LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI DENPASAR

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI DENPASAR

TAHUN ANGGARAN 2013

Kata Pengantar Sebagai umat beriman dan bertakwa, sudah sepatutnya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karuniaNya kita telah diberikan waktu dan kesempatan sepanjang tahun 2013 untuk mengemban tugas pengabdian dibidang peradilan guna mewujudkan cita-cita bangsa kearah kemajuan, kesejahteraan dan keadilan dalam segala bidang kehidupan. Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia,

maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Tahun 2013 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja. Laporan ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Denpasar Tahun 2013 untuk Kementerian/Lembaga (LAKIP di lingkungan Pemerintah Pusat), yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar tahun 2013 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Negeri Denpasar tahun 2013. Semoga penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Denpasar ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Denpasar, 20 Februari 2014 Pengadilan Negeri Denpasar Panitera / Sekretaris

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H. NIP. 19630424 198311 1 001 ii

Ikhtisar Eksekutif Pengadilan Negeri sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman sudah tidak dapat diragukan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen. Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Negeri harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Denpasar. Seluruh Program Kerja Pengadilan Negeri Denpasar disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

NO. 1.

SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)

INDIKATOR KINERJA Persentase mediasi yang dapat diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

2%

2%

100

3%

3%

100

98 %

99 %

101

80 %

87 %

109

a.

iii

NO.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

REALISASI

CAPAIAN (%)

85 %

97 %

114,1

2%

4%

200

90 %

95 %

105,6

90 %

89 %

98,9

99 %

99 %

100

45 %

100 %

222,2

100 %

100 %

100

1 : 420

1 : 522

124,3

0%

0%

0

100 %

100 %

100

e.

2.

3.

4.

Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

TARGET

iv

NO. 5.

6.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Meningkatnya kualitas pengawasan

a.

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

95 %

90 %

94,7

0%

0%

0

0%

0%

0

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun-tahun berikutnya.

v

Daftar Isi Halaman Judul ....................................................................................................................... i Kata Pengantar ...................................................................................................................... ii Ikhtisar Eksekutif ................................................................................................................... iii Daftar Isi ................................................................................................................................ vi Bab I

Pendahuluan ............................................................................................................ 1

A. Latar Belakang ........................................................................................................... 1 B. Tugas dan Fungsi ....................................................................................................... 2 C. Struktur Organisai ..................................................................................................... 2 D. Sistematika Penyajian ............................................................................................... 3 Bab II

Perencanaan Dan Penetapan Kerja ......................................................................... 4

A. Rencana Strategis 2010-2014 ................................................................................... 4 B. Indikator Kinerja Utama ............................................................................................ 6 C. Rencana Kinerja Tahun 2013 .................................................................................... 8 D. Penetapan Kinerja Tahun 2013 ................................................................................. 9 Bab III Akuntabilitas Kinerja ............................................................................................... 11 A. Pengukuran Kinerja ................................................................................................... 11 B. Analisa Akuntabilitas Kinerja ..................................................................................... 13 C. Akuntabilitas Keuangan ............................................................................................ 22 Bab IV Penutup ................................................................................................................... 29 A. Kesimpulan ................................................................................................................ 29 B. Saran-saran ............................................................................................................... 31 Lampiran 1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Rencana Kinerja Tahun 2013 4. Penetapan Kinerja Tahun 2013 5. Pengukuran Kinerja Tahun 2013 6. Matriks Rencana Strategis 2010-2014 7. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

vi

Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama , baik yang bersifat administratif , keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI , Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara /kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas , fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Sistem LAKIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada kinerja, yang merupakan

salah

satu

instrumen

untuk mewujudkan

instansi

pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Untuk itulah Pengadilan Negeri Denpasar menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2013. LAKIP itu sendiri merupakan laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu intansi dalam mencapai target atau sasaran strategis yang telah ditetapkan yang mana dalam penyusunannya berpedoman kepada prinsip- prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan. Dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan dapat memberikan informasi atau penjelasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (obligation to answer)

yaitu menyajikan capaian kinerja yang

menggambarkan mandat suatu organisasi sesuai denganperan, tugas dan fungsinya.

Pengadilan Negeri Denpasar | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013

1

B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Denpasar merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Denpasar sebagai kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung selaku kekuasaan

kehakiman

di

salah satu

lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan

kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum antara lain : 1.

Tugas Pokok a. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama ; b. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta ; c. Selain tugas pokok tersebut di atas, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

2.

Fungsi a. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara tingkat pertama ; b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara tingkat pertama serta administrasi peradilan lainnya ; c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri ; d. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya.

C. Struktur Organisasi Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. Pengadilan Negeri Denpasar | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013

2

1.

Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.

2.

Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman.

3.

Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Negeri dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang Jurusita.

4.

Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan beberapa Kepala Sub Bagian.

Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan. Secara rinci Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Denpasar terdapat pada Lampiran 1.

D. Sistematika Penyajian Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Denpasar selama tahun 2013. Capaian kinerja (Performance Result) 2012 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (Performance Agreement) 2013 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (Performance Gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Denpasar adalah sebagai berikut ini : Bab I - Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Denpasar serta Sistematika Penyajian ; Bab II - Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan muatan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Denpasar untuk periode 2010-2014, Rencana Kinerja Tahunan 2013 dan Perjanjian Kinerja tahun 2013 ; Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian antara Target dan Realisasi kinerja Pengadilan Negeri Denpasar serta analisis pencapaian sasaran kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban akuntabilitas keuangan ; Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Denpasar tahun 2013 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Pengadilan Negeri Denpasar | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013

3

Bab II Perencanaan Dan Penetapan Kinerja A. Rencana Strategis 2010-2014 1.

Visi dan Misi Visi Rencana Strategis Pengadilan Negeri Denpasar 2010-2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem

kebijakan dan peraturan

perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Denpasar diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Negeri Denpasar dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 20102014. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Denpasar. Visi Pengadilan Negeri Denpasar mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut : ”MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR YANG AGUNG DAN MODERN”

Misi Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.


4

Misi Pengadilan Negeri Denpasar, adalah sebagai berikut : a.

Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi ;

b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat ; c.

Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien ;

d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien ; e.

Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.

Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Denpasar. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Denpasar adalah sebagai berikut : a.

Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi ;

b. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan ; c.

Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Denpasar dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Denpasar adalah sebagai berikut : a.

Meningkatnya penyelesaian perkara ;

b. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim ; c.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara ;

d. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) ; e.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan ;

f.

Meningkatnya kualitas pengawasan.


5

3.

Program Utama dan Kegiatan Pokok Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Denpasar untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Denpasar dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor ; 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor ; 3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu ; 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu ; 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial ; 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk ; 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

B. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Denpasar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : W24U1/28/OT.01.3/XI/2013 tanggal 15 Nopember 2013 tentang Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Denpasar, dapat dilihat sebagai berikut : Pengadilan Negeri Denpasar | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013

6

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya penyelesaian a. Persentase mediasi yang dapat diselesaikan perkara (jenis perkara) b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Peningkatan akseptabilitas Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya putusan Hakim hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan pengelolaan penyelesaian PK yang disampaikan secara lengkap perkara b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Peningkatan aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan masyarakat terhadap b. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang peradilan (access to justice) menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara terhadap putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap yang pengadilan ditindaklanjuti Meningkatnya pengawasan

kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti


7

C. Rencana Kinerja Tahun 2013 Adapun rencana kinerja tahunan tahun 2013 Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai berikut :

NO. 1.

2.

3.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)



INDIKATOR KINERJA a.

Persentase mediasi yang dapat diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

e. 4.

5.

6.


Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Meningkatnya kualitas

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

a.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang


TARGET 2% 3%

98 %

80 % 85 % 2%

90 %

90 % 99 % 45 % 100 % 1 : 420 0%

100 %

95 % 0%

8

NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

pengawasan b.

ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

TARGET 0%

D. Penetapan Kinerja Tahun 2013 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Denpasar, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2013 Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai berikut :

NO. 1.

2.




Persentase mediasi yang dapat diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali


TARGET 2% 3%

98 %

80 %

85 %

2%

90 %

9

NO. 3.

4.

5.

6.

SASARAN STRATEGIS Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara




INDIKATOR KINERJA Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

TARGET

a.


90 % 99 %

45 %

100 % 1 : 420 0%

100 %

95 %

0% 0%

10

Bab III Akuntabilitas Kinerja A. Pengukuran Kinerja Akuntabilitas

Kinerja

adalah

gambaran

mengenai

tingkat

pencapaian

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Denpasar tahun 2013, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2013 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini. NO. 1.


INDIKATOR KINERJA Persentase mediasi yang dapat diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

2%

2%

100

3%

3%

100

98 %

99 %

101

a.


11

NO.

2.

3.

4.

SASARAN




INDIKATOR KINERJA d. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

80 %

87 %

109

85 %

97 %

114,1

2%

4%

200

90 %

95 %

105,6

90 %

89 %

98,9

99 %

99 %

100

45 %

100 %

222,2

100 %

100 %

100

1 : 420

1 : 522

124,3

0%

0%

0

100 %

100 %

100


12

NO.

5.

6.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Meningkatnya kualitas pengawasan

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

95 %

90 %

94,7

0%

0%

0

0%

0%

0

yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a.


B. Analisa Akuntabilitas Kinerja Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Denpasar Tahun 2013 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2013, Pengadilan Negeri Denpasar telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut : 1.

Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Perkara Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : SASARAN

Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)

INDIKATOR KINERJA Persentase mediasi yang dapat diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

2%

2%

100

3%

3%

100

98 %

99 %

101

a.


13

SASARAN

INDIKATOR KINERJA d. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

80 %

87 %

109

85 %

97 %

114,1

2%

4%

200

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : a.

Persentase mediasi yang dapat diselesaikan. Pada tahun 2013 indikator persentase mediasi yang dapat diselesaikan ditargetkan sebesar 2 %. Dalam kenyataannya perkara yang diselesaikan secara mediasi sebanyak 18 perkara dari jumlah perkara perdata yang diterima sebanyak 857 perkara, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Denpasar maka realisasinya didapat sebesar 2 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase mediasi yang dapat diselesaikan pada tahun 2013 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 100 % atau target terpenuhi.

b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. Pada tahun 2013 indikator persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian ditargetkan sebesar 3 %. Dalam kenyataannya perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian sebanyak 17 perkara dari jumlah perkara perdata yang dimediasi sebanyak 562 perkara, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Denpasar maka realisasinya didapat sebesar 3 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian pada tahun 2013 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 100 % atau target terpenuhi. Pengadilan Negeri Denpasar | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013

14

c.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan ( Perdata, Pidana ). Pada tahun 2013 indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan ( Perdata, Pidana ) ditargetkan sebesar 98 %. Dalam kenyataannya jumlah sisa perkara yang diselesaikan sebanyak 631 perkara dari jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan sebanyak 637 perkara, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Denpasar maka realisasinya didapat sebesar 99 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan ( Perdata, Pidana ) pada tahun 2013 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 101 % atau melebihi yang ditargetkan.

d. Persentase perkara yang diselesaikan ( Perdata, Pidana ). Pada tahun 2013 indikator persentase perkara yang diselesaikan ( Perdata, Pidana ) ditargetkan sebesar 80 %. Dalam kenyataannya jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 3.253 perkara dari jumlah perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk) sebanyak 3.713 perkara, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Denpasar maka realisasinya didapat sebesar 87 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan ( Perdata, Pidana ) pada tahun 2013 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 109 % atau melebihi yang ditargetkan. e.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. Pada tahun 2013 indikator persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan ditargetkan sebesar 85 %. Dalam kenyataannya jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 2.984 perkara dari jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (di luar sisa perkara) sebanyak 3.076 perkara, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Denpasar maka realisasinya didapat sebesar 97 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan pada tahun 2013


15

berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 114,1 % atau melebihi yang ditargetkan. f.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan. Pada tahun 2013 indikator persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan ditargetkan sebesar 2 %. Dalam kenyataannya jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan sebanyak 132 perkara dari jumlah perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan sebanyak 2.982 perkara, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Denpasar maka realisasinya didapat sebesar 4 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan pada tahun 2013 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 200 % atau melebihi yang ditargetkan.

2.

Sasaran Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : SASARAN


INDIKATOR KINERJA Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

90 %

95 %

105,6

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum ( Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali ). Pada tahun 2013 indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum ( Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali ) ditargetkan sebesar 90 %. Dalam kenyataannya jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 3.097 perkara dari jumlah putusan sebanyak 3.253 perkara, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Denpasar maka realisasinya didapat sebesar 95 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum ( Banding, Kasasi, Pengadilan Negeri Denpasar | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013

16

Peninjauan Kembali ) pada tahun 2013 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 105,6 % atau melebihi yang ditargetkan. 3.

Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : SASARAN


INDIKATOR KINERJA Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

90 %

89 %

98,9

99 %

99 %

100

45 %

100 %

222,2

100 %

100 %

100

1 : 420

1 : 522

124,3

a.


Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. Pada tahun 2013 indikator persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap ditargetkan sebesar 90 %. Dalam kenyataannya jumlah berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap sebanyak 92 berkas dari jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK sebanyak 103 berkas, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Denpasar maka realisasinya didapat sebesar 89 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap pada tahun 2013 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai


17

98,9 % atau target tidak terpenuhi. Adapun tidak terpenuhinya target disebabkan oleh para Pemohon Kasasi dan PK yang tidak melengkapi suratsurat yang diperlukan untuk kelengkapan berkas Kasasi dan PK. b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis. Pada tahun 2013 indikator persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis ditargetkan sebesar 99 %. Dalam kenyataannya jumlah berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis sebanyak 3.067 berkas dari jumlah berkas perkara yang diterima sebanyak 3.076 berkas, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Denpasar maka realisasinya didapat sebesar 99 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis pada tahun 2013 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 100 % atau target terpenuhi. c.

Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. Pada tahun 2013 indikator persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak ditargetkan sebesar 45 %. Dalam kenyataannya jumlah relaas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu sebanyak 3.253 relaas putusan dari jumlah putusan sebanyak 3.253 perkara, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Denpasar maka realisasinya didapat sebesar 100 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak pada tahun 2013 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 222,2 % atau melebihi yang ditargetkan.

d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. Pada tahun 2013 indikator persentase penyitaan tepat waktu dan tempat ditargetkan sebesar 100 %. Dalam kenyataannya jumlah pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat sebanyak 5 pelaksanaan penyitaan dari jumlah

permohonan

penyitaan

sebanyak

5

permohonan

penyitaan,

berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Denpasar | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013

18

Pengadilan Negeri Denpasar maka realisasinya didapat sebesar 100 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase penyitaan tepat waktu dan tempat pada tahun 2013 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 100 % atau target terpenuhi. e.

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. Pada tahun 2013 indikator Ratio Majelis Hakim terhadap perkara ditargetkan 1 : 420. Dalam kenyataannya perbadingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara adalah 6 Majelis Hakim berbanding 3.131 perkara, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Denpasar maka realisasinya didapat adalah 1 : 522. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Ratio Majelis Hakim terhadap perkara pada tahun 2013 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 124,3 % atau melebihi yang ditargetkan. Dalam hal ini dapat dikatakan pula bahwa beban penanganan perkara Majelis Hakim melebihi dari yang target.

4.

Sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Access To Justice) Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : SASARAN


a.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

0%

0%

0

100 %

100 %

100

b. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus


Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. Pada tahun 2013 indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditargetkan sebesar 0 %. Dalam kenyataannya jumlah perkara prodeo yang diselesaikan sebanyak 0 perkara dari jumlah perkara prodeo sebanyak 0


19

perkara, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Denpasar maka realisasinya didapat sebesar 0 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2013 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 0 %. Hal ini dikarena selama ini para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Denpasar tidak ada yang mengajukan perkara prodeo, maka daripada itu Pengadilan Negeri Denpasar tidak memasang target (0 %) untuk indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Pada tahun 2013 indikator persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus ditargetkan sebesar 100 %. Dalam kenyataannya jumlah amar putusan perkara (tipikor) yang di website sebanyak 19 amar putusan tipikor dari jumlah putusan tipikor sebanyak 19 putusan tipikor, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Denpasar maka realisasinya didapat sebesar 100 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian pada tahun 2013 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 100 % atau target terpenuhi. 5.

Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : SASARAN


INDIKATOR KINERJA Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

95 %

90 %

94,7


20

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. Pada tahun 2013 indikator persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 95 %. Dalam kenyataannya jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti sebanyak 9 permohonan eksekusi dari jumlah permohonan eksekusi perkara perdata sebanyak 10 permohonan eksekusi, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Denpasar maka realisasinya didapat sebesar 90 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti pada tahun 2013 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 94,7 % atau target tidak terpenuhi. Adapun tidak terpenuhinya target disebabkan oleh faktor keamanan dalam menindaklajuti permohonan eksekusi. 6.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : SASARAN


INDIKATOR KINERJA Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

0%

0%

0

0%

0%

0

a.


Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Pada tahun 2013 indikator persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 0 %. Dalam kenyataannya jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sebanyak 0 pengaduan dari jumlah pengaduan yang diterima sebanyak 0 pengaduan, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Denpasar maka


21

realisasinya didapat sebesar 0 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2013 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 0 %. Hal ini dikarena selama ini tidak ada pengaduan dari masyarakat, maka daripada itu Pengadilan Negeri Denpasar tidak memasang target (0 %) untuk indikator persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Pada tahun 2013 indikator persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 0 %. Dalam kenyataannya jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti sebanyak 0 temuan eksternal dari jumlah temuan eksternal sebanyak 0 temuan eksternal, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Denpasar maka realisasinya didapat sebesar 0 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti pada tahun 2013 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 0 %. Hal ini dikarena selama ini tidak ada temuan hasil pemeriksaan eksternal, maka daripada itu Pengadilan Negeri Denpasar tidak memasang target (0 %) untuk indikator persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

C. Akuntabilitas Keuangan Pengadilan Negeri Denpasar menerima 2 buah DIPA untuk melaksanakan kegiatannya sehari-hari, adapun Realisasi anggaran dan kinerja Pengadilan Negeri Denpasar tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI) a.

Pagu Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 14.317.311.000,- (empat belas miliar tiga ratus tujuh belas ribu tiga ratus sebelas rupiah), dengan rincian : - Belanja Pegawai

: Rp. 12.664.090.000,-

- Belanja Barang

: Rp . 1.523.006.000,-

- Belanja Modal

: Rp.

130.215.000,-


22

b. Realisasi Anggaran per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 14.813.164.972,(empat belas miliar delapan ratus tiga belas ribu seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) atau sebesar 103,46% dari pagi anggaran, dengan rincian : - Belanja Pegawai

: Rp. 13.299.676.264,- (105,02%)

- Belanja Barang

: Rp . 1.383.782.708,- (90,86%)

- Belanja Modal

: Rp.

129.706.000,- (99,61%)

Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2013 NO. 1

PROGRAM Dukungan

REALISASI ANGGARAN (Rp.)

%

14.187.096.000,-

14.683.458.972,-

103,50

130.215.000,-

129.709.000,-

99,61

14.317.311.000,-

14.813.164.972,-

103,46

ANGGARAN (Rp.)

Manajemen

dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung TOTAL

Realisasi Per 31 Desember 2013 TA 2013 URAIAN

ANGGARAN (Rp.)

A.

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

1.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah

REALISASI (Rp.)

TA 2012 %

REALISASI (Rp.)

-

409.383.301,-

0,00

628.958.143,-

-

409.383.301,-

0,00

628.958.143,-

B.

BELANJA NEGARA

1.

Belanja Pegawai

12.664.090.000,-

13.299.664.920,-

105,01

8.743.572.255,-

2.

Belanja Barang

1.523.006.000,-

1.383.782.708,-

90,85

1.241.596.498,-

3.

Belanja Modal

130.215.000,-

129.706.000,-

99,60

2.110.295.000,-

Jumlah Belanja Negara

14.317.311.000,-

14.813.153.628,-

103,46

12.095.463.753,-


23

Adapun penjelasan per pos dari realisasi nggaran sebagai berikut : 1. REALISASI PENDAPATAN NEGARA a. Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Pengadilan Negeri Denpasar per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 409.383.301,- yang merupakan pendapatan negara bukan pajak yang berasal dari Penpadatan jasa lembaga Keuangan, Sewa Rumah Dinas, Penerimaan Kembali persekot/uang muka gaji, Gaji dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran Yang Lalu. Pengadilan Negeri Denpasar tidak memiliki pendapatan Hibah. b. Penerimaan Negara Bukan Pajak Pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Pengadilan negeri Denpasar bukan berasal dari hasil penerimaan kas/bendahara penerima, tetapi merupakan PNBP yang berasala dari Sewa Rumah Dinas, Uang Muka Persekot Gaji dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran Yang Lalu. Realisasi penerimaan PNPB per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 409.383.301,-. Pengadilan Negeri Denpasar juga tidak melakukan pengelolaan dari penerimaan kembali PNBP. Realisasi Pendapatan Negara NO.

URAIAN

ESTIMASI PENDAPATAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

%

1.

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)

- 395.226.091,-

0,00

2.

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL

-

3.701.000,-

0,00

3.

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan

-

3.599.960,-

0,00

4.

Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji

-

6.856.250,-

0,00

Total Pendapatan

- 409.383.301,-

0,00


24

2. REALISASI BELANJA NEGARA Realisasi belanja Negara Pengadilan Negeri Denpasar per 31 Desember 2013 setelah

dikurangi

dengan

pengembalian

belanja

adalah

sebesar

Rp.

14.813.164.972,-. Realisasi belanja Pengadilan Negeri Denpasar mengalami peningkatan sebesar 22% dibanding dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya peningkatan tunjangan Fungsional Hakim. Rincian realisasi belanja per 31 Desember 2013 dapat dilihat pada tabel dibawah : Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 TA 2012 URAIAN

TA 2013 (Rp.)

TA 2012 (Rp.)

Belanja Pegawai

13.299.664.920,-

Belanja Barang Belanja Modal Total Belanja

NAIK (TURUN) Rp.

%

8.743.572.255,-

4.556.092.665,-

52,10

1.383.782.708,-

1.241.596.498,-

142.186.210,-

11,45

129.706.000,-

2.110.295.000,-

(1.980.589.000,(93,85) )

14.813.153.628,- 12.095.463.753,-

2.717.689.875,-

22,46

Catatan penting Lainnya : Pagu DIPA 01 Pengadilan Negeri Denpasar pada awalnya sebesar Rp. 11.090.231.000,- dan mendapat tambahan sebesar Rp. 3.227.080.000,- pada tanggal 21 Agustus 2013 ( revisi DIPA III) sehingga menjadi Rp. 14.317.311.000,yang diperuntukkan untuk penambahan belanja tunjangan fungsional (tunjangan Hakim).

2. DIPA 03 (BADAN PERADILAN UMUM) a.

Pagu Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 222.500.000,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian : - Belanja Barang

: Rp. 222.500.000,-

b. Realisasi Anggaran per 31 Desember 2013 adalah Rp. 187.892.300,- (seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) atau sebesar 84,45% dari pagu anggaran, dengan rincian : - Belanja Barang

: Rp. 187.892.300,- (84,45%)


25

Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2013 NO. 1

PROGRAM

REALISASI ANGGARAN (Rp.) % 222.500.000,187.892,300,- 84,45

ANGGARAN (Rp.)

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum TOTAL

222.500.000,-

187.892,300,-

84,45

Realisasi Per 31 Desember 2013 TA 2013 URAIAN

ANGGARAN (Rp.)

A.

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

1.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah

TA 2012

REALISASI (Rp.)

%

REALISASI (Rp.)

-

339.400.895,-

0,00

114.666.400,-

-

339.400.895,-

0,00

114.666.400,-

-

-

0,00

-

B.

BELANJA NEGARA

1.

Belanja Pegawai

2.

Belanja Barang

222.500.000,-

187.892.300,-

84,45

161.830.230,-

3.

Belanja Modal

-

-

0,00

-

Jumlah Belanja Negara

222.500.000,-

187.892.300,-

84,45

161.830.230,-

Adapun penjelasan per pos dari realisasi nggaran sebagai berikut : 1. REALISASI PENDAPATAN NEGARA a. Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Pengadilan Negeri Denpasar per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 339.400.895,- yang merupakan pendapatan negara bukan pajak yang berasal dari pendapatan legalisasi tanda tangan, Pendapatan pengesahan surat dibawah tangan, pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Pengadilan,Pendapatan


26

ongkos Perkara, dan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya. Pengadilan Negeri Denpasar tidak memiliki pendapatan Hibah. b. Penerimaan Negara Bukan Pajak Pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Pengadilan negeri Denpasar bukan berasal dari hasil penerimaan kas/bendahara penerima, tetapi merupakan PNBP yang berasal pendapatan legalisasi tanda tangan, Pendapatan pengesahan surat dibawah tangan, pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Pengadilan,Pendapatan ongkos Perkara, dan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya. Realisasi penerimaan PNPB per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp339.400.895,Pengadilan Negeri Denpasar juga tidak melakukan pengelolaan dari penerimaan kembali PNBP. Realisasi Pendapatan Negara

NO.

ESTIMASI PENDAPATAN (Rp.)

URAIAN

REALISASI (Rp.)

%

1.

Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan

-

10.280.000,-

0,00

2.

Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan

-

165.000,-

0,00

3.

Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)

-

46.188.800,-

0,00

4.

Pendapatan Ongkos Perkara

-

49.970.000,-

0,00

5.

Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya

- 232.797.095,-

0,00

Total Pendapatan

- 339.400.895,-

0,00

2. REALISASI BELANJA NEGARA Realisasi belanja negara Pengadilan Negeri Denpasar per 31 Desember 2013 setelah

dikurangi

dengan

pengembalian

belanja

adalah

sebesar

Rp.187,892,300,-. Realisasi belanja Pengadilan Negeri Denpasar mengalami peningkatan sebesar 16% dibanding dengan tahun sebelumnya. Hal ini Pengadilan Negeri Denpasar | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013

27

disebabkan adanya peningkatan pagu anggaran yang dianggarakan. Rincian realisasi belanja per 31 Desember 2013 dapat dilihat pada tabel dibawah : Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 TA 2012 URAIAN Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional Belanja Jasa Belanja Perjalanan Dinas Total Belanja Brutto Pengembalian Belanja Total Belanja

TA 2013 (Rp.)

NAIK (TURUN)

TA 2012 (Rp.)

Rp.

%

-

2.571.480,-

(2.571.480,-) (100,00)

184.992.300,-

116.858.750,-

68.133.550,-

58,30

600.000,-

39.600.000,-

(39.000.000,-)

(98,48)

2.300.000,-

2.800.000,-

(500.000,-)

(17,85)

187.892.300,-

161.830.230,-

26.062.070,-

16,10

-

-

-

0,00

187.892.300,-

161.830.230,-

26.062.070,-

16,10


28

Bab IV Penutup

A. Kesimpulan Sebagai upaya penguatan akuntabilitas dan mewujudkan transparansi pelaksanaan tugas pemerintah dalam pencapaian reformasi birokrasi di tubuh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Denpasar menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2013 dengan menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam peningkatan pelayanan aparatur hukum peradilan Umum, kesadaran hukum masyarakat dan sarana / prasarana sebagaimana telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama. Berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja dari Pengadilan Negeri Denpasar secara ringkas dapat diuraikan pada tabel Pengukuran Kinerja berikut :

NO. 1.


INDIKATOR KINERJA Persentase mediasi yang dapat diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

2%

2%

100

3%

3%

100

98 %

99 %

101

80 %

87 %

109

85 %

97 %

114,1

2%

4%

200

a.


29

NO. 2.

3.

4.

5.

6.

SASARAN Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

INDIKATOR KINERJA


Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Meningkatnya

a.



Persentase

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

90 %

95 %

105,6

90 %

89 %

98,9

99 %

99 %

100

45 %

100 %

222,2

100 %

100 %

100

1 : 420

1 : 522

124,3

0%

0%

0

100 %

100 %

100

95 %

90 %

94,7

0%

0%

0


30

NO.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

kualitas pengawasan

pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

0%

0%

0

B. Saran-saran Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Denpasar untuk masa yang akan datang, diperlukan : 1. Peningkatan sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara. 2. Diadakan Pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). 3. Penambahan Sumber Daya Manusia di bagian Kesekretariatan dan Kepaniteraan sehubungan dengan masih adanya kerja yang merangkap. 4. Alokasi dana untuk kegiatan pokok yang sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat maksimal. 5. Sosialisasi tentang

petunjuk

pelaksanaan

penyusunan Laporan Akuntabilitas

Instansi Pemerintah ( LAKIP ) sehingga ada persamaan persepsi penyusunannya.


31

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I STRUKTUR ORGANISASI

Lampiran I - Struktur Organisasi [LAKIP 2013 PN Denpasar]

LAMPIRAN II INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI DENPASAR

NO. 1.

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)


PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN

Persentase mediasi yang dapat diselesaikan

PENANGGUNG JAWAB Hakim Mediasi Mediator Panitera / Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Catatan : Perkara perdata yang masuk b.

Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

Hakim Mediasi Mediator Panitera / Sekretaris

c.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana

Majelis Hakim Panitera / Sekretaris

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan


d.

e.

SUMBER DATA


Catatan : Dihitung sejak gagalnya mediasi / sejak baca gugatan.

Lampiran II - Indikator Kinerja Utama [LAKIP 2013 PN Denpasar]

NO.

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA f.


PENANGGUNG JAWAB

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan


SUMBER DATA Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2.


Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

Majelis Hakim

3.


a.

Panitera / Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Catatan : Lengkap = terdiri dari bundel A dan B

b.

Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis



c.

Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

Panitera / Sekretaris dan Jurusita



NO.

4.

5.

KINERJA UTAMA



INDIKATOR KINERJA d.

Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

e.



PENANGGUNG JAWAB Panitera / Sekretaris dan Jurusita

Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara


a.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan


b.

Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

Kepanitera / Kesekretariatan

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Catatan : Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)

Ketua Pengadilan dan Panitera / Sekretaris

SUMBER DATA Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



NO. 6.

KINERJA UTAMA Meningkatnya kualitas pengawasan



Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

PENANGGUNG JAWAB Ketua Pengadilan dan Panitera / Sekretaris


Ketua Pengadilan dan Panitera / Sekretaris


Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis b.

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

SUMBER DATA


LAMPIRAN III RENCANA KINERJA TAHUN 2013

HASIL REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2013 PENGADILAN NEGERI DENPASAR

NO. 1.

2.

3.

4.






Persentase mediasi yang dapat diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

e.


a.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

b.

TARGET 2% 3%

98 %

80 % 85 % 2%

90 %

90 % 99 % 45 % 100 % 1 : 420 0%

100 %

Lampiran III - Rencana Kinerja Tahun 2013 [LAKIP 2013 PN Denpasar]

NO. 5.

6.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Meningkatnya kualitas pengawasan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

95 % 0% 0%

Denpasar, 22 Nopember 2013 Ketua Pengadilan Negeri Denpasar

Sugeng Riyono, S.H., M.Hum. NIP. 19580915 198203 1 004

Lampiran III - Rencana Kinerja Tahun 2013 [LAKIP 2013 PN Denpasar]

LAMPIRAN IV PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

HASIL REVIU PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI DENPASAR

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini : Nama

: I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.

Jabatan

: Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Denpasar

Selanjutnya disebut Pihak Pertama. Nama

: Sugeng Riyono, S.H., M.Hum.

Jabatan

: Ketua Pengadilan Negeri Denpasar

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Denpasar, 22 Nopember 2013 Ketua Pengadilan Negeri Denpasar

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Denpasar


I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H. NIP. 19630424 198311 1 001

Lampiran IV - Penetapan Kinerja Tahun 2013 [LAKIP 2013 PN Denpasar]

HASIL REVIU PENETAPAN KINERJA

PENGADILAN NEGERI DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2013

NO. 1.

2.

3.





Persentase mediasi yang dapat diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

TARGET 2% 3%

98 %

80 %

85 %

2%

90 %

90 %

99 %

45 %

100 % 1 : 420


NO. 4.

5.

6.

SASARAN STRATEGIS Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)




Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

TARGET 0%

100 %

95 %

0% 0%

Jumlah Anggaran Kegiatan Rp. 200.000.000,-

Denpasar, 22 Nopember 2013 Ketua Pengadilan Negeri Denpasar

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Denpasar


I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H. NIP. 19630424 198311 1 001


LAMPIRAN V PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013

PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN NEGERI DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2013

NO. 1.

2.

3.




INDIKATOR KINERJA Persentase mediasi yang dapat diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

2%

2%

100

3%

3%

100

98 %

99 %

101

80 %

87 %

109

85 %

97 %

114,1

2%

4%

200

90 %

95 %

105,6

90 %

89 %

98,9

99 %

99 %

100

a.

a.

Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis

Lampiran V - Pengukuran Kinerja Tahun 2013 [LAKIP 2013 PN Denpasar]

NO.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

REALISASI

CAPAIAN (%)

45 %

100 %

222,2

100 %

100 %

100

1 : 420

1 : 522

124,3

0%

0%

0

100 %

100 %

100

95 %

90 %

94,7

0%

0%

0

0%

0%

0

c.

4.

5.

6.


Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Meningkatnya kualitas pengawasan

Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

TARGET

a.


Lampiran V - Pengukuran Kinerja Tahun 2013 [LAKIP 2013 PN Denpasar]

LAMPIRAN VI MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2010-2014

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2010-2014 PENGADILAN NEGERI DENPASAR VISI MISI

: Mewujudkan Pengadilan Negeri Denpasar Yang Agung Dan Modern. : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi ; 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat ; 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien ; 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien ; 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

TUJUAN

TARGET 2014

1

2

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

3

4

Pencari

Terpenuhinnya

Meningkatnya

keadilan

kebutuhan dan

penyelesaian

merasa

kepuasan

perkara

kebutuhan

pencari keadilan

perkara)

a.

Persentase

2010 2011 2012 2013 2014 5

6

7

8

9

mediasi

yang dapat diselesaikan

2%

2%

2%

2%

2%

(jenis b.

Persentase yang

dan

mediasi

menjadi

akta

PROGRAM

KEGIATAN

10

11

Peningkatan

Penyelesaian

Manajemen

Perkara Pidana,

Peradilan Umum

Perdata, PHI dan Tipikor

3%

3%

3%

3%

3%

perdamaian

kepuasannya terpenuhi

TARGET KINERJA

c.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan :

Penyelesaian 98 %

98 %

98 %

98 %

98 %

Sisa

Perkara

Pidana, Perdata, - Perdata

PHI dan Tipikor

- Pidana

Lampiran VI - Matriks Rencana Strategis 2010-2014 [LAKIP 2013 PN Denpasar]

TUJUAN

TARGET 2014

1

2

SASARAN

TARGET KINERJA

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

3

4 d.

Persentase

2010 2011 2012 2013 2014 5

6

7

8

9

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

perkara

yang diselesaikan :

PROGRAM

KEGIATAN

10

11 Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, PHI dan

- Perdata

Tipikor

- Pidana

e.

Persentase

perkara

yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal

85 %

85 %

85 %

85 %

85 %

2%

2%

2%

2%

2%

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

6 bulan

f.

Persentase

perkara

yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Peningkatan

Persentase

akseptabilitas

tidak

putusan Hakim

hukum :

perkara

yang

mengajukan upaya

- Banding - Kasasi


TUJUAN

TARGET 2014

1

2

SASARAN

TARGET KINERJA

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

3

4

2010 2011 2012 2013 2014 5

6

7

8

9

PROGRAM

KEGIATAN

10

11

- Peninjauan Kembali Peningkatan

a.

Persentase

berkas

efektifitas

perkara yang diajukan

pengelolaan

kasasi

penyelesaian

disampaikan

perkara

lengkap

dan

PK

yang secara

Penelitian berkas 90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

perkara

banding disampaikan secara

lengkap

dan tepat waktu b.

Persentase berkas yang

Register

diregister

pendistribusian

dan

didistribusikan

telah ke

99 %

99 %

99 %

99 %

99 %

Majelis

berkas

dan

perkara

ke Majelis yang tepat waktu

c.

Persentase

Penyelesaian

penyampaian

Perkara Pidana,

pemberitahuan

relaas

45 %

45 %

45 %

45 %

45 %

putusan tepat waktu,


tempat dan para pihak d.

Prosentase

penyitaan

tepat waktu dan tempat

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %


TUJUAN

TARGET 2014

1

2

SASARAN

TARGET KINERJA

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

3

4 e.

Ratio

Majelis

Terjangkaunya

Peningkatan

keadilan dapat

badan peradilan

aksesibilitas

prodeo

menjangkau

bagi

masyarakat

diselesaikan

badan

pencari keadilan

setiap

peradilan

a.

Persentase

5

6

7

8

9

1:420

1:420

1:420

1:420

1:420

perkara

10

11

yang

0%

0%

0%

0%

0%

Perkara Pidana, Perdata, PHI dan Tipikor

peradilan

justice)

KEGIATAN

Penyelesaian

terhadap

(access

PROGRAM

Hakim

terhadap perkara Setiap pencari

2010 2011 2012 2013 2014

b. to

Persentase

amar

putusan

Publikasi

perkara

transparasi

(tipikor) yang menarik perhatian yang secara

proses

masyarakat

dapat online

diakses

dan

penyelesaian X

X

100%

100%

100%

dalam

dan

putusan

perkara

waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Denpasar dapat

Dipercayanya Publik bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah memenuhi


Persentase

permohonan

eksekusi

atas

perkara

perdata

Penyelesaian

putusan yang

berkekuatan hukum tetap

Perkara Pidana, 95 %

95 %

95 %

95 %

95 %


yang ditindaklanjuti


TUJUAN

TARGET 2014

1

2

memenuhi butir 1 dan 2 di atas

kebutuhan dan kepuasan serta terjangkaunya Pengadilan Negeri Denpasar

SASARAN

TARGET KINERJA

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

3

4

Meningkatnya

a.

2010 2011 2012 2013 2014 5

Persentase

pengaduan

kualitas

masyarakat

yang

pengawasan

ditindaklanjuti

6

7

8

PROGRAM

KEGIATAN

10

11

9

Dukungan 0%

0%

0%

0%

0%

Manajemen

Persentase temuan hasil pemeriksaan

lanjut

dan pengaduan yang

Pelaksanaan Tugas masuk Teknis

b.

Tindak

eksternal

yang ditindaklanjuti

Lainnya

Mahkamah Agung 0%

0%

0%

0%

0%

Tindak

lanjut

temuan

yang

masuk dari tim pemeriksa


LAMPIRAN VII SK TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH

PENGADILAN NEGERI DENPASAR

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR : W24-U1/32/OT.01.3/XII/2013 TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR Menimbang

: a.

Bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor : 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012; b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Denpasar Tahun 2013 perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP); c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dalam Tim Penyusunan Laporan tersebut.

Mengingat

: 1.

2. 3. 4.

5.

6.

Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ; Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ; Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ; Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

Lampiran VII - SK Tim Penyusun LAKIP [LAKIP 2013 PN Denpasar]

7.

Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja ; 8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung ; 9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung ; 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014 ; 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Denpasar. Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor : 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 ; MEMUTUSKAN Menetapkan

:

Pertama

: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Tentang Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 ;

Kedua

: Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Denpasar tahun 2013 ;

Ketiga

: Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar ;

Keempat

: Setelah selesai dari tim penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Denpasar kembali pada unit kerja masing-masing ;

Kelima

: Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Denpasar Tahun Anggaran 2014 ;


Keenam

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Denpasar Pada Tanggal : 31 Desember 2013 Ketua Pengadilan Negeri Denpasar

SUGENG RIYONO, S.H., M.Hum NIP. 19580915 198203 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia ; 2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Kepala Biro Perencanaan Dan Organisasi di Jakarta ; 3. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar di Denpasar ; 4. Arsip.


Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : W24-U1/32/OT.01.3/XII/2013 Tanggal : 31 Desember 2013

NO.

NAMA

JABATAN

JABATAN DALAM TIM

1.

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.


Pembina

2.

I Putu Bagiartha, S.H.

Wakil Panitera

Penanggungjawab

3.

I Gusti Ayu Sarini, S.H.

Wakil Sekretaris

Penanggungjawab

4.

I Made Suardana Adnyana, S.H.

Panitera Muda Hukum

Anggota

5.

I Made Sukarta, S.H.

Panitera Muda Perdata

Anggota

6.

I Gede Ketut Rantam, S.H.

Panitera Muda Pidana

Anggota

7.

I Made Tantra, S.H.

Kepala Sub Bagian Umum

Anggota

8.

Luh Putu Sutrisnawati, S.E.

Kepala Sub Bagian Keuangan

Anggota

9.

Ni Luh Ekarini, S.E.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian

Anggota

10.

I Made Suaraprantara

Staf Sub Bagian Kepegawaian

Sekretariat

11.

Gede Nyoman Satria Kurniawan Arcana, S.Kom.

Staf Sub Bagian Umum

Sekretariat

Ditetapkan di : Denpasar Pada Tanggal : 31 Desember 2013 Ketua Pengadilan Negeri Denpasar

SUGENG RIYONO, S.H., M.Hum NIP. 19580915 198203 1 004


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Recommend Documents