan Agama Selayar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: a.

Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman dengan tugas memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara perdata;

b.

Menjadi Ketua atau anggota Majelis Hakim;

c.

Meneliti dan mempelajari berkas perkara yang akan disidangkan;

d.

Mengadakan

persiapan

seperlunya

dan

menyusun

arah

jalannya

persidangan serta mengawasi jalannya persidangan; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Agama Selayar

8

e.

Mengikuti musyawarah majelis hakim serta ikut dalam proses pengambilan putusan/penetapan;

f.

Mengoreksi dan menjaga kerahasiaan berita acara persidangan;

g.

Membuat dan menandatangani putusan/penetapan Pengadiilan Agama Selayar terhadap perkara yang disidangkan;

h.

Meneliti kebenaran putusan/penetapan Pengadilan Agama Selayar;

i.

Meneliti kebenaran salinan putusan/penetapan Pengadilan Agama Selayar;

j.

Membantu ketua majelis hakim dalam menyelesaikan putusan/penetapan Pengadilan Agama Selayar;

k.

Membantu ketua Pengadilan Agama Selayar di bidang hukum agama dan hisab rukyat;

l.

Membina dan mengawasi pelaksanaan pola bindalmin;

m.


n.

Meneliti hasil evaluasi bidang tehnis dan administrasi peradilan bagi hakim dan pejabat kepaniteraan serta daftar kegiatan persidangan, memberikan bimbingan/petunjuk seperlunya;

o.

Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

4)

Panitera/Sekretaris

Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Selayar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : a.

Memimpin kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan Agama Selayar dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar;

b.

Menyelenggarakan administrasi perkara seperti : 1)

Menyelenggarakan administrasi perkara tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali;

2)

Menyelenggarakan register perkara;

3)

Menyelenggarakan keuangan perkara;

4)

Menyelenggarakan pelaporan perkara;

5)

Menyelenggarakan kearsipan perkara;

6)

Menyelenggarakan administrasi lain yang bersifat tehnis perkara seperti : a)

Membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan ;


9

b)

Menyusun berita acara persidangan, berita acara aanmaning, beriata acara pemeriksaan setempat, berita acara eksekusi, pencatatan proses eksekusi;

c.

Pelaksanaan putusan/penetapan pengadilan dan tugas-tugas kejurusitaan lainnya;

d.

Menyelenggarakan administrasi pada umumnya yang menyangkut urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, urusan umum/perlengkapan/proyek pembangunan, urusan rumah tangga kantor dan perpustakaan;

e.

Mengatur tugas wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti;

f.

Menunjuk seorang atau lebih panitera pengganti untuk diperbantukan kepada majelis hakim;

g.

Membuat salinan/penetapan pengadilan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku;

h.

Mengirim salinan putusan/penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat/pemohon dan tergugat/termohon dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan;

i.

Bertanggung jawab atas kepengurusan berkas, putusan, dokumentasi, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan dikepaniteraan;

j.

Melegalisir surat-surat yang akan diajukan bukti dalam sidang;

k.

Membuat akta-akta : 1)

Akta Cerai;

2)

Permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali;

3)

Pemberitahuan adanya permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali;

4)

Penyampaian salinan memori banding/kasasi/jawaban permohonan peninjauan kembali;

5)

Penyampaian salinan kontra memori banding/kasasi;

6)

Penerimaan kontra memori banding/kasasi;

7)

Pemberitahuan inzage (banding, kasasi dan peninjauan kembali);

8)

Tidak menerima kontra memori banding/kasasi;

9)

Pencabutan permohonan banding, kasasi, dan peninjauan kembali;

10) Pemberitahuan putusan banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Agama Selayar

10

l.

Pembuatan akta yang menurut undang-undang/peraturan diharuskan dibuat oleh panitera;

m.

Pembuatan surat kuasa;

n.

Pemungutan biaya-biaya pengadilan dan menyetorkannya ke kas Negara;

o.

Mengirim berkas perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali;

p.

Melaksanakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan eksekusi yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Agama Selayar;

q.

Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pelelangan yang ditugaskan oleh Ketua Pengadilan Agama Selayar;

r.

Memberitahukan putusan verstek dan putusan di luar hadir pihak-pihak yang berperkara;

s.

Menetapkan sasaran kepaniteraan/kesekretariatan setiap tahun kegiatan;

t.

Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan;

u.

Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan Kepaniteraan /Kesekretariatan kepada bawahan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan;

v.

Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan singkronisasi antara fungsi panitera muda, panitera pengganti dan jurusita pengganti dan sesama pejabat dan dengan instansi yang terkait;

w.

Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang kepaniteraan /kesekretariatan;

x.

Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di bidang kepaniteraan /kesekretariatan;

y.

Pengurusan administrasi pembinaan hukum agama dan melaksanakan hisab rukyat;

z.

Mengadakan konsultasi dengan atasan langsung setiap saat diperlukan;

aa.

Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan/ketua;

bb.

Mengadakan rapat dinas/rapat berkala;

cc.

Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan kepaniteraan kesekretariatan pada Pengadilan Agama Selayar serta kondite;

dd.

Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua Pengadilan Agama Selayar.


11

5)

Wakil Panitera

Wakil Paniteras Pengadilan Agama Selayar mempunyai tugas pokok dan fungsi mewakili/membantu panitera dalam hal sebagai berikut : a.

Memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar;

b.

Menyelenggarakan administrasi perkara seperti : 1)

Menyelenggarakan administrasi perkara tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali;

c.

2)

Menyelenggarakan register perkara;

3)

Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara;

4)

Menyelenggarakan pelaporan perkara;

5)

Menyelenggarakan kearsipan perkara;

Menyelenggarakan administrasi lain yang bersifat tehnis perkara seperti: 1)

Membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan;

2)

Menyusun berita acara persidangan, berita acara aanmaning, berita acara pemeriksaan setempat;

3)

Minutasi perkara yang telah putus;

4)

Menyiapkan instrument perkara;

5)

Mengamati pelaksanaan tugas meja I, II, dan III;

d.

Menyusun konsep pembinaan hukum dan pelaksanaan rukyat;

e.

Menyusun

konsep

rumusan

kebijaksanaan

pimpinan

dibidang

tugas

kepaniteraan; f.

Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab kegiatan;

g.

Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan kaur kepaniteraan permohonan, kaur kepaniteraan gugatan dan kaur kepaniteraan hokum;

h.

Menetapkan sasaran kegiatan kepaniteraan setiap tahun;

i.

Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan kepaniteraan;

j.

Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan langsung;

k.

Mengadakan konsultasi dengan atasan langsung setiap saat diperlukan;

l.

Mengadakan rapat dinas/rapat berkala;

m.

Mengevaluasi prestasi kerja para bawahan;

n.

Melaporkan

pelaksanaan

tugas

kepaniteraan

kepada

panitera/ketua

Pengadilan Agama Selayar. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Agama Selayar

12

6)

Panitera Muda

a.

Panitera Muda Permohonan

Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Selayar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : a.

Memimpin satuan kerja kepaniteraan permohonan;

b.

Melakukan administrasi perkara permohonan;

c.

Mempelajari kelengkapan persyaratan perkara permohonan yang baru diterimanya dan mencatat ke dalam Register Induk Perkara Permohonan;

d.

Menyampaikan berkas perkara permohonan kepada panitera dilengkapi formulir PMH, PHS dan PP dicatat ke dalam buku ekspedisi setelah berkas perkara diteliti oleh panitera, kemudian oleh panitera menyampaikan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Agama dan dicatat ke dalam buku ekspedisi, setelah Ketua Pengadilan Agama mempelajari berkas perkara, lalu Ketua Pengadilan Agama menunjuk majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan surat penetapan penunjukan majelis hakim. Setelah panitera menerima berkas perkara dari Ketua Pengadilan Agama, lalu penitera menyampaikan berkas perkara itu kepada Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk dan dicatat ke dalam buku ekspedisi. Setelah Ketua Majelis mempelajari berkas perkara tersebut, lalu Ketua Majelis menetapkan hari sidang dengan surat penetapan Hari Sidang dan Panitera menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan dengan surat penetapan penunjukan Panitera Pengganti, kemudian berkas perkara

itu disampaikan kepada Panitera

Pengganti yang ditunjuk untuk mempersiapkan segalanya yang berhubungan dengan perkara itu untuk siap disidangkan. e.

Mempersiapkan persidangan perkara;

f.

Membantu majelis hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan;

g.

Menyusun Berita Acara Persidangan;

h.

Menyimpan berkas perkara permohonan yang masih berjalan;

i.

Menetapkan sasaran kegiatan Kaur Kepaniteraan Permohonan setiap tahun;

j.

Menyusun dan menjadwalkan rencana kerja kaur kepaniteraan permohonan setiap tahun kegiatan; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Agama Selayar

13

k.


l.

Menanggapi dan memecahkan masalah-masalah yang muncul dalam kaitannya dengan tugas Kaur Kepaniteraan Permohonan;

m.


b.

Panitera Muda Gugatan

Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Selayar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : a.

Memimpin satuan kerja kepaniteraan gugatan;

b.

Melakukan administrasi perkara gugatan;

c.

Mempelajari kelengkapan persyaratan dan mencatat ke dalam register induk perkara gugatan;

d.

Menyampaikan berkas perkara gugatan kepada panitera dilengkapi formulir PMH, PHS dan PP dicatat ke dalam buku ekspedisi setelah berkas perkara diteliti oleh panitera menyampaikan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Agama dan dicatat ke dalam buku ekspedisi, setelah ketua pengadilan agama mempelajari berkas perkara, lalu ketua pengadilan agama menunjuk majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan surat penetapan penunjukan majelis hakim. Setelah panitera menerima berkas perkara dari ketua pengadilan agama, lalu panitera menyampaikan berkas perkarra itu kepada ketua majelis hakim yang ditunjuk dan dicatat ke dalam buku ekspedisi. Setelah ketua majelis mempelajari berkas perkara tersebut, lalu ketua majelis menetapkan hari sidang dengan surat penetapan hari sidang dan panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan dengan surat penetapan penunjukan panitera pengganti, kemudian berkas perkara itu diberikan kepada panitera pengganti yang ditunjuk untuk mempersiapkan segalanya yang berhubungan dengan perkara itu untuk siap disiidangkan.

e.

Mempersiapkan persidangan perkara;

f.

Membantu majelis hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan;

g.

Menyusun berita acara siding;

h.

Menyimpan berkas gugatan yang masih berjalan;

i.

Menetapkan sasaran kegiatan kaur kepaniteraan gugatan setiap tahun; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Agama Selayar

14

j.

Menyusun dan menjadwalkan rencana kerja kaur kepaniteraan gugatan setiap tahun kegiatan;

k.


l.

Menanggapi dan memecahkan masalah-masalah yang muncul dalam kaitannya dengan tugas kaur kepaniteraan gugatan;

m.


c.

Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum Permohonan Pengadilan Agama Selayar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : a.

Memimpin satuan kerja kepaniteraan hukum;

b.

Mengumpulkan, mengelola dan mengkaji data perkara, menyajikan statistik perkara;

c.

Menyusun,

membuat

dan

mengirim laporan

perkara

sesuai

jadwal

pembuatan dan pengiriman laporan yang telah ditetapkan seperti : 1)

Untuk setiap bulan (Januari s/d Desember);

2)

Laporan keadaan perkara (L1-PA1);

3)

Laporan keuangan perkara (L1-PA7);

4)

Laporan jenis perkara (L1-PA8);

5)

Laporan penyebab terjadinya perceraian (model B.4);

6)

Laporan biaya yang disetor ke kas Negara (model B.5);

7)

Laporan pertanggungjawaban kas iwadl;

8)

Laporan PP. No.10 Tahun 1983 perkara khusus;

9)

Untuk bulan April, Agustus, Desember;

10)

Laporan perkara yang dimohon banding (L1-PA2);

11)

Laporan perkara yang dimohon kasasi (L1-PA3);

12)

Laporan perkara yang dimohon PK (L1-PA4);

13)

Laporan perkara yang dimohon eksekusi (L1-PA5);

14)

Untuk bulan Juni dan Desember : laporan tentang kegiatan hakim (L1PA6);

d.

Mengirim salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai

Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi

tempat tinggal penggugat/pemohon dan tergugat/termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Agama Selayar

15

e.

Menyimpan arsip berkas perkara;

f.

Melakukan pengurusan administrasi pembinaan hukum agama;

g.

Melaksanakan hisab rukyat dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

h.


i.

Menyusun dan menjadwalkan rencana kerja;

j.

Menanggapi

dan

memecahkan masalah yang muncul

dalam tugas

kepaniteraan hukum; k.

Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan.

7)

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti Pengadilan Agama Selayar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : a.

Mendampingi dan membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengailan Agama;

b.

Menyusun/membuat berita acara persidangan, berita acara pemeriksaan setempat dan berita acara aanmaning;

c.

Menandatangani

berita

acara

persidangan

dan

putusan/penetapan

Pengadilan Agama Selayar; d.

Mempersiapkan berkas perkara yang akan disidangkan;

e.

Membantu hakim dalam hal :

f.

1)

Membuat penetapan penunjukan majelis hakim;

2)

Membuat penetapan hari siding;

3)

Membuat penetapan sita jaminan;

4)

Minutasi perkara yang telah diputus;

Membuat penetapan penunjukan panitera pengganti dan penetapanpenetapan lainnya;

g.

Melaporkan perkara permohonan kepada panitera muda permohonan perkara gugatan kepada panitera muda gugatan sebagai petugas meja II untuk dicatat dalam register perkara tentang adanya :

a.

Penundaan sidang serta alasannya dengan menggunakan lembaran instrument;

b.

Perkara yang ttelah diputus serta amar putusannya dengan menggunakan lembaran instrument; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Agama Selayar

16

h.

Dan kepada kasir untuk diselesaikan biaya-biaya dalam proses perkara tersebut;

i.

Menyerahkan

berkas

perkara

permohonan

kepada

panitera

muda

permohonan, berkas perkara gugatan kepada panitera muda gugatan untuk selanjutnya diserahkan kepada panitera muda hukum sebagai petugas meja III setelah diminutasi untuk disimpan di bundel perkara; j.

Menjaga kerahasiaan berita acara sidang;

k.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

l.

Secara administratif panitera pengganti bertanggung jawab kepada panitera dan secara tehnis administratif bertanggung jawab kepada majelis hakim

8)

Jurusita / Jurusita Pengganti

Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Selayar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : a.

Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua majelis sidang;

b.

Melakukan pemanggilan,

pemberitahuan putusan

Pengadilan Agama,

putusan banding, kasasi dan peninjauan kembali menurut carar-cara berdasarkan ketentuan undang-undang; c.

Menyampaikan akta permohonan banding, memori banding dan kontra memori banding;

d.

Menyampaikan akta pernyataan permohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memori kasasi;

e.

Melakukan

pemberitahuan

pernyataan

peninjauan

kembali

dan

pemberitahuan jawaban atas permohonan peninjauan kembali; f.

Melakukan pemberitahuan memeriksaan berkas banding, kasasi dan peninjauan kembali;

g.

Menyampaikan

pengumuman,

teguran

dan

pemberitahuan

putusan/penetapan pengadilan menurut cara yang telah ditentukan oleh undang-undang; h.

Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Agama dan membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya disampaikan kepada pihak yang berkepentingan;


17

i.

Melaksanakan eksekusi yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama dan membuat berita acara eksekusi, yang salinan resminya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

j.

Melakukan penawaran pembayaran uang dengan membuat berita acara penawaran pembayaran uang dengan menyebut jumlah dan uraian jenis mata uang yang ditawarkan;

k.

Menyiapkan formulir instrumen PGL, PBT dan JST untuk keperluan dalam penerimaan biaya panggilan/biaya pemberitahuan dan kasir yang telah ditandatangani oleh majelis hakim/petugas meja III;

l.

Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan;

m.

Secara kelembagaan juru sita/juru sita pengganti bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama, sedangkan secara administratif juru sita/juru sita pengganti bertanggung jawab kepada panitera.

9)

Wakil Sekretaris

Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Selayar mempunyai tugas pokok dan fungsi mewakili Sekretaris dalam hal sebagai berikut : a.

Memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan;

b.

Menetapkan sasaran kegiatan kesekretariatan setiap tahun kegiatan;

c.


d.

Melaksanakan tugas kepegawaian, keuangan dan tugas umum pada umumnya;

e.

Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab kegiatan kesekretariatan;

f.

Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan kesekretariatan;

g.

Memantau pelaksanaan tugas bawahan;

h.

Mengadakan rapat dinas;

i.

Menyiapkan

konsep

rumusan

kebijaksanaan

pimpinan

di

bidang

di

bidang

kesekretariatan; j.

Meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait;

k.

Menanggapi

dan

memecahkan

masalah

yang

muncul

kesekretariatan; l.

Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Agama Selayar

18

m.


n.

Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan kesekretariatan;

o.

Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris/Ketua Pengadilan Agama Selayar.

10) Kepala Urusan a.

Kepala Urusan Kepegawaian

Kepala Urusan Kepegawaian Pengadilan Agama Selayar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 1)

Memimpin pelaksanaan tugas urusan kepegawaian pada Pengadilan Agama Selayar;

2)

Menetapkan sarana kegiatan satiap tahun;

3)

Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan ;

4)

Melakukan urusan kepegawaian dan menyelenggarakan Tata Usaha Kepegawaian

5)

6)

Membuat dan mengisi secara tertib dan benar serta memelihara terhadap : a)

Buku induk kepegawaian;

b)

Kartu TIK;

c)

Buku penjagaan kenaikan pangkat;

d)

Buku uraian tugas;

e)

Kartu cuti;

f)

Buku catatan penilaian;

Membuat dan mengirim DP3, DUK, Bezetting formasi setiap akhir bulan Desember setiap tahun;

7)

Membuat dan mengirim KP4 setiap bulan Januari;

8)

Menyusun dengan rapi serta memelihara file kepegawaian;

9)

Membuat dan mengirim surat pernyataan menduduki jabatan/melaksanakan tugas setiap bulan April;

10) Membuat dan mengirim laporan keadaan pegawai setiap bulan April dan Oktober setiap tahun (Model A1 s.d. A7 dan 1.2, B.B.4a); 11) Menyusun statistik kepegawaian; 12) Menertibkan dan memelihar daftar hadir pegawai Pengadilan Agama Selayar; 13) Membuat pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pengusulan jabatan, perpindahan, pensiunan dan pemberhentian pegawai; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Agama Selayar

19

14) Membuat pengusulan permintaan KARPEG, TASPEN, KARIS/KARSU dan ASKES; 15) Membuat surat pemberitahuan penetapan kembali sebagai Bendahara Pengeluaran, petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)dan atasan langsung beserta specimen tandatangan setiap bulan April; 16) Melaksanakan urusan penyumpahan/pelantikan, serta serah terima jabatan dalam lingkungan Pengadilan Agama Selayar; 17) Menerima, mencatat, mengelolah dan menyelesaikan surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian sesuai disposisi pimpinan; 18) Menghimpun dan memelihara semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kepegawaian; 19) Menata dan memelihara arsip kepegawaian; 20) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan; 21) Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja yang terkait; 22) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul; 23) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan; 24) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada wakil sekretaris pada Pengadilan Agama Selayar.

b.

Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Keuangan Pengadilan Agama Selayar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 1)

Memimpin pelaksanaan tugas Urusan Keuangan pada Pengadilan Agama selayar;

2)

Menetapkan sasaran kegiatan dan rencana anggaran Pengadilan Agama Selayar;

3)

Melakukan urusan keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara dan uang titipan pihak ketiga;

4)

Melakukan administrasi keuangan yang berhubungan dengan DIPA dan RKA-KL Pengadilan Agama Selayar;

5)

Meneliti dan menguji SPP dan membuat serta menandatangani SPM;

6)

Melaksanakan administrasi keuangan lainnya yang berhubungan dengan Kaur Keuangan pada Pengadilan Agama Selayar;


20

7)

Menyusun dan mengirim Laporan Keuangan dan lain-lain sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan berdasarkan peraturan yang berlaku;

8)

Membuat laporan pelaksanaan tugas Kaur Keuangan;

9)

Menghimpun dan memelihara semua peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan keuangan;

10) Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan yang berhubungan dengan keuangan; 11) Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja terkait; 12) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan; 13) Menanggapi dan memecahkan masalah-masalah yang muncul mengenai halhal yang berhubungan dengan keuangan; 14) Bertanggung jawab kepada wakil sekretaris pada Pengadilan Agama Selayar.

c.

Kepala Urusan Umum

Kepala Urusan Keuangan Pengadilan Agama Selayar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 1)

Memimpin pelaksanaan tugas urusan umum pada Pengadilan Agama Selayar dan bertanggung jawab kepada wakil sekretaris;

2)


3)


4)

Melaksanakan urusan umum dengan tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga dan perpustakaan berdasarkan peraturan yang berlaku

5)

Melaksanakan pengurusan kearsipan;

6)

Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan Pengadilan Agama Selayar;

7)

Menyiapkan dan mendistribusikan perlengkapan dan alat tulis menulis;

8)

Melaksanakan, mengisi dan memelihara dokumen unit pengurus barang (UPB) terhadap : a)

Daftar barang ruangan (DBR);

b)

Kartu inventaris barang (KIB);

c)

Buku inventaris persub-sub kelompok;

d)

Buku mutasi barang triwulan;

e)

Catatan inventaris lainnya;


21

9)

Membuat dan mengirim laporan inventaris BMN dan melaksanakan rekon dengan istansi terkait (KPKNL) sesuai jadwal yang telah ditetapkan;

10) Membuat daftar barang-barang yang akan dihapus; 11) Mengusulkan penghapusan barang milik/kekayaan Negara; 12) Menghimpun dan memelihara segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas kaur umum; 13) Mengatur pelayanan tamu, telepon dan kehumasan; 14) Memelihara dan menertibkan keindahan dan kebersihan kantor dan halaman kantor serta mengatur tata ruang kantor; 15) Menjaga keamanan dan memelihara alat-alat kantor, agar semua barang inventaris kantor Pengadilan Agama Selayar tetap berada pada kantor Pengadilan Agama Selayar; 16) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan; 17) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul yang berhubungan dengan Kaur Umum; 18) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada wakil sekretaris.

E. SUMBER DAYA MANUSIA Sampai dengan 31 Desember 2013, jumlah pegawai sebanyak 16 orang, sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Rekapitulasi pegawai negeri sipil di Pengadilan Agama Selayar berdasarkan jenjang pendidikan, jenjang jabatan, jenis kelamin, dan golongan pangkat sebagaimana disajikan pada Gambar. Tabel 1. Jumlah Pegawai Pengadilan Agama Selayar Berdasarkan Sub Unit Kerja Per 31 Desember 2013 No. 1. 2. 3.

Sub Unit Kerja Hakim Kepaniteraan Kesekretariatan Total


Jumlah Pegawai 5 5 6 16

22

Jumlah PNS Pengadilan Agama Selayar Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2013

1

Jumlah PNS Pengadilan Agama Selayar Berdasarkan Golongan Pangkat Tahun 2013

4

1 S3

2 Gol. IV

S2 11

Gol. III

S1

13

Gol. II

D3

Jumlah PNS Pengadilan Agama Selayar Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2013

Laki-Laki

3

Perempuan

Jumlah PNS Pengadilan Agama Selayar Berdasarkan Jenjang Jabatan Ketua Tahun 2013

1

5

1 3

13

4

Wakil Hakim Kepaniteraan Kesekretariatan

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Selayar sampai akhir tahun 2013 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 16 (enam belas) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 7 (tujuh) orang pegawai honorer

Sumber daya manusia di lingkungan Pengadilan Agama Selayar terbagi dalam 2 kelompok, yaitu sumber daya manusia teknis yudisial dan sumber daya manusia nonteknis yudisial. a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudicial Sumber daya manusia teknis yusticial di Pengadilan Agama Selayar pada tahun 2013 terdiri dari : 1)

Ketua

2)

Wakil Ketua

3)

Hakim

4)

Panitera

5)

Wakil Panitera

6)

Panitera Muda Hukum Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Agama Selayar

23

7)

Panitera Muda Gugatan

8)

Panitera Muda Permohonan

9)

Panitera Pengganti

10) Jurusita 11) Jurusita Pengganti

b. Sumber Daya Manusia Nonteknis Yudicial Sumber daya manusia non teknis yudicial di Pengadilan Agama Selayar pada tahun 2013, terdiri dari : 1)

Sekretaris

2)

Wakil Sekretaris

3)

Kaur Kepegawaian

4)

Kaur Keuangan

5)

Kaur Umum

6)

Pejabat Non Struktural a)

Bendahara Pengeluaran;

b)

Bendahara Penerima.

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN Penyajian

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

Pengadilan Agama Selayar Tahun 2013 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun

2010

tentang

Pedoman

Penyusunan

Penetapan

Kinerja

dan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

:

PENDAHULUAN. Bab ini menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penulisan, kedudukan, tugas dan fungsi, serta struktur organisasi.

BAB II

:

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA. Bab II akan menjelaskan secara

ringkas

dokumen

perencanaan

yang

menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Pengadilan Agama Selayar Tahun 2013 yang meliputi Rencana Strategis

Pengadilan Agama Selayar Tahun 2010-2014, dan

Penetapan Kinerja Tahun 2013. BAB III

:

AKUNTABILITAS

KINERJA.

Bab


ini

akan

memaparkan 24

pencapaian kinerja Pengadilan Agama Selayar beserta analisisnya sebagai bentuk pertanggungjawaban publik yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran strategis tahun 2013. BAB IV

:

PENUTUP.

Bab

Penutup

akan

menjelaskan

kesimpulan

menyeluruh dari LAKIP Pengadilan Agama Selayar Tahun 2013 beserta rekomendasi berupa langkah-langkah perbaikan kinerja di masa yang akan datang.


25

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STARATEGIS TAHUN 2010-2014 1. Visi Dalam rangka memberikan arah pandangan dan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Agama Selayar maka visi Pengadilan Agama Selayar perlu dirumuskan. Visi dimaksud juga diperlukan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dan individu serta sebagai panduan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Visi yang

dirumuskan

harus

selaras

dengan arah

kebijakan

dan

program

pembangunan nasional yang ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014.

VISI PENGADILAN AGAMA SELAYAR “MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR YANG AGUNG”

Dalam

visi

ini

terkandung

maksud

bahwa

Pengadilan Agama Selayar

berkeinginan untuk menjadikan Pengadilan Agama Selayar berwibawa dalam arti Pengadilan Agama Selayar profesionalitas, kualitas, dan kapabilitas, serta otoritas untuk memberikan rasa keadilan, kepastian hokum dan kemanfaatan hokum bagi masyarakat pencari keadilan.

2. Misi Sejalan dengan visi Pengadilan Agama Selayar maka diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya dalam periode tertentu yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan

visi

yang

telah

ditetapkan.

menggambarkan tindakan atau upaya

sesuai

Misi dengan

yang dirumuskan tugas

dan fungsi

Pengadilan Agama Selayar. Selanjutnya misi diharapkan dapat menjadi pedoman


26

untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Selayar.

MISI PENGADILAN AGAMA SELAYAR

a.

Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi;

b.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;

c.

Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;

d.

Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;

e.

Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Tujuan Strategis Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Agama Selayar pada lima tahun mendatang, yaitu tujuan yang selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil dan manfaat

yang

akan

diberikan

oleh

Pengadilan Agama Selayar.

Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis Pengadilan Agama Selayar dirumuskan sebagai berikut: Pertama

:


Kedua

:


Ketiga

:


Keempat

:


Kelima

:

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Keenam

:

Meningkatnya kualitas pengawasan


27

4. Sasaran Strategis Berdasarkan perumusan

tujuan strategis

Pengadilan Agama Selayar,

maka dirumuskan sasaran strategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Perumusan sasaran strategis yang mengacu pada tujuan strategis dapat dirinci sebagai berikut: Tujuan Strategis 1

:


Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, maka sasaran strategisnya adalah: 1) Terwujudnya penyelesaiaan mediasi; 2) Terwujudnya penyelesaian sisa perkara; 3) Terwujudnya penyelesaian perkara; 4) Terwujudnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.. Tujuan Strategis 2

:


Dalam rangka mewujudkan tujuan kedua, maka sasaran strategisnya adalah: -

Terwujudnya rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap pihak berperkara

Tujuan Strategis 3

:

Peningkatan

efektifitas

pengelolaan

penyelesaian perkara Dalam rangka mewujudkan tujuan ketiga, maka sasaran strategisnya adalah: 1) Terlaksananya registrasi berkas perkara dan didistribusikan ke majelis; 2) Terwujudnya ratio majelis hakim terhadap perkara; 3) Terlaksananya penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon).

Tujuan Strategis 4

:


Dalam rangka mewujudkan tujuan keempat, maka sasaran strategisnya adalah: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Agama Selayar

28

1) Terwujudnya penyelesaian perkara prodeo; 2) Terwujudnya penyelesaian perkara yang dapat diselesaiakan dengan cara sidang keliling; 3) Terwujudnya diakses secara on line terhadap (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

Tujuan Strategis 5

:


Dalam rangka mewujudkan tujuan kelima, maka sasaran strategisnya adalah: -

Terlaksananya permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

Tujuan Strategis 6

:

Meningkatnya kualitas pengawasan

Dalam rangka mewujudkan tujuan keenam, maka sasaran strategisnya adalah: 1) Terwujudnya tindak lanjut atas pengaduan masyarakat; 2) Terwujudnya tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan eksternal.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SELAYAR Pengadilan Agama Selayar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Pengadilan Agama Serlayar Tahun 2010-2014. Indikator kinerja utama Pengadilan Agama Selayar yang akan digunakan pada periode tahun 2010- 2014 sebagaimana disajikan pada Tabel

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Selayar Tahun 2013 No 1.

Sasaran Strategis Terwujudnya

Indikator Kinerja

penyelesaiaan Persentase mediasi yang diselesaikan

mediasi


29

2.

Terwujudnya penyelesaian sisa Persentase perkara

3.

sisa

perkara

yang

diselesaikan

Terwujudnya

penyelesaian Persentase perkara yang diselesaikan

perkara 4.

Terwujudnya perkara


dalam

jangka

waktu dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

maksimal 6 bulan 5.

Terwujudnya rasa keadilan dan Persentase

perkara

yang

tidak

kepastian hokum terhadap pihak mengajukan upaya hukum: berperkara

- Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

6.

Terlaksananya registrasi berkas Persentase berkas yang diregister dan perkara dan didistribusikan ke siap didistribusikan ke Majelis majelis

7.

Terwujudnya ratio majelis hakim Ratio Majelis Hakim terhadap perkara terhadap perkara

8.

Terlaksananya

penyampaian Prosentase

pemberitahuan relaas

putusan pemberitahuan relaas putusan tepat

tepat waktu, tempat dan para waktu, pihak

(prosentase

akta

yang

penyampaian

tempat

dan

para

pihak

cerai (prosentase akta cerai yang diserahkan

diserahkan penggugat/pemohon)

penggugat/pemohon) 9.

Terwujudnya

penyelesaian Jumlah

perkara prodeo 10.

perkara

prodeo

yang

yang

dapat

diselesaikan

Terwujudnya

penyelesaian Persentase

perkara

perkara yang dapat diselesaiakan diselesaikan dengan cara sidang keliling dengan cara sidang keliling 11.

Terwujudnya diakses secara on Persentase

(amar)

putusan

perkara

line terhadap (amar) putusan (yang menarik perhatian masyarakat) perkara (yang menarik perhatian yang dapat diakses secara on line masyarakat) maksimal 1

dalam hari

kerja

waktu dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak sejak diputus.


30

diputus. 12.

Terlaksananya

permohonan Persentase permohonan eksekusi atas

eksekusi atas putusan perkara putusan

perkara

yang

berkekuatan

yang berkekuatan hukum tetap hukum tetap yang ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti 13.

Terwujudnya tindak lanjut atas Persentase pengaduan masyarakat

14.

pengaduan

masyarakat

yang ditindaklanjuti

Terwujudnya tindak lanjut atas Persentase temuan hasil pemeriksaan temuan

hasil

pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

eksternal

C. PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA TAHUN 2013 Pengadilan Agama Selayar telah membuat penetapan kinerja tahun 2013 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun

2013.

Penetapan

Kinerja


tahun

2013

disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2013. Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja dan sasaran Pengadilan Agama Selayar tahun 2013 sebagaimana disajikan pada Tabel

Tabel Pemetaan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Pengadilan Agama SelayarTahun 2013

No. Sasaran Strategis Indikator Tujuan Strategis 1: Meningkatnya penyelesaian perkara 1. Terwujudnya penyelesaiaan Persentase mediasi yang mediasi 2.

Terwujudnya sisa perkara

3.

Terwujudnya perkara

Sasaran 80%

diselesaikan perkara

90%

penyelesaian Persentase perkara yang

90%


sisa

yang diselesaikan

diselesaikan


31

4.

Terwujudnya

penyelesaian Persentase perkara yang

95%

perkara dalam jangka waktu diselesaikan dalam jangka maksimal 6 bulan

waktu maksimal 6 bulan

Tujuan Strategis 2: Meningkatnya penyelesaian perkara 1. Terwujudnya rasa keadilan Persentase perkara yang dan

kepastian

hukum tidak

terhadap pihak berperkara

mengajukan

95%

upaya

hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

Tujuan Strategis 3: Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 95 1. Terlaksananya registrasi Persentase berkas yang berkas

perkara

dan diregister

didistribusikan ke majelis 2.

Terwujudnya

ratio

3.

Majelis

Hakim

2 Majelis

terhadap perkara

Terlaksananya penyampaian Prosentase pemberitahuan

siap

didistribusikan ke Majelis

majelis Ratio

hakim terhadap perkara

dan

penyampaian

relaas pemberitahuan

putusan tepat waktu, tempat putusan dan para pihak (prosentase tempat

relaas

tepat dan

90%

waktu,

para

pihak

akta cerai yang diserahkan (prosentase akta cerai yang penggugat/pemohon)


Tujuan Strategis 4: Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 33 Perkara 1. Terwujudnya penyelesaian Jumalh perkara prodeo perkara prodeo 2.

Terwujudnya perkara

yang diselesaikan penyelesaian Persentase perkara yang

yang

98%

dapat dapat diselesaikan dengan

diselesaiakan dengan

cara cara sidang keliling

sidang keliling 3.

Terwujudnya diakses secara Persentase (amar) putusan on

line

putusan menarik

terhadap perkara

(amar) perkara

(yang

50%

menarik

(yang perhatian masyarakat) yang perhatian dapat diakses secara on


32

masyarakat)

dalam

waktu line dalam waktu maksimal

maksimal 1 hari kerja sejak 1 hari kerja sejak diputus. diputus. Tujuan Strategis 5: Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 90% 1. Terlaksananya permohonan Persentase permohonan eksekusi perkara

atas yang

hukum

putusan eksekusi

atas

putusan

berkekuatan perkara yang berkekuatan

tetap

yang hukum

ditindaklanjuti

tetap

yang

ditindaklanjuti

Tujuan Strategis 6: Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 90% 1. Terwujudnya tindak lanjut Persentase pengaduan atas pengaduan masyarakat

masyarakat

yang

ditindaklanjuti 2.

Terwujudnya atas

tindak

temuan

pemeriksaan eksternal

lanjut Persentase hasil

temuan

hasil

90%



33

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2013 Pengadilan Agama Selayar pada tahun 2013 mempunyai 14 (empat belas) indikator

kinerja

utama

dan

setiap

indicator kinerja utama tersebut telah

ditetapkan sasaran kinerjanya. Pengukuran pencapaian sasaran kinerja dilakukan dengan

menghitung

persentase

realisasi

capaian

dibandingkan

dengan

sasaran. Pada Tabel 5 disajikan capaian IKU Pengadilan Agama Selayar beserta persentase realisasi capaiannya. Tabel. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Selayar Tahun 2012-2013 No

Indikator Kinerja

Satuan

Utama

1. 2.

2013

Sasaran

Realisasi

Persen

Sasaran

Realisasi

Persen

Persen

100

100

100

80

100

125

Persen

90

92.26

102.51

90

100

111.11

Persen

95

92.26

97.11

90

perkara Persen

100

99,35

99.35

95

99.44

104.67

98

99.35

101.37

95

99.44

104.67

Persentase mediasi yang diselesaikan Persentase sisa perkara

2012

yang

diselesaikan 3.

Persentase

perkara

96.58

107.31

yang diselesaikan 4.

Persentase yang

diselesaikan

dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 5.

Persentase yang

perkara Persen tidak

mengajukan

upaya

hukum: - Banding Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Agama Selayar

34

- Kasasi - Peninjauan Kembali 6.

berkas Persen

Persentase

100

100

100

95

100

105.26

2

2

100

2

2

100

100

100

100

90

110.11

112,34

25

32

128

33

33

100

100

100

100

98

100

102.04

15

2,58

17,2

50

55.55

111.11

yang diregister dan siap

didistribusikan

ke Majelis 7.

Ratio Majelis Hakim Majelis terhadap perkara

8.

Persen

Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para

pihak

(prosentase

akta

cerai

yang

diserahkan penggugat/pemohon) 9.

Jumlah prodeo

perkara Perkara yang

diselesaikan 10. Persentase yang

perkara Persen dapat

diselesaikan dengan cara sidang keliling 11. Persentase

(amar) Persen

putusan

perkara

(yang

menarik

perhatian masyarakat)

yang

dapat diakses secara on line dalam waktu


35

maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persen

100

100

100

90

100

111.11

Persen

100

100

100

90

100

111.11

temuan Persen

100

100

100

90

100

111.11

12. Persentase permohonan eksekusi

atas

putusan

perkara

yang

berkekuatan

hukum

tetap

yang

ditindaklanjuti 13. Persentase pengaduan masyarakat

yang

ditindaklanjuti 14. Persentase hasil

pemeriksaan

eksternal

yang

ditindaklanjuti.

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja utama Pengadilan Agama Selayar pada tahun 2013 rata-rata sebesar 108.34 persen. Penjelasan capaian indikator kinerja utama Pengadilan Agama Selayar adalah sebagai berikut: 1.

Indikator Kinerja Utama: Persentase mediasi yang diselesaikan Ketentuan mengenai mediasi diatur dalam

pasal 130 HIR/154 Rbg jo

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Media di Pengadilan Mahkamah Agung RI.

Pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama Selayar sepanjang tahun 2012 sampai 2013 adalah sebagai berikut:


36

Tabel Pelaksaan Media di Pengadilan Agama Selayar

No 1 2

TAHUN 2012 2013

Berhasil 4 2

MEDIASI Tidak Tidak Layak Berhasil 20 23

Gagal -

Jumlah perkara yang di mediasi pada tahun 2013 sebanyak 25 perkara, dari 25 perkara yang dimediasi hanya hanya 2 perkara yang berhasil dan 23 perkara yang tidak berhasi. Proses mediasi tidak dinilai dari berhasil atau tidaknya akan tetapi terlaksana atu tidaknya. Proses mediasi terlaksana sebanyak 23 perkara atau sebesar

100

persen

dari sasaran

yang

ditetapkan sebanyak 80 persen. 2.

Indikator Kinerja Utama: Persentase sisa perkara yang diselesaikan Sisa Perkara tahun 2012 sebanyak 13 perkara, sedangkan perkara yang diterima sebanyak 178 sehingga jumlah keseluruhan perkara adalah 191 Penyelesaian sisa perkara sebanyak

111.11 persen dari sasaran yang

ditetapkan sebanyak 90 persen.

3.

Indikator Kinerja Utama: Persentase perkara yang diselesaikan Sisa Perkara tahun 2012 sebanyak 13 perkara, sedangkan perkara yang diterima sebanyak 178 sehingga jumlah keseluruhan perkara adalah 191. Dan yang di putus sebanyak 180 perkara atau 107.31 persen dari sasaran yang ditetapkan sebanyak 90 persen.

4.

Indikator

Kinerja

Utama: Persentase perkara yang diselesaikan dalam

jangka waktu maksimal 6 bulan Dari 180 perkara yang putus selama tahun 2013, terdapat 1 perkara diselesaikan lewat dari jangka waktu maksimal 6 bulan atau 0.55 persen. Sedangkan capainnya sebanyak 179 perkara atau 104.68 persen dari sasaran yang ditetapkan sebanyak 95 persen. 5.

Indikator Kinerja Utama: Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasu, dan peninjauan kembali. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Agama Selayar

37

Dari 180 perkara pada tahun 2013, hanya ada 1 perkara yang mengajukan upaya hukum banding dan kasasi atau 104.67 persen dari sasaran yang ditetapkan sebanyak 95 persen. 6.

Indikator

Kinerja

Utama: Persentase berkas yang diregister dan siap

didistribusikan ke Majelis ; Dari perkara yang diterima selama tahun 2013 sebanyak 178 perkara, semuanya telah diregestrasi dan siap didistribusikan ke Majelis atau 105.26 persen dari sasaran yang ditetapkan sebanyak 95 persen.

7.

Indikator Kinerja Utama: Ratio Majelis Hakim terhadap perkara; Jumlah hakim di Pengadilan Agama Selayar tahun 2013 sebayak 5 orang. Sisa perkara tahun 2012 sebanyak 13 perkara ditambah dengan perkara yang masuk sepanjang tahun 2013 sebanyak 178, sehingga keseluruhannya sebanyak 191 perkara. Rasio Majes Hakim untuk 5 orang hakim adalah 2 majelis atau 100 persen dari sasaran yang ditetapkan sebanyak 2 majelis.

8.

Indikator Kinerja Utama: Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon); Dari 180 perkara yang putus tahun 2013, terdapat 114 perkara verstek, pihak tergugat/termohon tidak hadir selama proses persidangan. Apabila salah satu pihak adan yang tidak hadir pada saat pembacaan putusan, maka jurusita atau jurusita penggati berkewajiban untuk menyampaikan isi putusan. Dari 114 perkara yang verstek, keseluruhannya telah disampaiakan isi putusannya kepada pihak yang tidak hadir atau 111.11 persen

dari

sasaran yang ditetapkan sebanyak 90 persen. Sedangkan

untuk

proses

akta

cerai

yang

diserahkan

kepada

penggugat/pemohon, dari perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum tetap di tahun 2013 ada sebanyak 184 akta cerai yang telah diserahkan atau 113.57 persen dari sasaran yang ditetapkan sebanyak 90 persen.


38

Jika dirata-ratakan mencapai 112,34 persen dari sasaran yang ditetapkan sebanyak 90 persen.

9.

Indikator Kinerja Utama: Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan; Perkara prodeo yang ditangani tahun 2013 sebanya 33 perkara atau 100 persen dari sasaran yang ditetapkan sebanyak 33 perkara.

10.

Indikator

Kinerja

Utama: Persentase perkara yang dapat diselesaikan

dengan cara sidang keliling; Kegiatan siding keliling di tahun 2013 dilaksanakang sebanyak 3 kegiatan, pelaksanaan siding keliling di kecamatan Pasimasunggu pada bulan September dan Oktober tahun 2013. Kegiatan ini tercapai 100 persen dari sasaran yang ditetapkan sebanyak 90 persen.

11.

Indikator Kinerja Utama: Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus; Perkara yang putus tahun 2013 sebanyak 180 perkara, dan yang dapat diakses secara on line oleh masyarakat lewat direktori putusan berbasis web sebanyak 100 perkara atau 111.11 persen dari sasaran yang ditetapkan sebanyak 90 persen.

12.

Indikator Kinerja Utama: Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti; Pada prinsipnya pelaksanaan eksekusi baru dapat dilaksanakan setelah dilampauinya tenggang waktu peringatan (Aanmaning) kepada Tergugat yang dikalahkan / Termohon eksekusi. capaian 111.11 persen dari sasaran yang ditetapkan sebanyak 90 persen.

13.

Indikator

Kinerja

Utama: Persentase pengaduan masyarakat yang

ditindaklanjuti; Setiap pengaduan yang masuk dari masyarakat harus ditindaklanjuti sebagai wujud kontrol masyarakat terhada lembaga peradilan, capaian 111.11 persen dari sasaran yang ditetapkan sebanyak 90 persen. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Agama Selayar

39

14.

Indikator Kinerja Utama: Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dibutuhkan suatu pengawasan internal yang efektif dan akuntabel. Pengadilan Agama Selayar sebagai salah satu lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung telah melakukan pengawasan internal secara efektif dan akuntabel oleh Hakim pengawas bidang (Hawasbid), Hakim tinggi bidang pengawas daerah (Hatibinwasda) serta Badan Pengawasan Mahkamah Agung. capaian 111.11 persen dari sasaran yang ditetapkan sebanyak 90 persen.

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013 Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Agama Selayar tahun 2013 dengan membandingkan realisasinya.

sasaran

Capaian

pencapaian indikator kinerja

sasaran

strategis

dengan

Pengadilan Agama Selayar tahun

2013

sebagaimana disajikan pada Tabel

No.

Tabel Capaian Kinerja Pengadilan Agama Selayar Tahun 2013 Sasaran Strategis Indikator Satuan Sasaran Realisasi Persen

Tujuan Strategis 1: Meningkatnya penyelesaian perkara 1.

Terwujudnya penyelesaiaan

Persentase mediasi yang diselesaikan

Persen

80

100

125

Persentase

Persen

90

100

111.11

Persen

90

perkara Persen

95

mediasi 2.

Terwujudnya penyelesaian

3.

sisa perkara

sisa yang

perkara

diselesaikan

Terwujudnya

Persentase

penyelesaian

yang diselesaikan

perkara

96.58

107.31

perkara 4.

Terwujudnya

Persentase

penyelesaian

yang

perkara

99.44

104.67

diselesaikan

dalam dalam jangka waktu


40

jangka


maksimal 6 bulan Tujuan Strategis 2: Meningkatnya penyelesaian perkara 1.

Terwujudnya

rasa Persentase

keadilan

dan yang

kepastian

perkara

95

99.44

104.67

tidak

hukum mengajukan

terhadap

Persen

upaya

pihak hukum:

berperkara


Tujuan Strategis 3: Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 1.

Terlaksananya registrasi

Persentase

berkas

Persen

95

100

105.26

Majelis

2

2

100

Persen

90

110.11

112,34

berkas yang diregister dan

perkara

dan siap

didistribusikan

didistribusikan

ke ke Majelis

majelis 2.

Terwujudnya majelis

ratio Ratio Majelis Hakim hakim terhadap perkara

terhadap perkara 3.

Terlaksananya

Prosentase

penyampaian

penyampaian

pemberitahuan

pemberitahuan

relaas putusan tepat relaas putusan tepat waktu, tempat dan waktu, tempat dan para

pihak para

pihak

(prosentase

akta (prosentase

akta

cerai

yang cerai

yang

diserahkan

diserahkan

penggugat/pemohon) penggugat/pemohon) Tujuan Strategis 4: Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 1.

Terwujudnya

Jumlah

penyelesaian

prodeo

perkara Perkara

33

33

100

yang


41

2.

perkara prodeo

diselesaikan

Terwujudnya

Persentase

penyelesaian

yang

perkara

Persen

98

100

102.04

Persen

50

55.55

111.11

dapat

perkara yang dapat diselesaikan dengan diselesaiakan

cara sidang keliling

dengan cara sidang keliling 3.

Terwujudnya diakses Persentase secara

on

line putusan

terhadap

perkara

(amar) (yang

menarik

putusan

perkara perhatian

(yang

menarik masyarakat)

perhatian

hari

yang

dapat diakses secara

masyarakat) waktu

(amar)

dalam on line dalam waktu

maksimal kerja

1 maksimal 1 hari kerja

sejak sejak diputus.

diputus. Tujuan Strategis 5: Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 1.

Terlaksananya

Persentase

permohonan

permohonan

eksekusi

Persen

atas eksekusi

putusan

100

111.11

atas

perkara putusan

perkara

yang

berkekuatan yang

berkekuatan

hukum

tetap

tetap

ditindaklanjuti

90

yang hukum

yang

ditindaklanjuti

Tujuan Strategis 6: Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 1.

Terwujudnya lanjut

2.

tindak Persentase

90

100

111.11

Persen

90

100

111.11

atas pengaduan

pengaduan

masyarakat

masyarakat

ditindaklanjuti

Terwujudnya

tindak Persentase

lanjut atas temuan hasil hasil

Persen

yang

temuan

pemeriksaan

pemeriksaan eksternal

eksternal

yang

ditindaklanjuti.


42

C.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013


berupaya

melaksanakan

amanat pembangunan

bidang penegakan hukum (khususnya bidang perdata Agama Islam) pelaksanaan

program/kegiatan

melalui

dengan capaian sasaran strategis tahun 2013

sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

SASARAN

Terwujudnya penyelesaiaan mediasi

STRATEGIS 1

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu

Persentase mediasi yang diselesaikan. Sasaran indikator kinerja dan

realisasinya disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja

Satuan

Utama

Persentase mediasi Persen yang diselesaikan

2012

2013

Sasaran

Realisasi

Persen

Sasaran

Realisasi

Persen

100

100

100

80

100

125

Ketentuan mengenai mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa: Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad yang baik.

Dari perkara yang dimediasi oleh hakim yang ditunjuk sebagai mediator di Pengadilan Agama selayar sebanyak 25 perkara, mediasi yang berhasil hanya 2, jadi ada sebanyak 23 perkara yang mediasi nya tidak berhasi dalam artian tidak mencapai hasil kesepakatan damai, naman hal ini tidak dijadikan sebagai ukuran kinerja. Karena umumnya orang yang mengajukan perkara ceraian sudah pernah ada upaya damai oleh salah satu pihak keluarga,, hakim sebagai mediator hanya berupaya mencari titik temu sehingga perkara dapat diputus dengan memenuhi rasa keadilan tanpa mengenyampinkan unsur kepastian hukum. Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target yaitu 100 persen capaian kinerja.


43

Tabel Perkara Yang di Mediasi Pengadilan Agama Selayar Tahun 2013 No.

BULAN Jumlah perkara yang di mediasi

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2

Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah

SASARAN

Keadaan Perkara Mediasi Mediasi yang yang tidak berhasil berhasi

3

4

5

3 2 6 2 2 3 3 4 -

2 -

3 2 6 2 2 3 1 4 -

25

2

23

Ket.

6

Terwujudnya penyelesaian sisa perkara

STRATEGIS 2

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase sisa perkara yang diselesaikan. Sasaran indikator kinerja dan realisasinya disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja

Satuan

Utama

Persentase perkara

sisa

Persen

2012

2013

Sasaran

Realisasi

Persen

Sasaran

Realisasi

Persen

90

92.26

102.51

90

100

111.11

yang

diselesaikan


44

Sisa Perkara Pengadilan Agama Selayar tahun 2012 adalah sebanyak 13 perkara, sedangkan perkara yang diterima pada tahun 2013 adalah sebanyak 178 perkara, sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Selayar adalah sebanyak 191 perkara. Dalam tahun 2013 Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar telah memutus perkara sebanyak 180 perkara. Dari yang ditargetkan 90 persen realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk penyelesaian sisa perkara tahun 2012 adalah 100 persen. Dengan demikian untuk indikator kinerja ini mencapai 111.11 persen capaian kinerja. Tabel Komposisi Keadaan Perkata Tahun 2013 Pengadilan Agama Selayar No Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah

SASARAN

Sisa Awal

Keadaan Perkara 2013 Diterima Jumlah Diputus 2013

13 21 18 15 25 34 30 24 23 48 19 17 13

14 16 10 21 19 10 6 13 38 13 12 6 178

27 37 28 36 44 44 36 37 61 61 31 23 191

6 19 13 11 10 14 12 14 13 42 14 12 180

Sisa Akhir 21 18 15 25 34 30 24 23 48 19 17 11 11

Terwujudnya penyelesaian perkara

STRATEGIS 3


Persentase perkara yang diselesaikan. Sasaran indikator kinerja dan



45

Indikator Kinerja

Satuan

Utama

Persentase perkara yang diselesaikan

Persen

2012

2013

Sasaran

Realisasi

Persen

Sasaran

95

92.26

97.11

90

Realisasi

Persen

96.58

107.31

Perlu dijelaskan di sini bahwa sampai saat ini Mahkamah Agung belum menetapkan berapa target yang ideal untuk prosentase penyelesaian perkara ini. Namun target 95 persen yang dapat diputus oleh Pengadilan Agama Selayar adalah suatu target yang cukup ideal karena Jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Selayar adalah 191 perkara kalau ditargetkan harus diselesaikan sedikitnya 95 persen maka perkara yang harus diputus adalah 90% x 191 = 172 perkara yang berarti setiap bulan harus dapat memutus perkara sebanyak 172 : 12 hasilnya kurang lebih 14 perkara. Apabila dibandingkan dengan jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Selayar sebanyak 5 orang ( 2 majelis hakim) maka setiap majelis hakim harus dapat memutus perkara sebanyak 7 perkara setiap bulannya. Dari sisa perkara tahun 2012 sebanyak 13 perkara ditambah dengan perkara yang diterima sebanyak 178 perkara, jadi secara keseluruhan sebanyak 191 perkara, sampai dengan desember 2013 perkara yang telah putus sebanyak 180 perkara atau 94,24 persen yang terselesaikan.

Perkara diselesaikan/diputus dari Tahun 2012 – 2013 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah

2012 8 18 12 16 18 7 14 3 16 22 6 12 155


2013 6 19 13 11 10 14 12 14 13 42 14 12 180

46

Grafik Komposisi Perkara yang diselesaikan/diputus Tahun 2013 Pengadilan Agama Selayar

Penyelesaian Perkara 160 158 156 Perkara yan diputus

154 152 Tahun 2012

Tahun 2013

Dari perkara yang diterima selama tahun 2012 – 2013 tersebut dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Jenis Perkara Izin Poligami Izin Kawin Dispensasi Perkawinan Pencegahan Perkawinan Penolakan Perkawinan oleh PPN Pembatalan Perkawinan Kelalaian Kewajiban Suami/Isteri Cerai Talak Cerai Gugat Harta Bersama Penguasaan Anak Nafkah oleh Ibu Hak-hak Bekas Isteri Pengesahan Anak Pencabutan Kekuasaan Orangtua Perwalian Pencabutan Kekuasaan Wali Penunjukan Orang Lain sebagai wali Ganti Rugi Terhadap Wali Asal Usul Anak Penolakan Kawin Campur Istbat Nikah


2012 1 46 94 1 1 -

2013 42 104 1 1 -

-

23

6

47

23 24 25 26 27 28 29 30 31

Wali Adhol Ekonomi Syari'ah Kewarisan Wasiat Hibah Wakaf Zakat/Infaq/Sadaqah P3HP Lain-lain Jumlah

3 -

3 3 2 -

152

178

Dari perkara yang diputus/diselesaikan selama tahun 2012 – 2013 tersebut dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Jenis Perkara Izin Poligami Izin Kawin Dispensasi Perkawinan Pencegahan Perkawinan Penolakan Perkawinan oleh PPN Pembatalan Perkawinan Kelalaian Kewajiban Suami/Isteri Cerai Talak Cerai Gugat Harta Bersama Penguasaan Anak Nafkah oleh Ibu Hak-hak Bekas Isteri Pengesahan Anak Pencabutan Kekuasaan Orangtua Perwalian Pencabutan Kekuasaan Wali Penunjukan Orang Lain sebagai wali Ganti Rugi Terhadap Wali Asal Usul Anak Penolakan Kawin Campur Istbat Nikah Wali Adhol Ekonomi Syari'ah Kewarisan Wasiat Hibah Wakaf


2012 1 37 90 1 -

2013 44 105 1 1 -

5 3 -

23 2 2 48

29 30 31

Zakat/Infaq/Sadaqah P3HP Lain-lain Jumlah

Adapun faktor

penyebab

terjadinya

perceraian dari

18

2 -

155

180

perkara

yang

telah

diputus/diselesaikan di Pengadilan Agama Selayar sepanjang tahun 2012 sampai 2013, dapat diuraikan sebagai berikut : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sebab-Sebab Terjadi Perceraian Poligami Tidak Sehat Krisis Akhlak Cemburu Kawin Paksa Ekonomi Tidak Ada Tanggungjawab Kawin Dibawah Umur Penganiayaan Dihukum Cacat Biologis Politik Gangguan Pihak ke3 Tidak ada Keharmonisan Jumlah

2012

2013

3 49

1 7 41

-

-

63

3 1 23

-

54

114

130

Tabel Perkara Perdata yang Diterima dan Diputus Pengadilan Agama Selayar Tahun 2013 NO

1 2 3 4 5 6 7

BULAN

Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli

GUGATAN SISA BULAN LALU 13 20 15 15 25 33 30

PERMOHONAN

MASUK

PUTUS

SISA

13 13 9 21 18 10 6

6 18 9 11 10 13 12

20 15 15 25 33 30 24

SISA BULAN LALU 1 3 1 -

JUMLAH

MASUK

PUTUS

SISA

HAKIM

PP

1 3 1 1 -

1 4 1 -

1 3 1 -

5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5


49

8 9 10 11 12

Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah

24 23 28 19 16 13

13 17 13 11 6 150

14 12 22 14 11 152

23 28 19 16 11 11

20 1 -

21 1 28

1 20 1 28

20 1 -

5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5

Minutasi merupakan bagian dari penyelesaian perkara. Berdasarkan Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan berkas perkara harus sudah diminutasi. Berkas perkara yang telah diminutasi, dijahit dan disegel dengan kertas yang dibubuhi stempel Pengadilan Agama sebagai pengaman. Dari sisa perkara tahun 2012 yang masuk minutasi sebanyak 6 perkara di tambah dengan perkara yang masuk minutasi pada tahun 2013 sebanyak 180 perkara. Dari keseluruhan sebanyak 186 perkara dan telah di minutasi sebanyak 184 perkara atau 98.92 persen. Dari 191 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Selayar di tahun 2013, perkara yang di putus sebayak 180 perkara 94,24 persen dan 186 perkara yang masuk minutasi, sebanyak 184 yang telah di minitasi atau 98.92 persen, dari yang ditargetkan 90 persen, jika di rata-ratakan maka mencapai realisasi 96.58 persen. Dengan demikian untuk indikator kinerja ini mencapai 107.31 persen capaian kinerja Tabel Perkara Minutasi Tahun 2013 Pengadilan Agama Selayar No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bulan

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober

PERKARA PERDATA Masuk Selesai Sisa Minutasi Minutasi 6 10 2 19 13 11 10 14 12 14 13 42

15 16 9 11 12 14 12 13 42

Jumlah Panitera Pengganti

KET.

5

Sisa Tahun lalu 6 perkara

6 3 5 4 6 4 6 6 6


5 5 5 5 5 5 5 5 5 50

11 12

Nopember Desember Jumlah

14 12 180

17 13 184

3 2 2

5 5 5

Minutasi berkas perkara. 1) Ketua majelis hakim bertanggung jawab atas keteparan waktu inutasi berkas perkara. 2) Selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan diucapkan, berkas perkara sudah harus diminutasi. 3) Berkas perkara yang telah diminutasi,diberi sampul, dijahit dan disegel dengan kertas yang berstempel pengadilanagama. 4) Berkas perkara disusun secara berangsur dan kronologis.

SASARAN STRATEGIS 4

Terwujudnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 6 bulan


Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6

bulan. Sasaran indikator kinerja dan realisasinya disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja

Satuan

Utama

Persentase perkara Persen yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

2012

2013

Sasaran

Realisasi

Persen

Sasaran

Realisasi

Persen

100

99,35

99,35

95

99.44

104.67

Dari 180 perkara yang diputus selama tahun 2013, sebayak 179 perkara yang diputus kurang dari 6 (enam) bulan atau 99.44 persen dan 1 perkara yang diputus lebih dari 6 (enam) bulan atau 0.55 persen. Dari yang ditargetkan 95 persen, realisasi capain kinerjan 99.44 persen, dengan demikian untuk indikator kinerja ini mencapai 104.67 persen capaian kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Agama Selayar

51

Keadaan Perkara Yang Diputus Pengadilan Agama Selayar Tahun 2013 No.

BULAN

1

STRATEGIS 5

Diputus yang lebih dari 6 bulan

Ket.

3

4

5

6 19 12 11 10 14 12 14 13 42 14 12 179

1 1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SASARAN

Diputus yang kurang dari 6 bulan

Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah

Terwujudnya rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap pihak berperkara

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Sasaran indikator kinerja dan realisasinya disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja

Satuan

Utama

Persentase perkara Persen yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

2012

2013

Sasaran

Realisasi

Persen

Sasaran

Realisasi

Persen

98

99.35

101.37

95

99.44

104.67


52

1) Perkara Banding Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemohon banding : a. Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agam dalam tenggang waktu : a) 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengucapan putusan/pemberitahuan putusan kepada yang berkepentingan; b)

30 (tiga puluh) hari bagi pemohon yang tidak bertempat di kediaman di wilayah hukum pengadilan agama yang memutus perkara tingkat pertama (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947). b. Membayar biaya perkara banding (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947, Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989). c. Panitera memberitahukan adanya permohonan banding kepada pihak lawan (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947). d.

Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding (Pasal 11 ayat (3) UU No. 20 Tahun 1947).

e.

Selambat-lambatnya

14

(empat

belas)

hari

setelah

permohonan

diberitahukan kepada pihak lawan, panitera memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara di pengadilan agama. (Pasal 11 ayat (3) UU No. 20 Tahun 1947). f.

Berkas perkara banding dikirim ke pengadilan tinggi agama oleh pengadilan agama selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterima permohonan banding.

g.

Salinan putusan banding dikirim oleh pengadilan tinggi agama ke pengadilan agama yang memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk disampaikan kepada para pihak.

h.

Pengadilan agama menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

i.

Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera : a)

Untuk perkara cerai telak : -

Memerintahkan juru sita/juru sita pengganti memanggil pemohon dan termohon untuk menghadiri sidang penyaksian ikrar talak;

-

Memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai selambatlambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak.


53

b) Untuk perkara cerai gugat : Memberikan akta cerai kepada para pihak sebagai surat bukti selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Keadaan perkara yang dimohonkan banding pada Pengadilan Agama Selayar sepanjang tahun 2012 sampai 2013 adalah sebagai berikut: Tabel Perkara Banding di Pengadilan Agama Selayar

No

1 2

2)

TAHUN

2012 2013

PERKARA YANG BANDING Diterima Diputus Lain-Lain Sisa PA PTA (Cabut) Belum Diputus PTA 1 1 -

Perkara Kasasi

Langkah-langkah yang harus dilakukan pemohon kasasi : a. Mengajukan permohonan kasasi secara tertulis atau lisan melalui pengadilan agam yang memutus perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah penetapan/putusan pengadilan tinggi agama diberitahukan kepada pemohon (Pasal 46 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004). b. Membayar biaya perkara kasasi (Pasal 46 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 ). c. Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar. d. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonannya didaftar (Pasal 47 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004). e. Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori kasasi kepada pihak lawan dalam waktu selambat-lambatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Agama Selayar

54

30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya memori kasasi (Pasal 47 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004). f. Pihak lawan dapat mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi (Pasal 47 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004). g. Panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas kasasi kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya memori kasasi dan jawaban memori kasasi (Pasal 48 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004). h. Panitera Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada pengadilan agama untuk selanjutnya disampaikan kepada para pihak. i. Setelah putusan disampaikan kepada para pihak maka panitera : a)

Untuk perkara cerai talak : -

Memberitahukan tentang penetapan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil kedua belah pihak;

-

Memberikan akta cerai kepada kedua belah pihak sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.

b)

Untuk perkara cerai gugat : Memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

Keadaan perkara yang dimohonkan kasasi pada Pengadilan Agama Selayar sepanjang tahun 2012 sampai 2013 adalah sebagai berikut: Tabel Perkara Kasasi di Penngadilan Agama Selayar No

TAHUN

1 2

2012 2013

PERKARA YANG KASASI Diterima Diputus Lain-Lain Sisa Belum PA MA (Cabut) Diputus MA 1 1


55

3)

Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali

Langkah-langkah yang harus dilakukan pemohon peninjauan kembali (PK) : a. Mengajukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung secara tertulis atau lisan melalui pengadilan agama. b. Pengajuan PK dalam tenggang waktu 180 hari sesudah penetapan/putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak ditemukan bukti adanya kebohongan/bukti baru, dan bila alasan pemohon PK berdasarkan bukti baru (novum), maka bukti baru tersebut dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 69 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004). c. Membayar biaya perkara PK (Pasal 70 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2004, Pasal 89 dan 90 UU No. 7 Tahun 1989). d. Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori PK kepada pihak lawan dalam tenggang waktu selambatlambatnya 14 (empat belas) hari. e. Pihak lawab berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori PK dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan PK. f.

Panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas PK ke MA selambatlambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari.

g. Panitera MA menyampaikan salinan putusan PK kepada pengadilan agama. h. Pengadilan agama/ menyampaikan salinan putusan PK kepada para pihak selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari. i.

Setelah putusan disampaikan kepada para pihak maka panitera : a)

Untuk perkara cerai talak : 1)

Memberitahukan tentang penetapan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil pemohon dan termohon.

2)

Memberitahukan akta cerai sebagai surat bukti cerai selambatlambatnya 7 (tujuh) hari.

b)

Untuk perkara cerai gugat : Memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.


56

Keadaan perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali pada Pengadilan Agama Selayar sepanjang tahun 2012 sampai 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel Perkara Peninjauan Kembali di Pengadilan Agama Selayar No

TAHUN

1 2

2012 2013

PERKARA PENINJAUAN KEMBALI Diterima Diputus Lain-Lain Sisa Belum PA MA (Cabut) Diputus MA -

Dari table di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2012 tidak terdapat perkara banding sedangkan pada tahun 2012 terdapat perkara 1 (satu) perkara yang banding dan kasasi, target yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Selayar untuk dijadikan sebagai tolak ukur tidak melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali yaitu 95 persen. Dari 180 perkara yang putus hanya terdapat 1 (satu) perkara yang melakukan upaya hukum banding dan kasasi atau 99.44 persen yang tidak melakukan uapya hukum banding, kasasi maupu peninjauan kembali. Dari yang ditargetkan 95 persen, capaian realisasi indikarir kinerja 99.44 persen. Dengan demikian untuk indikator kinerja ini mencapai 104.67 persen capaian kinerja.

SASARAN STRATEGIS 6

Terlaksananya

registrasi

berkas

perkara

dan

didistribusikan ke majelis


Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.

Sasaran indikator kinerja dan realisasinya disajikan sebagai berikut:


57

Indikator Kinerja

Satuan

Utama

2012 Sasaran

Realisasi

Persen

Sasaran

Realisasi

Persen

100

100

100

95

100

105.26

Persentase berkas Persen yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Pendaftaran

2013

sampai penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama di

Pengadilan Agama selayar. 1. Pendaftaran perkara. a) Penggugat/pemohon datang ke pengadilan agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan. b) Penggugat/pemohon mengahadap pada Meja I dan menunjukkan surat gugatan/permohonan c) Petugas Meja

memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan

dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar

biaya

perkara

diperkirakan

harus

telah

mencukupi

untuk

menyelesaikan perkara tersebut, sesuai dengan pasal 145 (4) RBg, Pasal 89 dan 90 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009. Catatan : 

Bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat dan diketahui oleh camat.

d) Petugas Meja I mengembalikan berkas kepada penggugat/pemohon untuk diterruskan kepada Pemegang Kas. e) Penggugat/pemohon membayar panjar biaya perkara sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam SKUM ke Bank. f)

Pemegang Kas menerima dari penggugat/pemohon bukti setor panjar biaya perkara ke Bank dan membukukannya dalam buku jurnal keuangan perkara.

g) Pemegang Kas membubuhkan cap lunas dan nomor perkara pada SKUM. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Agama Selayar

58

h) Nomor urut perkara adalah nomor urut pada buku jurnal keuangan perkara. i)

Pemegang Kas menyerahkan berkas perkara penggugat/pemohon untuk didaftaarkan pada petugas Meja II.

j)

.Petugas

Meja

II

mendaftar

perkara

dalam

buku

regfister

induk

gugatan/permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum dalam SKUM. k) Petugas Meja II menyerahkan satu rangkap surat gugatan/permohonan yang telah terdaftar dilampiri dengan SKUM lembar pertama (warna putih) kepada penggugat/pemohon. l)

Dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 hari kerja setelah proses registrasi, petugas Meja II menyampaikan berkas perkara kepada wakila panitera dilengkapi dengan formulir Penunjukan Majelis Hakim (PMH) untuk diteruskan kepada ketua pengadilan agama melalui panitera.

m) Ketua pengadilan agama selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari kerja menetapkan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara. n) Panitera pengadilan agama kemudian menunjuk panitera pengganti untuk membantu majelis hakim dalam menangani perkara. o) Perkara yang telah ditetapkan majelis hakimnya segera diserahkan kepada ketua majelis hakim yang ditunjuk dilampiri dengan formulir penetapan hari sidang (PHS).

2. Persiapan Persidangan. a) Setelah menerima berkas perkara, ketua majelis hakim dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja menetapkan hari sidang. b) Dalam menetapkan hari sidang, katua majelis hakim harus memerhatikan jauh/dekatnya

tempat tinggal para pihak yang berperkara dari tempat

persidangan. c) Berdasarkan perintah ketua majelis yang dituangkan dalam penetapan hari sidang, juru sita/juru sita pengganti menyampaikan surat panggilan sidang kepada para pihak di tempat tinggal masing-masing. d) Apabila pihak yang berperkara tidak ditemukan di tempat tinggalnya, maka surat panggilan disampaikan kepada lurah/kepala desa untuk diteruskan kepada yang bersangkutan.


59

e) Tenggang waktu antara hari pemanggilan para pihak yang berperkara dan hari persidangan sekurang-kurangnya tiga hari kerja. f) Apabila termpat kediaman tergugat/termohon tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman

yang jelas di Indonesia, maka panggilan

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu: 1) Perkara di bidang perkawinan, panggilan dilaksanakan melalui media massa sebanyak dua kali dengan tenggang waktu antara panggilan pertama dan panggilan kedua selama satu bulan dan tenggang waktu antara panggilan

kedua

(terakhir) dan

persidangan

sekurang-

kekayaan,

panggilan

kurangnya tiga bulan; 2) Perkara

yang

berkenaan

dengan

harta

dilaksanakan melalui bupati/walikota setempat dan surat panggilan ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan agama; 3) Dalam hal yang dipanggil telah meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya. Apabila ahli warisnya tidak diketahui

tempat tiggalnya, maka panggilan dilaksanakan melalui

kepala desa/lurah; 4) Terhadap tergugat/termohon yang berada di luar negeri, surat panggilan dikirimkan kepadanya melalui Departemen Luar Negeri c.q. Dirjen Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri dengan tembusan kepada Kedutaan Besar Indonesia bersangkutan.

Tenggang

waktu

antara

di negara yang

pemanggilan

dan

hari

persidangan sekurang-kurangnya enam bulan terhitung sejak surat panggilan dikirim.

Berikut adalah data statistik perkara yang diterima dan diputus selama tahun 2012 - 2013. Perkara diterima tahun 2012 - 2013 No 1 2 3 4 5 6 7

Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli

2012 21 16 13 6 13 11 16


2013 14 16 10 21 19 10 6 60

8 9 10 11 12

Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah

5 22 8 19 2 152

13 38 13 12 6 178

Grafik Komposisi Perkara diterima Tahun 2013 Pengadilan Agama Selayar

Perkara diterima tahun 2012 - 2013 180 170 160 150 140 130

Perkara Diterima

Tahun Tahun 2012 2013

Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Selayar adalah sebanyak Seluruh proses administrasi perkara dalam penerimaan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Selayar yaitu mulai dari menerima surat gugatan/permohonan membuat SKUM,

memasukkan

dalam

buku

jurnal

dan

induk

keuangan

perkara,

memasukkan dalam buku register perkara. Dari keseluruhan perkara yang masuk tahun 2013 sebanyak 178 perkara telah diregistrasi dan didistribusikan ke masing masing majelis yang telah ditunjuk. Dari target 95 persen, realisasi capaian kinerja 100 persen. Dengan demikian untuk indikator telah mencapai 105.26 persen capaian kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Agama Selayar

61

SASARAN

Terwujudnya ratio majelis hakim terhadap perkara

STRATEGIS 7

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. Sasaran indikator kinerja dan

yaitu


Indikator Kinerja

Satuan

Utama

2012

2013

Sasaran

Realisasi

Persen

Sasaran

Realisasi

Persen

2

2

100

2

2

100

Ratio Majelis Hakim Majelis terhadap perkara

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, dengan memperhatikan kekuatan sumber daya manusia yang ada, Pengadilan Agama Selayar membentuk 3 majelis berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar Nomor W20-A17/5545/HK.05/SK/XII/2012 tanggal 1 Desember 2012 tentang perubahan susunan Majelis Hakim Tetap sebagai berikut : 1.

Majelis A, terdiri dari: -

Ketua

: Drs. M. Tang, M.H.

-

Anggota

: Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

-

Anggota

: Musrifah, S.HI.

-

PP

:

- Nurhaedah, S.Ag. - Drs. Baharuddin

2.

Majelis B, terdiri dari: -

Ketua

: Drs. Hanafie Lamuha

-

Anggota

: Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

-

Anggota

: Idris, S.HI.

-

PP

:

- Jalaluddin, S.Ag., M.H.

- H. Ismail, S.Ag., M.H. Apabila dibandingkan dengan jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Selayar sebanyak 5 orang ( 2 majelis hakim) maka setiap majelis hakim harus dapat memutus perkara sebanyak 7 perkara setiap bulannya. Dari yang ditargetkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Agama Selayar

62

2 majelis dengan jumlah hakim 5 orang untuk perkara sebanyak 13 perkara sisa di tahun 2012 ditambah dengan 178 perkara yang diterima selama tahun 2013 sehingga keseluruhan berjumlah 191 perkara. Dengan demikian untuk indikator kinerja ini mencapai 100 persen capaian kinerja.

SASARAN STRATEGIS 8

Terlaksananya

penyampaian

pemberitahuan

relaas

putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon)

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon). Sasaran indikator kinerja dan realisasinya disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Persen Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon)

2012

2013

Sasaran

Realisasi

Persen

Sasaran

Realisasi

Persen

100

100

100

90

110.11

112,34

Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Selayar adalah sebanyak Seluruh proses administrasi perkara dalam penerimaan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Selayar yaitu mulai dari menerima surat gugatan/permohonan membuat SKUM,

memasukkan

dalam

buku

jurnal

dan

induk

keuangan

perkara,

memasukkan dalam buku register perkara.

Berdasarkan perintah Ketua Majelis di dalam PHS (Penetapan Hari Sidang), juru sita/ juru sita pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak supaya


63

hadir untuk mengikuti persidangan pada hari, tanggal dan jam sebagaimana tersebut dalam PHS di tempat persidangan yang telah ditetapkan. Pemanggilan para pihak dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 26, 27, dan 28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 122, 389, dan 390 HIR / Pasal 146 dan 718 Rbg. Tentang pemanggilan para pihak secara rinci diuraikan dalam Buku II Edisi Revisi 2010 halaman 27 s/d 29. Dengan demikian untuk indikator telah mencapai target yaitu 100 persen capaian kinerja. Berdasarkan pasal 64 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Dari 180 perkara yang putus tahun 2013, terdapat 114 perkara verstek, pihak tergugat/termohon tidak hadir selama proses persidangan. Apabila salah satu pihak adan yang tidak hadir pada saat pembacaan putusan, maka jurusita atau jurusita penggati berkewajiban untuk menyampaikan isi putusan. Dari 114 perkara yang verstek, keseluruhannya telah disampaiakan isi putusannya kepada pihak yang tidak hadir atau 111.11 persen dari sasaran yang ditetapkan sebanyak 90 persen.

Sedangkan untuk proses akta cerai yang diserahkan kepada penggugat/pemohon, dari perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum tetap di tahun 2013 ada sebanyak 184 akta cerai yang telah diserahkan atau 113.57 persen dari sasaran yang ditetapkan sebanyak 90 persen. Jika dirata-ratakan mencapai 112,34 persen dari sasaran yang ditetapkan sebanyak 90 persen

SASARAN

Terwujudnya penyelesaian perkara prodeo

STRATEGIS 9


64

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. Sasaran indikator kinerja dan realisasinya disajikan sebagai berikut: Indikator Kinerja

Satuan

Utama

2012

2013

Sasaran

Realisasi

Persen

Sasaran

Realisasi

Persen

25

32

128

33

33

100

Jumlah perkara Perkara prodeo yang diselesaikan

Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Selayar pada tahun 2013 bertujuan antara lain adalah memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan. Tabel Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Selayar Tahun 2013 No

1 2

TAHUN

2012 2013

PERKARA PRODEO Diterima / Target Diputus PA 32 35 33 33

Grafik Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Selayar Tahun 2013

35 34 33

Diterima/Diputus

32

Target

31 30 2012

2013

Keseluruhan pelaksanan perkara prodeo dibebankan kepada DIPA tahun 2013 Pengadilan Agama Selayar yang bersumber dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Dari yang ditargetkan sebanyak 33 perkara prodeo, realisasi capaian kinerja sebanyak 33 perkara. Dengan demikian untuk indikator kinerja ini mencapai 100 persen capaian kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Agama Selayar

65

SASARAN STRATEGIS 10

Terwujudnya

penyelesaian

perkara

yang

dapat

diselesaiakan dengan cara sidang keliling

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling. Sasaran indikator kinerja dan realisasinya disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja

Satuan

Utama

Persentase perkara Persen yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling

2012

2013

Sasaran

Realisasi

Persen

Sasaran

Realisasi

Persen

100

100

100

98

100

102.04

Kegiatan sidang keliling di Pengadilan Agama Selayar pada tahun 2013 merupakan wujud indikator kinerja pengadilan yang meliputi: 1. Peningkatan Jumlah Penyelesaian Perkara; 2. Peningkatan Penyelesaian Proses Administrasi Perkara; 3. Memberikan Akses Kepada Masyarakat Terhadap Keadilan.

Pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Selayar pada tahun 2013 sebanyak 3 (tiga) kegiatan di 1 (dua) lokasi, masing-masing: a. Pada tanggal 23 sampai dengan 25 September 2013, lokasi pelaksanaan di Kecamatan Pasimasunggu, menyidangkan 3 (tiga) perkara yaitu: 1 (satu) perkara cerai gugat dan 2 (dua) perkara cerai talak; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Agama Selayar

66

b. Pada tanggal 30 September sampai dengan 2 Oktober 2013, lokasi pelaksanaan di Kecamatan Pasimasunggu, menyidangkan 6 (enam) perkara yaitu cerai gugat; c. Pada tanggal 7 sampai dengan 9 Oktober 2013, lokasi pelaksanaan di Kecamatan Pasimasunggu, menyidangkan 20 (dua puluh) perkara yang kesemuanya adalah perkara istbat nikah.

Keseluruhan pelaksanan kegiatan sidang keliling di bebankan kepada DIPA tahun 2013 Pengadilan Agama Selayar yang bersumber dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Dari yang ditargetkan 98 persen, realisasi capaian kinerja 100 persen. Dengan demikian untuk indikator kinerja ini mencapai 102.04 persen capaian kinerja.

SASARAN

Terwujudnya diakses secara on line terhadap (amar)

STRATEGIS 11

putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Sasaran indikator kinerja dan realisasinya disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja

Satuan

Utama

Persentase (amar) Persen putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

2012

2013

Sasaran

Realisasi

Persen

Sasaran

Realisasi

Persen

15

2,58

17,2

50

55.55

111.11

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SKNIII/2007 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Agama Selayar

67

dalam pasal 2 disebutkan bahwa: “Setiap orang berhak memperoleh informasi dari Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:.

Informasi yang harus diumumkan oleh setiap Pengadilan setidaknya meliputi informasi: a. gambaran umum Pengadilan yang, antara lain, meliputi: fungsi, tugas, yurisdiksi dan struktur organisasi Pengadilan tersebut serta telepon, faksimili, nama dan jabatan pejabat Pengadilan non Hakim; b. gambaran umum proses beracara di Pengadilan; c. hak-hak pencari keadilan dalam proses peradilan; d. biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta biaya hak-hak kepaniteraan sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan; e. putusan dan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; f.

putusan dan penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang belum berkekuatan hukum tetap dalam perkara-perkara tertentu;

g. agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama; h. mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai; i.

hak masyarakat dan tata cara untuk memperoleh informasi di Pengadilan.

Perkara yang ditus selama tahun 2013 sebanyak 180 perkara. Dari 180 perkara yang telah putus telah dipublikasikan di Direktori Putusan yang berbasis web sebanyak 100 perkara. Dari yang ditargetkan 50 persen, realisasi capaian kinerja 55.55 persen. Dengan demikian untuk indiktor mecapai 11.11 persen capaian kinerja.


Terlaksananya perkara

yang

permohonan

eksekusi

berkekuatan

hukum

atas tetap

putusan yang

ditindaklanjuti


68

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti . Sasaran indikator kinerja dan realisasinya disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja

Satuan

Utama Persen Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Pada

prinsipnya

pelaksanaan

2012

2013

Sasaran

Realisasi

Persen

Sasaran

Realisasi

Persen

100

100

100

90

100

111.11

eksekusi

baru

dapat

dilaksanakan

setelah

dilampauinya tenggang waktu peringatan (Aanmaning) kepada Tergugat yang dikalahkan / Termohon eksekusi. Dan Ketua Pengadilan agama telah mengeluarkan Surat

Penetapan

Perintah

Eksekusi

kepada

Panitera

dan

Jurusita.

Pelaksanaan Eksekusi Riil (Ps. 1033 Rv) 1. Jurusita berangkat bersama rombongan dan 2 orang saksi menuju tempat obyek eksekusi, menunggu kehadiran pejabat terkait, satuan keamanan, Pemohon dan Termohon eksekusi. 2. Jurusita membacakan Surat Penetapan Perintah Eksekusi. 3. Jurusita membuat Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi dengan menyebut secara rinci dan jelas terhadap barang-barang yang dieksekusi, meliputi jenis, bentuk, letak, batas-batas dan ukurannya. 4. Jurusita menandatangani Berita Acara pelaksanaan eksekusi tersebut dan 2 orang saksi. 5. Jurusita menyerahkan barang-barang tereksekusi kepada Pemohon eksekusi. 6. Jurusita

membuat Salinan Berita Acara Eksekusi sebanyak rangkap,

disampaikan kepada Ketua PA sebagai laporan, kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi, kepada petugas register eksekusi dan arsip. Indiktor kinerja telah mecapai target 100 persen capaian kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Agama Selayar

69

Pelaksanaan eksekusi pada Pengadilan Agama Selayar sepanjang tahun 2012 sampai 2013 adalah sebagai berikut: Tabel Pelaksanaan Eksekusi di Pengadilan Agama Selayar No TAHUN

1 2

2012 2013

SASARAN

PELAKSANAAN EKSEKUSI Diterima Telah Belum Gagal Cabut Dilaksanakan Terlaksana) / NE -

Terwujudnya tindak lanjut atas pengaduan masyarakat

STRATEGIS 13

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Sasaran indikator kinerja dan realisasinya disajikan sebagai berikut: Indikator Kinerja

Satuan

Utama Persen

Persentase

2012

2013

Sasaran

Realisasi

Persen

Sasaran

100

100

100

90

Realisasi

Persen

100

111.11

pengaduan masyarakat

yang

ditindaklanjuti

Adapun yang menjadi tujuan dari penanganan pengaduan di lingkungan lembaga peradilan adalah: a. Menjaga citra dan wibawa lembaga peradilan; b. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Pengaduan dimaksudkan sebagai: (a) respon keluhan yang baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar pengadilan, maupun dari internal pengadilan sendiri; (b) menyelesaikan penanganan pengaduan sesuai dengan mekamisme Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Agama Selayar

70

yang berlaku; (c) membuktikan benar atau tidaknya hal yang diadukan; (d) memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa laporan pengaduan yang diajukan ditangani secara efektif, efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi yang diharapkan dari tindak lanjut pengaduan adalah: a. memperkuat mekanisme pengendalian dan pembinaan hakim dan pegawai pengadilan; b. memperkuat mekanisme pengawasan di lingkungan pengadilan; c. memperkuat fungsi pertanggungjawaban Mahkamah Agung dan pengadilan kepada masyarakat.

Dengan demikian untuk indiktor kinerja telah mecapai target 100 persen capaian kinerja


Terwujudnya tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan eksternal


Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Sasaran indikator kinerja dan realisasinya disajikan sebagai berikut: Indikator Kinerja

Satuan

Utama

Persentase temuan Persen hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

2012

2013

Sasaran

Realisasi

Persen

Sasaran

Realisasi

Persen

100

100

100

90

100

111.11

Untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dibutuhkan suatu pengawasan internal yang efektif dan akuntabel. Pengadilan Agama Selayar sebagai salah satu lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung telah melakukan pengawasan internal secara efektif dan akuntabel oleh Hakim pengawas

bidang

(Hawasbid),

Hakim tinggi

bidang

pengawas

daerah

(Hatibinwasda) serta Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

Pengawasan dilakukan di bidang kesekretariatan, kepaniteraan, maupun dari segi perkara yang telah putus dalam bentuk eksaminasi putusan dan dari hasil temuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Agama Selayar

71

tersebut telah ditindak lanjuti dan melaporkan tindak lantuj tersebut kepada Hatibinwasda. Dengan demikian untuk indiktor kinerja telah mecapai target 100 persen capaian kinerja D. ANALISIS CAPAIAN KEUANGAN TAHUN 2013 Realisasi penyerapan anggaran dalam rangka pencapaian sasaran strategis tahun 2013 sebagaimana disajikan pada Tabel Tabel Realisasi Anggaran Pengadilan Agama Selayar Tahun 2013 No.

Program

1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mahkamah Agung Jumlah Total

2.

3.

berdasarkan

Sasaran

Realisasi

Persen

2.176.587.000

2.444.953.850

112.32

31.825.000

31.825.000

100

110.000.000

109.349.000

99.41

2.318.412.000

2.586.127.850

Realisasi

keuangan

strategis

Pengadilan Agama Selayar Tahun

111.54

Program yang mendukung capaian sasaran 2013

adalah

sebesar Rp.

2.586.127.850 (satu miliyar limaratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau 111.54 persen dari anggaran yang tersededia sebesara Rp. 2.318.412.000 (dua miliyar tiga ratus delapanbelas juta empat ratus duabelas ribu rupiah).


72

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Selayar Tahun 2013 menyajikan berbagai keberhasilan dan penjelasan dalam upaya pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Agama Selayar pada Tahun Anggaran 2013. Beberapa keberhasilan kinerja Pengadilan Agama selayar pada tahun 2013 antara: 

Untuk mewujudkan peningkatan penyelesaian perkara, Pengadilan Agama Selayar telah melaksanakan proses media secara maksimal, menyelesaikan sisa perkara, serta menyelesaikan perkara maksimal kurang dari 6 bulan.



Untuk mewujudkan peningkatan aksepbilitas putusan Hakim, Pengadilan Agama Selayartelah melakukan upaya bagi pihak yang berperkata agar supaya terpenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum, sehingga para pihak tidak melakukan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauankembali.



Untuk mewujudkan peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, Pengadilan Agama Selayar telah melakukan registrasi perkara yang masuk baik perkara volutair dan contentious untuk selanjutnya didistribusikan ke Majelis. Begitu pula pemberitahuan isi putusan terhadap pihak yang tidak hadir pada saat pembacaan putusan telah terlaksana.



Untuk mewujudkan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice), Pengadilan Agama Selayar telah mewujukan dalam bentuk perkara prodeo bagi masyarakat miskin, pelaksanaan siding keliling bagi masyarakat yang jauh serta terpencil. Dan masyarakat telah dapat mengakses putusan Pengadilan Agama Selayar melalui Portal Putusan berbasis web.


73



Dalam rangka meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, Pengadilan Agama Selayar telah berusahan untuk mewujudkan dan meningkatkan kepatuhan masyarakt terhadap putusan pengadilan, dan itu dilakukan dengan jalan eksekusi.



Untuk mewujudkan peningkatan kualitas pengawasan, Pengadilan Agama Selayar telah mewujudkan pengawasan baik secara internal maupun secara eksternal. Untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dibutuhkan suatu pengawasan internal yang efektif dan akuntabel.

Rata-rata tingkat capaian indikator kinerja sasaran strategis Pengadilan Agama Selayar pada tahun 2013 adalah sebesar 108.34 persen. Sedangkan, kinerja anggaran berdasarkan sasaran strategis adalah sebesar Rp. 2.586.127.850 (satu miliyar limaratus delapan puluh enam juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau

111.54 persen

dari

anggaran

yang

tersededia sebesara Rp. 2.318.412.000 (dua miliyar tiga ratus delapanbelas juta empat ratus duabelas ribu rupiah)

B. REKOMENDASI Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Pengadilan Agama selayar Tahun 2013, untuk

meningkatkan

kinerja

pada

tahun yang akan datang perlu dilakukan

dan

konsolidasi

langkah-langkah sebagai berikut: 1. Meningkatkan

koordinasi

internal dalam penyusunan

program/kegiatan dan anggaran; 2. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan; 3. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan PNS, pembinaan, pendidikan dan pelatihan. 4. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana perkantoran berbasis IT sebagai penunjang pelayanan hukum kepada masyarakat secara optimal perlu diprioritaskan;

5. Meningkatkan pembinaan/pengawasan ke daerah tentang pelaksanaan tugas teknis yusitisial dan tugas umum. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Agama Selayar

74

LAMPIRAN-LAMPIRAN LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Selayar Tahun 2013 STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2013

KETUA

Wakil Ketua

HAKIM PANITERA/SEKRETARIS

WAKIL PANITERA

PANMUD PERMOHONAN

PANMUD GUGATAN

PANMUD HUKUM

WAKIL SEKRETARIS

KAUR KEPEGAWAIAN

KAUR KEUANGAN

KAUR UMUM

PANITERA PENGGANTI JURUSITA PENGGANTI : GARIS KOORDINASI : GARIS TANGGUNG JAWAB


75


Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Selayar Tahun 2013 No 1.

Sasaran Strategis Terwujudnya

Indikator Kinerja

penyelesaiaan Persentase mediasi yang diselesaikan

mediasi 2.

Terwujudnya penyelesaian sisa Persentase perkara

3.

sisa

perkara

yang

diselesaikan

Terwujudnya


perkara 4.

Terwujudnya perkara

dalam

penyelesaian Persentase perkara yang diselesaikan jangka

waktu dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

maksimal 6 bulan 5.

Terwujudnya rasa keadilan dan Persentase

perkara

yang

tidak

kepastian hokum terhadap pihak mengajukan upaya hukum: berperkara


6.

Terlaksananya registrasi berkas Persentase berkas yang diregister dan perkara dan didistribusikan ke siap didistribusikan ke Majelis majelis

7.

Terwujudnya ratio majelis hakim Ratio Majelis Hakim terhadap perkara terhadap perkara

8.

Terlaksananya


pemberitahuan relaas

putusan pemberitahuan relaas putusan tepat

tepat waktu, tempat dan para waktu, pihak

(prosentase

akta

yang

penyampaian

tempat

dan

para

pihak

cerai (prosentase akta cerai yang diserahkan


penggugat/pemohon) 9.

Terwujudnya perkara prodeo

10.

Terwujudnya

penyelesaian Jumlah

perkara

prodeo

yang

yang

dapat

diselesaikan penyelesaian Persentase


perkara

76


perkara yang dapat diselesaiakan diselesaikan dengan cara sidang keliling dengan cara sidang keliling 11.

Terwujudnya diakses secara on Persentase

(amar)

putusan

perkara

line terhadap (amar) putusan (yang menarik perhatian masyarakat) perkara (yang menarik perhatian yang dapat diakses secara on line masyarakat) maksimal

1

dalam hari

kerja

waktu dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak sejak diputus.

diputus. 12.

Terlaksananya

permohonan Persentase permohonan eksekusi atas

eksekusi atas putusan perkara putusan

perkara

yang

berkekuatan

yang berkekuatan hukum tetap hukum tetap yang ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti 13.

Terwujudnya tindak lanjut atas Persentase pengaduan masyarakat

14.

pengaduan

masyarakat


Terwujudnya tindak lanjut atas Persentase temuan hasil pemeriksaan temuan

hasil


eksternal


77

LAMPIRAN 3. Rencana Kinerja Pengadilan Agama Selayar Tahun 2013

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2013

SASARAN STRATEGIS Terwujudnya

INDIKATOR KINERJA

SASARAN

yang

80%

penyelesaian Persentase sisa perkara yang

90%

penyelesaiaan Persentase

mediasi

mediasi

diselesaikan

Terwujudnya sisa perkara

diselesaikan

Terwujudnya


perkara

perkara

yang

90%

perkara

yang

95%

diselesaikan

Terwujudnya


perkara dalam jangka waktu diselesaikan maksimal 6 bulan Terwujudnya

dalam

jangka


rasa

keadilan Persentase

dan kepastian hokum terhadap tidak pihak berperkara

perkara

mengajukan

yang

95%

upaya

hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

Terlaksananya berkas

registrasi Persentase

perkara

dan diregister

didistribusikan ke majelis Terwujudnya

ratio

hakim terhadap perkara Terlaksananya

berkas

yang

dan

95%

siap


majelis Ratio Majelis Hakim terhadap

2 Majelis

perkara


penyampaian

pemberitahuan relaas putusan pemberitahuan

90%

relaas

tepat waktu, tempat dan para putusan tepat waktu, tempat pihak (prosentase akta cerai dan para pihak (prosentase yang

diserahkan akta cerai yang diserahkan

penggugat/pemohon) Terwujudnya perkara prodeo

penggugat/pemohon)

penyelesaian Jumlah perkara prodeo yang

33 Perkara

diselesaikan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Agama Selayar

78


PENGADILAN AGAMA SELAYAR LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERKA

SASARAN

PROGRAM

Persentase mediasi yang diselesaikan

80%

Terwujudnya

Persentase sisa

90%

penyelesaian

perkara

sisa perkara

diselesaikan

Terwujudnya

Persentase

penyelesaian

perkara

perkara

diselesaikan

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mahkamah Agung

Terwujudnya

Persentase

penyelesaian

perkara

Terwujudnya penyelesaiaan mediasi

yang

90% yang

jangka

waktu dalam

110.000.000

jangka

6 waktu maksimal

bulan

6 bulan

Terwujudnya

Persentase

dan

31.825.000

yang

dalam diselesaikan

rasa

2.176.587.000

95%

perkara maksimal

ANGGARAN (Rp.)

keadilan perkara

95% yang

kepastian tidak

hukum terhadap mengajukan pihak berperkara

upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Agama Selayar

81


Kembali Terlaksananya

registrasi berkas berkas perkara

95%

Persentase yang

dan diregister

dan

didistribusikan

siap

ke majelis


Terwujudnya ratio

Ratio

Majelis

2 Majelis

majelis Hakim terhadap

hakim terhadap perkara perkara 90%

Terlaksananya

Persentase

penyampaian

penyampaian

pemberitahuan

pemberitahuan

relaas

putusan relaas

tepat

waktu, tepat

putusan waktu,

tempat dan para tempat dan para pihak

pihak

(prosentase akta (prosentase akta cerai

yang cerai

yang

diserahkan

diserahkan

penggugat/pemo

penggugat/pemo

hon)

hon)

Terwujudnya

Jumlah perkara

penyelesaian

prodeo

perkara prodeo

diselesaikan

Terwujudnya

Persentase

penyelesaian

perkara

perkara

yang

98% yang

yang dapat

dapat

diselesaikan

diselesaiakan

dengan

dengan

33 Perkara

cara

cara sidang keliling

sidang keliling Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Agama Selayar

82


Terwujudnya diakses

secara (amar)

putusan

on line terhadap perkara (amar)

50%

Persentase (yang

putusan menarik

perkara

(yang perhatian

menarik

masyarakat)

perhatian

yang

masyarakat)

diakses

dalam

waktu on

dapat line

secara dalam

maksimal 1 hari waktu maksimal kerja

sejak 1 hari kerja sejak

diputus.

diputus.

Terlaksananya

Persentase

permohonan

permohonan

eksekusi

90%

atas eksekusi

atas

putusan perkara putusan perkara yang

yang

berkekuatan

berkekuatan

hukum

tetap hukum

tetap

yang

yang

ditindaklanjuti

ditindaklanjuti

Terwujudnya

Persentase

90%

tindak lanjut atas pengaduan pengaduan

masyarakat

masyarakat


Terwujudnya

tindak lanjut atas temuan temuan

90%

Persentase hasil

hasil pemeriksaan

pemeriksaan

eksternal

yang

eksternal

ditindaklanjuti.

Jumlah Anggaran kegiatan Rp 2.318.412.000,Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Tahun 2013 Pengadilan Agama Selayar

83

LAMPIRAN 5. Pengukuran Kinerja Sasaran Pengadilan Agama Selayar Tahun 2013

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2013

SATUAN

SASARAN

REALISASI

PERSEN

Meningkatnya a. Persentase penyelesaian mediasi yang perkara diselesaikan.

Persen

80

100

125

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Persen

90

100

111.11

c. Persentase perkara yang diselesaikan

Persen

90

96.58

107.31

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Persen

95

99.44

104.67


Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

Persen

95

99.44

104.67


a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Persen

95

100

105.26

b. Ratio Hakim perkara

Majelis

2

2

100

Persen

90

110.11

SASARAN STARTEGIS

INDIKATOR KINERJA

Majelis terhadap

c. Prosentase penyampaian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013

112,34

84

LAMPIRAN 5. Pengukuran Kinerja Sasaran Pengadilan Agama Selayar Tahun 2013

pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemoh on). a. Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan

Perkara

33

33

100

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling

Persen

98

100

102.04

c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

Persen

50

55.55

111.11

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Persen

90

100

111.11

Meningkatnya a. Persentase kualitas pengaduan pengawasan masyarakat yang ditindaklanjuti

Persen

90

100

111.11

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Persen

90

100

111.11




85

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2013 PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Recommend Documents