LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012 PENGADILAN AGAMA TALIWANG

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012 PENGADILAN AGAMA TALIWANG

Jl. Undru No. 02 Taliwang Tlp./Fax. (0372) 8282012 www.pa-taliwang.go.id e-mail : [email protected]

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadhirat Allah SWT., akhirnya Pengadilan Agama Taliwang dapat menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Pengadilan Agama Taliwang Tahun 2012. Berdasarkan perubahan rumusan Visi dan Misi Mahkamah Agung RI Tahun 2011. Dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini termuat Renstra (Strategic Plan), rumusan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan program dan kegiatan sebagai suatu kerangka dari proses kinerja yang tersusun secara integral, sistematis dan berkesinambungan, dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama Tahun 2012-2014 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul dalam proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Taliwang . Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Pengadilan Agama Taliwang Tahun 2012 ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan serta penetapan kinerja pada tahun 2012-2014 agar menjadi pedoman bagi seluruh aparat Pengadilan Agama Taliwang agar tercipta keseragaman pengertian/persepsi tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan sehingga terwujud kesatuan langkah, kesamaan gerak dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Taliwang dalam jangka waktu tiga Tahun mendatang. Demikianlah, semoga Allah SWT meridhoi, memberikan kekuatan dan petunjuk sehingga rencana kinerja ini dapat terealisasi sesuai dengan harapan. Wassalamu’alikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Taliwang, 28 Februari 2013

i


EXECUTIVE SUMMARY Bahwa untuk melaksanakan misi dan mewujudkan visi Pengadilan Agama Taliwang, telah ditetapkan beberapa tujuan yaitu : Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, meningkatnya pelayanan pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah, pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa, pembinaan hukum agama, pemberian akta cerai dan salinan putusan/penetapan. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana rumah tangga kantor yang tepat dan memadai. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan ditetapkan 4 sasaran, yaitu terdaftarnya perkara gugatan/permohonan yang diajukan oleh penggugat/pemohon secara tertib dan cepat. Terwujudnya persidangan secara sederhana. Terbitnya putusan/penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (eksekutabel). Terlaksananya eksekusi yang memberikan pengayoman kepada masyarakat. Meningkatnya pelayanan pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah, pembinaan hukum agama, pemberian akta cerai dan salinan putusan/penetapan serta diterimanya akta cerai oleh bekas suami dan bekas isteri dan diterimanya salinan putusan/penetapan oleh pihak yang berkepentingan. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sasarannya adalah meningkatnya jumlah dan kualitas

pegawai,

kesejahteraan

pegawai

dan

penyelesaian

administrasi

ii


kepegawaian. Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana rumah tangga kantor yang tepat dan memadai, sasarannya adalah meningkatnya tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris kantor dan rumah tangga kantor. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel, sasarannya adalah meningkatnya plafon anggaran DIPA serta terealisasinya anggaran DIPA beserta administrasi keuangan. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya memiliki dua sasaran, yaitu tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan profesional

pada

semua

level jabatan, terlaksananya pengawasan terhadap

penyelenggaraan peradilan. Selanjutnya

untuk

mencapai

sasaran

tersebut

ditemui

beberapa

permasalahan, antara lain : 1. Terbatasnya sarana peradilan Sarana prasarana di Pengadilan

Agama Taliwang masih belum memenuhi

kebutuhan sebagai lembaga peradilan yang ideal. Sebagai gambaran pada akhir

tahun

2012 Pengadilan Agama Taliwang menempati Balaia Sidang

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dengan luas gedung kantor seluas 250 M2 dan halaman gedung 200 M2, kendaraan roda 2 sebanyak 5 unit. 2. Meningkatnya jumlah pegawai Jumlah pegawai Pengadilan Agama Taliwang terus mengalami kenaikan. Hal ini karena jumlah pegawai yang mutasi ke Pengadilan Agama Taliwang tidak sebanding dengan Kapasitas Gedung.

iii


DAFTAR ISI Kata Pengantar …………………………………………………………………………….

i

Executive Summary ………………………………………………………………………

ii

Daftar Isi …………………………………………………………………………………...

v

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………………

1

A. Latar Belakang ……………………..……………………………………...

3

B. Tugas dan Fungsi ………………………………………………………....

4

C. Sistematika Penyajian ……………………………………………………

6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ..…………………………

8

A. Rencana Strategis(2010-2014) ……………………………………………..

8

1. Visi dan Misi …………………………………………………………….

9

2. Tujuan dan Sasaran Strategis ………………………………………….

9

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok ………………………………... 10 B. Rencana Kinerja Tahunan 2011 ……………………….………………...... 16 C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2011 ……...... 17 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………………………..…... 18 A. Pengukuran Kinerja ……………………………………………………….

18

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja …………………………………………… 24 BAB IV PENUTUP ………………………………………………………………………. 28 A. Kesimpulan ……………………………………………………………….... 28 B. Saran-saran …………………………………………………………………. 28 BAB V LAMPIRAN …………………………………………………………………….. 30 1.

Struktur Organisasi …………………….………………………………….

30

2.

Indikator Kinerja Utama ………………………………………………….. 31

3.

Rencana Kinerja Tahun 2012 ……………………………………………... 38

4.

Matrik Rencana Strategis (2010-2014) …………………………………... 39

5.

SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ……………………………………………………….. 40

v


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Selama ini sebagaimana diketahui sebelum peradilan agama menjadi satu atap dengan Mahkamah Agung RI, kewenangan organisasi, administrasi dan finansial peradilan agama berada dibawah Departemen Agama, sedangkan kewenangan teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan

Kehakiman

disebutkan

bahwa

“Ketentuan

mengenai

organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap.

3


Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Taliwang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menysusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodic dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Taliwang dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. B. Tugas dan Fungsi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan good govermance diperlukan prinsipPrinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program

4


meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Pengadilan Agama Taliwang merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 553/SEK/01/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011, dan sesuai Surat Edaran Menteri Negara Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012. Pengadilan Agama, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi. 2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. 3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan). 4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

5


5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 6. Waarmerking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya. 7. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. 8. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah. Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial. C. Sistematika Penyajian Sistematika penulian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Taliwang adalah sebagai berikut : - BAB I

: PENDAHULUAN Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan lapora, tugas dan

fungsi, serta sistematika

penulisan laporan. - BAB II

: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA Menjelaskan mengenai rencana stratejik dan rencana kinerja. Pada bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan

6


kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pengadilan Agama Taliwang Tahun 2012. - BAB III

: AKUNTABILITAS KINERJA Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi

dan analisis

akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilandan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. - BAB IV

: PENUTUP Berisikan Kesimpulan dan Saran.

- BAB V

: LAMPIRAN Berisikan lampiran yang terdiri dari Struktur Organisasi, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahun 2012, Matriks Rencana Strategis 2012-2014 dan SK tim penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

7


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA Dalam sistem akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah, perencanaan

strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik local, nasional dan global, serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (cleint service), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan). Kualitas keterampilam (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk menigkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas. Untuk mewujudkan itu pada pelaksanaan tugas tahun 2012 di Pengadilan Agama Taliwang telah menetapkan sasaran/keluaran kegiatan yang mengacu para program dan fungsinya sebagai berikut :

8


A. Rencana Strategis 2010-2014 1.

Visi dan Misi  Visi Visi Pengadilan Taliwang adalah “Terwujudnya Badan Peradilan Agama Yang Agung”.  Misi 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan. 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

2.

Tujuan dan Sasaran Strategis  Tujuan 1. Terwujudnya Pengadilan Agama Taliwang yang mandiri, baik secara struktur kelembagaan maupun penyelenggaraan proses peradilan. 2. Terwujudnya penanganan dan penyelesaian perkara, baik secara litigasi maupun non litigasi. 3. Terwujudnya kualitas produk pengadilan yang berkeadilan hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. 4. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan manajemen peradilan secara sistematis, konsekuen, dan berkesinambungan. 5. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional. 6. Terwujudnya aparatur Pengadilan Agama Taliwang yang bermartabat dan dihormati.

 Sasaran

9


1. Tersusunnya perumusan rencana anggaran pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Taliwang pada tahun 2013. 2. Terwujudnya pelaksanaan poses peradilan secara mandiri, professional, efektif dan efisien. 3. Terselesaikan sisa perkara. 4. Terwujudnya optimalisasi penyelesaian perkara melalui mediasi. 5. Terwujudnya peningkatan kualitas produk pengadilan, baik berupa putusan/penetapan maupun produk pelayanan di bidang hukum lainnya. 6. Terwujudnya kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap jalannya proses peradilan. 7. Terlaksananya fungsi-fungsi dasar manajemen peradilan mulai tahapan perencanaan,

pengorganisasian,

pelaksanaan

dan

pengawasan/

evaluasi. 8. Terlaksananya kegiatan pembinaan sumber daya manusia teknis dan non yustisial. 9. Terwujudnya peningkatan integritas moral aparatur Pengadilan Agama Taliwang. 10.Terwujudnya percepatan pelaksanaan tugas administrasi yudisial dan non yudisial secara efektif dan efisien dengan penerapan fasilitas teknologi. 11.Terwujudnya transparansi proses peradilan dan informasi kegiatan Pengadilan Agama Taliwang. 12.Terwujudnya transparansi penyelenggaraan proses peradilan dan pengelolaan administrasi kesekretariatan.

3.

Program Utama dan Kegiatan Pokok  Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

10


1. Kebijakan Program Kebijakan program ini dibuat berdasarkan kebutuhan masingmasing bagian pada satuan kerja Pengadilan Agama Taliwang dalam kurun 5 (lima) Tahun, yang dapat diuraikan sebagai berikut :  Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.  Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di Pengadilan Agama Taliwang.  Merumuskan Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Taliwang.  Menyediakan sarana dan prasarana mediasi yang representatif.  Menerapkan fungsi-fungsi manajemen modern dalam menata dan mengelola

Pengadilan

Agama

Taliwang

(planning,

organizing,

actuating/executing, controoling/evaluating).  Pengkajian dan sosialisasi hukum formil dan materil serta analisis kasus.  Pelatihan penerapan teknologi informasi dalam rangka menunjang tupoksi.  Melaksanakan pembinaan bagi seluruh aparatur Pengadilan Agama Taliwang.  Mengoptimalkan penggunaan fasilitas teknologi informasi untuk mewujudkan percepatan administrasi perkara dan kesekretariatan.  Mengoptimalkan pemanfaatan website Pengadilan Agama Taliwang untuk

menyediakan

informasi

tentang

proses

peradilan

dan

penyelengaraan administrasi kesekretariatan.  Memberdayakan pejabat humas Pengadilan Agama Taliwang untuk memberikan informasi hukum kepada masyarakat.

11


2. Kebijakan Kegiatan Untuk melaksanakan program tersebut di atas, maka perlu dibuatkan kebijakan kegiatan yang diharapkan dapat diwujudkan dalam waktu tersebut di atas, sebagai berikut :  Bidang Kepaniteraan 1.

Penerapan Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIADPA plus) secara optimal.

2.

Menyerahkan salinan putusan/penetapan kepada para pihak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak dibacakan.

3.

Menyediakan “Information Desk” dan melatih petugas khusus untuk memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

4.

Memberikan pelayanan perkara secara Cuma-cuma (prodeo) kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu.

5.

Menyelenggarakan Bedah Berkas.

6.

Menyempurnakan Pedoman Teknis Mediasi Pengadilan Agama Taliwang

sesuai dengan hasil Rakernas Mahkamah Agung RI

Tahun 2009.  Bidang Kesekretariatan, Sarana dan Prasarana 1.

Membentuk Tim perumus Term Of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Taliwang Tahun 2013;

2.

Mengelola barang milik negara melalui SIMAK-BMN secara optimal.

3.

Menyelenggarakan Administrasi perpustakaan melalui aplikasi perpustakaan serta mengadakan fasilitas sarana dan prasarananya.

12


4.

Menyediakan ruang mediasi dan fasilitas pendukungnya untuk kenyamanan pelaksanaan mediasi.

5.

Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan website Pengadilan Agama Taliwang untuk meningkatkan upaya transparansi proses peradilan, meliputi transparansi prosedur berperkara, biaya perkara, jadual sidang, panggilan sidang, putusan/penetapan, pengembalian sisa panjar biaya perkara, penyerahan akta cerai, dan statistik perkara.

6.

Mengupayakan

publikasi

putusan/penetapan

pada

website

Pengadilan Agama Taliwang paling lambat dua hari sejak dibacakan.  Bidang Manajemen 1.

Mengadakan rapat Rencana Kerja Tahunan yang diadakan setiap awal Tahun.

2.

Pengkajian terhadap renstra Pengadilan Agama Taliwang Tahun 2012-2014 disesuaikan dengan Renstra Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama.

3.

Pembuatan Penetapan Kinerja Tahunan (selama periode 2012-2014).

4.

Mengefektifkan pengawasan melekat (WASKAT) oleh atasan langsung dan pengawasan fungsional oleh hakim pengawas bidang (HAWASBID) dalam bentuk laporan Hawasbid yang dibuat per Triwulan.

 Bidang Sumber Daya Manusia 1.

Melaksanakan

Diklat

Di

Tempat

Kerja

(DDTK)

untuk

meningkatkan kemampuan di bidang pendayagunaan Teknologi Informasi (TI) untuk percepatan pelaksanaan Tupoksi. 2.

Mengadakan studi banding untuk jajaran kepaniteraan.

13


3.

Melaksanakan diskusi berkala tentang hukum formil dan materil bagi seluruh pejabat fungsional.

4.

Mengadakan pelatihan teknis dan non teknis yustisial bagi pegawai Pengadilan Agama Taliwang.

5.

Mengadakan pembinaan mental yang diadakan setiap bulan ramadhan.

6.

Menunjuk

pejabat

HUMAS

(Hubungan

Masyarakat)

untuk

melayani masyarakat dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan proses peradilan. 3. Kebijakan Prioritas Dalam rangka mewujudkan program renstra 2012-2014, disamping kegiatan rutinitas yang merupakan bagian dari tugas pokok yang harus dilaksanakan, maka perlu adanya prioritas kegiatan (priority scale), sehingga kebijakan program dalam rencana Strategik dapat terlaksana sesuai yang diharapkan. Berdasarkan rencana yang telah dibuat dalam RKA-KL 2012, maka pada tahun 2012 dapat dilihat peluang (opportunity) dan kekuatan (strength) yang dimiliki Pengadilan Agama Taliwang, sehingga prioritas kegiatan untuk keseluruhan kebijakan kegiatan di bidang keperkaraan tersebut dapat dilaksanakan, kecuali kegiatan sidang keliling, disebabkan keterbatasan dana, maka kegiatan tersebut baru akan dimasukkan dalam program kerja pada Tahun 2014. Adapun kebijakan priortias bagian kesekretariatan, sarana dan prasarana adalah Membentuk Tim perumus Term Of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Taliwang Tahun 2013, mengingat gedung yang ditempati Pengadilan Agama Taliwang saat ini masih menggunakan Balai Sidang Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, maka program ini sangatlah mendesak

14


untuk diwujudkan. Dengan demikian pada tahun 2013, diharapkan pembangunan gedung tersebut sudah dapat terealisasikan. Sedangkan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan fasilitas ruang tersendiri untuk mediasi, maka Pengadilan Agama Taliwang merencanakan pengembangan gedung yang direncanakan terwujud pada Tahun 2013. Kebijakan pemanfaatan

kegiatan website

dalam

mengoptimalkan

Pengadilan

Agama

pengelolaan

Taliwang

dan

(www.pa-

Taliwang.go.id) dan mengupayakan publikasi putusan/penetapan pada website Pengadilan Agama Taliwang paling lambat dua hari sejak dibacakan untuk mendukung transparansi peradilan, juga merupakan kebijakan prioritas sejak tahun 2012 yang dilakukan secara intensif dan berkesinambungan hingga penyempurnaan program sampai dengan Tahun 2013, hal ini sudah merupakan komitmen Pengadilan Agama Taliwang untuk melaksanakan SK KMA No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan Informasi di Pengadilan. Setelah kebijakan prioritas tersebut dilaksanakan, maka pada awal Tahun 2014, Pengadilan Agama Taliwang, akan mengevaluasi kegiatan yang sudah berjalan tersebut untuk melihat prestasi yang telah dicapai, kegiatan yang belum tercapai, hambatan-hambatan dan solusinya untuk mengupayakan agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan program yang telah dibuat.

B. Rencana Kinerja Tahunan 2012 No 1 Bln

Sasaran Strategis Pembayaran gaji dan Tunjangan

Indikator Kinerja Terselenggaranya Pembayaran Gaji tepat waktu, Tertib Administrasi Persuratan dan Kerasipan Keuangan A. Terpenuhinya pakaian dinas pegawai B. Terpenuhinya pakaian sopir/pesuruh dan satpam C. Terkelolanya pertemuan/jamuan delegasi/Misi/Tamu D. Terpeliharanya gedung kantor E. Terpeliharanya kendaraan roda 4 F. Terpeliharanya kendaraan roda 2 G. Tersedianya Langganan Daya Jasa H. Tersedianya Belanja Pos Giro I. Tersedianya Belanja Sewa Rumah Dinas Ketua

Target 13 Bulan 25 Stel 3 Stel 300 Orang 250 M2 1 Unit 6 Unit 12 Bln 12 Bulan 1 Unit

15


J. K.

3 4 5 7

Pengadaan Alat Pengolah Data Pengadaan Kendaraan Bermotor R 2 Pengadaan Tanah Kantor Pengadaan Meubelair

Tersedianya Operasional Perkantoran dan Pimpinan Terlaksananya konsultasi antara Pengadilan Agama Taliwang dengan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Mahkamah Agung serta koordinasi antara Pengadilan Agama tingkat pertama dan Banding Tersedianya alat pengolah data Tersedianya Kendaraan Bermoto R 2 Tersedianya Tanah Kantor Tersedianya Meubelair

12 Bulan 12 Bulan 13 Unit 5 Unit 8000 M2 50 Unit

Tabel 1 : Rencana kinerja tahunan 2012 C. Perjanjian Kinerja Tahun 2012  Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 No

Sasaran Strategis

1

Pembayaran gaji/tunjangan/lemb ur pegawai

2

Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran

3

Pengadaan alat pengolah data

4

Pengadaan Tanah Kantor Pengadaan Kendaraan Roda 2 Pengadaan Meubelair

5 6

Target

Program/Kegiatan

Anggaran

Terselenggaranya Pembayaran Gaji tepat waktu, Tertib Adminis trasi Persuratan dan Kerasipan Keuangan Terpenuhinya pakaian dinas pegawai

Indikator Kinerja

13 Bulan

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung

1.364.582.000,-

25 Stel

7.900.000,-

Terpenuhinya pakaian sopir, pesuruh dan satpam Terkelolanya pertemuan/jamuan delegasi/misi/tamu Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan roda 4 Terpeliharanya kendaraan roda 2 Terpenuhinya langganan daya dan jasa Tersedianya operasional dan pimpinan Terpenuhinya sewa rumah dinas Ketua Terkirimnya surat dinas pos Terlaksananya pembinaan dan konsultasi Tersedianya alat pengolah data

6 Stel

1.250.000,-

300 Orang

3.000.000,-

250 M2 1 Unit 4 Unit 12 Bulan

18.750.000,9.600.000,8.000.000,28.800.000,-

12 Bulan

107.550.000,-

Tersedianya Tanah Kantor

1 Thn

15.850.000

12 Bulan 12 Bulan

6.000.000,59.500.000,-

13 Unit

8000 M2

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung

75.000.000,-

1.500.000.000,-

Tersedianya Kendaraan Roda 2

5 Unit

100.000.000,-

Tersedianya fasilitas meubelair

50 Unit

125.000.000,-

Tabel 2 : Penetapan kinerja 2013

16


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Taliwang. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (Assessment) yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indicator-indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah

masukan

menjadi

keluaran

atau

proses

penyusunan

kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Berikut ini pengukuran kinerja Pengadilan Agama Taliwang atas hasil yang telah dicapai pada tahun anggaran 2012 : Kegiatan Uraian

Indikator Kinerja

Sat

Target

Realisasi

% (Target)

Ket

2

3

4

5

6

7

8

9

Dukun gan Mana jemen dan Pelaksana an Tugas Teknis Lainnya Mahka mah Agung

Pembaya ran Gaji dan Tun jangan.

Masukan : Tersedianya dana.

Rp

1.364.582.000

1.287.338.221

94.51

Keluaran : Gaji, Honor, Tunjangan Pegawai

Org

24

24

100

Hasil : Meningkat nya kinerja.

%

100

100

100

Manfaat : Meningkat SDM

%

100

100

100

Dampak : Meningkat nya pelayanan

%

100

100

100


Rp

7.900.000

7.900.000

100

No

Program

1 1

Penyeleng garaan Operasio

13 Bulan

18


nal dan Pemeli haraan Perkantor an

Keluaran : Pakaian Dinas Pegawai

Org

24

24

100


%

100

100

100


%

100

100

100

%

100

100

100


Rp

1.250.000

1.250.000

100

Keluaran : Pakaian Sopir,Pramu bhakti dan Satpam

Stel

6

6

100

%

100

100

100

%

100

100

100

%

100

100

100


Rp

27.600.000

13.297.046

48.17

Keluaran : Langganan Daya dan Jasa

Bulan

12

12

100

Hasil : Peningkatan Kinerja

%

100

100

100


%

100

100

100

%

100

100

100

Rp

6.000.000

4.706.500

78.44

Bulan

12

12

100

A

Dampak : Meningkat nya pelaya nan

B

Hasil : Meningkat nya kinerja. Manfaat : Meningkat SDM Dampak : Meningkat nya pelaya nan

C

Dampak : Meningkat nya pelayanan

D

Masukan : Tersedianya dana. Keluaran :

19


Pos/Giro Hasil : Peningkatan Kinerja

%

100

100

100


%

100

100

100

%

100

100

100


Rp

3.000.000

3.000.000

100

Keluaran : pertemuan/ Jamuan Tamu

Org

300

300

100

%

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

Dampak : Meningkat nya pelaya nan

E

Hasil : Kearsipan, Dokumen tasi Manfaat : Bahan Kenijakan Dampak : Tertib Adminis trasi

F

G

%


Rp

15.850.000

15.850.000

100

Keluaran : Sewa Rumah Dinas Ketua

Tahun

1

1

100

Hasil : Terpeliharan ya gedung kantor

%

100

100

100

Manfaat : Pelayanan Publik

%

100

100

100

Dampak : Citra Peradilan

%

100

100

100


Rp

18.750.000

18.750.000

100

Bulan

12

12

100

Keluaran : Gedung Kantor

20


Hasil : Terpeliharan ya Gedung kantor

H

I

%

100

100

100

Manfaat : Pelayanan Publik

%

100

100

100

Dampak : Wibawa Peradilan

%

100

100

100


Rp

9.600.000

0

0

Keluaran : Kendaraan Roda 4

Unit

1

1

0

Hasil : Terpeliharan ya kenda raan roda 4

%

0

0

0

Manfaat : Pemelihara an BMN

%

0

0

0

Dampak : Kelancaran Kerja

%

0

0

0


Rp

8.000.000

8.000.000

100

Keluaran : Kendaraan Roda 2

Unit

5

5

100

Hasil : Terpeliharan ya kenda raan roda 2

%

100

100

100

Manfaat : Meningkat nya Kelanca ran Kerja

%

100

100

100

%

100

100

100


Rp

136.950.000

136.950.000

100

Keluaran : Operasional perkantoran

Bulan

12

12

100

Hasil : Meningkat nya Kinerja

%

100

100

100

Manfaat : Meningkat

%

100

100

100

BBM, Suku Cadang, Service dll

Dampak : Pelayanan Publik

J

21


nya Kemampuan

K

2.

2

Peningkat an Sarana dan Prasa rana Apara tur Mahka mah Agung

Peningkat an Sarana dan Prasa rana Apara tur Mahka mah Agung

Meningka tkan Sarana dan Prasarana di Lingkung an Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

Meningka tkan Sarana dan Prasarana di Lingkung an Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

Dampak : Pelayanan Publik

%

100

100

100


Rp

59.500.000

59.500.000

100

Keluaran : Pembinaan dan Konsultasi

Bulan

12

12

100


%

100

100

100

Manfaat : Meningkat kemampuan

%

100

100

100

Dampak : Tertib administrasi.

%

100

100

100


Rp

100.00.000

98.900.000

98.90

Keluaran : Kendaraan Bermotor Roda 2

Unit

5

5

100


%

100

100

100


%

100

100

100

Dampak : Pelayanan lebih baik

%

100

100

100


Rp

200.000.000

195.615.000

97.81

Keluaran : Peralatan dan Mesin,Alat Pengolah data,meubel air

Unit

63

63

100


%

100

100

100


%

100

100

100

Dampak :

22


3

Pelayanan lebih baik

%

100

100

100


Rp

1.500.000.000

1.492.952.000

99.53

Keluaran : Tanah Kantor

M2

8.000

8.000

100


%

100

100

100


%

100

100

100

Dampak : Pelayanan lebih baik

%

100

100

100

Tabel 3 : Pengukuran kinerja tahun 2012 B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Analisis pencapaian kinerja bidang kepaniteraan dan kesekretariatan tahun 2012 adalah merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator baik dibidang kepaniteraan dan dan kesekretariatan yang telah ditetapkan dalam dokumen kerja. Adapun pencapaian kinerja di Pengadilan Agama Taliwang pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : 1.

Bidang Kepaniteraan Perkara yang diterima dan diputus berdasarkan jenis perkara pada tahun 2012 di Pengadilan Agama Taliwang adalah berjumlah 467 Perkara dengan rincian Perkara gugatan sebanyak 333 perkara dan perkara permohonan 134 perkara.

Sisa perkara yang diterima Pengadilan Agama Taliwang pada tahun 0 perkara karena Pengadilan Agama Taliwang baru mulai beroperasi secara resmi pada tahun 2012, dengan rincian perkara yang diputus sebanyak 395 perkara yang terdiri dari 272 perkara gugatan dan 123 perkara Permohonan, sehingga sisa perkara yang masih berjalan sebanyak 72 perkara atau sekitar 15,4 %. 2.

Bidang Kesekretariatan

23


Dalam rangka menunjang fasilitas sarana dan prasarana gedung Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Taliwang telah meyelesaikan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana fasilitas gedung berupa : 1. Pengadaan Meubelair sebanyak 50 Unit (100%). 2. Pengadaan Kendaraan Bermotor sebanyak 5 unit (100%). 3. Pengadaan alat pengolah data terdiri 4 unit Laptop, 4 unit komputer Desktop, Printer 4 buah dan Scanner 1 buah (100%). 4. Pengadaan Tanah Kantor seluas 8.000 M2 (100%). Pengembangan website yang menjadi situs resmi Pengadilan Agama Taliwang www.pa-Taliwang.go.id diataranya perubahan pada menu tampilan yang disesuaikan dengan standar operasional prosedur (SOP).  Realisasi Pendapatan dan Belanja yang bersumber pada DIPA Pengadilan Agama Taliwang Tahun Anggaran 2012. Satuan Kerja Pengadilan Agama Taliwang pada Tahun Anggaran 2012 mendapatkan alokasi Anggaran Dana DIPA yang berasal dari Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI sebesar Rp 3.091.654.000,- dengan Nomor : 1626/005-01.2.01/20/2012, tanggal 20 Desember 2011. Seluruh dana tersebut telah digunakan untuk membiayai semua program/kegiatan yang tercantum penetapan kinerja tahun 2012 dengan rincian sebagai berikut :  Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah % No

Uraian

Anggaran

Realisasi

Real. Angg.

1 Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah

Rp

- Rp

-Penerimaan Pajak

62,410,936

0.00%

Rp

- Penerimaan Negara Bukan Pajak

Rp

- Rp

-

0.00%

- Rp

62,410,936

0.00%

Satuan Kerja Pengadilan Agama Taliwang untuk Tahun Anggaran 2012 telah berhasil membukukan Pendapatan Negara dari sektor Penerimaan Negara Bukan

24


Pajak (PNBP) sebesar Rp 62.410.936,- berupa Biaya Pencatatan Perkara dan Biaya Hak-hak Kepaniteraan Perkara. Satuan kerja Pengadilan Agama Taliwang tidak memiliki pos-pos Penerimaan Negara berupa Hibah. Untuk diketahui bahwa Penerimaan Negara dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini tidak terdapat estimasi Pendapatan yang tercantum dalam DIPA, sehingga tidak bisa diungkapkan jumlah Penerimaan Negara berdasarkan Prosentase target realisasi, dan seluruh Penerimaan Negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah dipungut selama Tahun Anggaran 2012 telah disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan jumlah Bruto 

Belanja Pegawai

Uraian

31-Dec-12

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

Rp

3,453,982,000

Belanja Lembur

Rp Rp Rp Rp

6,200,000 3,460,182,000 Rp - Rp 3,460,182,000 Rp

Jumlah Belanja Bruto Pengembalian Belanja

Jumlah Belanja Neto

Belanja

Pegawai

mendapatkan

% Naik/(Turun)

31-Dec-11

alokasi

-

pagu

0.00%

0.00%

anggaran

sebesar

Rp. 1.364.582.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp 1.287.338.221,- atau 94.51 % dari total anggaran. Hal ini terjadi karena adanya fluktuasi jumlah pegawai dan adanya mutasi-mutasi jabatan dan pangkat pegawai. 

Belanja Barang Uraian Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Jumlah Belanja Bruto Pengembalian Belanja Jumlah Belanja Neto

31-Dec-12 Rp

144,150,000

Rp

12,150,000

Rp

43,450,000

Rp Rp Rp Rp Rp

36,350,000 59,500,000 295,600,000 2,395,849 293,204,151

31-Dec-11

% Naik/(Turun)

Rp

-

Rp

-

25


Belanja Barang mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 295.600.000,dan yang berhasil direalisasikan sebesar Rp 267.318.000,- atau 90.43 % dari total anggaran. 

Belanja Modal Uraian Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Kendaraan Roda 2 Pengadaan Tanah Jumlah Belanja Pengembalian Belanja Jumlah Belanja Neto

31-Dec-12 Rp

200,000,000

Rp

100,000,000

Rp

1,500,000,000

Rp Rp Rp

1,800,000,000 1,800,000,000

31-Dec-11

Belanja Modal mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 1.800.000.000,yang sebagian besar direncanakan untuk belanja pengadaan tanah kantor yang berhasil direalisasikan sebesar Rp 1.492.952.000,- atau 99.53 % dari total anggaran.

26


BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Taliwang secara garis besar telah dapat diselesaikan dengan baik, administrasi peradilan maupun administrasi umum, bidang kepaniteraan dan bidang kesekretariatan, meskipun masih terdapat beberapa tugas pokok dan fungsi yang belum dapat terselesaikan tepat waktu, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain : 1.

Masih kurangnya tenaga professional dalam bidangnya (kesekretariatan) dalam menyelesaikan tugas pokok;

2.

Masih kurangnya pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi;

3.

Masih kurang perencanaan dalam setiap kegiatan disebabkan karena pembagian job description yang tidak sesuai dengan keahlian;

4.

Masih kurangnya staf kesekretariatan.

B. Saran Sehubungan dengan belum sempurnanya pencapaian target sesuai visi dan misi dalam menyelesaikan tugas-tugas dan adanya beberapa hambatan sehingga kurang dapat terealisasi secara sempurna sesuai program kerja maka Pengadilan Agama Taliwang menyampaikan beberapa saran, yaitu : 1.

Mohon kiranya jabatan-jabatan di secretariat diisi oleh pegawai yang masih muda dan enerjik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

2.

Perlunya penempatan pegawai baru, khususnya golongn II sebagai staf;

3.

Kendaraan dinas roda 4 (empat) untuk Pengadilan Agama Taliwang kiranya mohon ditambah untuk kelancaran tugas/ kegiatan yang telah direncanakan

28


Demikian laporan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Taliwang Tahun 2012. Apabila terdapat berbagai kekurangan mohon kiranya usul dan saran untuk perbaikan. Dan sebagai kelengkapan laporan ini kami lampirkan beberapa data yang dianggap perlu. Akhirnya kami mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan laporan ini, kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan ini kami sampaikan terima kasih.

29


BAB V LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Rencana Kinerja Tahun 2014 4. Matrik Rencana Strategis 2012-2014 5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

30


STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA TALIWANG

KETUA Drs. H. ALIYUDDIN, MH

WAKIL KETUA

HAKIM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PANITERA MUDA PERMOHONAN HERMAN, SH.

ABUBAKAR, SH. IMRAN, S.Ag. MUHAMMAD RIDHO, S.Ag. ZAINUL ARIFIN, S.Ag. MUJITAHID, SH. RUFAIDAH IDRIS, SHI. M. ZARKASI AHMADI, SH. NURRAHMAWATY,SHI.

Drs. LATIF

PANITERA/SEKRETARIS TAMJIDULLAH, SH

WAKIL PANITERA

WAKIL SEKRETARIS

Drs. H. IKHLAS

RASYID RIDHO, SIP.

PANITERA MUDA GUGATAN MUH. SALEH, SH.

PANITERA MUDA HUKUM LALU MANSUR, S.Ag.

1. 2. 3. 4.

PANITERA PENGGANTI SUBHAN, SHI H. HUSNI TAMRIN, SHI H. NUZULUDDIN, SH BUKRAN, SH.

KEPALA URUSAN KEUANGAN AMRUN, SH.

KEPALA URUSAN UMUM SYAHABUDDIN, SH.

KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN SALMAN

JURUSITA / J. PENGGANTI 1. MUH. RIDWAN, SH. 2. AMRUN, SH. 3. SYAHABUDDIN, SH.

30


INDIKATOR KINERJA UTAMA A. Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, yang dimaksud dengan Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis sebuah organisasi, dimana setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungannya masing-masing dengan tujuan sebagai berikut: 1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik; 2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing. Tuntutan demikian sangat beralasan karena sering kali terjadi ketidakselarasan dalam penetapan indikator kinerja sehingga menyebabkan hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan instansi atasannya bahkan dengan perencanaan nasional. Penyusunan indikator kinerja utama (IKU) dilakukan oleh setiap instansi pemerintah

yang

meliputi

Kementerian

Koordinator/Kementerian

Negara/

Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretariat Jenderal Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Lain yang menjalankan fungsi pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik di dalam tubuh instansi tersebut sehingga penyusunan Indikator

31


Kinerja Utama dapat dilaksanakan dengan baik dan penerapannya dilakukan secara integratif di antara unit kerja di dalamnya. Indikator kinerja utama instansi pemerintah harus selaras antar unit organisasi. Cakupan indikator kinerja utama pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcomes) dengan tatanan sebagai berikut: 1. Indikator

kinerja

utama

(IKU)

pada

tingkat

Kementerian

Negara/

Departemen/LPND/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota, sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcomes) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi. 2. Indikator kinerja utama (IKU) pada unit organisasi setingkat Eselon I adalah indikator hasil (outcomes) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja di bawahnya. 3. Indikator kinerja utama (IKU) pada unit kerja setingkat Eselon II / Satuan Kerja /SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output). Keberhasilan indikator kinerja secara makro pada suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh satu instansi/ unit kerja, tetapi dipengaruhi oleh keberhasilan instansi/ unit kerja lain. Oleh karena itu, indikator kinerja utama pada level lembaga (yang memiliki unit kerja di bawahnya) harus pada tingkat indikator hasil (outcomes) dan secara bertahap ditingkatkan pada indikator manfaat (benefit) dan dampak (impacts). Untuk tingkat unit kerja/ satuan kerja, indikator kinerja yang digunakan harus lebih rinci dan spesifik, namun tetap harus diperhatikan keselarasan dan keseimbangan dengan indikator kinerja unit-unit kerja lain serta dengan tingkat instansi pemerintah/lembaga. Dengan demikian mulai dari bagian terkecil suatu organisasi sampai bagian terbesarnya sejak awal sudah selaras satu sama lain sehingga perencanaan instansi sampai perencanaan nasional dapat tercapai.

32


B. Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Adapun hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama Pengadilan Agama Taliwang adalah sebagai berikut : -

Dokumen Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung yang dimuat dalam Blue Print 2010-2035 (jilid II);

-

Dokumen Rencana Strategis Dirjen Badan Peradilan Agama yang dirangkum dalam 7 (tujuh) Program Prioritas Peradilan Agama;

-

Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Mataram 2010-2014;

-

Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Taliwang 2010-2014;

-

Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Taliwang;

-

Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Taliwang;

-

Kewenangan, tugas dan fungsi serta peran Pengadilan Agama Taliwang yang diamanatkan oleh undang-undang;

-

Ketentuan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

-

Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai salah satu sumber pelaksanaan hukum materiil bagi penyelenggaraan peradilan.

C. Indikator Kinerja Utama Taliwang Dalam pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama (IKU) bagi Pengadilan Agama Taliwang, telah dilibatkan berbagai pendapat, saran atau usulan dari pemangku kepentingan (stakeholders) baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu indikator kinerja utama yang ditetapkan diupayakan untuk memenuhi karakteristik kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja satuan kerja organisasi. Tolak ukur indikator kinerja utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja organisasi antara lain: -

Spesifik

33


-

Dapat dicapai

-

Relevan

-

Menggambarkan keberhasilan

-

Dapat dikualifikasi dan diukur Indikator kinerja utama tersebut dapat digunakan untuk beragam

kepentingan, antara lain: 1. Perencanaan jangka menengah 2. Perencanaan tahunan 3. Penyusunan dokumen penetapan kinerja 4. Pelaporan akuntabilitas kinerja 5. Evaluasi kinerja 6. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatankegiatan; Adapun mekanisme penyusunan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Agama Taliwang dapat digambarkan sebagai berikut : IKU pada Mahkamah Agung

IKU pada PTA Mataram

IKU pada Ditjen Badan Peradilan Agama

Indikator Kinerja Utama PA Taliwang

Mekanisme penyusunan indicator kinerja utama pada satuan kerja Pengadilan Agama Taliwang

Ada beberapa dokumen yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama pada satuan kerja Pengadilan Agama Taliwang, antara lain: cetak biru (blue print) Mahkamah Agung jilid ke-2, 7 (tujuh) Program Prioritas Peradilan

34


Agama dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Rencana Strategis Lima Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Renstra PA Taliwang dan Penjabaran TUPOKSI serta LAKIP Pengadilan Agama Taliwang.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Taliwang dapat dirinci ke dalam setiap unit kerja sebagai berikut :

I.

Unit Pelayanan Teknis a. Nama Unit Kerja b. Tugas c. Fungsi

: : :

d.

Kinerja

:

II. Administrasi Yustisial a. Nama Unit Kerja b. Tugas

: :

c.

Indikator Utama

Fungsi

:

Unit Pelaksana Teknis Menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara  Mendamaikan pihak yang bersengketa  Memeriksa sengketa/ permohonan pihak dan bukti-bukti yang terkait  Menyelesaikan sengketa yang diperiksa  Memberikan putusan.  Jumlah Penyelesaian Perkara dengan Standar yang telah ditetapkan dalam SOP.  Jumlah % penyelesaian perkara melalui mediasi.  Penurunan prosentase tunggakan perkara (sisa perkara) setiap tahun  Penyerahan instrumen sesuai standar (scedul time) yang ditetapkan.  Diterimanya putusan oleh para pihak maksimal 1 minggu setelah putusan dibacakan.  Dibentuknya Susunan Majelis secara periodik  Terbentuknya susunan majelis khusus untuk menangani perkara tertentu.  Adanya laporan hasil pengawasan pelaksanaan mediasi dan tindak lanjutnya.  Eksaminasi berkas perkara setiap majelis hakim secara berkala oleh pimpinan.

Administrasi Yustisial Melaksanakan penatalaksanaan tertib administrasi yustisial  Melakukan pencatatan terhadap perkara yang diterima di Pengadilan Agama Taliwang.  Menertibkan seluruh buku-buku induk register terkait perkara yang diterima di Pengadilan Agama Taliwang.  Melaporkan kegiatan penatalaksanaan atas perkara yang diterima dan diselesaikan di Pengadilan Agama Taliwang.  Melaksanakan visualisasi dan transparansi

35


d.

Indikator Utama

Kinerja

:

             

informasi atas perkara yang ditangani Pengadilan Agama Taliwang. Terbentuknya information desk pelayanan perkara Tertib dan terlaksana alur kerja administrasi perkara (meja 1,meja 2 dan meja3) Tersedia pelaporan perkara / keuangan pihak ketiga. Terisinya buku induk register perkara tepat waktu dan valid. Tersedianya Admin dan Operator pelaksanaan progam aplikasi SIADPA Terselenggaranya updating website Pengadilan Agama Taliwang dalam rangka transparansi kinerja lembaga Hasil evaluasi / Monitoring SOP / alur kerja penyelesaian perkara tiap 3 bulan. Tersedianya pelayanan perkara sesuai standar PTA Mataram dan Badilag MA.RI Tertibnya adminsitrasi penyelenggaran prodeo dan Sidang Keliling. Jumlah perkara yang diajukan oleh masyarakat kurang mampu. Jumlah daerah yang sulit untuk mengakses peradilan Tersedianya biaya prodeo. Ditetapkannya standar kualitas berkas perkara Penataan arsip perkara (e-dokument, rekapitulasi tahun 2012).

III. Supporting Unit (Unit Pendukung) a. Nama Unit Kerja : Unit Pendukung (supporting unit) b. Tugas : Merencanakan kegiatan anggaran, pelayanan hakhak dan kesejahteraan tenaga teknis dan non teknis menerima, pengelolaan aset satuan kerja serta melakukan evaluasi kinerja instansi dan melakukan rekapitulasi pelaporan seluruh rangkaian organisasi. c. Fungsi :  Menyediakan fasilitas bagi tenaga teknis dan non teknis dalam rangka pencapaian target kinerjanya  Melakukan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka berjalannya roda organisasi satuan kerja  Melakukan evaluasi dan monitoring pengelolaan asset organisasi  Menyediakan sarana prasarana dalam rangka transparansi informasi dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik. d. Indikator Kinerja :  Terbentuknya Tim Perencana Satker, Tim Utama Evaluasi, Tim Pengawas  Adanya program berkelanjutan selama 5 tahun  Penyelenggaraan pelayanan pegawai tepat

36


 

        

waktu sesuai SOP, antara lain: - Jumlah yang akan mendapat KGB/ tahun - Jumlah yang akan mendapat KNP / tahun - Jumlah inpassing pegawai/ tahun - Jumlah yang peserta diklat teknis dan non teknis. - Pembayaran gaji/uang makan pegawai - Pengiriman daftar permintaan data untuk tunjangan remunerasi Adanya pelaporan secara berkala hasil kinerja (progress report) perencanaan dari tiap Sub Bagian (3 bulanan). Tersedianya akurasi dan validitas data pegawai Pengadilan Agama Taliwang. Terselenggaranya pengelolaan aplikasi SIMPEG, SIMAK-BMN, Persediaan, RKAKL & Barang Persediaan. Adanya jadwal pelaksanaan pengawasan secara berkala. Jumlah bidang kinerja sebagai objek pengawasan. Terselenggaranya evaluasi secara menyeluruh Tersedianya pedoman kerja bagi tiap aparatur peradilan (Buku I, II dan Buku IV) Telah ditetapkannya fungsi tiap pegawai PA Sungguminasa dalam menjalankan alur kerja. Dilaksanakannya pembinaan secara berjenjang secara berkala (3 bulanan) Dilaksanakannya evaluasi kinerja berdasarkan Permenpan 29 Tahun 2010 dan Lan 239 tahun 1999 Setiap Sub Bagian telah memiliki SOP dan Alur Kerja yang ditetapkan;

37


RENCANA KINERJA TAHUN 2014 No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.  Pembayaran Gaji dan Tunjangan  Penyeleanggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Terselenggaranya pembayaran Gaji, Remunerasi tepat waktu, Tersajinya petunjuk perbendaharaan, penilaian, Supervisi ke Satker, Tertib Administrasi Persuratan dan kearsipan keuangan, pembinaan dan pengembangan Administrasi keuangan. A. Terpenuhinya pakaian dinas pegawai B. Terpenuhinya toga, pakaian sopir/pesuruh dan satpam C. Terpeliharanya gedung kantor D. Terpeliharanya kendaraan roda 4 E. Terpeliharanya kendaraan roda 2 F. Terpeliharanya sarana gedung G. Terpenuinya langganan daya dan jasa H. Tersedianya operasional kantor dan pimpinan I. Terkirimnya surat dinas pos. J. Terpenuhinya Sewa Rumah Dinas Pimpinan 01. Terkelolanya perpustakaan/kearsipan/dokumentasi 02. Terlaksananya rapat koordinasi dengan Pengadilan Agama tingkat pertama dan Banding 03. Terlaksananya pembinaan dan konsultasi antara Pengadilan Agama Taliwang dengan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Mahkamah Agung. 04. Terkelolanya pertemuan/jamuan delegasi/Misi/Tamu. 01. Terpenuhinya Peralatan dan Mesin 02. Tersedianya Alat Pengolah Data 03. Tersedianya Gedung Kantor

3

Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

4

Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukumdi Pengadilan Agama.  Perkara bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Lingkungan PA yang diselesaikan Tepat Waktu

01. Tersedianya Dana Perkara prodeo di Pengadilan Agama Taliwang 02. Terselesaikannya berkas perkara

Target 13 Bulan

25 Stel 6 Stel 250 M2 1 Unit 6 Unit 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 4 Unit 10 Explr 12 Bulan 12 Bulan 300 Orang 17 Unit 12 Unit 1.000 M2 20 Perkara 320 Perkara

38


MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2012-2014 RENCANA STRATEGIS SATUAN ORGANISASI / KERJA 2012-2014 CARA MENCAPAI TUJUAN / SASARAN VISI

MISI

TUJUAN

SASARAN

1

2

3

4

1. Terwujudnya Pengadilan Agama Taliwang yang mandiri, baik secara struktur kelembagaan maupun penyelenggaraa n proses peradilan.

1. Tersusunnya perumusan rencana anggaran pengadaan tanah kantor Pengadilan Agama Taliwang untuk Tahun 2012.

2. Terwujudnya penanganan dan penyelesaian perkara, baik secara litigasi maupun non litigasi.

2. Terwujudnya pelaksanaan poses peradilan secara mandiri, professional, efektif dan efisien.

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung

1. Menjaga Kemandirian badan peradilan 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

3. Terwujudnya kualitas produk pengadilan yang berkeadilan hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. 4. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan manajemen peradilan secara

3. Terselesaikan sisa perkara. 4. Terwujudnya optimalisasi penyelesaian perkara melalui mediasi. 5. Terwujudnya peningkatan kualitas produk pengadilan,

PROGRAM

KEGIATAN

WAKTU

DANA

5

6

7

8

9

1. Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bidang Kepaniteraan : 1. Penerapan Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIADPA) secara optimal. 2. Menyerahkan salinan putusan/penetapan kepada para pihak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak dibacakan. 3. Menyediakan “Information Desk” dan melatih petugas khusus untuk memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. 4. Memberikan pelayanan perkara secara Cuma-cuma (prodeo) kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. 5. Mengadakan sidang keliling. 6. Menyelenggarakan Bedah Berkas. 7. Menyempurnakan Pedoman Teknis Mediasi Pengadilan Agama Taliwang sesuai dengan hasil Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2009.

Awal Tahun Bulan I Setiap Saat

DIPA

KETUA/MAJELIS HAKIM PANSEK/WAPAN

Setiap Saat

DIPA

KETUA/MAJELIS HAKIM PANSEK/WAPAN/ WASEK

1.

Pelayanan prima dalam penerimaan dan penyelarasan perkara

2.

Profesinalisme pelaksanaan administrasi perkara

3.

4.

Pembinaan dan pengawasan aparatur Pengadilan Agama.

Pembinaan aparatur hukum

5.

Tertib administrasi kepegawaian

6.

Penataan kelembagaan

7.

PENANGGUNG JAWAB 10

KEBIJAKAN

Tertib

2. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di Pengadilan Agama Taliwang. 3. Merumuskan Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengadaan tanah kantor Pengadilan Agama Taliwang. 4. Menyediakan sarana dan prasarana mediasi yang representatif.

5. Menerapkan fungsi-fungsi manajemen

Bidang Kesekretariatan, Sarana dan Prasarana : 1. Membentuk Tim perumus Term Of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Taliwang Tahun 2013; 2. Mengelola barang kekayaan milik Negara melalui SIMAK-BMN secara optimal. 3. Menyelenggarakan Administrasi perpustakaan melalui aplikasi perpustakaan serta mengadakan fasilitas sarana dan prasarananya.


sistematis, konsekuen, dan berkesinambun gan. 5. Terwujudnya sumber daya manusia Pengadilan Agama Taliwang yang berkualitas dan profesional. 6. Terwujudnya aparatur Pengadilan Agama Taliwang yang bermartabat dan dihormati.

7.

Terwujudnya transparansi penyelenggaraa n proses peradilan dan pengelolaan administrasi kesekretariatan.

baik berupa putusan/pen etapan maupun produk pelayanan di bidang hukum lainnya. 6. Terwujudnya kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap jalannya proses peradilan. 7. Terlaksanany a fungsifungsi dasar manajemen peradilan mulai tahapan perencanaan, pengorganisa sian, pelaksanaan dan pengawasan/ evaluasi. 8. Terlaksanany a kegiatan pembinaan sumber daya manusia teknis dan non yustisial. 9. Terwujudnya peningkatan integritas moral aparatur Pengadilan Agama

administrasi umum

8.

Tertib administrasi keuangan

9.

Pembinaan aparatur dilingkungan Peradilan Agama

modern dalam menata dan mengelola Pengadilan Agama Taliwang (planning, organizing, actuating/ executing, controoling/evaluati ng). 6. Pengkajian dan sosialisasi hukum formil dan materil serta analisis kasus. 7. Pelatihan penerapan teknologi informasi dalam rangka menunjang tupoksi. 8. Melaksanakan pembinaan bagi seluruh aparatur Pengadilan Agama Taliwang. 9. Mengoptimalkan penggunaan fasilitas teknologi informasi untuk mewujudkan percepatan administrasi perkara dan kesekretariatan. 10. Mengoptimalkan pemanfaatan website Pengadilan Agama Taliwang untuk menyediakan informasi tentang

4.

5.

6.

Menyediakan ruang mediasi dan fasilitas pendukungnya untuk kenyamanan pelaksanaan mediasi. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan website Pengadilan Agama Taliwang untuk meningkatkan upaya transparansi proses peradilan, meliputi transparansi prosedur berperkara, biaya perkara, jadual sidang, panggilan sidang, putusan/penetapan, pengembalian sisa panjar biaya perkara, penyerahan akta cerai, dan statistik perkara. Mengupayakan publikasi putusan/penetapan pada website Pengadilan Agama Taliwang paling lambat dua hari sejak dibacakan.

Bidang Manajemen : 1. Mengadakan rapat Rencana Kerja Tahunan yang diadakan setiap awal Tahun. 2. Mengadakan rapat evaluasi/coffee morning setiap hari Senin. 3. Pengkajian terhadap Renstra Pengadilan Agama Taliwang Tahun 2012-2014 dan Menyempurnakan Renstra Pengadilan Agama Taliwang Tahun 2012-2014 disesuaikan dengan Renstra MahkamahAgung dan Badan Peradilan Agama 4. Pembuatan Penetapan Kinerja Tahunan (selama periode 2012-2015). 5. Mengefektifkan pengawasan melekat (WASKAT) oleh atasan langsung dan pengawasan fungsional oleh hakim pengawas bidang (HAWASBID) dalam bentuk laporan Hawasbid yang dibuat per Triwulan Bidang Sumber Daya Manusia : 1. Melaksanakan Diklat Di Tempat Kerja (DDTK) untuk meningkatkan kemampuan di bidang pendayagunaan Teknologi Informasi (TI) untuk percepatan pelaksanaan Tupoksi.

Setiap Saat

DIPA


Setiap Saat

DIPA



Taliwang. 10. Terwujudnya percepatan pelaksanaan tugas administrasi yudisial dan non yudisial secara efektif dan efisien dengan penerapan fasilitas teknologi.

11.

Terwujud nya transparansi proses peradilan dan informasi kegiatan Pengadilan Agama Taliwang

proses peradilan dan penyelengaraan administrasi kesekretariatan.

2. 3.

4.

11.

Memberdayaka n pejabat humas Pengadilan Agama Taliwang untuk memberikan informasi hukum kepada masyarakat.

5. 6.

Mengadakan Studi Banding untuk jajaran kepaniteraan. Melaksanakan diskusi berkala tentang hukum formil dan materil bagi seluruh pejabat fungsional. Mengadakan pelatihan teknis dan non teknis yustisial bagi pegawai Pengadilan Agama Taliwang. Mengadakan pembinaan mental yang diadakan setiap bulan ramadhan. Menunjuk pejabat HUMAS (Hubungan Masyarakat) untuk melayani masyarakat dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan proses peradilan


PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA TALIWANG Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

:

TAMJIDULLAH, SH.

Jabatan

:

Panitera / Sekretaris

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama. Nama

:

Drs. H. ALIYUDDIN, MH

Jabatan

:

Ketua

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua. Pihak pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti

yang

telah

ditetapkan

dalam

dokumen

perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Taliwang, 28 Februari 2013 Ketua Pengadilan Agama Klungkung

Panitera/Sekretaris, Pengadilan Agama Taliwang

Drs. H. ALIYUDDIN, MH NIP. 19550412 197903 1 006

TAMJIDULLAH, SH. NIP. 19651028 199303 1 006

1


RENCANA KINERJA TAHUN 2014 No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.  Pembayaran Gaji dan Tunjangan  Penyeleanggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Terselenggaranya pembayaran Gaji, Remunerasi tepat waktu, Tersajinya petunjuk perbendaharaan, penilaian, Supervisi ke Satker, Tertib Administrasi Persuratan dan kearsipan keuangan, pembinaan dan pengembangan Administrasi keuangan. A. Terpenuhinya pakaian dinas pegawai B. Terpenuhinya toga, pakaian sopir/pesuruh dan satpam C. Terpeliharanya gedung kantor D. Terpeliharanya kendaraan roda 4 E. Terpeliharanya kendaraan roda 2 F. Terpeliharanya sarana gedung G. Terpenuinya langganan daya dan jasa H. Tersedianya operasional kantor dan pimpinan I. Terkirimnya surat dinas pos. J. Terpenuhinya Sewa Rumah Dinas Pimpinan 01. Terkelolanya perpustakaan/kearsipan/dokumentasi 02. Terlaksananya rapat koordinasi dengan Pengadilan Agama tingkat pertama dan Banding 03. Terlaksananya pembinaan dan konsultasi antara Pengadilan Agama Taliwang dengan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Mahkamah Agung. 04. Terkelolanya pertemuan/jamuan delegasi/Misi/Tamu. 01. Terpenuhinya Peralatan dan Mesin 02. Tersedianya Alat Pengolah Data 03. Tersedianya Gedung Kantor

3

Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

4

Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukumdi Pengadilan Agama.  Perkara bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Lingkungan PA yang diselesaikan Tepat Waktu

01. Tersedianya Dana Perkara prodeo di Pengadilan Agama Taliwang 02. Terselesaikannya berkas perkara

Target 13 Bulan

25 Stel 6 Stel 250 M2 1 Unit 6 Unit 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 4 Unit 10 Explr 12 Bulan 12 Bulan 300 Orang 17 Unit 12 Unit 1.000 M2 20 Perkara 320 Perkara

38

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012 PENGADILAN AGAMA TALIWANG

Recommend Documents