LAKIP Pengadilan Negeri Magelang Tahun 2012
2012 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2012 PENGADILAN NEGERI MAGELANG
PENGADILAN NEGERI MAGELANG Jl. Veteran No. 1 Magelang Telp. (0293) 362242 fax (0293) 362242 MAGELANG 56117 Email :
[email protected] Website : www.pn_magelang.go.id
1
KATA PENGANTAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) tahun 2012 Pengadilan Negeri Magelang yang disusun berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2012 Pengadilan Negeri Magelang. Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan peradilan umum, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara/ kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Negeri Magelang membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 yang juga mengacu pada Inpres 7 Tahun 1999 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Magelang dalam melaksanakan berbagai kewajibannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran Pengadilan Negeri Magelang.
2
Dalam penyusunan LAKIP ini kami telah berusaha semaksimal mungkin, namun kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan laporan ini tentu masih banyak terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan. OIeh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran guna mendukung kesempurnaan pelaksanaan tugas yang akan datang.
Kami berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja di masa mendatang bagi seluruh anggota organisasi Pengadilan Negeri Magelang. Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita berserah diri, dan tidak lupa kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini kami ucapkan terimakasih.
3
EXECUTIVE SUMMARY (IHTISAR EKSEKUTIF)
Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Magelang Tahun 2012 ini disusun. Laporan ini menyajikan capaian kinerja dari Pengadilan Negeri Magelang selama tahun 2012 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres 7 tahun 1999 memang mensyaratkan setiap instansi pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun laporan ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. Mewujudkan aparatur negara yang profesional, efektif, efisien dan bersih merupakan tujuan utama Pengadilan Negeri Magelang. Beberapa keberhasilan yang didapat antara lain adalah : 1. Peningkatan kinerja pelayanan beberapa unit pelayanan publik terutama di bidang Hukum antara lain: Legalisasi Badan Hukum Surat Keterangan tidak pernah dipidana dan tidak dicabut hak pilihnya. Muara dari berbagai perbaikan pada Pengadilan Negeri Magelang adalah adanya peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Sangat disadari, peningkatan kinerja pelayanan ini masih sangat terbatas, namun setidaknya hal ini telah menggambarkan adanya upaya nyata dalam rangka menjalankan salah satu fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan. 2. Peningkatan profesionalitas dan kinerja SDM di Pengadilan Negeri Magelang melalui sistem pembinaan karir PNS yang transparan dan akuntabel, penyempurnaan remunerasi pegawai, dan kebijakan netralitas PNS. 3. Penerapan sistem pengawasan intern yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan efektivitas pengawasan ini pada akhirnya diharapkan dapat memicu 4
peningkatan kinerja setiap organisasi pemerintah. 4. Penerapan Keterbukaan Informasi di Pengadilan Negeri Magelang sebagai implementasi dari SK KMA Nomor. 144/KMA/SK/VIII/ 2007 tentang Keterbukaan Informasi di pengadilan, telah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya Web Site Pengadilan Negeri Magelang : www.pn_magelang.go.id, harapan dengan adanya situs sini adalah sebagai
media informasi yang dapat
dimanfaatkan tidak hanya di lingkungan peradilan tetapi masyarakat secara umum khususnya para pencari keadilan. Salah
satu
persyaratan
mutlak
atau
conditio
sine
qua
non
dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum adalah pengadilan yang mandiri, netral (tidak berpihak), kompeten dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan. Hanya Pengadilan yang memiliki semua kriteria tersebut yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Sebagai aktor utama lembaga peradilan, posisi, dan peran hakim menjadi sangat penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Mengingat Lembaga Mahkamah Agung
merupakan salah satu institusi yang
menjadi percontohan dalam Program Reformasi Birokrasi dan secara formal Ketua Mahkamah Agung telah menyampaikan 5 (lima) program, yaitu : Transparansi putusan, Manajemen informasi teknologi, Pelatihan kode etik hakim, Pendapatan Negara tidak kena pajak dan Manajemen SDM. Maka Pengadilan Negeri Magelang sebagai satuan kerja dilingkup Mahkamah Agung tentu akan berorientasi untuk menjalankan program-program yang telah ditetapkan sehingga harapan akan adanya reformasi birokrasi di tubuh Mahkamah Agung dapat tercapai. Pada dasarnya upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Magelang dalam menunjang program tersebut dengan menitik beratkan pada reformasi manajemen organisasi dan sumber daya manusia sehingga dapat menciptakan birokrasi yang bersih, efisien, transparan, melayani dan terdesentralisasi.
5
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ....................................................................................................... EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) ............................................................ DAFTAR ISI ................................................................................................................... BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... A. Latar Belakang ........................................................................................ B. Tugas dan Fungsi .................................................................................... C. Sistematika Penyajian ............................................................................ BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KERJA ..................................................... A. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Magelang .......................... B. Penetapan Kinerja Tahun 2012 .............................................................. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................. A. Pengukuran Kinerja ................................................................................ B. Analisis Akuntabilitas Kinerja ................................................................. C. Akuntabilitas Keuangan ......................................................................... BAB IV PENUTUP ..................................................................................................... A. Kesimpulan ............................................................................................. B. Saran – saran .......................................................................................... LAMPIRAN Struktur Organisasi ...................................................................................................... Indikator Kinerja Utama .............................................................................................. RKT 2012, 2013 & 2014 ............................................................................................... Matriks Renstra 2010-2014 ......................................................................................... PKT 2013 ...................................................................................................................... SK Tim Penyusun LAKIP ...............................................................................................
i iii v 1 1 3 7 8 12 14 16 16 18 41 47 47 47 48 50 55 62 66 69
6
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Riwayat singkat Pengadilan Negeri Magelang. Pengadilan Negeri Magelang pada awal berdirinya berlokasi di Jalan Alun-Alun Selatan yang sekarang ditempati sebagai Kantor Kepolisian Resort Kota Magelang. Selanjutnya sejak tanggal 12 Agustus 1963 Pengadilan Negeri Magelang pindah lokasi di Jalan Veteran No.1 Magelang sejak gedung tersebut diserahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Kedu Sie Jalan/Gedung kepada Pengadilan Negeri Magelang, sampai sekarang. Kemudian pada tanggal 15 Desember 1984 Pengadilan Negeri Magelang dipecah menjadi 2 Pengadilan yaitu Pengadilan Negeri kota Magelang dan Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang di Kota Mungkid dan Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang mulai efektif beoperasi pada tanggal 1 Desember 1985. Magelang dahulu merupakan Ibu Kota Karesidenan Kedu yang meliputi wilayah Kotamadya Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen dan juga pernah menjadi Ibukota kabupaten Magelang. Setelah masa kemerdekaan kota ini menjadi kotapraja dan kemudian Kotamadya dan diera reformasi sejalan dengan pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah, sebutan Kotamadya ditiadakan dan diganti menjadi kota. Bahwa Pengadilan Negeri Magelang sejak berdirinya sampai dengan tahun 2013 telah dipimpin oleh : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Bapak RM. Soegiman Bapak Mr. Sumarno P Wiryanto Bapak Mr. Sumitro Bapak R. Sunarto, SH Bapak Sudibyo, SH Bapak R. Prayitno, BA Bapak Suhadi, SHH Bapak Suwiyoto, SH Bapak Hensyah Syahlani, SH Ibu Ieje Saparinah, SH Ibu Sirtu Fillaheli Djalal, SH Bapak Hasan Basri Pase, SH 7
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
Bapak Mardjijo, SH Bapak R. Lego Sumakno, SH Ibu Suwarni, SH Bapak Parmo, SH Bapak J. Sidabutar, SH Bapak Ida Bagus Djagra, SH Bapak H. Hamdi, SH.MHum Bapak Dwi Prasetyanto, SH Bapak I Gusti Lanang P. Wiryawan, SH Bapak Ahmad Gaffar, SH.MH Bapak Hari Murti, SH.MH
Kota Magelang yang menjadi daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, luasnya 18.120 km2, terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan, dan 17 (tujuh belas) Kelurahan , yaitu : 1. Kecamatan Magelang Utara 2. Kecamatan Magelang Tengah 3. Kecamatan Magelang Selatan Masing – masing kecamatan membawahi kelurahan sebagai berikut : 1. Kecamatan Magelang Utara membawahi
: 5 Kelurahan
2. Kecamatan Magelang Tengah membawahi : 6 Kelurahan 3. Kecamatan Magelang Selatan membawahi : 6 Kelurahan
(Gedung Pengadilan Negeri Klas IB Magelang : Jl. Veteran No. 1 Magelang)
8
Pengadilan Negeri Magelang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodic, dan akuntabilitas. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Magelang dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah,
berkewajiban
untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan. Untuk itulah Pengadilan Negeri Magelang menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Magelang merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 553/SEK/01/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 perihal Penyampaian LAKIP dan Dokumen Penetapan Kinerja dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013 disesuaikan dengan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 dan diktum ketiga Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan indikator Kinerja utama masing-masing.
B. Tugas Pokok dan Fungsi Bahwa dalam upaya mewujudkan supermasi hukum pengadilan yang bersih dan berwibawa diperlukan ketegasan yang menyangkut Yudisial dan penata-usahaan administrasi keuangan dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
9
Pengadilan Negeri Magelang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Kota Magelang berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang‐undangan.
Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Magelang yakni: 1.
Ketua melakukan pengawasan internal mengenai : 1. Ketepatan waktu memulai persidangan . 2. Minutasi harus selesai tepat waktunya terutama terhadap perkara yang diajukan banding dan dalam perkara pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan. 3. Pelaksanaan Eksekusi yang memenuhi persyaratan yang sesuai Undang-Undang segera dilaksanakan 4. Tempat pelelangan dilaksanakan harus sama dengan tempat yang diumumkan dalam pengumuman lelang. 5. Mengevaluasi laporan periodik yang menyangkut kegiatan setiap Hakim dan Panitera Pengganti . 6. Mengevaluasi kinerja Wakil Ketua, Hakim, seluruh pejabat Kepaniteraan dan karyawan dibuat secara berjenjang.
2.
Wakil Ketua Melakukan pengawasan intern mengenai : 1. Perbuatan dan tingkah laku pejabat peradilan termasuk kemampuan teknis administrasi dan moralitasnya.. 2. Pentaatan jam kerja yang berlaku bagi pegawai dan tertib perkantoran..
3.
Majelis Hakim Pengawas bidang masing-masing bertugas melakukan pengawasan : 1. Melakukan
pengawasan
terhadap
penyelenggaraan
administrasi
perkara
perdata/pidana, administrasi umum yang ditugaskan Pimpinan Pengadilan Negeri. 2. Pengisian register perkara secara tertib dan terus-menerus. 3. Penyampaian isi register oleh Panitera Muda Perdata/Pidana kepada Panitera Muda Hukum sebagai bahan pembuatan laporan. 4. Pembuatan laporan periodik oleh Panitera Muda Hukum. 5. Pelaksanaan tugas Jurusita sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 10
6. Pembukuan keuangan perkara dibuat secara tertib dan terus-menerus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7. Khusus dalam pelaksanaan putusan pidana Hakim yang ditugaskan sebagai KIMWASMAT secara periodik mengunjungi Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan. 4.
Panitera/Sekretaris adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat‐surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.
5.
Wakil Panitera adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain‐lain, melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan, melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.
6.
Panitera Muda Perdata adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara banding yang telah selesai diputus untuk dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.
7.
Panitera Muda Pidana adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada 11
setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding dan menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum. 8.
Panitera Muda Hukum adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang‐undangan.
9.
Wakil Sekretaris adalah melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengurusan surat surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaian, Keuangan, dan Umum di Pengadilan Negeri Magelang.
10. Sub Bagian Kepegawaian adalah melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di Pengadilan Negeri Magelang, perumusan kebijakan fasilitasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang‐undangan yang berlaku. 11. Sub Bagian Keuangan adalah melaksanakan sebagian tugas di bidang Pengelolaan dan Pembinaan Keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri Magelang serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang‐undangan yang berlaku. 12. Sub Bagian Umum adalah mempunyai tugas Membina dan melaksanakan Urusan Tata Usaha, dan Kearsipan surat masuk dan keluar, menginventaris semua sarana dan prasarana kantor dan menjaga kebersihan dan keamanan di lingkungan Pengadilan berdasarkan Peraturan Perundang‐Undangan yang berlaku. 13.
Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik berita acara dan putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi.
12
C. Sistematika Penyajian Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Magelang adalah sebagai berikut : BAB I Pendahuluan; menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan. BAB II Rencana Stratejik; dijelaskan mengenai rencana stratejik dan rencana kinerja. Pada bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indicator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pengadilan Negeri Magelang Tahun 2012. BAB III Akuntabilitas Kinerja; diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. BAB IV Penutup, mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Magelang serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.
13
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA Rencana Strategis Pengadilan Negeri Magelang Tahun 2010 – 2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem
kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk
mencapai efektivitas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Magelang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014.
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Magelang Adapun visi dari Pengadilan Negeri Magelang,adalah: “Terwujudnya Badan Peradilan Pada Pengadilan Negeri Magelang yang Agung” Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Magelang menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 14
Agar misi tersebut sebagaimana telah disebutkan diatas dapat mencapai sasaran yang diinginkan, dengan memperhatikan paradigma SWOT maka ditetapkan tujuan sebagai berikut, yaitu : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Magelang dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.
Untuk mewujudkan tujuan diatas maka diperlukan sasaran strategis sebagai berikut: 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Dalam menjalankan arah kebijakan sesuai visi dan misi Pengadilan Negeri Magelang untuk mewujudkan rencana strategis tersebut telah dilakukan seleksi sasaran dan skala prioritas yang harus dilakukan setiap tahunnya yang dijabarkan melalui beberapa kegiatan pokok yang diprioritaskan pada kegiatan yang banyak memberikan konstribusi pada visi dan misi dimaksud. Beberapa program yang meliputi : 1.
Program penataan manajemen peradilan, program ini berupa meningkatkan kinerja Hakim Pengawas Bidang, membuat surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang tentang Jadwal dan susunan majelis hakim serta panitera pengganti, membukukan job description serta rincian kerja harian bagi setiap pegawai Pengadilan Negeri di Magelang.
2.
Program administrasi perkara, dengan kegiatan : peningkatan pelayanan dalam penerimaan dan penyelesaian perkara melalui aplikasi Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) / Case trading System (CTS), penerimaan perkara permohonan banding. kasasi , dan peninjauan kembali .
3.
Program administrasi persidangan dan pelaksaan putusan, dengan kegiatan : pembentukan jadwal dan susunan majelis hakim dan panitera pengganti baru , revisi file , Instrumen yang berhubungan dengan admin persidangan, blangko berita acara 15
persidangan dan putusan, ketepatan penyelesaian dan batas waktu minutasi perkara, serta kearsipan perkara. 4.
Program administrasi umum dengan kegiatan : -
Bidang Kepegawaian, pengadaan perlengkapan sarana tata usaha kepegawaian yang meliputi : Buku induk pegawai, buku kendali, bagan struktur pegawai, membuat DP3, DUK, pengusulan PNS, penanganan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pendidikan dan penjenjangan kesejahteraan pegawai dan pengisian jabatan sesuai dengan program aplikasi SAPK secara Manual dan IT.
-
Bidang keuangan yaitu pengelolaan keuangan Negara (DIPA) tahun 2012 secara cermat dan benar sesuai peruntukannya.
-
Bidang umum meliputi penanganan pengelolaan surat menyurat, pembuatan DIR, pemeliharaan dan perawatan inventaris kantor serta aset Negara sesuai aplikasi Simak BMN, perawatan kendaraan dinas yang meliputi: 3 unit mobil dan 5 sepeda motor , pengadaan komputer, laptop, AC, Sound System, printer dan ATK, serta melaksanakan pemeliharaan dan perawatan Kantor Pengadilan Negeri Magelang sesuai ketentuan yang ditetapkan.
-
Bidang perpustakaan yaitu peningkatan kinerja petugas perpustakaan dan pengadaan buku-buku perlengkapan perpustakaan yang baru.
5.
Program dengan kegiatan kinerja pelayanan public dengan kegiatan: -
Bidang pengawasan, dengan kegiatan membuat kelompok keputusan ketua Pengadilan Negeri Magelang beserta rincian dengan kegiatan mengadakan rapat dinas secara rutin setiap bulan, memberikan bimbingan kepada bawahan .
-
Bidang pengembangaan sumber daya manusia, dengan kegiatan peningkatan pengetahuan hakim, pejabat kepaniteraan/ kesekretariatan dan semua pegawai dengan membentuk kelompok kajian perbidang dan mengefektifkan kajian hukum dan kultum serta mengirim untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan internal dan external.
-
Bidang pengadaan dan pemeliharaan inventaris yang menunjang pelayanan public dan kinerja pengadilan sesuai dengan SOP.
-
Bidang ketertiban, kebersihan dan kedisiplinan, serta keamanan sbb;
16
1.
Ketertiban kantor dengan kegiatan menata dan mengatur ruang kerja sesuai standar pelayanan dan perlengkapan kerja/ kantor, menampilkan wajah kantor yang menarik dan bersih.
2.
Kebersihan kantor dengan kegiatan menciptakan lingkungan yang bersih dan asri dengan mengaktifkan kerja bakti pegawai untuk menciptakan budaya bersih.
3.
Kedisiplinan dengan kegiatan membuat daftar hadir dan pengisian tepat waktu, mengadakan rapat untuk pemecahan masalah baik yang bersifat rutin / isidentil, mengadakan pemeriksaan dan eksaminasi berkas.
4.
Keamanan, menjaga keamanan lingkungan dan persidangan dan petugas jaga malam. - Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara. - Mengefektifkan
dan memfungsikan TV Media Pengadilan Negeri
Magelang dalam menyajikan informasi kegiatan proses penerimaan, dan penyelesaian perkara. 6. Program dengan kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang baik dan benar dengan kegiatan : - Pengaduan secara online, telepon, maupun secara langsung apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam rangka pelayanan terhadap pihak berperkara. - Pelayanan terhadap pengaduan masyarakat dengan kegiatan, membuat kotak saran dan di pasang di tempat yang strategis serta melayani pengaduan pencari keadilan. - Mengefektifkan bidang Humas yang telah ditetapkan dalam menghadapi pengaduan dan konsultasi pihak luar, baik individu maupun instansi pemerintah dan media masa/lsm. 7. Program dengan kegiatan Meja informasi yang baik dan benar dengan kegiatan :
17
- Pelayanan secara baik dan benar serta proporsional dari petugas meja informasi terhadap pihak berperkara maupun pihak lain yang membutuhkan informasi mengenai Pengadilan Negeri Magelang. - Mengefektifkan dan memfungsikan semua pelayanan dan pengaduan melalui meja informasi dengan petugas yang piawai dan terlatih. 8. Program yang berkaitan dengan akuntabilitas publik dalam pengelolaan administrasi yustisial maupun administrasi non yustisial dengan mengefektifkan saran informasi dan publikasi Website. Publikasi putusan Pengadilan Negeri Magelang yang telah berkekuatan hukum tetap terus di tingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya, begitupula dalam penyerapan anggaran dan laporan monitoring anggaran senantiasa disajikan dalam Website resmi Pengadilan Negeri Magelang. A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MAGELANG Pengadilan Negeri Magelang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor : W.12-U6/01/KU.01.02/I/2012 tanggal 09 Januari 2012 dapat dilihat sebagai berikut : KINERJA UTAMA Meningkatnya perkara
penyelesaian
INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan 18
- Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa Peningkatan putusan Hakim
aksepbilitas Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa b. Kasasi - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa c. Peninjauan Kembali - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang pengelolaan penyelesaian disampaikan secara lengkap perkara b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Peningkatan aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan masyarakat terhadap peradilan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara (acces to justice) zetting plaat Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara terhadap putusan pengadilan. perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
19
B. Penetapan Kinerja Tahun 2012 Penetapan
kinerja
pada dasarnya adalah
pernyataan
komitmen
yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Magelang, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2012 Pengadilan Negeri Magelang , sebagai berikut:
NO 1.
KINERJA UTAMA Meningkatnya perkara
penyelesaian
INDIKATOR KINERJA
TARGET
a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan - Perdata Permohonan
10%
100% 100% 100% 100% 100%
90% 75% 100% 100% 90%
100% 100% 100% 100% 100%
0% 20
2.
3.
4.
5.
Peningkatan putusan Hakim
Peningkatan pengelolaan perkara
aksepbilitas
efektifitas penyelesaian
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa b. Kasasi - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa c. Peninjauan Kembali - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
0% 0% 0% 0%
100% 80% 100% 100% 95% 100% 90% 100% 100% 90% 100% 90% 100% 100% 95% 100%
100% 80%
100% 1: 45 100% 1%
100%
21
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA. Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran
mengenai
tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/ punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Magelang tahun 2012, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2012 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.
NO
1.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas
TARGET
REALISASI CAPAIAN (%)
10%
0%
0%
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 22
2.
- Pidana Biasa c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa Peningkatan Persentase perkara yang aksepbilitas tidak mengajukan upaya putusan Hakim hukum: a. Banding - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa b. Kasasi - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa c. Peninjauan Kembali - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa
100%
100%
100%
90% 75% 100% 100% 90%
88% 78% 100% 100% 90%
97,78% 104% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 80% 100% 100% 95%
100% 76% 100% 100% 96%
100% 95% 100% 100% 101%
100% 90% 100% 100% 90%
100% 64% 100% 100% 97%
100% 71% 100% 100% 107%
100% 90% 100% 100% 95%
100% 88% 100% 100% 97%
100% 97,78% 100% 100% 102% 23
3.
4.
5.
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
80%
100%
100%
100%
100%
1 :45
1 : 48
100%
100%
100%
1%
0%
0%
100%
100%
Persentase permohonan eksekusi atas putusan 100% perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Magelang Tahun 2012 mengacu pada indikator kinerjautama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telahditetapkan. Pada akhir tahun 2012, Pengadilan Negeri Magelang telah melaksanakan seluruhkegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yangditetapkan, diuraikan sebagai berikut : Sasaran 1. Meningkatnya penyelesaian perkara Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:
24
INDIKATOR KINERJA
TARGET
a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa
10%
0%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa
90% 75% 100% 100% 90%
REALISASI
88% 78% 100% 100% 90%
CAPAIAN % 0%
100% 100% 100% 100% 100%
97,78% 104% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Berdasarkan undang-undang/peraturan/SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Masyarakat perkara gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkannya dapat diselesaikan diluar persidangan. 25
Pada tahun 2012 Pengadilan Negeri Magelang menerima gugatan perkara perdata sebanyak 32 perkara dari jumlah gugatan perkara perdata tersebut yang menjadi akta perdamaian sebanyak 0 perkara. Hal ini dikarenakan perkara gugatan perdata yang masuk tidak dapat diselesaikan secara mediasi dan menjadi akta perdamaian. Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai berikut: 1. Para pihak tetap bersikukuh dengan pendapat masing-masing. 2. Masing-masing pihak tidak mau berdamai Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan perdata yang menjadi akta perdamaian sebagai berikut: Perkara Gugatan perdata
2012 0%
Capaian Tahun 2011 2010 0% 0%
Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada perkara gugatan perdata yang menjadi akta perdamaian dari capaian tahun 2010 dengan capai tahun 2011 tetap dan capai tahun 2011 dengan capaian tahun 2012 tetap. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - PerdataPermohonan, Perdata Gugatan - PidanaBiasa, Ringan, dan Lalu-lintas Perkara Perdata Permohonan yang masuk tahun 2011 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2011 dan baru disidangkan pada Tahun 2012. Sisa perkara Perdata Permohonan Tahun 2011 sebanyak 3 perkara dan pada Tahun 2012 diselesaikan seluruhnya sebanyak 3 sehingga capaiannya 100%. Penyelesaian perkara Tahun 2011 yang diselesaikan pada tahun 2012 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Magelang telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya. 26
Perkara perdata gugatan yang masuk tahun 2011 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2011 dan baru disidangkan pada Tahun 2012, sedangkan yang masuk dibawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik,pembuktian/saksi. Sisa perkara gugatan perdata Tahun 2011 sebanyak 10 perkara dan pada Tahun 2012 diselesaikan seluruhnya sebanyak 10 sehingga capaiannya 100%. Penyelesaian perkara Tahun 2011 yang diselesaikan pada tahun 2012 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Magelang telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya. Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut:
2010 Capaian %
Tahun 2011 Capaian %
2012 Capaian %
Sisa Perdata Gugatan
100 %
100%
100 %
Sisa Perdata Permohonan
100 %
100%
100 %
Perkara
Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2010 dengan capai tahun 2011 tetap dan capai tahun 2011 dengan capaian tahun 2012 tetap. Perkara Pidana Ringan tidak terdapat sisa perkara Perkara Pidana Lalu-lintas tidak terdapat sisa perkara Perkara Pidana Biasa yang masuk tahun 2011 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 27
berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2011 dan baru disidangkan pada Tahun 2012, sedangkan yang masuk dibawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik,pembuktian/saksi. Sisa perkara Pidana Biasa Tahun 2011 sebanyak 10 perkara dan pada Tahun 2012 diselesaikan seluruhnya sebanyak 10 sehingga capaiannya 100%. Penyelesaian perkara pidana Tahun 2011 yang diselesaikan pada tahun 2012 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Magelang telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.
Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara pidana Biasa yang diselesaikan, sebagai berikut: Perkara
2010 Capaian %
Tahun 2011 Capaian %
2012 Capaian %
Sisa Perkara Pidana Biasa 100 % 100 % 100 % Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2010 dengan capai tahun 2011 sebanyak 0 % dan capai tahun 2011 dengan capaian tahun 2012 sebanyak 0 %. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - PidanaBiasa Perkara Perdata Permohonan yang masuk pada tahun 2012 sebanyak 175 perkara, diselesaikan sebanyak 154 perkara dan sisa 21 perkara capaiannya 88%. Keadaan Perkara permohonan perdata Di Pengadilan Negeri Magelang Tahun 2012
28
No
Bulan
Masuk
Putus
Sisa
1.
Januari
12
7
5
2.
Pebruari
11
10
6
3.
Maret
12
13
5
4.
April
17
15
7
5.
Mei
20
12
15
6.
Juni
19
19
15
7.
Juli
17
21
11
8.
Agustus
7
13
5
9.
September
10
12
3
10. Oktober
18
14
7
11. Nopember
10
12
5
12. Desember
22
6
21
175
154
Jumlah
Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena banyak perkara yang masuk akhir Tahun 2012 dan baru disidangkan pada Tahun 2013, sedangkan yang masuk dibawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik,pembuktian/saksi serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan. Perkara Perdata Gugatan yang masuk pada tahun 2012 sebanyak 32 perkara, diselesaikan sebanyak 25 perkara dan sisa 7 perkara capaiannya 78 %. Keadaan Perkara gugatan perdata Di Pengadilan Negeri Magelang Tahun 2012 No
Bulan
Masuk
Putus
Sisa
1.
Januari
5
1
4
2.
Pebruari
4
1
7
3.
Maret
1
3
5
4.
April
3
2
6
5.
Mei
4
1
9 29
6.
Juni
3
4
8
7.
Juli
7
3
12
8.
Agustus
0
1
11
9.
September
2
3
10
10. Oktober
3
2
11
11. Nopember
0
2
9
12. Desember
0
2
7
32
25
Jumlah
Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena banyak perkara yang masuk akhir Tahun 2012 dan baru disidangkan pada Tahun 2013, sedangkan yang masuk dibawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik,pembuktian/saksi serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan. Sebagai bahan perbandingan persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut:
Perkara Perdata Permoh oan Perdata Gugatan
Masuk
2010 Selesai
121
112
26
41
2011 Capaian Masuk Selesai % 92% 71 79
157%
30
22
2012 Capaian Masuk Selesai % 111% 175 154
73%
32
Capaian % 88%
25
78%
Berdasarkan data tersebut di atas terjadi penurunan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara perdata gugatan yang diselesaikan dari capaian tahun 2010 dengan capai tahun 2011 sebanyak 71,43 % penurunan ini disebabkan karena beberapa perkara gugatan baru masuk mendekati akhir tahun. Pada capaian tahun 2011 dengan capaian tahun 2012 terjadi kenaikan sebanyak 5 %. Sedangkan untuk perkara perdata permohonan terjadi kenaikan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara perdata permohonan yang diselesaikan dari 30
capaian tahun 2010 dengan capai tahun 2011 sebanyak 90,89 % penurunan ini disebabkan karena beberapa perkara gugatan baru masuk mendekati akhir tahun. Pada capaian tahun 2011 dengan capaian tahun 2012 terjadi penurunan sebanyak 86,89 %. Perkara pidana ringan yang masuk pada tahun 2012 sebanyak 4 perkara, diselesaikan sebanyak 4 perkara dan sisa 0 perkara capaiannya 100%. Keadaan Perkara Pidana Ringan di Pengadilan Negeri Magelang Tahun 2012 No
Bulan
Masuk
Putus
Sisa
1.
Januari
0
0
0
2.
Pebruari
0
0
0
3.
Maret
0
0
0
4.
April
0
0
0
5.
Mei
0
0
0
6.
Juni
0
0
0
7.
Juli
4
4
0
8.
Agustus
0
0
0
9.
September
0
0
0
10. Oktober
0
0
0
11. Nopember
0
0
0
12. Desember
0
0
0
4
4
Jumlah
Semua perkara pidana ringan yang masuk ke Pengadilan Negeri Magelang, dapat diselesaikan pada tahun yang bersangkutan. Perkara pidana lalu-lintas yang masuk pada tahun 2012 sebanyak 17.126 perkara, diselesaikan sebanyak 17.126 perkara dan sisa 0 perkara capaiannya 100%. Keadaan Perkara Pidana lalu-lintas di Pengadilan Negeri Magelang Tahun 2012
31
No
Bulan
Masuk
Putus
Sisa
1.
Januari
276
276
0
2.
Pebruari
946
946
0
3.
Maret
2872
2872
0
4.
April
2188
2188
0
5.
Mei
1996
1996
0
6.
Juni
1050
1050
0
7.
Juli
621
621
0
8.
Agustus
1216
1216
0
9.
September
730
730
0
10. Oktober
975
975
0
11. Nopember
2530
2530
0
12. Desember
1676
1676
0
17126
17126
Jumlah
Perkara pidana biasa yang masuk pada tahun 2012 sebanyak 130 perkara, diselesaikan sebanyak 126 perkara dan sisa 4 perkara capaiannya 90%. Keadaan Perkara Pidana Biasa di Pengadilan Negeri Magelang Tahun 2012 No
Bulan
Masuk
Putus
Sisa
1.
Januari
9
7
2
2.
Pebruari
12
7
7
3.
Maret
12
13
6
4.
April
11
7
10
5.
Mei
18
13
15
6.
Juni
8
13
10
7.
Juli
13
15
8
8.
Agustus
8
13
3
9.
September
18
9
12
10. Oktober
6
10
8
11. Nopember
12
10
10 32
12. Desember Jumlah
3
9
130
126
4
Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini, antara lain karena banyak perkara yang masuk pada akhir Tahun 2012 dan baru disidangkan pada Tahun 2013, sedangkan yang masuk dibawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik,pembuktian/saksi serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan. Sebagai bahan perbandingan persentase perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut: 2010 2011 2012 Perkara masuk selesai Capaian Masuk selesai Capaian Masuk selesai Capaian % % % Pidana 1 1 100% 0 0 100% 4 4 100% Ringan Pidana 4.465 4.465 100% 13.842 13.842 100% 17.126 17.126 100% Lalulintas Pidana 112 123 109% 150 158 105% 130 126 96% Biasa Berdasarkan data tersebut di atas adanya penurunan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara pidana biasa yang diselesaikan dari capaian tahun 2010 dengan capai tahun 2011 sebanyak 4 % sedangkan capaian tahun 2011 dengan capaian tahun 2012 terjadi penurunan sebanyak 9 %. Hal ini disebabkan karena beberapa perkara baru masuk akhir tahun. Untuk perkara pidana ringan dan pidana lalu-lintas capaian antara tahun 2010, 2011, dan tahun 2012 sama. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. Berdasarkan SK KMA nomor 26 tahun 2012 tentang standar pelayan publik ada batas waktu dalam penyelesain perkara yaitu maksimal 6 bulan setelah perkara diterima apabila lebih dari 6 bulan maka perkara tersebut dianggap perkara sisa. 33
Keadaan Perkara Perdata Permohonan yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan No
Bulan
Masuk
Putus
Sisa
1.
Januari
12
7
5
2.
Pebruari
11
10
6
3.
Maret
12
13
5
4.
April
17
15
7
5.
Mei
20
12
15
6.
Juni
19
19
15
7.
Juli
17
21
11
8.
Agustus
7
13
5
9.
September
10
12
3
10. Oktober
18
14
7
11. Nopember
10
12
5
12. Desember
22
6
21
175
154
Jumlah
Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara perdata permohonan yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 154 perkara dan yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 0 capaiannya 100 %. Terdapat sisa perkara sebanyak 21 perkara, tapi perkara tersebut jangka waktunya dibawah 6 bulan.
34
Keadaan Perkara Perdata Gugatan yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan No
Bulan
Masuk
Putus
Sisa
1.
Januari
5
1
4
2.
Pebruari
4
1
7
3.
Maret
1
3
5
4.
April
3
2
6
5.
Mei
4
1
9
6.
Juni
3
4
8
7.
Juli
7
3
12
8.
Agustus
0
1
11
9.
September
2
3
10
10. Oktober
3
2
11
11. Nopember
0
2
9
12. Desember
0
2
7
32
25
Jumlah
Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara perdata gugatan
yang
diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 24 perkara dan yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 1 capaiannya 91,7 %. Terdapat sisa perkara sebanyak 7 perkara, tapi perkara tersebut jangka waktunya masih dibawah 6 bulan. Hal ini dikarenakan perkara tersebutmasih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik,pembuktian/saksi serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan
Keadaan Perkara Pidana Ringan yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
35
No
Bulan
Masuk
Putus
Sisa
1.
Januari
0
0
0
2.
Pebruari
0
0
0
3.
Maret
0
0
0
4.
April
0
0
0
5.
Mei
0
0
0
6.
Juni
0
0
0
7.
Juli
4
4
0
8.
Agustus
0
0
0
9.
September
0
0
0
10. Oktober
0
0
0
11. Nopember
0
0
0
12. Desember
0
0
0
4
4
Jumlah
Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara pidana ringan yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 4 perkara dan yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 0 capaiannya 100 %.
Keadaan Perkara Pidana Lalu-lintas yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan No
Bulan
Masuk
Putus
Sisa
1.
Januari
276
276
0
2.
Pebruari
946
946
0
3.
Maret
2872
2872
0
4.
April
2188
2188
0
5.
Mei
1996
1996
0
6.
Juni
1050
1050
0
7.
Juli
621
671
0 36
8.
Agustus
1216
1216
0
9.
September
730
730
0
10.
Oktober
975
975
0
11.
Nopember
2530
2530
0
12.
Desember
1676
1676
0
Jumlah
17126
17126
Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara pidana `lalu lintas yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 17.126 perkara dan yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 0 capaiannya 100 %.
Keadaan Perkara Pidana Biasa yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan No
Bulan
Masuk
Putus
Sisa
1.
Januari
9
7
2
2.
Pebruari
12
7
7
3.
Maret
12
13
6
4.
April
11
7
10
5.
Mei
18
13
15
6.
Juni
8
13
10
7.
Juli
13
15
8
8.
Agustus
8
13
3
9.
September
18
9
12
10. Oktober
6
10
8
11. Nopember
12
10
10
12. Desember
3
9
4
130
126
Jumlah
Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 126 perkara dan yang tidak dapat 37
diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 0 capaianya 100 %. Terdapat sisa perkara sebanyak 4 perkara, tetapi jangka waktunya masih dibawah 6 bulan. Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan, sebagai berikut:
Perkara Perdata Permohonan Perdata Gugatan Pidana Ringan Pidana lalu-lintas Pidana Biasa
2010 Capaian % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Tahun 2011 Capaian % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2012 Capaian % 100% 100% 100% 100% 100%
Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan yang diselesaikan dari capaian tahun 2010 dengan capaian tahun 2011 dan capaian tahun 2011 dengan capaian tahun 2012 sama.
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan. Pada Perkara Perdata Permohonan, Pidana Ringan, Pidana Lalu-lintas, dan Pidana Biasa tidak terdapat perkara yang penyelesaiannya membutuhkan waktu lebih dari 6 bulan. Sedangkan untuk Perkara Perdata Gugatan terdapat perkara yang penyelesaiannya membutuhkan waktu lebih dari 6 bulan sebanyak 1 perkara. Sehingga capaiannya 9,7%
Sasaran 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:
38
NO 2.
INDIKATOR KINERJA Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa b. Kasasi - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa c. Peninjauan Kembali - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa
TARGET
REALISASI CAPAIAN (%)
100% 80% 100% 100% 95%
100% 76% 100% 100% 96%
100% 95% 100% 100% 101%
100% 90% 100% 100% 90%
100% 64% 100% 100% 97%
100% 71% 100% 100% 107%
100% 90% 100% 100% 95%
100% 88% 100% 100% 97%
100% 97,78% 100% 100% 102%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding Pada tahun 2012 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Magelang dan diputus sebanyak 12.435 perkara, terdiri dari: - Perkara Perdata Gugatan yang diputus sebanyak 25 perkara. dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 6 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 19 perkara. - Perkara Perdata Permohonan yang diputus sebanyak 154 perkara. dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 154 perkara. - Perkara pidana ringan yang diputus sebanyak 4 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 4 perkara. 39
- Perkara pidana lalu-lintas yang diputus sebanyak 17.126 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 17.126 perkara. - Perkara pidana biasayang diputus sebanyak 126 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 5 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 121 perkara.
Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut:
Perkara Perdata Permohonan Perdata Gugatan Pidana Ringan Pidana Lalu-lintas Pidana Biasa
2010 Capaian %
Tahun 2011 Capaian %
100% 77,8% 100% 100% 97,8%
100% 84,85% 100% 100% 94,3%
2012 Capaian % 100% 76% 100% 100% 96%
Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara perdata gugatan yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian tahun 2010 dengan capai tahun 2011 sebanyak 7,05 % sedangkan capaian tahun 2011 dengan capaian tahun 2012 mengalami penurunan sebanyak 8,85 %. Untuk perkara Pidana biasa terdapat penurunan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara pidana biasa yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian tahun 2010 dengan capai tahun 2011 sebanyak 3,5 % dan capaian tahun 2011 dengan capaian tahun 2012 sebanyak 1,7 %. Kasasi Pada tahun 2012 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Magelang dan diputus sebanyak 17.435 perkara, terdiri dari:
40
- Perkara Perdata Gugatan yang diputus sebanyak 25 perkara. dan yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 9 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 16 perkara. - Perkara Perdata Permohonan yang diputus sebanyak 154 perkara. dan yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 154 perkara. - Perkara pidana ringan yang diputus sebanyak 4 perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 4 perkara. - Perkara pidana lalu-lintas yang diputus sebanyak 17.126 perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 17.126 perkara. - Perkara pidana biasa yang diputus sebanyak 126 perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 3 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 123 perkara.
Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebagai berikut:
Perkara Perdata Permohonan Perdata Gugatan Pidana Ringan Pidana Lalu-lintas Pidana Biasa
2010 Capaian %
Tahun 2011 Capaian %
100% 77,8% 100% 100% 96,9%
100% 87,87% 100% 100% 98,3%
2012 Capaian % 100% 64% 100% 100% 97%
Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara perdata gugatan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari capaian tahun 2010 dengan capai tahun 2011 sebanyak 10,07 % sedangkan capaian tahun 2011 dengan capaian tahun 2012 mengalami penurunan sebanyak 23,87 %. 41
Untuk perkara Pidana biasa terdapat peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara pidana biasa yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari capaian tahun 2010 dengan capai tahun 2011 sebanyak 1,4 % dan capaian tahun 2011 dengan capaian tahun 2012 mengalami penurunan 1,3%. Peninjauan Kembali Pada tahun 2012 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Magelang dan diputus sebanyak 17.435 perkara, terdiri dari: - Perkara Perdata Gugatan yang diputus sebanyak 25 perkara. dan yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 3 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 22 perkara. - Perkara Perdata Permohonan yang diputus sebanyak 154 perkara. dan yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 154 perkara. - Perkara pidana ringan yang diputus sebanyak 4 perkara dan yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 4 perkara. - Perkara pidana lalu-lintas yang diputus sebanyak 17.126 perkara dan yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 17.126 perkara. - Perkara pidana biasa yang diputus sebanyak 126 perkara dan yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 3 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 123 perkara. Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebagai berikut:
Perkara Perdata Permohonan Perdata Gugatan Pidana Ringan Pidana Lalu-lintas Pidana Biasa
2010 Capaian % 100% 96,3% 100% 100% 99%
Tahun 2011 Capaian % 100% 100% 100% 100% 100%
2012 Capaian % 100% 88% 100% 100% 97% 42
Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara perdata gugatan yang tidak mengajukan upaya hukum PK dari capaian tahun 2010 dengan capai tahun 2011 sebanyak 3,7 % sedangkan capaian tahun 2011 dengan capaian tahun 2012 mengalami penurunan sebanyak 12 %. Untuk perkara Pidana biasa terdapat peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara pidana biasa yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dari capaian tahun 2010 dengan capai tahun 2011 sebanyak 1 % dan capaian tahun 2011 dengan capaian tahun 2012 terdapat penurunan sebanyak 3%. Sasaran 3. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
TARGET
REALISASI
CAPAIAN %
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
80%
100%
100%
100%
100%
1 : 45
1 : 48
106%
Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap Pada tahun 2012 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Magelang dan mengajukan Kasasi sebanyak 12 perkara, terdiri dari:
43
- Perkara Perdata Gugatan yang mengajukan kasasi sebanyak 9 perkara. dan yang berkas perkaranya disampaikan secara lengkap sebanyak 9 perkara. - Perkara Pidana Biasa yang mengajukan kasasi sebanyak 3 perkara. dan yang berkas perkaranya disampaikan secara lengkap sebanyak 3 perkara. Sebagai bahan perbandingan berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap sebagai berikut:
Perkara
2010 Capaian %
Tahun 2011 Capaian %
100% 100%
100% 100%
Perdata Gugatan Pidana Biasa
2012 Capaian % 100% 100%
Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap dari tahun 2010 sampai 2012 selalu mencapai 100%.
Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap Pada tahun 2012 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Magelang dan mengajukan PK sebanyak 6 perkara, terdiri dari: - Perkara Perdata Gugatan yang mengajukan PK sebanyak 3 perkara. dan yang berkas perkaranya disampaikan secara lengkap sebanyak 1 perkara. - Perkara Pidana Biasa yang mengajukan PK sebanyak 3 perkara. dan yang berkas perkaranya disampaikan secara lengkap sebanyak 4 perkara.
Sebagai bahan perbandingan berkas PK yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap sebagai berikut: Perkara Perdata Gugatan Pidana Biasa
2010 Capaian % 100% 100%
Tahun 2011 Capaian % 100% 100%
2012 Capaian % 100% 100%
44
Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap dari tahun 2010 sampai 2012 selalu mencapai 100%.
Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Pada tahun 2012 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Magelang sebanyak 17.467 perkara dan berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis sebanyak 17.467 perkara. Sehingga capaian berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis sebanyak 100%.
Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Pada tahun 2012 jumlah relaas putusan Pengadilan Negeri Magelang sebanyak 239 berkas dan yang diberitahukan tepat waktu, tempat dan para pihak sebanyak 239 sehingga capaiannya sebanyak 100%.
Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat Pada tahun 2012 capaian penyitaan tepat waktu dan tempat di Pengadilan Negeri sebanyak 100%.
Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Pada tahun 2012 jumlah hakim Pengadilan Negeri Magelang sebanyak 7 orang dengan jumlah perkara masuk sebanyak 17.467 perkara, sehingga ratio Majelis hakim terhadap perkara 1 : 2.495
Sasaran 4. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA a. Persentase diselesaikan
perkara
prodeo
TARGET yang
1%
REALISASI 0%
CAPAIAN % 0%
45
b. Persentase perkara yang diselesaikan di zitting plaatz
dapat
1%
0%
0%
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Pada tahun 2012 tidak ada perkara prodeo yang masuk ke Pengadilan Negeri Magelang sehingga capaiannya sebesar 0% dari total perkara yang masuk.
Persentase perkara yang dapat diselesaikan di zitting plaatz Pada tahun 2012 tidak ada perkara Pengadilan Negeri Magelang yang diselesaikan di zitting plaatz Pengadilan sehingga capaiannya sebesar 0% dari total perkara yang masuk.
Sasaran 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA
TARGET
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100%
REALISASI 100%
CAPAIAN % 100%
Pada tahun 2012, terdapat 2 permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dan yang ditindaklanjuti sebanyak 2 perkara, sehingga capaiannya 100%.
46
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan, sumber dana keuangan merupakan faktor yang menentukan. Pada tahun 2012 dalam sistem penerapannya adalah sistem anggaran berbasis kinerja (performance base budgeting), dan kebijakan baru RAPBN yaitu penyatuan anggaran (unified budget) dimana anggaran rutin dan pembangunan disatukan menjadi satu dokumen instansi, yang dikenal dengan nama Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pengadilan Negeri Magelang adalah Satuan Kerja yang memiliki 2 DIPA, yaitu DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) dan DIPA 03 (Badan Peradilan Umum). Jumlah pagu DIPA 01 Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 3.951.468.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.777.107.520,- atau sebesar 95,59% dari total anggaran. Sedangkan jumlah pagu DIPA 03 Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 39.108.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 37.924.100,- atau sebesar 96.97% dari total anggaran. Adapun pengelolaan keuangan dan rincian anggaran serta realisasi anggaran berdasarkan program adalah sebagai berikut : a. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) i.
PENDAPATAN
Realisasi Pendapatan Dalam periode 2012 ini sesuai surat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI No 08/BUA/KEU/01/2012 tanggal 10 Januari 2012 perihal pemberitahuan tentang petunjuk kode unit organisasi untuk laporan dan pencatatan PNBP ke Mahkamah Agung RI bahwa PNBP yang bersifat fungsional pencatatannya melalui DIPA 03 sedangkan PNBP yang bersifat umum pencatatannya melalui DIPA 01. Pendapatan yang masuk DIPA 01 Pengadilan Negeri Magelang tahun 2012 berasal dari Pendapatan Rumah Dinas dan penerimaan kembali persekot/ uang muka gaji sebesar Rp. 7.437.236,00.
Pengembalian Pendapatan Tidak terdapat pengembalian pendapatan pada Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Magelang 47
untuk periode tahun 2012. ii.
BELANJA
Realisasi Belanja Belanja
dilakukan
dengan
mempertimbangkan
prinsip-prinsip
penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatankegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Belanja Pengadilan Negeri Magelang meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Perincian Anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini. Tabel.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Sumber Dana Uraian
Anggaran DIPA
Realisasi Belanja
Capaian %
1
2
3
4
Rupiah Murni
Rp. 3.951.468.000,-
Rp. 3.777.107.520,-
95,59 %
Jumlah
Rp. 3.951.468.000,-
Rp. 3.777.107.520,-
95,59 %
Tabel.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Program Kode Jenis Belanja
Program
Uraian Jenis Belanja
Anggaran Dipa
Realisasi Belanja
Capaian %
51
Dukungan Belanja Rp.3.201.085.000,- Rp.3.041.836.832,- 95,03 % Manajemen & Pegawai Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung
52
Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung Program PeningkatanSarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
53
Belanja Barang
Rp. 475.383.000,-
Rp. 460.698.688,- 96,91 %
Belanja Modal
Rp. 275.000.000,- Rp. 274.572.000,- 99,84 %
Jumlah
Rp 3.951.468.000,- Rp.3.777.107.520,- 95,59 % 48
Tabel.3 Rincian Realisasi Belanja Modal Kode jenis UraianBelanjaModal belanja (BM) 1 2 Rehab Rumah Dinas 53 152 M2 Pengadaan Alat 53 Pengolah Data 53 Pengadaan AC Pengadaan 53 Meubelair Jumlah
Anggaran DIPA
Realisasi Belanja
Capaian %
3 Rp. 190.000.000,-
4 Rp.189.882.000,-
5 99,94 %
Rp. 27.500.000,-
Rp. 27.215.000,-
98,96 %
Rp. 7.500.000,Rp. 50.000.000,-
Rp. 7.500.000,Rp. 49.975.000,-
100 % 99.95%
Rp. 275.000.000,-
Rp.274.572.000,-
99.84 %
Tabel.4 Rincian Realisasi Pengembalian Belanja Kode Jenis Belanja
Uraian Jenis Belanja
Realisasi Pengembalian Belanja
1 -
2 -
3 -
Jumlah
-
Tabel.5 Rincian Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Kode Jenis Belanja
Uraian Jenis Belanja
Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak
1
2
3
423141
Pendapatan Sewa tanah, gedung dan bangunan
Rp. 3.197.616,00
423991
Penerimaan kembali porsekot/uang muka gaji
Rp. 4.239.620,00
Jumlah
Rp. 7.437.236,00
49
b. DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) i.
PENDAPATAN
RealisasiPendapatan Sesuai surat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI No 08/BUA/KEU/01/2012 tanggal 10 Januari 2012 perihal pemberitahuan tentang petunjuk kode unit organisasi untuk laporan dan pencatatan PNBP ke Mahkamah Agung RI bahwa PNBP yang bersifat fungsional pencatatannya melalui DIPA 03 sedangkan PNBP yang bersifat umum pencatatannya melalui DIPA 01. Dalam periode 2012 ini
terdapat penerimaan pada Satuan Kerja
Pengadilan Negeri Magelang yang berasal dari Pendapatan jasa giro, Pendapatan legalisasi tandatangan, Pendapatan ongkos perkara, Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya. Realisasi PNBP Satuan Kerja Pengadilan Negeri Magelang pada tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 14.724.700,-.
Pengembalian Pendapatan Tidak terdapat pengembalian pendapatan pada Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Magelang untuk periode tahun 2012.
ii.
BELANJA
Realisasi Belanja Belanja Pengadilan Negeri Magelang meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Perincian Anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini. Tabel.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana
Uraian
Anggaran DIPA
Realisasi Belanja
Capaian %
1
2
3
4
Rupiah Murni
Rp. 39.108.000,-
Rp. 37.924.100,-
96,97%
Jumlah
Rp. 39.108.000,-
Rp. 37.924.100,-
96,97%
50
Tabel.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Berdasarkan Program
Kode Jenis Belanja
Uraian Jenis Belanja
Program
Anggaran Dipa
Realisasi Belanja
51
Dukungan Belanja Manajemen & Pegawai Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung
Rp. 0,-
Rp. 0,-
52
Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung Program PeningkatanSarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Belanja Barang
Rp.39.108.000,-
Rp. 37.924.100,-
Belanja Modal
Rp. 0,-
Rp. 0,-
Jumlah
Rp.39.108.000,-
Rp. 37.924.000,-
53
Tabel.3 Rincian Realisasi Belanja Modal Realisasi UraianBelanjaModal Anggaran DIPA Belanja (BM) 2 3 4 Tidak terdapat Rp. 0,Rp. 0,belanja modal Rp. 0,Rp.0,Jumlah
Kode jenis belanja 1 53
Capaian % 0%
96,97%
0%
96,97%
Capaian % 5 0% 0%
Tabel.4 Rincian Realisasi Pengembalian Belanja Kode Jenis Belanja
Uraian Jenis Belanja
Realisasi Pengembalian Belanja
1 -
2 Tidak terdapat pengembalian belanja
3 Rp. 0,-
Jumlah
Rp. 0,-
51
Tabel.5 Rincian Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Kode Jenis Belanja
Uraian Jenis Belanja
Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak
1
2
3
423411
Pendapatan Legalisasi tanda tangan
Rp. 1.670.000,00
423413
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)
Rp. 2.020.900,00
423415
Pendapatan Ongkos Perkara
Rp. 6.820.000,00
423419
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
Rp. 4.107.200,00
423412
Pendapatan Pengesahan Surat Di Bawah Tangan
Rp. 106.600,00
Jumlah
Rp. 14.724.700,00
52
BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Evaluasi yang dilaksanakan terhadap program pada Pengadilan Negeri Magelang telah menggambarkan pencapaian yang baik pada sebagian besar program yang telah dibuat. Namun masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, misalnya susahnya penerapan IT di pengadilan Negeri Magelang yang disebabkan karena sedikitnya SDM yang memahami IT. Namun hal ini menjadikan tantangan tersendiri bagi Pengadilan Negeri Magelang dalam mewujudkan pencapaian kinerja yang maksimal sesuai dengan visi dan misi yang telah tersebut diatas yaitu dengan strategi diberlakukannya rangkap jabatan terhadap beberapa pegawai dan diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program
B. SARAN Dengan diselesaikannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), saran yang diusulkan :
Diharapkan adanya penambahan pegawai (SDM) berkualitas agar memperlancar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan .
Adanya pembinaan/pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas SDM.
Diharapkan dengan LAKIP dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.
Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri supaya dapat mengirimkan berkas perkaranya supaya tidak menumpuk diakhir tahun.
53
LAMPIRAN 1 : STRUKTUR ORGANISASI
54
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI MAGELANG KLAS I B KETUA HAKIM 1. 2. 3. 4.
HARI MURTI, SH.MH
SRI HARSIWI TRI RISWANTI, SH. M.Hum RATRININGTIAS ARIANI, SH KHUSNUL KHOTIMAH, SH.MH
WAKIL KETUA RETNO PURWANDARI, SH
PANITERA / SEKRETARIS WAKIL PANITERA
SISWADI, SH.MH
GOYONG K, SH
WAKIL SEKRETARIS SUATMADI, SH
PANMUD PIDANA
PANMUD HUKUM
PANMUD PERDATA
KASUB BAG KEPEGW
KASUB BAG KEUANGAN
KASUB BAG UMUM
ZAENAL MASRUR, SH
SATRIYO WIRATMOYO, SH
Hj. SUHARTATIK, SH
MULYOTO, SH
M. BUCHORI, SH
SRI UTARI
PANITERA PENGGANTI 1. SRIYANTI HAPSARI,SH. 2. H. TAMBAH SUWANTO. 3. MARSI HARMEINI 4. DIAN ANDAYANI, SH. 5. SUDARISTI. 6. DARIYANTI.
JURUSITA
6. SUPRIYATI, SH. 7. WIWIK SUTRISNOWATI 8. TRI SULAESTI 9. ASIH TRI ESTI, SH 10. RUMISIH, SH.
1. ENDANG FATMAWATI 2. HARUN. 3. DHANY KOESWORO, SH .
JURUSITA PENGGANTI 1. IKA RESTU DEWATI,SH 5. WIWIK UTAMI 9. AGOES SOEMARDI
2. HARYONO 6. RISTANTO 10. YULI PURWATININGSIH.
3. AHMAD SHOLIKIN 7. HASAN SOETRSNO 11. NURMAYA REZKY, Amd.
4. SOEMARYONO, SH. 8. ARYO YUDHANTOKO 12. ASNAWI.
55
LAMPIRAN 2 : INDIKATOR KINERJA UTAMA
56
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI MAGELANG NO 1.
KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana lalu-lintas - Pidana Biasa d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6bulan - Perdata Permohonan
PENJELASAN
PENANGGUNG SUMBER DATA JAWAB Hakim Mediasi Laporan Bulanan Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian Panitera/Sekretar dan Laporan X 100% is Tahunan Jumlah perkara yang di mediasi Majelis Hakim Laporan Bulanan Jml sisa perkara yang diselesaikan X 100% dan dan Laporan Jml sisa perkara yang harus diselesaikan Panitera/Sekretar Tahunan is
Jml perkara yang diselesaikan X 100% Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)
Majelis Hakim Laporan dan dan Panitera/Sekretar Tahunan is
Bulanan Laporan
Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 6 bulanX 100% Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu
Majelis Hakim Laporan dan dan Panitera/Sekretar Tahunan is
Bulanan Laporan
57
- Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana lalu-lintas - Pidana Biasa e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana lalu-lintas - Pidana Biasa 2.
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)
Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan X 100% Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan
Persentase perkara yang tidakmengajukanupaya hukum: Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya a. Banding hukum X 100% - Perdata Permohonan Jumlah putusan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana lalu-lintas - Pidana Biasa b. Kasasi - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana lalu-lintas - Pidana Biasa
Majelis Hakim Laporan Panitera/Sekretar dan is Tahunan
Bulanan Laporan
Majelis Hakim
Bulanan Laporan
Laporan dan Tahunan
58
c. Peninjauan Kembali - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana lalu-lintas - Pidana Biasa 3.
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap X 100% Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK
Panitera/Sekretar is
Laporan dan Tahunan
Bulanan Laporan
Panitera/Sekretar is
Laporan dan Tahunan
Bulanan Laporan
Panitera/Sekretar is dan Juru Sita
Laporan dan Tahunan
Bulanan Laporan
Panitera/Sekretar is dan Juru Sita
Laporan dan Tahunan
Bulanan Laporan
Majelis Hakim dan Panitera/Sekretar
Laporan dan Tahunan
Bulanan Laporan
Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
e. Ratio Majelis terhadap perkara
Hakim
Jml berkas perkara yang didistribusikan ke MajelisX 100% Jml berkas perkara yang diterima Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. X 100% Jml putusan
Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat X 100% Jumlah permohonan penyitaan dengan Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara
59
4.
5.
is Peningkatan a. Persentase perkara prodeo Majelis Hakim Laporan aksesibilitas yang diselesaikan Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X 100% dan dan masyarakat Jumlah perkara prodeo Panitera/Sekretar Tahunan terhadap is peradilan (acces b. Persentase perkara yang Jumlah perkara yang diselesaikan dilokasi zetting Majelis Hakim Laporan to justice) dapat diselesaikan di zitting plaatz X 100% dan dan plaatz Jumlah perkara yang harus diselesaikan secara Panitera/Sekretar Tahunan zitting plaatz is Meningkatnya Persentase permohonan Ketua Pengadilan Laporan kepatuhan eksekusi atas putusan perkara Jml permohonan eksekusi perkara perdata yang & Pan/Sek dan terhadap putusan perdata yang berkekuatan ditindaklanjuti X 100% Tahunan pengadilan. hukum tetap yang Jml permohonan eksekusi perkara perdata ditindaklanjuti
Bulanan Laporan
Bulanan Laporan
Bulanan Laporan
60
LAMPIRAN 3 : RENCANA KERJA TAHUNAN
61
RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI MAGELANG TAHUN 2012 NO 1.
2.
SASARAN Meningkatnya perkara
Peningkatan putusan Hakim
penyelesaian
INDIKATOR KINERJA
a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa aksesibilitas Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding - Perdata Permohonan
TARGET (%) 10 %
100% 100% 100% 100% 100%
90% 75% 100% 100% 90%
100% 100% 100% 100% 100%
0% 0% 0% 0% 0%
100% 62
3.
4.
5.
Peningkatan pengelolaan perkara
efektifitas penyelesaian
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa b. Kasasi - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa c. Peninjauan Kembali - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
80% 100% 100% 95% 100% 90% 100% 100% 90% 100% 90% 100% 100% 95% 100%
100% 80%
100% 1 : 45 100% 1%
100%
63
RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI MAGELANG TAHUN 2013 NO 1.
2.
SASARAN Meningkatnya perkara
Peningkatan putusan Hakim
penyelesaian
INDIKATOR KINERJA
a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa aksesibilitas Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan
TARGET (%) 10 %
100% 100% 100% 100% 100%
90% 75% 100% 100% 90%
100% 100% 100% 100% 100%
0% 0% 0% 0% 0%
100% 80% 100% 64
3.
4.
5.
Peningkatan pengelolaan perkara
efektifitas penyelesaian
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa b. Kasasi - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa c. Peninjauan Kembali - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100% 95% 100% 90% 100% 100% 90% 100% 90% 100% 100% 95% 100%
100% 100%
80% 1 : 45 100% 1%
100%
65
RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI MAGELANG TAHUN 2014 NO 1.
2.
SASARAN Meningkatnya perkara
Peningkatan putusan Hakim
penyelesaian
INDIKATOR KINERJA
a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa aksesibilitas Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding - Perdata Permohonan
TARGET (%) 10 %
100% 100% 100% 100% 100%
90% 75% 100% 100% 90%
100% 100% 100% 100% 100%
0% 0% 0% 0% 0%
100% 66
3.
4.
5.
Peningkatan pengelolaan perkara
efektifitas penyelesaian
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa b. Kasasi - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa c. Peninjauan Kembali - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
80% 100% 100% 95% 100% 90% 100% 100% 90% 100% 90% 100% 100% 95% 100%
100% 80%
100% 1 : 45 100% 1%
100%
67
LAMPIRAN 4 : MATRIKS RENSTRA 2010-2014
68
MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2010 – 2014
SASARAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatnya penyelesaian perkara.
INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa c. Persentase perkara yang diselesaikan. - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas
2010 1%
100% 100% 100% 100% 100% 90% 65% 100% 100% 90%
100% 80% 100% 100%
TARGET KINERJA 2011 2012 2013 1% 1% 1%
100% 100% 100% 100% 100% 90% 65% 100% 100% 90%
100% 80% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
90% 65% 100% 100% 90%
90% 65% 100% 100% 90%
100% 80% 100% 100%
100% 80% 100% 100%
2014 1%
100% 100% 100% 100% 100% 90% 65% 100% 100% 90%
100% 80% 100% 100% 69
- Pidana Biasa
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa b. Kasasi - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa c. Peninjauan Kembali - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan
100%
100%
100%
100%
100%
0% 20% 0% 0% 0%
0% 20% 0% 0% 0%
0% 20% 0% 0% 0%
0% 20% 0% 0% 0%
0% 20% 0% 0% 0%
100% 80% 100% 100% 95%
100% 80% 100% 100% 95%
100% 80% 100% 100% 95%
100% 80% 100% 100% 95%
100% 80% 100% 100% 95%
100% 90% 100% 100% 90%
100% 90% 100% 100% 90%
100% 90% 100% 100% 90%
100% 90% 100% 100% 90%
100% 90% 100% 100% 90%
100% 95%
100% 95%
100% 95%
100% 95%
100% 95% 70
Peningkatan efektifitas penyelesaian perkara
pengelolaan
- Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.
100% 100% 95% 100%
100% 100% 95% 100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.
100%
100%
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.
100%
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. Peningkatan aksesibilitas masyarakat Persentase perkara prodeo yang diselesaikan terhadap peradilan (acces to justice) Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan
100% 100% 95% 100%
100% 100% 95% 100%
100% 100% 95% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
100%
100%
100%
100%
100%
cara zetting plaat Meningkatnya kepatuhan putusan pengadilan
terhadap Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
71
LAMPIRAN 5 : PKT 2013
72
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI MAGELANG
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini : Nama
: M. NOOR CHAMBALI, SH
Jabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Magelang Selanjutnya disebut Pihak Pertama. Nama
: AHMAD GAFFAR, SH.MH.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Magelang Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi. Magelang, KETUA
Januari 2013
PANITERA/ SEKRETARIS
AHMAD GAFFAR, SH.MH
M. NOOR CHAMBALI, SH
NIP. 19590627 198702 1 001
NIP. 19610407 198203 1 004 73
PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2013 NO 1.
2.
SASARAN Meningkatnya perkara
Peningkatan putusan Hakim
INDIKATOR KINERJA
penyelesaian a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa aksepbilitas Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan
TARGET 10 %
100% 100% 100% 100% 100% 90% 75% 100% 100% 90%
100% 100% 100% 100% 100%
0% 0% 0% 0% 0%
100% 80% 100% 74
- Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa b. Kasasi - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa c. Peninjauan Kembali - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa 3.
4.
5.
Peningkatan pengelolaan perkara
100% 95% 100% 90% 100% 100% 90% 100% 90% 100% 100% 95%
efektifitas a. Persentase berkas yang diajukan penyelesaian kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Peningkatan aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo yang masyarakat terhadap peradilan diselesaikan (acces to justice) b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat
100%
Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas terhadap putusan pengadilan. putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100%
100% 80%
100% 1 : 45 100% 1%
75
Jumlah Anggaran kegiatan Rp. 3.763.175.000,- ( Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
Magelang, KETUA
Pebruari 2013
PANITERA/ SEKRETARIS
AHMAD GAFFAR, SH.MH
M. NOOR CHAMBALI, SH
NIP. 19590627 198702 1 001
NIP. 19610407 198203 1 004
76
LAMPIRAN 6 : SK TIM PENYUSUN LAKIP
77
PENGADILAN NEGERI MAGELANG Jl. Veteran No. 1 Magelang Telp. (0293) 362242 fax (0293) 362242 MAGELANG 56117 Email :
[email protected] Website : www.pnmagelang.go.id
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAGELANG Nomor : W12-U6/ 03 /KU.04.03/II/2013 TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2012 PADA PENGADILAN NEGERI MAGELANG KETUA PENGADILAN NEGERI MAGELANG Menimbang
: a.Bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) tahun anggaran 2012 pada satuan kerja Pengadilan Negeri Magelang, dipandang perlu menunjuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) tahun anggaran 2012 pada Pengadilan Negeri Magelang. b. Bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) tahun anggaran 2012 pada Pengadilan Negeri Magelang.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2.Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara 3. Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 4.Keputusan
Ketua Mahkamah
Agung
RI
Nomor
:
KMA/001/SK/I/2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI; 78
5.Surat
Sekretaris
Mahkamah
1/SEK/KU.01/12/2012
tanggal
Agung 20
RI
Nomor
Desember
2012
:
677perihal
Penyampaian LAKIP Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013.
Menetapkan
: Memutuskan :
Pertama
: Nama-nama sebagaimana tersebut dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini diangkat dan ditetapkan sebagai Tim Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Tahun Anggaran 2012 pada Pengadilan Negeri Magelang dengan kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 lampiran surat Keputusan ini.
Kedua
: Memerintahkan kepada Tim untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Tahun Anggaran 2012 Pengadilan Negeri Magelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku..
Ketiga
: Surat
Keputusan
ini
mulai
berlaku
sejak ditetapkan dengan
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikanseperlunya;
Magelang,
Pebruari 2013 KETUA
PENGADILAN NEGERI MAGELANG
AHMAD GAFFAR, SH.MH NIP. 19590627 198702 1 001
Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth : - Ketua Pengadilan Tinggi Semarang 79
Lamp. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magelang No. W12.U6/ /Ku.04.03/II/2013 Tanggal Februari 2013 ----------------------------TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2012 PADA PENGADILAN NEGERI MAGELANG No 1.
Nama/NIP Ahmad Gaffar, SH.MH NIP. 19590627 198702 1 001
Gol. IV/c
2.
M. Noor Chambali, SH NIP. 19610407 198203 1 004
3.
Goyong Kubiyanto, SH.MH NIP.19600715 198302 1 002
III/d
Suatmadi, SH NIP.19631229 198603 1 002
III/d
4. 5. 6. 7. 8. 9.
Satriyo Wiratmoyo, SH NIP. 19630218 198503 1 004
IV/a
Ketua Pengadilan Negeri Magelang
Jabatan dalam Tim Pelindung/ Penasehat
Panitera/Sekretaris
Ketua
Wakil Panitera
Koordinator Administrasi Teknis
Wakil Sekretaris
Koordinator Administrasi Umum
Panmud Hukum
Anggota
Panmud Perdata
Anggota
Panmud Pidana
Anggota
Kepala Urusan Umum
Anggota Anggota
III/d
Suhartatik, SH.MH NIP. 19670520 198903 2 002
III/d
Zaenal Masrur, SH NIP. 19620410 198103 1 003
III/d
Sri Utari NIP. 19590622 198012 2 001
Jabatan Dalam Dinas
III/c
Mulyoto, SH NIP. 19690826 199403 1 004
III/c
Kepala Urusan Kepegawaian
10. M. Buchori, SH NIP. 19711119 199103 1 001
Kepala Urusan Keuangan
Anggota
III/c
Staf Administrasi
Operator
11. Dewi Santi, SE NIP. 19830721 200912 2 005
III/a KETUA PENGADILAN NEGERI MAGELANG
AHMAD GAFFAR, SH.MH NIP. 19590627 198702 1 001
80
