Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Klas IA Padang

PENGADILAN NEGERI PADANG JL. RASUNA SAID NO 81 PADANG TELP (0751) 7054195 PADANG – 25135

2016

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Klas IA Padang

LKJiP TAHUN 2016 PENGADILAN NEGERI PADANG

KATA PENGANTAR Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Pengadilan Negeri Padang Tahun 2016 merupakan perwujudan pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Pengadilan Negeri Padang Tahun Anggaran 2016. Penyusunan LKJiP Pengadilan Negeri Padang mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP ini memuat pelaporan kinerja Pengadilan Negeri Padang atas pencapaian output/suboutput penting kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Padang sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Pencapaian kinerja dimaksud akan menentukan hasil pencapaian outcome program/output penting kegiatan yang dilaksanakan Unit Organisasi Eselon I Mahkamah Agung RI, dan seterusnya akan menentukan kinerja atas pencapaian sasaran strategis/outcome program yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI tahun 2015 – 2019. Beberapa program yang telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Pengadilan Negeri Padang dalam rangka mewujudkan good governance. Diharapkan apa yang telah dicapai Pengadilan Negeri Padang dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kami berharap LKJiP Pengadilan Negeri Padang ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggung jawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja Pengadlan Negeri Padang Padang, 2 Januari 2017 Ketua Pengadilan Negeri Padang

AMIN ISMANTO, SH, MH Nip. 19591114 198803 1 002

i

RINGKASAN EKSEKUTIF

L

aporan Kinerja (LKjIP)

Instansi

Pengadilan

Pemerintah

Negeri

Padang

pencapaian

pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

Tahun 2016 ini merupakan wujud

akuntabilitas

Visi Pengadilan Negeri Padang mengacu

kinerja

dari

‘ MENDUKUNG TERWUJUDNYA

BADAN

pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan

PERADILAN YANG AGUNG DILINGKUNGAN

Negeri Padang Tahun 2015 – 2019 dan

PENGADILAN NEGERI PADANG “

Rencana Kinerja Tahunan 2016 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun

Misi Pengadilan Negeri Padang adalah

2016.

sebagai berikut:

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Padang

1. Terciptanya

tertib administrasi melalui

Tahun 2016 ini pada hakekatnya merupakan

peningkatan

kewajiban dan upaya untuk memberikan

SIPP/CTS di Pengadilan Negeri Padang.

penjelasan

mengenai

akuntabilitas

dan

penggunaan

2. Meningkatkan

aflikasi

pelayanan

hukum

responsibilitas terhadap kinerja yang telah

terhadap masyarakat melalui putusan

dilakukan

yang berkualitas dan tepat waktu

selama

tahun

2016.

Hal

ini

mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja

3. Meningkatkan kualitas dan kridibilitas

merupakan suatu keharusan manajemen

aparatur

pemerintahan

profesionalisme sumber daya manusia.

berbagai

negara

dan

kebijakan

implementasi

negara

yang

melalui

4. Terciptanya

pemberdayaan

transparansi

pelayanan

menitikberatkan pada upaya peningkatan

hukum dengan memanfaatkan teknologi

kepercayaan

informasi (TI).

publik

kepemerintahan

dan

yang

perwujudan (good

baik

governance), sebagaimana termuat dalam Tap

MPR

No.

XI/MPR/1998

tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Seiring dengan upaya merealisasikan good

governance,Pengadilan Negeri Padang telah melaksanakan

berbagai

kegiatan

dan

program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Padang Tahun 2015– 2019.

Dalam

rangka

kehakiman

melaksanakan

yang

penyelenggaraan

kekuasaan

merdeka

melalui

peradilan

guna

menegakkan hukum dan keadilan maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah Pertama  Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi; Kedua  Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan; dan Ketiga  Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Padang memenuhi tujuan pertama dan kedua tersebut. ii

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari

pertama adalah Peningkatan Penyelesaian

tujuh sasaran strategis yang ditetapkan dalam

perkara;

Kedua

adalah

Peningkatan

Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2016,

aksepbilitas putusan Hakim; Ketiga adalah

terdapat 3 sasaran strategis yang berhasil

Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara;

dilaksanakan dengan baik (lebih atau sama

Keempat adalah Peningkatan aksesibilitas

dengan 100%), yaitu Sasaran Strategis 2, 3 dan

masyarakat terhadap peradilan (acces to

4. Sedangkan Sasaran Strategis 6 dan 7 sudah

justice);

diatas 96%. Dan Sasaran Strategis 1 dan 5

Kelima

adalah

Peningkatan

kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

Keenam adalah Peningkatan sarana dan prasarana di Lingkungan Peradilan; dan Ketujuh

adalah

Peningkatan

Pembinaan

administrasi dan pengelolaan keuangan di Lingkungan Peradilan. Ketujuh sasaran strategis tersebut Selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 18 indikator

masih dibawah 90%. Secara

keseluruhan,

tingkat

pencapaian

kinerja Pengadilan Negeri Padang adalah sebesar 96,55%. Rincian capaian kinerja masing-masing indicator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

kinerja dan 18 target kinerja.

PENCAPAIAN KINERJA KESELURUHAN No . 1.

Sasaran Strategis Meningkatnya penyelesaian perkara

92,31%

2.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

110,13%

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

99,18%

4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

100%

5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

82,35%

6.

Peningkatan sarana dan prasarana di Lingkungan Peradilan

98,68%

7.

Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di lingkungan Peradilan

96,53%

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan

Capaian ( % )

97,03%

ii i

1. SASARAN STRATEGIS 1 : No

Peningkatan Penyelesaian Perkara Target

Realisasi

Persentase sisa perkara yang diselesaikan (perdata, pidana, tipikor dan PHI) Persentase perkara yang diselesaikan (perdata, pidana, tipikordan PHI)

100%

100%

100%

80%

84,08%

102,04%

c.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

71%

97,17%

143,24%

d.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

29%

2,83%

21,77%

e.

Persentase penurunan sisa perkara

16%

15,6%

97,5%

f.

Persentase

85%

97,45%

114,65%

g.

Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian

30%

2,62%

8,73%

a.

b.

Indikator Kinerja

mediasiyang diselesaikan

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1

Capaian ( % )

83,99%

2. SASARAN STRATEGIS 2 : Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim No a.

Indikator Kinerja

Target

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum


80%

Realisasi 88,1%

Capaian ( % ) 110,13%

110,13%

iv

3. SASARAN STRATEGIS 3 : Peningkatan Efektfitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara No

Indikator Kinerja

Target

Realisas i

Capaian ( % )

a.

Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

95%

100%

105,26%

b.

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100%

100%

100%

c.

Perbandingan jumlah Majelis Hakim terhadap perkara

1 :75

1 : 68

90,66%

d.

Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

100%

100%

100%

80%

100%

125%

e.


104,18%

4. SASARAN STRATEGIS 4 : Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian ( % )

a.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100%

0%

0%

b.

Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line

100%

100%

100%


100%

5. SASARAN STRATEGIS 5 : Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

No a.

Indikator Kinerja

Target

Persentase permohonan eksekusi atas putusan

perkara

berkekuatan

perdata

hukum

tetap

85%

Realisas i 70%

Capaian ( % ) 82,35%

yang yang

ditindaklanjuti Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis 5

82,35%

v

6. SASARAN STRATEGIS 6 : Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan

No

1.

Indikator Kinerja

Target

Persentase pengadaan sarana dan prasarana

guna

100%

Realisas i

98,68%

Capaian ( % )

98,68%

menunjang

operasional peradilan Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis 6

98,68%

7. SASARAN STRATEGIS 7 : Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di

lingkungan peradilan No 1.

Indikator Kinerja Persentase pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan guna menunjang operasional perkantoran


Target

Realisasi

Capaian (%)

100%

96,53%

96,53%

96,53%

vi

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR............................................................................................................................................... RINGKASAN EKSEKUTIF.................................................................................................................... .................... DAFTAR ISI.................................................................................................................................................... ............. DAFTAR TABEL.................................................................................................... .................................................. DAFTAR GRAFIK................................................................................................................ ..................................... DAFTAR BAGAN..................................................................................................................................................... BAB I. PENDAHULUAN.............................................................................................................. .................... A. Latar Belakang............................................................................................................... ............... B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi..................................................................................... C. Struktur Organisasi....................................................................................................................... D. Aspek Strategis Organisasi.......................................................................................................... E. Sistematika Penyajian................................................................................................................. BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA............................................................................ A. Rencana Strategis 2015 – 2019.................................................................................................. 1. Visi dan Misi............................................................................................................................... 2. Tujuan dan Sasaran Strategis.............................................................................................. 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok............................................................................ B. Rencana Kinerja Tahun 2016................................................................................................... . C. Perjanjian Kinerja Tahun 2016................................................................................................. BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016...................................................................................... A. Capaian Kinerja Organisasi....................................................................................................... B. Analisis Capaian Kinerja..................................................................................................... ........ C. Realisasi Anggaran....................................................................................................................... BAB IV. PENUTUPAN.................................................................................................................... ..................... A. Kesimpulan.......................................................................................................................... ............ B. Rekomendasi........................................................................................................ ........................... LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Rencana Kinerja Tahun 2016 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 5. Matriks Rencana Strategis Tahun 2015-2019 6. Pengukuran Kinerja per Triwulan 7. Pengukuran Kinerja 8. Pernyataan telah Reviu 9. Checklist Reviu 10. SK Tim Penyusun LKJip

Hal i ii vii ix

vii

DAFTAR TABEL Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Tabel 4 Tabel 5 Tabel 6 Tabel 7 Tabel 8 Tabel 9 Tabel 10 Tabel 11 Tabel 12 Tabel 13 Tabel 14 Tabel 15 Tabel 16 Tabel 17 Tabel 18 Tabel 19 Tabel 20 Tabel 21 Tabel 22 Tabel 23 Tabel 24 Tabel 25 Tabel 26 Tabel 27 Tabel 28 Tabel 29 Tabel 30 Tabel 31 Tabel 32 Tabel 33 Tabel 34 Tabel 35 Tabel 36 Tabel 37 Tabel 38 Tabel 39 Tabel 40 Tabel 41 Tabel 42 Tabel 43 Tabel 44 Tabel 45

Persentase Perkara Tepat Waktu Persentase Jumlah Perkara Banding terhadap Perkara Masuk Potensi dan Permasalahan Keterkaitan Tujuan, Sasaran Startegis dan Indikator Kinerja Utama Reviu Rencana Pencapaian Kinerja Tahun 2015 -2019 Rencana Kerja Anggaran Rencana Kinerja Tahun 2016 Penetapan Kinerja Tahun 2016 Penetapan Kinerja Anggaran Tahun 2016 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2016 Sasaran I Peningkatan Penyelesaian Prkara Indikator kinerja I.a Keadaan Sisa Perkara Tahun 2015-2016 Indikator Kinerja I.b Keadaan Perkara Perdata Tahun 2016 Keadaan Perkara Pidana Tahun 2016 Keadaan Perkara Tipikor Tahun 2016 Keadaan Perkara PHI tahun 2016 Keadaan Perkara Tahun 2016 Indikator Kinerja I.c Keadaan Perkara Pidana Yang Putus Maksimal 5 Bulan Tahun 2016 Keadaan Perkara Perdata Yang Putus Maksimal 5 Bulan Tahun 2016 Indikator Kinerja I.d Keadaan Perkara yang diselesaikan lebih dari 5 Bulan Indikator Kinerja I.e Keadaan Sisa Perkara Tahun 2015 dan 2016 Indikator Kinerja I.f Keadaan Mediasi Tahun 2016 Indikator Kinerja I.g Keadaan Mediasi Tahun 2016 Sasaran II Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim Keadaan Pengajuan Upaya Hukum tahun 2016 Sasaran III Peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Indikator Kinerja III.a Kedaan Perkara Banding Tahun 2016 Kedaan Perkara Kasasi Tahun 2016 Keadaan Perkara Pengajuan Kembali Tahun 2016 Keadaan Upaya hukum Tahun 2016 Indikator Kinerja III.b Keadaan Perkara Perdata tahun 2016 Keadaan Perkara Pidana Tahun 2016 Keadaan Perkara Pra Peradilan Tahun 2016 Keadaan Perkara Tipikor Tahun 2016 Kedaan Perkara PHI tahun 2016 Keadaan Perkara Tahun 2016

8 9 11 15 18 20 21 22 23 25 27 29 29 30 31 31 32 33 34 35 35 36 37 37 39 39 40 41 42 42 43 43 44 45 45 46 46 47 47 48 48 48 48 48 49 viii

Tabel 46 Tabel 47 Tabel 48 Tabel 49 Tabel 50 Tabel 51 Tabel 52 Tabel 53 Tabel 54 Tabel 55 Tabel 56 Tabel 57 Tabel 58 Tabel 59 Tabel 60 Tabel 61 Tabel 62 Tabel 63 Tabel 64 Tabel 65 Tabel 66 Tabel 67 Tabel 68 Tabel 69 Tabel 70

Indikator Kinerja III.c Rasio Penanganan Perkara Tahun 2016 Indikator Kinerja III.d Kehadiran Para Pihak Saat Putusan Keadaan Relas Putusan Tahun 2016 Indikator Kinerja III.e Keadaan Penyitaan tahun 2016 Sasaran IV Peningkatan Aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan Indikator Kinerja IV.a Indikator Kinerja IV.b Putusan Yang diPublikasikan Tahun 2016 Sasaran V Peningkatan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan Indikator Kinerja V Keadaan Eksekusi Tahun 2016 Sasaran VI Peningkatan Sarana dan Prasarajna Lingkungan Peradilan Realisasi Belanja Modal Tahun 2016 Indikator Kineja VI Realisasi Anggaran DIPA 01 dan 03 Realisasi Anggaran Belanja DIPA Badan Urusan Administrasi (01) Rincian Belanja Pegawai DIPA 01 Rincian Belanja Barang DIPA 01 Rincian Belanja Modal DIPA 01 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Rincian Belanja Barang DIPA 03 Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2016

50 50 51 51 51 52 53 54 54 55 55 56 57 57 58 58 59 60 61 62 62 63 63 63 64

ix

DAFTAR GRAFIK Grafik 1

Peningkatan Penyelesaian Perkara

28

Grafik 2

Keadaan Perkara Tahun 2016

34

Grafik 3

Keadaan Perkara Lebih dari 5 Bulan

38

Grafik 4

Sisa Perkara Tahun 2015 dan 2016

40

Grafik 5

Sasaran II

43

Grafik 6

Keadaan Pengajuan Upaya Hukum Tahun 2016

44

Grafik 7

Sasaran III

45

Grafik 8

Sasaran IV

55

Grafik 9

Sasaran V

58

Grafik 10

Keadaan Eksekusi Tahun 2016

60

Grafik 11

Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung Tahun 2016

61

Grafik 12

Realisasi Anggaran Tahun 2015 dan 2016

63

x

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

P

engadilan Negeri Padang merupakan lingkungan peradilan bawah

umum

di

Mahkamah Agung RI

administrasi pengadilan oleh undang-undang dibedakan

menurut

jenisnya

kedalam

sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka

administrasi Kepaniteraan dan administrasi

untuk menyelenggarakan

Sekretariat, hal mana dimaksudkan selain

peradilan

guna

menegakan hukum dan keadilan, dengan

menyangkut

tugas

penyelenggaraan

pokok

menerima,

memeriksa,

aspek

ketertiban

administrasi

dalam

juga

akan

memutuskan perkara pidana dan perdata

mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan

pada tingkat pertama.

peradilan.

Oleh sebab itu setiap Hakim harus memegang prinsip dalam mengadili agar tidak terjadi kesewenang-wenangan diantaranya : 1. Harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan dengan asas hukum umum, dapat

kebijakan agenda

menunjukan

penerapan

Mahkamah

Agung

pembaharuannya

RI

,

dengan

maka

di

Pengadilan Negeri Padang program prioritas antara lain : 1.

terutama asas keadilan. 2. Harus

Selain hal diatas sesuai dengan arah dan

Program Keterbukaan Informasi Dengan adanya Surat Keputusan Ketua

hukum yang ada tanpa suatu diskresi,

Mahkamah

akan

menimbulkan pertentangan secara

144/KMA/SK/VII/2007 dan Surat Keputusan

nyata dengan rasa keadilan, terutama rasa

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

keadilan pencari keadilan.

144/KMA/SK/I/2011, maka pada Pengadilan

3. Tidak boleh menciderai asas dan norma konstitusi(

batas

yang

tidak

dapat

dilampaui ). 4. Tidak boleh mencederai hak-hak asasi pencari keadilan. 5. Walaupun ada diskresi putusan Hakim harus semata-mata didasarkan pada Fakta

Negeri

Agung

Padang

Site dengan

RI

sudah

Nomor

ada

:

Web

alamat pn-padang.go.id.

Disamping itu pada Pengadilan Negeri Padang juga sudah ada SMS Gate Way . Selain itu dengan program penelusuran perkara (SIPP) telah ada CTS3. 2. Program Pengembangan Sistem Pengadilan

yang ditemukan dipersidangan dan tetap

yang Akuntabel danTransparan.

memutus menuruthukum.

Pada

program ini

Pengadilan

Negeri

Mengingat luas lingkup tugas dan beratnya

Padang telah menyediakan meja nformasi

beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh

meskipun sarananya masih terbatas, yang

Pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan

berada

dibawah

Kepaniteraan Hukum. 1

LKJiP PN Padang 2016

tanggung

jawab

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

P

engadilan Negeri Padang selaku salah satu

kekuasaan

lingkungan

mempunyai

Kehakiman

Peradilan

tugas

dan

di

Umum

kewenangan

2004). a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara. b. Mengajukan

berkas

perkara

yang

sebagaimana disebutkan dalam Undang –

mengajukan upaya hukum ke tingkat

Undang

Banding,

Nomor

8

tahun

2004

tentang

Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyatakan : 

Peninjauan

c. Melaksanakan

putusan

(eksekusi)

putusan

yang

telah

mempunyai kekuatan hukum tetap.

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

2) Fungsi nasehat

perkara pidana dan perkara perdata di

a. Pengadilan Negeri dapat memberi

tingkat pertama. (Pasal 50 Undang-Undang

nasehat

No 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah

pertimbangan dalam bidang hukum

dengan UU No 8 Tahun 2004, kedua

kepada lembaga pemerintah daerah

dengan UU No 49 Tahun 2009).

dan

Pengadilan dapat memberikan keterangan,

(undang-Undang No. 5 tahun 2004).

pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya,

b. Melakukan pengawasan terhadap para

apabila diminta. (Pasal 52 Ayat (1) UndangUndang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun

pemasyarakatan di wilayah hukumnya.





dan

Kembali (PK). terhadap

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang

kasasi

2009). Pengadilan

atau

lembaga

pertimbangan-

lain

yang

meminta

narapidana yang ada dirutan/lembaga 3) Fungsi Administratif

Pengadilan administrasi

Negeri

menyelenggarakan

perencana,

Teknologi

Informasi dan Pelaporan, umum dan

dan

keuangan, kepegawaian serta lainnya

kewenangan lain oleh atau berdasarkan

untuk mendukung pelaksanaan tugas

undang-undang.

pokok teknis peradilan dan administrasi

dapat

diserahi

(Pasal

tugas

52

Ayat

(2)

Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum,

yang

telah diubah

peradilan. 4) Fungsi lain

pertama dengan Undang-Undang No. 8

Selain tugas pokok untuk menerima,

Tahun

memeriksa,

2004,

kedua

dengan

Undang-

melaksanakan

Pengadilan

Negeri

tugas

dan

memutus

perkara berdasarkan Undang-Undang No.

Undang No. 49 Tahun 2009). Dalam

mengadili

tersebut

4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004,

Padang

Pengadilan

Negeri

dapat

diserahi

menyelenggarakan fungsi utama yaitu:

tugasdan kewenangan lain berdasarkan

1) Fungsi Peradilan ( UU No 5 Tahun

peraturan perundang-undangan.

2


C. STRUKTUR ORGANISASI

D

alam

melaksanakan

tugas

dan

fungsinya, telah disusun struktur dan fungsi

Pengadilan

Negeri

berdasarkan Undang undang nomor 2 tahun 1986 dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan, 1. Ketua Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang

memeriksa,

memutus,

dan

menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, melakukan pengawasan

atas

pekerjaan

penasihat

hukum dan notaris di daerah hukumnya, melaporkan

hasil

pengawasannya

kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman, mengatur pembagian tugas para hakim, membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan denpn

perkara

yang

diajukan

ke

Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk 2. Wakil Ketua melaksanakan tugas ketua ketua

berhalangan

dan

melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh ketua kepadanya. 3. Majelis Hakim bertugas mencatat dan meneliti berkas perkara yang diterima, menentukan menyidangkan

hari

sidang,

perkara,

membuat

keputusan/ penetapan, mengevalusi dan menyelesaikan perkara yang ditangani serta melaksanakan

tugas

khusus

dan

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Negeri. 3

menyelenggarakan

administrasi perkara dan mengatur tugas, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti, melaksanakan

putusan

Pengadilan.

Panitera wajib membuat daftar semua perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan. Panitera bertanggung putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, Suratsurat berharga, barang bukti, dan suratsurat

lainnya

yang

disimpan

di

Kepaniteraan. 5. Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan

administrasi

perkara

di

bidang perdata (Perma No 7 Tahun 2015 pasal 48), yang berfungsi memeriksa dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata, meregistrasi perkara gugatan dan permohonan, mendistribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua

Majelis

Hakim

berdasarkan

Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari

diselesaikan. apabila

bertugas

jawab atas pengurusan berkas perkara,

terdiri atas :

dan

4. Panitera


Ketua

Pengadilan,

menerima

kembali

berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, memberitahukan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, menyampaikan pemberitahuan putusan

tingkat

banding,

kasasi

dan

peninjauan kembali kepada para pihak, menerima dan mengirim berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan

kembali,

mengawasi

pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas

penyerahan

isi

putusan

kepada

Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung,

kepada para pihak dan menyampaikan

menerima

relas

konsinyasi,

menerima

penyerahan

isi

putusan

kepada

permohonan eksekusi, menyimpan berkas

Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

perkara yang belum mempunyai kekuatan

Memberitahukan isi putusan upaya hukum

hukum tetap, menyerahkan berkas perkara

kepada

yang sudah berkekuatan hukum tetap

Terdakwa. Menerima permohonan eksekusi,

kepada Panitera Muda Hukum, mengurus

menyimpan berkas perkara yang belum

tata usaha kepaniteraan dan pelaksanaan

mempunyai

fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

menyerahkan berkas perkara yang sudah

(PERMA No 7 Tahun 2015 Pasal 49).

berkekuatan hukum tetap kepada Panitera

6. Panitera

Muda

melaksanakan

Pidana

administrasi

bertugas perkara

di

bidang pidana (Perma No 7 Tahun 2015 Pasal 50) yang berfungsi memeriksa dan menelaah kelengkapan berkas perkara pidana,

meregistrasi

perkara

pidana,

Muda

Jaksa

Penuntut

kekuatan

Hukum.

Umum

hukum

Mengurus

dan

tetap.

tata

usaha

kepaniteraan dan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. (PERMA No 7 Tahun 2015 pasal 51). 7. Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

bertugas

melaksanakan

menerima permohonan praperadilan dan

administrasi perkara di bidang perkara

pemberitahuan

tindak pidana korupsi (PERMA No 7 Tahun

kepada

mendistribusikan

perkara

termohon, telah

2015 pasal 52) yang berfungsi memeriksa

diregister untuk diteruskan kepada Ketua

dan menelaah kelengkapan berkas perkara

Majelis

tipikor,

Hakim

yang

berdasarkan

Penetapan

meregistrasi

perkara

tipikor,

Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua

menerima permohonan praperadilan dan

Pengadilan. Menghitung, menyiapkan dan

pemberitahuan

mengirimkan

Mendistribusikan

penetapan

perpanjangan penangguhan

penahanan,

penahanan penahanan.

dan Menerima

kepada perkara

termohon. yang

telah

diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis

Hakim

berdasarkan

Penetapan

permohonan ijin penggeledahan dan ijin

Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua

penyitaan dari penyidik, menerima kembali

Pengadilan. Menghitung, menyiapkan dan

berkas perkara yang sudah diputus dan

mengirimkan

diminutasi. Memberitahukan isi putusan

perpanjangan

tingkat pertama kepada para pihak yang

penangguhan

tidak hadir. Menyampaikan pemberitahuan

permohonan ijin penggeledahan dan ijin

putusan

dan

penyitaan dari penyidik, Menerima kembali

peninjauan kembali kepada para pihak.

berkas perkara yang sudah diputus dan

Menerima dan mengirim berkas perkara

diminutasi. Memberitahukan isi putusan

yang dimohonkan banding, kasasi dan

tingkat pertama kepada para pihak yang

peninjauan

tidak hadir. Menyampaikan pemberitahuan

tingkat

banding,

kembali.

kasasi

Mengawasi

pemberitahuan isi putusan upaya hukum 4


putusan

penetapan

tingkat

penahanan,

penahanan penahanan.

banding,

dan Menerima

kasasi

dan




peninjauan


pemberitahuan isi putusan upaya hukum

peninjauan


kembali.

Mengawasi

kembali.

pemberitahuan isi putusan upaya hukum

relas



relas

kepada



kepada para pihak. Menerima permohonan


eksekusi, menyimpan berkas perkara yang

kepada

dan

belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terdakwa. Menerima permohonan eksekusi,

Menyerahkan berkas perkara yang sudah

menyimpan berkas perkara yang belum


mempunyai

Muda

penyerahan

Jaksa

isi

putusan

Penuntut

kekuatan

Umum

hukum

tetap.

penyerahan

Hukum.

isi

Mengawasi

putusan

Mengurus

kepada

tata

usaha

Menyerahkan berkas perkara yang sudah

kepaniteraan dan fungsi lain yang diberikan


oleh Panitera. (PERMA No 7 tahun 2015

Muda

Pasal 53).

Hukum.

Mengurus

tata

usaha

kepaniteraan dan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Industrial

melaksanakan

(PHI)

administrasi

bidang perkara

bertugas

perkara

di

penyelesaian perselisihan

hubungan industrial (PERMA No 7 Tahun 2015 pasal 52) yang berfungsi memeriksa dan menelaah kelengkapan berkas perkara tipikor,

meregistrasi

Mendistribusikan

perkara

perkara

PHI.

yang

telah

diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis

Hakim

berdasarkan

Penetapan

Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.

Menerima

kembali

berkas

perkara yang sudah diputus dan diminutasi. Memberitahukan

isi

putusan

tingkat

pertama kepada para pihak yang tidak hadir.

Menyampaikan

putusan

Muda

Hukum

bertugas

melaksanakan pengumpulan, pengolahan

8. Panitera Muda Penyelesaian Perselisihan Hubungan

9. Panitera

tingkat

pemberitahuan

banding,

kasasi

dan

dan penyajian data perkara, kehumasan, penataan arsip perkara serta pelaporan. (PERMA No 7 Tahun 2015 pasal 55) yang berfungsi mengumpulkan, mengelola dan menyajikan

data

perkara,

menyajikan

statistik perkara. Menyusun dan mengirim pelaporan perkara. Menata, menyimpan dan memelihara arsip perkara. Bekerja sama

dengan

Arsip

Daerah

untuk

menitipkan berkas perkara. Menyiapkan, mengelola dan menyajikan bahan-bahan yang

berkaitan

perkara.

dengan

Menghimpun

transparansi

pengaduan

dari

masyarakat dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera 10.Panitera

Pengganti

mempunyai

tugas

membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat

jalannya

sidang

Pengadilan


bertugas membantu Hakim dalam hal


membuat penetapan hari sidang, membuat

5


penetapan

terdakwa

tetap

ditahan,

dan

menyiapkan

bahan

pelaksanaan

dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis

pemantauan, evaluasi dan dokumentasi

penahanannya,

serta

membuat

berita

acara

pelaporan

dilingkungan

sidang, mengetik putusan, dan petikan

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A

Putusan Perkara yang sudah putus berikut

(PERMA No 7 Tahun 2015 Pasal 274).

amar putusannya dan menyerahkan berkas

12.Sub

Bagian

Perencanaan,

Teknologi

Pelaporan

bertugas

perkara kepada Panitera Muda Pidana dan

Informasi

Panitera Muada Perdata bila telah selesai

menyiapkan bahan pelaksanaan urusan

dimutasi.

perencanaan

Jurusita bertugas

melaksanakan semua

dan

program

pelaksanaan

dan

anggaran,

pengelolaan

teknologi

perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang,

informasi dan statistik (PERMA No 7 Tahun

menyampaikan

2015 Pasal 276).

pengumuman, protes,

pengumumantegoran-tegoran,

dan

memberitahukan

protesputusan

Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan

undang-undang.

Melakukan

penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, membuat berita acara penyitaan, yang salinannya diserahkan kepada pihakpihak yang berkepentingan ( UU No 2

Tata

Laksana

penyiapan

bertugas

bahan

melaksanakan

pelaksanaan

urusan

kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana (PERMA No 7 Tahun 2015 Pasal 277). 14.Sub Bagian Umum dan Keuangan bertugas melaksanakan, menyiapkan pelaksanaan

Tahun 1986 pasal 65 ). 11.Sekretaris

13.Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan

bertugas

melaksanakan

urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan,

bidang

rumah tangga, keamanan, keprotokolan,

administrasi, organisasi, keuangan, sumber

hubungan masyarakat, perpustakaan, serta

daya manusia, serta sarana dan prasarana

pengelolaan keuangan.

pemberian

dukungan

di

di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I A (PERMA No 7 Tahun 2015 pasal 273) yang berfungsi menyiapkan bahan pelaksanaan urusan

perencanaan

anggaran.

program

Melaksanakan

kepegawaian.

Melaksanakan

dan urusan urusan

keuangan. Menyiapkan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, melaksanakan informasi

dan

pengelolaan teknologi statistik.

Melaksanakan

urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan 6


Bagan 2 : STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PADANG

KETUA WAKIL KETUA

HAKIM PANITERA

PANMUD PIDANA

PANMUD PERDATA

PANMUD HUKUM

PANMUD TIPIKOR

PANMUD PHI

PANITERA PENGGANTI JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI

7

LKjIP PN Padang 2016

SEKRETARIS

KASUBAG PERENC, IT DAN PELAPORAN

KASUBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN 4

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

D

Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat

alam melaksanakan tugas pokok dan

Banding

fungsinya Pengadilan Negeri Padang masih

beberapa

dihadapkan

kondisi

diselesaikan

untuk

objektif

meningkatkan

Peradilan, yang mengatur Penyelesaian

pada

yang

pada 4 (Empat) Lingkungan

perkara pada Pengadilan Tingkat Banding

harus

paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada

kinerja

Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat

Pengadilan. Berikut ini aspek strategis dan

dalam waktu 5 (lima) bulan.

beberapa permasalahan yang dihadapi di

Kebijakan tersebut, dijadikan acuan untuk

Pengadilan Negeri Padang.

membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan

1. Produktifitas Penyelesaian Perkara Upaya untuk meningkatkan produktifitas

Negeri Padang adalah maksimal 5 bulan.

penyelesaian perkara di Mahkamah Agung

Dalam pelaksanaannya pada tahun 2014

dan peradilan dibawahnya tidak pernah

kecepatan penyelesaian perkara mengalami

berhenti untuk meningkatkan pelayanan

peningkatan

kepada masyarakat khususnya para pencari

sebelumnya, namun pelaksanaan tersebut

keadilan. Salah satunya adalah kebijakan

belum sepenuhnya berjalan efektif karena

Mahkamah Agung mengeluarkan Surat

masih

Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014

penyelesaiannya lebih dari 5 (lima) bulan.

Tentang

Penyelesaian

Perkara

dibandingkan

terdapat

tahun-tahun

perkara

yang

di

Tabel 1 : Persentase penyelesaian perkara tepat waktu

Tahun

Perkara

2016

2015

8

Perkara yang telah Jumlah Perkara Persentase Perkara yang telah diselesaikan dalam yang harus diselesaikan dalam jangka jangka waktu maksimal diselesaikan waktu lebih dari 5 bulan 5 bulan

Pidana

635

635

100%

Perdata

477

450

94,3%

Tipikor

39

37

94,87%

PHI

55

55

100%

Pidana

942

825

87,65%

Perdata

578

380

65,7%

Tipikor

60

-

-

PHI

25

-

-


2. Manajemen Penanganan Perkara

Namun pemanfaatan teknologi informasi

Manajemen perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus dan dieksekusi. Dalam

proses

itu

diperlukan

adanya

jaminan bahwa : proses itu berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian

dalam manajemen penanganan perkara masih

belum

maksimal

karena

masih

banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan

untuk

mengontrol

secara

hukum (legal certainly), akuntabel dan

efektif serta masih terdapat kelemahan

transparan.

yang

dalam kinerja dan etos kerja sumber daya

mendukung hal tersebut adalah : faktor

manusia dalam memanfaatkan teknologi

substansi aturan, sumber daya manusia,

informasi ini.

sarana

Beberapa

dan

prasarana,

faktor

dan

teknologi

3. Penerimaan masyarakat terhadap putusan

informasi. Salah satu usaha Mahkamah

pengadilan.

Agung untuk meningkatkan penanganan

Tingginya jumlah perkara masuk ke MA

perkara

adalah

(80% perkara masuk banding melakukan

memanfaatkan teknologi informasi, dengan

upaya hukum ke Mahkamah Agung dan

membuat Sistem Informasi Penelusuran

90% dari peradilan umum) disebabkan

Perkara (SIPP) Mahkamah Agung. Sistem

ketidak puasan para pencari keadilan

Informasi ini telah menggunakan template

terhadap hasil putusan baik di Pengadilan

putusan

Tingkat

di

pengadilan

sebagai

standar

pembuatan

Pertama

maupun

Pengadilan

putusan. Sistem Informasi ini juga digunakan

Tingkat Banding sehingga memicu para

sebagai monitoring penanganan perkara.

pihak melakukan upaya hukum banding

Pelaksanaan sistem informasi ini didukung

dan kasasi sehingga harus dilaksanakan

dengan peraturan Mahkamah Agung dan

peningkatan sumber daya hakim dalam hal

SOP

hukum

(Standar

Operasional

Prosedur)

formil

dan

materiil,

hal

ini

penggunaan dan supervisi SIPP. Sistem

diharapkan kualitas putusan yang dibuat

Informasi

oleh hakim akan dapat memenuhi rasa

ini

bertujuan

meningkatkan

efektifitas dan efisiensi penanganan perkara

keadilan masyarakat pencari keadilan.

dan tertib administrasi. Tabel 2 : Persentase jumlah perkara banding terhadap perkara masuk Tahun

Perkara

Perkara Masuk

Pidana Perdata Tipikor PHI Pidana Perdata Tipikor PHI

2016

2015 9


859 620 38 54 942 578 60 25

Persentase jumlah perkara yang mengajukan banding terhadap perkara masuk

Perkara Banding

62 76 25 45 54 27 -

7,22% 12,25% 68,79% 4,77% 9,34% 45% -

4. Akses terhadap pengadilan

Negeri Padang telah menggunakan sarana

Kurangnya pemahaman pencari keadilan

meja informasi maupun teknologi informasi

dan

untuk mengakses berbagai informasi pada

pengguna

pengadilan

mengenai

prosedur di pengadilan dan masih sulitnya

website

akses masyarakat terhadap pengadilan

pengadilan

merupakan salah satu masalah yang terus

Mahkamah Agung. Pedoman pelayanan

berusaha

informasi

Agung

dipecahkan dan

oleh

lembaga

Mahkamah

peradilan

di

bawahnya. Penguatan

akses

terhadap

pengadilan

diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan a) Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan; b)

Meringankan

beban

biaya

berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan. Upaya

peningkatan

akses

pengadilan

terhadap masyarakat miskin sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10

Tahun

Pemberian

2010

tentang

Bantuan

Pedoman

Hukum

yang

menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarjinalkan, yaitu: 1) Penyediaan Pos Bantuan

Hukum

(Posbakum)

di

Pengadilan, 2) Pemberian bantuan jasa advokat, 3) Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, dan 4) Pelaksanaan sidang keliling dan penyediaan tempat sidang diluar kantor pengadilan (zitting

plaats). Pengadilan Tinggi Pekanbaru masih memiliki

kendalan

dalam

hal

fasilitas

pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, karena keterbatasan anggaran yang disediakan. Dalam hal memberikan akses informasi kepada 10

pencari

keadilan,


Pengadilan

pada diatur

hingga

putusan

Direktori

Putusan

dalam

SK

Ketua

Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang

merupakan salah satu komitmen yang ingin

dan

pengadilan

pedoman

pengadilan.

pelayanan

Namun

informasi

pemberian

akses

informasi tersebut masih mendapat keluhan dari publik karena sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan . 5. Sumber Daya Manusia Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam

hal

penguatan

sumber

daya

manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan. Namun

masih

dijumpai

sumber

daya

manusia

permasalahan seperti

masih

lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa

posisi yang

beban

kerjanya

sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.

Tabel 3 : Potensi dan Permasalahan

1. Penyelesaian perkara

2. Manajemen penanganan perkara

3. Penerimaan

masyarakat terhadap putusan

4. Akses terhadap pengadilan

Potensi

Permasalahan

1. SEMA No 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di tingkat pertama dan tngkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan 2. Standar operasional prosedur Pengadilan Negeri Padang 1. Memanfaatkan teknologi informasi Menggunakan aplikasi Sistim Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Agung 2. Menggunakan template putusan 3. Regulasi Mahkamah Agung yang mendukung pelaksanaan SIPP

 Masih ada perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 (lima) bulan

1. Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara

 Tingginya jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Tinggi disebabkan ketidakpuasan para pencari keadilan di tingkat pertama sehingga memicu para pihak mengajukan banding  Keterbatasan anggaran untuk menyediakan fasilitas prodeo  Masih adanya keluhan publik bahwa sarana informasi yang disediakan belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan

1. Akses pengadilan terhadap masyarakat miskin da termarjinalkan melalui Posbankum, Prodeo dan Zitting Plat. 2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. 3. Akses informasi menggunakan sarana meja informasi dan teknologi informasi 4. SK Ketua Mahkamah Agung No. 144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan

5. Sumber Daya Manusia

11


Pelatihan bagi tenaga teknis dan non teknis di Pengadilan

 Masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif  Masih rendahnya sumber daya manusia dalam memanfaatkan SIPP untuk penanganan perkara

Masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan

D. SISTEMATKA PENYAJIAN

L

aporan

Akuntabilitas

Kinerja

mengkomunikasikan

ini

pencapaian

kinerja Pengadilan Negeri Padang

 Bab III Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari : A. Capaian Kinerja Organisasi

selama tahun 2016. Capaian kinerja 2016

Pada sub bab ini disajikan capaian

tersebut diperbandingkan dengan Penetapan

kinerja

Kinerja

pernyataan

kinerja

sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan

organisasi

sesuai

organisasi.

pengukuran kinerja organisasi.

(permormance

agreement)

2016

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana

organisasi

untuk

setiap

sasaran

strategis

dengan

hasil

B. Realisasi Anggaran

memungkinkan

Pada sub bab ini diuraikan realisasi

diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja

anggaran yang digunakan dan yang

(performance gap) bagi perbaikan kinerja

telah digunakan untuk mewujudkan

dimasa

kinerja

kinerja

ini

akan

mendatang.

Dengan

demikian

sistimatikan penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Padang tahun 2016 adalah sebagai berikut : 

organisasi

sesuai

dengan

dokumen Perjanjian Kinerja.  Bab IV Penutup, pada bab ini diuraikan simpulan umum

Bab I Pendahuluan, pada bab ini diisajikan

atas

penjelasan

dengan

langkah di masa mendatang yang akan

strategis

dilakukan organisasi untuk meningkatkan

penekanan organisasi

umum

organisasi,

kepada serta

aspek

permasalahan

utama

(strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.  Bab II Perencanaan Kinerja pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

12


capaian

kinerjanya.

kinerja

organisasi

serta

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

P

engadilan

Negeri

Padang

telah

menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 - 2019 yang mengacu

pada Rencana Strategis Mahkamah Agung 2015-2019. Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Pengadilan Negeri Padang untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif.

pada pedoman Renstra dalam Permen Pembangunan

Nasional

/Kepala Badan.

suatu

gambaran

yang

menantang tentang keadaan masa depan diinginkan

tercapainya

tugas

untuk

mewujudkan

pokok

dan

fungsi

Pengadilan Negeri Padang. Visi Pengadilan Negeri

Padang

mengacu

pada

Visi

Mahkamah Agung RI yaitu :

menunjukkan

keadaan/sifat

kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran; Melalui visi ini, ingin menjadikan Pengadilan Negeri Klas I A Padang sebagai lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu Visi Pengadilan Negeri Klas I A Padang merujuk pada TAP MPR No. 7/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan dan Visi Mahkamah Agung yang berhasil dirumuskan

dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan Pengadilan Negeri Padang dapat terlaksana dan terwujud dengan baik Untuk memperjelas upaya pencapaian visi tersebut, Pengadilan

Negeri

Klas

I

A

Padang

menurunkannya dalam 4 (empat) pilar misi –

Misi yang dimaksud, adalah sebagai berikut: 1. Menjaga kemandirian badan peradilan; 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

Penjelasan Kata Pengadilan Negeri Klas I A Padang untuk

membedakannya

dari

lembaga Peradilan lainnya seperti Pengadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

13

suatu

yang diuraikan pada bagian berikutnya.

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KLAS I A PADANG”

digunakan

Agung

MISI adalah sesuatu yang harus diemban atau

adalah

yang

Usaha Negara dan lain-lain;

pada 10 September 2009.

1. VISI & MISI VISI

I A Surabaya, Pengadilan Negeri Klas I A Tata

memutus perkara.

Penyusunan Renstra tersebut juga mengacu Perencanaan

Negeri Klas I A Padang, Pengadilan Negeri Klas


Bagan 2 : Hubungan Visi, Misi dan Tujuan

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Pengadilan Negeri Padang pada tahun 2015-

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau

2019, sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai

Peningkatan penyelesaian perkara.

dengan 5 (lima)tahun. Tujuan ditetapkan

1. Peningkatan aksebilitas putusan hakim.

mengacu kepada pernyataan visi dan misi.

2. Peningkatan

Adapun

tujuan

yang

hendak

dicapai

Pengadilan Negeri Padang seperti termuat dalam rencana strategis adalah sebagai berikut

efektivitas

penyelesaian perkara. 3. Peningkatan

aksesbilitas

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau

terhadap

putusan pengadilan 6. Peningkatan

kualitas

Sumber

Daya

Manusia.

badan peradilan. 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Klas I A Padang memenuhi butir 1 dan 2 di atas. SASARAN STRATEGIS adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Hasil reviu Rencana Pengadilan

kepatuhan

5. Meningkatnya kualitas pengawasan

kepuasannya terpenuhi.

Strategis

masyarakat

terhadap peradilan (acces to justice). 4. Meningkatnya

:

pengelolaan

Negeri

Padang

mempertajam sasaran yang hendak dicapai.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

diperlukan

sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Tinggi Indikator

Pekanbaru Kinerja

telah Utama

menetapkan dan

indikator

tersebut telah direviu untuk mempertajam sasaran strategis. Keterkaitan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama digambarkan pada Tabel 4.

14


Tabel 4.Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Utama

NO 1.

TUJUAN Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.

SASARAN STRATEGIS 1. Peningkatan penyelesaian perkara.


a. Persentase sisa/ tunggakan perkara yang diselesaikan

b. Persentase perkara yang diselesaikan

c. Persentase perkara yang

diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

d. Persentase perkara yang

diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

e. Persentase penurunan sisa perkara

f. Persentase media yang diselesaikan

g. Persentase mediasi yang

menjadi akta perdamaian

2. Peningkatan aksebilitas putusan hakim

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan kembali a. Persentase perkara yang diajukan banding, kasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim c. Perbandingan jumlah Majelis Hakim terhadap perkara d. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

2.

3.

Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

4. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).

Meningkatkan kepercayaan public terhadap pengadilan

5. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan 6.Peningkatan sarana dan prasarana dilingkungan peradilan

15

7. Peningkatan pembinaan

LKjIP PN Padang 2016 dan administrasi

pengelolaan keuangan dilingkungan peradlan

a. Persentase perkara prodeo yang dapat diselesaikan

PENJELASAN INDIKATOR UTAMA Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang masuk pada tahun berjalan Perbandingan perkara yang di selesaikan tepat waktu dengan perkara yang masuk pada tahun berjalan Perbandingan antara perkara yang diputus dalam jangka waktu melebihi 5 bulan dengan jumlah perkara masuk Perbandingan jumlah sisa perkara tahun berjalan dengan jumlah sisa perkara tahun sebelumnya Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah perkara yang diterima dan menjadi perkara yang disidang Perbandingan antara mediasi yang menjadi akta dengan mediasi yang disepakati Jumlah perkara yang diputus dikurangi yang mengajukan banding/Kasasi/PK selama tahun berjalan dibagi jumlah perkara yang putus dikali seratus persen Perbandingan antara perkara yang diajukan upaya hukum lengkap (bundel A+B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Perbandingan antara berkas perkara yang diterima di kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Hakim Perbandingan jumlah Majelis Hakim terhadap jumlah perkara yang masuk pada tahun berjalan Perbandingan jumlah relas putusan yang tepat dengan jumlah putusan yang harus disampaikan Perbandingan jumlah penyitaan yang tepat dengan jumlah yang harus disita Perbandingan jumlah perkara prodeo dengan jumlah perkara masuk

b. Persentase putusan (amar) yang dapat diakses secara online

Perbandingan jumlah amar putusan yang dipublikasikan diweb dengan jumlah amar putusan perkara

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dengan eksekusi yang dijalankan Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan (laporan penyerapan anggaran belanja modal) Persentase pembinaan administrasi dan pengeloaan keuangan guna menunjang operasional pekantoran

Perbandingan jumlah perkara yang dapat dieksekusi dengan jumlah perkara yang dimohonkan eksekusi Perbandingan antara dana yang dianggarkan untuk peningkatan sarana dan prasarana dengan kebutuhan operasional kantor Perbandingan antara dana yang dianggarkan dengan kebutuhan opersioanl kantor

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK ROGRAM UTAMA merupakan unsur utama

Program

dan

Kegiatan

yang harus ada demi terciptanya suatu

mencapai sasaran strategis:

tersebut

untuk

kegiatan. KEGIATAN POKOK adalah bagian

a. Peningkatan penyelesaian perkara

dari program yang dilaksanakan oleh satu

b. Peningkatan Hakim

atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

aksepbilitas

putusan

c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 2. Program : Dukungan Manajemen Dan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis

Pelaksanaan

Pengadilan

Mahkamah Agung

Tinggi

Pekanbaru,

perlu

Tugas

Teknis

Lainnya

ditetapkan berbagai program dan kegiatan

Kegiatan Pokok :

Pembinaan Administrasi

yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas

dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan

untuk mewujudkan visi dan misi yang telah

Administrasi Program dan Kegiatan tersebut untuk

ditetapkan.

mencapai sasaran strategis : Ada 3 (tiga) Program Utama dan Kegiatan Pokok Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengacu

a. Peningkatan

aksesibilitas

masyarakat

terhadap peradilan (acces to justice)

pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai

b. Peningkatan kualitas pengawasan

berikut :

c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

1. Program

:

Peningkatan

Manajemen

(SDM).

Peradilan Umum Kegiatan Pokok : Peningkatan Manajemen

Hubungan antara Program, Kegiatan Pokok,

Peradilan Umum

Sasaran, Indikator Kinerja, dapat dilihat pada Bagan 3.

Bagan 3 : Hubungan Program Utama, Kegiatan Pokok, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama PROGRAM UTAMA Peingkatan Manajemen Peradilan Umum

KEGIATAN POKOK Peingkatan Manajemen Peradilan Umum

SASARAN 1. Peningkatan penyelesaian perkara




c. Persentase perkara yang d. e. f. g. 2. Peningkatan aksepbilitas putusan hakim 16


diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan Persentase penurunan sisa perkara Persentase media yang diselesaikan Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan


Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung

Pembinaan administrasi dan pengeloaan keuangan Badan Urusan Administrasi MahkamahAgung

1. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). 2.Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan 3.Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan peradilan 4. Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dilingkungan peradilan

17


kembali a. Persentase perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim c. Perbandingan jumlah Majelis Hakim terhadap perkara d. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tmpat dan para pihak e. Pesentase penyitaan tepat waktu dan tempat a. Persentase perkara prodeo yang dapat diselesaikan b. Persentase putusan (amar) yang dapat diakses secara online Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dengan eksekusi yang dijalankan Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan (laporan penyerapan anggaran belanja modal) Persentase pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan guna menunjang opersioanl perkantoran

Tabel 5 : Tabel Reviu Rencana Pencapaian Kinerja Tahun 2015-2109

TARGET JANGKA MENENGAH NO

PROGRAM 1.

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

TUJUAN Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuh

SASARAN 1. Peningkatan penyelesaian perkara.

INDIKATOR SASARAN

-

Perdata

-

Pidana

-

Tipikor

-

Perdata

-

Pidana

-

Tipikor

-

Perdata

Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan -

18


TH 2017

TH 2018

TH 2019

diselesaikan

PHI c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

3. Peningkatan efektifitas

TH 2016

a. Persentase sisa/ tunggakan perkara yang

PHI b. Persentase perkara yang diselesaikan


TH 2015

Perdata

Pidana e. Persentase penurunan sisa perkara f. Persentase mediasi yang diselesaikan g. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum a. Persentase perkara yang diajukan banding, kasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

100%

100% 100% 100% 100%

100%

100% 100% 100% 100%

100%

100% 100% 100% 100%

100%

100% 100% 100% 100%

75%

80%

83%

87%

90%

80%

85%

87%

90%

95%

75%

80%

83%

87%

90%

80%

85%

87%

90%

95%

50%

55%

60%

63%

65%

85%

87%

90%

90%

95%

42%

45%

47%

49%

50%

15%

13%

10%

9%

8%

18% 80% 29%

16% 85% 30%

15% 90% 35%

14% 95% 38%

13% 100% 40%

78%

80%

81%

82%

83%

80%

95%

96%

97%

100%

pengelolaan penyelesaian perkara

Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

Meningkatkan kepercayaan public terhadap pengadilan

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung

4. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). 5. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan 6. Peningkatan sarana dan prasarana dilingkungan peradilan

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim c. Perbandingan jumlah Majelis Hakim terhadap perkara d. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat a. Persentase perkara prodeo yang dapat diselesaikan b. Persentase putusan (amar) yang dapat diakses secara online Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dengan eksekusi yang dijalankan Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan (laporan penyerapan anggaran belanja modal)

Persentase pembinaan administrasi dan 7. Peningkatan pembinaan pengeloaan keuangan guna menunjang administrasi dan pengelolaan operasional pekantoran keuangan dilingkungan peradlan

19


100%

100% 100% 100% 100%

1 : 80

1:75

100%

100% 100% 100% 100%

75%

80%

100%

100% 100% 100% 100%

80%

85%

100%

100% 100% 100% 100%

100%

100% 100% 100% 100%

1 :60

85%

90%

1:45

90%

95%

1:35

95%

100%

Tabel 6 : Tabel Rencana Kinerja Anggaran NO

URAIAN PROGRAM

TAHUN 2015

1.


2.

Dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya aparatur Mahkamah Agung

3.

Pengadaan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung


2017

2018

2019

334.865.000

208.532.000

401.830.000

435.324.500

468.811.000

13.442.242.000

13.464.909.000

14.130.690.400

16.130.695.400

17.474.914.000

266.500.000 14.043.607.000

20

2016

9.210.000.000 22.883.441.000

27.025.000.000 41.557.520.400

4.000.000.000 20.566.019.900

352.500.000 18.296.225.000

B.RENCANA KINERJA TAHUN 2016

R

encana kinerja tahun 2016 Pengadilan

Selain itu dokumen rencana tersebut menjadi

Negeri Padang memuat angka target

dasar penetapan kesepakatan tentang kinerja

kinerja

yang

tahun 2016 untuk seluruh

akan

diwujudkan

oleh

organisasi

indikator kinerja yang ada pada tingkat

(performance agreement) atau lebih dkenal

sasaran. Angka target kinerja ini akan menjadi

sebagai penetapan kinerja.

komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2016. Tabel 7 : Rencana Kinerja Tahun 2016 NO 1.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara


a. Persentase sisa/ tunggakan perkara yang diselesaikan -

Perdata

-

Pidana

-

Tipikor

- PHI b. Persentase perkara yang diselesaikan -

Perdata

-

Pidana

-

Tipikor

- PHI c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan -

Perdata


Perdata

Pidana e. Persentase penurunan sisa perkara

2.

Peningkatan Aksepbilitas

TARGET

100% 100% 100% 100%

80% 85% 80% 85%

55% 87%

45% 13% 16%

f. Persentase media yang diselesaikan g. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

30%


80%

a. Persentase perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

95%

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim c. Perbandingan jumlah Majelis Hakim terhadap perkara

100%

d. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

100%


100%

b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

100%

85%

putusan hakim 3.

4.

Peningkatan pengelolaan perkara

efektifitas penyelesaian

Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

21


1 : 75

80%

5.

Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

6.

Peningkatan sarana dan prasarana dilingkungan peradilan Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dilingkungan peradlan

7.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dengan eksekusi yang dijalankan Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan (laporan penyerapan anggaran belanja modal) Persentase pembinaan administrasi dan pengeloaan keuangan guna menunjang operasional pekantoran

85% 100% 100%

C.PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

P

erjanjian kinerja tahun 2016 Pengadilan

Perjanjian

Negeri Padang merupakan

berdasarkan rencana kinerja tahun 2016 yang

ukur

tolak

evaluasi akuntabilitas kinerja

Kinerja

tahun

2016

disusun

disusun pada awal tahun 2016

pada akhir tahun 2016. Tabel 8 : Penetapan Kinerja Tahun 2016

NO 1.

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penyelesaian


a. Persentase

diselesaikan

perkara

-

Perdata

-

Pidana

-

Tipikor

-

PHI

sisa/

tunggakan

perkara

TARGET yang 100% 100% 100% 100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan -

Perdata

-

Pidana

-

Tipikor

-

PHI

80% 85% 80% 85%

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan -

Perdata

-

Pidana

55% 87%

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

2.

Peningkatan Aksepbilitas putusan hakim

3.

Peningkatan pengelolaan perkara 22

efektifitas penyelesaian


-

Perdata

-

Pidana

45% 13%


16%

f. Persentase media yang diselesaikan

85%

g. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

30%


80%

a. Persentase perkara yang diajukan banding, kasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

95%

4.

Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim c. Perbandingan jumlah Majelis Hakim terhadap perkara d. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

100%


100%

b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dengan eksekusi yang dijalankan

100%

1 : 75 100% 80%

5.


6.

Peningkatan sarana dan Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna prasarana dilingkungan menunjang operasional peradilan (laporan penyerapan peradilan anggaran belanja modal) Peningkatan pembinaan Persentase pembinaan administrasi dan pengeloaan administrasi dan pengelolaan keuangan guna menunjang operasional pekantoran keuangan dilingkungan peradlan

7.

85% 100% 100%

Tabel 9 : Penetapan Kinerja Anggaran Tahun 2016

NO 1.

URAIAN PROGRAM Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya aparatur Mahkamah Agung Pengadaan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung

JUMLAH 208.532.000 13.464.909.000 9.210.000.000 22.883.441.000

23


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016

L

aporan

Kinerja

mengenai

adalah

gambaran

tingkat

pencapaian

pelaksanaan suatu pekerjaan

tertuang

dalam

perumusan

yang

perencanaan

strategis suatu organisasi.Pengukuran Kinerja kegiatan/

program/

kebijakan

dalam

Capaian =

Realisasi x Target

100%

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi

adalah

proses

berkesinambungan

sistematis

untuk

dan

menilai

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan

program,

kebijakan,

untuk

mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini.Rincian tingkat capaian

kinerja

masing-masing

indikator

kinerja tersebut diuraikan dalam tabel Hasil Pengukuran Kinerja berikut ini.

dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat

kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme

disimpulkan bahwa dalam tahun 2015 secara

untuk

reward/punishment,

umum Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam

melainkan sebagai alat komunikasi dan alat

melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah

manajemen

dapat mencapai keberhasilan yang dapat

memberikan untuk

memperbaiki

kinerja

organisasi.

ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan

target indikator kinerja sasaran strategis yang

Negeri Padang tahun 2016, dilakukan dengan

telah ditetapkan.

cara

membandingkan

antara

Realisasi

pencapaian indikator kinerja dengan Target

Namun demikian disisi lain masih terdapat

yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah

sebagian dari realisasi indikator kinerja sasaran

sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau

strategis yang ditetapkan belum tercapai

tidak.

targetnya.

24


Tabel 10 : Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2016 NO

SASARAN STRATEGIS

1.

Peningkatan


TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


penyelesaian perkara -

Perdata

-

Pidana

-

Tipikor

-

PHI


Perdata

80%

88,84%

111,05%

-

Pidana

85%

81,73%

96,15

-

Tipikor

80%

80,85%

101,06%

-

PHI

85%

84,91%

99,9%

55%

94,34%

171,53%

87%

100%

114,94%

45%

5,66%

43,54%

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan -

Perdata

- Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan -

2.

Peningkatan Aksepbilitas putusan

Perdata

- Pidana e. Persentase penurunan sisa perkara f. Persentase mediasi yang diselesaikan

13%

0

0

16% 85%

15,6% 97,45%

97,5% 114,65%

g. Persentase mediasi yang menjadi

30%

2,62%

8,73%

tidak

80%

88,1%

110,13%

a. Persentase perkara yang diajukan banding, kasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

95%

100%

105,26%

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim c. Perbandingan jumlah Majelis Hakim terhadap perkara d. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat a. Persentase perkara prodeo yang dapat diselesaikan b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

100%

100%

100%

1 : 75

1 : 68

90,66%

100%

100%

100%

80%

100%

100%

100%

0%

0%

100%

100%

100%

akta perdamaian Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum

hakim 3.

4.


Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 25


5.


Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dengan eksekusi yang dijalankan

85%

70%

82,35%

6.

Peningkatan sarana dan prasarana dilingkungan peradilan

100%

98,68%

98,68%

7.

Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dilingkungan peradlan

Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan (laporan penyerapan anggaran belanja modal) Persentase pembinaan administrasi dan pengeloaan keuangan guna menunjang operasional pekantoran

100%

96,53%

96,53%

26


B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

A

kuntabilitas Kinerja diperlukan untuk

Peningkatan

mendapatkan

guna

Pengadilan Negeri Padang merupakan sasaran

terhadap

strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang

rencana kinerja tahun berikutnya. Adapun

tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri

analisis hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri

Padang 2015-2019. Keberhasilan sasaran ini

Padang

dapat diukur melalui 7 (tujuh) indikator kinerja

umpan

melakukan

Tahun

balik

perbaikan

2016

sesuai

sasaran

yangditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

yang

penyelesaian

diwujudkan

melalui

perkara

di

pelaksanaan

Program Peningkatan Manajemen Peradilan SASARAN I PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA

Umum.

Sasaran “Peningkatan Penyelesaian Perkara”

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran

dimaksudkan

menggambarkan

“Peningkatan

penyelenggaraan

tahun 2016 serta perbandingannya dengan

efektivitas

dan

peradilan

dalam

untuk efisiensi

penyelesaian

perkara

di

Penyelesaian

Perkara”pada

tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini:


Tabel 11 : Sasaran I Peningkatan Penyelesaian Perkara INDIKATOR KINERJA UTAMA



c. Persentase perkara yang diselesaikan

dalam jangka waktu maksimal 5 bulan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan


-

Perdata

-

Pidana

-

Tipikor

-

PHI

-

Perdata

-

Pidana

-

Tipikor

-

PHI

-

Perdata

-

Pidana

-

Perdata

-

Pidana

-

Perdata

-

Pidana

-

Tipikor

-

PHI

f. Persentase mediasi yang diselesaikan g. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Rata-rata capaian 27


Th 2014

Th.2015

Th 2016

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

83,67%

79,87%

111,05%

80,80%

86,03%

96,15

68,75%

86,66%

101,06%

83,33%

72%

99,9%

65,7%

65,7%

171,53%

87,65%

87,65%

114,94%

34,3%

34,3%

43,54%

12,35%

12,35%

0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2,6%

2,6%

114,65%

100%

100%

8,73%

78,84%

79,29%

92,31

Grafik 1 : Peningkatan Penyelesaian Perkara

Sasaran Strategis Peningkatan Penyelesaian

93,31%. Nilai capaian tahun 2016 meningkat

Perkara merupakan sasaran utama dalam

dari capaian tahun 2015 dan tahun 2014.

rencana strategis. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi

Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun

penyelengaraan peradilan di Pengadilan Negeri

2016 Pengadilan Negeri Padang masih

Padang

terus

dengan

menggukur

tingkat

penyelesaian perkara, sisa perkara, ketepatan waktu dalam penyelesaian perkara maupun keberhasilan mediasi yang dilakukan. Sasaran ini menggunakan 7 Indikator Kinerja Utama.

berupaya

penyelengaraan

melaksanakan peradilan

yang

efektivitas dan efisiensi sehingga berhasil mempertahankan

capaian

sasaran

peningkatan penyelesaian perkara. Data pada Tabel 11 dan Grafik 1 menunjukkan

Terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja yang

bahwa

digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini

capaian

sasaran

peningkatan

penyelesaian perkara pada tahun 2016 sebesar

28


yaitu :

1.a. Indikator Kinerja : Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat laporan dibuat. Istilah sisa perkara

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

=

Jumlah sisa perkara yang diselesaikan Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan

X 100%

tidak hanya dilekatkan bagi perkara belum

Target indikator kinerja ini pada tahun 2016,

putus, tetapi juga berlaku bagi perkara yang

sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan

sudah putus tetapi belum diminutasi.

Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 100 %.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai

Realisasi

perbandingan

yang

“Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan”

diselesaikan dengan sisa perkara yang harus

pada tahun 2016 ditampilkan pada tabel

diselesaikan, difungsikan sebagai berikut :

berikut ini :

antara

sisa

perkara

dan

capaian

indikator

kinerja

Tabel 12. Indikator Kinerja I.a NO

a.

INDKATOR KINERJA

REALISASI

TARGET

CAPAIAN

TH 2014

TH 2015

TH 2016

TH 2016

TH 2016

Persentase sisa perkara yang diselesaikan -

Perdata

100%

100%

100%

100%

100%

-

Pidana

100%

100%

100%

100%

100%

-

Tipikor

100%

100%

100%

100%

100%

-

PHI

100%

100%

100%

100%

100%

Sisa perkara pada akhir Desember 2015 yang

Pada tahun 2016 sebesar 241 perkara yang telah

menjadi saldo awal perkara pada awal Januari

putus. Tabel berikut menggambarkan keadaan

2016 berjumlah 241 perkara, yang terdiri dari

sisa perkara pada Pengadilan Negeri Padang

108 perkara perdata, 118 perkara pidana, 8

pada tahun 2016 :

perkara tipikor dan 7 perkara PHI. Tabel 13. Keadaan sisa Perkara NO

JENIS PERKARA

1.

Perdata

109

SISA PERKARA TH 2015 DISELESAIKAN TAHUN 2016 109

2.

Pidana

118

118

3.

Tipikor

8

8

4.

PHI

7

7

242

242

jumlah

29


SISA PERKARA TAHUN 2015

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi

Hal

ini

indikator kinerja ini pada tahun 2016 adalah

Pengadilan Negeri Padang terhadap sisa

sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai

perkara pada tahun sebelumnya selalu dapat

berikut:

diselesaikan pada tahun berikutnya, sehingga tidak Sisa perkara yang diselesaiakan

realisasi

=

=


perbandingan

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2015 capaian untuk indikator kinerja ini adalah

diselesaikan

antara dengan

=

Target

=

100 100

X

100%

X

100%

perkara

perkara

yang

yang

harus

diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk), difungsikan sebagai berikut:

sebesar 100%. Capaian

ditahun

100%

100%

Realisasi

tunggakan

I.b. Indikator Kinerja : Persentase perkara yang diselesaikan X

242

kinerja

100%

Sisa perkara yang harus diselesaikan 242

menjadi

bahwa

kedepannya lagi. X

=

menunjukkan

Persentase perkara yang diselesaikan

=

Jumlah perkara yang diselesaikan Jumlah perkara yang harus diselesaikan

X

100%

= 100% Target penyelesaian perkara pada Tahun 2016, Persentase sisa perkara Perdata, Pidana, Tipikor dan PHI yang masing‐masing ditargetkan selesai 100% pada tahun 2016, ternyata dapat tercapai 100 %.

sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 80%. Realisasi

dan

capaian

indikator

kinerja

“Persentase Perkara yang Diselesaikan” pada tahun 2016 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 14 : Indikator Kinerja I.b NO

b.

INDKATOR KINERJA

REALISASI

TARGET

CAPAIAN

TH 2014

TH 2015

TH 2016

TH 2016

TH 2016

Persentase perkara yang diselesaikan -

Perdata

83,67%

79,87%

88,84%

80%

111,05%

-

Pidana

80,80%

86,03%

81,73%

85%

96,15%

-

Tipikor

68,75%

86,66%

80,85%

80%

101,06%

-

PHI

83,33%

72%

84,91%

85%

99,9%

30


Penyelesaian Perkara Perdata Sisa perkara perdata pada akhir Desember 2015

sebanyak 692 perkara, dan perkara yang telah

yang menjadi saldo awal perkara perdata tahun

diselesaikan sebanyak 620 perkara. Sedangkan

2016 berjumlah 108 perkara. Selama tahun 2016

sisa perkara yang belum diputus sebanyak 72

perkara perdata masuk berjumlah 622 perkara,

perkara.

perkara yang dicabut sebanyak 68 perkara,

keadaan perkara perdata pada Pengadilan

perkara yang harus diselesaikan

Negeri Padang pada tahun 2016:

Tabel

berikut

menggambarkan

Tabel 15 : Keadaan Perkara Perdata tahun 2016 JENIS PERKARA

SISA TH 2015

Perdata Gugatan

103

215

38

JML PERKARA YANG HRS DISELESAIKAN 280

6

407

30

383

368

15

109

622

68

663

589

72

Perdata Permohonan Jumlah

MASUK TH 2016

DICABUT

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara secara keseluruhan pada

Capaian

=

Target 88,84 80

perhitungan sebagai berikut : =

Jumlah perkara yang diselesaiakan realisasi

=

=

Jumlah perkara yang harus diselesaikan 589 663

=

SISA TH 2016

Realisasi

=

tahun 2016 adalah sebesar 88,84%, dengan

JML PERKARA YANG DISELESAIKAN 221

X

X

100%

X

100%

59

111,05%

100%

Penyelesaian Perkara Pidana Sisa perkara pidana pada akhir Desember 2015 X

100%

yang menjadi saldo awal perkara pidana tahun 2016 berjumlah 118 perkara. Jumlah perkara

88,84%

masuk sebanyak 933 perkara. sehingga sisa perkara yang belum putus sebanyak 192 Capaian diperoleh dengan membandingkan

perkara.

antara realisasi dan target, dimana pada tahun

Tabel berikut menggambarkan keada perkara

2015

pidana tahun 2016 pada Pengadilan Negeri

capaian

untuk

penyelesaian

perkara

adalah sebesar 111,05%.

Padang. Tabel 16 : Keadaan Perkara Pidana tahun 2016

JENIS PERKARA

SISA TH 2015

Pidana Biasa Pidana Singkat Jumlah

31


MASUK TH 2016 118

933



SISA TH 2016

-

-

-

-

-

118

933

1051

859

192

192


Penyelesaian Perkara Tipikor

penyelesaian perkara secara keseluruhan pada

Sisa perkara tipikor pada akhir Desember 2015


yang menjadi saldo awal perkara tipikor tahun

perhitungan sebagai berikut :

2016 berjumlah 8 perkara. Selama tahun 2016 perkara tipikor masuk berjumlah 39 perkara,

Jumlah perkara yang diselesaikan realisasi

=

X

Jumlah perkara yang harus diselesaikan 859

=

perkara

tipikor

yang

100%

sisa perkara yang belum diputus sebanyak 9 perkara.

81,73

berikut

menggambarkan

Capaian diperoleh dengan membandingkan

perkara


Padang pada tahun 2016.

capaian

untuk

diselesaikan

diselesaikan sebanyak 38 perkara. Sedangkan X

Tabel

2016

harus

sebanyak 47 perkara, dan perkara yang

1051 =

100%

penyelesaian

tipikor

pada

keadaan

Pengadilan

Negeri

perkara

adalah sebesar 96,15%. Capaian

Realisasi

=

Target

=

81,73 85

=

X

100%

X

100%

96,15%

Tabel 17 : Keadaan Perkara Tipikor Tahun 2016 JENIS PERKARA Tipikor

SISA TH 2015 8

MASUK TH 2016 39



SISA TH 2016 9






2016 capaian untuk penyelesaian perkara

perhitungan sebagai berikut:


realisasi

=

Jumlah perkara yang diselesaikan

X

100%

Jumlah perkara yng harus diselesaikan 38

=

47 =

32

80,85


Capaian

=

=

Realisasi Target 80,85 80

X

100%

= 101,06%

X

100%

X

100%

Penyelesaian Perkara PHI Sisa perkara perdata pada akhir Desember 2015

Sedangkan sisa perkara yang belum diputus

yang menjadi saldo awal perkara PHI tahun

sebanyak

2016 berjumlah 7 perkara. Selama tahun 2016

menggambarkan keadaan perkara PHI pada

perkara PHI yang masuk berjumlah 55 perkara,

Pengadilan Negeri Padang pada tahun 2016 :

perkara yang dicabut sebanyak perkara yang

9

8

perkara.

Tabel

berikut

perkara,

harus diselesaikan sebanyak 53

perkara, dan perkara yang telah diselesaikan sebanyak 45 perkara. Tabel 18 : Keadaan Perkara PHI tahun 2016 JENIS PERKARA

SISA TH 2015

MASUK TH 2016

DICABUT

JML PERKARA YANG HRS DISELESAIKAN

JML PERKARA YANG DISELESAIKAN

SISA TH 2016

PHI

7

55

9

53

45

8

Jumlah

7

55

9

53

45

8






2016 capaian untuk penyelesaian perkara



Jumlah perkara yang diselesaikan realisasi

=

=

Jumlah perkara yang harus diselesaikan 45 53

=

Capaian X

100%

=

=


X

X

100%

X

100%

= 99,90%

100%

84,91%

Penyelesaian Perkara Keseluruhan Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisa

Total perkara yang didaftarkan selama tahun

bagaimana tingkat penyelesaian perkara

2016 sebanyak 1.567 perkara, 1.607 perkara

yang ditangani Pengadilan Negeri Padang

diputus, dan 1.252 berkas perkara diminutasi.

secara keseluruhan pada tahun 2016, meliputi

Pada akhir Desember 2016, sisa perkara yang

penyelesaian perkara perdata, pidana, tipikor

belum putus sebanyak 375 perkara. Tabel

dan PHI. Jumlah perkara tahun 2015 yang

berikut

masih berjalan di tahun 2016 sebanyak 415

keadaan

perkara.


33


menggambarkan perkarapada

secara

Pengadilan

umum Negeri

Tabel 19 : Keadaan Perkara tahun 2016 JENIS PERKARA

SISA TH 2015

MASUK TH 2016

DICABUT

Perdata

109

622

Pidana

118

Tipikor PHI Jumlah


SISA TH 2016

68


933

-

1051

859

192

8

39

-

47

38

9

7

55

9

53

45

8

242

1649

77

1814

1531

283

74

Grafik 2 : Keadaan Perkara Tahun 2016

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara secara keseluruhan pada

Capaian


=

Realisasi

=

perhitungan sebagai berikut:

Target 84,40 82,5

X

100%

X

100%

= 102, 3% realisasi

=

=

Jumlah perkara yang diselesaiakan Jumlah perkara yang harus diselesaikan 1531 1814

=

X

100%

Dari Tabel 14 dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 terjadi peningkatan penyelesaian perkara

X

100%

untuk

perkara

perdata

dan

PHI

jika

dibandingkan tahun 2015. Namun untuk

84,40%

perkara Pidana dan Tipikor tejadi penurunan, hal ini diakibatkan karena banyaknya perkara


yang masuk pada akhir tahun sehingga


menjadi tunggakan.

2015

capaian

untuk

penyelesaian

adalah sebesar 82,53%. 34


perkara

I.c. Indikator Kinerja : Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan. Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai

yang

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2016,

diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5


bulan dengan perkara yang harus diselesaikan

Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 100%. Untuk

dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa

tahun 2016 sebanyak 1412 perkara yang harus

perkara), difungsikan sebagai berikut:


perbandingan

antara

perkara

bulan. Realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase perk yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 5 bulan.

=

Jml perk yg diselesaiakan dlm jangka waktu maks 5 bulan Jml perk yg hrs diselesaiakan dlm jangka waktu maks 5 bulan

“Persentase Perkara yang Diselesaikan” pada tahun 2016 ditampilkan pada tabel berikut : X 100%

Tabel 20 : Indikator Kinerja I.c NO

INDIKATOR KINERJA

REALISASI TH 2015

c.

TH 2016

TARGET

CAPAIAN

TH 2016

TH 2016

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan -

Perdata

65,70%

94,34%

55%

171,53%

-

Pidana

87,65%

100%

87%

114,94%

Penyelesaian perkara pidana dalam jangka waktu kurang dari 5 bulan. Sisa perkara pidana biasa tahun 2015 sebanyak

Dari 635 perkara yang terdaftar telah diputus

118 perkara. Perkara masuk sampai dengan

sebanyak sebanyak 635 perkara, sehingga

bulan Juli tahun 2016 sebanyak 517. Dengan

dapat di hitung tidak ada perkara yang belum

asumsi perkara yang terdaftar mulai 1 Agustus

putus.

2016 sampai dengan 31 Desember 2016 belum

Tabel

terhitung perkara yang putusnya lebih dari 5

perkara pidana biasa pada Pengadilan Negeri

bulan.

Padang pada tahun 2016:

berikut

menggambarkan

keadaan

Tabel 21 : Keadaan Perkara Pidana yang putus maksimal 5 bulan tahun 2016 SISA TH 2015

MASUK TH 2016 S/D JULI TH 2016

JUMLAH PERKARA YANG HARUS DISELESAIKAN (SISA 2015+MASUK 2016)

PUTUS TH 2016

SISA TH 2016

118

517

635

635

0

35



Penyelesaian Perkara Perdata dalam jangka

penyelesaian perkara pidana biasa

waktu kurang dari 5 bulan

dalam

jangka waktu ≤ 5 bulan pada tahun 2016 adalah

Sisa perkara perdata tahun 2015 sebanyak 109

sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai

perkara. Perkara masuk sampai dengan bulan

berikut:

Juli tahun 2016 masuk sebanyak 368 perkara.

realisasi

Perkara pidana yg diselesaikan maks 5 bln

=

perkara pidana yang harus diselesaikan

X

100%

Agustus 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 pada

tanggal

31

Desember

2016

belum

terhitung 5 bulan sejak perkara terdaftar.

653

=

Dengan asumsi perkara yang masuk terhitung 1

X

653

100%

= 100%

Sehingga dapat dihitung jumlah perkara yang harus diselesaikan sebanyak 477 perkara.


Sedangkan jumlah perkara yang telah diputus


dalam jangka waktu kurang dari 5 bulan

2016 capaian penyelesaian perkara pidana biasa

sejumlah

dalam jangka waktu ≤ 5 bulan pada tahun 2016

sebanyak 27 perkara.

450

perkara

dan

sisa

perkara

adalah sebesar 114,94%. Capaian

=

Realisasi

Tabel X

100%

100%

X

100%

87%

menggambarkan

keadaan

perkara perdata pada Pengadilan Negeri

Target

=

berikut


= 114,94% Tabel 22 : Keadaan Perkara Perdata yang putus maksimal 5 bulan Tahun 2016 JENIS PERKARA

MASUK TH 2016 S/D JULI 2016 132

JUMLAH PERKARA YANG HARUS DISELESAIKAN (SISA 2015+MASUK 2016) 235

6

236

109

368

SISA TH 2015

Gugatan

103

Permohonan Jumlah

PUTUS TH 2016

SISA TH 2016

221

14

242

229

13

477

450

27



penyelesaian perkara perdata dalam jangka

antara realisasi dan target, dimana pada

waktu ≤ 5 bulan pada tahun 2016 adalah sebesar

tahun 2016 capaian penyelesaian perkara

94,34%, dengan perhitungan sebagai berikut:

pidana biasa dalam jangka waktu ≤ 5 bulan

realisasi

=

=

Perkara perdata yg diselesaikan maks 5 bln perkara perdata yang hrs diselesaikan 450 477

= 94,34% 36


pada tahun 2016 adalah sebesar 171,53%. X

X

100%

100%

Capaian

=

=


= 171,53%

X

100%

X

100%

1. d. Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan



perbandingan

yang


diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5

Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 12%. Untuk

bulan dengan perkara yang harus diselesaikan

tahun 2016 sebanyak 653 perkara yang dapat

dalam waktu kurang dari 5 bulan, difungsikan


sebagai berikut :

bulan. Realisasi dan capaian indikator kinerja

Persentase perk yg diselesaikan dlm jangka waktu lebih 5 bulan.

antara

=

perkara

Jml perk yg diselesaikan dlm jangka waktu lbh 5 bln Jml perk yg hrs diselesaikan dlm jangka waktu maks 5 bln

“Persentase Perkara yang Diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan” pada tahun X

100%

2016 ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 23 : Indikator Kinerja 1. d NO

INDIKATOR KINERJA

REALISASI TH 2015

d.

TH 2016

TARGET

CAPAIAN

TH 2016

TH 2016

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan -

Perdata

34,30%

5,66%

13%

43,54%

-

Pidana

12,35%

0%

11%

0%

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisa

Sehingga dapat dilihat tidak ada perkara yang

tingkat penyelesaian perkara pidana biasa

diselesaikan lebih dari 5 bulan. Tabel berikut

dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan yang

menggambarkan

ditangani Pengadilan Negeri Padang pada

diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5

tahun 2016 yaitu dari 635 perkara yang

bulan pada Pengadilan Negeri Padang selama

ditargetkan, sebanyak 635 perkara diselesaikan

tahun 2016.

keadaan

perkara

yang

dalam jangka waktu ≤ 5 bulan. Tabel 24 : Keadan Perkara yang diselesaikan ≥ 5 bulan JENIS PERKARA

JUMLAH PERKARA YANG

PERKARA SELESAI ≤ 5

PERKARA SELESAI ≥ 5

HARUS DISELESAIKAN

BULAN

BULAN

Perdata

477

450

27

Pidana

653

653

0

Jumlah

1130

1103

27

37


Grafik 3 : Keadaan Perkara > 5 bulan

Penyelesaian perkara pidana yang lebih dari 5

Penyelesaian perkara perdata yang lebih dari 5

bulan.

bulan



penyelesaian perkara

penyelesaian perkara

pidana dalam jangka

pidana dalam jangka

waktu lebih dari 5 bulan pada Pengadilan

waktu lebih dari 5 bulan pada Pengadilan

Negeri Padang selama tahun 2016 adalah

Negeri Padang selama tahun 2016 adalah

sebesar 0%, dengan perhitungan sebagai berikut:

sebesar 5,66%, dengan perhitungan sebagai berikut :

realisasi

Perkara yang diselesaikan ≥ 5 bulan Perkara yang harus diselesaikan 0

= =

635 =

Capaian

X

100%

X

100%

realisasi

= =

477 =

0%

diperoleh

X

100%

X

100%

5,66%

membandingkan




2016 capaian penyelesaian perkara dalam jangka

tahun 2015 capaian penyelesaian perkara

waktu

pada

dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan pada

Pengadilan Negeri Padang selama tahun 2016

Pengadilan Negeri Padang selama tahun 2016

adalah sebesar 0%.


lebih

Capaian

dengan

Perkara yang diselesaikan ≥ 5 bulan Perkara yang harus diselesaikan 27

dari

=

=

Realisasi Target 0 13

5

bulan

X

100%

X

100%

= 0%

38


Capaian

=

=


= 43,54%

X

100%

X

100%

1.e. Indikator Kinerja Persentase penurunan sisa perkara

persentase penurunan sisa perkara

Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus

sisa perkara tahun berjalan =

X

pada saat laporan dibuat. Istilah sisa perkara tidak hanya dilekatkan bagi perkara belum

100%

sisa perkara tahun lalu

Target indikator kinerja ini pada tahun 2016,

putus, tetapi juga berlaku bagi perkara yang


sudah putus tetapi belum diminutasi.

Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 100%.


perbandingan antara sisa perkara pada tahun

Realisasi

dan

capaian

indikator

kinerja

berjalan dibandingkan dengan sisa perkara tahun

“Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan”

lalu, difungsikan sebagai berikut :

pada tahun 2016 ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 25 : Indikator Kinerja 1.e NO

e.

INDIKATOR KINERJA

REALISASI

Persentase penurunan sisa perkara

TARGET

CAPAIAN

TH 2015

TH 2016

TH 2016

TH 2016

15,13%

15,6%

16%

97,5%

Jumlah perkara pada tahun 2015 berjumlah

telah

diselesaikan

sebanyak

1531

perkara

1600 pekara yang telah diselesaikan sebanyak

sehingga masih terdapat sisa 283 perkara.

1358 perkara sehingga terdapat 242 sisa perkara.

Tabel berikut menggambarkan keadaan sisa

Pada tahun 2016 jumlah perkara yang harus

perkara Pengadilan negeri Padang pada tahun

diselesaikan sejumlah 1814 perkara dan yang

2015 dan 2016.

Tabel 26 : Keadaan sisa perkara tahun 2015 dan 2016 Jenis Perkara Perdata

Jml Perk yg hrs diselesaikan 573

Pidana

TAHUN 2015 Putus 464

109

Jml Perk yg hrs diselesaikan 663

942

824

118

Tipikor

60

52

PHI

25 1600

Jumlah

39


Sisa

TAHUN 2016 Putus

Sisa

589

74

1051

859

192

8

47

38

9

18

7

53

45

8

1358

242

1814

1531

283

Grafik 4 : Sisa Perkara

Berdasarkan

data

diatas

maka

realisasi

indikator kinerja pada tahun 2016 adalah sebesar

15,6%

dengan

pehitungan

berikut :

sebagai Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai

Sisa perkara realisasi

=

=

X

Jml perk yg hrs diselesaikan

100%

perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan secara mediasi dengan jumlah

283

=

1.f. Indikator Kinerja Persentase Mediasi yang diselesaikan

X

1814

100%

perkara yang masuk (perkara gugatan perdata), difungsikan sebagai berikut:

15,6% Persentase mediasi yang diselesaikan

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2016 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 97,5%. Capaian

= = =

realisasi target 15,6 16

X

100%

=

Jumlah mediasi yang diproses

X

Jumlah perkara yang dimediasi

100%

Target indikator kinerja ini pada tahun 2016, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 100%.

X

100%

Realisasi

dan

capaian

indikator

kinerja

“Persentase Mediasi yang Diselesaikan” pada

97,5%

tahun 2016 serta perbandingannya dengan Hal ini menunjukkan peningkatan yang cukup

tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel

sedikit, dimana sisa perkara pada tahun 2105

berikut ini :

sebesar 15,13% dari total jumlah perkara yang harus diselesaikan. Tabel 27 : Indikator kinerja 1.f No

f.

Indikator Kinerja

Persentase mediasi yang diselesaikan 40


Realisasi

Target

Capaian

Th 2014

Th 2015

Th 2016

Th 2016

Th 2016

75%

80%

97,45%

85%

114,65%

Jumlah perkara yang diajukan mediasi pada

Jumlah mediasi yang diproses pada tahun

tahun

2016 sebanyak 191 mediasi, dengan rincian

2016

sebanyak

195

perkara,

yang

keseluruhannya merupakan perkara perdata

mediasi yang hasilnya damai

gugatan yang

perkara dan

masuk tahun

2016

yang

sebanyak

5

yang gagal sebanyak 186

gagal sebanyak 186 perkara. Sedangkan yang

perkara.

tidak

Tabel berikut menggambarkan Keadaan

bisa

diproses

sebanyak

4

perkara

merupakan perkara perceraian.

Mediasi pada Pengadilan Negeri Padang pada tahun 2016. Tabel 28 : Keadaan Mediasi Tahun 2016

Jenis Perkara

Jumlah Perkara Sisa 2015 Masuk 2016

Perdata Gugatan

103

215

Diajukan mediasi th 2015 195

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2016 adalah sebesar 97,45%, dengan perhitungan sebagai

Mediasi Diproses Damai Gagal 5

Tidak diproses mediasi 4

186

1.g. Indikator Kinerja Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.

berikut :

Realisasi

Jumlah mediasi yang dproses

=

Jumlah perkara yg diajukan mediasi 191 196

=

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai X

100%

X

100%

Perbandingan antara jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian dengan jumlah perkara yang dimediasi, difungsikan sebagai berikut :

= 97,45% Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada tahun 2016 capaian untuk indikator kinerja ini adalah

Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

sebesar 114,65%.

Capaian

= = =


Jumlah perkara yang dimediasi =

Jumlah perkara yang menjadi akta perdamaian

X

100%

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2016, X

100%

X

100%

114,65%

sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 30%. Realisasi

dan

capaian

indikator

kinerja

“Persentase Mediasi yang Diselesaikan Menjadi Akte Perdamaian” pada tahun 2016 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

41


Tabel 29 : Indikator Kinerja 1.g NO

INDIKATOR KINERJA

g.

REALISASI

Persentase mediasi yang menjadi akta

TARGET

CAPAIAN

TH 2015

TH 2016

TH 2016

TH 2016

2,65%

2,62%

30%

8,73%

perdamaian

Jumlah mediasi yang diproses dalam tahun 2016

menjadi akta damai hanya sebanyak 5

sebanyak 191 perkara, dimana yang diproses

perkara.

Tabel 30 : Keadaan mediasi tahun 2016 JENIS PERKARA

JUMLAH PERKARA SISA 2015 MASUK 2016

Perdata Gugatan

103

215

DIAJUKAN MEDIASI TH 2016 195

MEDIASI DIPROSES DAMAI GAGAL 5

TIDAK DIPROSES MEDIASI 4

186


Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa,

indikator kinerja ini pada tahun 2016 adalah

mediasi dengan hasil damai pada Pengadilan

sebesar 2,62%, dengan perhitungan sebagai

Negeri Padang sangat rendah hanya sebesar

berikut :

2,62%. Hal ini disebabkan karena rendahnya

Realisasi

Jumlah mediasi yg menjadi akta perdamaian Jumlah mediasi yang diproses 5

=

Realisasi

=

191

kesadaran X

100%

kedua

belah

pihak

yang

berperkara untuk berdamai, sehingga harus diakui bahwa indikator kinerja ini sangat dipengaruhi faktor eksternal.

X

100%

= 2,62% Capaian diperoleh dengan membandingkan

SASARAN II PENINGKATAN AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM

antara target dan realisasi, dimana pada tahun

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk

2015 capaian untuk indikator kinerja ini adalah

mengukur keberhasilan sasaran “Peningkatan

sebesar 8,73%.

Aksepbilitas Putusan Hakim” meliputi 1 (satu)

Capaian

= = =


X

100%

X

100%

8,73%

indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan

Program

Peningkatan

Manajemen Peradilan Umum. Realisasi

dan

Capaian

Indikator

Kinerja

Sasaran ini pada tahun 2016 ditampilkan pada tabel berikut ini:

42


Tabel 31 : Sasaran II Peningkatan Aksepbilitas putusan Hakim NO 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Th. 2014 60,40%

REALISASI Th.2015 36,68%

TARGET 2016 80%

Th. 2016 88,1%

CAPAIAN 2016 110,13%

Grafik 5 : Sasaran II

Dari Tabel 31 dan grafik 5 dapat dilihat pada tahun 2016 tingkat aksepbilitas putusan hakim pada Pengadilan Negeri Padang meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2014 dan 2015.

Persentase penurunan upaya hukum

Dapat diartikan sebagai peningkatan kepercayaan

masyarakat

menunjukkan

=

Jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum

X

100%

terhadap

putusan hakim Pengadilan Negeri Padang yang

Jml putusan yg tdk mengajukan upaya hukum

peningkatan

Dengan asumsi semakin banyak masyarakat yang

menerima

putusan

dan

tidak

pelayanan Pengadilan Negeri Padang

melakukan upaya hukum banding, kasasi

terhadap masyarakat.

maupun

Analisa terhadap pencapaian target indikator

putusan hakim semakin dapat diterima oleh

kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

masyarakat pencari keadilan.

PK dapat diindikasikan bahwa

Dari jumlah 1571 putusan pada tahun 2016, 2. Indikator Kinerja Persentase penurunan upaya hukum

yang tidak diajukan upaya hukum (putusan yang diterima) adalah sebanyak 1384 putusan,

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara (putusan)

yang tidak mengajukan upaya hukum selama tahun berjalan dibagi jumlah putusan yang menjadi

dasar

pengajuan

upaya

difungsikan sebagai berikut : 43


hukum,

yaitu 544 putusan perkara perdata dan 7977 putusan perkara pidana, 13 perkara Tipikor dan 30 perkara PHI.

Untuk perkara yang

diajukan banding berjumlah 163 perkara yang terdiri dari 76 perkara perdata, 62 perkara pidana dan 25 perkara PHI.

Peninjauan kembali berjumlah 20 perkara Perkara yang diajukan kasasi berjumlah 141

yang terdiri dari 16 perkara perdata, 2

perkara terdiri dari 46 perkara perdata, 37

perkara pidana dan 2 perkara Tipikor, yang

perkara pidana, 34 perkara tipikor dan 24

dapat dilihat pada tabel berikut :

perkara PHI. Sedangkan untuk perkara Tabel 32 : Keadaan pengajuan upaya hukum tahun 2016 JENIS PERKARA

JUMLAH PUTUSAN

JUMLAH PUTUSAN YANG DITERIMA

JUMLAH PENGAJUAN BANDING

JUMLAH PENGAJUAN KASASI

Perdata

620

544

76

46

JUMLAH PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI 16

Pidana

859

797

62

37

2

Tipikor

38

13

25

34

2

PHI

54

30

-

24

-

Jumlah

1571

1384

163

141

20

Grafik 6 : Keadaan Pengajuan Upaya Hukum Tahun 2016

Berdasarkan data-data diatas dapat dilihat


bahwa realisasi pengajuan penurunan upaya


hukum pada Pengadilan Negeri Padang selama

tahun 2016 inidikator kinerja ini tercapai

tahun 2016 sejumlah

110,13%.

88,1% perkara. Dengan

perhitungan sebagai berikut : Realisasi

=

Jml putusan yg diterima

X

100%

Capaian

=

target

Jml putusan 1384

= =

44

1571 88,1%


X

100%

realisasi

= =

88,1 80 110,13%

X

100%

X

100%

SASARAN III PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran

ini

dimaksudkan

menggambarkan

efektivitas

dan

untuk

meliputi 5 (lima) indikator kinerja yang

efisiensi

diwujudkan melalui pelaksanaan Program

penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

perkara di Pengadilan Negeri Padang. Indikator

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja

kinerja

mengukur

Sasaran “Peningkatan Efektifitas Pengelolaan

keberhasilan sasaran “Peningkatan Efektifitas

Penyelesaian Perkara” pada tahun 2016 serta

Pengelolaan Penyelesaian Perkara”

perbandingannya dengan tahun sebelumnya

yang

ditetapkan

untuk

ditampilkan pada tabel berikut ini : Tabel 33 : Sasaran III Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara NO a. b. c. d.

e.


TARGET

CAPAIAN

Th. 2016 100%

95%

105,26%

100%

100%

100%

100%

100%

1 : 80

1 : 68

1 : 75

90,66%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100% Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat Rata-rata capaian tahun 2016

100%

100%

100%

Persentase perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim Perbandingan jumlah majelis Hakim terhadap perkara Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

Th. 2014 100%

REALISASI Th.2015 100%

100%

Grafik 7 : Sasaran III

45


99,18%

Dari tabel 33 dan grafik 6 dapat dilihat

Meningkatnya indikator rasio jumlah hakim

bahwa

peningkatan

terhadap perkara disebabkan pada tahun

pengelolaan

2015 target indikator ini terlalu tinggi yaitu

tidak

terhadap

terjadi

efektifitas

penyelesaian

perkara,

perbandingan

jumlah

kecuali majelis

pada hakim

terhadap perkara.

100%. Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

III.a. Indikator Kinerja Target indikator kinerja ini pada Tahun 2016, Persentase perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 95%.

perbandingan

antara

berkas

yang

diajukan

Realisasi dan capaian indikator kinerja

Banding, Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang

“Persentase berkas yang diajukan banding,

diajukan Banding, Kasasi dan PK, difungsikan

kasasi dan PK yang disampaikan secara

sebagai berikut :

lengkap”

=

pada

tahun

2016

serta

perbandingannya dengan tahun sebelumnya

Jumlah berkas yang diajukan banding, Kasasi, PK secara lengkap

ditampilkan pada tabel berikut ini : X

100%

Jumlah berkas yang diajukan banding, Kasasi, PK Tabel 34 : Indikator Kinerja III.a No

Indikator Kinerja

a.

Persentase perkara yang diajukan

Realisasi

Target

Capaian

Th 2014

Th 2015

Th 2016

Th 2016

Th 2016

100%

100%

100%

95%

105,26%

banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Berkas perkara banding yang telah dikirim ke

Dari jumlah tersebut, tidak ada berkas yang

Pengadilan Tinggi Padang selama tahun 2016

dikembalikan

adalah sebanyak 124 berkas perkara, yang terdiri

banding, keseluruhannya yaitu sebanyak 124

dari 51 berkas banding perdata, 54 berkas

berkas banding dinyatakan lengkap. Tabel

banding pidana dan 19 berkas banding tipikor.

berikut

oleh

pengadilan

menggambarkan

Upaya

tingkat

Hukum

Banding pada Pengadilan Negeri Padang pada tahun 2016.

46


Tabel 35 : Keadaan Perkara Banding Tahun 2016 Jenis Perkara

Sisa Tahun 2015

Perdata

8

Masuk Tahun 2016 76

Cabut

Kirim

Sisa Tahun 2016

2

51

31

Pidana

1

62

6

54

3

Tipikor

3

22

-

19

6

PHI

-

-

-

-

-

Jumlah

12

160

8

124

40

Berkas perkara kasasi yang telah dikirim ke


Mahkamah Agung RI selama tahun 2016 adalah

dikembalikan oleh Mahkamah Agung RI,

sebanyak 124 berkas perkara, yang terdiri dari 51

keseluruhannya yaitu sebanyak 114 berkas

berkas kasasi perdata, 54 berkas kasasi pidana,

kasasi dinyatakan lengkap. Tabel berikut

19 berkas kasasi tipikor dan 0 berkas kasasi PHI.

menggambarkan Upaya Hukum Kasasi pada Pengadilan Negeri Padang tahun 2016:

Tabel 36 : Keadaan Perkara Kasasi Tahun 2016 Jenis Perkara

Sisa Tahun 2015

Perdata

2

Masuk Tahun 2016 47

Cabut

Kirim

Sisa Tahun 2016

-

44

5

Pidana

-

37

2

31

4

Tipikor

-

23

-

20

3

PHI

-

24

1

19

4

Jumlah

2

131

3

114

16

Berkas perkara Peninjauan Kembali yang telah


dikirim ke Mahkamah Agung RI selama tahun

dikembalikan oleh Mahkamah Agung RI,

2016 adalah sebanyak 15 berkas perkara, yang

keseluruhannya yaitu sebanyak 15 berkas

terdiri dari 13 berkas Peninjauan Kembali perdata,

Peninjauan Kembali dinyatakan lengkap.

0 berkas Peninjauan Kembali pidana dan 2 berkas

Tabel

Peninjauan Kembali tipikor.

Hukum Kasasi pada Pengadilan Negeri

berikut

menggambarkan

Upaya

Padang tahun 2016: Tabel 37 : Keadaan Perkara Peninjauan Kembali Tahun 2016 Jenis Perkara Perdata

-

Masuk Tahun 2016 16

Pidana

-

2

1

-

1

Tipikor

-

2

-

2

-

PHI

-

-

-

-

-

Jumlah

-

20

1

15

4

47

Sisa Tahun 2015


Cabut

Kirim

Sisa Tahun 2016

-

13

3

Berkas banding yang diajukan ke Pengadilan

Sedangkan untuk upaya hukum Peninjauan

Tinggi Padang berjumlah 124 berkas, seluruh

Kembali ke Mahkamah Agung RI, selama

berkas banding tersebut telah diterima dan

tahun 2016 telah diajukan sebanyak 15

dinyatakan lengkap oleh pengadilan tingkat

berkas,

banding. Untuk kasasi ke Mahkamah Agung RI,

Kembali juga telah diterima dan dinyatakan

selama tahun 2016 telah diajukan sebanyak 114

lengkap oleh Mahkamah Agung RI. Tabel

berkas kasasi, dan seluruh berkas kasasi juga

berikut menggambarkan Upaya Hukum

telah diterima dan dinyatakan lengkap oleh

Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali

Mahkamah Agung tersebut.

pada Pengadilan Negeri Padang tahun 2016 :

dan

seluruh

berkas

Peninjauan

Tabel 38 : Keadaan upaya hukum Tahun 2016 Upaya Hukum

Sisa Tahun 2015 12

Masuk Tahun 2016 160

Cabut

Kirim

8

124

Sisa Tahun 2016 40

Kasasi

2

131

3

114

16

Peninjauan Kembali

-

20

1

15

4

Jumlah

14

311

12

253

60

Banding



atas indikator kinerja ini pada tahun 2016 adalah


sebesar 100%

tahun 2015 indikator kinerja ini tercapai

dengan perhitungan sebagai

105,26%.

berikut :

realisasi

=

= =

Jml perkara yg diajukan Banding, Kasasi dan PK scr lengkap Jml perkara yg diajukan Banding, Kasasi dan PK 253

Capaian X

100%

=

realisasi target 100

= =

X

100%

X

100%

105,26

253 100%

III.b. Indikator Kinerja Persentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai

perbandingan antara berkas perkara yang didistribusikan ke Hakim/Majelis dengan jumlah

=

berkas perkara yang diterima Kepaniteraan,

48


X 100%

Jumlah perkara yang diterima di Kepaniteraan

difungsikan sebagai berikut : Target indikator kinerja ini pada Tahun 2016,

Jumlah perkara yang diergister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim

Realisasi

dan

capaian

indikator

kinerja


“Persentase berkas yang diregister dan siap


didistribusikan ke Majelis” pada tahun 2016 pada tabel berikut ini :

Tabel 39 : Indikator Kinerja III.b No

Indikator Kinerja

b.

Realisasi

Persentase perkara yang diregister dan

Target

Capaian

Th 2014

Th 2015

Th 2016

Th 2016

Th 2016

100%

100%

100%

100%

100%

siap didistribusikan ke Majelis Hakim

Selama tahun 2016, total perkara yang ditangani

Seluruh

berkas

perkara

tersebut

yaitu

oleh Pengadilan Negeri Padang berjumlah 32477

sebanyak

berkas

perkara,

telah

perkara, yang terdiri dari 663 perkara perdata,

didistribusikan kepada Hakim/Majelis yang

31714 perkara pidana, 5 berkas pra peradilan 47

ditunjuk

perkara tipikor dan 53 berkas PHI.

Pengadilan

32477

berdasarkan Negeri

Penetapan

tentang

Ketua

penunjukan

Hakim/Majelis untuk memeriksa perkara bersangkutan. Tabel 40 : Keadaan Perkara Perdata tahun 2016 Jenis Perkara

Masuk Th 2016

Sudah Dibagi

Belum di bagi

Perdata Gugatan

280

280

-

Perdata Permohonan

383

383

-

Jumlah

663

663

-

Tabel 41 : Keadaan Perkara Pidana Tahun 2016 Jenis Perkara Pidana Biasa Pidana singkat Pidana cepat/ringan/lalu-lintas Jumlah

Masuk Th 2016

Sudah Dibagi

Belum di bagi

1051

1051

-

-

-

-

30663

30663

-

31714

31714

-

Tabel 42 : Keadaan Perkara Pra Peradilan Tahun 2016 Jenis Perkara

Masuk Th 2016

Sudah Dibagi

Belum di bagi

Pra Peradilan

5

5

-

Jumlah

5

5

-

49


Tabel 43 : Keadaan Perkara Tipikor Tahun 2016 Jenis Perkara

Masuk Th 2016

Sudah Dibagi

Belum di bagi

Tindak Pidana korupsi

47

47

-

Jumlah

47

47

-

Tabel 44 : Keadaan Perkara PHI Tahun 2016 Jenis Perkara

Masuk Th 2016

Sudah Dibagi

Belum di bagi

PHI

53

53

-

Jumlah

53

53

-

Penyelesaian Keseluruhan berkas yang telah diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Tabel 45 : Keadaan Perkara Tahun 2016 Jenis Perkara

Masuk Th 2016

Sudah Dibagi

Belum di bagi

Perdata Gugatan

280

280

-

Perdata Permohonan

383

383

-

Pidana Biasa

1051

1051

-

-

-

-

30663

30663

-

Tindak Pidana korupsi

47

47

-

PHI

53

53

-

32477

32477

-

Pidana singkat Pidana cepat/ringan/lalu-lintas

Jumlah


adalah sebesar 100 %, dengan perhitungan

atas

sebagai berikut :

indikator

kinerja ini pada tahun 2016

Realisasi

=

Jumlah perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim

= =

Jumlah perkara yang diterima di Kepaniteraan 32477 32477

X

100%

X

100%

100


Capaian

=

antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2016 capaian indikator kinerja ini adalah 100 %.

= =

50


realisasi target 100 100 100

X

100%

X

100%

III.c. Indikator Kinerja Persentase Perbandingan jumlah Majelis Hakim terhadap perkara

Jumlah Perkara masuk Jumlah Majelis =

X

100%

100 perkara/Majelis



perbandingan

penanganan


perkara tahun berjalan (Jumlah Perkara Masuk


yang diperiksa secara majelis dibandingkan

Realisasi dan capaian indikator kinerja “Ratio

antara

Ratio

dibagi jumlah majelis yang ada) dengan Ratio Penanganan Perkara yang ditetapkan. Ratio penanganan perkara yang ideal ditetapkan sebesar 100%, difungsikan sebagai berikut :

Hakim/Majelis

Hakim

terhadap

perkara”

pada tahun 2016 ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 46 : Indikator Kinerja III.c NO

c.

INDIKATOR KINERJA

REALISASI

Persentase perbandingan jumlah Majelis

TARGET

CAPAIAN

TH 2015

TH 2016

TH 2016

TH 2016

1 : 80

1 : 68

1:75

90,66

Hakim terhadap perkara

Dari seluruh perkara yang didaftarkan selama

majelis sebesar 1 : 8 (1 majelis menangani 8

tahun 2016, sebanyak 1422 perkara diperiksa

perkara

secara

perkara

penanganan perkara PHI secara majelis 1 : 27

perdata secara majelis sebesar 1 : 40 (1 majelis

( 1 majelis menangani 27 perkara per tahun).

menangani 40 perkara), perkara pidana 1 : 151 ( 1

Tabel

majelis menangani 151 perkara), perkara tipikor

penanganan perkara tahun 2016 adalah :

majelis.

Rasio

penanganan

per

tahun),

berikut

sedangkan

menggambarkan

secara Tabel 47 : Rasio penanganan perkara tahun 2016 JENIS PERKARA

JUMLAH MAJELIS

Perdata

PERKARA YANG DIPERIKSA SECARA MAJELIS 280

7

RATIO PENANGANAN PERKARA 1 : 40

Pidana

1051

7

1 : 151

Tipikor

38

5

1:8

PHI

53

2

1 : 27

1422

21

1 : 68

Jumlah

Persentase Ukuran capaian indikator kinerja Ratio Majelis Hakim terhadap perkara adalah

=

Majelis Hakim sebanyak 21 majelis terhadap

=

perkara yang masuk sebanyak 1422 perkara,

=

51


X

100%

X

100%

100 perk/Majlis

sebesar 100%, yaitu perbandingan antara ratio

sehingga didapat ratio majelis hakim terhadap

Jml perk Masuk/Jml Majlis 1422/21 100 perk/Majlis 67,71

rasio

rasio

perkara masuk adalah 1 : 68 Secara keseluruhan


rasio penanganan perkara pada tahun 2016


yaitu 1 majelis menangani 68 perkara per tahun.

2016 didapat capaian kinerja Ratio Majelis


Hakim terhadap perkara adalah 90,66%,

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara pada

dengan perhitungan sebagai berikut :

tahun 2015 adalah sebesar 67,71 %, dengan Capaian


=

Realisasi Target 68

= =

75

X

100%

X

100%

90,66%

III.d. Indikator Kinerja Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai


perbandingan

yang


disampaikan ke para pihak tepat waktu


dengan jumlah berkas putusan, difungsikan

Realisasi

sebagai berikut:

“Persentase

antara

relas

Jml pemberitahuan ptsan yg tepat waktu, tempat dan para pihak Jumlah berkas putusan

=

putusan

dan

capaian

indikator

penyampaian

kinerja

pemberitahuan

relaas putusan tepat waktu, tempat dan para X

100%

pihak” pada tahun 2016 ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 48 : Indikator kinerja III.d No

d.

Indikator Kinerja

Realisasi

Persentase penyampaian pemberitahuan

Target

Capaian

Th 2014

Th 2015

Th 2016

Th 2016

Th 2016

100%

100%

100%

100%

100%

relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

Terhadap pihak yang tidak hadir pada saat

telah diatur dalam peraturan perundang-

putusan dibacakan di persidangan, Pengadilan

undangan, yang dilaksanakan oleh Jurusita

Negeri wajib

Pengadilan Negeri tersebut.

memberitahukan

isi putusan

tersebut pada waktu, tempat, dan tata cara sebagaimana

52


Tabel 49 : Kehadiran Para Pihak saat putusan Tahun 2016 Jenis Perkara

Jumlah Perkara diputus

Kehadiran para pihak saat putusan Hadir seluruhnya Salah satu tidak Tidak hadir hadir seluruhnya 280 -

Perdata Gugatan

280

Pidana Biasa

859

859

-

-

Pra Peradilan

5

5

-

-

1144

1144

-

-

Tabel 50 : Keadaan Relas Putusan Tahun 2016 Jenis Perkara

Putusan yang harus dberitahukan

Perdata Gugatan

Pelaksanaan Relas oleh Jurusita tepat waktu, terlambat, salah Tidak dijalankan tempat, dan para tempat, salah para pihak pihak

280

280

-

-

Pidana Biasa

-

-

-

-

Pra Peradilan

-

-

-

-

280

280

-

-

Selama tahun 2016, terdapat 280 putusan perkara perdata gugatan, 859 putusan perkara pidana biasa, dan 5 putusan pra peradilan. Karena

ketidakhadiran

salah

satu

Realisasi

=

atau

beberapa pihak saat pembacaan putusan di

=

persidangan, 280 putusan perdata gugatan

=

harus diberitahukan amar putusannya dengan

Relas tepat waktu, tempat dan para pihak Jumlah berkas putusan 280 280

x

100%

x

100%

100%

menyampaikan Relaas Pemberitahuan Putusan


oleh Jurusita. Dari 280 putusan yang wajib


diberitahukan amar putusannya, keseluruhan

2015capaian indikator kinerja ini adalah 100 %.

relaas telah dilaksanakan tepat waktu, tempat dan para pihak. Rinciannya sebagaimana

Capaian

=

disajikan pada table di atas. Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi

=

atas indikator kinerja ini pada tahun 2015

=

adalah sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut :

53


Realisasi Target 100 100 100%

X

100%

X

100%

III.e. Indikator Kinerja Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai


perbandingan antara pelaksanaan penyitaan


tepat waktu dan tempat dengan permohonan


penyitaan, difungsikan sebagai berikut:

Realisasi

=

Pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat

dan

“Persentase

capaian

penyitaan

indikator tepat

kinerja

waktu

dan

tempat” pada tahun 2016 ditampilkan pada X

100%

Permohonan Penyitaan

tabel berikut ini :

Tabel 51 : indikator Kinerja III.e NO

INDIKATOR KINERJA

REALISASI

TARGE

CAPAIAN

T TH 2014

TH 2015

TH 2016

TH

TH 2016

2016 e.

Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

100%

100%

100%

80%

100%

Persentase ukuran capaian indikator kinerja

Permohonan penyitaan sebanyak 1020 (Seribu

Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

dua

puluh)

permohonan

dilaksanakan

perbandingan

penyitaan secara tepat waktu dan tempat

antara pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan

sebanyak 1020 (Seribu dua puluh) permohonan,

tempat dengan permohonan penyitaan.

dengan kata lain bahwa pada tahun 2016

adalah

sebesar

100%,

yaitu

permohonan penyitaan untuk perkara pidana mencapai target sebesar 100%. Tabel 52 : Keadaan Penyitaan Tahun 2016 JENIS PERKARA

JUMLAH PERMOHONAN PENYITAAN

Pidana Biasa

1020

Pada tahun 2016 jumlah permohonan penyitaan

Berdasarkan

1020 yang masuk telah dilaksanakan penyitaan

realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun

tepat

2016

waktu

dan

tempat.

Rinciannya

sebagaimana disajikan pada tabel di atas.

54


adalah

data-data sebesar

tersebut 100


%,

maka dengan

Capaian diperoleh dengan membandingkan Realisasi

Pelaksanaan Penyitaan Tepat waktu dan tempat Permohonan Penyitaan 1020

=

=

1020

antara realisasi dan target, dimana pada tahun X

100%

X

100%

2016 capaian indikator kinerja ini adalah 100 %. Capaian

100%

=

= = =


X

100%

X

100%

125%

SASARAN IV PENINGKATAN AKSESBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE) Indikator

kinerja

yang

ditetapkan

untuk

mengukur keberhasilan sasaran “Peningkatan Aksepbilitas Masyarakat Terhadap Peradilan

(acces to Justice)” meliputi 4 (empat) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi

dan

Capaian

Indikator

Kinerja Sasaran ini pada tahun 2016 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 53 : Sasaran IV Peningkatan Aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan REALISASI

NO a b

INDIKATOR KINERJA Persentase perkara prodeo yang dapat diselesaikan Persentase amar putusan yang dapat diakses secara online

2014

2015

100%

100%

100%

100%

Grafik 8 : Sasaran IV

55


TARGET 2016

CAPAIAN 2016

0%

100%

0%

100%

100%

100%

2016


Padang tidak menangani

bahwa

prodeo

tidak

maupun

terdapat

penurunan

masyarakat

peningkatan

pada

perkara

dikarenakan perkara prodeo

aksesbilitas

yang masuk sedangkan target tetap

putusan.

100% sehingga terjadi realisasi 0% dan

terhadap

Penurunan pada indikator perkara prodeo

capaian 0%.

yang dapat diselesaikan terjadi karena

Analisa terhadap pencapaian masing-masing

pada tahun 2016 ini Pengadilan Negeri

target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

IV.a. Indikator Kinerja Persentase perkara prodeo yang dapat diselesaikan Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai


perbandingan antara perkara prodeo yang


diselesaikan dengan perkara prodeo yang


masuk, difungsikan sebagai berikut :

=

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan Jumlah perkara prodeo yang masuk

Realisasi dan capaian indikator kinerja inipada X

tahun 2016 serta perbandingannya dengan

100%

tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 54 : indikator kinerja IV.a NO

a.

INDIKATOR KINERJA

REALISASI

TARGET

CAPAIAN

TH 2014

TH 2015

TH 2016

TH 2016

TH 2016

100%

100%

0%

100%

0%

Persentase perkara prodeo yang dapat diselesaikan

Pada

tahun

Prodeo/bantuan

2016

tidak

hukum

ada

bagi

perkara

masyarakat

miskin/kurang mampu yang masuk ke bagian perdata Pengadilan Negeri Padang, sehingga tidak ada realisasi dan capaian terhadap target. Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi

reali sasi

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan

=

Jumlah perkara prodeo yang masuk 0 0

= =

X

100%

X

100%

0



sebesar 0%, hal ini

disebabkan karena Pada


tahun 2016 tidak ada perkara Prodeo/bantuan

tahun 2015 capaian indikator kinerja ini

hukum bagi masyarakat miskin/kurang mampu

adalah 0 %.

yang masuk ke bagian perdata Pengadilan

Capaian

=

Capaian

=

Negeri Padang.

56


=

Realisasi Target 0 100 0

X

100%

X

100%

IV.b. Indikator Kinerja Persentase amar putusan yang dapat diproses secara online Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai


perbandingan antara amar putusan perkara


yang dipublikasikan di website dengan jumlah


putusan perkara, difungsikan sebagai berikut : Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

=

Jumlah amar putusan perkara yang dipublikaskan di web Jumlah perkara putus

Realisasi

dan

capaian

indikator

kinerja

inipada tahun 2016 serta perbandingannya X

100%

dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 55 : Indikator Kinerja IV.b No

b.

Indikator Kinerja

Realisasi

Persentase amar putusan yang dapat

Target

Capaian

Th 2014

Th 2015

Th 2016

Th 2016

Th 2016

100%

100%

100%

100%

100%

diakses secara online

Pada tahun 2016, dari total 32202 putusan

Namun pada perkara asusila dan perkara

perkara, sebanyak 32202 putusan perkara yang

perceraian ada beberapa identitas yang

dipublikasikan dan dapat diakses secara online .

disamarkan, seperti diperlihatkan pada tabel berikut :

Tabel 56 : Putusan yang di publikasikan tahun 2016 JENIS PERKARA Perdata

589

PUTUSAN YANG DIPUBLIKASIKAN 589

Pidana

31522

31522

-

Tipikor

38

38

-

PHI

53

53

-

32202

32202

Jumlah

PERKARA SELESAI

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2016 adalah sebesar

100%

dengan perhitungan

sebagai

Realisasi

=

SISA YANG TIDAK DIPUBLIKASIKAN -

Jumlah amar putusan perkara yang dipublikaskan di web

X

100%

X

100%

Jumlah perkara putus

berikut:

32202

= = 57


32202 100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan Capaian

antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2016 indikator kinerja ini tercapai 100 %.

= = =


X

100%

X

100%

100%

SASARAN V PENINGKATAN KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN Indikator

kinerja

yang

ditetapkan

untuk

Program Peningkatan Manajemen Peradilan

mengukur keberhasilan sasaran “Peningkatan

Umum.

Kepatuhan

Terhadap

Realisasi

meliputi

(satu)

1

Putusan

indicator

Pengadilan” kinerja

yang

dan

Capaian

Indikator

Kinerja

Sasaran ini pada tahun 2015 ditampilkan

diwujudkan melalui pelaksanaan

pada tabel berikut ini:

Tabel 57 : Sasaran V Peningkatan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan REALISASI

NO

INDIKATOR KINERJA

2014


70%

Grafik 9 : Sasaran V

58


2015

2016

TARGET 2016

80%

70%

85%

CAPAIAN 2016 82,35%


Hal ini dikarenakan pada tahun 2016

terjadi penurunan kepatuhan terhadap

beberapa eksekusi tertunda prosesnya

putusan

dengan

karena situasi dan kondisi yang tidak

permohonan

memungkinkan pada wilayah hukum

yang

penurunan

ditunjukkan

persentase

eksekusi atas putusan perkara perdata


yang berkekuatan hukum tetap.

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

V. Indikator Kinerja Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dengan eksekusi yang dijalankan Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai


perbandingan antara permohonan eksekusi


perkara perdata yang ditindaklanjuti dengan


jumlah permohonan eksekusi yang diajukan.

Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2016 ditampilkan pada tabel

Jumlah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti

=

berikut ini : X

100%

Jumlah permohonan eksekusi yang diajukan

Tabel 58 : Indikator Kinerja V NO

INDIKATOR KINERJA

REALISASI TH 2014


Dari

4

jenis

permohonan

eksekusi,

yaitu

9

TARGET

CAPAIAN

TH 2015

TH 2016

TH 2016

TH 2016

80%

70%

85%

82,35%

perkara

dicabut

dan

14

permohonan

permohonan eksekusi sisa tahun 2015 ditambah 23

eksekusi yang masih dalam proses eksekusi.

permohonan eksekusi pada tahun 2016, terdiri dari

Sehingga

7 permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti, 2

sebanyak

sisa 23

yang

belum

perkara.

dieksekusi Rinciannya

ditampilkan pada tabel di bawah ini:

59


Tabel 59 : Keadaan Eksekusi Tahun 2016 JENIS

SISA TH 2015 5

MASUK TH 2016 19

PROSES

SELESAI

CABUT

SISA

10

7

2

15

Eksekusi tanggungan

3

1

1

-

-

4

Eksekusi Fidusia

-

1

1

-

-

1

Eksekusi Risalah Lelang

1

2

2

-

-

3

Jumlah

9

23

14

7

2

23

Eksekusi putusan

Grafik 10 : Keadaan Eksekusi tahun 2016





sebesar 70 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

tahun 2015 indikator kinerja ini tercapai 82,35%.

Realisasi

=

= =

60

Jumlah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti Jumlah permohonan eksekusi yang diajukan 21 30 70%


X

100%

Capaian

= =

X

100%

=

Realisasi Target 70 85 82,35%

X

100%

X

100%

SASARAN VI PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DILINGKUNGAN PERADILAN VI. Indikator Kinerja Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjangoperasional peradilan Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai

melalui Daftar Isian Pelaksanaan tahun 2016

perbandingan antara dana yang dianggarkan

yang terdiri dari :

untuk peningkatan sarana dan prasarana dengan


kebutuhan operasional perkantoran.


Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya


serta untuk mencapai target juga ditentukan oleh

Realisasi

penyediaan anggaran

inipada tahun 2016 ditampilkan pada tabel

dan

capaian

indikator

kinerja

berikut ini: Tabel 60 : Sasaran VI Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan peradilan No

Indikator Kinerja

Realisasi

Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan

Target

Capaian

Th 2015

Th 2016

Th 2016

Th 2016

99,95%

98,68%

100%

98,68%

Grafik 11 : Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 60 dan grafik 10 dapat dilihat

Gedung dan Bangunan yang menggunakan

terjadi

program

sistem KSLL (Konstruksi Sarang Laba-laba)

peningkatan sarana dan prasarana Mahkamah

yang ternyata dapat menghemat anggaran

Agung RI pada Pengadilan Negeri Padang tahun

negara

2016, hal ini disebabkan karena pada tahun 2016

dibandingkan menggunakan pondasi metode

terdapat belanja modal penambahan nilai

konvensional.

penurunan

61

realisasi


pada

sebesar

Rp.

180.000.000,-

jika

Berdasarkan pagu anggaran tahun 2016 tersedia

berjumlah Rp. 9.210.000.000,-. Anggaran

anggaran belanja modal untuk pengadaan

tersebut

pengolah

sebesar

9.017.188.419, sehingga sisa anggaran dari pagu

Rp.110.000.000, dan belanja penambahan nilai

belanja modal adalah Rp. 192.811.581,-. seperti

gedung

diperlihatkan pada tabel berikut :

data dan

dan

komunikasi

bangunan

sebesar

Rp.

telah

terealisasi

sebesar

Rp.

9.100.000.000,- sehingga belanja modal Tabel 61 : Realisasi Belanja Modal Tahun 2016 NO

URAIAN

1.

Pengolah data dan komunikasi Penambahan nilai gedung dan bangunan Jumlah

2.

PAGU ANGGARAN Rp. 110.000.000

REALISASI

% REALISASI

SISA ANGGARAN

Rp. 109.406.000

99,46%

Rp.

594.000

Rp. 9.100.000.000

Rp. 8.907.782.419

97,89%

Rp.

192.217.581

Rp. 9.210.000.000

Rp. 9.017.188.419

98,68%

Rp. 192.811.581





sebesar 98,68 %, dengan perhitungan sebagai

tahun 2016 indikator kinerja ini tercapai

berikut :

98,68%.

Realisasi

Realisasi Anggaran Pagu anggaran

X

=

Rp. 9.017.188.419 Rp. 9.210.000.000

X

=

98,68%

=

100%

Capaian

= =

100%

=


X

100%

X

100%

98,68%

SASARAN VII PENINGKATAN PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN GUNA MENUNJANG OPERASIONAL PERKANTORAN VII. Indikator Kinerja Persentase pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan guna menunjang operasional perkantoran Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai


perbandingan antara dana yang dianggarkan


dengan kebutuhan operasional kantor.


Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

Realisasi

serta untuk mencapai target juga ditentukan oleh

inipada tahun 2016 ditampilkan pada tabel

penyediaan

berikut ini:

anggaran

melalui

Daftar

Isian

Pelaksanaan tahun 2016 yang terdiri dari Dipa 01. 62


dan

capaian

indikator

kinerja

Tabel 62 : Indikator Kinerja VII No

Indikator Kinerja

Persentase pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan guna menunjang operasional perkantoran

Target

Capaian

Th 2015

Th 2016

Th 2016

Th 2016

90%

96,53%

100%

96,53%

Grafik 12 : Realisasi Anggaran Tahun 2015 dan 2016

Berdasarkan tabel 62 dan grafik 11 diatas dapat

Rp. 23.138.430.000,-( dua puluh tiga milyar

dilihat bahwa pada tahun anggaran 2016 terjadi

seratus tiga puluh delapan juta empat ratus

peningkatan yang cukup signifikan terhadap

tiga puluh ribu rupiah ) meliputi Program

realisasi anggaran belanja pada Pengadilan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Negeri

Padang.

Hal

ini

menunjukkan

Tugas Teknis sebesar Rp. 22.329.435.454,-

perencanaan yang cukup matang dalam

sehingga

menyusun RKAKL tahun anggaran 2016

808.994.546,- seperti diperlihatkan pada

sehingga anggaran dapat terserap sesuai dengan rencana. Hal ini berarti terjadi peningkatan

kualitas

administrasi

dan

sisa

anggaran

sebesar

Rp.

table dibawah ini.Pagu Anggaran DIPA (03) Dirjen Badan peradilan Umum Mahkamah Agung

Tahun

2015pada

Satuan

Kerja

Pengadilan Negeri Pekanbaru sebesar Rp.

pengeloaan keuangan guna menunjang

289.332.000,- (dua ratus delapan puluh

kegiatan

sembilan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu

operasional

pada

Pengadilan

Negeri Padang selama tahun anggaran

rupiah)

2016.

Lainnya. Mahkamah Agung dan Program

Pagu

Anggaran

DIPA

(01)

Badan

Urusan

meliputi

Peningkatan

Program

Sarana

Administrasi Mahkamah Agung Tahun 2016 pada

Aparatur

Mahkamah

Satuan Kerja Pengadilan Negeri Padang sebesar

tersebut

digunakan

Peningkatan

dan

Prasarana

Agung.

Anggaran

untuk

membiayai

kegiatan operasional pada Pengadilan 63


Negeri Padang dan pengadaan sarana dan

Pengadilan

prasarana kantor dan telah terealisasi.

terealisasi sebesar Rp.

Manajemen

Peradilan

Umum

(DIPA

03)

.

sehingga

Negeri sisa

Padang

dan

telah

285.839.850,-

anggaran

sebesar

Rp.

Anggaran tersebut ditujukan untuk menunjang

3.492.150,- seperti diperlihatkan pada tabel

kegiatan operasional persidangan peradilan pada

dibawah ini.

Tabel 63 : Realisasi Anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 NO

PROGRAM

1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Jumlah

2.

PAGU ANGGARAN Rp. 23.138.430.000

Rp. 22.329.435.454

Rp.

Rp.

289.332.000

Rp. 23.427.762.000

REALISASI

% REALISASI 96,50%

SISA ANGGARAN

98,79%

Rp. 3.492.150

96,53%

Rp. 812.486.696

285.839.850

Rp. 22.615.275.304

Rp. 808.994.546

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2016 adalah sebesar 96,53 %. Capaian

diperoleh

dengan

membandingkan

antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2015 indikator kinerja ini tercapai 96,53 %.

64


Capaian

= = =

Realisasi Target 96,53 100 96,53%

X

100%

X

100%

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

P

ada

tahun

Padang

2016

Pengadilan

mendapatkan

total

Negeri

c. Belanja Modal

alokasi

:

Rp. 9.210.000.000,- ( satu milyar dua ratus

anggaran sebesar Rp. 23.427.762.000 ,-

sepuluh juta rupiah)

(dua puluh tiga milyar empat ratus dua puluh

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai

tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu

mengikat

rupiah), dengan rincian Daftar IsianPelaksanaan

penggunaannya antara lain untuk gaji dan

Anggaran (DIPA) sebagai berikut :

tunjangan dan honorarium.

1.

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk

DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

dan

tidak

mengikat

yang

Anggaran Dipa 01 sebesar Rp. 13.815.515.000,-(tiga

pembelian barang dan jasa yang habis

belas milyar delapan ratus lima belas juta lima

pakai dalam kurun waktu satu tahun

ratus lima belas ribu rupiah), yang meliputi :

anggaran

a. Belanja Pegawai

pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan

:

termasuk

didalamnya

Rp. 12.139.926.000,- (Dua belas milyar seratus tiga

dan penilaian belanja barang dilakukan

puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh

berdasarkan standar biaya yang Belanja

enam ribu rupiah)

barang

b. Belanja Barang

:

yaitu

pengeluaran

untuk

pembelian barang dan jasa yang habis

Rp. 1.778.504.000,-(Satumilyar tujuh ratus tujuh

pakai dalam kurun waktu satu tahun

puluh delapan juta lima ratus empat ribu rupiah).

anggaran

termasuk

didalamnya

ditetapkan, (TOR) dan Rincian Anggaran pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan

Belanja (RAB). Belanja barang meliputi

penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan

belanja barang mengikat maupun belanja

standar biaya yang telah

barang tidak mengikat.

Tabel 64 : Realisasi Anggaran Belanja DIPA Badan Urusan Administrasi (01) NO

JENIS BELANJA

1.

Belanja Pegawai


REALISASI

% REALISASI

Rp. 11.663.960.000

96,07%

SISA ANGGARAN Rp. 475.966.000

2.

Belanja Barang

Rp. 1.788.504.000

Rp.

1.627.260.385

90,98%

Rp. 161.243.615

3.

Belanja Modal

Rp. 9.210.000.000

Rp.

9.033.963.445

98,79%

Rp. 171.784.931

Jumlah

Rp. 23.138.430.000

95,28%

Rp. 808.994.546

Rp. 22.325.183.830

Berikut ini rincian tabel realisasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal Dipa 01 Badan Urusan Administrasi :

65


Tabel 65 : RINCIAN BELANJA PEGAWAI DIPA 01 NO

KODE AKUN

JENIS BELANJA

I 1.

5111111

Gaji dan Tunjangan Belanja gaji pokok PNS

PAGU ANGGARAN Rp. 12..139.926.000 Rp. 4.463.649.432

2.

511119

Belanja pembulatan gaji PNS

Rp.

64.000

Rp.

55.559

86,81%

3.

511121

Belanja tunj. suami istri PNS

Rp.

296.244.180

Rp.

296.244.180

100%

4.

511122

Belanja tunj. Anak PNS

Rp.

83.004.388

Rp.

83.004.388

100%

5.

511123

Belanja tunj. Struktural PNS

Rp.

37.980.000

Rp.

37.980.000

100%

6.

511124

Belanja tunj. Fungsional PNS

Rp. 3.065.590.000

Rp. 2.957.775.000

96,48%

7.

511125

Belanja tunj. PPh PNS

Rp.

485.153.000

Rp.

464.871.354

95,82%

8.

511126

Belanja tunj. Beras PNS

Rp.

228.840.000

Rp.

206.416.220

90,20%

9.

511129

Belanja uang makan PNS

Rp.

805.728.000

Rp.

660.516.000

81,98%

10.

511147

Belanja tunj. Lain-lain

Rp.

20.000.000

11.

511151

Belanja tunj. Umum PNS

Rp.

115.631.000

12.

511158

Belanja tunj. Hakim Ad Hoc

13.

512211

Belanja uang lembur

Total belanja pegawai

REALISASI

%

Rp. 11.663.404.801 Rp. 4.439.641.100

96,08% 99,46%

0 31.770.000

27,48%

Rp. 2.494.170.000

Rp. 2.453.167.000

98,36%

Rp.

Rp.

72,86%

43.872.000

Rp. 12..139.926.000

Rp.

0

31.964.000

Rp. 11.663.404.801

96,08%

Tabel 66 : RINCIAN BELANJA BARANG DIPA 01 NO 1.

KODE AKUN 521219

2.

522191

Belanja barang non operasional lainnya Belanja jasa lainnya

3.

524111

Belanja perjalanan biasa

Rp. 48.960.000

Rp. 47.293.000

96,60%

4.

524113

Rp.

12.300.000

Rp.12.210.000

99,27%

5.

524114

Rp.

7.500.000

Rp. 7.140.000

95,20%

6.

522141

Belanja perjalanan dinas dalam kota Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota Belanja sewa

Rp. 50.000.000

Rp. 50.000.000

100%

7.

521211

Belanja bahan

Rp.

Rp.

100%

9.

521111

Rp. 407.000.000

Rp. 391.846.570

96,28%

10.

521811

Rp. 171.400.000

Rp. 171.392.850

100%

11.

521114

Rp. 12.600.000

Rp. 10.147.170

80,53%

12.

522111

Belanja keperluan perkantoran Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi Belanja pengiriman surat dinas pos pusat Belanja langganan listrik

Rp. 253.601.000

Rp. 190.471.414

75,11%

13.

522112

Belanja langganan telepon

Rp. 14.400.000

Rp. 2.423.933

16,83%

14.

522113

Belanja langganan air

Rp. 58.000.000

Rp. 30.544.000

52,66%

15.

523111

Rp. 374.780.000

Rp. 374.742.000

99,99%

16.

523121

Belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin

Rp. 158.350.000

Rp. 158.349.673

100%

66

JENIS BELANJA



Rp. 57.067.925

Rp.

Rp. 0

400.000

4.650.000

REALISASI

% 63,01% 0

4.650.000

17.

523133

Belanja biaya pemeliharaan jaringan 18. 521115 Honor operasional satuan kerja Total belanja barang

Rp. 46.123.000

Rp. 46.120.000

99,99%

Rp. 54.000.000

Rp. 54.000.000

Rp. 1.788.504.000

Rp.

100%

1.627.260.385

90,98%

REALISASI

% REALISASI

Tabel 67 : RINCIAN BELANJA MODAL DIPA 01 NO I 1.

KODE AKUN 051 532111 051

2.

533121

JENIS BELANJA

PAGU ANGGARAN

PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI Belanja modal peralatan Rp. 110.000.000 dan mesin GEDUNG/BANGUNAN Penambahan nilai gedung dan bangunan Jumlah

Rp. 9.100.000.000 Rp. 9.210.000.000

Rp. 109.406.000

99,46%

Rp. 8.924.557.445

98,07%

Rp. 9.033.963.445

98,77%

2. DIPA (03) DIRJEN BADILUM Anggaran DIPA (03) berupa Belanja Barang

Belanja barang pada DIPA (03) Badan

sebesar Rp. 289.332.000,- (Dua ratus delapan

Peradilan

puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu

menunjang

rupiah).

persidangan peradilan.

Umum

ditujukan

kegiatan

untuk

operasional

Tabel 68 : Realisasi Anggaran Belanja DIPA Dirjen Badilum (03) NO 1.

JENIS BELANJA Belanja Barang


REALISASI

% REALISASI

Rp. 285.839.850

98,79%


Jumlah

Rp. 289.332.000

Rp. 285.839.850

98,79%

Rp. 3.492.150

Tabel 69 : RINCIAN BELANJA BARANG DIPA 03 NO

KODE AKUN 521211

PAGU ANGGARAN Rp. 270.000

0

0

Rp.

200.000

0

0

522131

Belanja barang untuk persediaan barang konsums Belanja jasa konsultan

Rp.

36.000.000

Rp.

36.000.000

521211

Belanja bahan

Rp.

105.507.000

Rp.

104.698.750

521811

Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi Belanja perjalanan biasa

Rp.

40.000.000

Rp.

40.000.000

100%

Rp.

46.080.000

Rp.

46.080.000

100%

Belanja pengiriman surat dinas pos pusat Belanja perjalanan dinas dalam kota Belanja bahan

Rp.

1.950.000

Rp.

1.950.000

100%

Rp.

25.000.000

Rp.

25.000.000

100%

Rp.

725.000

Rp.

725.000

100%

Belanja barang non operasional lainnya

Rp.

27.600.000

Rp.

25.430.000

521811

524111 521114 524113 521211 521219

67

JENIS BELANJA Belanja bahan


REALISASI

%

100% 99,23%

92,14%

521811

Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi Total belanja barang

Rp.

6.000.000

Rp. 289.332.000

Rp.

5.956.100

Rp.

285.839.850

99,27% 98,79%

REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM DIPA (01) digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu :

DIPA (03) digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu :



Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung

 Program Peningkatan peradilan Umum



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

manajemen

Tabel 70 : REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2016 NO

PROGRAM

1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

3.

Program Peningkatan manajemen peradilan Umum Jumlah

68



Rp. 13.291.220.385

95,43%


Rp. 9.210.000.000

Rp. 9.038.215.069

98,77%

Rp. 171.784.931

Rp.

Rp.

98,7%

Rp. 3.492.150

289.332.000

Rp. 23.427.762.000

REALISASI

285.839.850

%

Rp. 22.615.275.304 96,53%

Rp. 812.486.696

BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN

P

encapaian

B. SARAN-SARAN

kinerja

Padang

Pengadilan

tahun

2016

Negeri

merupakan

pencapaian atas target kinerja tahun 2016.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Padang

Tahun

2016

menyajikan

berbagai

U

Untuk

mengatasi

kendala-

kendala dalampelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan

kinerja di Pengadilan Negeri Padang maka diperlukan :

keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis

1. Peningkatan kualitas sumber daya

yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Padang

manusia melalui pelatihan-pelatihan yang

pada tahun anggaran 2016. Berbagai capaian

dibutuhkan

strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator

kemampuan

Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja

pelayanan publik yang prima, seihngga

berdasarkan tujuan dan sasaran.

dapat tercapai visi dan misi Pengadilan

Selama tahun 2016 pelaksanaan tugas pada Pengadilan dengan

Negeri

baik

Padang

sudah

sebagaimana

terlaksana

mestinya

dan

hasilcapaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum

dapat

memenuhi

target

dan

sesuai

denganrencana yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan administrasi

berkaitan perkara

dengan

dan

pengelolaan

administrasi

umum.

Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang

berhubungan

dengan

masih

kurangnya

sumber daya manusia dan sarana prasarana.

69


untuk

meningkatkan

dalam

memberikan

Negeri Padang sebagaimana visi dan misi Mahkamah Agung. 2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal (penambahan daya listrik, perangkat IT dan alat pengolah data dan meubelair)

dalam

upaya

pemenuhan

kebutuhan sarana dan prasarana.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

70


LAMPIRAN 1 : STRUKTUR ORGANISASI

71


STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PADANG

KETUA WAKIL KETUA

HAKIM PANITERA

PANMUD PIDANA

PANMUD PERDATA

PANMUD HUKUM

PANMUD TIPIKOR

PANMUD PHI

PANITERA PENGGANTI JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI

72


SEKRETARIS

KASUBAG PERENC, IT DAN PELAPORAN

KASUBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN

LAMPIRAN 2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

73


IKU PENGADILAN NEGERI PADANG TAHUN 2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KLAS I A PADANG No

Kinerja Utama

1

Meningkatnya Penyelesaian Perkara

74

Indikator Kinerja Utama

Penanggung Jawab

Penjelasan

a. Persentase mediasi yang diselesaikan

Jumlah mediasi yang disekepakati = ----------------------------------------------------------------x 100 % jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara

b. Persentase mediasi yang menjadi Akta Perdamaian

Jumlah mediasi yang diproses = ------------------------------------------------------------------x 100 % Jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian.

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Jumlah sisa perkara yang diselesaiakan = -------------------------------------------------------------------jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan


d. Persentase perkara yang diselesaikan

Jumlah perkara yang diselesaiakan = -----------------------------------------------------------------x 100 % jumlah perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan

Jumlah perkara yang diselesaiakan Maksimal 6 bulan = -----------------------------------------------------------------x 100 % jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perakra)


f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

Jumlah perkara yang diselesaiakan lebih dari 6 bulan = -----------------------------------------------------------------x 100 % jumlah perkara yang akan diselesaikan maksimal 6 bulan



x 100 %

Panitera/Sek retaris

Sumber Data Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

2

3

Peningkatan Aksebilitas putusan Hakim


75

a. Persentase penurunan upaya hukum banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali

Jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK tahun berjalan = -----------------------------------------------------------------Jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK tahun lalu

b. Persentase perkara yang diselesaikan dan diminutasi di bawah 3 bulan terhitung mulai perkara di putus a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Jumlah perkara yang diselesaikan dan diminutasi = -----------------------------------------------------------------Jumlah putusan yang belum diminutasi

Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) = -----------------------------------------------------------------------x 100 % Jumlah berkas yang dikembalikan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung.


b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak d. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat

Jumlah berkas perkara yang diterima Pengadilan = --------------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah berkas perkara yang disidangkan Jumlah berkas perkara yang putus = ------------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah relas putusan yang disampaikan kepada para pihak Tepat waktu.



Panitera/Sek retaris x 100 %


x 100 %

Jumlah permohonan penyitaan = -------------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah pelaksanaan penyitaan yang tepat waktu dan tempat


Juru Sita

Laporan Bulanan

Juru Sita

Laporan Bulanan

4

5

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

76

e. Ratio majelis Hakim terhadap perkara

Jumlah Majelis Hakim = -------------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah perkara masuk

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Jumlah perkara yang diselesaikan = -------------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah perkara prodeo yang masuk

b. Persentase perkara yang dapat diselesaian dengan cara zeeting plaat

Jumlah perkara yang dibawa ke lokasi zeeting plaat = -------------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah perkara yang diselesaikan secara zeeting plaat

c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak di putus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Jumlah perkara yang ditayangkan di website = -------------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah perkara yang tidak ditayangkan dan telah putus


Jumlah perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi) = -------------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah perkara yang belum ditindak lanjuti (dieksekusi)

Laporan Bulanan

Panitera/ Sekretaris

Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,

Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,

6

Meningkatnya kualitas Pengawasan

77

a.

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai prilaku Aparatur peradilan (teknis dan non teknis) = -------------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah pengaduan yang dilaporkan

Laporan Hasil Pengaduan Masyarakat

b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti

Jumlah temuan pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti mengenai prilaku Aparatur peradilan (teknis dan non teknis) = -------------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah temuan yang dilaporkan

Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Melekat


REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PADANG NO


KINERJA UTAMA 2.1. Peningkatan penyelesaian perkara.

a. Persentase sisa/ tunggakan perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

e. Persentase penurunan sisa perkara f. Persentase mediasi yang diselesaikan g. Persentase mediasi yang menjadi akta 2. Peningkatan aksebilitas putusan hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

perdamaian Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

a. Persentase perkara yang diajukan banding, kasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim

4. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).

78

c. Perbandingan jumlah Majelis Hakim terhadap perkara d. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat c. Persentase perkara prodeo yang dapat diselesaikan d. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan


PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang masuk pada tahun berjalan Perbandingan perkara yang di selesaikan tepat waktu dengan perkara yang masuk pada tahun berjalan Perbandingan antara perkara yang diputus dalam jangka waktu melebihi 5 bulan dengan jumlah perkara masuk Perbandingan jumlah sisa perkara tahun berjalan dengan jumlah sisa perkara tahun sebelumnya Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah perkara yang diterima dan menjadi perkara yang disidang Perbandingan antara mediasi yang menjadi akta dengan mediasi yang disepakati Jumlah perkara yang diputus dikurangi yang mengajukan banding/Kasasi/PK selama tahun berjalan dibagi jumlah perkara yang putus dikali seratus persen Perbandingan antara perkara yang diajukan upaya hukum lengkap (bundel A+B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Perbandingan antara berkas perkara yang diterima di kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Hakim Perbandingan jumlah Majelis Hakim terhadap jumlah perkara yang masuk pada tahun berjalan Perbandingan jumlah relas putusan yang tepat dengan jumlah putusan yang harus disampaikan

Hakim Majelis dan Panitera Hakim Majelis dan Panitera Hakim Majelis dan Panitera

Laporan Bulanan dan Tahunan Laporan Bulanan dan Tahunan Laporan Bulanan dan Tahunan

Hakim Majelis dan Panitera

Laporan Bulanan dan Tahunan

Hakim Majelis dan Panitera Hakim Mediasi dan Panitera

Laporan Bulanan dan Tahunan Laporan Bulanan dan Tahunan

Hakim Mediasi dan Panitera Hakim Majelis


Kepaniteraan


Kepaniteraan


Kepaniteraan


Perbandingan jumlah penyitaan yang tepat dengan jumlah yang harus disita Perbandingan jumlah perkara prodeo dengan jumlah perkara masuk Perbandingan jumlah amar putusan yang dipublikasikan di CTS dengan jumlah amar putusan perkara

Kepaniteraan dan Jurusita Majlelis Hakim dan Panitera

Kepaniteraan dan Jurusita

Majelis Hakim, Panitera dan Sekretaris

Laporan Bulanan dan Tahunan Laporan Bulanan dan Tahunan Laporan Bulanan dan Tahunan

5. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan 6. Peningkatan sarana dan prasarana dilingkungan peradilan 7. Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dilingkungan peradlan

79


Perbandingan jumlah perkara yang dapat dieksekusi dengan jumlah perkara yang dimohonkan eksekusi

Ketua Pengadilan dan Panitera


Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan (laporan penyerapan anggaran belanja modal)

Perbandingan antara dana yang dianggarkan untuk peningkatan sarana dan prasarana dengan kebutuhan operasional kantor

Sekretaris


Persentase pembinaan administrasi dan pengeloaan keuangan guna menunjang operasional pekantoran

Perbandingan antara dana yang dianggarkan dengan kebutuhan opersioanl kantor

Sekretaris



LAMPIRAN 3 : SURAT PERNYATAAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016

80


PERNYATAAN TELAH DIREVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PADANG TAHUN AGGARAN 2016

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Padang untuk tahun anggaran 2016 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Padang. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 19 Januari 2017 Ketua Pengadilan Negeri Padang

AMIN ISMANTO, SH, MH Nip. 19591114 198803 1 002

81


LAMPIRAN 4 : RENCANA KINERJA TAHUN 2016

82


TABEL RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI PADANG TAHUN 2016

NO 1.


INDIKATOR KINERJA UTAMA a. Persentase sisa/ tunggakan perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI b.Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata

Perdata

Perdata

- Pidana e. Persentase penurunan sisa perkara f. Persentase mediasi yang diselesaikan g.Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Persentase perkara yang tidak mengajukan Peningkatan Aksepbilitas upaya hukum putusan hakim Peningkatan efektifitas a. Persentase perkara yang diajukan banding, pengelolaan penyelesaian kasasi dan PK yang disampaikan secara perkara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim c. Perbandingan jumlah Majelis Hakim terhadap perkara d.Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat a. Persentase proses penyelesaian perkara yang Peningkatan aksesbilitas dapat dipublikasikan LKjIP PN Padang 2016

100% 80%

80%

-

83

100%

- Tipikor

- Pidana d.Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

4.

100%

85%

-

3.

100%

- Pidana

- PHI c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

2.

TARGET

85%

55% 87%

45% 13% 16% 85% 30% 80% 95%

100% 1 : 75 100% 80% 100%

5.

6.

7.

masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan Peningkatan sarana dan prasarana dilingkungan peradilan Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dilingkungan peradlan

84


b. Persentase putusan (amar) yang dapat diakses secara online Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dengan eksekusi yang dijalankan Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan (laporan penyerapan anggaran belanja modal) Persentase pembinaan administrasi dan pengeloaan keuangan guna menunjang operasional pekantoran

100% 85%

100%

100%

LAMPIRAN 5 : MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2015 - 2016

85


MATRIKS RENSTRA PENGADILAN NEGERI PADANG TAHUN 2015-2019 TUJUAN NO

PROGRAM 3.


TARGET JANGKA MENENGAH SASARAN

Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuh

1. Peningkatan penyelesaian perkara.

INDIKATOR SASARAN

-

Perdata

-

Pidana

-

Tipikor

-

Perdata

-

Pidana

-

Tipikor

-

Perdata


86


TH 2017

TH 2018

TH 2019

diselesaikan

PHI c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan


TH 2016

a. Persentase sisa/ tunggakan perkara yang

PHI b. Persentase perkara yang diselesaikan


TH 2015

Perdata

Pidana e. Persentase penurunan sisa perkara f. Persentase mediasi yang diselesaikan g. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum a. Persentase perkara yang diajukan banding, kasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim c. Perbandingan jumlah Majelis Hakim terhadap perkara d. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75%

80%

83%

87%

90%

80%

85%

87%

90%

95%

75%

80%

83%

87%

90%

80%

85%

87%

90%

95%

50%

55%

60%

63%

65%

85%

87%

90%

90%

95%

50%

45%

40%

35%

30%

13%

13%

10%

9%

8%

18% 80% 29%

16% 85% 30%

15% 90% 35%

14% 95% 38%

13% 100% 40%

78%

80%

81%

82%

83%

80%

95%

96%

97%

100%

100% 100% 100% 100% 100% 1 : 80

1:75

1 :60

1:45

1:35

100% 100% 100% 100% 100%

Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan Meningkatkan kepercayaan public terhadap pengadilan

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung

87


4. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). 5. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan 6. Peningkatan sarana dan prasarana dilingkungan peradilan

e. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

75%

e. Persentase perkara prodeo yang dapat diselesaikan

100% 100% 100% 100% 100%

f. Persentase putusan (amar) yang dapat diakses secara online Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dengan eksekusi yang dijalankan Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan (laporan penyerapan anggaran belanja modal)

Persentase pembinaan administrasi dan 7. Peningkatan pembinaan pengeloaan keuangan guna menunjang administrasi dan pengelolaan operasional pekantoran keuangan dilingkungan peradlan

80%

85%

90%

95%

100% 100% 100% 100% 100% 80%

85%

90%

95%

100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

LAMPIRAN 6 : PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

88


TABEL PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PADANG TAHUN 2016

NO 1.


INDIKATOR KINERJA UTAMA a. Persentase sisa/ tunggakan perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI b.Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan -

Perdata

- Pidana d.Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan -

2. 3.

4.

Perdata

- Pidana e. Persentase penurunan sisa perkara f. Persentase media yang diselesaikan g.Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Persentase perkara yang tidak mengajukan Peningkatan Aksepbilitas upaya hukum putusan hakim Peningkatan efektifitas a. Persentase perkara yang diajukan banding, pengelolaan penyelesaian kasasi dan PK yang disampaikan secara perkara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim c. Perbandingan jumlah Majelis Hakim terhadap perkara d.Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat a. Persentase perkara prodeo yang dapat Peningkatan aksesbilitas diselesaikan masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) b. Persentase putusan (amar) yang dapat diakses 89


TARGET

100% 100% 100% 100% 80% 85% 80% 85%

55% 87%

45% 13% 16% 85% 30% 80% 95%

100% 1 : 75 100% 80% 100% 100%

5.

6.

7.

Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan Peningkatan sarana dan prasarana dilingkungan peradilan Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dilingkungan peradlan

90


secara online Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dengan eksekusi yang dijalankan Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan (laporan penyerapan anggaran belanja modal) Persentase pembinaan administrasi dan pengeloaan keuangan guna menunjang operasional pekantoran

85%

100%

100%

LAMPIRAN 7 : PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016

91


TABEL HASIL PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PADANG TAHUN 2016 NO

SASARAN STRATEGIS

1.

Peningkatan


TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


penyelesaian perkara -

Perdata

-

Pidana

-

Tipikor

-

PHI


Perdata

80%

88,84%

111,05%

-

Pidana

85%

81,73%

96,15

-

Tipikor

80%

80,85%

101,06%

-

PHI

85%

84,91%

99,9%

55%

94,34%

171,53%

87%

100%

114,94%

45%

5,66%

43,54%

c. Persentase perkara yang diselesaikan

dalam jangka waktu maksimal 5 bulan -

Perdata

- Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan -

2. 3.

4.

5.

Peningkatan Aksepbilitas putusan hakim Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan 92

Perdata

- Pidana e. Persentase penurunan sisa perkara f. Persentase mediasi yang diselesaikan

13%

0

0

16% 85%

15,6% 97,45%

97,5% 114,65%

g. Persentase mediasi yang menjadi

30%

2,62%

8,73%

tidak

80%

88,1%

110,13%

a.Persentase perkara yang diajukan banding, kasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

95%

100%

105,26%

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim c. Perbandingan jumlah Majelis Hakim terhadap perkara d. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat a. Persentase perkara prodeo yang dapat diselesaikan b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan

100%

100%

100%

1 : 75

1 : 68

90,66%

100%

100%

100%

80%

100%

100%

100%

0%

0%

100%

100%

100%

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dengan

85%

70%

82,35%

akta perdamaian Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum


eksekusi yang dijalankan 6.

Peningkatan sarana dan prasarana dilingkungan peradilan

7.

Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dilingkungan peradlan

93

Persentase pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan (laporan penyerapan anggaran belanja modal) Persentase pembinaan administrasi dan pengeloaan keuangan guna menunjang operasional pekantoran


100%

98,68%

98,68%

100%

96,53%

96,53%

LAMPIRAN 8 : SK TIM PENYUSUN LKjIP

94


PENGADILAN NEGERI PADANG KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR : W3.U1/ /KP/SK/XI/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2016 DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PENGADILAN NEGERI PADANG KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG Menimbang

: a.

b.

c. Mengingat

: 1. 2. 3.

95

4

bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 323/SEK/OT.01.2/11/2016 tanggal 17 November 2016 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017; bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Negeri Padang perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) Tahun 2016 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Tinggi Padang; bahwa mereka para petugas yang tercantum dalam Surat Keputusan Pengadilan Negeri Padang ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan


5. 6. 7. 8. 9.

ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usahan Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 15. Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instnasi Pemerintah.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 323/SEK/OT.01.2/11/2016 tanggal 17 November 2016 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017. MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Pertama

:

96

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2016 DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PENGADILAN NEGERI PADANG. Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2016 dan Perjanjian Kinerja Tahun


Kedua

:

Keempat

:

Ketiga

:

2017 Pengadilan NegeriPadang;

Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Padang di lingkungan Pengadilan Negeri Padang; Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2017;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : PADANG Pada Tanggal : 23 November 2016

KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG

AMIN ISMANTO, SH, MH NIP. 19591114 198803 1 002

97


LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR : W4.U1/ /KP.04.5/XI/2016 TANGGAL : 23 NOVEMBER 2016

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2016 DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PENGADILAN NEGERI PADANG

NO

NAMA/NIP

JABATAN

1.

AMIN ISMANTO, SH, MH Nip. 195911141988031002

Ketua Pengadilan Negeri Padang

KEDUDUKAN DALAM TEAM Pelindung/Penasehat

2.

YASYKUR, SE 196009251982111001

Sekretaris

Penanggung Jawab

3.

TANWIMAN SYAM, SH 196107121982031004

Panitera

Koordinator Adm Perkara

4.

INDRA SAKTI, SH 196105131982031002

Panitera Muda Hukum

Koordinator

5.

DELVI SARI, S.Sos 197912102006042003

Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan

Sekretaris

6.

ZAHARA. B, SH 196602211991032001

Kasubag Umum dan Keuangan

Anggota

7.

HELVI EKAWARNI, S.Kom 198404232009122007

Staf Bag Perencanaan, IT dan Pelaporan

Anggota

Ditetapkan di : PADANG Pada Tanggal : 23 November 2016

KETUA PENGADILAN NEGERI PADANG

AMIN ISMANTO, SH, MH NIP. 19591114 198803 1 002 98


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Klas IA Padang

Recommend Documents