Laporan. Pengadilan Negeri Kolaka. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lakip Pengadilan Negeri Kolaka 2015

2015 Lakip Pengadilan Negeri Kolaka

2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengadilan Negeri Kolaka

Jalan Pemuda No 175 Kolaka – Sultra Page | 1 Tlp. (0405)2321012 Fax. (0405) 2322696 Email . [email protected] Website. Pn-kolaka.go.id

Lakip Pengadilan Negeri Kolaka

2015

[Type a quote from the documen t or the summary of an Daftar Isi …………………………………………………………………………………………………………………………… interestin g point. Ikhtisar Eksekutif………………………………………………………………………………………………………………. You can BAB position I Pendahuluan …………………………………………………………………………………………………………. the text A. Latar Belakang …………………………………………………………………………………………………… box anywher B. Tugas dan Fungsi ……………………………………………………………………………………………….. e in the C. Sumber Daya Manusia ………………………………………………………………………………………. documen t. Use D. the Sistematika Penyajian ……………………………………………………………………………………….. Text Box BAB Tools II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ……………………………………………………………………… tab to change A. Arah Kebijakan dan Strategis……………………………………………………………………………… the B. Rencana Strategis ……………………………………………………………………………………………… formattin g of the C. Penetapan Tujuan dan Sasaran Strategis …………………………………………………………… pull quote 1.Tujuan dan Sasaran Strategis ……………………………………………………………………… text box.]

DAFTAR ISI

2 3 4 4 5 13 16 17 17 17 18 18

2.Indikator Kinerja Utama ………………………………………………………………………………

19

3.Program Utama dan Kegiatan Pokok …………………………………………………………..

20

D. Perjanjian Kinerja ………………………………………………………………………………………………. 22 BAB III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 ………………………………………………………………………..

25

A. Pengukuran Kinerja ……………………………………………………………………………………………

25

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja ……………………………………………………………………………..

26

1.Sasaran penyelesaian dan penanganan perkara …………………………………………

26

2.Sasaran Aksebilitas Masyarakat terhadap peradilan (Acces to justice) …………… 31 3.Sasaran Peningkatan Kualitas Pengawasan Internal maupun pengawasan 32 eksternal ……………………………………………………………………………………………………….. 4.Sasaran Penyediaan sarana dan prasarana…………….………………………………………. 33 5. Sasaran Peningkatan pembinaan Adminstrasi dan pengelolaan keuangan 34 dilingkungan peradilan………………………………………….. ………………………………….. BAB IV Penutup ………………………………………………………………………………………………………………… 40 A. Kesimpulan ……………………………………………………………………………………………………. 40 B. Saran-Saran …………………………………………………………………………………………………… 41

Page | 2


2015

[Type [Typea a quote quote from fromthe the documen documen t or t orthe the summary summary ofofanan interestin interestin g gpoint. point. You Youcan can position position LAKIP Pengadilan Negeri Kolaka tahun 2015 ini disusun sebagai wujud pertanggung the thetext text jawaban box box atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksankan dalam rangka anywher anywher mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagimana telah ditetapkan dalam Renstra tahun e eininthe the 2015-2019. documen documenDi dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strartegis t.t.Use Usethe the tahunan yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Text TextBox Box Tools Toolstab tab Penyusunan lakip ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi totochange change the the Pengadilan Negeri Kolaka dalam rangka mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik dan formattin formattin jugag gof merupakan alat kendali atau alat pemicu kinerja setiap unit organisasi di lingkungan ofthe the pull pull Mahkamah Agung RI. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran quote quote text strartegis tahunan yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. textbox.] box.]

IKHTISAR IKHTISAR EKSEKUTIF EKSEKUTIF

Sebagai instansi pemerintah menurut instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pengadilan Negeri Kolaka berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan. Untuk itulah Pengadilan Negeri Kolaka menyusun Lakip 2015.

Page | 3


2015

[Type a quote from the documen t or the summary of an interestin LATARg BELAKANG point. You can position the text Bagian ini menguraikan tentang latar belakang penyusunan Lakip Pengadilan Negeri box Kolakaanywher Tahun 2015, yang memuat dasar hukum penyusunan lakip 2015. Instansi adalah e in the penerima kewenangan dan pengelola keuangan yang bersumber dari masyarakat. documen t. Use the Merupakan sebuah keharusan bagi instansi pemerintah untuk mengembangkan Text Box Tools tab akuntabilitas baik dalam rangka eksternal accountability maupun internal accountability. Hal ini to change karenathedalam perspektif eksternal accountability, instansi pemerintah adalah penerima formattin kewenangan g of the dan pengelola keuangan yang bersumber dari masyarakat. Dalam perspektif pull instansi pemerintah sudah seharusnya menyampaikan informasi kinerjanya kepada demikian, quote publik.text Sedangkan internal accountability adalah kegiatan instansi pemerintah berakuntabilitas box.]

BAB I PENDAHULUAN

dalam bingkai relasi kewenangan struktur birokrasi. Pada perspektif ini, instansi pemerintah harus menyampaikan informasi kinerjanya kepada presiden selaku kepala pemerintahan. Kewajiban instansi pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara internal telah diamanatkan dalam inpres no. 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Akip). Berdasarkan amanat tersebut, seluruh entitas tertinggi (instansi) hingga unit kerja setingkat eselon II, setiap tahun menyampaikan laporan informasi kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang. Pengadilan Negeri Kolaka selaku instansi pemerintah tingkat daerah, juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Lakip kepada instansi tingkat provinsi, yaitu Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang kemudian dilaporkan ke Mahkamah Agung RI. Penyampaian lakip 2015 ini,dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) dalam Renstra 2015-2019, khususnya penetapan kinerja tahun 2015. Disamping itu penyusunan lakip ini juga ditujukan sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Pengadilan Negeri Kolaka di masa yang akan datang.

Page | 4


2015

A. TUGAS DAN FUNGSI Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan (Pasal 24 ayat 1 UndangUndang Dasar pasca amandemen). Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badan-Badan Peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, dan Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasala 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945). Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, dan Peradilan Agama sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya). Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2). Peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No. 2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986). Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No. 2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. Adapaun tugas pokok dan fungsi Penagdilan Negeri diatur dalam UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam Pasal 55 sampai dengan pasal 67, sebagai berikut : 1. Ketua  Tugas Pokok : a. Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. b. Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita serta Pejabat Struktural di daerah hukumnya. c. Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para Hakim.

Page | 5


2015

 Fungsi : a. Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan. b. Ketua Pengadilan Negeri menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan.

2. Wakil Ketua  Tugas Pokok : Wakil Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.  Fungsi : Wakil Ketua Pengadilan Neegeri berfunsi sebagai koordinator pengawasan di daerah hukumnnya.

3. Hakim  Tugas Pokok : Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.  Fungsi : Melakukan fungsi-fungsi pengawasan sebagai pengawas bidang dengan memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para pejabat struktural maupun fungsional.

4. Panitera/ Sekretaris  Tugas Pokok : a. Panitera Pengadilan bertugas menyelenggarakan administarsi perkara dan mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti. b. Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan. c. Sekretaris bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan DIPA selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Page | 6


2015

d. Sekretaris selaku Pengguna Barang (Kuasa Pengguna Barang) bertanggungjawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN). e. Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum Pengadilan, dan mengatur tugas Wakil Sekretaris, Kasub Kepegawaian, Kasub Umum dan kasub Keuangan.  Fungsi : a. Panitera wajib membuat daftar semua perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan. b. Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. c. Panitera bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen akta, buku, daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan. d. Melaksanakan penyusunan Rencana dan Program Kerja Kerja Anggaran (RKA-KL). e. Menunjuk Bendaharawan Penerima (PNBP). f. Menunjuk Bendaharawan Pengeluaran, termasuk Bendaharawan gaji dan Pembuat Daftar Gaji. g. Menunjuk Pejabat yang berwenang menguji Surat Permintaan Pembayaran (SSP) dan penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM). h. Melakukan penilaian DP3 kepada Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris.

5. Wakil Panitera  Tugas Pokok : Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan selaku Panitera Pengganti.  Fungsi : a. Membantu Panitera di dalam melaksanakan tugasnya dalam memimpin Kepaniteraan di Pengadilan Negeri. b. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan. c. Membantu Panitera untuk membina secara langsung pelaksanaan administrasi perkara antara lain ketertiban dalam menigisi buku register, pemburuan laporan periodik dan lain-lain.

Page | 7


2015

6. Wakil Sekretaris  Tugas Pokok : Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum pengadilan dan mengatur tugas Wakil Sekretaris, Kasub Kepegawaian, Kasub Umum dan Kasug Keuangan.  Fungsi : a. Membantu Sekretaris di dalam melaksanakan tugasnya dalam memimpin Sekretariatan di Pengadilan Negeri. b. Melaksanakan tugas Sekretaris apabila berhalangan. c. Membantu Sekretaris untuk membina secara langsung pelaksanaan administrasi umum antara laian ketertiban pengelolaan kepegawaian, keuangan DIPA, pengisian

register,

pelaporan-pelaporan,

surat-menyurat,

kearsipan

dan

pembuatan laporan periodik lainnya.

7. Jurusita  Tugas Pokok : Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua/Hakim Ketua Majelis untuk menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-cara yang berdasarakan ketentuan undang-undang.  Fungsi : a. Membuat relas panggilan sidang. b. Membuat relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. c. Membuat relas pemberitahuan-pemberitahuan yang berkaitan dengan banding, kasasi, PK dan Eksekusi. d. Membuat berita acara penyitaan, yang salinannya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. e. Membuat penetapan-penetapan dan berita acara yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi.

8. Panitera Muda Perdata Tugas Pokok dan Fungsinya adalah :  Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.  Melaksanakan administrasi perkara. Page | 8


2015

 Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.  Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

9. Panitera Muda Pidana Tugas Pokok dan Fungsinya adalah :  Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.  Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.  Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya.  Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

10. Panitera Muda Hukum Tugas Pokok dan Fungsinya adalah :  Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.  Mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang‐undangan.  Mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari Pengadilan Negeri untuk dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan. 11. Kepala Urusan Kepegawaian  Tugas dan Fungsinya adalah melaksanakan tugas dalam mengelola dan membina adminstrasi Kepegawaian di Pengadilan Negeri (membuat Daftar Urut Kepangkatan, Bezetting, membuat usulan kenaikan pangkat, merekapitulasi daftar hadir pegawai, perumusan kebijakan fasilitas kepegawaian, membuat laporan bulanan dan lain-lain) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 12. Kepala Urusan keuangan  Tugas dan Fungsinya adalah : a. Membuat dan menyusun RKA-KL dan data pendukung kelengkapan lainnya untuk diserahkan kepada Pengadilan Tinggi. Page | 9


2015

b. Membuat berita acara rekonsiliasi, mengagendakan surat masuk yang sudah didisposisi oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera/Sekretaris, dan membuat rekapitulasi gaji pegawai. c. Membuat gaji induk, gaji susulan/kekurangan gaji/beras, uang makan, uang lembur, gaji ke-13, rapel gaji dan beras, remunerasi dan pertanggungjawabannya, pengajuan uang persediaan, tambah uang persediaan, pengajuan gantu uang persediaan (UP) dan pengajuan SPM. d. Membuat laporan pertanggungjawaban laporan keuangan seperti laporan bulanan Sistem Akuntansi Pengguna Anggaran (SAKPA), pelaporan keuangan setiap triwulan dan pelaporan keuangan setiap semester/tahunan. e. Membuat buku kas umum dan buku pembantu dalam hal penatausahaan dan pengawasan anggaran.

13. Kepala Urusan Umum  Tugas dan Fungsinya adalah : a. Mensortir dan menagendakan surat masuk dan surat keluar dalam hal administrasi tata persuratan. b. Mencatat asset/barang milik negara dan setiap ada kegiatan pengadaan barang/jasa setelah adanya penyerahan/laporan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan setelah adanya SP2D dan SPM dilakukan pencatatan/penginputan kedalam aplikasi SIMAK BMN. c. Pencatatan barang-barang persediaan (ATK), pemberian nomor urut pendaftaran (NUP) BMN, pembuatan daftar barang ruangan dan pembuatan kartu inventaris barang (KIB). d. Membuat laporan neraca SIMAK BMN dan melakukan rekonsiliasi data BMN. e. Membuat laporan BMN setiap semester dan melakukan rekonsiliasi ke KPKNL. f. Melakukan opname barang dan mengusulkan penghapusan barang yang telah rusak. g. Perbaikan dan perawatan barang-barang seperti AC, komputer, meubelair, kendaraan operasional (roda 2 dan roda 4 termasuk perpanjangan pajak kendaraan) dan kelengkapan lainnya. h. Menghimpun data kebutuha ATK dan semua penunjang kerja dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris, Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang akan datang dan menyusun rencana kerja tahunan yang berhubungan dengan sarana Page | 10


2015

dan prasarana serta rencana kerja dan program kerja sub bagian umum setiap awal tahun. i.

Mengelola perpustakaan, perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung, menjaga keamanan serta kebersihan kantor Pengadilan Negeri.

Page | 11


2015

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kolaka

Ket : Garis Koordinasi :

Garis Tanggung Jawab : Page | 12


2015

C. SUMBER DAYA MANUSIA Pada awal tahun 2015 Pengadilan Negeri Kolaka didukung oleh 37 (tiga puluh tujuh) orang pegawai dan pada akhir tahun berubah menjadi 41 (empat puluh satu) orang pegawai. Hal ini disebabkan adanya mutasi, perpindahan pegawai antar satker dan promosi (cpns menjadi pns) serta tenaga honorer yang lulus tes cpns. Adapun rincian jumlah pegawai Pengadilan Negeri Kolaka dari awal tahun 2015 (per 1 Januari) sampai akhir tahun 2015 (per 31 Desember), ditunjukkan dalam tabel 1.2 sebagai berikut : Tabel 1.2 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Awal Tahun (Per 1 Januari 2015) - Akhir Tahun (Per 31 Desember 2015) Jumlah (orang) No.

Jabatan

Awal Tahun (per 1 Jan 2015)

Akhir Tahun (per 31 Des 2015)

1.

Ketua

-

1

2.

Wakil Ketua

1

1

3.

Hakim

6

7

4.

Panitera/Sekretaris

1

1

5.

Wakil Panitera

1

1

6.

Wakil Sekretaris

1

1

7.

Panitera Muda (Panmud) :

8.



Panmud Pidana

1

1



Panmud Perdata

1

1



Panmud Hukum

-

1

Keterangan

Pensiun

Kepala Urusan (Kaur) : 

Kaur Umum

1

1



Kaur Kepegawaian

1

1



Kaur Keuangan

1

1

9.

Panitera Pengganti (PP)

4

7

10.

Jurusita (JS)

2

2

11.

Jurusita Pengganti (JSP)

2

2

12.

Staf

10

13

13.

CPNS

3

-

Total

37

41

Page | 13


2015

Gambar 1.3 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan klasifikasi jabatan yang dapat dilihat pada gambar 1.3 adalah Hakim sebanyak 7 orang (termasuk 1 wakil ketua), Panitera/Sekretaris 1 orang, Wakil Panitera 1 orang, Wakil Sekretaris 1 orang, Panitera Muda 3 orang, Kepala Urusan 3 orang, Panitera pengganti 7 orang, jurusita dan jurusita pengganti sebanyak 4 orang dan staf mencapai 13 orang pegawai serta 3 orang CPNS. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Kolaka didukung oleh sumber daya dari berbagai keahlian dan latar belakang pendidikan. Berdasarkan tingkat pendidikannya, pegawai Pengadilan Negeri Kolaka pada tahun 2015 dapat dklasifikasikan dalam 4 (empat) golongan, meliputi : SLTA/SMA Sederajat, Diploma tiga (D3), Strata Satu (S1) dan Strarta Dua (S2). Adapun rincian pegawai Pengadilan Negeri Kolaka berdasarkan tingkat pendidikan, ditunjukkan dalam gambar 1.2 sebagai berikut : Gambar 1.4

Grafik Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Awal Tahun 2015 (Per 1 januari)

Page | 14


2015

Berdasarkan gambar 1.4 di atas, terlihat bahwa jumlah paling besar adalah golongan pendidikan Strata Satu (S1) yang berjumlah 25 orang (68 %), kemudian disusul SLTA/SMA Sederajat diposisi ke-2 dengan jumlah pegawai sebanyak 9 orang (24 %), Strata Dua (S2) berjumlah 2 orang (5 %), dan Diploma Tiga (D3) sebanyak 1 orang (3 %). Gambar 1.5

Grafik Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Akhir Tahun 2015 (Per 31 Desember)

Berdasarkan gambar 1.5 di atas, terlihat bahwa jumlah paling besar adalah golongan pendidikan Strata Satu (S1) yang berjumlah 26 orang (63 %), kemudian disusul SLTA/SMA Sederajat diposisi ke-2 dengan jumlah pegawai sebanyak 10 orang (24 %), Strata Dua (S2) berjumlah 4 orang (10 %), dan Diploma Tiga (D3) sebanyak 1 orang (3 %). Berdasarkan Realitas dari 2 gambar tersebut di atas menunjukkan bahwa sebenarnya Pengadilan Negeri Kolaka telah memiliki sumber daya manusia yang cukup baik. Jumlah pegawai yang berpendidikan S1 dan S2 mencapai 30 (tiga puluh) pegawai atau sekitar 73 % dari total pegawai yang dimiliki pada awal tahun 2015.

Page | 15


2015

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kolaka selama tahun 2015 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan mendatang. Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : Pengantar Daftar Isi Ikhtisar Eksekutif BAB I

Pendahuluan, menggambarkan latar belakang hal-hal umum tentang keadaan Pengadilan Negeri Kolaka, tugas dan fungsi dan sistematika dari penyajian lakip.

BAB II

Perencanaan dan perjanjian kinerja, menggambarkan : A. Arah Kebijakan dan Strategis B. Rencana Strategis 2015-2019 C. Penetapan Tujuan dan Sasaran Strategis 1.

Tujuan dan Sasaran Strategis

2.

Indikator Kinerja Utama

3.

Program Utama dan Kegiatan Pokok

D. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2015 BAB III

Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan : A. Pengukuran Kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja) B. Analisa Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja). 1. Meningkatkan proses penyelesian dan penanganan perkara (Pidana dan Perdata) yang cepat, tepat waktu bagi pencari keadilan. 2.

Meningkatkan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (Acces to justice).

3.

Meningkatkan kualitas pengawasan baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal.

4.

Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dilingkungan peradilan.

5.

Sasaran pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dilingkungan Peradilan

BAB IV

Penutup A. Kesimpulan B. Saran-Saran Page | 16


2015

[Type a quote from the documen t or the summary of an interestin Bab ini memuat gambaran umum, arah kebijakan, rencana strategis (renstra) dan g point. You can kinerja tahun 2015. Arah kebijakan berisi mengenai rumusan, fokus prioritas, dan perjanjian position sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi the text box peradilan agar efektif, efisien dan akuntabel. Renstra Pengadilan Negeri Kolaka memuat visi, anywher misi,e intujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan target yang akan dicapai oleh the documen Pengadilan Negeri Kolaka. t. Use the Text Box A.Tools Arah tabKebijakan Dan Strategis to change Untuk mewujudkan peradilan yang melayani, profesionalitas, efektif, efisien dan the akuntabel, maka dirumuskan beberapa faktor prioritas yang akan dicapai oleh Pengadilan formattin g of the Negeri Kolaka, yaitu : pull quote1) Peningkatan penyelenggaraan peradilan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan text box.]

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

nepotisme.

2) Peningkatan kualitas pelayanan publik. 3) Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi. 4) Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.

B. Rencana Strategis 2015-2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap kementerian diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Kementerian/Lembaga yang disebut Rencana Startegis Kementerian/Lembaga (RenstraKL) untuk periode 5 (lima) tahun. Sebagai tindak lanjut undang-undang tersebut, Pengadilan Negeri Kolaka telah menyusun Rencana Strategis Tahgun 2015-2019 yang berisi tujuan dan sasaran untuk periode 5 tahun. Secara ringkas substan renstra Pengadilan Negeri Kolaka Tahunn 2015-2019 dapat diilustrasikan sebagi berikut : Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kolaka, Visi Pengadilan Negeri Kolaka mengacu pada visi Mahkamah Agung RI adalah “ Mewujudkan Pengadilan Negeri Kolaka yang bermartabat, professional,efisien dan efektif serta pelayanan public yang berkualitas demi terwujudnya sebuah Pengadilan yang Agung”

Page | 17


2015

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agartujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.Misi Pengadilan Negeri Kolaka, adalah sebagai berikut : 1) Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat; 2) Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan Independen, bebas dari campur tangan pihak lain; 3) Memperbaiki akses pada layanan hukum dan peradilan; 4) Memperbaiki kualitas input internal pada proses Peradilan; 5) Mewujudkan Institusi Peradilan yang efektif, efisien dan bermartabat serta dihormati. 6) Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

C. Penetapan Tujuan Dan Sasaran Strategis Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi danmisi Pengadilan Negeri Kolaka. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kolaka adalah sebagai berikut : 1) Peningkatan Akuntabilitas dan transparansi peradilan. 2) Peningkatan profesionalisme pelayanan aparatur yang netral,bersih dan berwibawa dalam segi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). 3) Terselengaranya pembangunan, pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana. 4) Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). 5) Peningkatan kinerja pelayanan lembaga peradilan;

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Sasaran strategis yang khendak dicapai Pengadilan Negeri Kolaka adalah sebagai berikut : 1) Meningkatnya proses penyelesaian dan penanganan perkara (Pidana dan perdata) yang cepat dan tepat waktu basgi pencari keadilan 2) Meningkatnya aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 3) Meningkatnya kualitas pengawasan baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal. 4) Meningkatnya Penyediaan sarana dan prasarana dilingkungan peradilan. 5) Meningkatnya pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dilingkungan peradilan; Page | 18


2015

Indikator Kinerja Utama Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama AN INDIKATOR KINERJA No. 1.

Kinerja Utama Meningkatnya Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja Utama a. Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian b.

2.

Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice)

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Penjelasan

Penanggung Jawab

Perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian

Hakim mediasi Panitera/

Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan

Hakim Majelis dan Panitera/

Sekretaris

Sekretaris

Sumber Data Laporan bulanan dan Laporan Tahunan Laporan bulanan dan Laporan Tahunan

c.

Persentase perkara yang diselesaikan

Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaiakan (saldo awal dan perkara yang masuk)

Hakim Majelis dan Panitera/ Sekretaris

Laporan bulanan dan Laporan Tahunan

d.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan

Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan (diluar sisa perkara)

Hakim Majelis dan Panitera/ Sekretaris


a.

Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian Masyarakat) yang dapat diakses secara on line

Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana yang ditayangkan di web site dengan jumlah perkara yang tidak ditayangkan

Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris


b.

Persentase jadwal sidang yang dapat di akses oleh masyarakat

Perbandingan jadwal sidang yang masuk dengan perkara yang masuk

Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris


Page | 19

2015


3.

Meningkatnya Kualitas Pengawasan

a.

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai prilaku Aparatur Peradilan (Teknis dan Non Teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan

Ketua Pengadilan dan Panitera/ Sekretaris


b.

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku Aparatur Peradilan (teknis dan Non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan

Ketua Pengadilan dan Panitera/ Sekretaris


4.

Peningkatan Sarana dan Prasarana di Linkungan Peradilan

Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan

Perbandingan antara dana yang dianggarkan untuk peningkatan sarana dan prasarana dengan kebutuhan guna menunjang operasional perkantoran (Laporan Penyerapan Anggaran Modal)

Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama


5.

Peningkatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Peradilan

Persentase Pembinaan dan Penglolaan Keuangan Guna menunjang Operasional Perkantoran

Perbandingan antara dana yang dianggarkan dengan kebutuhan guna menunjang operasional perkantoran (Laporan Penyerapan Anggaran)

Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama


Program Utama dan Kegiatan Pokok Lima sasaranstrategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Kolaka untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program danKegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaan

Tugas

Teknis

Lainnya

MahkamahAgung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusiayang berkualitas

dan

mencapai

pengawasan

yang

berkualitas.

Kegiatan

pokok

yangdilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai. 2. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran. 3. Pelayanan publik atau birokrasi.

Page | 20

2015


b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kolaka. c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasiperkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yangdilaksanakan Pengadilan Negeri Kolaka dalam pelaksanaan Program PeningkatanManajemen Peradilan Umum adalah : 1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata. 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata. 3. Penelitian berkas perkara disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu. 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara.

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan 2015 Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Kolaka Tahun Anggaran : 2015 Sasaran Strategis Indikator Kinerja 1. Meningkatnya a. Persentase mediasi yang diselesaikan Penyeselesaian perkara menjadi akte perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan 2. Meningktanya a. Persentase (amar) putusan perkara (yang aksebilitas masyarakat menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line b. Persentase jadwal sidang yang dapat diakses oleh masyarakat 3. Kualitas pengawasan a. Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti 4. Meningkatnya sarana Persentase pengadaan sarana dan prasarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan 5. Meningkatnya tata Persentase pembinaan administrasi dan kelola administrasi pengelolaan keuangan guna menunjang keuangan opersional perkantoran

Target 50 % 100 % 100 % 100 %

100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100

Page | 21


2015

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 PENGADILAN NEGERI KOLAKA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: ARMIN, SH. MH.

Jabatan

: PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI KOLAKA

Selanjutnya disebut, PIHAK PERTAMA Nama

: AGUS DARWANTA, SH.

Jabatan

: KETUA PENGADILAN NEGERI KOLAKA

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut, PIHAK KEDUA. Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Kolaka,05 Januari 2015

Page | 22


2015

Penetapan kinerja merupakan amanat Impres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menpan Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 Tentang Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja sendiri pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikantekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas terukur dalam rentang waktu 1 tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk meningkatan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanski. Pengadilan Negeri Kolaka telah membuat penetapan kinerja tahun 2015 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2015. Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Kolaka tahun 2015 disusun berdasarkan pada rencana kinerja Pengadilan Negeri Kolaka tahun 2015 yang telah ditetapkan. Secara ringkas, gambaran keterkaitan, tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Pengadilan Negeri Kolaka tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Page | 23


2015

PENETAPAN KINERJA Tabel 2.3 Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Kolaka Tahun Anggaran : 2015 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1. Meningkatnya penyelesaian perkara

a. a.Persentase p mediasi yang diselesaikan mediasi r akte perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan a. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian maysarakat) yang dapat diakses secara on line b. Persentase jadwal sidang yang dapat di akses oleh masyarakat a. Persentase pengaduan masyararkat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

50 %

2. Meningkatkan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (Acces to justice)

3. Meningkatkan kualitas pengawasan baik pengawasan internal maupun pengawaan eksternal 4. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan Peradilan 5. Meningkatkan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di lingkungan peradilan



Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan Persentase pembinaan dan pengelolaan keuangan guna menunjang operasional perkantoran

100 % 100 % 100 %

100 %

100 % 100 % 100 %

100 %

100 %

Jumlah Pagu Anggaran untuk DIPA 01 sebelum revisi adalah Rp. 3.871.026.000,- (tiga miliar enam delapan ratus tujuh puluh satu juta dua puluh enam ribu rupiah) dan setelah revisi adalah Rp. 4.537.795.000,- (empat miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuhs ratus sembilanpuluh lima ribu rupiah).



Jumlah Pagu Anggaran untuk DIPA 03 adalah Rp. 119.700.000,- (seratus Sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah). Kolaka, 05 Januari 2015

Page | 24


2015

[Type a quote from the documen t or the summary of an interestin g point. A. PENGUKURAN KINERJA You can position the text Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan box anywher suatukegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi e in the organisasiyangtertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran documen t. Use the Kinerjaadalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai Text Box keberhasilan/kegagalanpelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk Tools tab to change mencapai sasaran dan tujuanyang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. the Pengukuran kinerjamerupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai formattin g of the dibandingkan dengansasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak pull quote sebagaimekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai dimaksudkan text box.]

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015

alat komunikasi danalat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Kolaka tahun 2015, dilakukandengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telahditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkantercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja,namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini.Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalamtabel dibawah ini. Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Kolaka Tahun Anggaran : 2015 Sasaran Strategis 1. Penyelesaian Perkara

2. Aksibilitas masyarakat terhadap peradilan

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

a. Persentase Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan a. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang

50 %

50 %

50 %

100 %

100 %

100 %

100 %

95.7 %

95.7

100 %

83 %

83 %

100 %

99,69 %

99,69 %

Page | 25


2015

dapat diakses secara on line 100 %

100 %

100 %

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100 %

100 %

100 %

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

100 %

100 %

100 %

100 %

99,69 %

99,69 %

100 %

99.95 %

99.95 %

b. Persentase jadwal sidang yang dapat di akses oleh masyarakat 3. Kualitas pengawasan

4. Tersedianya sarana dan prasarana 5. Tata kelola keuangan



Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan Persentase pembinaan dan pengelolaan keuangan guna menunjang operasional perkantoran

Jumlah Anggaran untuk DIPA 01 Tahun 2015 adalah Rp. 4.537.795.000,- (empat miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilanpuluh lima ribu rupiah).



Jumlah Realisasi Anggaran untuk DIPA 01 adalah Rp. 4.537.213.651,- (empat miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah)



Jumlah Anggaran untuk DIPA 03 adalah Rp. 119.700.000,- (seratus Sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).



Jumlah Realisasi Anggaran untuk DIPA 03 adalah Rp. 119.582.800,- (seratus Sembilan belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Kolaka Tahun 2015 mengacu pada indikator kinerjautama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telahditetapkan. Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Negeri Kolaka telah melaksanakan seluruhkegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yangditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Proses penyelesaian dan penanganan perkara Pencapaian sasaran penyelesaian dan penanganan perkara pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Page | 26


2015

Tabel 3.2 Sasaran penyelesaian dan penanganan perkara Sasaran Strategis 1.

Meningkatnya Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja a.

Persentase mediasi yang

Target

Realisasi

%

50 %

30.3 %

30.3 %

100 %

100 %

100 %

100 %

95.7 %

95.7

100 %

67 %

67 %

diselesaikan menjadi akte perdamaian b.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

c.

Persentase perkara yang diselesaikan

d.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan

a. Indikator persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian

Ukuran capaian indikator mediasi yang diselesaiakan adalah perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah perkara yang diajukan. persentase penyelesaian mediasi yang ditargetkan 100 % ternyata dapat tercapai 30.3%, dengan data sebagai berikut :

Tabel 3.3 Indikator Persentase Mediasi Yang Diselesaikan Menjadi Akte Perdamaian Persentase

Perkara

Jumlah Perkara

Mediasi Berhasil

Perdata

30

0

-

Pidana

13

13

100 %

Jumlah

43

13

30.3 %

Keberhasilan (%)

Dari Tabel diatas menunjukkan Mediasi perkara perdata dalam hal ini masih jauh dari sasaran hal ini disebabkan para pihak memang sudah sangat mempertahankan prinsip masingmasing dan sudah tidak bisa lagi untuk dimediasi. b. Indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaiakan Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara. Persentase sisa perkara Pidana dan Perdata yang masing‐masingdi targetkan selesai 100 % pada tahun 2015, telah mencapai target, dimana sisa perkara yang terdapat pada tahun 2014 telah diselesaikan. Page | 27


2015

Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2014, yaitu sejumlah 57 perkara yang terdiri dari 44 perkara pidana dan 13 perkara perdata, seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2015. Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2014 yang mencapai target sebesar 100 %menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Kolaka telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkaratahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya.

c. Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan adalah perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister. Dibawah ini dijelaskan pencapaian persentase perkara yang diselesaikan untuk perkara Pidana dan perkara Perdata, pada tahun 2015. 1. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tahun 2015 adalah sebesar 99.03 %, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 6.941 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 6.995 perkara. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2015 ditargetkan 100% dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya mencapai adalah 99.03 %. Hal ini dikarenakan masih adanya sisa perkara pada tahun 2014 yang pada akhirnya menjadi tambahan perkara di tahun 2015 yang harus diselesaikan ditahun tersebut. Berikut tabel mengenai keadaan perkara pidana tahun 2015.

Tabel 3.4 Keadaan Perkara Pidana Biasa Yang Dilimpahkan Di Pengadilan Negeri Kolaka Tahun 2015 No.

Bulan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah

Sisa Tahun 2014

Masuk

Putus

Sisa Akhir

44

18 19 11 36 18 36 10 40 23 31 30 27 299

25 18 19 23 20 23 22 11 25 23 27 28 264

37 38 30 43 41 43 18 47 45 52 55 54 54

Page | 28


2015

Persentase Perkara Pidana Singkat yang diselesaikan pada tahun 2015 adalah sebesar 100% yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah saldo tahun 2014 ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2015 sebanyak 6 perkara, diselesaikan sebanyak 6 perkara dan sisa 0 perkara capaiannya 100 % sehingga target dapat terpenuhi. Tabel 3.5 Keadaan Perkara Pidana Singkat Yang Dilimpahkan Di Pengadilan Negeri Kolaka Tahun 2015 No.

Bulan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


Sisa Tahun 2014

Masuk

Putus

Sisa Akhir

-

1 1 1 3

1 1 1 3

-

Persentase Perkara Pidana Lalu-lintas dan Pidana Ringan yang diselesaikan pada tahun 2015 adalah sebesar 100% yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah saldo tahun 2014 ditambahkan jumlah perkara yang masuk tahun 2015 sebanyak 6.693 perkara, diselesaikan sebanyak 6.693 perkara dan sisa 0 perkara sehingga capaiannya 100 % sehingga target dapat terpenuhi. Tabel 3.6 Keadaan Perkara Pidana Ringan dan Pidana Lalu Lintas Yang Dilimpahkan Di Pengadilan Negeri Kolaka Tahun 2015 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah

Sisa Tahun 2014 -

PIDANA RINGAN Masuk 2 4 1 6

Putus 2 4 1 6

Sisa Akhir -

PIDANA LALU LINTAS Masuk 753 1001 1254 176 447 176 268 384 320 652 1084 172 6687

Putus 753 1001 1254 176 447 176 268 384 320 652 1084 172 6687

Sisa Akhir -

Page | 29


2015

2. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tahun 2015 adalah sebesar 92 % yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebanyak 92 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 100 perkara. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan pada tahun 2015 ditargetkan 100 % dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 92 %. Hal ini dikarenakan pada tahun 2014 masih ada sisa perkara yang mesti diselesaikan di tahun 2015 dan selebihnya masih dalam proses berjalan. Berikut ini tabel mengenai keadaan perkara perdata tahun 2015. Tabel 3.7 Keadaan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kolaka Tahun 2015 GUGATAN No.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Bulan


Sisa Tahun 2014 11 -

PERMOHONAN

Masuk

Putus

Sisa Akhir

5 2 7 1 3 3 1 2 1 2 2 1 30

1 1 4 3 3 5 1 6 0 3 1 2 30

15 15 18 15 16 14 14 10 11 10 9 8 8

Sisa Tahun 2014 2 -

Masuk

Putus

Sisa Akhir

5 2 1 10 3 9 7 11 3 10 5 3 70

4 3 2 6 5 10 5 8 8 8 6 5 70

3 2 1 5 2 2 4 7 2 4 3 1 1

d. Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu masimal 6 (enam) bulan Tabel 3.8 Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Masimal 6 (Enam) Bulan Perkara Aktif (Belum Minutasi) Bulan <= 6 Bulan > 6 Bulan Januari 0 8 Februari 0 8 Maret 0 11 April 0 11 Mei 0 11 Juni 0 11 Juli 0 12 Agustus 0 13 September 0 13 Oktober 0 13 November 0 13 Desember 2 13 Jumlah 2 13 Page | 30


2015

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 13 perkara dan yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 2 perkara jadi capaiannya 67 %. Hal ini dikarenakan: 1. Pihak Penggugat ataupun Tergugat sering tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita. 2. Pihak yang beperkara berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Kolaka atau tidak diketahui alamatnya yang pasti sehingga pemanggilannya memerlukan rentang waktu yang lebih lama.

2. Sasaran Meningkatnya Aksebilitas Masyarakat terhadap peradilan (Acces to justice) Pencapaian sasaran peningkatan Aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (Acces to justice) pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.9 Sasaran Terjalinnya Kerjasama Antar Instansi terkait Sasaran Strategis 1. Meningkatnya aksebilitas terhadap peradilan

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Sisa %

a. Persentase (amar )putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online b. Persentase jadwal sidang yang dapat diakses oleh masyarakat

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

a. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses publik Di Pengadilan Negeri Kolaka pada tahun 2015 dengan adanya Aplikasi CTS yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung RI telah melaksanakan dari apa yang diharapkan,dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang mana setiap perkara dapat dilihat/diakses secara on line oleh publik setiap saat. Oleh karena di Pengadilan Negeri Kolaka telah melaksanakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara tersebut dan setiap perkara yang telah diputus dan dalam waktu 1 x 24 jam wajib dimasukkan, sehingga persentase (amar) putusan perkara semua dapat terakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari sejak diputus sehingga target 100% telah dan dapat kita penuhi.

b. Persentase jadwal sidang yang dapat diakses oleh masyarakat Jadwal sidang PN Kolaka untuk saat ini sudah dapat diakses oleh masyarakat pencari keadilan baik berupa LCD layar sidang dalam bentuk digital maupun papan jadwal sidang Manual,dan pencapaiannya 100 % sesuai target yang diharapakan. Page | 31


2015

3. Sasaran Peningkatan Kualitas Pengawasan baik pengawasan Internal maupun pengawasan eksternal Pencapaian indikator kinerja peningkatan kualitas pengawasan baik pengawasan internal maupun ekternal dapat dilihat pada table sebagai berikut : Tabel 3.10 Sasaran Peningkatan Kualitas Pengawasan Baik Pengawasan Internal Maupun Pengawasan Ekternal

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya kualitas pengawasan

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

a. persentase pengaduan

100 %

-

100 %

100 %

100 %

100 %

masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

a. Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai aparatur peradilan teknis dan non teknis dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Perlu diketahui bahwa Pengadilan Negeri Kolaka telah menyediakan sarana Pengaduan melalui meja pengaduan dan informasi Indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti tahun 2015 yang ditargetkan 100 % .berdasarkan data tahun 2015 Pengaduan diPengadilan Negeri Kolaka NIHIL

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti Persentase Temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah temuan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal dan eksternal dengan jumlah temuan internal dan eksternal yang dilaporkan. Persentase temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 mencapai target sebesar 100%. Karena seluruh temuan yang diperoleh saat pengawasan internal dan eksternal pada tahun 2015, telah ditindaklanjuti.

Page | 32


2015

4. Sasaran Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pencapaian Sasaran Penyediaan Sarana dan Prasarana pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 3.11 Sasaran Penyediaan Sarana dan Prasarana Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1. Tersedianya sarana dan Persentase pengadaan sarana dan prasarana

Target

Realisasi

%

100 %

100 %

100 %

prasarana guna menunjang operasional peradilan

an Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana adalah perbandingan jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diusulkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan/direalisasikan. Persentase pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Kolaka pada tahun 2015 adalah 100 %.. Untuk lebih rincinya data pengadaan sarana dan prasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.12 Persentase Ukuran Capaian Pengadaan Sarana dan Prasarana No. 1.

2.

3.

4.

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Target

Realisasi

Perangkat pengolah data dan komunikasi 10 UNIT  Laptop 8 UNIT  Computer PC / Printer 7 UNIT  AC Pengadaan Meubilair 15 UNIT  Lemari Arsip 5 UNIT  Sofa 100 UNIT  Kursi future 1 UNIT  Meja aula 10 UNIT  Kursi direktur Gedung dan Bangunan 90 M2  Rehab Rumah Dinas Ketua 80 M2  Rehab Rumah Dinas Wakil Ketua 80 M2  Rehab Rumah Dinas Pansek 420 M2  Rehab Rumah Dinas Hakim (6 UNIT) Pengadaan SERVER 1 UNIT 100 % Persentase pengadaan sarana dan prasarana

Tidak Terealisasi

%

-

0% 0%

-

0% 0%

-

0%

100 %

0% 0% 0% 0% 100 % 100 %

Berdasarkan tabel pengadaan Sarana dan Prasarana di atas, dapat disimpulkan persentase pengadaan sarana dan prasarana pada tahun 2015 yang ditargetkan 100 %, realisasi juga mencapai 100 %.

Page | 33


2015

5. Peningkatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Peradilan

Persentase Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Guna menunjang Operasional Perkantoran Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2015 yang terdiri dari : 1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal 2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang. 

Jumlah Anggaran untuk DIPA 01 adalah Rp. 4.537.795.000,- (empat miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).



Jumlah Realisasi Anggaran untuk DIPA 01 adalah Rp. 4.537.213.651,- (empat miliar limar ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh satu rupiah).



Jumlah Anggaran untuk DIPA 03 adalah Rp. 119.700.000,- (seratus Sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).



Jumlah Realisasi Anggaran untuk DIPA 03 adalah Rp. 119..582.000,- (seratus Sembilan belas juta limaratus delapanpuluh dua ribu rupiah).

Pada awal tahun 2015, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 3.990.726.000,- yang terdiri dari Rp. 3.871.026.000,(tiga miliar Sembilan ratus Sembilan pulu juta tujuh ratus duapuluh enam ribu rupiah)untuk DIPA (01) dan Rp. 119.700.000 (seratus sebelas juta empat puluh ribu rupiah)untuk DIPA (03).Namun adanya revisi pada belanja pegawai DIPA (01) Badan Urusan Administrasi menjadi Rp. Rp. 4.537.795.000,- (empat miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), sehingga jumlah anggaran DIPA tahun 2015 menjadi Rp. 4.657.495.000 (empat miliar enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Kolaka Tahun Anggaran 2015, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut : 1. Pagu Dan Realisasi Dipa (01) Badan Urusan Administrasi Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dapat diliha pada tabel 3.13 sebagai berikut : Page | 34


2015

Tabel 3.13 Pagu dan Realisasi DIPA (01) Pengadilan Negeri Kolaka Tahun 2015 No. 1. 2. 3.

4.

Kegiatan

Pagu Awal (Rp)

Pagu Setelah Revisi (Rp)

Realisasi (Rp)

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal 1. Anggaran 2. Fisik Lain-lain

2.981.330.000,849.696.000,40.000.000,-

3.648.099.000,849.696.000,40.000.000,-

3.648.019.024,849.194.627,40.000.000,-

Persentase (%) 100 % 99.94 % 100 % -

Sisa Dana (Rp) 501.373,-

1. Belanja Pegawai Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA‐KL) Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Negeri Kolaka sebesar Rp. 2.981.330.000,- (dua miliar Sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian direvisi menjadi Rp. 3.648.099.000,- (tiga miliar enamempat puluh delapan juta Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah). b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2015 yang telah direvisi, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 3.648.019.024,-(tiga miliar lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah). Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2015, dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar 100 % dengan rincian belanja yang tertera pada tabel sebagai berikut: Tabel 3.14 Rincian Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Kolaka Tahun 2015 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kode Akun 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511151

Kegiatan Belanja Gaji pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami / Isrtri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj.Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Umum

Pagu Setelah Revisi (Rp) 1.497.299.000,28.000,105.253.000,31.886.000,14.530.000,1.253.460.000,188.713.000,100.015.000,-

1.497.274.220 27.000,105.252.264,31.885.269,14.530.000,1.253.460.000,188.712.302,100.014.880,-

100 96.75 100 100 100 100 100 100

287.610.000,35.605.000,-

287.608.000,35.605.000,-

100 100

Realisasi (Rp)

%

Page | 35


11.

511157

Belanja Tunj. Kemahalan PNS Total Belanja Pegawai

133.700.000,3.684.099.000,-

133.650.000,3.684.019.024,-

2015

99.96 100

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai adalah Rp. 79.976,- (tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai dibawah anggaran jadi mencapai 100 % 2. Belanja Barang Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat. a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA‐KL) Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Negeri Kolaka sebesar Rp. 849.696.000,(delapan ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut dapat terealisasi sebesar 99.94 %

b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2015, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesarRp. 849.194.627(delapan ratus empat puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus duapuluh tujuh rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2015, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 99,94 % , dengan rincian belanja barang sebagai berikut : Tabel 3.15 Rincian Realisasi Belanja Barang (01) Pengadilan Negeri Kolaka Tahun 2015

1.

Kode Akun 521111

2.

521114

3.

521115

No.

Kegiatan Belanja keperluan Sehari - hari Perkantoran Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Honor yang terkait dengan operasional satuan kerja

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

%

346.305.000,-

346.304.000,-

100

24.668.000,-

24.445.589,-

99.10

36.120.000,-

36.120.000,-

100 Page | 36


4. 6. 7. 8.

521119 522111 522112 523111

10.

523121

11.

523133

12. 13.

524111 524113

Bel. Barang Operasional lainnya Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan peralatan dan Mesin Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan Belanja Perjalanan Biasa Belanja Perjalanan dalam kota Total Belanja Barang

2015

8.945.000,92.500.000,24.542.000,-

8.945.000,92.487.000,24.541.745,-

100 99.99 100

92.500.000,-

92.487.000,-

99.99

71.240.000,-

71.138.077

99.86

1.500.000,-

1.500.000,-

100

144.180.000,7.200.000,849.969.000,-

144.017.465,7.200.000,849.194.627,-

99.89 100

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 501.373,-(limaratus satu ribu tigaratus tujuh puluh tiga rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 0.06 % dari total pagu yang tersedia. 3. Belanja Modal Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi. a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA‐KL) Pagu belanja modal dalam DIPA tahun anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Negeri Kolaka adalah Rp 40.000.000,b. Pelaksanaan Anggaran pagu belanja modal Tahun Anggaran 2015, anggaran yang terserap atau terealisasi adalah 100 %

Tabel 3.16 Rincian Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Kolaka Tahun 2015 No. 1.

Kode Akun 532111

Kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Total Belanja Modal

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

40.000.000,-

40.000.000,-

% 100 100

Page | 37


2015

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja modal adalah 0,- (Nol rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar 0 % dari total pagu yang tersedia.

2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum dapat dilihat pada tabel 3.11 sebagai berikut :

Tabel 3.17 Total Belanja Barang ( DIPA 03) Pengadilan Negeri Kolaka Tahun 2015 No. 1.

Kegiatan

Pagu (Rp)

Belanja Barang

Realisasi (Rp)

119.700.000,-

119.582.000,-

% 99,90 99,90

Total

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum. a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA‐KL) Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Negeri Kolaka adalah Rp. 119.700.000,- (seratus Sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Negeri Kolaka. b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2015, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 119.582.000,- (seratus Sembilan belas juta limaratus delapan puluh dua ribu rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2015, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 99,90 %, dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

Tabel 3.18 Rincian Realisasi Belanja (03) Pegawai Pengadilan Negeri Kolaka Tahun 2015

1.

Kode Akun 521211

Belanja pos pelayanan umum

341.000,-

326.000,-

95.60

2.

521219

Belanja Barang non Operasioanal

2.185.000

2.162.000,-

98.95

No.

Kegiatan

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Page | 38


3.

521211

Belanja Bahan Total

2015

117.174.000,-

117.094.000,-

99.93

119.700.000,-

119.582.000,-

99.90

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 118.000,(seratus delapan belas ribu rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 0,10 % dari total pagu yang tersedia.

Page | 39


2015

[Type a quote from the documen t or the summary of an interestin g point. You can A. KESIMPULAN position the text Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Pengadilan Negeri Kolaka Tahun box 2015 anywher ini merupakan bentuk pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun e in the Anggaran 2015 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang documen t. Use the Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Text Box umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan ToolsSecara tab to change Pengadilan Negeri Kolaka Tahun 2015 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil the yang formattin diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan g of the masyarakat yang semakin tinggi. pull Mengenai keberhasilan, hambatan, dan cara pemecahan masalahnya dapat dilihat quote text box.]

BAB IV PENUTUP

sebagai berikut:

a) Keberhasilan Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Kolaka pada tahun 2015 adalah : 1. Penyelesaian perkara pada tahun 2015 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa perkara ditahun 2014 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2015 dan telah memenuhi target. 2. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi. 3. Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target. b) Kendala/Hambatan/Masalah Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan

Page | 40


2015

keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan atau masalah yang ditemui di Pengadilan Negeri Kolaka diantaranya : 1. Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana yang dialokasikan untuk Kegiatan Pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujud. 2. Perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan Desember cukup banyak dan menghambat pencapaian target penyelesaian perkara tahun berjalan. 3. Tidak adanya Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Kantor yang dibuktikan dengan kurangnya anggaran untuk belanja modal di tahun 2015, sehingga target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi belum maksimal.

B. SARAN‐SARAN Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatanseperti tersebut diatas adalah : 1. Alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud.

2. Adanya alokasi dana/anggaran untuk belanja modal, dalam hal ini adanya sarana dan prasarana penunjang operasional perkantoran. 3. Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).

Page | 41

Laporan. Pengadilan Negeri Kolaka. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lakip Pengadilan Negeri Kolaka 2015

Recommend Documents