LAKIP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA TAHUN 2013

PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA

TAHUN 2013

PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA Jl. Let. Jend. Soeprapto 121/ 44 Telp/Fax: (0286) 591051/ 591376 website : pn-banjarnegara.go.id --- e-mail: [email protected]

BANJARNEGARA

LAKIP Pengadilan Negeri Banjarnegara 2013

BAB I - PENDAHULUAN A. Latar Belakang Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkunganPeradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentangMahkamah Agung.Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkunganperadilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-UndangNomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atasUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Banjarnegara merupakan PengadilanTingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung RI dan hal ini juga merupakan tanggungjawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan,menyususun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga.Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Banjarnegara dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dansasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

2


B. Tugas dan Fungsi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.Sedangkan untuk menciptakan good govermance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hokum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Banjarnegara merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 503/SEK/KU.01/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang penyampaian LAKIP 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja 2014 dan sesuai Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Nomor: Per/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

C. Sistematika Sistematika penulian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Banjarnegara adalah sebagai berikut : -

BAB I Pendahuluan; menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

-

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja; dijelaskan mengenai rencana strategis yang meliputi Visi dan Misi,Tujuan dan rencana strategis, Program utama dan kegiatan Pokok, Rencana Kinerja Tahunan 2013 dan Perjanjian Kinerja ( dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2013.

-

BAB III Akuntabilitas Kinerja; diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkahlangkah antisipatif yang akan diambil.

-

BAB IV Penutup, mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Banjarnegara serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

3


BAB II – PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis 2010 - 2014 Rencana Strategis Pengadilan Negeri Banjarnegara Tahun 2010 – 2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem

kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk

mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Banjarnegara diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengedndalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014.

1. Visi dan Misi Visi

Pengadilan

Negeri

Banjarnegara

adalah

Terwujudnya

Peradilan

Negeri

Banjarnegara Yang Berwibawa Yang Mampu Memberikan Pelayanan Secara Cepat, Sederhana, Biaya Ringan dan Akuntabel. Misi Pengadilan Negeri Banjarnegara yaitu : a.

Mewujudkan pelaksanaan manajemen Peradilan yang baik dan benar secara berkesinambungan.

b. Meningkatkan kualitas, efesiensi, efektifitas kinerja dan budaya kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Banjarnegara. c.

Mewujudkan

aparatur

Peradilan

Negeri

Banjarnegara

pelayanan

publik dibidang

yang

profesional,

bersih,berwibawa. d. Meningkatkan

kualitas

hukum

dan

keadilan

sesuaidengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Peradilan Negeri. e.

Meningkatkan kualitas dan citra Peradilan Negeri secara Transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

4


2. Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan : a.

Meningkatkan motivasi kerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayanan masyarakat.

b. Menciptakan memobilitas kerja dan kualitas pelayanan (client service) agar tercapai dan terpenuhi sesuai dengan target. c.

Mewujudkan pelayanan administrasi dan informasi terpadu.

d. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor.

Sasaran Strategis a.

Terwujudnya kesejahteraan pegawai.

b. Meningkatnya kuaslitas SDM pegawai. c.

Meningkatnya mutu dan jumlah tenaga terampil dan professional.

d. Terciptanya keamanan dan kebersihan, agar lingkungan terjaga serta terpelihara dengan baik. e.

Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke Pengadilan Tinggi Semarang dan Mahkamah Agung RI serta pihak-pihak terkait.

f.

Tersedianya dan meningkatkannya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaraan pelaksanaan tugas sehari-hari.

g.

Tersedianya informasi dan adanya standarisasi biaya perkara.

h. Terwujudnya sistem pelayanan administrasi dan informasi yang akurat.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok Terkelolanya gaji, honororium dan tunjangan. a.

Indikator keluaran sub kegiatan : -

Pembayaran Gaji/lembur/tunjangan pegawai

-

Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran

b. Indikator keluaran sub kegiatan : - Tersedianya penambah daya tahan tubuh - Terselenggaranya Jamuan tamu/delegasi - Terwujudnya pakaian dinas - Tersedianya toga/pakaian kerja - Terwujudnya perawatan gedung - Terwujudnya perawatan rumah negara - Tersedianya pengadaan peralatan/perlengkapan kantor - Terwujudnya perawatan kendaraan dinas roda 4

5


- Terwujudnya perawatan kendaraan roda 2 - Terwujudnya sarana gedung - Terselenggaranya langganan daya dan jasa - Tersedianya dana jasa untuk keamanan/kebersihan - Terselenggaranya jasa pos/giro/sertifikat - Terselenggaranya operasional perkantoran dan pimpinan. - Terlayaninya publik dan birokrasi c.

Indikator keluaran sub kegiatan : - Terselenggaranya pembinaan dan konsultasi - Terwujudnya pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana

d. Indikator keluaran sub kegiatan : - Terwujudnya Pengadaan Alat Pengolah Data - Terwujudnya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

B. Rencana Kinerja Tahunan 2013 Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tahun 2012, Pengadilan Negeri Banjarnegara memiliki kebijakan yang program yaitu : a. Kebijakan -

Meningkatkan kemampuan serta mutu para pejabat/staf.

-

Mengikutikan para pelaksana/operator dan pejabat struktural serta fungsional untuk mengikuti pelatihan dan penjenjangan.

-

Melakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Semarang dan Mahkamah Agung RI serta masyarakat agar kinerja pimpinan dan staf peradilan berkualitas dan profesional.

-

Menciptakan sistem administrasi dan informasi terpadu serta transparansi.

-

Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada.

-

Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan (client service) terhadap pencari keadilan.

-

Menetapkan standarisasi biaya perkara.

-

Menyediakan informasi dan dokumentasi yang akurat untuk para pencari keadilan melalui media informasi elektronik.

b. Program -

Penerapan kepemerintahan yang baik

-

Peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya.

-

Penegakan hukum dan HAM

6


Penetapan sasaran terseb tersebut ut diarahkan kepada pencapaian visi dan misi pada Pengadilan Negeri Banjarnegara.. Dengan demikian keberhasilan pencapaian sasaran ini akanmenghasilkan terwujudnya visi dan misi Pengadilan Negeri Banjarnegara yang sudah dirumuskan dalam renstra (rencana str strategis).

C. Perjanjian Kinerja ( Dokume Dokumen n Penetapan Kinerja ) Tahun 2013 201

PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA Jl. Let Jend. Soeprapto 121 / 44 Telepon. (0286) - 591051. 591374. 591376. Fax. 0286. 591376 B A N J A R N E G A R A 53145

PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: Istiko Dwi Widodo, SH

Jabatan

: Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Banjarnegara

Selanjutnya disebut pihak pertama Nama

: Sigit Pangudianto, SH.MH

Jabatan

: Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak Pertama pada tah tahun un 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut m menjadi enjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian pengha penghargaan rgaan dan sanksi. Banjarnegara Januari 2014 Banjarnegara, Mengetahui Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara

SIGIT PANGUDIANTO PANGUDIANTO, SH.MH

NIP . 19650805 199212 1 001

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Banjarnegara

ISTIKO DWI WIDODO, SH NIP .19640827 198603 1 002

7


Sasaran

Tujuan Uraian 1 Meningkatkan motivasi kerja pegawai dalam tugas dan fungsi sebagai pelayanan masyarakat

Cara mencapai tujuan sasaran Indikator

2 1. Terwujudnya kesejahteraan pegawai 2. Meningkatnya kualitas SDM Pegawai

Kebijakan

3 Pegawai/

Program

4 1. Mengikutkan para

5 Penerapan

pelaksana yang

pelaksana/operator dan

kepemerintah

mampu dan

pejabat struktural serta

an yang baik

profesional

fungsional untuk

3. Meningkatnya mutu dan

mengikuti pelatihan dan

jumlah tenaga terampil dan

penjejangan

profesional

2. Melaksanakan Koordinasi

4. Terciptanya keamanan dan

dengan PT semarang dan

kebersihan, agar lingkungan

Mahkamah Agung RI

terjaga dan terpelihara

serta masyarakat agar

dengan baik

kinerja pimpinan dan staf

5. Meningkatnya koordinasi

peradilan berkualitas dan

dan konsultasi ke

profesional

Pengadilan Tinggi Semarang dan Mahkamah Agung RI serta pihak-pihak terkait 1. Menciptakan

Tersedianya dan

Sarana dan

1.

Menciptakan sistem

Peningkatan

mobilitas kerja

meningkatnya sarana dan

prasarana

administrasi dan

kinerja

dan kualitas

prasarana yang menunjang

kerja/kantor

informasi terpadu

lembaga

pelayanan

kelancaran tugas sehari hari

meningkatkan sarana

peradilan dan

dan prasarana yang

lembaga

ada

penegak

Penigkatan kualitas

hukum lainnya

2.

(client service) agar tercapai dan terpenuhi

3.

sesuai target

dan mutu pelayanan

2. Meningkatkan

terhadap pencari

sarana dan

keadilan

prasarana kantor 1. Mewujudkan

Terselenggaranya bantuan

Masyarakat

bantuan hukum

hukum bagi masyarakat kurang

kurang mampu

bagi

mampu

1.

Pelayanan dan

Peningkatan

Bantuan Hukum

pelayanan dan Bantuan

masyarakat

Hukum

kurang mampu

1. Mewujudkan

1. Tersedianya informasi dan

1. Penetapan

Menetapkan

Penegakan

pelayanan

dokumentasi serta adanya

dan

standarisasi biaya

hukum dan

administrasi

standarisasi biaya perkara

penentuan

perkara

HAM

dan informasi terpadu 2. Meningkatnya penyelesaian perkara 3. Meningkatnya

2. Terwujudnya sistem

biaya

2.

Menyediakan informasi

pelayanan administrasi dan

berperkara di

dan data yang akurat

informasi yang akurat

PN

untuk para pencari

Banjarnegara

keadilan melalui media

3. Terlaksananya penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan

2. Jumlah perkara yang

penyelesaian

4. Terwujudnya ketertiban

diputus

administrasi

administrasi perkara

3. Registrasi

peradilan

1.

berkas perkara

informasi elektronik 3.

Mengefektifkan pelaksanaan persidangan sesuai jadwal

8

Ket 6


D. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Banjarnegara Pengadilan Negeri Banjarnegara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Panitera/Sekretaris Nomor:

W12-U26/01/OT/SK/I/2013 tanggal 17

Januari 2013, dapat dilihat sebagai berikut :

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

E. Penetapan Kinerja Tahun 2014 Penetapan

kinerja

pada

dasarnya

adalah

pernyataan

komitmen

yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas,

9


transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Banjarnegara, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2014 Pengadilan Negeri Banjarnegara, sebagai berikut:

NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

TARGET

I

II

III

IV

1.

Meningkatnya penyelesaian perkara

2.


3.


4.


a. Persentase mediasi yang menjadi 100 % akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang 100% diselesaikan - Perdata - Pidana c. Persentase perkara yang 100% diselesaikan - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang 100% diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang 100% diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding 100% - Kasasi 100% - Peninjauan Kembali 100% a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan 100% secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 100% c. Persentase penyampaian 100% pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu 100% dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap 100% perkara a. Persentase perkara prodeo yang 100% diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat 100% diselesaikan dengan cara zetting plaat c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses 100%

10


5.

6.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Meningkatnya kualitas pengawasan

secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100%

100%

11


BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja. Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Banjarnegara tahun 2013, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2013 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini. NO 1.

SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Persentase sisa perkara yang diselesaikan : • Perdata • Pidana Persentase perkara yang diselesaikan • Perdata • Pidana Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase perkara yang diselesaikan dalam

TRGT 100%

REAL

CAPAIAN (%)

1%

1%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

10%

0%

0%

12


2.

3.

4.

5.

6.




Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: • Banding • Kasasi • -Peninjauan Kembali Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

100% 100% 100%

0,5% 0,5% 0%

0,5% 0,5% 0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

Persentase perkara prodeo yang 100% diselesaikan Persentase perkara yang dapat diselesaikan 0% dengan cara zetting plaat Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan 100% perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal 100% yang ditindaklanjuti.

13


B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Banjarnegara. Tahun 2013 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2013, Pengadilan Negeri Banjarnegara. telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

14


PELAKSANAAN TUGAS PERKARA/KEPANITERAAN

15


Sasaran 1. Meningkatnya penyelesaian perkara Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN %

a. Persentase mediasi yang menjadi akta 100%

1%

1%

perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

- Pidana c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase

perkara

yang

diselesaikan

dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

1. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Berdasarkan undang-undang/peraturan/SK KMA No. ......... tentang ............... perkara gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkannya dapat diselesaikan diluar persidangan. Pada tahun 2013 Pengadilan Negeri Banjarnegara. menerima gugatan perkara perdata sebanyak ….. perkara dari jumlah gugatan perkara perdata tersebut yang menjadi akta perrdamaian hanya 0% perkara. Hal ini dikarenakan perkara gugatan perdata yang masuk hanya sebagian kecil yang dapat diselesaikan secara mediasi dan menjadi akta perdamaian. Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai berikut:

Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan perdata yang menjadi akta perdamaian sebagai berikut:

Capaian Tahun perkara 2011 Gugatan perdata

80%

2012 85%

2013 100%

16


Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara gugatan perdata yang mendaji akta perdamaian dari capaian tahun 2011 80%dengan capai tahun 2012 sebanyak 85 % dan capai tahun 2012 dengan capaian tahun 2013 sebanyak 100 %.

2. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: a.

Perdata

b. Pidana • Perkara gugatan perdata yang masuk tahun 2012 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2012 dan baru disidangkan pada Tahun 2013, sedangkan yang masuk di bawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik,pembuktian/saksi. Sisa perkara gugatan perdata Tahun 2012 sebanyak 13 perkara dan pada Tahun 2013 diselesaikan seluruhnya sebanyak 13 sehingga capaiannya 100%. Penyelesaian perkara Tahun 2012 yang diselesaikan pada tahun 2013 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Banjarnegara. telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya. Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara

2011 Capaian %

Tahun 2012 Capaian %

Sisa Gugatan Perdata

80%

60%

2013 Capaian % 85%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2011 dengan capai tahun 2012 sebanyak 100 % dan capai tahun 2012 dengan capaian tahun 2013 sebanyak 100 %. • Perkara pidana yang masuk tahun 2012 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2012 dan baru disidangkan pada Tahun 2013, sedangkan yang masuk di

17


bawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik,pembuktian/saksi. Sisa perkara gugatan Tahun 2012 sebanyak ........ perkara dan pada Tahun 2013 diselesaikan seluruhnya sebanyak 50 sehingga capaiannya 100%. Penyelesaian perkara pidana Tahun 2012 yang diselesaikan pada tahun 2013 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Banjarnegara . telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya. Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara

2011 Capaian %


Sisa Perkara Pidana

60%

70%

2013 Capaian % 80%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2011 dengan capai tahun 2012 sebanyak 60 % dan capai tahun 2012 dengan capaian tahun 2013 sebanyak 80 %.

3. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana • Perkara gugatan perdata yang masuk pada tahun 2013 sebanyak 50 perkara, diselesaikan sebanyak 32 perkara dan sisa 18 perkara capaiannya 70 %. Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena banyak perkara yang masuk akhir Tahun 2013 dan baru disidangkan pada Tahun 2014, sedangkan yang masuk di bawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik,pembuktian/saksi serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

• Perkara pidana yang masuk pada tahun 2013 sebanyak 28 perkara, diselesaikan sebanyak 28. perkara dan sisa 0 perkara capaiannya 100 %.

18


Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini, antara lain karena banyak perkara yang masuk pada akhir Tahun 2013 dan baru disidangkan pada Tahun 2014, sedangkan yang masuk di bawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik,pembuktian/saksi serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan. Sebagai bahan perbandingan persentase perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut: 2011

2012

2013

Perkara masuk selesai

Capaian masuk selesai

Capaian masuk selesai

% Pidana

41

2010

80%

% 31

2011

70%

Capaian %

28

2012

80%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara pidana yang diselesaikan dari capaian tahun 2011 dengan capai tahun 2012 sebanyak 70 % dan capai tahun 2012 dengan capaian tahun 2013 sebanyak 80 %. 4. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. Berdasarkan SK KMA nomor ..................... tentang ..................... ada batas waktu dalam penyelesai perkara yaitu maksimal 6 bulan setelah perkara diterima apabila lebih dari 6 bulan maka perkara tersebut dianggap perkara sisa. Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 sebanyak ...... perkara dan yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 sebanyak ..... capaianya 100 %. Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan, sebagai berikut:

Perkara

2011 Capaian %


2013 Capaian %

Sisa Perkara Pidana

60%

70%

80%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan yang diselesaikan dari

19


capaian tahun 2011 dengan capai tahun 2012 sebanyak 90 % dan capai tahun 2012 dengan capaian tahun 2013 sebanyak 90 %.

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan sebanyak ...... perkara dan capaianya ...... %. Hal ini dikarenakan : Sebagai bahan perbandingan Persentase yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan, sebagai berikut:

Perkara

2011 Capaian %


Sisa Perkara Pidana

60%

70%

2013 Capaian % 80%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan yang diselesaikan dari capaian tahun 2011 dengan capai tahun 2012 sebanyak 70 % dan capai tahun 2012 dengan capaian tahun 2013 sebanyak 80 %.

Sasaran 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

CAPAIAN NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI (%)

2.

Persentase

perkara

yang

mengajukan upaya hukum:

tidak 100%

80%

80%

- Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a.

Banding. • Pada tahun 2013 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Banjarnegara. dan diputus sebanyak 32 perkara, terdiri dari: Perkara gugatan perdata yang diputus sebanyak 32 perkara.

20


Perkara pidana yang diputus sebanyak 171 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 3 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 168 perkara. Adapun hal - hal yang tidak mengajukan upaya hukum sebagai berikut: - Perkara : Banding : Kasasi -Peninjauan Kembali

Tahun 2013 =

1

=

99%

Tahun 2013 =

2

=

98%

Tahun 2013 =

0

=

0%

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut: Tahun Perkara

Sisa Perkara Pidana

2010 Capaian %

2011 Capaian %

2012 Capaian %

60%

70%

80%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian tahun 2011 dengan capai tahun 2012 sebanyak 90 % dan capai tahun 2012 dengan capaian tahun 2013 sebanyak 90. % b. Kasasi c.

Peninjauan Kembali

21


PELAKSANAAN TUGAS URUSAN UMUM

22


PELAKSANAAN TUGAS URUSAN KEPEGAWAIAN

23


PELAKSANAAN TUGAS URUSAN KEUANGAN

24


Sumber dana keuangan merupakan faktor yang menentukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Pada tahun 2013 merupakan tahun keenam diterapkannya sistem penganggaran baru yaitu sistem anggaran berbasis kinerja (performance base budgeting), dan kebijakan baru RAPBN yaitu pernyatuan anggaran (unified budget) dimana anggaran rutin dan pembangunan disatukanmenjadi satu dokumen instansi, yang dikenal dengan nama Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).Jumlah pagu DIPA 01 Tahun Anggaran 2013

adalah

sebesar

Rp.

4.646.881.000,-

dengan

realisasi

sebesar

Rp.

4.708.880.266,- atau sebesar 101.33% dari total anggaran. Jumlah pagu DIPA 03 Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 30.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 30.493.050,- atau sebesar 99.98% dari total anggaran Laporan keuangan satuan kerja tahun 2013 ini telah disusun berdasarkan laporan keuangan satuan kerja serta disajikan sesuai denagan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). 1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2013 dengan Realisasinya, mencakup unsur – unsur pendapatan dan belanja. Realisasi belanja DIPA 01 pada tahun ini adalah sebesar Rp. 4.708.880.266,- atau sebesar 101.33% dari total anggaran. Realisasi belanja DIPA 03 pada tahun ini adalah sebesar Rp. 30.493.050,- atau sebesar 99.98% dari total anggaran Realisasi pendapatan pada TA 2013 terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.28.983.000,2. Neraca Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pada semester II tahun 2013 mengenai Aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.Neraca DIPA 01 Jumlah aset per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp.4.925.970.887 ,terdiri dari asset lancar sebesar Rp.8.803.700 ,- asset tetap sebesar Rp. 4.917.167.187 ,- dan asset lainnya sebesar Rp. 0,Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp.97.200 ,- yang merupakani kewajiban jangka pendek . Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 4.925.873.687 ,- yang terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp.8.706.500,- dan ekuitas dana investasi sebesar Rp. 4.917.167.187,-. Neraca DIPA 03 Jumlah aset per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp.541.500,- terdiri dari asset lancar sebesar Rp. 541.500,- asset tetap sebesar Rp. 0 ,- dan asset lainnya sebesar Rp. 0,Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp.0 ,- yang merupakani kewajiban jangka pendek .

25


Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 541.500,- yang terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp. 541.500,- dan ekuitas dana investasi sebesar Rp 0,3. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan. RINGKASAN LAPORAN A. ANGGARAN DAN ESTIMASI PENDAPATAN Selama Anggaran 2013 Pengadilan Negeri Banjarnegara menerima anggaran Pengeluaran DIPA 01 sebesar Rp.2.981.881.000.,- dan mengajukan revisi anggaran untuk penambahan gaji pegawai ,terealisasi pada bulan Agustus 2013 sehingga jumlah anggarannya tetap sebesar Rp.4.646.881.000.,-.DIPA 03 sebesar Rp. 30.500.000.,- yang digunakan untuk membiayai kegiatan Pengadilan Negeri Banjarnegara. B. REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA Dari anggaran tersebut realisasi DIPA 01 sebesar Rp. . 4.708.880.266,- atau sebesar 101.33% dan realisasi DIPA 03 sebesar Rp. . 30.493.050,- atau sebesar 99.98%.

Realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2013 sebesar Rp.

28.983.000,-yang berasal dari PNBP . C. NERACA Neraca DIPA 01 Jumlah asset per 31 Desember

2013 adalah sebesar Rp.

4.925.970.887,- terdiri dari asset lancar sebesar Rp. 8.803.700,- asset tetap sebesar Rp. 4.917.167.187,- dan asset lainnya sebesar Rp. 0,Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 97.200,- yang merupakan kewajiban jangka pendek Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 4.925.873.687,yang terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp 8.706.500,- ekuitas dana investasi sebesar Rp 4.917.167.187,Neraca DIPA 03 Jumlah aset per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp.541.500,terdiri dari asset lancar sebesar Rp. 541.500,- asset tetap sebesar Rp. 0 ,- dan asset lainnya sebesar Rp. 0,Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp.0 ,- yang merupakani kewajiban jangka pendek . Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 541.500,- yang terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp. 541.500,- dan ekuitas dana investasi sebesar Rp 0,-

26


PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN A. PENDAPATAN 1. Realisasi Pendapatan Pendapatan terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan Negara bukan pajak. -

Penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) juga memberikan kontribusi bagi

pendapatan Negara. Realisasi PNBP pada Tahun 2013 sebesar Rp. 28.983.000 yang tidak diestimasikan dalam DIPA tahun Anggaran 2013,-

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga berasal dari pengembalian atas

belanja yang terjadi sampai dengan bulan ini dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Selain pendapatan pajak dari PNBP, juga terdapat pendapatan yang berasal dari hibah dengan realisasi sebesar Rp.0,- atau % dari anggarannya yang berjumlah Rp.0,Tabel.1 Rincian Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Kode Jenis

Uraian Jenis Belanja

Realisasi Pengembalian

Belanja

Belanja

423141

Pendapatan Sewa Rumah dinas/rumah

Rp. 4.141.727

negeri 423411

Pendapatan Legalisasi Tanda tangan

Rp. 670.000

423413

Pendapatan uang meja (leges) dan upah

Rp. 2.204.400

Panitera Badan Peradilan 423415

Pendapatan ongkos perkara

Rp. 19.230.000

423419

Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya

Rp. 6.878.600

423991

Penerimaan kembali perskot/uang muka gaji

Rp. 7.703.930

Rp. 40.828.657

Jumlah

2. Hambatan dan Kendala Tidak tercapainya sasaran penerimaan Negara Bukan Pajak pada periode ini antara lain disebabkan terdapat beberapa pihak yang belum/tidak menyetor pendapatan < MAP> sehingga pendapatan tidak mencapai target estimasi pendapatan. B. BELANJA Belanja

dilakukan

dengan

mempertimbangkan

prinsip-prinsip

penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatankegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana B.1 Realisasi belanja.

27


Pada satuan kerja Pengadilan Negeri Banjarnegara meliputi belanja Pegawai, belanja Barang, dan Belanja Modal. Perincian Anggaran dan Realisasi belanja dapat dilihat dari table-tabel berikut ; Tabel .2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana DIPA 01 Uraian

Anggaran Semula

Anggaran setelah

Realisasi Belanja

Persentase

5

Revisi 1

2

3

4

Rupiah Murni

Rp.2.981.881.000,-

Rp.4.646.881.000

Rp.4.703.894.074

101.33%

Pinjaman LN

Rp.0

Rp.

Rp.

0%

Hibah

Rp.0

Rp.

Rp.

0%

Rupiah Murni

Rp.0

Rp.

Rp.

0%

PNBP

Rp.0

Rp.

Rp.

0%

Jumlah

Rp.2.981.881.000,-

Rp.4.646.881.000

Rp.4.703.894.074

101.33%

Pendamping

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana DIPA 03 Uraian

Anggaran Semula

Anggaran setelah

Realisasi Belanja

Persentase

4

5

Revisi 1

2

3

Rupiah Murni

Rp.30.500.000,-

Rp.

Rp.30.493.500,-

99.98%

Pinjaman LN

Rp.0

Rp.

Rp.

0%

Hibah

Rp.0

Rp.

Rp.

0%

Rupiah Murni

Rp.0

Rp.

Rp.

0%

PNBP

Rp.0

Rp.

Rp.

0%

Jumlah

Rp. 30.500.000,-

Rp.

Rp. 30.493.500,-

9.98%

Pendamping

Tabel .3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja DIPA 01

Kode

Uraian

Jenis

Jenis Belanja

Anggaran

Realisasi Belanja

Persentase

3

4

5

Belanja 1

2

51

Belanja Pegawai

Rp.3.883.143.000

Rp.4.136.240.546

106.52%

52

Belanja Barang

Rp. 488.738.000

Rp. 472.731.520

96.72 %

53

Belanja Modal

Rp.

Rp.

36.33 %

275.000.000

99.908.200

28


57

Belanja Ban.Sosial

Rp.

0

Jumlah

Rp.4.646.881.000

Rp.

0

0%

Rp. 4.708.880.266

101.33%

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja DIPA 03

Kode

Uraian

Jenis

Jenis Belanja

Anggaran

Realisasi Belanja

Persentase

3

4

5

Belanja 1

2

51

Belanja Pegawai

Rp.0

Rp0

0%

52

Belanja Barang

Rp. 30.500.000

Rp. 30.493.050

99.98 %

53

Belanja Modal

Rp. 0

Rp. 0

0%

57

Belanja Ban.Sosial

Rp.

Jumlah

Rp. 30.500.000

0

Rp.

0

0%

Rp. 30.493.050

99.98 %

Tabel .5 Rincian Realisasi Belanja Modal Kode

Uraian

MAK

Belanja Modal

1

2

Anggaran

Realisasi Belanja

Persenta se

3

4

5

531111

BM Tanah

Rp.0,-

Rp.0,-

0%

532111

BM Peralatan dan Mesin

Rp. 275.000.000

Rp. 99.908.200

36.33 %

533111

BM Gedung dan Bangunan

Rp. 0,-

Rp. 0,-

99 %

534111

BM Jalan dan Jembatan

Rp. 0,-

Rp. 0,-

0%

534112

BM Irigasi

Rp. 0,-

Rp. 0,-

0%

534113

BM Jaringan

Rp. 0,-

Rp. 0,-

0%

535111

BM Fisik Lainnya

Rp. 0,-

Rp. 0,-

0%

Jumlah

Rp. 275.000.000

Rp. 99.908.200

36.33 %

Pengembalian belanja (penerimaan kembali belanja) atas belanja yang terjadi pada tahun anggaran belanja sebesar Rp.4.986.192,- dibukukan sebagai kontra pos belanja pada periode pelaporan. Sedangkan pengembalian belanja yang terjadi pada tahun anggaran yang lalu sebesar Rp.0,- dibukukan sebagai pendapatan lainlain Tabel .6 Rincian Realisasi Pengembalian Belanja per Jenis Belanja

Kode

Uraian

Realisasi

Jenis Belanja

Jenis Belanja

Pengembalian Belanja

1

2

4

51

Belanja Pegawai

Rp.4.986.192,-

52

Belanja Barang

Rp.0,-

29


53

Belanja Modal

Rp.0,-

57

Belanja Ban.Sosial

Rp.0,-

Jumlah

Rp.0,-.

IV. PENJELASAN ATAS LAPORAN POS-POS NERACA a. KAS DIBENDAHARA PENGELUARAN Saldo

kas di bendahara pengeluaran pada Pengadilan Negeri

Banjarnegara per 31 Desember 2013 sebesar Rp.0,- merupakan saldo kas pada bendahara pengeluaran. Jumlah diatas merupakan saldo kas/bank . Tabel.7 Rincian Penyetoran Kas di Bendahara Pengeluaran No.

Tanggal SSBP

Jumlah Rupiah

1

2

3 Rp.0,-

Jumlah

Rp.0,-

b. KAS DIBENDAHARA PENERIMAAN Saldo kas di Bendahara Penerimaan pada Pengadilan Negeri Banjarnegara per 31 Desember 2013 sebesar Rp.0,- merupakan saldo kas pada bendahara penerimaan. Kas di Bendahara Penerimaan adalah penerimaan pendapatan bukan pajak (PNBP) yang belum disetor ke Kas Negara pada tanggal Neraca terdiri dari :

Tabel.8 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan No.

Kode MAP

Uraian

Jumlah Rupiah

1

2

3

4 Rp.0,-

Jumlah

Rp.0,-

c. PIUTANG Piutang adalah semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal

30


neraca, yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. 1. Piutang pajak sebesar Rp.0,-merupakan tagihan pajak yang telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun

Tabel.9 Rincian Piutang Pajak No .

Kode Perkiraan Piutang

Uraian Piutang

Jumlah Rupiah

1

2

3

4 Rp.0,-

Jumlah

Rp.0,-

2. Piutang PNBP Piutang bukan pajak sebesar Rp.0,- merupakan piutang Negara Bukan Pajak, yaitu semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Piutang tersebut terdiri dari :

Tabel.10 Rincian Piutang PNBP No .

Kode Perkiraan Piutang

Uraian Piutang

Jumlah Rupiah

1

2

3

4 Rp.0,-

Jumlah

Rp.0,-

d. PERSEDIAAN Persediaan merupakan jenis asset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung operasional

31


pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. DIPA 01 Saldo persediaan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah Rp.3.992.630,yang terdiri dari: Barang Konsumsi Rp.2.995.800,-, Bahan untuk pemeliharaan Rp.762.830 dan Persediaan lainnya Rp.234.000,- dengan konsisi baik. DIPA 03 Saldo persediaan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah Rp.541.500,yang terdiri dari: Barang Konsumsi Rp. 541.500,-, Bahan untuk pemeliharaan Rp.0 dan Persediaan lainnya Rp.0,- dengan konsisi baik.

e.

ASET TETAP

Aset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Asset Tetap per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 4.917.167.187,-dengan rincian sebagai berikut : Tabel.11 Daftar Aset Tetap Nama Aset Tetap

Saldo Awal

1 Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap

2

Mutasi

Saldo Akhir

Tambah

Kurang

3

4

2.898.600.000

0

1.438.824.106

99.908.200

3.705.792.000

5

0

2.898.600.000

278,164,117

1,260,568,189

0

0

3.705.792.000

122.590.000

0

0

122.590.000

39.600.278

1,943,440

0

41.543.718

5.038.181.994

101,851,640

278,164,117

4.917.167.187

Mutasi tambah asset tetap terdiri dari; o Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset

Rp.0,-

o Pembelian

Rp. 99.908.200 ,-

o Penyelesaian Pembangunan

Rp.0,-

o Transfer dari Unit Lain

Rp.1,943,440,-

o Hibah

Rp. 0,-

Mutasi kurang asset tetap terdiri dari; o Penghapusan

Rp.(278,164,117)

32


o Transfer keluar

Rp. 0,-

o Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset

Rp. (3.111.926.720)

E. ASET TETAP BERSEJARAH ( HERITAGE ASSETS ) Aset bersejarah (Heritage Asset) tidak disajikan di neraca namum asset tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan asset bersejarah diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah dibuktikan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Tabel.12 Daftar Aset Bersejarah Aset

Saldo Awal Periode

Mutasi Bertambah

Mutasi berkurang

Saldo Akhir

dalam satuan kwantitas

dalam satuan

dalam satuan

Periode dalam

kuantitas

kuantitas

satuan Kuantitas

Rp.0

Rp.0

Rp.0

Rp.0

F. ASET LAINNYA Aset lainnya adalah asset yang tidak dapat dikelompokkan kedalam asset lancar; investasi permanent dan asset tetap pada tanggal neraca. Aset lainnya terdiri atas : -

Tagihan Penjualana Angsuran Rp< nilai TPA yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan setelah neraca.

-

Tagihan Tuntutan ganti Rugi Rp< nilai TGR yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.

-

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp

-

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa

G. UANG MUKA DARI KPPN Uang muka dari KPPN merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Pengeluaran, Nilai rupiah pada akun ini merepresentasikan uang persediaan yang belum dipergunakan dan/atau yang belum dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran difinitir.

33


H. PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN Pendapatan yang ditangguhkan merupakan akun penyeimbang dan akun Kas di Bendahara Penerimaan. Nilai Rupiah pada akun ini merepresentasikan uang persediaan pendapatan Negara Bukan Pajak yang sudah dipungut tetapi belum disetor ke Kas Negara pada tanggal pelaporan.

I. EKUITAS DANA LANCAR Ekuitas dana lancar adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara nilai asset lancar dengan kewajiban lancar jangka pendek yang terdiri atas Cadangan Piutang

Rp<

nilai

rupiah

akun

piutang> Cadangan Persediaan

Rp < nilai rupiah akun

persediaan > ( Cadangan piutang merupakan akun penyeimbang dari akun piutang, sedangkan cadangan persediaan adalah akun dari akun persediaan )

J. EKUITAS DANA INVESTASI Ekuitas dana Investasi adalah dana yang diinvestasikan dalam asset tetap dan asset lainnya. Ekuitas dana Investasi pada tanggal (tanggal Neraca) terdiri atas : -

Diinvestasikan dalam asset tetap Rp<jumlah rupiah total akun asset tetap>

-

Diinvestasikan dalam asset lainnya Rp<jumlah nilai rupiah total akun asset lainnya>

( Diinvestasikan dalam asset tetap merupakan akun penyeimbang dari akun asset tetap, sedangkan diinvestasikan dalam asset lainnya adaah akun penyeimbang dan akun asset tetap lainnya ).

V. INFORMASI TAMBAHAN DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA Sesi ini digunakan untuk mengungkapkan hal-hal lain yang terkait dengan laporan keungan tetapi belum diungkapkan pada sesi-sesi sebelumnya. Misalnya : 1.

Domisili tempat satuan kerja tersebut berada. Domisili Kantor Pengadilan Negeri Banjarnegara adalah di Jalan Jenderal Sudirman No.180.Banjarnegara

2.

Posisi Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013 sebesar Rp.0

3.

Posisi saldo kas lainnya di bendahara pengeluaran tidak ada

34


4.

Revisi Dipa tahun anggaran 2013 sebanyak 4 kali yamg pertama yaitu untuk membuka blokir pagu belanja, dan revisi selanjutnya karena ada pagu minus khususnya belanja Pegawai

5.

Rekening Pemerintah yang ada pada Satker PN Banjarnegara adalah sbb : -

Rekening

DIPA

01

PT.Bank

Rakyat

Indonesia

Cabang

Banjarnegara

No.Rek.0102-01-000397-302 -

Rekening DIPA 03 PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Banjarnegara No.Rek. 0102-01-000506-309

-

Rekening Panjar Biaya Perkara No.0102-01-000446-30-5

-

Rekening yang di tutup tidak ada

VI. HAMBATAN DAN KENDALA a.

Perbandingan Belanja barang pada tahun 2013 dengan tahun 2012 mengalami kenaikan namun belum sesuai kebutuhan karena adanya tambahan tunjangan fungional hakim dan kenaikan gaji dan tunjangan PNS

b.

Sampai akhir tahun Pagu belanja pegawai masih minus karena sehingga pelaporan keuangan harus menunggu revisi penambahan gaji.

c.

Adanya sistem aplikasi yang sering terjadi error sehingga sedikit menghambat kinerja.

35

LAKIP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA TAHUN 2013

Recommend Documents