LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI DENPASAR

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI DENPASAR

TAHUN ANGGARAN 2014

Kata Pengantar Sebagai umat beriman dan bertakwa, sudah sepatutnya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karuniaNya kita telah diberikan waktu dan kesempatan sepanjang tahun 2014 untuk mengemban tugas pengabdian dibidang peradilan guna mewujudkan cita-cita bangsa kearah kemajuan, kesejahteraan dan keadilan dalam segala bidang kehidupan. Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja. Laporan ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Denpasar Tahun 2014 untuk Kementerian/Lembaga (LAKIP di lingkungan Pemerintah Pusat), yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar tahun 2014 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Negeri Denpasar tahun 2014. Semoga penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Denpasar ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Denpasar, 23 Februari 2015 Panitera / Sekretaris

I Ketut Sulendra, S.H. NIP 195712311976031002

ii

Ikhtisar Eksekutif Pengadilan Negeri sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman sudah tidak dapat diragukan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen. Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Negeri harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Denpasar. Seluruh Program Kerja Pengadilan Negeri Denpasar disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : NO. 1.

SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

a.

Persentase mediasi yang dapat diselesaikan

2%

2,36 %

117,77

b.

Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

3%

3,27 %

109,15

c.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

98 %

98,12 %

100,13

80 %

80,82 %

101,03

85 %

99,54 %

117,10

2%

0,46 %

23,25

d.

e.

f.

iii

NO. 2.

3.

4.

5.

6.

SASARAN Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Meningkatnya kualitas pengawasan

INDIKATOR KINERJA Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

90 %

95,88 %

106,53

90 %

100 %

111,11

99 %

99,71 %

100,71

45 %

100 %

222,2

100 %

100 %

100

1 : 420

1 : 485

115,48

0%

0%

0

100 %

100 %

100

95 %

32,35 %

34,06

0%

0%

0

0%

0%

0

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun-tahun berikutnya.

iv

Daftar Isi Halaman Judul ...................................................................................................... i Kata Pengantar ..................................................................................................... ii Ikhtisar Eksekutif ................................................................................................... iii Daftar Isi ............................................................................................................... v Bab I

Pendahuluan ........................................................................................... 1

A. Latar Belakang ........................................................................................... 1 B. Tugas dan Fungsi ....................................................................................... 2 C. Struktur Organisai ....................................................................................... 2 D. Sistematika Penyajian ................................................................................ 3 Bab II

Perencanaan Dan Penetapan Kerja ........................................................ 5

A. Rencana Strategis 2010-2014 .................................................................... 5 B. Indikator Kinerja Utama .............................................................................. 7 C. Rencana Kinerja Tahun 2014 ..................................................................... 9 D. Penetapan Kinerja Tahun 2014 .................................................................. 10 Bab III

Akuntabilitas Kinerja ............................................................................... 12

A. Pengukuran Kinerja .................................................................................... 12 B. Analisa Akuntabilitas Kinerja ...................................................................... 14 C. Akuntabilitas Keuangan .............................................................................. 23 Bab IV

Penutup .................................................................................................. 31

A. Kesimpulan ................................................................................................. 31 B. Saran-saran ................................................................................................ 32 Lampiran 1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Rencana Kinerja Tahun 2014 4. Penetapan Kinerja Tahun 2014 5. Pengukuran Kinerja Tahun 2014 6. Matriks Rencana Strategis 2010-2014 7. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

v

Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama , baik yang bersifat administratif , keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI , Lembaga institusi

negara

Mahkamah Agung RI sebagai salah satu

/kepemerintahan

sesuai

dengan

Ketetapan

Majelis

Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas , fungsi dan peranannya

dalam

pengelolaan

sumberdaya,

dan

sumber

dana

serta

kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Sistem LAKIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada

kinerja, yang merupakan

salah

satu

instrumen

untuk mewujudkan

instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Untuk

itulah

Pengadilan

Negeri

Denpasar

menyusun

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2014. LAKIP itu sendiri merupakan laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu intansi dalam mencapai target atau sasaran strategis yang telah ditetapkan yang mana dalam penyusunannya berpedoman kepada prinsip- prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan. Dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan dapat memberikan informasi atau penjelasan kepada pihak-pihak

yang

berkepentingan (obligation to answer)

yaitu menyajikan

capaian kinerja yang menggambarkan mandat suatu organisasi sesuai denganperan, tugas dan fungsinya.

Pengadilan Negeri Denpasar | LAKIP Tahun 2014

1

B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Denpasar merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan

Keadilan. Pengadilan Negeri Denpasar sebagai kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum antara lain : 1. Tugas Pokok a. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama ; b. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di

daerahnya,

apabila

diminta ; c. Selain tugas pokok tersebut di atas, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. 2. Fungsi a. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara tingkat pertama ; b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara tingkat pertama serta administrasi peradilan lainnya ; c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri ; d. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya.

C. Struktur Organisasi Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan Undang-Undang

Nomor : 2 Tahun 1986 Jo.

Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.


2

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. 1. Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. 2. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. 3. Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Negeri dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang Jurusita. 4. Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan beberapa Kepala Sub Bagian. Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan. Secara rinci Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Denpasar terdapat pada Lampiran 1.

D. Sistematika Penyajian Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Denpasar selama tahun 2014. Capaian kinerja (Performance Result) 2014 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (Performance Agreement) 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (Performance Gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Denpasar adalah sebagai berikut ini : Bab I - Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Denpasar serta Sistematika Penyajian ; Bab II - Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan muatan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Denpasar untuk periode 2010-2014, Rencana Kinerja Tahunan 2014 dan Perjanjian Kinerja tahun 2014 ;


3

Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian antara Target dan Realisasi

kinerja Pengadilan Negeri Denpasar serta analisis pencapaian

sasaran kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban akuntabilitas keuangan ; Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Denpasar tahun 2014 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.


4

Bab II Perencanaan Dan Penetapan Kinerja A. Rencana Strategis 2010-2014 1. Visi dan Misi Visi Rencana

Strategis

Pengadilan

Negeri

Denpasar

2010-2014

merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapantahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Denpasar diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional

yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional

Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Negeri Denpasar dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010-2014. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Denpasar. Visi Pengadilan Negeri Denpasar mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut : ”MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR YANG AGUNG DAN MODERN”

Misi Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.


5

Misi Pengadilan Negeri Denpasar, adalah sebagai berikut : a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi ; b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat ; c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien ; d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien ; e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Denpasar. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Denpasar adalah sebagai berikut : a. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi ; b. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan ; c. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Denpasar dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Denpasar adalah sebagai berikut : a. Meningkatnya penyelesaian perkara ; b. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim ; c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara ; d. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) ; e. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan ; f.

Meningkatnya kualitas pengawasan.


6

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Denpasar untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok

yang akan dilaksanakan

sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan

Negeri Denpasar dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor ; 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor ; 3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu ; 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu ; 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara. b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial ; 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk ; 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

B. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Denpasar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : W24U1/28/OT.01.3/XI/2013 tanggal 15 Nopember 2013 tentang Reviu Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar | LAKIP Tahun 2014

7

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Denpasar, dapat dilihat sebagai berikut : KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya penyelesaian a. Persentase mediasi yang dapat diselesaikan perkara (jenis perkara) b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Peningkatan akseptabilitas Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : putusan Hakim - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK pengelolaan penyelesaian perkara yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Peningkatan aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan masyarakat terhadap peradilan b. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik (access to justice) perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Meningkatnya kepatuhan terhadap Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara putusan pengadilan perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Meningkatnya pengawasan

kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti


8

C. Rencana Kinerja Tahun 2014 Adapun rencana kinerja tahunan tahun 2014 Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai berikut : NO.

SASARAN STRATEGIS

1.

Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)

2.

3.

Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim


INDIKATOR KINERJA a. b.

Persentase mediasi yang dapat diselesaikan Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

e. 4.


5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

6.

Meningkatnya kualitas pengawasan

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

a.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti


TARGET 2% 3% 98 % 80 % 85 % 2%

90 %

90 % 99 % 45 % 100 % 1 : 420 0% 100 %

95 %

0% 0%

9

D. Penetapan Kinerja Tahun 2014 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Denpasar, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2014 Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai berikut : NO. 1.

2.

3.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)



INDIKATOR KINERJA

TARGET

a.

Persentase mediasi yang dapat diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara


2% 3% 98 %

80 % 85 % 2%

90 %

90 % 99 % 45 % 100 % 1 : 420 10

NO. 4.

5. 6.

SASARAN STRATEGIS Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)



TARGET

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti


0%

100 %

95 % 0% 0%

11

Bab III Akuntabilitas Kinerja A. Pengukuran Kinerja Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja

tidak

dimaksudkan

sebagai

mekanisme

untuk

memberikan

reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Denpasar tahun 2014, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2014 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini. NO. 1.


INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

a.


2%

2,36 %

117,77

b.


3%

3,27 %

109,15

c.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana

98 %

98,12 %

100,13

80 %

80,82 %

101,03

d.


12

NO.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

REALISASI

CAPAIAN (%)

85 %

99,54 %

117,10

2%

0,46 %

23,25

90 %

95,88 %

106,53

90 %

100 %

111,11

99 %

99,71 %

100,71

45 %

100 %

222,2

100 %

100 %

100

1 : 420

1 : 485

115,48

0%

0%

0

100 %

100 %

100

95 %

32,35 %

34,06

e.

2.

3.

4.

5.





Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

TARGET


13

NO. 6.

SASARAN Meningkatnya kualitas pengawasan


TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

0%

0%

0

0%

0%

0

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

B. Analisa Akuntabilitas Kinerja Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Denpasar Tahun 2014 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2014, Pengadilan Negeri Denpasar telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut : 1. Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Perkara Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)

INDIKATOR KINERJA a. b. c.

d.

e.

f.

Persentase mediasi yang dapat diselesaikan Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

2%

2,36 %

117,77

3%

3,27 %

109,15

98 %

98,12 %

100,13

80 %

80,82 %

101,03

85 %

99,54 %

117,10

2%

0,46 %

23,25


14

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : a. Persentase mediasi yang dapat diselesaikan. Pada tahun 2014 indikator persentase mediasi yang dapat diselesaikan ditargetkan

sebesar

2

%.

Dalam

kenyataannya

perkara

yang

diselesaikan secara mediasi sebanyak 22 perkara dari jumlah perkara perdata yang diterima sebanyak 934 perkara, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Denpasar maka realisasinya didapat sebesar 2,36 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase mediasi yang dapat diselesaikan pada tahun 2014 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 117,77 % atau melebihi yang ditargetkan. b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. Pada tahun 2014 indikator persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian ditargetkan sebesar 3 %. Dalam kenyataannya perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian sebanyak 13 perkara dari jumlah perkara perdata yang dimediasi sebanyak 397 perkara, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Denpasar maka realisasinya didapat sebesar 3,27 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase mediasi yang menjadi akta

perdamaian

pada

tahun

2014

berdasarkan

persentase

perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 109,15 % atau melebihi yang ditargetkan. c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan ( Perdata, Pidana ). Pada tahun 2014 indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan ( Perdata, Pidana ) ditargetkan sebesar 98 %. Dalam kenyataannya jumlah sisa perkara yang diselesaikan sebanyak 523 perkara dari jumlah sisa

perkara

yang

harus

diselesaikan

sebanyak

533

perkara,

berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Denpasar maka realisasinya didapat sebesar 98,12 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan ( Perdata, Pidana ) pada tahun 2014


15

berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 100,13 % atau melebihi yang ditargetkan. d. Persentase perkara yang diselesaikan ( Perdata, Pidana ). Pada tahun 2014 indikator persentase perkara yang diselesaikan ( Perdata, Pidana ) ditargetkan sebesar 80 %. Dalam kenyataannya jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 2.352 perkara dari jumlah perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk) sebanyak 2.910 perkara, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Denpasar maka realisasinya didapat sebesar 80,82 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan ( Perdata, Pidana ) pada tahun 2014 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 101,03 % atau melebihi yang ditargetkan. e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. Pada tahun 2014 indikator persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan ditargetkan sebesar 85 %. Dalam kenyataannya jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 2.366 perkara dari jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (di luar sisa perkara) sebanyak 2.377 perkara, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Denpasar maka realisasinya didapat sebesar 99,54 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal

6

bulan

pada

tahun

2014

berdasarkan

persentase

perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 117,10 % atau melebihi yang ditargetkan. f.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan. Pada tahun 2014 indikator persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan ditargetkan sebesar 2 %. Dalam kenyataannya jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan sebanyak 11 perkara dari jumlah perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan sebanyak 2.366 perkara, berdasarkan penjelasan / Pengadilan Negeri Denpasar | LAKIP Tahun 2014

16

formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Denpasar maka realisasinya didapat sebesar 0,46 %. Jadi dapat disimpulkan

bahwa

capaian

indikator

persentase

perkara

yang

diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan pada tahun 2014 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 23,25 % atau kurang dari yang ditargetkan. Dalam hal ini dapat dikatakan pula, bahwa perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan sedikit.

2. Sasaran Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : SASARAN Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

INDIKATOR KINERJA Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

90 %

95,88 %

106,53

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum ( Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali ). Pada tahun 2014 indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum ( Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali ) ditargetkan sebesar 90 %. Dalam kenyataannya jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 2.255 perkara dari jumlah putusan sebanyak 2.352 perkara, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Denpasar maka realisasinya didapat sebesar 95,88 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum ( Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali ) pada tahun 2014 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 106,53 % atau melebihi yang ditargetkan.


17

3. Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : SASARAN Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a.

b.

c.

d. e.

Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

90 %

100 %

111,11

99 %

99,71 %

100,71

45 %

100 %

222,2

100 %

100 %

100

1 : 420

1 : 485

115,48

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. Pada tahun 2014 indikator persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap ditargetkan sebesar 90 %. Dalam kenyataannya jumlah berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap sebanyak 127 berkas dari jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK sebanyak 127 berkas, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Denpasar maka realisasinya didapat sebesar 100 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap pada tahun 2014 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 111,11 % atau melebihi yang ditargetkan.


18

b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis. Pada tahun 2014 indikator persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan

ke

Majelis

ditargetkan

sebesar

99

%.

Dalam

kenyataannya jumlah berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis sebanyak 2.370 berkas dari jumlah berkas perkara yang diterima sebanyak 2.377 berkas, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Denpasar maka realisasinya didapat sebesar 99,71 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis pada tahun 2014 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 100,71 % atau melebihi yang ditargetkan. c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. Pada tahun 2014 indikator persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak ditargetkan sebesar 45 %. Dalam kenyataannya jumlah relaas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu sebanyak 2.352 relaas putusan dari jumlah putusan sebanyak 2.352 perkara, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Denpasar maka realisasinya didapat sebesar 100 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak pada tahun 2014 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 222,2 % atau melebihi yang ditargetkan. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. Pada tahun 2014 indikator persentase penyitaan tepat waktu dan tempat ditargetkan sebesar 100 %. Dalam kenyataannya jumlah pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat sebanyak 3 pelaksanaan penyitaan dari jumlah permohonan penyitaan sebanyak 3 permohonan penyitaan, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Denpasar maka realisasinya didapat sebesar 100 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase penyitaan tepat waktu dan tempat pada tahun 2014 berdasarkan persentase Pengadilan Negeri Denpasar | LAKIP Tahun 2014

19

perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 100 % atau target terpenuhi. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. Pada tahun 2014 indikator Ratio Majelis Hakim terhadap perkara ditargetkan 1 : 420. Dalam kenyataannya perbadingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara adalah 6 Majelis Hakim berbanding 2.910 perkara, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Denpasar maka realisasinya didapat adalah 1 : 485. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Ratio Majelis Hakim terhadap perkara pada tahun 2014 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 115,48 % atau melebihi yang ditargetkan. Dalam hal ini dapat dikatakan pula bahwa, beban penanganan perkara Majelis Hakim melebihi dari yang target.

4. Sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Access To Justice) Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : SASARAN Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)


Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

0%

0%

0

100 %

100 %

100

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. Pada tahun 2014 indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditargetkan sebesar 0 %. Dalam kenyataannya jumlah perkara prodeo yang diselesaikan sebanyak 0 perkara dari jumlah perkara prodeo sebanyak 0 perkara, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Denpasar maka realisasinya Pengadilan Negeri Denpasar | LAKIP Tahun 2014

20

didapat sebesar 0 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2014 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 0 %. Hal ini dikarena selama ini para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Denpasar tidak ada yang mengajukan perkara prodeo, maka daripada itu Pengadilan Negeri Denpasar tidak memasang target

(0 %) untuk

indikator persentase

perkara prodeo

yang

diselesaikan. b. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Pada tahun 2014 indikator persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus ditargetkan sebesar 100 %. Dalam kenyataannya jumlah amar putusan perkara (tipikor) yang di website sebanyak 31 amar putusan tipikor dari jumlah putusan tipikor sebanyak 31 putusan tipikor, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Denpasar maka realisasinya didapat sebesar 100 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian pada tahun 2014 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 100 % atau target terpenuhi.

5. Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : SASARAN Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

INDIKATOR KINERJA Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

95 %

32,35 %

34,06

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. Pengadilan Negeri Denpasar | LAKIP Tahun 2014

21

Pada tahun 2014 indikator persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 95 %. Dalam kenyataannya jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti sebanyak 11 permohonan eksekusi dari jumlah permohonan eksekusi perkara perdata sebanyak 34 permohonan eksekusi, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Denpasar maka realisasinya didapat sebesar 32,35 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti pada tahun 2014 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 34,06 % atau target tidak terpenuhi. Adapun tidak terpenuhinya target disebabkan oleh faktor keamanan dalam menindaklajuti permohonan eksekusi.

6. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : SASARAN Meningkatnya kualitas pengawasan


b.

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

0%

0%

0

0%

0%

0

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Pada tahun 2014 indikator persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 0 %. Dalam kenyataannya jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sebanyak 0 pengaduan dari jumlah pengaduan

yang

diterima

sebanyak

0

pengaduan,

berdasarkan

penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Denpasar maka realisasinya didapat sebesar 0 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase pengaduan masyarakat yang

ditindaklanjuti

pada

tahun

2014

berdasarkan

persentase


22

perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 0 %. Hal ini dikarena selama ini tidak ada pengaduan dari masyarakat, maka daripada itu Pengadilan Negeri Denpasar tidak memasang target (0 %) untuk indikator persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Pada tahun 2014 indikator persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal

yang

ditindaklanjuti

ditargetkan

sebesar

0

%.

Dalam

kenyataannya jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti sebanyak 0 temuan eksternal dari jumlah temuan eksternal sebanyak 0 temuan eksternal, berdasarkan penjelasan / formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Denpasar maka realisasinya didapat sebesar 0 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti pada tahun 2014 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 0 %. Hal ini dikarena selama ini tidak ada temuan hasil pemeriksaan eksternal, maka daripada itu Pengadilan Negeri Denpasar tidak memasang target (0 %) untuk indikator persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

C. Akuntabilitas Keuangan Pengadilan Negeri Denpasar menerima 2 buah DIPA untuk melaksanakan kegiatannya sehari-hari, adapun Realisasi anggaran dan kinerja Pengadilan Negeri Denpasar tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI) a. Pagu Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 16.762.310.000,00 (enam belas miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus sepluh ribu rupiah), dengan rincian : - Belanja Pegawai : Rp. 15.264.304.000,00 - Belanja Barang

: Rp . 1.498.006.000,00


23

b. Realisasi Anggaran per 31 Desember 2014 adalah sebesar

Rp.

16.219.607.404,00 (enam belas miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tujuh ribu empat ratus empat rupiah) atau sebesar 96,76% dari pagi anggaran, dengan rincian : - Belanja Pegawai : Rp. 14.802.783.215,00 (96,98%) - Belanja Barang

: Rp . 1.383.782.708,00 (94,58%)

Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2014 NO. 1

PROGRAM Dukungan

REALISASI

ANGGARAN (Rp.)

Manajemen

dan

ANGGARAN (Rp.)

%

16.762.310.000,00

16.219.607.404,00

96,76

16.762.310.000,00

16.219.607.404,00

96,76

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung TOTAL

Realisasi Per 31 Desember 2014 TA 2014 URAIAN

ANGGARAN (Rp.)

A.

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

1.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah

TA 2013

REALISASI (Rp.)

%

REALISASI (Rp.)

-

196.474.662,00

0,00

409.383.301,00

-

196.474.662,00

0,00

409.383.301,00

B.

BELANJA NEGARA

1.

Belanja Pegawai

15.264.304.000,00

14.802.767.306,00

96,97

13.299.664.920,00

2.

Belanja Barang

1.498.006.000,00

1.416.824.189,00

94,58

1.383.782.708,00

3.

Belanja Modal

0,00

0,00

0,00

129.706.000,00

16.762.310.000,00

16.219.591.495,00

96,76

14.813.153.628,00

Jumlah Belanja Negara


24

Adapun penjelasan per pos dari realisasi nggaran sebagai berikut : 1. REALISASI PENDAPATAN NEGARA a. Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Pengadilan Negeri Denpasar per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 196.474.662,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) yang merupakan pendapatan negara bukan pajak yang berasal dari Pendapatan jasa lembaga Keuangan, Sewa Rumah Dinas, Penerimaan Kembali persekot/uang muka gaji, Gaji dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran Yang Lalu. Pengadilan Negeri Denpasar tidak memiliki pendapatan Hibah. b. Penerimaan Negara Bukan Pajak Pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Pengadilan negeri Denpasar bukan berasal dari hasil penerimaan kas/bendahara penerima, tetapi merupakan PNBP yang berasal dari Sewa Rumah Dinas, Uang Muka Persekot Gaji dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran Yang Lalu. Realisasi penerimaan PNPB per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 196.474.662,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh dua rupiah). Pengadilan Negeri Denpasar juga tidak melakukan pengelolaan dari penerimaan kembali PNBP. Realisasi Pendapatan Negara ESTIMASI PENDAPATAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

NO.

URAIAN

1.

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)

0,00

74.200.000,00

0,00

2.

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL

0,00

98.159.700,00

0,00

3.

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan

0,00

5.432.360,00

0,00

4.

Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji

0,00

18.682.602,00

0,00

Total Pendapatan

0,00

196.474.662,00

0,00


%

25

2. REALISASI BELANJA NEGARA Realisasi belanja Negara Pengadilan Negeri Denpasar per 31 Desember 2014 setelah dikurangi dengan pengembalian belanja adalah sebesar Rp. 16.219.591.495,00 (enam belas miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tujuh ribu empat ratus empat rupiah). Realisasi belanja Pengadilan Negeri Denpasar mengalami peningkatan sebesar 9,49% dibanding dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya peningkatan tunjangan Fungsional Hakim. Rincian realisasi belanja per 31 Desember 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah : Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 TA 2013 TA 2014 (Rp.)

URAIAN

NAIK (TURUN)

TA 2013 (Rp.)

Rp.

%

Belanja Pegawai

14.802.767.306,00

13.299.664.920,00

1.503.102.386,00

11,30

Belanja Barang

1.416.824.189,00

1.383.782.708,00

33.041.481,00

2,38

0,00

129.706.000,00

(129.706.000,00)

(100,00)

16.219.591.495,00

14.813.153.628,00

1.406.437.867,00

9,49

Belanja Modal Total Belanja

Catatan penting Lainnya : Revisi DIPA NO.

URAIAN

TANGGAL DISAHKAN / DIREVISI

KOMPONEN

URAIAN

1

Dipa Awal (Revisi ke-0)

05/12/2013

-

-

2

Revisi DIPA Ke-1

20/09/2014

Halaman IV DIPA

Revisi atas Nilai Belanja Uang Lembur (512211) dari semula sebesar Rp. 105.240.000,- menjadi Rp. 52.704.000,-, yang didasarkan atas instruksi penghematan oleh Kementerian Keuangan R.I., yang proses revisinya dilakukan langsung oleh Badan Urusan Administrasi M.A.R.I.

3

Revisi DIPA Ke-2

24/11/2015

Penambahan Pagu Belanja Gaji (51)

Penambahan Pagu gaji PN.Denpasar sebesar Rp.1.936.566.000, sehingga pagu gaji semua 13.327.738.000 menjadi Rp.15.264.304.000 yang merupakan tindak lanjut dari permintaan penambahan Pagu Gaji dari PN.Dps


26

NO. 4

URAIAN

TANGGAL DISAHKAN / DIREVISI

Revisi DIPA Ke-3

27/11/2014

KOMPONEN Penggantian Pejabat Penandatangan SPM (Halaman IA.1 DIPA) dan Halaman IV DIPA

URAIAN Perubahan Pejabat Penandatangan SPM dari semula I Gde Ngurah Arya Winaya,S.H.,M.H. menjadi I Ketut Sulendra, S.H, sesuai SK Badilum No.67/DJU/SK/KP04.5/8/2014 tgl.26/08/2014 dan revisi atas belanja Uang Makan sebesar 138.500.000.-

2. DIPA 03 (BADAN PERADILAN UMUM) a. Pagu Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 280.200.000,00 (dua ratus delapan puluh juta dua ratus rupiah) dengan rincian : - Belanja Barang

: Rp. 280.200.000,00

b. Realisasi Anggaran per 31 Desember 2014 adalah Rp. 263.469.950,00 (dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 94,02% dari pagu anggaran, dengan rincian : - Belanja Barang

: Rp. 263.469.950,00 (94.02%)

Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2014 ANGGARAN (Rp.)

NO.

PROGRAM

1

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum TOTAL

REALISASI

280.200.000,00

ANGGARAN (Rp.) 263.469.950,00

94,02

280.200.000,00

263.469.950,00

94,02


%

27

Realisasi Per 31 Desember 2014 TA 2014 URAIAN

ANGGARAN (Rp.)

A.

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

1.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah

B.

BELANJA NEGARA

1.

Belanja Pegawai

2.

Belanja Barang

3.

Belanja Modal Jumlah Belanja Negara

TA 2013

REALISASI (Rp.)

%

REALISASI (Rp.)

0,00

1.043.861.277,00

0,00

339.400.895,00

0,00

1.043.861.277,00

0,00

339.400.895,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280.200.000,00

263.469.950,00

94,03

187.892.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280.200.000,00

263.469.950,00

94,03

187.892.300,00

Adapun penjelasan per pos dari realisasi nggaran sebagai berikut : 1. REALISASI PENDAPATAN NEGARA a. Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Pengadilan Negeri Denpasar per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 1.043.861.277,00 (satu milyar empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang merupakan pendapatan negara bukan pajak yang berasal dari pendapatan legalisasi tanda tangan, Pendapatan pengesahan surat dibawah tangan, pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Pengadilan,Pendapatan ongkos Perkara, dan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya. Pengadilan Negeri Denpasar tidak memiliki pendapatan Hibah. b. Penerimaan Negara Bukan Pajak Pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Pengadilan negeri Denpasar bukan berasal dari hasil penerimaan kas/bendahara penerima, tetapi merupakan PNBP yang berasal pendapatan legalisasi tanda tangan, Pendapatan pengesahan surat dibawah tangan, Pengadilan Negeri Denpasar | LAKIP Tahun 2014

28

pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Pengadilan,Pendapatan ongkos Perkara, dan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya. Realisasi penerimaan PNPB per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 1.043.861.277,00 (satu milyar empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) Pengadilan Negeri Denpasar juga tidak melakukan pengelolaan dari penerimaan kembali PNBP. Realisasi Pendapatan Negara NO.

URAIAN

ESTIMASI PENDAPATAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

%

1.

Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan

0,00

12.970.000,00

0,00

2.

Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan

0,00

0,00

0,00

3.

Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)

0,00

22.332.000,00

0,00

4.

Pendapatan Ongkos Perkara

0,00

66.494.000,00

0,00

5.

Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya

0,00

942.065.277,00

0,00

Total Pendapatan

0,00 1.043.861.277,00

0,00

2. REALISASI BELANJA NEGARA Realisasi belanja negara Pengadilan Negeri Denpasar per 31 Desember 2014 setelah dikurangi dengan pengembalian belanja adalah sebesar Rp. 263.469.950,00 (dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Realisasi belanja Pengadilan Negeri Denpasar mengalami peningkatan sebesar 16% dibanding dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya peningkatan pagu anggaran yang dianggarakan. Rincian realisasi belanja per 31 Desember 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah :


29

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 TA 2013 URAIAN Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional Belanja Jasa Belanja Perjalanan Dinas Total Belanja Brutto Pengembalian Belanja Total Belanja

TA 2014 (Rp.)

NAIK (TURUN)

TA 2013 (Rp.)

Rp.

%

16.643.550,00

0,00

16.643.550,00

0,00

215.326.400,00

184.992.300,00

30.334.100,00

16,39

24.000.000,00

600.000,00

23.400.000,00

3.900,00

7.500.000,00

2.300.000,00

5.200.000,00

226,08

263.469.950,00

187.892.300,00

75.577.650,00

40,22

0,00

0,00

0,00

0,00

263.469.950,00

187.892.300,00

75.577.650,00

40,22


30

Bab IV Penutup

A. Kesimpulan Sebagai upaya penguatan akuntabilitas dan mewujudkan transparansi pelaksanaan tugas pemerintah dalam pencapaian reformasi birokrasi di tubuh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Denpasar menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2014 dengan menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam peningkatan pelayanan aparatur hukum peradilan Umum, kesadaran hukum masyarakat dan sarana / prasarana sebagaimana telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama. Berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja dari Pengadilan Negeri Denpasar secara ringkas dapat diuraikan pada tabel Pengukuran Kinerja berikut : NO. 1.


INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN (%)


2%

2,36 %

117,77

b.


3%

3,27 %

109,15

c.


98 %

98,12 %

100,13

80 %

80,82 %

101,03

85 %

99,54 %

117,10

2%

0,46 %

23,25

90 %

95,88 %

106,53

e.

f.


REALISASI

a.

d.

2.

TARGET

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali


31

NO. 3.

4.

5.

6.

SASARAN Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara



INDIKATOR KINERJA Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

90 %

100 %

111,11

99 %

99,71 %

100,71

45 %

100 %

222,2

100 %

100 %

100

1 : 420

1 : 485

115,48

0%

0%

0

100 %

100 %

100

95 %

32,35 %

34,06

0%

0%

0

0%

0%

0

a.

B. Saran-saran Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Denpasar untuk masa yang akan datang, diperlukan : 1. Peningkatan sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara. 2. Diadakan Pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Pengadilan Negeri Denpasar | LAKIP Tahun 2014

32

3. Penambahan Sumber Daya Manusia di bagian Kesekretariatan dan Kepaniteraan sehubungan dengan masih adanya kerja yang merangkap. 4. Alokasi dana untuk kegiatan pokok yang sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat maksimal. 5. Sosialisasi tentang petunjuk pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi

Pemerintah

(

LAKIP

)

sehingga

ada

persamaan

persepsi

penyusunannya.


33

LAMPIRAN I STRUKTUR ORGANISASI

Lampiran I - Struktur Organisasi [LAKIP 2014 PN Denpasar]

LAMPIRAN II INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI DENPASAR NO. 1.

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)


PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN


PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Hakim Mediasi Mediator Panitera / Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Catatan : Perkara perdata yang masuk b.


Hakim Mediasi Mediator Panitera / Sekretaris

c.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana

Majelis Hakim Panitera / Sekretaris

d.

Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana


e.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan


Catatan : Dihitung sejak gagalnya mediasi / sejak baca gugatan.

Lampiran II - Indikator Kinerja Utama [LAKIP 2014 PN Denpasar]

NO.

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA f.


Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA


Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2.


Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

Majelis Hakim

3.


a.

Panitera / Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Catatan : Lengkap = terdiri dari bundel A dan B

b.

Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis



c.

Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

Panitera / Sekretaris dan Jurusita



NO.

4.

5.

KINERJA UTAMA



INDIKATOR KINERJA d.

Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

e.



Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Panitera / Sekretaris dan Jurusita

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan


a.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan


b.

Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

Kepanitera / Kesekretariatan

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Catatan : Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)

Ketua Pengadilan dan Panitera / Sekretaris



NO. 6.

KINERJA UTAMA Meningkatnya kualitas pengawasan



Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA





Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis b.

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti


LAMPIRAN III RENCANA KINERJA TAHUN 2014

HASIL REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2014

PENGADILAN NEGERI DENPASAR NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1.

Meningkatnya penyelesaian perkara

a.


(jenis perkara)

b.


c.

TARGET 2% 3%

Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata

98 %

- Pidana d.

Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata

80 %

- Pidana e.


f.


2.

Peningkatan akseptabilitas putusan

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya

Hakim

hukum : - Banding

85 % 2%

90 %

- Kasasi - Peninjauan Kembali 3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan

a.

penyelesaian perkara

Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara

90 %

lengkap b.

Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis

c.

99 %

Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para

45 %

pihak d.

Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

e.


100 % 1 : 420

Lampiran III - Rencana Kinerja Tahun 2014 [LAKIP 2014 PN Denpasar]

NO. 4.

SASARAN STRATEGIS Peningkatan aksesibilitas


masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

TARGET

Persentase perkara prodeo yang

0%

diselesaikan b.

Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu

100 %

maksimal 1 hari kerja sejak diputus 5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap

Persentase permohonan eksekusi atas putusan

putusan pengadilan

perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap

95 %

yang ditindaklanjuti 6.

Meningkatnya kualitas pengawasan

a.

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

b.

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

0% 0%

Denpasar, 22 Nopember 2013 Ketua Pengadilan Negeri Denpasar

Sugeng Riyono, S.H., M.Hum. NIP. 19580915 198203 1 004

Lampiran III - Rencana Kinerja Tahun 2014 [LAKIP 2014 PN Denpasar]

LAMPIRAN IV PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI DENPASAR

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini : Nama

: I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.

Jabatan

: Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Denpasar

Selanjutnya disebut Pihak Pertama. Nama

: Sugeng Riyono, S.H., M.Hum.

Jabatan

: Ketua Pengadilan Negeri Denpasar

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Denpasar, 2 Januari 2014 Ketua Pengadilan Negeri Denpasar

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Denpasar


I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H. NIP. 19630424 198311 1 001

Lampiran IV - Penetapan Kinerja Tahun 2014 [LAKIP 2014 PN Denpasar]

PENETAPAN KINERJA

PENGADILAN NEGERI DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2014

NO. 1.

2.

3.

4.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)





Persentase mediasi yang dapat diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

TARGET 2% 3% 98 %

80 %

85 % 2%

90 %

90 % 99 % 45 % 100 % 1 : 420 0%

100 %


NO. 5.

6.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Meningkatnya kualitas pengawasan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

95 % 0% 0%

Jumlah Anggaran Kegiatan Rp. 330.000.000,-

Denpasar, 2 Januari 2014 Ketua Pengadilan Negeri Denpasar

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Denpasar


I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H. NIP. 19630424 198311 1 001


LAMPIRAN V PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014

PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN NEGERI DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2014 NO. 1.


INDIKATOR KINERJA

2%

2,36 %

117,77

b.


3%

3,27 %

109,15

c.


98 %

98,12 %

100,13

80 %

80,82 %

101,03

85 %

99,54 %

117,10

2%

0,46 %

23,25

90 %

95,88 %

106,53

90 %

100 %

111,11

99 %

99,71 %

100,71

45 %

100 %

222,2

100 %

100 %

100

1 : 420

1 : 485

115,48

f.

3.


CAPAIAN (%)


e.


REALISASI

a.

d.

2.

TARGET

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Lampiran V - Pengukuran Kinerja Tahun 2014 [LAKIP 2014 PN Denpasar]

NO. 4.

5.

6.

SASARAN Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)


INDIKATOR KINERJA Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

0%

0%

0

100 %

100 %

100

95 %

32,35 %

34,06

0%

0%

0

0%

0%

0

a.

Lampiran V - Pengukuran Kinerja Tahun 2014 [LAKIP 2014 PN Denpasar]

LAMPIRAN VI MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2010-2014

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2010-2014 PENGADILAN NEGERI DENPASAR VISI : Mewujudkan Pengadilan Negeri Denpasar Yang Agung Dan Modern. MISI : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi ; 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat ; 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien ; 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien ; 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. TUJUAN

TARGET 2014

1

2

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2010

2011

2012

2013

2014

3

4

5

6

7

8

9

Pencari

Terpenuhinnya

Meningkatnya

keadilan

kebutuhan

penyelesaian

merasa

kepuasan pencari

perkara

kebutuhan dan

keadilan

perkara)

dan

(jenis

a.


b.

c.

2%

2%

2%

2%

2%


kepuasannya terpenuhi

TARGET KINERJA

3%

3%

3%

3%

3%

98 %

98 %

98 %

98 %

98 %

Persentase sisa perkara yang diselesaikan :

KEGIATAN

10

11

Peningkatan

Penyelesaian

Manajemen

Perkara

Peradilan Umum

Perdata, PHI dan

Pidana,

Tipikor

Penyelesaian Sisa Perkara

Pidana,

Perdata, PHI dan

- Perdata

Tipikor

- Pidana d.

PROGRAM

Persentase perkara yang diselesaikan :

Penyelesaian 80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

Perkara

Pidana,

Lampiran VI - Matriks Rencana Strategis 2015-2019 [LAKIP 2014 PN Denpasar]

TUJUAN

TARGET 2014

1

2

SASARAN

TARGET KINERJA

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2010

2011

2012

2013

2014

3

4

5

6

7

8

9

e.

PROGRAM

KEGIATAN

10

11

- Perdata

Perdata, PHI dan

- Pidana

Tipikor


f.

85 %

85 %

85 %

85 %

85 %

2%

2%

2%

2%

2%

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %


Peningkatan

Persentase perkara yang tidak

akseptabilitas

mengajukan upaya hukum :

putusan Hakim

- Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

Peningkatan

Persentase berkas perkara

Penelitian berkas

efektifitas

yang diajukan kasasi dan

perkara

pengelolaan

PK

penyelesaian

secara lengkap

perkara

a.

yang

disampaikan

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

banding

disampaikan secara

lengkap

dan tepat waktu


TUJUAN

TARGET 2014

1

2

SASARAN

TARGET KINERJA

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2010

2011

2012

2013

2014

3

4

5

6

7

8

9

b.

PROGRAM

KEGIATAN

10

11

Persentase berkas yang

Register

diregister

pendistribusian

dan

telah

didistribusikan ke Majelis

99 %

99 %

99 %

99 %

99 %

dan

berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu

c.

Persentase

penyampaian

pemberitahuan putusan

Penyelesaian

relaas

tepat

waktu,

Perkara 45 %

45 %

45 %

45 %

45 %

tempat dan para pihak d.

Prosentase penyitaan tepat

Ratio

Majelis

pencari

Terjangkaunya

Peningkatan

keadilan dapat

badan

peradilan

aksesibilitas

menjangkau

bagi

setiap

masyarakat

badan peradilan

pencari keadilan

a.

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1:420

1:420

1:420

1:420

1:420

Hakim

terhadap perkara Setiap

Perdata, PHI dan Tipikor

waktu dan tempat e.

Pidana,

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Penyelesaian 0%

0%

0%

0%

0%

terhadap

Perkara

Pidana,

Perdata, PHI dan Tipikor

peradilan (access b.

Persentase amar putusan

to justice)

perkara menarik

(tipikor)

yang

perhatian

Publikasi X

X

100%

100%

100%

dan

transparasi proses penyelesaian dan


TUJUAN

TARGET 2014

1

2

SASARAN

TARGET KINERJA

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2010

2011

2012

2013

2014

3

4

5

6

7

8

9

masyarakat yang

dapat

diakses

online

secara

PROGRAM

KEGIATAN

10

11 putusan perkara

dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Denpasar dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Dipercayanya Publik bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah memenuhi kebutuhan dan kepuasan serta terjangkaunya Pengadilan Negeri Denpasar


Persentase

permohonan

Penyelesaian

eksekusi atas putusan perkara perdata

yang

hukum

berkekuatan

tetap

Perkara 95 %

95 %

95 %

95 %

95 %

Pidana,

Perdata, PHI dan

yang

Tipikor

ditindaklanjuti Meningkatnya

a.

Persentase

pengaduan

kualitas

masyarakat

yang

pengawasan

ditindaklanjuti b.

0%

0%

0%

0%

0%

Tindak

lanjut

Manajemen

dan pengaduan

yang

Pelaksanaan Tugas masuk Teknis

Persentase temuan hasil pemeriksaan

Dukungan

eksternal

yang ditindaklanjuti

Lainnya

Mahkamah Agung 0%

0%

0%

0%

0%

Tindak

lanjut

temuan

yang

masuk

dari

tim

pemeriksa


LAMPIRAN VII SK TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH

PENGADILAN NEGERI DENPASAR

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR : W24-U1/3674/OT.01.3/12/2014 TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR Menimbang

: a. Bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor : 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012; b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Denpasar Tahun 2013 perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP); c. Bahwa

mereka

yang

namanya

tercantum

dalam

Surat

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung ini dipandang cakap dan

mampu

dalam

melaksanakan

tugas

dalam

Tim

Penyusunan Laporan tersebut. Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ; 2. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ; 3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; 4. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

Lampiran VII - SK Tim Penyusun LAKIP [LAKIP 2014 PN Denpasar]

5. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ; 7. Peraturan

Presiden Nomor :

9 Tahun 2005

tentang

Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja ; 8. Peraturan

Presiden

Nomor :

13 Tahun 2005 tentang

Sekretariat Mahkamah Agung ; 9. Peraturan

Presiden

Nomor :

14 Tahun 2005 tentang

Kepaniteraan Mahkamah Agung ; 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014 ; 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Denpasar. Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor : 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 ; MEMUTUSKAN Menetapkan

:

Pertama

: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Tentang Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 ;


Kedua

: Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan AkuntabilitasKinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

Pengadilan

Negeri Denpasar tahun 2014 ; Ketiga

: Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar ;

Keempat

: Setelah selesai dari tim penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Denpasar kembali pada unit kerja masing-masing ;

Kelima

: Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Denpasar Tahun Anggaran 2015 ;

Keenam

: Keputusan

ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Denpasar Pada Tanggal : 31 Desember 2014 Ketua Pengadilan Negeri Denpasar

SUGENG RIYONO, S.H., M.Hum. NIP 195809151982031004


Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : W24-U1/3674/OT.01.3/12/2014 Tanggal : 31 Desember 2014

NO.

NAMA

JABATAN

JABATAN DALAM TIM

1.

I Ketut Sulendra, S.H.


Pembina

2.

I Made Suardana Adnyana, S.H.

Wakil Panitera

Penanggungjawab

3.

I Gusti Ayu Sarini, S.H.

Wakil Sekretaris

Penanggungjawab

4.

I Nyoman Jaya Kesuma, S.H.

PLT. Panitera Muda PHI

Anggota

5.

I Gede Ketut Rantam, S.H.

PLT. Panitera Muda Tipikor

Anggota

6.

I Gede Ketut Rantam, S.H.

Panitera Muda Perdata

Anggota

7.

I Made Sukarta, S.H.

Panitera Muda Pidana

Anggota

8.

Ida Putu Sudika, S.H.

Panitera Muda Hukum

Anggota

9.

Luh Putu Sutrisnawati, S.E.

Kepala Sub Bagian Keuangan

Anggota

10.

Ni Luh Ekarini, S.E.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian

Anggota

11.

I Made Tantra, S.H.

Kepala Sub Bagian Umum

Anggota

Ditetapkan di : Denpasar Pada Tanggal : 31 Desember 2014 Ketua Pengadilan Negeri Denpasar

SUGENG RIYONO, S.H., M.Hum. NIP 195809151982031004


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Recommend Documents