LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJENE TAHUN 2014

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJENE TAHUN 2014

PENGADILAN NEGERI MAJENE Jalan Jenderal Sudirman No. 100 Majene Telp. (0422) 21048 - 21666 03/03/2015

Pengadilan Negeri Majene

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga kami telah dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 Pengadilan Negeri Majene, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 tahun 2010. Yang dimana dalam penyusunan LAKIP tersebut agar menyampaikan paling lambat dua setengah bulan setelah tahun anggaran berakhir (Pasal 14 Peraturan MENPAN & RB No. 29 tahun 2010). Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan, juga sebagai bahan evaluasi kerja pada Pengadilan Negeri Majene baik yang telah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan untuk tahun 2014 dan mempersiapkan diri memasuki Tahun Anggaran 2015. Selain itu Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan transparansi kepada masyarakat Data yang disajikan dalam Laporan ini termasuk Realisasi anggaran dan data tentang Pendaftaran, Penyelesaian dan Sisa Perkara di Pengadilan Negeri Majene. Laporan ini dapat terlaksana berkat usaha dan kerja sama seluruh pegawai Pengadilan Negeri Majene, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kami berusaha semaksimal mungkin dalam penyusun Laporan ini dan disadari terdapat kekurangan yang perlu penyempurnaan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik

ii Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2014


membangun demi kesempurnaan pelaksanaan tugas untuk masa-masa yang akan datang. Semoga Laporan ini punya makna dan arti dalam kegiatan keseharian kita.

Majene, 03 Maret 2015 Pengadilan Negeri Majene Panitera/Sekretaris,

MUHAMMAD NASRUM, SH NIP. 19600217 199303 1 001

iii Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2014


IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada prinsipnya, Instansi Pemerintah atau unit kerja dibawahnya wajib bertanggung jawab kepada publik. Pertanggung jawaban tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian informasi kinerja kepada masyarakat disamping kepada atasannya. Pertanggung jawaban ini tentu saja tidak semata-mata dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang kegiatan dan anggaran yang telah digunakan, melainkan informasi tentang sejauh mana unit kerja tersebut memberikan manfaat atau hasil kepada lingkungannya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Majene Tahun 2014 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Majene sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik. Dalam LAKIP Tahun 2014 ini dapat diketahui beberapa hal penting yang merupakan keberhasilan maupun kegagalan kinerja Pengadilan Negeri Majene secara umum, yaitu: 1. Dari segi perkara, pada Pengadilan Negeri Majene pada tahun 2014 terdapat penurunan jumlah perkara Pidana yang masuk dibandingkan dari tahun 2013 juga pada perkara perdata Gugatan pada tahun 2014 terdapat penurunan perkara yang masuk dibandingkan tahun 2013. Ini membuktikan kegiatan penanganan perkara telah terlaksana dengan baik karena adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dari lembaga-lembaga penegak hukum lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Majene.

iv Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2014


2. Terjadi penurunan realisasi belanja pada tahun anggaran 2014 diakibatkan menurunnya anggaran untuk tahun 2014 dibandingkan dibandingkan anggaran tahun 2013. Pada tahun yang akan datang, Pengadilan Negeri Majene akan terus berusaha lebih meningkatkan kinerja baik dalam bidang penanganan perkara maupun pengelolaan anggaran dengan menggunakan sumber daya yang ada, sehingga dapat terwujud lembaga Peradilan yang Profesional, berwibawa dan dipercaya masyarakat.

v Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2014


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................................

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF .............................................................................................

iv

DAFTAR ISI ............................................................................................................

vi

BAB I PENDAHULUAN ...........................................................................................

1

A. Latar Belakang ...........................................................................................

1

B. Tugas dan Fungsi .......................................................................................

3

C. Sistematika Penyajian ................................................................................

8

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................................................

9

A. Rencana Strategis 2010-2014 ....................................................................

9

1. Visi dan Misi .........................................................................................

9

2. Tujuan dan Sasaran Strategis ...............................................................

10

3. Program dan Kegiatan .........................................................................

10

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....................................................................

12

C. Rencana Kinerja Tahun 2015 .....................................................................

14

D. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2015 ....................

16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..........................................................................

19

A. Pengukuran Kinerja ...................................................................................

19

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja .....................................................................

23

C. Akuntabilitas Keuangan .............................................................................

35

D. Akuntabilitas Kinerja Lainnya .....................................................................

41

BAB IV PENUTUP ..................................................................................................

43

A. Kesmipulan ................................................................................................

43

B. Saran-Saran ...............................................................................................

44

BAB V LAMPIRAN .................................................................................................

45 vi

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2014


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirearki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan Badan Kehakiman menurut UndangUndang”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah

1 Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2014


Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Majene merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undangundang atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menysusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis,

periodik

dan

melembaga.

Pelaporan

kinerja

dimaksudkan

untuk

mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Majene dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan

Negara,

Asas Kepentingan

Umum,

Asas Keterbukaan,

Asas

Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan good govermance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk

menjamin

akuntabilitas,

transparansi,

dan

perbaikan

kinerja

aparatur

Negara/pemerintah. Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Majene dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara / kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang



Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk

mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada Publik. Bahwa dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya, maka perlu melakukan penyusunan LAKIP sebagaimana yang diamanatkan dalam instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan MENPAN dan RB No. 29 tahun 2010. Untuk itulah Pengadilan Negeri Majene membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Majene merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat surat Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : W22.U/252/UM/II/2015 tanggal 11 Februari 2015 perihal Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015. B. Tugas Dan Fungsi Pengadilan Negeri Majene sebagai kawal depan (Voorj Post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang untuk : 1. Menerima, Memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum. 2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya Pengadilan Negeri Majene masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar, dengan jarak kurang lebih 300 km dari Makassar ibukota provinsi Sulawesi Selatan dengan kondisi pemerintahan terdapat 8 Kecamatan, 20 Kelurahan dan 62 Desa. Adapun tugas dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi adalah sebagai berikut: 1. Ketua dan Wakil Ketua ( Pimpinan Pengadilan Negeri ). 3 Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2014




Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.



Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya.



Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

2. Majelis Hakim 

Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

3. Panitera/Sekretaris 

Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, Para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian tekhnis Pengadilan Negeri Majene.



Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.



Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan.



Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.



Panitera

bertanggung

jawab

atas

pengurusan

berkas

perkara,

putusan,

dokumen,akta, buku daftar,biaya perkara,uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan. 

Sekretaris bertugas menyelenggarakan administarsi umum, mengatur tugas Wakil Sekretaris, Para Kepala Urusan, Pejabat Administrasi Umum, serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Majene.



Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.



Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara ( BMN ). 4



4. Wakil Panitera 

Membantu Panitera di dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara.



Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.



Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.



Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

5. Panitera Muda Perdata 




Melaksanakan

administrasi

perkara,

mempersiapkan

persidangan perkara,

menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata. 

Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Perdata.



Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta.



Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.



Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.

6. Panitera Muda Pidana 




Melaksanakan administrasi perkara,



Mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.



Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Pidana.



Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, Terdakwa atau kuasanya dan Lembaga Pemasyarakatan apabila Terdakwa ditahan.



Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.



Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.

7. Panitera Muda Hukum 






Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

8. Panitera Pengganti 




Membuat berita acara persidangan.



Membantu Hakim dalam:



Membuat penetapan hari sidang.



Membuat penetapan penahanan.



Mengetik putusan dari konsep yang diberikan Hakim Majelis.



Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, perkara yang sudah putus dan amar putusannya.



Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bersangkutan bila telah selesai minutasi.

9. Jurusita/Jurusita Pengganti 

Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Majelis Hakim dan Panitera.



Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim.



Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan Putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.



Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah.



Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihakpihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.

10. Wakil Sekretaris 

Membuat program kerja pelaksanaan anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen.



Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan tahunan dan rencana anggaran tahun berjalan.





Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian.



Mengoreksi dan mengkoordinasikan surat-surat keluar yang dibuat oleh sub bagian umum, keuangan dan kepegawaian.



Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.



Menyusun data untuk keperluan evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan untuk disampaikan kepada pimpinan melalui Panitera/Sekretaris.

11. Kepala Sub Bagian Umum 

Menyelenggarakan administrasi tata persuratan.



Menyelenggarakan administrasi perlengkapan.



Menyelenggarakan administrasi perencanaan menyangkut sarana dan prasarana.



Menyelenggarakan pengelolaan perpustakaan.



Mengkoordinir penyelenggaraan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor.

12. Kepala Sub Bagian Keuangan 

Menyelenggarakan perencanaan keuangan yang bersumber dari DIPA.



Menyelenggarakan pelaksanaan anggaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang bersumber dari DIPA.



Menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.



Menyelenggarakan penatausahaan dan pengawasan anggaran yang bersumber dari DIPA.

13. Kepala Sub Bagian Kepegawaian 

Menyelenggarakan peningkatan pengelolaan data dan informasi kepegawaian.



Membuat usulan kenaikan pangkat.



Membuat kenaikan gaji berkala.



Membuat usulan jabatan.



Membuat usulan pensiun.



Membuat usulan tanda penghargaan satya lencana.



Membuat cuti.



Membuat DP3.



C. Sistematika Penyajian Pada dasarnya laporan Akuntabilitas ini untuk mengakomodasikan pencapaian kinerja yang ada di jajaran Pengadilan Negeri Majene, dengan bentuk sajian sebagai berikut : Bab. I

: PENDAHULUAN, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Negeri Majene serta tugas dan fungsi.

Bab. II

: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA, menguraikan Rencana Strategis 2015-2019 yang memuat Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, program dan kegiatan. Serta menguraikan Rencana Kinerja Tahunan 2015 dan Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2014

Bab. III

: AKUNTABILITAS KINERJA, menguraikan Indikator Kinerja yang terdiri dari pelaksanaan Tugas Pokok Teknis Yudisial, Administrasi Peradilan, Pembinaan Aparatur Peradilan serta Administrasi Kesekretariatan yang meliputi Kepegawaian, Keuangan dan Umum. dilanjutkan dengan uraian mengenai pencapaian sasaran-sasaran organisasi dan analisis kerja baik bidang teknis yudicial, Administrasi Peradilan maupun Kesekretariatan dan dilengkapi dengan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

Bab. IV : PENUTUP, yang menguraikan kesimpulan dan saran.



BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. Rencana Strategis 2015 - 2019 Rencana Strategis Pengadilan Negeri Majene Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Majene diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019. Selain itu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Majene didasarkan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. 1. Visi dan Misi Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Majene Adapun visi dari Pengadilan Negeri Majene,adalah: “MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG” Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Majene menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan 2. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 9 Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2014


3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan 2. Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Majene Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Majene adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Majene dapat memenuhi butir 1 dan 2 diatas Sasaran Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Majene adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan 3. Program dan Kegiatan Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Majene untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 10 Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2014


Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan

Pengadilan

Negeri

Majene

dalam

pelaksanaan

Program

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata 3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pengikutsertaan diklat teknis yudisial dan non yudisial 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Mahkamah Agung

bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama. Bahwa dalam DIPA Pengadilan Negeri Majene terdapat 2 DIPA yaitu DIPA dengan kode unit organisasi (01) dari Badan Urusan Administrasi dan DIPA dengan kode unit organisasi (03) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.



a. DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI) Pada DIPA (01) Pengadilan Negeri Majene, dengan sasaran utama adalah sebagai berikut : a. Belanja Pegawai Dalam Penyelenggaraan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai, Pengadilan Negeri Majene mendapat Anggaran Belanja Pegawai alokasi DIPA b. Belanja Barang Dalam Penyelenggaraan kegiatan sehari-hari perkantoran, Pengadilan Negeri Majene mendapat Anggaran Belanja Barang dengan alokasi DIPA c. Belanja Modal Dalam

Penyelenggaraan

Peningkatan

sarana

dan prasarana kantor,

Pengadilan Negeri Majene mendapat Anggaran Belanja Modal dengan alokasi DIPA b. DIPA 03 (DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM) Pada DIPA (03) Pengadilan Negeri Majene mendapat anggaran yang dialokasikan untuk operasional Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. B. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Majene Pengadilan Negeri majene telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : W22.U20/170/UM/SK/II/2014 tanggal 03 Februari 2014, dapat dilihat sebagai berikut : NO

KINERJA UTAMA

1.

Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang diselesaikan - Perkara Gugatan b. Persentase mediasi perdamaian

yang

menjadi

akta

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana



d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

2.

Peningkatan akseptabilitas Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya putusan Hakim hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

4.

Peningkatan aksesibilitas a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 13



b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat

c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

5.

Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi atas putusan terhadap putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap pengadilan. yang ditindaklanjuti

6.

Meningkatnya pengawasan

kualitas a. Persentase pengaduan ditindaklanjuti

masyarakat

yang

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

C. Rencana Kinerja Tahunan 2014 Pada tahun 2013 Pengadilan Negeri Majene telah memiliki Rencana Kinerja tahun 2014 yang tergambar dalam tabel berikut : NO 1.

SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase diselesaikan

mediasi

TARGET yang

60 %

b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

60 %

c. Persentase sisa diselesaikan

100 %

perkara

yang



d. Persentase diselesaikan

2.

3.

perkara

yang

90 %


98 %


2%

Persentase perkara yang Peningkatan aksepbilitas putusan mengajukan upaya hukum: Hakim - Banding


tidak

- Banding = 90%

- Kasasi

- Kasasi

= 95%

- Peninjauan Kembali

- PK

= 95%


100 %


100 %

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

100 %

d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.

100 %

e. Ratio Majelis perkara

100 %

Hakim

terhadap




100 %

Peningkatan a. Persentase perkara prodeo yang aksesibilitas diselesaikan masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) b. Persentase amar putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

100 %

5.

Meningkatnya Persentase permohonan eksekusi atas kepatuhan terhadap putusan perkara perdata yang putusan pengadilan. berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

100 %

6.

Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100 %

b. Persentase pemeriksaan ditindaklanjuti.

100 %

4.

temuan eksternal

hasil yang

95 %

D. Penetapan Kinerja Tahun 2014 Penetapan

kinerja

pada dasarnya

adalah

pernyataan

komitmen

yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Majene, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2014 Pengadilan Negeri Majene, sebagai berikut :



NO

SASARAN

1.


2.

3.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim


INDIKATOR KINERJA a. Persentase diselesaikan

mediasi

TARGET yang

60 %


60 %

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100 %

d. Persentase diselesaikan

yang

90 %


98 %


2%

perkara

Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

tidak  Banding = 90 %  Kasasi = 95 %  PK = 95 %


100 %


100 %



4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

100 %

d. Prosentase penyitaan waktu dan tempat

tepat

100 %

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

100 %


100 %

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100 %

b. Persentase amar putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

95 %

5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

100 %

6.

Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100 %

b. Persentase temuan pemeriksaan eksternal ditindaklanjuti.

100 %

hasil yang



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja. Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Majene tahun 2014, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2014 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

NO.

1.

SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN % Realisasi/ Target x 100%

a. Persentase mediasi yang diselesaikan

60 %

0%

0%



2.


60 %

0%

0%

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana

-Perdata = 100 % - Pidana = 100 %

-Perdata = 100 % - Pidana = 100 %

-Perdata = 100 % - Pidana = 100 %

d. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana

-Perdata = 90 % - Pidana = 90 %

-Perdata = 60.87% - Pidana = 74.14%

-Perdata = 67.63 % - Pidana = 82.38 %



-Perdata = 100 % - Pidana = 100 %

-Perdata = 100 % - Pidana = 100 %

f. Persentase perkara -Perdata = yang diselesaikan 2 % dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan - Pidana = 2%

-Perdata = 0%

-Perdata = 0%

- Pidana = 0%

- Pidana = 0%

Perdata : - Banding = 85 % - Kasasi = 90 % - PK= 95 %

Perdata : - Banding = 58.33 % - Kasasi = 91.67 % - PK=100%

Perdata : - Banding = 68.62 % - Kasasi = 100 % - PK=100%

Pidana : - Banding = 85 % - Kasasi = 90 % - PK= 95 %

Pidana : - Banding = 96.51 % - Kasasi = 98.84 % - PK=100%

Pidana : - Banding = 100 % - Kasasi = 100 % - PK=100%

Peningkatan Persentase perkara yang akseptabilitas putusan tidak mengajukan upaya Hakim hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali



3.


a. Persentase berkas yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap

100 %

100 %

100 %

b. Persentase berkas yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap

100 %

0%

0%

c. Persentase berkas yang - Perdata diregister dan siap = 100 % didistribusikan ke Majelis - Pidana = 100 %

- Perdata = 100 %

- Perdata = 100 %

- Pidana = 100 %

- Pidana = 100 %

d. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

100 %

100 %

100 %

e. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

100 %

100 %

100 %

Perdata : Hakim = 7 orang Perkara = 6 perkara

Perdata : Hakim = 7 orang Perkara = 6 perkara

Pidana : Hakim = 7 orang Perkara = 45 perkara

Pidana : Hakim = 7 orang Perkara = 45 perkara

f. Ratio Majelis Hakim Perdata : terhadap perkara 100 %

Pidana : 100 %



g. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

0%

0%

0%

Peningkatan a. Persentase perkara aksesibilitas prodeo yang masyarakat terhadap diselesaikan peradilan (acces to justice) b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaatz

100 %

0%

0%

95 %

0%

0%

c. Persentase amar putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

- Perdata = 95 %

- Perdata = 100 %

- Perdata = 100 %

- Pidana = 95 %

- Pidana = 100 %

- Pidana = 100 %

5.

Meningkatnya Persentase permohonan kepatuhan terhadap eksekusi atas putusan putusan pengadilan. perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

100 %

100 %

100 %

6.

Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan pengawasan masyarakat yang ditindaklanjuti

100 %

0%

0%

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100 %

0%

0%

4.



B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Majene Tahun 2014 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2014, Pengadilan Negeri Majene telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut : Sasaran 1. Meningkatnya penyelesaian perkara Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: NO

1.

SASARAN STRATEGIS


CAPAIAN %

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

a. Persentase mediasi yang diselesaikan

60 %

0%

0

%


60 %

0%

0

%

c. Persentase perkara diselesaikan - Perdata - Pidana

sisa -Perdata = yang 100 % - Pidana = 100 %

-Perdata = 100 % - Pidana = 100 %

-Perdata = 100 % - Pidana = 100 %

d. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana


-Perdata = 66.67% - Pidana = 73.13%

-Perdata = 74.08 % - Pidana = 81.26 %



-Perdata = 100 % - Pidana = 100 %

-Perdata = 100 % - Pidana = 100 %



f. Persentase perkara -Perdata = yang diselesaikan 2 % dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan - Pidana = 2%

-Perdata = 0%

-Perdata = 0%

- Pidana = 0%

- Pidana = 0%

 Persentase mediasi yang diselesaikan

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Peradilan gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkannya dapat diselesaikan diluar persidangan Pada tahun 2014 perkara gugatan perdata yang masuk sebanyak 6 perkara dan diselesaikan melalui mediasi 0 (Nihil) 7 6 5 4 Selesai Mediasi 3

Gagal Mediasi

2 1 0 Perkara Masuk Tahun 2014

 Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

Pada tahun 2014 Pengadilan Negeri Majene menerima gugatan perkara perdata sebanyak 6 perkara dari jumlah gugatan perkara perdata tersebut yang menjadi akta perdamaian hanya 0 (Nihil) perkara. Hal ini dikarenakan perkara gugatan perdata yang masuk hanya sebagian kecil yang dapat diselesaikan secara mediasi dan menjadi akta perdamaian. 24


Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai berikut: 1. Karena masing-masing pihak masih ingin tetap mempertahankan haknya.

Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan perdata yang menjadi akta perdamaian sebagai berikut: Perkara Gugatan perdata

Capaian Tahun 2014 2013 2012 0

0

0

Berdasarkan data tersebut di atas tidak ada peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara gugatan perdata yang menjadi akta perdamaian dari capaian tahun 2011 dengan capai tahun 2012 sebanyak 0 % dan capai tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 0 %.  Persentase sisa perkara yang diselesaikan: -

Perdata

-

Pidana  Perkara Gugatan Perdata yang masuk tahun 2014 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2014 dan baru disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan yang masuk di bawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik,pembuktian/saksi. Sisa perkara gugatan perdata Tahun 2014 sebanyak 2 perkara dan pada Tahun 2014 diselesaikan seluruhnya sebanyak 2 sehingga capaiannya 100%. Penyelesaian perkara Tahun 2014 yang diselesaikan pada tahun 2015 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Majene telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya. 25



Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut : Perkara

Sisa Gugatan Perdata

2012 Capaian %

Tahun 2013 Capaian %

2014 Capaian %

100 %

100 %

100 %

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari tahun 2012 diselesaikan tahun 2013 capaiannya 100 %, sisa perkara tahun 2013 diselesaikan tahun 2014 capaiannya 100% dan sisa perkara tahun 2014 diselesaikan tahun 2015 capaiannya 100%.  Perkara Pidana Biasa yang masuk tahun 2013 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2013 dan baru disidangkan pada Tahun 2014, sedangkan yang masuk di bawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, eksepsi, tanggapan atas eksepsi, pembuktian/saksi. Sisa perkara Pidana Tahun 2013 sebanyak 30 perkara dan pada Tahun 2014 diselesaikan seluruhnya sebanyak 30 sehingga capaiannya 100%. Penyelesaian perkara pidana Tahun 2013 yang diselesaikan pada tahun 2014 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Majene telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya. Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut: Perkara

2011 Capaian %


Sisa Perkara Pidana

100%

100%

2013 Capaian % 100%



Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada sisa perkara Pidana tahun 2011 diselesaikan tahun 2012 capaiannya 100 %, sisa perkara tahun 2012 yang diselesaikan tahun 2013 capaiannya 100% dan sisa perkara tahun 2013 yang diselesaikan tahun 2014 capaiannya 100%.  Persentase perkara yang diselesaikan: -

Perdata

-

Pidana

 Perkara Perdata Gugatan yang masuk pada tahun 2014 sebanyak 6 perkara, diselesaikan sebanyak 4 diantaranya 2 perkara yang diputus dan 2 perkara yang dicabut. Adapun sisa perkara yang belum diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 2 perkara capaiannya 66.67 %. Keadaan Perkara gugatan perdata Di Pengadilan Negeri Majene Tahun 2014 No

Bulan

Masuk

Putus

Sisa

1.

Januari

0

0

0

2.

Pebruari

0

0

0

3.

Maret

0

0

0

4.

April

0

0

0

5.

Mei

1

0

1

6.

Juni

2

0

3

7.

Juli

0

0

3

8.

Agustus

1

0

4

9.

September

0

1

3

10. Oktober

1

0

4

11. November

1

3

2

12. Desember

0

0

0

6

4

2

Jumlah



Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena banyak perkara yang masuk akhir Tahun 2014 dan baru disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan yang masuk di bawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik,pembuktian/saksi serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan. Sebagai bahan perbandingan persentase Perkara Perdata Gugatan yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara Perdata

2011 selesai

masuk 9

6

Capaian % 66.67 %

Masuk 8

2012 Selesai 2

Capaian % 25.00 %

masuk

2013 Selesai

6

4

Capaian % 66.67 %

Berdasarkan data tersebut di atas adanya perubahan akuntabilitas kinerja pada persentase

perkara

gugatan

perdata

yang

diselesaikan

berdasarkan

perbandingan tahun 2011 dengan capaian sebesar 66.67 % dan pada tahun 2012 dengan capaian sebesar 25.00 % serta pada tahun 2012 dengan capaian sebesar 66.67 %. Adanya perbandingan tersebut disebabkan perkara yang masuk dari tahun ke tahun terjadi peningkatan maupun penurunan.  Perkara Pidana Biasa yang masuk pada tahun 2014 sebanyak 45 perkara, diselesaikan sebanyak 33 perkara dan sisa 12 perkara capaiannya 73.33 %. Keadaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Majene Tahun 2014 No

Bulan

Masuk

Putus

Sisa

1.

Januari

1

0

1

2.

Pebruari

3

0

4

3.

Maret

5

5

4

4.

April

2

1

5

5.

Mei

3

3

5



6.

Juni

3

3

5

7.

Juli

6

1

10

8.

Agustus

3

4

9

9.

September

3

8

4

10. Oktober

2

1

5

11. November

9

3

11

12. Desember

5

4

12

45

33

12

Jumlah

Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini, antara lain karena banyak perkara yang masuk pada akhir Tahun 2014 dan baru disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan yang masuk di bawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik,pembuktian/saksi serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan. Sebagai bahan perbandingan persentase perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut: 2011 Perkara Pidana

masuk

77

Selesai

66

2012 Capaian %

85.71%

masuk

91

2013

selesai

80

Capaian %

masuk

87.91 %

105

Selesai

75

Capaian %

71.43%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya perubahan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara gugatan pidana yang diselesaikan berdasarkan perbandingan tahun 2011 dengan capaian sebesar 85.71 % dan pada tahun 2012 dengan capaian sebesar 87.91 % serta pada tahun 2013 dengan capaian sebesar 71.43 %. Adanya perbandingan tersebut disebabkan perkara yang masuk dari tahun ke tahun terjadi peningkatan maupun penurunan.



 Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun 1998 tentang penyelesaian perkara, ada batas waktu dalam penyelesaian perkara yaitu maksimal 6 bulan setelah perkara diterima belum termasuk minutasi, apabila lebih dari 6 bulan maka perkara tersebut dianggap perkara sisa. Keadaan Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan No

Bulan

Masuk

Putus

Sisa

1.

Januari

0

0

0

2.

Pebruari

0

0

0

3.

Maret

0

0

0

4.

April

0

0

0

5.

Mei

1

0

1

6.

Juni

2

0

3

7.

Juli

0

0

3

8.

Agustus

1

0

4

9.

September

0

1

3

10. Oktober

0

0

3

11. November

0

3

0

12. Desember

0

0

0

4

4

0

Jumlah

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan sebanyak 4 (empat) perkara dan yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan sebanyak 0 perkara capaianya 100 %.



Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan, sebagai berikut: Perkara

2011 Capaian %


2013 Capaian %

100 %

100 %

100 %

Sisa Perkara Pidana

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan yang diselesaikan dari capaian tahun 2011 sebanyak 100 %, capaian tahun 2012 sebanyak 100 % dan capaian tahun 2013 sebanyak 100 %.

 Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan. Sasaran 1. Keadaan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan No

Bulan

Masuk

Putus

Sisa

1.

Januari

0

0

0

2.

Pebruari

0

0

0

3.

Maret

0

0

0

4.

April

0

0

0

5.

Mei

0

0

0

6.

Juni

0

0

0

7.

Juli

0

0

0

8.

Agustus

0

0

0

9.

September

0

0

0

10. Oktober

0

0

0

11. November

0

0

0 31



12. Desember Jumlah

0

0

0

0

0

0

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan sebanyak 0 perkara dan capaianya 0 %. Sebagai bahan perbandingan Persentase yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan, sebagai berikut:

Perkara

Sisa Perkara Pidana

2011 Capaian %


2013 Capaian %

0%

0%

0%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan yang diselesaikan dari capaian tahun 2011 sebanyak 0 %, capaian tahun 2012 sebanyak 0 % dan capaian tahun 2013 sebanyak 0 %. Sasaran 2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut: NO 1.

SASARAN Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

INDIKATOR KINERJA Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

Perdata - 100 % - 70 % - 80 % - 100 %

Perdata - 0 - 0 - 0 - 0

Perdata - 100 % - 100 % - 100 % - 100 %

Pidana - 100 % - 80 % - 95 % - 100 %

Pidana - 0 - 0 - 0 - 0

Pidana - 100 % - 100 % - 100 % - 100 %



 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:  Verzet NIHIL  Banding  Pada tahun 2014 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Majene sebanyak 51 perkara dan diputus sebanyak 37 perkara, terdiri dari: -

Perkara gugatan perdata 6 perkara yang diputus sebanyak 4 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum bandng sebanyak 4 perkara.

-

Perkara pidana yang masuk sebanyak 45 perkara, yang diputus sebanyak 33 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 33 perkara.

Adapun hal - hal yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebagai berikut: 1. Penggugat dan Tergugat masih menyatakan berpikir-pikir selama tenggang waktu yang ditentukan. 2. Penggugat dan Tergugat menerima putusan tersebut. 3. Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masih menyatakan berpikir-pikir selama tenggang waktu yang ditentukan. 4. Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menerima putusan tersebut. Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut:

Perkara

Sisa Perkara Pidana - Perdata - Pidana

2012 Capaian %


2014 Capaian %

- 0.00 % - 97.50 %

- 37.50 % - 96.00 %

- 100 % - 100 %

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada perkara 33 Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2014


perdata dari capaian tahun 2012 sebanyak 0.00 %, capaian tahun 2013 sebanyak 37.50 % dan capaian tahun 2014 sebanyak 100%, sedangkan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada perkara pidana dari capaian tahun 2012 sebanyak 97.50%, capaian tahun 2013 sebanyak 96.00% dan capaian tahun 2014 sebanyak 100%,  Kasasi  Pada tahun 2014 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Majene sebanyak 51 perkara dan diputus sebanyak 37 perkara, terdiri dari: -

Perkara gugatan perdata 6 perkara yang diputus sebanyak 4 perkara dan yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 4 perkara.

-

Perkara pidana 45 perkara yang diputus sebanyak 33 perkara dan yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 33 perkara.

Adapun hal - hal yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebagai berikut: 1. Ada beberapa perkara yang dimana Penggugat dan Tergugat masih menunggu Putusan banding. 2. Penggugat dan Tergugat masih menyatakan berpikir-pikir selama tenggang waktu yang ditentukan. 3. Penggugat dan Tergugat menerima Putusan tersebut. 4. Ada beberapa perkara yang dimana Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masih menunggu Putusan banding. 5. Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menerima Putusan tersebut. Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebagai berikut:

Perkara

Sisa Perkara Pidana - Perdata

2011 Capaian %


2013 Capaian %

- 50.00 %

- 0.00 %

- 100 % 34



Pidana

-

- 96.97 %

- 98.75 %

- 100 %

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada perkara

perdata dari capaian tahun 2011 sebanyak 50.00%, capaian tahun 2012 sebanyak 0.00% dan capaian tahun 2013 sebanyak 100%, sedangkan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada perkara pidana dari capaian tahun 2011 sebanyak 96.97%, capaian tahun 2012 sebanyak 98.75% dan capaian tahun 2013 sebanyak 100%,  Peninjauan Kembali NIHIL C. AKUNTABILITAS KEUANGAN. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2014, yang terdiri dari : 1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal 2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Majene tahun anggaran 2014 rincian pagu awal, pagu revisi, realisasi dan sisa anggaran serta presentase capaian untuk DIPA (01) tahun 2013 dan DIPA (03) tahun 2014, adalah sebagai berikut : 1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tekhnis Lainnya Mahkamah Agung



Pagu Setelah Revisi

Realisasi

No Uraian Kegiatan

Pagu Awal

1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang 3 Belanja Modal

2,975,665,000 577,550,000 0

Rp. % 2,348,788,000 2,281,764,323 97.15% 577,550,000 556,699,402 96.39% 0 0 0.00%

JUMLAH

3,553,215,000

2,926,338,000 2,838,463,725 97.00%

Sisa Dana (Rp) 67,023,677 20,850,598 0 87,874,275

1. Belanja Pegawai Rincian anggaran untuk Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Majene Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut: Pelaksanaan Realisasi pelaksanaan anggaran belanja pegawai Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut: MAK

URAIAN

511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511151 511157 512211

Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunjangan Suami/Isteri PNS Belanja Tunjangan Anak PNS Belanja Tunjangan Struktural PNS Belanja Tunjangan Fungsional PNS Belanja Tunjangan PPh PNS Belanja Tunjangan Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim Belanja Uang Lembur PNS JUMLAH

Pagu (Rp)

Realisasi

827,440,000 15,000 66,844,000 19,579,000 27,430,000 1,013,155,000 137,358,000 49,994,000 132,085,000 3,090,000 71,798,000

Rp. 827,395,320 14,521 66,842,440 19,578,884 27,430,000 1,013,155,000 136,712,958 49,973,200 131,214,000 3,080,000 6,368,000

% 99.99% 96.81% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.53% 99.96% 99.34% 99.68% 0.00% 8.87%

2,348,788,000

2,281,764,323 97.15%

Sisa Dana (Rp) 44,680 479 1,560 116 645,042 20,800 871,000 10,000 65,430,000 67,023,677

Adapun perbandingan realisasi pelaksanaan anggaran belanja pegawai Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013 dapat dirinci sebagai berikut:



Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunjangan Suami/Isteri PNS Belanja Tunjangan Anak PNS Belanja Tunjangan Struktural PNS Belanja Tunjangan Fungsional PNS Belanja Tunjangan PPh PNS Belanja Tunjangan Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim Belanja Uang Lembur PNS

827,395,320 14,521 66,842,440 19,578,884 27,430,000 1,013,155,000 136,712,958 49,973,200 131,214,000 3,080,000 6,368,000

789,194,900 15,386 66,361,310 17,557,218 28,330,000 1,248,965,000 197,494,502 50,287,500 126,552,000 1,440,000 85,050,000 61,936,000

% Naik / (Turun) 4.84% -5.62% 0.73% 11.51% -3.18% -18.88% -30.78% -0.63% 3.68% 113.89% 100.00% -89.72%

Total

2,281,764,323

2,673,183,816

-14.64%

Uraian Belanja

Jika dibandingkan

TA. 2014 (Rp)

dengan

Tahun

TA. 2013 (Rp)

Anggaran

2013,

terjadi

Penurunan belanja pegawai sebesar Rp. -391.419.493,- atau -14,64%. Hal ini dapat diakibatkan oleh: 1. Dihilangkannya tunjangan kemahalan Hakim 2. Berkurangnya realisasi untuk belanja uang lembur PNS 3. Adanya mutasi Hakim yang dipindahkan dari Pengadilan Negeri Majene

2. Belanja Barang Rincian anggaran untuk belanja barang Pengadilan Negeri Majene Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:



MAK

URAIAN

Pagu (Rp)

521111 521113 521114 521115 521119 521219 522111 522112 522113 523111 523119 523121 524113 524119

Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota JUMLAH

174,000,000 9,504,000 10,800,000 37,560,000 1,875,000 24,750,000 54,000,000 18,000,000 2,400,000 60,000,000 8,400,000 76,166,000 3,600,000 96,495,000 577,550,000

Pelaksanaan Realisasi pelaksanaan anggaran belanja pegawai Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut: MAK 521111 521113 521114 521115 521119 521219 522111 522112 522113 523111 523119 523121 524113 524119

URAIAN

Pagu (Rp)

Belanja Keperluan Perkantoran 174,000,000 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 9,504,000 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 10,800,000 Honor Yang Terkait Dengan Operasional Satker 37,560,000 Belanja Barang Operasional Lainnya 1,875,000 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 24,750,000 Belanja Langganan Listrik 55,800,000 Belanja Langganan Telepon 16,200,000 Belanja Langganan Air 2,400,000 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 55,000,000 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 8,400,000 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 81,166,000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,600,000 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 96,495,000 JUMLAH

577,550,000

Realisasi Rp. 173,999,800 9,501,000 3,893,950 32,760,000 1,500,000 22,950,000 55,755,703 13,634,932 1,016,000 54,980,000 8,400,000 80,929,657 3,000,000 94,378,360

% 100.00% 99.97% 36.06% 87.22% 80.00% 92.73% 99.92% 84.17% 42.33% 99.96% 100.00% 99.71% 83.33% 97.81%

556,699,402 96.39%

200 3,000 6,906,050 4,800,000 375,000 1,800,000 44,297 2,565,068 1,384,000 20,000 236,343 600,000 2,116,640 20,850,598


Sisa Dana (Rp)


Adapun perbandingan realisasi pelaksanaan anggaran belanja barang Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013 dapat dirinci sebagai berikut: Uraian Belanja

TA. 2014 (Rp) TA. 2013 (Rp)

% Naik / (Turun) 2.96% -52.01% -42.95% 12.81% -94.64% -100.00% 3.25% 10.72% -100.00% -8.37% 100.00% -8.60% -97.05% -100.00%

Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Honor Yang Terkait Dengan Operasional Satker Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnnya Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

173,999,800 9,501,000 3,893,950 32,760,000 1,500,000 22,950,000 55,755,703 13,634,932 1,016,000 54,980,000 8,400,000 80,929,657 3,000,000 94,378,360

168,999,500 19,799,900 6,825,890 29,040,000 27,975,000 53,999,589 12,315,233 60,000,000 10,000,000 88,546,875 101,791,750 -

Total

556,699,402

579,293,737 -3.90%

Jika dibandingkan

dengan

Tahun

Anggaran

2013,

terjadi

peningkatan belanja barang sebesar Rp -22.594.335,- atau -3,09%. Hal ini terjadi antara lain disebabkan oleh: 1. Menurunnya realisasi anggaran pada beberapa MAK 3. Belanja Modal Rincian anggaran untuk belanja modal Pengadilan Negeri Majene Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

-

NIHIL JUMLAH

-

Pelaksanaan Realisasi pelaksanaan anggaran belanja modal Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut: 39 Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2014


MAK

URAIAN

Pagu (Rp)

-

NIHIL

-

JUMLAH

Realisasi Rp.

%

Sisa Dana (Rp)

-

-

-

-

-

-

-

Adapun perbandingan realisasi pelaksanaan anggaran belanja modal Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013 dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian Belanja

TA. 2014 (Rp)

% Naik / (Turun)

TA. 2013 (Rp)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

-

99,850,000 -100.00%

Total

-

99,850,000 -100.00%

Jika dibandingkan

dengan

Tahun

Anggaran

2013,

terjadi

penurunan Belanja Modal sebesar Rp -99.850.000,- atau -100,00%. Hal ini terjadi antara lain disebabkan oleh: 1. Tidak adanya anggaran Belanja Modal untuk tahun 2014

2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum I. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rincian anggaran untuk belanja barang pada DIPA (03) Pengadilan Negeri Majene Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut: MAK

URAIAN

521211 Belanja Bahan 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Biasa JUMLAH

Pagu (Rp) 30,300,000 17,500,000 1,200,000 49,000,000

Pelaksanaan Realisasi pelaksanaan anggaran belanja pegawai Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut:



MAK

URAIAN

Realisasi

Pagu (Rp)

521211 Belanja Bahan 30,300,000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya17,500,000 524119 Belanja Perjalanan Biasa 1,200,000 JUMLAH

49,000,000

Rp. % 26,946,000 88.93% 6,400,000 36.57% 430,000 35.83% 33,776,000 68.93%

Sisa Dana (Rp) 3,354,000 11,100,000 770,000 15,224,000

Adapun perbandingan realisasi pelaksanaan anggaran belanja barang Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013 dapat dirinci sebagai berikut:

Belanja Bahan Belanja Operasional Lainnya Belanja Perjalanan Lainnya

29,946,000 6,400,000 430,000

% Naik / (Turun) 33,000,000 -9.25% - 100.00% 1,160,000 -62.93%

Total

36,776,000

34,160,000 7.66%

Uraian Belanja

TA. 2014 (Rp) TA. 2013 (Rp)

Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2013, terjadi kenaikan belanja barang pada DIPA (03) sebesar Rp 2.616.000,- atau 7,66%. Hal ini terjadi antara lain disebabkan oleh: 1. Adanya peningkatan belanja barang non operasional lainnya dan peningkatan belanja perjalanan di Pengadilan Negeri Majene

D. AKUNTABILITAS KINERJA LAINNYA. Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatankegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari Formulir PKK dan PPS diperoleh kesimpulan sementara bahwa pada Tahun 2014 semua Program dan Kegiatan telah memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi Pengadilan Negeri



Majene. Namun mengingat anggaran yang terbatas dan kurangnya sumberdaya manusia, maka kinerja Pengadilan Negeri Majene Tahun 2014 belum Optimal. Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Negeri Majene dapat meningkat.



BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) satuan kerja Pengadilan Negeri Majene tahun 2014 ini merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran dan kegiatan tahun anggaran 2014 dan sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah. Selain itu

kendala-kendala yang dihadapi ketika mempersiapkan materi LAKIP ini telah memperkaya pengalaman tentang bagaimana membuat LAKIP yang dapat dimanfaatkan untuk menilai kinerja yang telah dicapai serta memperbaiki perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Sebagian target yang ditetapkan dalam penetapan kinerja Pengadilan Negeri Majene dapat dicapai dan sebagian target tidak dapat dicapai. Sebagian lagi bukan merupakan kinerja yang seharusnya diperjanjikan. Simpulan yang lebih penting bukanlah atas realisasi dari target-target yang ditentukan pada penetapan kinerja melainkan pada validasi mengenai bagian-bagian yang bisa dijadikan komitmen Pengadilan Negeri Majene kepada atasannya. Komitmen atas kinerja yang tidak berada dibawah kendali pihak yang menjanjikan kinerja harus dipertimbangkan untuk tidak dipaksakan menjadi sebuah komitmen. Dengan seleksi yang lebih baik atas materi komitmen yang dituangkan dalam penetapan kinerja, maka kesepakatan antara pemberi amanah dengan penerima amanah akan menjadi lebih akuntabel. Selanjutnya penataan sasaran-sasaran strategis di dalam kerangka tujuan strategis perlu diperbaiki sehingga dapat menunjukan arah yang lebih jelas dalam menuntun setiap langkah organisasi. Indikator-indikator kinerja yang dipergunakan juga masih perlu disempurnakan karena indikator-indikator ini merupakan bagian yang disepakati untuk dicapai. Dalam rangka perencanaan selanjutnya, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan menyangkut keselarasan antara kesepakatan kinerja dengan sumber 43 Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2014


daya yang dimiliki. Peningkatan kapasitas organisasi baik untuk lingkup Pengadilan Negeri Majene maupun untuk akuntabilitas kinerja perlu diperhatikan dengan lebih serius. Dengan segala penyempurnaan yang dapat dilakukan pada Pengadilan Negeri Majene termasuk penyempurnaan yang melibatkan seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Majene. Dalam kepemerintahan yang baik melalui aparatur yang akuntabel dan berkinerja tinggi dapat diwujudkan. B. Saran - Saran Sesuai Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 Jo Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 589/IX/6/Y/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi / kerja di lingkungan Instansi Pemerintah dan dihubungkan dengan kenyataan tugas pokok visi dan misi instansi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka disarankan tindak lanjut sebagai berikut : i. Perlu disosialisasikan lebih lengkap, sempurna, dan tuntas peraturan perundangundangan tentang AKIP dan LAKIP dimaksud kepada jajaran lingkungan Peradilan Umum maupun Lembaga Peradilan lainnya dari empat lingkungan Peradilan. ii. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang AKIP dan LAKIP dimaksud untuk jajaran Peradilan Umum maupun empat lingkungan Peradilan di daerah hendaknya tersendiri. Mengingat kenyataan tugas pokok dan ruang lingkup pekerjaannya berlainan dengan instansi lainnya. Dengan demikian pelaksanaan sosialisasinya akan lebih efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan sebagaimana mestinya.

Majene, 03 Maret 2015 Pengadilan Negeri Majene Panitera/Sekretaris,

MUHAMMAD NASRUM, SH NIP. 19600217 199303 1 001



BAB V LAMPIRAN

1.

Struktur Organisasi

2.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

3.

Matriks Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019

4.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2015

5.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2016

6.

Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) 2015

7.

SK Tim Penyusun LAKIP

8.

SK Reviu Renstra

9.

Lampiran-lampiran lainnya.


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI MAJENE TAHUN 2014

Recommend Documents