LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015 PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA

TAHUN 2015

PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA

Jl. Usman Salengke No. 103, Sungguminasa, Kab. Gowa 92111 Telp./Fax 861089 - 861129 Website : www.pn-sungguminasa.go.id Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 Pn Sungguminasa

KATA PENGANTAR Dengan mengucap puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akun1abilltasKinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Sungguminasa, Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 516-1/SEKlKU.01/11/2015

tanggal 17 Nopember 2015, Perihal Penyampaian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjlP ) Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjlan Kinerja Tahun 2016. Laporan ini berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja, tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang tetah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2015. Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2015 ini meskipun jauh dari sempurna kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja. Laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis di masa mendatang. Semoga taporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri, serta berguna bagi semua pihak.

Januari 2016

EXECUTIVE SUMMARY ( IKHTISAR EKSEKUTIF ) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2015 Pengadilan Negeri Sungguminasa, merupakan LKjIP dari Renstra tahun 2015 - 2019. dan dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Nomor

:516-1/SEK/KU.01/11/2015

tanggal 17 Nopember

Perihal Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi

2015,

Pemerintah

( LKjIP ) Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan

Permenpan Nomor 53 Tahun 2014,

Tentang

Petunjuk

Teknis

Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu a t a s L a p o r a n K i n e r j a I n s t a n s i P e m e r i n t a h Indonesia Pengadilan Negeri Sungguminasa berupaya untuk mencapai target tertinggi dari LKjIP yang berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LKjIP yang proporsional dan profesional akan

semakin

transparan

dalam

mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015. LKjIP Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2015, menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang terekam oleh Tim LKjIP. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sungguminasa disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari bulan

Januari s/d Desember

sebelumnya,

terutama

2015 serta perbandingan dengan tahun

menyangkut

penyelesaian

perkara

yang

menjadi

kewenangan Pengadilan Negeri Sungguminasa. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2016. Sebagai bentuk kesadaran dalam mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan,

Pengadilan

Negeri

Sungguminasa

telah

menyusun

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung yaitu : “ MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA YANG AGUNG ”.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…………………………..…………………..………….…………i EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)………………..……………….ii DAFTAR ISI…………………………..……………...………………….……………... iii BAB I PENDAHULUAN………………..…….………………..……………….….…..1 A. Latar Belakang ……………………………………………………………………..1 B. Tugas Pokok dan Fungsi………………………....…………………...………….. 3 C. Sistematika Penyajian…...…………………….………………………………….. 6 BAB II PERENCANAAN KINERJA…………………...……………........................ 7 1. Visi dan Misi………………………………………….…………………..……...... 12 2. Tujuan dan Sasaran Strategis……………………………...…………..…….….13 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok………………………………………….… 8 A. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sungguminasa………….… 14 B. Penetapan Kinerja Tahun 2015………………………….……………..…... 16 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA………………………………………………. 11 A. Capaian Kinerja Organisasi ………………………………………………….20 B. Realisasi Anggaran …………………………………........……………......... 50 BAB IV PENUTUP………………………………………..…….…………….……… 60 LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi 2. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 3. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 2016 3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 4. RENCANA KINERJA TAHUN 2017 5. SK. Tim Peyusun LKjIP TAHUN 2015

1

BAB I - PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Dalam Rangka Penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 Pengadilan Negeri Sungguminasa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal yang terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun Tujuan pelaporan Kinerja adalah dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk dapat meningkatkan kinerjanya. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dalam melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. LKjIP merupakan satu kesatuan laporan yang menyeluruh yang dimulai dengan Perencanaan Strategis. Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Sebagai instansi pemerintah menurut Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi

2

serta

peranannya

dalam

pengelolaan

sumberdaya,

anggaran

maupun

kewenangan dalam melayani pencaari keadilan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan

dan

pengukuran,

pengumpulan

data,

pengklasifikasian,

pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk itulah Pengadilan Negeri Sungguminasa menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LKjIP)

Tahun

2015.

3

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan

guna

menegakkan

hukum

dan

keadilan (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar pasca Amandemen). Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung R.I., Badanbadan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung R.I., (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945). Penyelenggaraan kepada

kekuasaan

Kehakiman

tersebut

diserahkan

badanbadan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama,

Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas

pokok,

untuk

menerima,

memeriksa

dan

mengadili

serta

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya).(Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)) Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan

dapat

diserahi

tugas

dan

kewenangan

lain oleh atau

berdasarkan Undang-Undang. Berdasarkan Perma No. 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan telah diatur tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan termasuk Pengadilan Negeri Kelas IB Sungguminasa yang telah mulai melaksanakan Perma tersebut sejak akhir tahun 2015. Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sungguminasa b e r d a s a r k a n P e r m a t e r s e b u t yakni: 1. Ketua

Pengadilan

sebagai

bertanggungjawab

atas

terselenggaranya

Pengadilan. Ketua

Pengadilan

pimpinan

Pengadilan

administrasi perkara pada

melaksanakan

pengawasan

terhadap

penyelenggaraan peradilan yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.

4

Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan. Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan. 2. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B dipimpin oleh Panitera. Kepaniteraan

Pengadilan

Negeri

Kelas

I

B

mempunyai

tugas

melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Dalam melaksanakan tugas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B menyelenggarakan fungsi:  pelaksanaan

koordinasi,

pembinaan

dan

pengawasan

pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;  pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;  pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;  pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;  pelaksananaan

pengelolaan

pelaksananaan

pengelolaan

administrasi administrasi

perkara,

perkara, penyajian

data perkara, dan transparansi perkara; 

pelaksanaan dalam

administrasi

program

teknis

ditetapkanberdasarkan minutasi,

evaluasi

keuangan dan

peraturan dan

yang

berasal

keuangan dan

dari APBN

perkara

yang

perundang- undangan,

administrasi Kepaniteraan;

 pelaksanaan mediasi;  pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B, terdiri atas : a. Panitera Muda Perdata,

mempunyai

tugas

melaksanakan

administrasi perkara di bidang perdata yang melaksanakan fungsi : -

pelaksanaan

pemeriksaan

dan

penelaahan

kelengkapan

berkas perkara perdata; -

pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;

-

pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk

5

diteruskan

kepada

Ketua

Majelis

Hakim berdasarkan

Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan; -

pelaksanaan

penerimaan

kembali

berkas

perkara

yang

sudah diputus dan diminutasi; -

pelaksanaan

pemberitahuan

isi

putusan

tingkat

pertama

kepada para pihak yang tidak hadir; -

pelaksanaan

penyampaian

pemberitahuan

putusan

tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak; -

pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;

-

pelaksanaan putusan

pengawasan upaya

menyampaikan

terhadap

hukum relas

pemberitahuan

kepada

para

penyerahan

isi

pihak

putusan

isi dan

kepada

Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; -

pelaksanaan penerimaan konsinyasi ;

-

pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi ;

-

pelaksanaan

penyimpanan

berkas

perkara

yang

belum

perkara

yang

sudah

mempunyai kekuatan hukum tetap ; -

pelaksanaan

penyerahan

berkas

berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum ; -

pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan ;

-

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

b. Panitera Muda Pidana , mempunyai

tugas

melaksanakan

administrasi perkara di bidang pidana , yang melaksanakan fungsi : -

pelaksanaan

pemeriksaan

dan

penelaahan

kelengkapan

berkas perkara pidana -

pelaksanaan registrasi perkara pidana;

-

pelaksanaan

penerimaan

permohonan

praperadilan

dan

pemberitahuan kepada termohon; -

pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan

kepada

Ketua

Majelis

Hakim berdasarkan

Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan; -

pelaksanaan

penghitungan,

penetapan penahanan, penangguhan penahanan;

penyiapan

perpanjangan

dan

pengiriman

penahanan

dan

6

-

pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;

-

pelaksanaan

penerimaan

kembali

berkas

perkara

yang

sudah diputus dan diminutasi; -

pelaksanaan

pemberitahuan

isi

putusan

tingkat

pertama

kepada para pihak yang tidak hadir; -

pelaksanaan

penyampaian

pemberitahuan

putusan

tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak; -

pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;

-

pelaksanaan putusan

pengawasan upaya

terhadap

hukum

kepada

pemberitahuan para

pihak

isi dan

menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; -

pelaksanaan

pemberitahuan

isi

putusan

upaya

hukum

kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; -

pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

-

pelaksanaan

penyimpanan

berkas

perkara

yang

belum

perkara

yang

sudah

mempunyai kekuatan hukum tetap; -

pelaksanaan

penyerahan

berkas

berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum; -

pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

-

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

c. Panitera Muda Khusus , mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus, antara lain perkara niaga, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, tindak pidana korupsi, hak asasi manusia dan perikanan serta perkara khusus lainnya yang diperlukan, yang melaksanakan fungsi : -

pelaksanaan

pemeriksaan

dan

penelaahan

kelengkapan

berkas perkara khusus; -

pelaksanaan registrasi perkara khusus;

-

pelaksanaan

penerimaan

permohonan

praperadilan

dan

pemberitahuan kepada termohon; -

pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan

kepada

Ketua

Majelis

Hakim berdasarkan

7

Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan ; -

pelaksanaan

penghitungan,

penetapan penahanan,

penyiapan

dan

perpanjangan

pengiriman

penahanan

dan

penangguhan penahanan; -

pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;

-

pelaksanaan

penyiapan

penunjukkan

hakim

pengawas

dalam perkara kepailitan; -

pelaksanaan

penerimaan

kembali

berkas

perkara

yang

sudah diputus dan diminutasi; -

pelaksanaan

pemberitahuan

isi

putusan

tingkat

pertama

kepada para pihak yang tidak hadir; -

pelaksanaan

penyampaian

pemberitahuan

putusan

tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak; -

pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;

-

pelaksanaan putusan

pengawasan upaya

menyampaikan

terhadap

hukum relas

kepada

pemberitahuan para

penyerahan

isi

pihak

isi dan

putusan

kepada

upaya

hukum

Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; -

pelaksanaan

pemberitahuan

isi

putusan

kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; -

pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

-

pelaksanaan

penyimpanan

berkas

perkara

yang

belum

perkara

yang

sudah

mempunyai kekuatan hukum tetap; -

pelaksanaan

penyerahan

berkas

berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum; -

pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

-

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

d. Panitera Muda

Hukum

,

mempunyai

tugas

melaksanakan

pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. yang melaksanakan fungsi : -

pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;

-

pelaksanaan penyajian statistik perkara;

8

-

pelaksanaan

penyusunan

dan

pengiriman

pelaporan

perkara; -

pelaksanaan

penataan,

penyimpanan

dan

pemeliharaan

arsip perkara; -

pelaksanaan

kerja

sama

dengan

Arsip

Daerah

untuk

penitipan berkas perkara, -

pelaksanaan

penyiapan,

pengelolaan

dan

penyajian

bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara. -

pelaksanaan

penghimpunan

pengaduan

dari

masyarakat,

hubungan masyarakat; dan -

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

3. Kesekretariatan

tata

usaha

Pengadilan

negara

yang

Negeri

dalam

Kelas

I

B

adalah aparatur

menjalankan tugas dan fungsinya

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B dipimpin oleh Sekretaris. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I B. Dalam melaksanakan tugas Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B menyelenggarakan fungsi:  penyiapan

bahan

pelaksanaan

urusan

perencanaan program

dan anggaran;  pelaksanaan urusan kepegawaian;  pelaksanaan urusan keuangan;  penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;  pelaksanaan

pengelolaan

teknologi

informasi

dan statistik;

 pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,

keamanan,

 penyiapan

bahan

dokumentasi

serta

keprotokolan,

pelaksanaan

dan perpustakaan; dan

pemantauan,

pelaporan

evaluasi

di

dan

lingkungan

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B. sekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B, terdiri atas:

a.

Subbagian

Perencanaan,

Teknologi

Informasi,

dan

Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

9

pelaksanaan, teknologi

program,

informasi

dan

dan

anggaran,

statistik,

serta

pengelolaan pelaksanaan

pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan. b.

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, mempunyai

tugas

melaksanakan

penyiapan

bahan

pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana. c.

Subbagian

Umum

melaksanakan

dan

Keuangan.

penyiapan

mempunyai

pelaksanaan

urusan

tugas surat

menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN Laporan Akuntabilitas Kinerja menggambarkan Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Kelas I B Sungguminasa selama tahun 2015 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. LKJIP ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Riviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan

penyusunannya berpedoman kepada

Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika

Penyajian

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Kelas I B Sungguminasa Tahun 2015 adalah sebagai berikut : Kata Pengantar Ikhtisar Eksekutif Bab I

Pendahuluan Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan

pada

aspek

strategis

organisasi

serta

permasalahan utama (strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi. Bab II

Perencanaan Kinerja Pada Bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

10

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk Setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis organisasi

sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisa capaian kinerja sebagai berikut : 1.

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

2.

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

3.

Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

4.

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

5.

Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

6.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

7.

Analisa

program/

keberhasilan

kegiatan

ataupun

yang

menunjang

kegagalan

pencapaian

pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran Pada sub bagian ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Bab IV

Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

11

Bab IV

Lampiran, yang terdiri dari 1. Struktur Organisasi 2. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 3. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 2016 3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 4. RENCANA KINERJA TAHUN 2017 5. SK. Tim Peyusun LKjIP TAHUN 2015

12

BAB II – PERENCANAAN KINERJA Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungguminasa 2015 - 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapantahapan yang terencana penataan,

penertiban,

dan

terprogram

secara

sistematis

melalui

perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem

kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Sungguminasa diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional

yang telah ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014 dan 2015 - 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 - 2019.

1. VISI DAN MISI Visi

merupakan

cara

pandangan

jauh

kedepan

untuk

mewujudkan

tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sungguminasa . Visi Pengadilan Negeri Sungguminasa

mengacu pada Mahkamah Agung RI

adalah sebagai berikut : “MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA YANG AGUNG” Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Sungguminasa , adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

13

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Sungguminasa. Tujuan yang hendak

dicapai

Pengadilan

Negeri Sungguminasa adalah sebagai

berikut : 1. Penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksesbilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan 5.meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 6. Meningkatnya kualitas pengawasan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menuju sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sungguminasa tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut : 1. Penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksesbilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan 5. meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 6. Meningkatnya kualitas pengawasan

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK Enam sasaran strategis tersebut diatas merupakan indikator kinerja untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

14

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, 3. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu, 4. Pengiriman berkas perkara banding dan kasasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai hasil guna yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari Hakim pengawas bidang

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Sungguminasa .

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA Indikator Kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN 1. Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana

15

c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata : Gugatan Permohonan - Pidana : Biasa/Khusus Singkat Cepat d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Presentase responden yang puas terhadap proses peradilan a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian peradilan (acces to masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu justice) maksimal 1 hari kerja sejak diputus. 5. Meningkatnya Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata kepatuhan terhadap yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti putusan pengadilan. 6. Meningkatnya pengawasan

kualitas

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindak lanjuti

16

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam

rentang

waktu

satu

tahun

tertentu

dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian

tujuan

dan

sasaran

Pengadilan

Negeri Sungguminasa, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Diawal Tahun 2015 telah di buat Pernyataan Penetapan Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Negeri Sungguminasa yang merupakan komitmen dan janji yang jelas dan terukur dalam rentang waktu tahun 2015, yang telah dibuat oleh Panitera/ Sekretaris dan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa yang sedang menjabat pada waktu itu. Adapun Pernyataan Penetapan Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2015 adalah sebagai berikut

17

18

19

20

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi Akuntabilitas Kinerja menurut Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 adalah

perwujudan

kewajiban

suatu

instansi

pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Pengukuran tingkat capaian kinerja organisasi Pengadilan Negeri Sungguminasa tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja

yang

(seharusnya)

terjadi

dengan

kinerja

y a n g d i h a r a p k a n . , sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

NO 1.

SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata : Gugatan Permohonan - Pidana : Biasa/Khusus Singkat Cepat d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

TARGET

100%

REALISASI

0%

CAPAIAN (%) 0%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

73,08 % 97,80 % 87,35 % 100% 100%

73,08% 97,80 % 87,35 % 100% 100%

100%

93,17 %

93,17 %

0%

6,83 %

6,83 %

21

2.

3.

4.

5.

6.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

tidak

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Presentase responden yang puas terhadap proses peradilan Peningkatan a. Persentase perkara prodeo yang aksesibilitas diselesaikan masyarakat b. Persentase (amar) putusan terhadap perkara (yang menarik peradilan (acces perhatian masyarakat) yang to justice) dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara kepatuhan perdata yang berkekuatan hukum terhadap tetap yang ditindaklanjuti putusan pengadilan. Meningkatnya a. Persentase pengaduan kualitas masyarakat yang ditindaklanjuti pengawasan b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindak lanjuti

100% 100% 100%

82,88 % 62,85 % 88,41 %

82,88 % 62,85% 88,41 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

1 : 793

1: 793

100%

100%

100%

100%

Nihil

Nihil

100%

100%

100%

100%

47,6%

47,6%

100%

Nihil

Nihil

100%

100%

100%

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2015 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Negeri Sungguminasa telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

22

Sasaran 1. Meningkatnya penyelesaian perkara Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

SASARAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

100%

0%

0%

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana

100% 100%

100% 100%

100% 100%

c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata : Gugatan Permohonan - Pidana : Biasa/Khusus Singkat Cepat

100% 100% 100% 100% 100%

73,08 % 97,85 % 87,35 % 100% 100%

73,08 % 97,85 % 87,35 % 100% 100%

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

100%

93,17 %

93,17 %

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

0%

6,83 %

6,83 %

a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perdata yang masuk ke Pengadilan harus agar

perkara yang

didaftarkannya

No. 1 Tahun

perkara gugatan

melalui proses mediasi

dapat

diselesaikan diluar

persidangan. Pada

tahun 2015

Pengadilan Negeri Sungguminasa menerima

gugatan perkara perdata sebanyak 57 perkara, dari jumlah gugatan perkara perdata tersebut yang menjadi dan tidak ada yang menjadi akta perdamaian.

Hal

ini

dikarenakan

tidak

ada

perkara

gugatan perdata yang dapat diselesaikan secara mediasi dalam tahun 2015. Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai berikut : 1. Ketidakhadiran pihak bersangkutan menjadikan

yang

beperkara langsung

atau yang

dan hanya mewakilkan kepada kuasa hukum, ini kurang

maksimalnya

mediator

dalam

menggali

informasi secara langsung berkaitan keinginan yang sesungguhnya

23

dari pihak yang bersengketa, meski bukan berarti hal ini mengurangi kepercayaan terhadap kuasa hukum, akan tetapi dalam kasuskasus tertentu disini ada perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan kearifan, kebijaksanaan dan etikad baik dari semua pihak termasuk kuasa hukum ; 2. Dalam hal perkara perceraian para pihak sudah tidak mau berkomunikasi, atau bertemu satu sama lain, karena faktor perasaan; 3. Pandangan tentang keberadaan mediasi sebagai hal yang formal saja, yang mesti dijalani, sehingga mempengaruhi kesungguhan dalam melaksanakan mediasi sebagai sarana untuk mencapai perdamaian; 4. Pandangan yang kurang yakin terhadap mediasi karena sebelum sengketa masuk ke pengadilan sudah pernah dilakukan upaya penyelesaian sengketa secara damai baik di keluarga, dengan tokoh-tokoh masyarakat, di desa, atau di tingkat kecamatan; 5. Ketidaktahuan

dan

pemahaman

dari

para

pihak

yang

bersengketa tentang proses mediasi. 6. Perlu adanya spesialisasi dari mediator tentang kasus-kasus tertentu, hal ini memberi konsekuensi bahwa seorang mediator harus mengetahui banyak hal atau mempunyai banyak pengetahuan. Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan perdata yang menjadi akta perdamaian sebagai berikut :

Tahun

Jumlah Perkara

Mediasi Berhasil

Persentase Keberhasilan (%)

2014

44

0

0%

2015

57

0

0%

24

60 50 40

Jumlah Perkara

30

Mediasi Berhasil

20 10 0 Tahun 2014

Tahun 2015

Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada perkara gugatan

perdata

yang

menjadi

akta

perdamaian dari capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 0 %

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata Perkara gugatan perdata dan permohonan perdata yang masuk tahun 2014 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2014 dan baru disidangkan pada Tahun 2015,

sedangkan

masih

dalam

yang

masuk

dibawah

bulan

Desember

taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan,

replik, duplik, pembuktian / saksi. Sisa perkara gugatan perdata Tahun 2014 sebanyak 21 perkara dan pada Tahun 2015

sisa

perkara

gugatan

diselesaikan

seluruhnya sebanyak 21 sehingga capaiannya 100%. Sisa perkara Permohonan perdata Tahun 2014 sebanyak 1 perkara dan pada Tahun 2015 sisa perkara Permohonan diselesaikan seluruhnya sebanyak 1 sehingga capaiannya 100%. Penyelesaian perkara Tahun 2014 yang diselesaikan pada tahun 2015

mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukkan

bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Sungguminasa telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak

25

ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya. Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut:

Tahun Perkara

2014 Capaian %

2015 Capaian%

Sisa Gugatan Perdata Sisa Permohonan Perdata

100% 100%

100% 100%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 100 %

- Pidana Perkara

pidana

yang

masuk

tahun

2014

dan

tidak

dapat

diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2014 dan baru disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan yang masuk dibawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, pembuktian /saksi ataupun tahap baru tuntutan. Sisa perkara Pidana Biasa Tahun 2014 sebanyak 58 perkara dan pada Tahun 2015 diselesaikan seluruhnya sebanyak 58 sehingga capaiannya 100%. Sisa perkara Pidana Khusus Tahun 2014 sebanyak 1 perkara dan pada Tahun 2015 diselesaikan seluruhnya sebanyak 1 sehingga capaiannya 100%. Penyelesaian perkara pidana Biasa ataupun Khusus Tahun 2014 yang diselesaikan pada tahun 2015 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Sungguminasa telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

26

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut :

Tahun Perkara

2014 Capaian %

2015 Capaian %

Sisa Perkara Pidana

100%

100%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 100 %

PENYELESAIAN SISA PERKARA DI TAHUN 2015 PERKARA Sisa Perkara

Target Penyelesaian

Realisasi Penyelesaian

Pidana Biasa

58

58

100%

Pidana Khusus

1

1

100%

Perdata Gugatan

21

21

100%

Perdata Permohonan

1

1

100%

70 60 50 40

Sisa Perkara

30

Target Penyelesaian

20 10 0

Pidan Biasa Pidana Khusus

Perdata Gugatan

Perdata Permohonan

27

c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata

a. Perkara gugatan perdata Persentase Perkara Gugatan Perdata yang diselesaikan pada tahun 2015 adalah sebesar 73,08 % yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan

dengan jumlah saldo tahun 2014

ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2015 sebanyak 78 perkara, diselesaikan sebanyak 57 perkara dan sisa 21 perkara capaiannya 73.08 % KEADAAN PERKARA PERDATA GUGATAN DI PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA TAHUN 2015

BULAN

SISA TAHUN 2014

MASUK

PUTUS

SISA AKHIR

21

2

2

20

Pebruari

3

2

21

Maret

11

4

28

April

6

3

32

Mei

9

7

38

Juni

4

5

33

Juli

3

5

32

Agustus

3

5

31

September

3

7

28

Oktober

2

3

28

November

7

5

30

Desember

4

9

27

57

57

21

Januari

JUMLAH

21

Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena banyak perkara yang masuk akhir Tahun 2014 dan baru disidangkan pada Tahun 2015, dan banyaknya perkara yang masuk empat bulan terakhir / yang masuk dibawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam

tahapan,

replik, duplik,pembuktian/saksi bahkan masih

tahap panggilan dikarenakan para pihak banyak yang dari luar

28

kabupaten Gowa serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti masih kurang dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan. Sebagai bahan perbandingan persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara masuk Perdata Gugatan

2014 selesai

80

59

Capaian % 73.75 %

masuk

2015 selesai

78

57

Capaian % 73,08%

90 80 70 60

Perdata Gugatan Jumlah Sisa + Masuk Perdata Gugatan Selesai

50 40 30 20 10 0

2014

2015

Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 0.6 %.

b. Perkara Permohonan Perdata Persentase Perkara Permohonan Perdata yang diselesaikan pada tahun 2015 adalah sebesar 94,5% yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan

dengan jumlah saldo tahun 2014

ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2015 sebanyak 74 perkara, diselesaikan sebanyak 69 perkara dan sisa 4 perkara capaiannya 94,5 %.

29

KEADAAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN DI PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA TAHUN 2015

NO

BULAN

1

Januari

2

SISA TAHUN 2014

MASUK

1

PUTUS

SISA AKHIR

4

2

3

Pebruari

4

6

1

3

Maret

6

5

2

4

April

11

11

2

5

Mei

6

5

3

6

Juni

7

7

3

7

Juli

4

5

2

8

Agustus

21

21

2

9

September

4

4

2

10

Oktober

8

6

4

11

November

8

9

3

12

Desember

7

8

2

90

89

2

JUMLAH

1

Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena banyak perkara yang masuk akhir Tahun 2015 atau masuk diakhir bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan pembuktian/saksi bahkan baru ditentukan tanggal sidangnya yang mana akan disidangkan awal tahun 2016. Sebagai bahan perbandingan persentase perkara Permohonan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut:

2014

2015

Perkara Perdata

masuk

selesai

Capaian %

masuk

selesai

Capaian %

Permohonan

32

31

96.87 %

91

89

97.80 %

30

100 90 80

Perdata Permohonan Jumlah Sisa + Masuk Perdata Permohonan selesai

70 60 50 40 30 20 10 0

2014

2015

Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada persentase perkara diselesaikan

Permohonan

perdata

yang

capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015

sebanyak 0,93 %

- Pidana a. Perkara Pidana Biasa Persentase Perkara Pidana Biasa yang diselesaikan pada tahun 2015 adalah sebesar 87.34 % yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah saldo tahun 2014 y a i t u 5 8 perkara

ditambahkan jumlah perkara yang

masuk

tahun

2015 sebanyak 353 perkara, diselesaikan sebanyak 359 perkara dan sisa 52 perkara capaiannya 87.34 % KEADAAN PERKARA PIDANA BIASA DI PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA TAHUN 2015

NO

BULAN

SISA TAHUN 2014

MASUK

PUTUS

SISA AKHIR

1

Januari

58

36

34

60

2

Pebruari

20

25

55

3

Maret

27

30

52

4

April

30

33

49

31

5

Mei

34

22

61

6

Juni

24

37

48

7

Juli

38

25

61

8

Agustus

30

34

57

9

September

21

37

41

10

Oktober

33

26

48

11

November

20

22

46

12

Desember

40

34

52

353

359

52

JUMLAH

58

450 400 350

Pidana Biasa Jumlah Sisa + Masuk

300 250 200

Pidana Biasa Selesai

150 100 50 0

2014

2015

Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada persentase perkara pidana Biasa yang diselesaikan dari capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 2 %

2014

2015

Perkara Pidana

masuk

selesai

Capaian %

masuk

selesai

Capaian %

Biasa

396

338

85.35 %

411

359

87.35 %

32

b. Perkara Pidana Singkat Tidak ada perkara pidana Singkat yang masuk pada tahun 2015 KEADAAN PERKARA PIDANA SINGKAT DI PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA TAHUN 2015

NO

BULAN

SISA TAHUN 2014

MASUK

PUTUS

SISA AKHIR

1

Januari

0

0

0

0

2

Pebruari

0

0

0

3

Maret

0

0

0

4

April

0

0

0

5

Mei

0

0

0

6

Juni

0

0

0

7

Juli

0

0

0

8

Agustus

0

0

0

9

September

0

0

0

10

Oktober

0

0

0

11

November

0

0

0

12

Desember

0

0

0

0

0

0

JUMLAH

0

c. Perkara Pidana Cepat/Ringan Persentase Perkara Pidana Cepat/Ringan yang diselesaikan pada tahun 2015 adalah sebesar 100% yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan

dengan jumlah saldo tahun 2014

ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2015 sebanyak 16 perkara, diselesaikan sebanyak 17 perkara dan sisa 0 perkara capaiannya 100 % sehingga target dapat terpenuhi.

33

KEADAAN PERKARA PIDANA CEPAT/RINGAN DI PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA TAHUN 2015

NO

BULAN

SISA TAHUN 2014

MASUK

PUTUS

SISA AKHIR

1

Januari

1

1

2

0

2

Pebruari

2

2

0

3

Maret

4

3

1

4

April

1

2

0

5

Mei

1

1

0

6

Juni

1

1

0

7

Juli

1

1

0

8

Agustus

0

0

0

9

September

1

1

0

10

Oktober

3

2

1

11

November

0

1

0

12

Desember

1

1

0

16

17

0

JUMLAH

1

Adapun penyebab tercapainya target sasaran ini, antara lain selain karena perkara cepat/ringan juga karena tidak ada perkara yang masuk pada akhir Tahun 2014 sehingga tidak ada yang harus disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan yang masuk di bulan Desember tahun 2015 sendiri juga tidak ada yang diakhir bulan jadi bisa terselesaikan.

Sebagai

bahan

perbandingan

persentase

perkara

pidana

cepat/ringan yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara Pidana Cepat/ Ringan

2014 masuk 16

selesai 16

2015 Capaian % 100%

masuk 17

selesai 17

Capaian % 100%

34

17.2 17 16.8

Pidana Cepat Sisa Tahun Lalu + Masuk

16.6 16.4 16.2

Pidana Cepat selesai

16 15.8 15.6 15.4

2014

2015

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara pidana yang diselesaikan dari capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 100 %.

d. Perkara Pidana Lalu-lintas Persentase Perkara Pidana Lalu-lintas yang diselesaikan pada tahun 2015 adalah sebesar 100% yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan

dengan jumlah saldo

tahun

2014

ditambahkan

jumlah perkara yang masuk tahun 2015 sebanyak 7508 perkara, diselesaikan sebanyak 7508 perkara dan sisa 0 perkara sehingga capaiannya 100 % sehingga target dapat terpenuhi

KEADAAN PERKARA PIDANA LALULINTAS DI PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA TAHUN 2015

NO

BULAN

SISA TAHUN 2014

MASUK

PUTUS

SISA AKHIR

1

Januari

0

1291

1291

0

2

Pebruari

562

562

0

3

Maret

597

597

0

4

April

405

405

0

5

Mei

511

511

0

35

6

Juni

939

939

0

7

Juli

382

382

0

8

Agustus

229

229

0

9

September

461

461

0

10

Oktober

1085

1085

0

11

November

622

622

0

424

424

0

7508

7508

0

12

Desember JUMLAH

0

Adapun penyebab tercapainya target sasaran ini, antara lain selain karena perkara Lalu- lintas itu sendiri, juga adanya kemudahan dalam pemberian layanan penyelesaian pelanggaran lalulintas salah satunya melalui Website Pengadilan sehingga para pelanggar mudah dan cepat dalam proses penyelesaiannya.

Perkara Pidana Lalulintas

2014

2015

masuk

selesai

Capaian %

masuk

selesai

2768

2768

100%

7508

7508

Capaian % 100%

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut: 8000 7000 6000

Pidana Lalu Lintas Sisa + Masuk

5000 4000 3000

Pidana lalu Lintas Selesai

2000 1000 0

2014

2015

36

Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada persentase perkara pidana yang diselesaikan dari capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 100 %

d. Persentase

perkara yang diselesaikan dalam jangka

waktu maksimal 5 bulan. a. Perkara Perdata Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu makasimal 5 bulan pada tahun 2015 adalah 40,90 % yaitu perbandingan antara perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan sebesar 19 perkara dengan perkara yang harus diselesaikan

dalam waktu maksimal 6

bulan

(diluar sisa

perkara) sebesar 57. Keadaan penyelesaian perkara perdata yang kurang dari 6 bulan Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2015

No

Jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)

Jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

Persentase Jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

1

49

8

83,68 %

60 50

Perkara yang harus diselesaikan dalam 5 bulan

40 30

Jumlah perkara yang diselesaikan dalam 5 bulan

20 10 0 2014

2015

37

b. Perkara Pidana Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu makasimal 5 bulan pada tahun 2015 adalah 40,90 % yaitu perbandingan antara perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan sebesar 19 perkara dengan perkara yang harus diselesaikan

dalam waktu maksimal 6

bulan

(diluar sisa

perkara) sebesar 346. Keadaan penyelesaian perkara perdata yang kurang dari 6 bulan Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2015

No

Jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)

Jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

Persentase Jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

1

346

19

94,51 %

355 350 345

Perkara yang harus diselesaikan dalam 5 bulan

340 335 330

Jumlah perkara yang diselesaikan dalam 5 bulan

325 320 315 310 2014

2015

38

Sasaran 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

NO 2.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

TARGET

REALISASI CAPAIAN (%)

100% 100% 100%

82.88 % 62,85 % 88,41 %

82.88 % 62,85 % 88,41 %

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding Pada Tahun 2015 Perkara yang diputus :

-

Perkara gugatan perdata yang diputus sebanyak 57 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 36 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 14 perkara.

-

Perkara pidana yang diputus sebanyak 359 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 34 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 325 perkara

Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan aksepabilitas putusan hakim prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding yaitu jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan dikalikan 100 % , berarti putusan yang tidak mengajukan upaya hukum banding sejumlah 299 dibagi jumlah putusan sebanyak 344 dikalikan 100% sehingga prosentase akuntabilitasnya yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 82,88 %.

PERKARA 2015

PUTUS

MENERIMA

BANDING

PERKARA PERDATA

57

14

36

PERKARA PIDANA

359

325

34

JUMLAH

416

339

70

39

350 300 250 200

Putusan Perdata 150

Putusan Pidana

100 50 0 Menerima

Banding

Adapun hal - hal yang tidak mengajukan upaya hukum sebagai berikut: 1. Para Pihak puas terhadap putusan Hakim. 2. Adanya keinginan untuk menyudahi perkara agar segera selesai. Sebagai

bahan

perbandingan

putusan

perkara

yang

tidak

mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut:

Tahun

` Perkara

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

2014 Capaian % 80.00 %

2015 Capaian % 82.88 %

Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 2.88 %

-

Kasasi Pada tahun 2015 jumlah permohonan Kasasi yang masuk ke Pengadilan Negeri Sungguminasa terdiri dari: -

Putusan Banding perkara Perdata yang telah diberitahukan kepada para pihak sebanyak 36 perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 18 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 18 perkara.

40

- Putusan Banding perkara pidana yang telah diberitahukan kepada para pihak sebanyak 34 perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 8 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 26 perkara. Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan aksepbilitas putusan hakim prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi yaitu jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan dikalikan 100 % , berarti putusan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sejumlah 44 dibagi jumlah putusan sebanyak 70 dikalikan 100% sehingga prosentase akuntabilitasnya yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah 62,85 %

PERKARA 2015

PUTUS BANDING

MENERIMA

KASASI

PERKARA PERDATA

36

18

18

PERKARA PIDANA

34

26

8

JUMLAH

70

44

26

30 25 20

Putusan Banding Perdata Putusan banding Pidana

15 10 5 0 Menerima

Kasasi

Adapun hal - hal yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebagai berikut: 1. Para Pihak kurang puas terhadap putusan banding. 2. Adanya Upaya untuk menghindari Eksekusi Terhadap Putusan Banding.

41

Sebagai

bahan

perbandingan

putusan

perkara

yang

tidak

mengajukan upaya hukum Kasasi sebagai berikut:

`

Tahun Perkara

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

2014 Capaian %

2015 Capaian %

60 %

62,85 %

- Peninjauan Kembali Pada tahun 2015 jumlah permohonan Peninjauan Kembali yang masuk ke Pengadilan Negeri Sungguminasa terdiri dari: -

Putusan Kasasi perkara Perdata yang telah diberitahukan kepada para pihak sebanyak 18 perkara dan yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 3 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 15 perkara.

-

Putusan Kasasi perkara pidana yang telah diberitahukan kepada para pihak sebanyak 8 perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 8 perkara.

Ukuran akuntabilitas pada kinerja peningkatan aksepbilitas putusan hakim prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali yaitu jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan dikalikan 100 % , berarti putusan yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sejumlah 3 dibagi jumlah putusan

sebanyak

26

dikalikan

100%

sehingga

prosentase

akuntabilitasnya yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah 88,41 %

PERKARA 2015

PUTUS KASASI

MENERIMA

PENINJAUAN KEMBALI

PERKARA PERDATA

18

15

3

PERKARA PIDANA

8

8

0

JUMLAH

26

23

3

42

16 14 12 10

Putusan Kasasi Perdata Putusan Kasasi Pidana

8 6 4 2 0 Menerima

Peninjauan Kembali

Adapun hal - hal yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebagai berikut: 1. Mereka Menerima putusan Kasasi Mahkamah Agung karena putusan kasasi merupakan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 2. Para pihak saling menerima terhadap putusan tersebut. 3. Sudah tidak adanya lagi bukti baru terhadap perkara tersebut. Sebagai

bahan

perbandingan

putusan

perkara

yang

tidak

mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebagai berikut:

`

Tahun Perkara

2014 Capaian %

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali

83.00 %

2015 Capaian % 88,41 %

Berdasarkan data tersebut di atas adanya capaian akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dari capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak masih sama jadi 5,41 %.

43

Sasaran 3 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

NO

SASARAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

1.

Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

100%

82.88 %

82.88 %

2.

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100%

100%

100%

3.

Persentase penyampaian relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

100%

100%

100%

4.

Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

100%

100%

100%

5.

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

100%

100%

100%

a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. Ukuran akuntabilitas Prosentase berkas perkara yang diajukan Banding pada Pengadilan Negeri Sungguminasa tahun 2015 adalah jumlah berkas perkara yang diajukan Banding secara lengkap dibagi jumlah berkas yang

diajukan

Banding

kali 100%,

di Pengadilan

Negeri Sungguminasa Banding yang di ajukan baik ini perkara perdata sebanyak 36 maupun pidana sebanyak 38 perkara dan semuanya sudah lengkap sehingga capaiannya adalah 100 %

44

Ukuran akuntabilitas Prosentase berkas perkara yang diajukan kasasi pada Pengadilan Negeri Sungguminasa tahun 2015 adalah jumlah berkas perkara yang diajukan kasasi secara lengkap jumlah berkas yang

diajukan kasasi kali 100%,

dibagi

di Pengadilan

Negeri Sungguminasa Kasasi yang di ajukan baik ini perkara perdata sebanyak 18 maupun pidana sebanyak 8 perkara dan semuanya sudah lengkap sehingga capaiannya adalah 100 % Sedangkan Perkara yang diajukan Peninjauan kembali pada Pengadilan Negeri Sungguminasa tahun 2014 dalam perkara perdata sebanyak 3 perkara dan perkara pidana sebanyak 0 Perkara dan semua sudah lengkap sehingga capaian akuntabilitasnya sebesar 100 % Berkas perkara yang diajukan Kasasi, dan Peninjauan Kembali baik itu perkara perdata maupun perkara pidana pada Pengadilan Negeri Sungguminasa secara administrasi perkara telah dilaksanakan dengan benar dan berdasarkan undang-Undang hukum acara yang berlaku, hal tersebut dibuktikan bahwa perkara yang diajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali baik itu perkara perdata maupun perkara pidana

pada

Pengadilan

Negeri

Sungguminasa

setelah

berkas

dinyatakan lengkap dan telah diregister pada buku register untuk itu maka berkas segera dikirim, pada tahun 2015 ini semua berkas perkara sudah dikirim sehingga capaiannya dapat 100% hal tersebut sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu 100% artinya Pengadilan Negeri Sungguminasa secara administrasi perkara, berkas perkara yang diajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali dapat disampaikan secara lengkap dan tepat waktu sudah berjalan dengan baik.

b. Prosentase berkas yang disidangkan ke Majelis.

diregister

dan

siap

Ukuran capaian indikator kinerja Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah perbandingan antara berkas yang didistribusikan ke Majelis Hakim baik perkara perdata maupun perkara pidana di Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan berkas perkara yang di Terima sehingga siap untuk dipersidangkan oleh majelis Hakim sesuai dengan alur prosedur perkara perdata dan alur prosedur perkara pidana

45

Di Pengadilan Negeri Sungguminasa jumlah seluruh berkas yang diterima tahun 2015 sebanyak 8017 Berkas dan telah didistribusikan ke majelis Hakim sebanyak 8017 Berkas Perkara. Penyelesaian administrasi semua perkara yang masuk baik perkara

pidana

maupun perkara perdata di Pengadilan Negeri

Sungguminasa pada tahun 2015 dapat diselesaikan semuanya tanpa ada sisa sehingga akuntabilitas capaiannya 100 % hal tersebut sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditentukan yaitu 100%. Semua berkas perkara yang diterima secara lengkap di Pengadilan Negeri Sungguminasa langsung dapat dirigester didalam register buku bantu dan register buku induk perkara tanpa sisa sehingga semua perkara dapat

didistribusikan

kepada

Majelis

Hakim

dan

siap

untuk

disidangkan sesuai target yang telah ditentukan , hal tersebut dapat membuktikan bahwa rigester dan pendistribuan

perkara

kepada

Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Sungguminasa sudah berjalan dengan baik;

c. Prosentase Penyampaian Pemanggilan Sidang dan Pemberitahuan isi putusan tepat waktu , tempat dan para pihak. Ukuran pencapian indikator prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan

sidang

tepat

waktu

adalah

sejauh

mana

pemanggilan dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang

proses –Undang

Hukum acara yang berlaku. Di Pengadilan Negeri Sungguminasa semua Pemanggilan kepada para pihak sudah dapat dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai dengan undang-Undang Hukum Acara , sehingga

dapat

dikatakan

bahwa

Prosentase

Penyampaian

pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu capaiannya dapat 100 % sesuai dengan target indikator yaitu 100 %. Ukuran pencapaian Indikator Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan tepat waktu, tempat dan para pihak sama dengan indikator prosentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu yaitu sejauh mana proses Pemberitahuan dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang – Undang Hukum acara yang berlaku. Di Pengadilan Negeri Sungguminasa semua pemberitahuan putusan kepada para pihak sudah dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, Tempat dan para

46

pihak juga sesuai dengan undang-Undang Hukum Acara , sehingga dapat dikatakan bahwa prosentase pencapaian pemberitahuan putusan capaiannya dapat 100 % sesuai dengan target indikator yaitu 100 %.

d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat Ukuran indikator Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat adalah sejauh mana ketepatan tempat dan waktu penyitaan itu dilaksanakan oleh petugas jurusita di pengadilan apakah sesuai dengan data dan apakah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh UndangUndang , Di Pengadilan Negeri Sungguminasa pelaksanakan penyitaan telah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga penyitaan dapat dilaksanakan 100 % tanpa ada kendala dan masalah. Dari semua perkara yang diajukan penyitaan semua telah dilaksanakan dengan baik dan tanpa ada kendala.

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Pada tahun 2015 jumlah perkara yang ada di Pengadilan Negeri Sungguminasa

sebanyak 7934 perkara dan diputus sebanyak 7934

perkara, terdiri dari:

REKAP JUMLAH PERKARA PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA TAHUN 2015 NO

PERKARA

SISA TAHUN 2014

MASUK

PUTUS

SISA 2015

1

Perdata Gugatan

21

57

57

21

2

Pidana Biasa

58

353

359

52

3

Pidana Cepat

1

16

17

0

4

Pidana Lalu lintas

0

7508

7508

0

5

Pidana Singkat

0

0

0

0

JUMLAH

80

7934

7941

73

47

Ukuran Ratio Majelis hakim terhadap perkara : Perkara yang ada di Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tahun 2015 adalah 7934 Perkara, sedang

Majelis Hakim yang ada di Pengadilan

Negeri Sungguminasa tahun 2015 terdiri dari 10 Majelis Hakim sehingga rasio majelis hakim terhadap perkara adalah perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara yaitu 1 : 793 Dilihat dari apa yang telah dilakukan dengan pengambilan pernyataan dari para pencari keadilan tadi dan berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung No.076/KMA/SK/VI/2009 tentang pedoman pelaksanaan penanganan pengaduan dilingkungan lembaga peradilan , Bahwa Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tahun 2015 tidak pernah ada pengaduan , ini dapat disimpulkan bahwa para pencari keadilan puas terhadap pelayanan hukum dan administrasi serta kinerja di Pengadilan Negeri Sungguminasa sehingga apa yang di kehendaki oleh semua pihak baik dari lingkup Internal Pengadilan Negeri Sungguminasa sendiri maupun Eksternal

yaitu

masyarakat

atau

para

pencari keadilan

merasakan adanya rasa keadilan yang diperoleh khususnya dalam proses peradilan oleh sebab itu yang menjadi target 100 % responden merasa puas terhadap proses peradilan terpenuhi.

Sasaran 4 : Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

NO

SASARAN

1.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

2.

Persentase (amar) putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

100%

nihil

nihil

100%

100 %

100 %

48

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Ukuran capaian indikator kinerja Persentase perkara prodeo yang diselesaikan dibagi jumlah perkara prodeo yang masuk dikalikan 100%. Di Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tahun 2015 tidak ada perkara Prodeo yang masuk oleh karena itu tidak ada perkara prodeo yang harus diselesaikan jadi nihil.

b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Di Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tahun 2015 dengan adanya Aplikasi CTS/SIPP yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung RI telah melaksanakan dari apa yang diharapkan adanya aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang mana setiap perkara dapat dilihat/diakses secara on line oleh publik setiap saat. Oleh karena di Pengadilan Negeri Sungguminasa telah melaksanakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

tersebut dan setiap perkara yang telah

diputus dan dalam waktu 1 x 24 jam wajib dimasukkan, sehingga persentase (amar) putusan perkara semua dapat terakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari sejak diputus sehingga target 100% telah dan dapat kita penuhi.

Sasaran 5 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

NO 1.

SASARAN

Persentase permohonan eksekusi atas putusanperkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

TARGET

100%

REALISASI

nihil

CAPAIAN (%)

nihil

49

Ukuran akuntabilitas meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dalam indikator persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti adalah jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindak lanjuti dibanding jumlah sisa

permohonan

eksekusi

tahun

sebelumnya

ditambah

permohonan

eksekusi perkara perdata tahun ini . Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tahun 2015 ada permohonan eksekusi yang diajukan adalah 11 perkara sedangkan yang sudah di tindak lanjuti adalah 1 perkara sehingga pencapaian akuntabilitasnya adalah 9,0 %.

Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

NO 1.

SASARAN Meningkatnya kualitas pengawasan berkualitas

INDIKATOR KINERJA a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti

TARGET

REALISASI CAPAIAN (%)

100%

nihil

nihil

100%

nihil

nihil

Untuk mencapai sasaran Pengawasan yang berkualitas, digunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu : a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai aparatur peradilan teknis dan non teknis dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Perlu diketahui bahwa Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menyediakan sarana Pengaduan melalui kotak pengaduan dan saran serta masyarakat dapat membuat pengaduan secara online melalui website Pengadilan Negeri Sungguminasa. Indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti tahun 2014 yang ditargetkan 100 %.

50

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang Ditindaklanjuti Persentase Temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti adalah

perbandingan

jumlah

temuan

internal

dan

eksternal

yang

ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal dan eksternal dengan jumlah temuan internal dan eksternal yang dilaporkan. Persentase temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 mencapai target sebesar 100%, karena seluruh temuan yang diperoleh saat pengawasan internal dan eksternal pada tahun 2015, telah ditindaklanjuti

b. Realisasi Anggaran Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2015 yang terdiri dari : 1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal 2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang. Pada awal tahun 2015, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera

pada

Penetapan Kinerja Tahun 2015 adalah sebesar Rp.

7.140.998.000 (Tujuh Miliyar seratus empat puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah), namun adanya revisi pada belanja pegawai DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, sehingga jumlah anggaran DIPA tahun 2015 menjadi Rp. 7.214.551.000 (Tujuh Miliyar dua ratus empat belas juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah). Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Sungguminasa tahun anggaran 2015, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

1. DIPA

(01)

Badan

Urusan

Administrasi,

Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal

meliputi

Belanja

51

NO

KEGIATAN

PAGU AWAL (Rp)

PAGU REVISI (Rp)

REALISASI (Rp)

%

1

Belanja Pegawai

6.522.013.000

6.135.566.000

5.874.893.000

95.79%

2

Belanja Barang

524.285.000

524.285.000

521.367.943

99.44%

3

Belanja Modal

40.000.000

500.000.000

495.694.504

99.14%

JUMLAH

7.140.998.000

7.214.551.000

6.946.593.291

96.32%

1. Belanja Pegawai Belanja

pegawai

mengikat

meliputi

belanja

pegawai

mengikat

dan

tidak

yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan :

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2015 di lingkungan

Pengadilan

Negeri

Sungguminasa

sebesar

Rp.

6.522.013.000,00 (Enam Miliyar Lima Ratus Dua puluh Dua Juta Tiga Belas Ribu Rupiah) kemudian direvisi menjadi Rp. 6.135.566.000,00 (Enam Miliyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) untuk menambah pagu minus belanja pegawai. b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2015 yang telah direvisi, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 5.874.893.000,00 (Lima Miliyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah ) pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar 95,79 % dengan rincian belanja sebagai berikut:

NO

KEGIATAN

1

Belanja Gaji Pokok PNS

2

PAGU

REALISASI

%

2.512.994.000

2.475.413.700

98.50

Belanja Pembulatan Gaji PNS

49.000

61.870

126.27

3

Belanja Tunj. Suami/istri PNS

176.775.000

171.797.020

97.18

4

Belanja Tunj. Anak PNS

52.467.000

58.996.850

112.45

5

Belanja Tunj. Struktural PNS

26.130.000

25.050.000

95.87

6

Belanja Tunj. Fungsional PNS

2.162.810.000

1.907.869.727

99.92

7

Belanja Tunj. PPh PNS

513.508.000

349.336.063

91.81

8

Belanja Tunj. Beras PNS

188.839.000

161.014.940

85.27

9

Belanja Uang Makan PNS

568.320.000

508.219.000

89.42

10

Belanja Tunj. Umum PNS

144.621.000

49.734.780

34.39

52

11

Belanja Uang Lembur

-

-

-

12.

Belanja Tunjangan Kemahalan

175.500.000

167.400.000

95.38

6.522.013.000

5.874.893.950

95.79

Total Belanja Pegawai

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai adalah Rp. 260.673.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah ), Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 4,21 % dari total pagu yang tersedia. Sisa pagu belanja pegawai tersebut disebabkan karena mutasi hakim dan pegawai

2. Belanja Barang. Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu

awal

Administrasi

belanja

barang

dalam

DIPA

(01)

Badan

Urusan

Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Negeri

Sungguminasa sebesar Rp. 524.285.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Negeri Sungguminasa b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2015, anggaran belanja barang

yang terserap

atau

terealisasi

adalah

sebesar

Rp.

521.367.943,00 (Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2015, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 99,97 % , dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

53

NO

KEGIATAN

PAGU (Rp.)

1

Belanja Keperluan Perkantoran

158.400.000

158.400.000

6.600.000

6.590.000

99.86

2

Belanja

Penambah Tahan

Daya

REALISASI

% 100

3

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

13.200.000

5.418.997

90.32

4

Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

49.200.000

49.200.000

100.00

5

Belanja bahan

5.850.000

5.810.000

99.32

6

Belanja Barang non Operasional Lainnya

4.050.000

4.050.000

100.00

7

Belanja Langganan Listrik

128.340.000

128.283.438

99.96

8

Belanja Langganan Telepon

15.600.000

14.824.341

95.03

9

Belanja Langganan Air

2.400.000

1.566.000

65.25

10

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

46.125.000

45.616.500

98.90

11

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

80.961.000

80.865.000

99.88

12

Belanja Perjalanan Biasa

44.800.000

44.777.344

99.95

13

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

-

-

-

548.326.000

545.401.620

99.46

Total

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 2.924.380,00 ( Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah ). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 0,54 % dari total pagu yang tersedia

3. Belanja Modal. Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi

54

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu belanja Modal

dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Negeri Sungguminasa sebesar Rp. 500.000.000,- ( Lima Ratus Juta Rupiah ). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan Belanja Modal Pengadilan Negeri Sungguminasa b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2015, anggaran belanja barang

yang terserap

atau

terealisasi

adalah

sebesar

Rp.

495.694.504,- ( Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu lima ratus empat rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2015, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 99,44 % , dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

PAGU

NO

KEGIATAN

1

Belanja Modal Peralatan dan mesin

40.000.000

39.985.000

2

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

60.000.000

59.959.504

99.93

3

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

200.000.000

195.800.000

97.90

4

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

200.000.000

199.950.000

99.98

Total

(Rp.)

500.000.000

REALISASI

% 99.96

495.694.504

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 4.305.496,- ( Empat Juta Tiga Ratus Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah ). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 0,56 % dari total pagu yang tersedia

99.44

55

2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

PAGU

1

Belanja Barang

Rp. 84.150.000

Rp. 79.876.090

94.92

Rp. 84.150.000

Rp. 79.876.090

94.92

JUMLAH

REALISASI

%

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah Rp. 84.150.000,00 (Delapan Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ). Dari keseluruhan pagu anggaran yang

diterima

tersebut

digunakan

untuk

membiayai

kegiatan

operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Negeri Sungguminasa. b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2015, anggaran belanja barang

yang

terserap

atau

terealisasi

adalah

sebesar

Rp.

79.876.090,00 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Puluh Rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2015, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 94.92 % ,dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

1 2 3

PAGU

Belanja Bahan Belanja

Barang

Non

Operasional

Lainnya Belanja Perjalanan

Total Belanja Barang

REALISASI

%

62.400.000

60.526.090

91.94

6.750.000

6.000.000

100

15.000.000

12.500.000

84.00

84.150.000

79.776.090

91.98

56

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah

Rp. 4.373.910,00 (Empat Juta Tiga Ratus Tujuh

Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 8.02 % dari total pagu yang tersedia

c. Akuntabilitas Kinerja Lainnya 1. SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS Untuk mencapai sasaran Sumber Daya Manusia yang berkualitas, digunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu : a. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Pegawai

yang

diusulkan mengikuti diklat adalah perbandingan Sumber Daya Manusia yang diusulkan mengikuti diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat. Indikator kinerja persentase pegawai pada Pengadilan Negeri Sungguminasa yang diusulkan mengikuti diklat tahun 2015 yang ditargetkan

100 % ternyata dapat tercapai 100

%. Realisasinya, seluruh peserta yang diusulkan dapat mengikuti diklat Bimbingan Teknis tersebut, sehingga persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat adalah 100 %. Selama tahun 2015, Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menugaskan Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Pegawai untuk mengikuti Pelatihan / Sosialisasi sebagai berikut :

No 1

Pelatihan

Tempat/ Tanggal Pelaksanaan

Peserta

Mengikuti Focus Group

Sekertariat Badan Litbang Diklat

YOGA DWI

Discussion (FGD)

Kumdil MA-RI. Jln Jend. Ahmad

ARIASTOMO

Yani No.58 Cempaka Putih Jakarta

NUGROHO,SH.,MH

18-20 Januari 2015 2

Diklat Teknis Fungsional

PUSDIKLAT BADAN LITBANG

Tindak Pidana Narkotika

DIKLAT KUMDIL MA-RI

1.H.MINANOER RACHMAN,SH.,MH

57

Jln. Cikopo Selatan, Desa

2. FIFIYANTI,SH

Sukamaju,Ciawi,Kec. Mega Mendung, Kab. Bogor Jawa Barat 04 Mei s/d 09 Mei 2015 3

Pelatihan Untuk

Hotel Mercure Grand Miramar

HIDAYAT

Pelatih(Training For

Surabaya

MADDATUANG,SH

Trainers/TOT) Sistem

04 Mei s/d 08 Mei 2015

Informasi Penelurusan Perkara/SIPP(Case Tracking Sistem) CTS Versi 3.0.1

4

Diklat Serifikasi Mediator

PUSDIKLAT BADAN LITBANG

MOCHAMMAD

Lingkungan Peradilan

DIKLAT KUMDIL MA-RI

DJOENADIE,SH.,MH

Umum,Peradilan Agama

Jln. Cikopo Selatan, Desa Sukamaju,Ciawi,Kec. Mega Mendung, Kab. Bogor Jawa Barat 18 Mei s/d 23 Mei 2015

5

Sosialisasi Update/Patch

PENGADILAN TINGGI SULAWESI

HIDAYAT

Versi 3.0.1 Pengadilan

SELATAN DAN BARAT

MADDATUANG,SH

Negeri dan SIPP Web

Jln. Urip Somoehardjo Km.04.

Versi 3.0.1

Makassar 04 Juni s/d 05 Juni 2015

6

Diklat Tekhnis Fungsional

PUSDIKLAT BADAN LITBANG

KHUSNUL

Komputer Forensik Bagi

DIKLAT KUMDIL MA-RI

KHATIMAH,SH

hakim Lingkungan

Jln. Cikopo Selatan, Desa

Peradilan Umum

Sukamaju,Ciawi,Kec. Mega

Indonesia

Mendung, Kab. Bogor Jawa Barat 08 Juni s/d 12 juni 2015

7

Diklat Sertifikasi Hakim

PUSDIKLAT BADAN LITBANG

ERNAWATI

Dalam Perkara Korupsi

DIKLAT KUMDIL MA-RI

ANWAR,SH

Angkatan XVI Lingkungan

Jln. Cikopo Selatan, Desa

Peradilan Umum dan

Sukamaju,Ciawi,Kec. Mega

Militer Seluruh Indonesia

Mendung, Kab. Bogor Jawa Barat 24 Agustus s/d 08 September 2015

8

Melatih Sistem Informasi

Pengadilan Negeri Sidrap

HIDAYAT

Penelusuran

05 Oktober 2015 s/d 06 Oktober

MADDATUANG,SH

58

Perkara/SIPP (Case

2015

Tracking System) CTS Versi 3.0.1 9

10

Pelatihan Pengembangan

Badan Pengembangan SDM Dan

MOCHAMMAD

Sumber Daya Manusia

HAM

DJOENADIE,SH.,MH

dan HAM Kementrian

Jln. Raya Gandul Cinere Jakarta

Hukum Dan HAM RI

15 Oktober s/d 28 Oktober 2015

Mengikuti The 9 TH

Chongging China

Training Course Of

16 November s/d 12 Desember

China-Asian Legal

KHUSNUL KHATIMAH,SH

2015

Training Base

b. Persentase pegawai yang mengikuti diklat Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Pegawai yang mengikuti

diklat

adalah perbandingan Sumber Daya Manusia

yang mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/ bersertifikat diklat, dengan jumlah yang mengikuti diklat. Selama tahun 2015, Pengadilan Negeri Sungguminasa semua yang telah ditugaskan: Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Pegawai untuk mengikuti Pelatihan / Sosialisasi semuanya dapat diikuti oleh Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Pegawai yang telah ditugaskan. Persentase pegawai Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengikuti diklat pada tahun 2015 mencapai target 100%, sesuai dengan pegawai yang diusulkan pada beberapa diklat yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Makassar ataupun oleh Mahkamah Agung RI pada tahun 2015 adalah sebesar 100 %.

59

2. PRESTASI KERJA. Dalam Tahun 2015 Pengadilan Negeri Sungguminasa mendapatkan 2 piagam penghargaan dari KPPN II Makassar, dibandingkan tahun 2014 yang hanya mendapatkan 1 piagam penghargaan. Adapun Penghargaan yang diberikan yaitu : 1. Satker Berkinerja Terbaik ke 5 dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara KPPN II Makassar pada Triwulan II Tahun 2015 2. Satker Berkinerja Terbaik ke 6 dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara KPPN II Makassar pada Triwulan III Tahun 2015

60

BAB IV – PENUTUP A. KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2015 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawaban sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas

pokok

dan fungsi melaksanakan

amanah

yang

diberikan

berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2015 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2015. Adapun

keberhasilan

pencapaian

kinerja

maupun

kendala

atau

hambatan

dalam

di Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tahun

2014 diuraikan sebagai berikut

1. Keberhasilan Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tahun 2014 adalah : * Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi. * Penyelesaian perkara pada tahun 2014 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target,

namun sisa

perkara

ditahun 2013 dapat

diselesaikan seluruhnya di tahun 2014 dan telah memenuhi target. * Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Sungguminasa tahun 2014 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target. *

Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pencapaian jumlah perserta yang diusulkan mengikuti diklat dan jumlah peserta yang lulus diklat sudah mencapai target.

61

*

Proses

penyelesaian

perkara

yang

dipublikasikan

untuk

meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target. * Target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi pengadilan pada tahun 2014 ini telah terealisasi seluruhnya

2. Kendala atau Hambatan Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Sungguminasa diantaranya perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan September, Oktober dan Desember khususnya perkara perdata cukup banyak menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan dan Perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan Desember khususnya perkara pidana cukup banyak, hal ini dapat disebabkan pengiriman dari pihak Kejaksaan Negeri yang cenderung menghabiskan sisa perkaranya di tahun berjalan.

62

B. SARAN – SARAN Berdasarkan

beberapa

kesimpulan

tersebut

di

atas,

maka

ada

beberapa saran – saran antara lain : 1. Untuk mendapatkan capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan standarisasi ukuran kinerja, sehingga ada keseragaman dalam penilaian kinerja seluruh satker. 2. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai sasaran, indicator kinerja sehingga nantinya akan tercapai visi misi yang telah ditetapkan. 3.

Agar

implementasi

Sistem

LKJIP

benar-benar

efektif,

perlu

adanya sinergi antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output maupun outcomes kegiatan yang bersangkutan

Sungguminasa,

Januari 2016

Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa

Mochammad Djoenaidie, SH.MH Nip. 196706291992121001

LAMPIRAN - LAMPIRAN

PUS TAKAWAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Unit Kerja : PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA SASARAN PROGRAM / KEGIATAN 1. Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

100 %

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana

100 % 100 %

c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata : Gugatan Permohonan - Pidana : Biasa/Khusus Singkat Cepat d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

TARGET

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 %

- Pidana : Biasa/Khusu 100 % s

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

100 %

d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Presentase responden yang puas terhadap proses peradilan a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100 % 100 % 100 % 100 %

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik peradilan (acces to perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara justice) on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

P e r m o h o n a n

100 %

S i n g k a t C e p a t

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

100 %

6. Meningkatnya pengawasan

a. Persentasepengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindak lanjuti

100%

kualitas

Kegiatan

Anggaran

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Rumah Tangga

Rp. 6.540.883.000

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI 3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Rp.

98.000.000

Rp.

108.090.000

Januari 2016 . n Negeri Sungguminasa

... SYAMSU RASBU INORA. SH.MH Nip. 196612311999031002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: SYAMSU RASBU INDRA, SH.MH

Jabatan

: SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Sungguminasa,

Januari 2016

Sekretaris Pengadilan Negeri Sngguminasa

SYAMSU RASBU INDRA, SH.MH Nip. 196612311999031002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efeldif, transparan dan akuntabel serta beronentasi pada hasil, yang bertanda langan di bawah ini : Nama

: SYAMSU RASBU INORA, SH.MH

Jabatan

: SEKRETARIS

PENGAOILAN

NEGERI SUNGGUMINASA

Selanjutnya disebul pihak pertama Nama

: MOCHAMMAO

OJOENAIOlE, SH.MH

Jabatan

: KETUA PENGAOILAN

NEGERI SUNGGUMINASA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutJlya Pihak pertama

disebut

pihak kedua

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai

lampiran pe~anjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Kebernasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak

Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi

Sungguminasa,

Januari 2016

Pihak Pertama ~~~~ngadilan

Negeri Sungguminasa

Nip. 196612311999031002

RENCANA KINERJA TAHUNAN UNIT KERJA PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA TAHUN ANGGARAN 2017 SASARAN PROGRAM / KEGIATAN 1. Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

100 %

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana

100 % 100 %

c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata : Gugatan Permohonan - Pidana : Biasa/Khusus Singkat Cepat d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

TARGET

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 %

- Pidana : Biasa/Khusu 100 % s

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

100 %

d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Presentase responden yang puas terhadap proses peradilan a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100 % 100 % 100 % 100 %

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik peradilan (acces to perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara justice) on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

P e r m o h o n a n

100 %

S i n g k a t C e p a t

S. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6. Meningkatnya

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

kualltas a. Persentasepengaduan masyarakat yang

pengawasan

7. Penihgkatan Sarana dan PrasaranaAparatur Pengadilan Negeri

100%

100%

ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasH pemeriksaan internal dan ekstemal yang ditindak lanjuti RenovasiGedung Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa

Kegiatan

100%

Anggaran

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Rumah Tangga

Rp.

6.804073.000

Rp.

7.800.000.000

Rp.

111.700.000

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI 3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Januari 2016

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 - 2019

PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA Jl. Usman Salengke No. 103, Sungguminasa, Kab. Gowa 92111 Telp./Fax 861089 - 861129 Website : www.pn-sungguminasa.go.id

Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 Pn Sungguminasa

KATA PENGANTAR Perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (goodpublic governance) dalam berbagai aspek,

salah

satunya

telah

mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang

terintegrasi

sebagai

instrumen

utama

pertanggungjawaban

pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rencana strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi. Secara legalitas formal sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga adalah penjabaran dari visi dan misi Kementerian/Lembaga dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh sejalan dengan visi, misi dan program prioritas (platform) Presiden terpilih. Sejalan dengan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanahkan agar setiap instansi pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis {strategic planning) yang ditetapkan melalui Rencana Strategis Kementerian/Lembaga masing-masing. Rencana strategis instansi pemerintah dalam tataran operasional ditetapkan dalam jangka

waktu

lima tahunan merupakan penjabaran teknis dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Rencana Strategis tersebut dapat dikatakan sebagai suatu proses partisipatif, sistematis dan berkelanjutan yang membantu instansi untuk memusatkan semua kegiatan untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Rencana Strategis ini merupakan sekumpulan konsep dalam antara kapsitasnya sumberdaya manusia dengan sumber daya lainnya mengintegrasikan dan mensinergikan antara kapasitas sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI). Bagi manajemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal penting. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Sungguminasa telah berupaya untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasikan strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 Pn Sungguminasa

Untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi senantiasa harus dilandasi dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang secara jelas dirumuskan dalam Pengadilan Negeri Sungguminasa. Rencana Strategis, memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan dalam kurun waktu 5 (lima tahun) pada 2015-2019 yang

menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan

program, Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi menjadi birokrasi bersih, kompeten dan melayani sebagaimana harapan masyarakat. Kita harus mampu secara konsisten terus menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam setiap pelaksanaan peran dan tugas ini. Akhirnya, Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungguminasa ini diharapkan dapat

dijadikan

bahan

acuan

dalam:

1)

Penyusunan

rencana

kinerja

{performance plari); 2) Penyusunan rencana kerja dan anggaran (workplan and budget); 3) Menyusun penetapan kinerja (Performance agreement); 4) Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di Pengadilan Negeri Sungguminasa 5) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah satuan kerja Pengadilan Negeri Sungguminasa. Sungguminasa, 21 Pebruari 2014 KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA

TAHSIN, SH,MH. NIP. 196004191986031002

Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 Pn Sungguminasa

DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Kondisi Umum

1

1.2. Potensi dan Permasalahan

1

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN 2.1. Visi

4

2.2. Misi

4

2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis

5

2.4. Program dan Kegiatan

6

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Sungguminasa BAB IV PENUTUP

8 9

LAMPIRAN Matrik Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungguminasa

Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 Pn Sungguminasa

BAB I – PENDAHULUAN 1.1. KONDISI UMUM Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Sungguminasa merupakan lingkungan Peradilan Umum/Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Sungguminasa. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Sungguminasa, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. 1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN A. Kekuatan (Strength) Kekuatan Pengadilan Negeri Sungguminasa mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup: 1. Merupakan vrovost (kawal depan) di wilayah propinsi Sulawesi Selatan dan kepulauan Sulawesi. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 Pn Sungguminasa

2. Pengadilan Negeri Sungguminasa merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di propinsi Sulawesi Selatan dan Kepulauan Jawa 3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa. 4. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Sungguminasa selaku Pengadilan Tingkat Pertama. B. Kelemahan (Weaknesa) Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Sungguminasa dirinci dalam beberpa aspek: 1. Aspek Proses Peradilan  Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan  Pengadilan Negeri Sungguminasa belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan  Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Sungguminasa 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan  Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan  Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi 5. Aspek Sarana dan Prasarana  Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Sungguminasa dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan C. Peluang (Opportunities) Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 1. Aspek Proses Peradilan  Adanya website Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 Pn Sungguminasa

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan  Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi dan tunjangan Pejabat Negara sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja  Adanya

sosialisasi,

bimbingan

teknis,

pelatihan

yang

dilaksanakan

Pengadilan Negeri Sungguminasa maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan  Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan  Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa 5. Aspek Sarana dan Prasarana  Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa berupa internet, website Pengadilan Negeri Sungguminasa D. Tantangan yang dihadapi (Threats) Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Sungguminasa yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 1. Aspek Proses Peradilan 

Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

Personil di Pengadilan Negeri Sungguminasa belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Sungguminasa

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan 

Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan 

Penerapan tehnologi yang belum efektif untuk administrasi

5. Aspek Sarana dan Prasarana

Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 Pn Sungguminasa



Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN 2.1. VISI Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem

kebijakan dan peraturan

perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Sungguminasa.. diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana

pembangunan

nasional

yang

telah

ditetapkan

dalam

Rencana

Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengedndalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sungguminasa. Visi Pengadilan Negeri Sungguminasa mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA” 2.2. MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Sungguminasa, adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 Pn Sungguminasa

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 Pn Sungguminasa

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Sungguminasa. Adapunt Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah sebagai berikut : 1.

Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Sungguminasa di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatnya penyelesaian perkara

2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan 7. Peningkatan pelayanan masyarakat 8. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 Pn Sungguminasa

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA NO 1.

KINERJA UTAMA Meningkatnya perkara

penyelesaian

2.

Peningkatan putusan Hakim

3.

Peningkatan pengelolaan perkara

4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5.

6.

aksepbilitas

efektifitas penyelesaian

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas terhadap putusan pengadilan. putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat pengawasan yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 Pn Sungguminasa

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN Delapan

sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri

Sungguminasa untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor 3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 Pn Sungguminasa

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI Pengadilan Negeri Sungguminasa Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Sungguminasa menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut : 1.

Peningkatan kinerja. Peningkatan

kinerja

sangat

menentukan

dalam

meningkatkan

sistem

manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja : 

Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi



Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.



Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya



Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2.

Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :  Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.  Memiliki mekanisme penanganan pengaduan  Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 Pn Sungguminasa

BAB IV – PENUTUP Rencana strategis Pengadilan Negeri Sungguminasa tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan. Rencana stretegis Pengadilan Negeri Sungguminasa harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Sungguminasa memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Sungguminasa dapat terwujud dengan baik.

Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 Pn Sungguminasa

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 – 2019 1. Meningkatkan

motivasi

kerja

pegawai

dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayanan masyarakat. 2. Menciptakan mobilitas kerja dan kualitas pelayanan (client service) agar tercapai dan terpenuhi sesuai dengan target. 3. Mewujudkan pelayanan administrasi dan Tujuan Strategis

informasi terpadu yang mudah di akses sehingga tercipta pelayanan hukum yang transparan dan akuntabel. 4. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor guna

mendukung

kinerja.

peningkatan

kualitas

Sasaran

Th. I

Th. II

Th. III

Th. IV

Th. V

(2015)

(2016)

(2017)

(2018)

(2019)

20%

20%

20 %

30 %

30 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Peningkatan penyelesaian Upaya Mediasi Persentase perkara perdata gugatan yang diselesaikan dengan mediasi dalam tahun 2013. Peningkatan penyelesaian perkara Persentase perkara Perdata yang diselesaikan terhadap perkara Perdata yang masuk. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan terhadap perkara Pidana yang masuk. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan Peningkatan penertiban administrasi perkara Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi, PK. yang disampaikan secara lengkap. Persentase

berkas

didistribusikan ke majelis

yang

diregister

dan

siap

Persentase penyampaian pemberitahuan sidang tepat

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

100%

100%

100%

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

4

4

4

4

4

12

12

12

12

12

waktu, Perdata dan Pidana. Persentase berkas perkara yang sudah diminutasi terhadap perkara yang sudah inkracht. Peningkatan Bantuan Hukum Bagi Pencari Keadilan Yang tidak mampu Persentase Perkara Masyarakat yang tidak mampu yang mendapatkan layanan Posbakum. Peningkatan Pelaksanaan Penetapan Eksekusi Persentase eksekusi yang berhasil dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi yang masuk Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektis dan efisien Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan Perkara oleh Ketua Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan Negara (DIPA)

oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Pansek) Jumlah Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang

4

4

4

4

4

70 %

70 %

75 %

80 %

90 %

70 %

80 %

90 %

100 %

100 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

100%

100%

100%

100%

100%

Peningkatan Transparansi dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Persentase Proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan (upload) terhadap jumlah perkara yang sudah diputus Persentase informasi mengenai perkara yang diproses yang dapat di akses oleh masyarakat.

Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang Peradilan Umum. Prosentase Putusan Pengadilan tingkat Pertama yang tidak Banding Persentase perbandingan pengaduan yang masuk ke Pengadilan dengan pengaduan yang telah ditindaklanjuti

Peningkatan Kualitas SDM Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial yang

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

bersertifikat dan memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja terhadap jumlah pegawai yang mengikuti diklat. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial yang bersertifikat dan memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja terhadap jumlah pegawai yang mengikuti diklat. Kemandirian Anggaran Prosentase Pelaksanaan Penyusunan dan Perencanaan Anggaran dengan tepat sasaran

Kedua

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ketiga

Apabila dlkemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan draoaxan perbaikan sebaqaunana mestinya.

Sungguminasa Februari 2016

-

DJOENAIDIE SH.MH

Tembusan dlsampaikan kepada Yth . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 6.

Ketua Mahkamah Agung RI. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI. Ketua Muda Pembunaan Mahkamah Agung Rl. Kepalah Badan Pengawasan Mahkamah Agung Rio Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar. Arsip.

Lampiran W22.U3/

Surat Keputusan

Ketua Pengadilan

Negeri Sungguminasa

Nomor:

IKP.0412/2015, tentang PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LKjlP pada

PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA.TAHUN 2015

1. PelindungI Penasehat

: Ketua Pengadllan Negeri Sungguminasa

2. Penanggungjawab

: Sekretaris Pengadllan Nageri Sungguminasa

3. Pelaksana

: Sub bagian Perencanaan, Informasi Teknologi dan Informasi Oi tetapkan dl Pada Tanggal

Sungguminasa Februari 2016

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa W22.U3/

Nomor :

/KP.04/2/2015, tentang PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LKjIP pada

PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA.TAHUN 2015 1. Pelindung / Penasehat

: Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa

2. Penanggungjawab

: Sekretaris Pengadilan Negeri Sungguminasa

3. Pelaksana

: Sub bagian Perencanaan, Informasi Teknologi dan Informasi Di tetapkan di : Pada Tanggal :

Sungguminasa Februari 2016

Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa

MOCHAMMAD DJOENAIDIE, SH.MH Nip. 196706291992121001