i
PETA WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KAB. MADIUN
ii
KATA PENGANTAR BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas Rahmat, Taufiq dan Hidayah Nya, sehingga Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tahun 2010 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini menguraikan
secara diskriptif
tentang pelaksanaan Tugas
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tahun 2010 yang meliputi bidang yustisial, administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan, bidang pembinaan dan pengawasan serta bidang pembangunan. Laporan ini sebagai salah
satu bentuk pertanggung jawaban pimpinan
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun kepada Instansi Vertikal untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang dan sekaligus sebagai bahan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan, khususnya Kabupaten Madiun
jajaran pimpinan Pengadilan Agama
sebagai bahan pijakan dalam pelaksanaan tugas dimasa
mendatang. Kami telah berusaha menyajikan laporan seobyektif mungkin, akan tetapi kami menyadari masih adanya kekurangan . Oleh karena itu kami mengharapkan koreksi dan saran dari semua pihak demi peningkatan kinerja dan kesempurnaan laporan yang akan datang. Demikian, semoga laporan ini ada gunanya dan bermanfaat bagi kita . Amin Madiun, 31 Desember 2010 Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun
Hj. SRI ASTUTI, SH NIP. 194812311979012001
iii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL …………………………………………………………… i PETA WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KAB. MADIUN ……. ii KATA PENGANTAR ………………………………………………………….
iii
DAFTAR ISI …………………………………………………………………… iv BAB I
BAB II
PENDAHULUAN A.
Kebijakan Umum Peradilan …………………………………
1
B.
Visi dan Misi ………………………………………………...
9
C.
Renstra ………………………………………………………. 10
STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) ...………………………
12
A.
Penyusunan Alur Tupoksi …………………………………… 12
B.
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) …………
14
BAB III
KEADAAN PERKARA …………………………………………..
15
BAB IV
PENGAWASAN INTERNAL……………………………………..
22
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN …………………………..
26
A.
26
Sumberdaya Manusia ………………………………………..
1. Sumberdaya Manusia Teknis Yudisial …………………... 28 2. Sumberdaya Manusia Non Teknis Yudisial ……………... 29 3. Promosi dan Mutasi ……………………………………… 30 B.
4. Pengisian Jabatan Struktural ……………………………..
31
Pengelolaan Sarana dan Prasarana …………………………..
32
1. Sarana dan Prasarana Gedung ……………………………
32
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung ………………….. 33 C.
D.
BAB VI
Pengelolaan Keuangan ………………………………………
35
1. Belanja Pegawai ………………………………………….
35
2. Belanja Barang …………………………………………...
35
3. Belanja Modal ……………………………………………
35
Pengelolaan Administrasi …………………………………… 35 1. Administrasi Peradilan ………………………………….
35
2. Administrasi Umum ……………………………………...
42
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan …………………………………………………. B. Rekomendasi ………………………………………………..
51 52
iv
BAB I PENDAHULUAN A. Kebijakan Umum Peradilan Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung RI. dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang kekuasaan kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung RI Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang No.4 Tahun 2005 dinyatakan bahwa “Organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung RI. dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung R I”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap. Sementara itu dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2005 disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
1
Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut diatas juga memuat penambahan kewenangan yang menjadi tugas pokok Peradilan Agama sebagai salah satu Pelaksana Kekuasaan Kehakiman yaitu dengan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, menyelesaikan sengketa Ekonomi Syari’ah dan kenaikan batas usia pensiun bagi pejabat fungsional Hakim dan Kepaniteraan. Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah membawa perubahan besar dalam penyelenggaraan Peradilan Agama. Aspek organisasi, administrasi, finansial dan tehnis peradilan telah menjadi bagian penting dalam perubahan tersebut. Sebagai salah satu pertanggung jawaban Peradilan Agama sebagai salah satu Pelaksana Kekuasaan Kehakiman dibawah Mahkamah Agung RI. adalah berkewajiban pula melaksanakan Program Keterbukaan Informasi sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomer : 144/KMA/SK/VIII/2007. Informasi yang diberikan kepada masyarakat luas diantaranya gambaran umum tentang Peradilan Agama, proses beracara, hak-hak pencari keadilan, biaya proses penyeleseian perkara dan hak-hak kepaniteraan, agenda persidangan, putusan dan penetapan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum dan informasi lainnya. Sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan tidak memihak, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berusaha memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan dengan sebaik-baiknya, secara terbuka dan fair dengan melalui satu pintu, hal ini sebagaimana salah satu Program yang dicanangkan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung yaitu client service. Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sesuai dengan kewenangannya senantiasa berusaha untuk mengembangkan stretegi berbagai kegiatan terkait, mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas selama tahun 2010 sebagaimana terurai dalam laporan dibawah ini. Sepanjang tahun 2010 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berjuang keras dalam melaksanakan tugas untuk menopang perbaikan kinerja peradilan dalam rangka untuk mencapai kepada kesempurnaan kehendak reformasi birokrasi badan peradilan, oleh karena itu Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan tugasnya mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut :
2
1. Bidang Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan 1).
Staatsblad 1941 Nomor 44 tentang Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB=HIR) jo Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951;
2).
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;
3).
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
4).
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;
5).
Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Abritase;
6).
Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
7).
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
8).
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
9).
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
10). Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah; 11). Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI; 12). Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 13). Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 14). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, jo. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; 15) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor
3
5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983; 16). Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak; 17). Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; 18). Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2001 tentang Permohonan Kasasi Perkara Perdata yang Tidak Memenuhi Persyaratan Formal; 19). Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok; 20). Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; 21). Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah; 22). Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI. dan Badan Peradilan dibawahnya; 23). Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA/007/SK/IV/1994 tentang Memberlakukan Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan; 24). Keputusan
Ketua
Mahkamah
Agung
R.I.
Nomor
:
KMA/004/SK/II/1992 tanggal 24 Februari 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama; 25). Keputusan
Ketua
Mahkamah
Agung
R.I.
Nomor
:
KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
4
26). Keputusan
Ketua
Mahkamah
KMA/028/SK/V/1996
tentang
Agung
Biaya
R.I.
Permohonan
Nomor
:
Pemeriksaan
Sengketa Kewenangan Mengadili dalam Perkara Perdata; 27). Keputusan
Ketua
Mahkamah
KMA/042/SK/VIII/2001
tentang
Agung
R.I.
Perubahan
Nomor
Keputusan
:
Ketua
Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA/027A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Dimohonkan Peninjauan Kembali; 28). Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA/42/SK/III/2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA/127A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi 29) Keputusan
Ketua
Mahkamah
Agung
R.I.
Nomor
:
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan; 30). Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2 Tahun 2000 tentang perubahan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 1994 tentang Biaya Administrasi. 31). Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorrad) dan Provisionil; 32). Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. 33). Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem; 34). Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Abritase Syari’ah; 35). Surat
Ketua
Mahkamah
Agung
R.I.
Nomor
:
MA/KUMDIL/P/01/II/2002 tentang Petunjuk Penerimaan Tamu; 36). Surat Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tentang Pencatatan Perceraian;
5
37) Surat
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Non Yudisial Nomor :
33/WKMA.N.Y/IX/2008 tentang Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2008; 38). Keputusan
Ketua
Mahkamah
Agung
R.I.
Nomor
:
012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV); 2. Bidang Administrasi Sekretariat dan lain-lain : 1).
Undang-undang
Nomor
8
Tahun
1974
tentang
Pokok-Pokok
Kepegawaian jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian; 2).
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3).
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4).
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5).
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6).
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7).
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
8).
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
9).
Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
10). Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 11 Tahun 2002, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; 11). Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
6
12). Peraturan Pemerintah R.I.
Nomor 100
Tahun 2000 Tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural; 13). Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 14). Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim; 15). Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 16). Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 17). Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; 18). Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006, tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Paradilan Agama; 19). Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
7
20). Keputusan Presiden R.I. Nomor 19 Tahun 2000 jo. Keputusan Presiden R.I. Nomor 89 Tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim; 21). Peraturan Presiden R.I. Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tunjangan Panitera; 22). Peraturan Presiden R.I. Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti; 23). Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004; 24). Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006; 25). Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung R.I. Nomor UP.IV/226/PSJ/SK/2004,
tentang
Pendelegasian
Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pengadilan Agama; 26). Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor : MA/SEK/173a/SK/XI/2005 tentang Pedoman Penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan Mahkamah Agung R.I. dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan; 27). Keputusan
Sekretaris
002/Sek/SK/I/2009
Mahkamah
tentang
Petunjuk
Agung
R.I.
pelaksanaan
Nomor
:
Pembayaran
Anggaran Pendapatan Belanja Negara di lingkungan Mahkamah Agung R.I. dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Tahun Anggaran 2009; 28). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PM.2/2009 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2010; 29). Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 06/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2009; 30). Hasil Keputusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung R.I. Tahun 2006 tanggal 10 s.d. 14 September 2006 di Batam, bidang Administrasi
8
Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan. 31). Keputusan
Ketua
Mahkamah
Agung
R.I.
Nomor
:
143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan
Paradilan
Administrasi
Perencanaan,
Administrasi
Kepegawaian
Administrasi
Tata
Peradilan,
Persuratan,
Tata
Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan Pedoman Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung R.I., Photo type Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung R.I.; 32). Keputusan
Ketua
Mahkamah
Agung
R.I.
Nomor
:
KMA/071/SK/III/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kenerja Hakim dan Pegawai Negerei Sipil Pada Mahkamah Agung dan Badan peradilan di bawahnya; 33) Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 144 Keputusan tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan . B. Visi dan Misi Visi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Republik Indonesia, yaitu : “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” . Untuk mencapai visi tersebut maka perlu ditetapkan misi-misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan profesionalisme aparat peradilan Agama ; 2. Mewujudkan manejemen Peradilan Agama yang modern ; 3. Meningkatkan sistem pemberkasan perkara, termasuk perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK); 4. Meningkatkan kajian hukum Islam (Syari’at) sebagai sumber hukum materiil Peradilan Agama ;
9
C. Renstra Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mempunyai rencana strategis yaitu memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dengan bertujuan agar masyarakat pencari keadilan mendapatkan suatu pelayanan prima. Dalam hal ini Pengadilan Agama Kabupaten Madiun selalu memperhatikan 3 aspek penting dalam pelayanan, yaitu pelayanan informasi, pelayanan administrasi, dan pelayanan umum (pelayanan publik). - Pelayanan Informasi. Pelayanan informasi langsung pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ditekankan melalui
Humas Pengadilan dan Web Site serta Layar Sentuh pada
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Pelayanan informasi melalui humas Pengadilan dapat diberikan kepada masyarakat pencari keadilan, apabila mereka (para pihak berperkara) sangat membutuhkan informasi secara detail tentang suatu perkara dengan cara konsultasi. Sedangkan pelayanan informasi melalui Web Site dan Layar Sentuh Pengadilan Agama meliputi informasi tentang : a. Jadwal Sidang; b. Biaya Perkara; c. Perkara Putus; d. Panggilan perkara ghoib yaitu perkara dimana tergugat/termohon tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Indonesia. e. Statistik perkara; f. Faktor terjadinya perceraian; g. Aduan via SMS; h. Berita Peradilan; i. Tranparansi Anggaran, Dll - Pelayanan Administrasi meliputi: a. Proses penerimaan perkara dilakukan dengan sistim aplikasi administrasi perkara Peradilan Agama (siadpa);
10
b. Proses pengelolaan kepegawaian dilakukan dengan sistim informasi managemet kepegawaian (SIMPEG); - Pelayanan Umum (Publik) meliputi: a. Menyiapkan ruang tunggu bagi mereka pencari keadilan yang layak dengan disediakan Telivisi, Koran dan Air Mineral; b. Menyiapkan ruang sidang yang representatif dengan fasiltas AC; c. Menjaga keamanan dan ketertiban jalannya persidangan dengan disiapkan 1 orang Satpam dan 1 orang Polisi; d. Menyiapkan 1 orang petugas parkir; e. Menyiapkan petugas Clianning Servis (petugas kebersian) untuk menjaga kebersihan kantor dan keindahan lingkungan kantor; f. Membudayakan
sikap sopan, ramah dan bijaksana bagi warga Peradilan
terhadap masyarakat pencari keadilan. g. Mempersiapkan sumber daya manusia yang professional; h. Melaksanakan
ketertiban,
kedisiplinan,
menjaga kesetabilan jalannya organisasi;
11
kekompakan/kebersamaan
untuk
BAB II STRUKTUR ORGANISASI ( TUPOKSI ) A. Penyusunan Alur Tupoksi Dalam menyusun Alur Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpedoman kepada Undang-Undang No: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No: 3 Tahun 2006 dan selanjutnya telah diubah kembali dengan Undang-Undang No: 50 Tahun 2009
tentang Peradilan
Agama dan Peraturan Perundang Undangan lainnya yang masih berlaku. Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama serta berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Negara yang tertinggi di Republik Indonesia ini. Sehingga
seluruh
pembinaannya,
baik
pembinaan
teknis
peradilan,
pembinaan organisasi, pembinaan administrasi dan pembinaan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung RI. Sedangkan Pengadilan Agama, berfungsi sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Ekonomi Syari’ah, sesuai dengan pasal 49 Undang Undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Undang Undang No. 3 Tahun 2006 Jo. Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan Undang Undang No. 3 Tahun 2009
perubahan kedua atas
Undang Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2005 tentang sekretariat Mahkamah Agung, Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung serta Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No: MA/Kumdil/177/VIII/K/1996 tanggal, 13 Agustus 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan Agama Klas IA, Klas IB dan Klas II, maka dapat dijelaskan bahwa Susunan Organiasasi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Klas IB adalah sebagai berikut :
12
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun adalah Pengadilan Agama Klas IB dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua dan seorang Panitera /Sekretaris yang dibantu oleh seorang Wakil Panitera (Bidang Kepaniteraan)dan seorang Wakil Sekretaris (Bidang Kesekretariatan). Dibidang kepaniteraan terdapat 3 orang Panitera Muda, yaitu Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda Hukum, sedangkan dibidang Kesekretariatan ada 3 bagian urusan yaitu Urusan Kepegawaian, Urusan Keuangan dan Urusan Umum . Untuk melaksanakan Tugas Yudisial, ada Kelompok Pejabat Fungsional Hakim,
Kelompok Pejabat Fungsional Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurisita
Pengganti. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Bagan Struktur Organisasi dibawah ini.
13
B. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam rangka terwujudnya pelayanan prima terhadap pencari keadilan, maka Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam melaksanakan tugas sehari-hari diupayakan akan selalu berpedoman pada Standard Operating Procedures (SOP) yang disingkronkan dengan analisis jabatan (analisis beban kerja) sebagai implementasi Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sementara adanya Undang Undang Pelayanan Publik tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik, yang bertujuan mewujudkan batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan bagi penyelenggara pelayanan publik.
14
BAB III KEADAAN PERKARA Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tahun 2010 telah berusaha untuk mengefektifkan bagian Kepaniteraan, yang mana bagian kepaniteraan itu adalah merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab memberikan layanan administrasi terhadap layanan perkara. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang proses yang saat ini berlaku di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, maka perlu dibuat laporan sebagai berikut: A. Rekapitulasi perkara Selama tahun 2010 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menerima perkara sebanyak 1.726 yang terdiri dari : - perkara tahun 2009 sebanyak - Perkara masuk tahun ini 2010 sebanyak
345
perkara
1.381
perkara
Dari jumlah perkara yang diterima/masuk tahun 2010 tersebut terdiri dari : a. Perkara gugatan yang berjumlah 1.288 perkara yang terdiri dari : -
Izin Poligami
6 perkara
-
Pembatalan Perkawinan
0 perkara
-
Cerai Talak
474 perkara
-
Cerai Gugat
805 perkara
-
Harta Bersama
1 perkara
-
Nafkah Anak oleh Ibu
1 perkara
-
Penguasaan Anak
0 perkara
-
Waris
1 perkara
b. Perkara permohonan yang berjumlah 93 perkara, yaitu : -
Pencegahan Perkawinan
1 perkara
-
Perwalian
-
Isbath nikah
-
Dispensasi kawin
39 perkara
-
Wali Adhol
16 perkara
-
Pengangkatan anak
11 perkara
15 perkara 7 perkara
15
-
Permohonan
penetapan
pembagian
harta
2 perkara
peninggalan/Penetapan Ahli Waris -
Perubahan Biodata dalam Surat Nikah
2 perkara
Jumlah perkara sisa tahun lalu dan yang diterima tahun ini sebesar 1.726 perkara tersebut diatas telah dapat diselesaikan sebanyak
1.322 perkara,
terdiri dari : a. Perkara yang dikabulkan sebanyak 1.153 perkara, yang terdiri dari : -
-
Perkara gugatan sebanyak 1.153 perkara yang terdiri dari : -
Izin Poligami
4 perkara
-
Pembatalan Perkawinan
0 perkara
-
Cerai Talak
434 perkara
-
Cerai Gugat
713 perkara
-
Harta Bersama
2 perkara
-
Penguasaan Anak
0 perkara
-
Waris
0 perkara
Perkara permohonan sebanyak 169 perkara yang terdiri dari : -
Permohonan penetapan pembagian harta
1 perkara
peninggalan/Penetapan Ahli Waris -
Perwalian
13 perkara
-
Isbath nikah
-
Dispensasi kawin
32 perkara
-
Wali Adhol
13 perkara
-
Perubahan Identitas dalam Surat Nikah
-
Pengangkatan anak
5 perkara
12 perkara
b. Dicabut c.
2 perkara 59 perkara
Ditolak
1 perkara
d. Digugurkan
11 perkara
e.
Dicoret
19 perkara
f.
Tidak Diterima
1 perkara
Jadi dari jumlah perkara sisa tahun lalu dan perkara yang diterima tahun 2010 sebanyak 1.726 perkara, perkara permohonan ( volountair) sebanyak
16
169 perkara dan perkara gugatan sebanyak 1.153 perkara serta pada tahun 2010 perkara tersebut dapat diselesaikan sebanyak 1.322 perkara, yang terdiri dari 1.153 perkara gugatan dan 169 perkara permohonan. B. Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tahun 2010 telah menerbitkan Akta Cerai dari perkara yang telah diselesaikan, yaitu sebanyak 1.127 perkara, dengan rincian setiap bulan sebagai berikut: 1. Januari
80 perkara
2. Pebruari
101 perkara
3. Maret
95 perkara
4. April
110 perkara
5. Mei
86 perkara
6. Juni
95 perkara
7. Juli
93 perkara
8. Agustus
102 perkara
9. September
79 perkara
10.Oktober
89 perkara
11.Nopember
102 perkara
12.Desember
95 perkara
Dari jumlah tersebut dapat diketahui beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian, antara lain sebagai berikut: a. Moral
- perkara
-
Poligami Tidak Sehat
- perkara
-
Krisis Akhlak
1 perkara
-
Cemburu
6 perkara
b. Meninggalkan Kewajiban
- perkara
-
Kawin Paksa
- perkara
-
Ekonomi
308 perkara
-
Tidak ada tanggung jawab
485 perkara
c. Kawin dibawah umur
- perkara
17
d. Menyakiti Jasmani
- perkara
-
Kekejaman Jasmani
- perkara
-
Kekejaman Mental
- perkara
e. Dihukum
- perkara
f. Cacat Biologis
22 perkara
g. Terus menerus berselisih
- perkara
- Politis
- perkara
- Gangguan Pihak Ketiga
107 perkara
- Tidak Ada Keharmonisan
198 perkara
C. Perkara Yang Menyangkut PP No. 10 Tahun 1983 Perkara khusus yang menyangkut PP No.10 tahun 1983 jo PP No.45 tahun 1990 pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tahun 2010 sebanyak 39 perkara (sisa tahun 2009 sebanyak 12 perkara, diterima tahun 2010 sebanyak 27 perkara). D. Perkara Yang Dimohonkan Banding Perkara Yang Dimohonkan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tahun 2010 sebanyak 3 (tiga) perkara, yaitu : -
Putusan
Pengadilan
Agama
635/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mn
Kabupaten
tanggal,
25
Madiun
Pebruari
2010
Nomor yang
: telah
dimohonkan banding dengan Akta Banding tanggal, 10 Maret 2010, berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal, 5 Mei 2010, dan telah diputus Pengandilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor : 149/Pdt.G/2010/PTA. Sby tanggal, 30 Juni 2010; (sekarang dalam proses kasasi); -
Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor : 111/ Pdt.G/ 2009/PA. Kab. Mn tanggal, 23 Pebruari 2010 yang telah dimohonkan banding dengan Akta Banding tanggal, 25 Maret 2010, berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal, 31 Mei 2010; (sekarang masih dalam proses );
18
-
Putusan
Pengadilan
Agama
Kabupaten
Madiun
Nomor
:
666/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mn tanggal, 24 April 2010 yang telah dimohonkan banding dengan Akta Banding tanggal, 10 Maret 2010, berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal, 15 Juli 2010, dan telah diputus Pengandilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor : 235/Pdt.G/2010/PTA. Sby tanggal, 16 September 2010; E. Perkara Yang Dimohonkan Kasasi Tahun 2010 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah menerima perkara yang dimohonkan Kasasi ke Mahkamah Agung R I sebanyak 2 (dua) Perkara yang berkasnya telah dikirim ke Mahkamah Agung RI 1 (satu) perkara dan yang masih dalam proses di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 1 (satu) perkara (belum dikirim ke Mahkamah Agung ) yaitu : - Putusan
Pengadilan
Agama
Kabupaten
Madiun
Nomor:
635/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mn tanggl, 25 Pebruari 2010, telah mendapatkan putusan banding dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya putusan Nomor : 149/Pdt.G/2010/PTA.Sby., dimohonkan Kasasi dengan Akta Kasasi tanggal, 18 Agustus 2010, berkas dikirim ke Mahkamah Agung tanggal, 27 Oktober 2010;(belum putus/masih dalam proses Mahkamah Agung); - Putusan
Pengadilan
Agama
Kabupaten
Madiun
Nomor
:
666/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mn tanggal, 24 April 2010, telah mendapatkan putusan banding dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya putusan Nomor : 235/Pdt.G/2010/PTA.Sby, dimohonkan kasasi dengan Akta Kasasi tanggal, 8 Nopember 2010, berkas belum dikirim (masih dalam proses di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun); F. Perkara Yang Dimohonkan Eksekusi Pada tahun 2010 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah menerima permohon Eksekusi sebanyak 2 perkara, dan kedua duanya telah dilaksanakan dengan eksekusi damai.
19
G. Penyelesaian Permohonan Pembagian Harta Peninggalan diluar Sengketa Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tahun 2010 nihil. H. Data Tingkat Penyelesaian Perkara a. Data tingkat penyelesaian perkara yang diterima tahun 2010 dan diputus tahun 2010 sebagai berikut : Diterima
1 bln
2 bln
3 bln
4 bln
5 bln
6 bln
Lbh 6 bln
Jmlh
Januari
Bulan
142
1
22
30
10
15
56
8
142
-
Pebruari
101
0
22
27
10
11
24
7
101
-
Maret
98
1
29
13
6
12
29
8
98
-
April
112
1
27
18
12
17
25
12
112
-
Mei
104
3
19
14
16
11
34
5
102
2
Juni
132
4
31
40
5
14
26
7
127
5
Juli
101
0
16
21
18
16
23
-
94
7
Agustus
76
1
3
28
6
14
-
-
52
24
September
115
1
15
24
12
-
-
-
52
63
Oktober
175
2
30
41
-
-
-
-
73
102
Nopember
126
2
21
-
-
-
-
-
23
103
Desember Jumlah
Ket.
99
2
-
-
-
-
-
-
2
97
1381
18
235
256
95
110
217
47
978
403
b. Data tingkat penyelesaian perkara yang diterima tahun 2009 dan diputusan tahun 2010 sebagai berikut : Bulan
Diterima
1 bln
2 bln
3 bln
4 bln
5 bln
6 bln
Lbh 6 bln
Jmlh
Januari
126
1
26
31
7
26
30
5
126
-
Pebruari
110
2
24
19
14
29
14
8
110
-
Maret
83
2
17
10
5
33
11
5
83
-
April
95
2
21
19
5
20
17
11
95
-
Mei
107
3
20
18
9
10
36
11
107
-
Juni
106
5
22
14
5
33
23
4
106
-
Juli
109
3
17
10
15
26
25
13
109
-
Agustus
90
3
16
17
5
27
14
8
90
-
September
34
2
12
7
2
6
4
1
34
-
Oktober
166
2
27
29
22
34
41
11
166
-
Nopember
115
7
20
29
4
30
21
4
115
-
Desember
96
1
18
17
6
23
19
11
95
1
1237
33
240
220
99
297
255
92
1236
1
Jumlah
Ket.
I. Minutasi berkas perkara Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tahun 2010 telah memutus dan menyelesaikan perkara sejumlah 1.322 perkara, dari jumlah tersebut yang telah 20
diminutasi 1.299 perkara sedangkan sisanya 27 perkara terdiri dari perkara gugatan sebanyak 26 perkara dan 1perkara permohonan .
21
BAB IV PENGAWASAN INTERNAL Sistem pengawasan Internal di Lingkungan Lembaga Peradilan terdiri dari
saat ini
dua bagian besar, yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan
Fungsional. Pengawasan Internal adalah Pengawasan dari dalam lingkungan peradilan itu sendiri yang mencakup 2 jenis pengawasan yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional. Sedangkan Pengawasan itu dilaksanakan dengan maksud untuk: a. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana peraturan perundangundangan yang berlaku; b. Memperoleh umpan balik
bagi kebijaksanaan, perencanaan dan
pelaksanaan tugas-tugas peradilan; c. Mencegah terjadinya penyimpangan, penyimpangan administrasi, dan ketidak efisienan penyelenggaraan peradilan; d. Menilai kinerja. Kemudian Pengawasan itu bertujuan untuk mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan, sehingga pengawasan itu mempunyai fungsi untuk : a. Menjaga agar pelaksanaan tugas
lembaga peradilan sesuai dengan
rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola
secara tertib
sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya; c. Menjamin pelayanan publik yang baik bagi pencari keadilan, yang meliputi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perlara yang murah.;
22
Selanjutnya berdasarkan Pedoman Umum Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pengawasan Melekat, maka yang dimaksud dengan Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Karena itu Pengawasan Melekat merupakan kegiatan pengendalian secara terus menerus, maka Pengawasan ini dilaksanakan secara terus menerus dan berjenjang mulai dari Pimpinan terhadap Hakim dan seluruh jajaran Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang selanjutnya diikuti oleh Panitera/Sekretaris terhadap jajaran Kepaniteraan serta Kesekretariatan dan para Pejabat di lingkungan Kepaniteraan dan Kesekretariatan terhadap bawahannya. Sedangkan yang dimaksud Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembagunan agar sesuai dengan rencana dan peratuaran perundang undangan yang berlaku. Sebagai implementasi dari pengawasan Fungsional tersebut,
terakhir
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun
Nomor: W13-A. 14/ 1844/ Kp.07.5/ X/
SK/2010 tanggal, 13 Oktober 2010 tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang, dengan dikoordinasikan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Atas Nama Drs. AHMAD HUSNI TAMRIN, MH . Adapun masing-masing Bidang Pengawasan dan Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tahun 2010 tersebut adalah sebagai berikut : -
Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara Tentang Prosedur Penerimaan Perkara dan Register serta Administrasi Perkara Tentang Keuangan Perkara dan Laporan oleh Dra. HJ. ATI KHOIRIYAH, MH;
-
Hakim Pengawas Bidang Administrasi Persidangan dan Penyelesaian Perkara oleh Dra. SITI ROHMAH, M.Hum;
23
-
Hakim Pengawas Bidang Keuangan (DIPA) dan Bidang Kepegawaian oleh Drs. NUR KHASAN, SH.MH;
-
Hakim Pengawas Bidang Umum oleh Drs. AHMAD ASHURI. Pengawasan dilakukan setiap 6 bulan sekali ( akhir bulan Juni dan Desember)
dan hasilnya dilaporkan kepada Wakil Ketua sebagai Koordinator Hakim Pengawas Bidang oleh masing-masing Hakim Pengawas Bidang, kemudian Wakil Ketua melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama, yang selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Karena Pengawasan Melekat adalah merupakan kegiatan pengendalian secara terus menerus, maka Pengawasan ini dilaksanakan secara terus menerus dan berjenjang mulai dari Pimpinan terhadap seluruh jajaran Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang selanjutnya diikuti oleh Panitera/Sekretaris terhadap jajaran Kepaniteraan dan Kesekretariatan serta para Pejabat di lingkungan Kepaniteraan dan Kesekretariatan terhadap bawahannya. Pada tanggal, 30 Juli 2010 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah dilaksanakan Pengawasan Rutin atau Reguler
oleh Hakim Tinggi Pengawas
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Drs. H. ENDIK SOENOTO, SH dan dibantu oleh staf Pengadilan Tinggi Agama Surabaya An. Sdr. MASRUKIN, SH dan MAULANA MUSA SUGI ALAM, SH. Dari hasil pemeriksaan tersebut telah diketahui ada beberapa temuan yang harus ditindak lanjuti dalam jangka waktu kurang lebih 1 bulan, dan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan Hakim Tinggi
Pengawas Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut dan
telah dilaporkan melalui surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan surat Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor : W13A14/1606/PS.01/VIII/2010 tanggal, 9 Agustus 2010. Kemudian Penanganan Pengaduan adalah termasuk Pengawasan, maka perlu dilaporkan bahwa Penanganan Pengaduan atas adanya Pengaduan terhadap Instansi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun atas pelayanannya atau
tingkah laku
Aparatnya, langsung dilakukan oleh Wakil Ketua yang kemudian dilaporkan kepada
24
Ketua untuk ditindak lanjuti, akan tetapi selama tahun 2010 belum pernah dilakukan Penanganan
Pengaduan karena memang tidak ada Pengaduan yang masuk ke
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.
25
BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
A. SUMBER DAYA MANUSIA Peranan Sumberdaya Manusia (SDM) dalam era reformasi birokrasi adalah sangat penting dan menentukan, karena sumber daya manusia adalah termasuk aparatur negara dan pemerintahan. Khusus di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, pengelolaan Sumber Daya Manusia yang ada dimaksudkan agar dapat melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Agama. Kelancaran tugas kedinasan dalam lembaga peradilan sangat tergantung pada kesigapan aparat peradilan itu sendiri,
hal tersebut dapat dicapai
dengan memaksimalkan pembinaan
dan
pengelolaan Sumber Daya Manusia dengan sempurna, sehingga diharapkan dapat diperoleh Sumber Daya Manusia yang bermoral baik , berdaya guna, handal dan berkuwalitas serta berintegritas yang tinggi. Keseriusan Mahkamah Agung dalam membenahi
kualitas Sumber Daya
Manusia telah dituangkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. MA/SEK/07/SK/III/2006, tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung, yang juga mengatur mengenai pengelolaan Sumber Daya Manusia,
maka pembinaan dan pengelolaan
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun diarahkan Pembinaan
Sumber Daya Manusia pada kepada 4 unsur utama, yaitu
Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial, Pembinaan Sumber Daya
Manusia Non Teknis Yudisial, Promosi dan Mutasi, serta Pengisian Jabatan Struktural. Berdasarkan
Keputusan
Ketua
Mahkamah
Agung
RI
Nomor:
143/KMA/SK/VIII/2007 tanggal, 24 Agustus 2007, tentang pemberlakuan Buku I yang isinya tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung, Proto Type Gedung Peradilan dan Rumah Dinas dan Pola
26
Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI, maka disitu disebutkan bahwa Klasifikasi Formasi Pegawai Pengadilan Tingkat Pertama Klas I B sebagai berikut : 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Hakim
terdiri dari minimal 3 Majelis Hakim atau maksimum 15 orang
Hakim termasuk Wakil Ketua; 4. Panitera / Sekretaris; 5. Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris; 6. Tiga (3) Sub Kepaniteraan yang masing-masing dipimpin oleh Seorang Panitera Muda dan Tiga (3) Sub Bagian yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian; 7. Setiap Majelis Hakim dibantu oleh maksimum 4 orang Panitera Pengganti; 8. Empat (4) orang Jurusita dan maksimal 8 Jurusita Pengganti; 9. Sembilan (9) orang pegawai pada unit/urusan perkara; 10. Ketatausahaan terdiri dari 33 orang termasuk 5 orang sopir, 10 penjaga malam, 2 tukang kebun. Sehingga jumlah formasi yang edial untuk Pengadilan Klas I B adalah 99 orang, sedangkan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun
termasuk Klasifikasi
Pengadilan Klas I B yang jumlah formasinnya hanya terisi
22 orang termasuk
Ketua dan Wakil Ketua. Untuk lebih jelasnya berikut ini dapat dilihat perbedaan antara formasi edial dengan formasi Hakim/Pegawai pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Klas I B. No.
Nama Jabatan
Formasi
Formasi Yang
Edial
Ada
Selisih
1
Ketua
1 orang
1 orang
-
2
Wakil Ketua
1 orang
1 orang
-
3
Hakim
15 orang
7 orang
8 orang
4
Panitera/Sekretaris
1 orang
1 orang
-
5
Wakil Panitera
1 orang
1 orang
-
6
Wakil Sekretaris
1 orang
1 orang
-
27
7
Panitera Muda
3 orang
2 orang
1 orang
8
Kepala Sub Bagian
3 orang
3 orang
-
9
Paniter Pengganti
20 orang
1 orang
19 orang
10
Jurusita
4 orang
-
4 orang
11
Jurusita Pengganti
8 orang
2 orang
6 orang
12
Peg.Unit Urusan Perkara
9 orang
1 orang
8 orang
13
Ketatausahaan
12 orang
1 orang
11 orang
14
Sopir
5 orang
-
5 orang
15
Pesuruh
10 orang
-
10 orang
16
Penjaga Malam
3 orang
-
3 orang
17
Tukang Kebun
2 orang
-
2 orang
Jumlah
99 orang
22 orang
77 orang
Hal tersebut harusnya dapat menjadi perhatian Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Mahkamah Agung RI, agar dapatnya menambah jumlah
formasi
pegawai pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, yang mana jumlah beban kerja dan jumlah Sumber Daya Manusianya pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sangat tidak seimbang, Akan tetapi dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia yang handal pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, pimpinan selalu mendorong dan membina semua pegawai termasuk hakimnya untuk terus menerus meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan professionalismenya serta selalu diusahakan untuk mencari terobosan demi tercapainya pelaksanaan tugas kedinasan dengan baik dan tuntas. 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Sumberdaya manusia teknis yudisial Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terdiri dari unsur Hakim dan Kepaniteraan. a. Unsur Hakim 1).
Hj. Sri Astuti, SH. (Ketua)
2).
Drs. Ahmad Husni Tamrin, MH.(Wakil Ketua)
3).
Dra. Hj. Ati Khoiriyah., MH.
28
4).
Dra. Siti Rohmah, M.Hum
5).
Drs. H. Nur Khasan, SH., MH.
6).
Dra. Amanudin, SH., M.Hum.
7).
Drs. Ashuri
b. Unsur Kepaniteraan 1).
Drs. Muchtarom (Panitera/Sekretaris)
2).
Drs. Harunurrasyid (Wakil Panitera)
3).
Suparno, S.Ag. (Panitera Muda Hukum)
4).
Ghulam Muhammady, SH. (Panitera Muda Permohonan)
5).
Dra. Nanik Umiyati (Panitera Pengganti)
6).
ST. Mar’atu Ulfah, S.Ag (Panitera Pengganti)
7).
Cahyani, SH. (Panitera Pengganti)
8).
Nur Laela Kusna, S.Ag (Panitera Pengganti)
9).
Mashuri, S.Ag (Panitera Pengganti)
10). Wakid Ariyadi, S.Sos, SH. (Jurusita Pengganti) 11) Dimas Hirawan (Juru sita Pengganti) 12)
Wakid Ariadi, S.Sos. SH (Staf Panmud Hukum)
13) Anugrah Bagus Prastiono, SH.MM (Staf Panmud Permohonan) 2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Sumberdaya manusia non teknis yudisial Pengadilan Agama Kabupaten Madiun meliputi Kesekretariatan dan Staf a. Kesekretariatan 1). ST. Mar’atu Ulfah, S.Ag (Wakil Sekretaris) 2). Cahyani, SH. (Kepala Urusan Kepegawaian) 3). Nur Laela Kusna, S.Ag (Kepala Urusan Keuangan) 4). Mashuri, S.Ag (Kepala Urusan Umum) b. Staf 1). Dimas Hirawan (Staf Keuangan) 2). Siti Sofiah, S.Si (Staf Umum) Dari beberapa personil Kepaniteraan tersebut ada juga yang merangkap sebagai sebagai personil di Kesekretariatan yaitu :
29
1). ST. Mar’atu Ulfah, S.Ag (Wakil Sekretaris merangkap Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti) 2). Cahyani, SH. (Kepala Urusan Kepegawaian merangkap Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti) 3). Nur Laela Kusna, S.Ag (Kepala Urusan Keuangan merangkap Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti) 4). Mashuri, S.Ag (Kepala Urusan Umum merangkap Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti) 5). Dimas Hirawan ( Juru Sita Pengganti merangkap sebagai Staf Keuangan/Bendahara Pengeluaran) Dari uraian dan data tersebut diatas, maka adanya rangkap jabatan oleh 5 personil tersebut jelas menunjukkan kekurangan Personil
di
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sehingga perlu penambahan khususnya Panitera Pengganti, Juru Sita Pengganti dan staf Kesekretariatan. 3. Promosi dan Mutasi Pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tahun 2010, beberapa hakim dan pegawai telah banyak terjadi promosi/mutasi tempat tugas keluar dan masuk, tertama dari unsur hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang banyak mendapatkan promosi dan mutasi tempat tugas keluar. Diantara Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Madiun
yang
mendapatkan promosi dan mutasi tempat tugas keluar yaitu antara lain : -
Drs. Salman Asyakiri, SH Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun Promosi dan Mutasi menjadi
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Agama Gorontalo; -
Drs. H. Hawari, SH. MH Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Promosi dan Mutasi
menjadi Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi Agama Kupang; -
Drs. Daroini, M.Hum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Promosi dan Mutasi menjadi Hakim Tinggi Syari’ah Aceh;
30
Mahkamah Tinggi
-
Drs. Arif Irfan, SH..M.Hum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mutasi
menjadi Hakim Pengadilan Agama Wonosari,
Yogjakarta; -
Drs. Amanuddin, SH. M.Hum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun
mutasi menjadi Hakim
(SPT) pada Pengadilan Agama
Nganjuk; -
Akhmad Muzaeri, SH Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, mutasi menjadi Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;
-
Norma Atiq, SH Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mutasi promosi menjadi Kaur Keuangan Pengadilan Agama Kota Madiun; Sedangkan mutasi hakim dan pegawai yang masuk ke Pengadilan
Agama Kabupaten Madiun tahun 2010 adalah : -
Dra. Fadhiyatul Indah Hakim Pengadilan Agama Lamongan menjadi Hakim SPT pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
-
Drs. Muchtarom Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjadi Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
-
Siti Sofiah, S.Si masuk diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun TMT 1 Maret 2010.
4. Pengisian Jabatan Struktural Pengisian Jabatan Struktural Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tahun 2010 hingga sampai laporan tanunan ini dibuat, masih terdapat kekosongan jabatan yaitu Jabatan Panitera Muda Gugatan. Dalam hal ini Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah bersaha mengusulkan
untuk
pengisian jabatan tersebut yaitu dengan Surat Usul Nomor :W13A14/821/Kp.07.1/VI/2009 tanggal, 10 Juni 2009 dan telah disusuli dengan Surat Usul Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal, 12 Nopember 2010 Nomor : W13-A14/2081/Kp.07.6/XI/2010, dengan mengusulkan An. Sdr. Dra. NANIK UMIYATI dan berdasarkan surat Pengadilan Tinggi
31
Agama Surabaya Nomor :W13-A/3332/KP.04.6/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 Jabatan tersebut telah terisi , namun yang bersangkutan belum melapor, sehingga kondisi jabatan struktural yang ada sebagai berikut: No.
Nama
NIP
Jabatan
1. Hj. Sri Astuti, SH.
19483111970012001
Ketua
2. Drs. Ahmad Husni Tamrin, MH.
196606021992031003 Wakil Ketua
3. Drs. Muchtarom
195311021987031002 Panitera/Sekretaris
4. Drs. Harunurrasyid
195912121993031004 Wakil Panitera
5. ST. Mar’atu Ulfah, S.Ag
150275729000000000 Wakil Sekretaris
6. Suparno, S.Ag
150246238000000000 Panitera Muda Hukum
7. -
-
Panitera Muda Gugatan
8. Ghulam Muhammady, SH
195801281982031003 Panitera Muda Permohonan
9. Cahyani, SH.
150266006000000000 Kaur Kepegawaian
10. Nur Laela Kusna, S.Ag
197210161999032001 Kaur Keuangan
11. Mashuri, S.Ag
197002201993031003 Kaur Umum
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 1. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Madiun saat ini menempati gedung berlantai dua yang beralamat di Jalan Raya Tiron Km.6 Nglames, Kabupaten Madiun dengan gedung yang dibangun atas tanah seluas 2138 m2. dan telah bersertifikat atas nama Mahkamah Agung RI dan atas nama Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan masing-masing sertikat sebagai berikut : -
Tanah Luas 1359 meter persegi Sertifikat Atas Nama Mahkamah Agung RI dengan DI 307/2008 nomor 4290/2008 DI 208/2008 Nomor : 2846/2008;
-
Tanah Luas 512 meter persegi Sertifikat Atas Nama Pengadilan Agama Kabupaten Madiun
dengan DI 307/2005 Nomor:
6448/2005 DI 208/2005 Nomor: 4076/2005;
32
-
Tanah Luas 267 meter persegi Sertifikat Atas Nama Pengadilan Agama
Kabupaten
Madiun
dengan
DI
307/2006
Nomor:
8288/2006 DI 208/2006 Nomor : 5231/2006. Dengan demikian pengelolaan sarana dan prasarana Gedung Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tahun 2010 meliputi pengembangan , perawatan, dan penghapusan, namun pelaksanaannya pada tahun 2010 adalah hanya melaksanakan perawatan gedung kantor dan perawatan halaman gedung kantor . 2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yaitu peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta asset tetap lainnya. a. Peralatan dan Mesin 1. Station Wagon
2 unit
2. Sepeda Motor
8 unit
3. Mesin ketik manual standard
1 buah
4. Mesin ketik manual lengenwagon
1 buah
5. Lemari kayu
23 buah
6. Rak besi
6 buah
7. Rak kayu
6 buah
8. Filling cabinet besi
3 buah
9. Brandkas
4 buah
10. Papan nama
4 buah
11. White Board
1 buah
12. Meja kerja kayu
34 buah
13. Kursi besi
56 buah
14. Kursi kayu
59 buah
15. Sice
7 buah
16. Bangku panjang kayu
20 buah
17. Meja komputer
10 buah
18. Meja telepon
4 buah
33
19. Meja makan besi
10 buah
20. Jam elektronik
8 buah
21. Kipas Angin
13 buah
22. Televisi
1 buah
23. Amplifier
1 buah
24. Sound system
1 buah
25. Timbangan barang
2 buah
26. Lambang Garuda Pancasila
1 buah
27. Tiang Bendera
2 buah
28. Tangga alumunium
1 buah
29. Kaca hias
2 buah
30. Mimbar/podium
1 buah
31. Palu sidang
1 buah
32. Karpet
1 buah
33. Kabel Roll
1 buah
34. Printer
14 buah
35. Pesawat telepon
2 buah
36. Faximile
1 buah
37. Local Batery Telepon
4 buah
38. Meja kerja/Meja Sidang
3 buah
39. AC/DC Standard
19 buah
40. Mini komputer
8 buah
41. PC Unit
20 buah
42. Hub.
3 buah
43. Handycam
1 buah
44. Compact DiscPlayer
1 buah
45. Uninterruptible Power Supply (UPS)
4 buah
46. TV Monitor
1 buah
47. Mesin Absensi
1 buah
48. Wireless
12 buah
49. Telephone (PABX)
1 buah
50. PC Unit (Touch Screen)
1 buah
34
b. Gedung dan Bangunan Bangunan gedung kantor permanen
3 unit
c. Jalan, Irigasi dan jaringan 1. Saluran muka
1 unit
2. Bangunan pengeluaran
1 unit
d. Aset Tetap Lainnya 1. Piala
6 buah
2. Alat Tennis Meja
1 unit
e. Aset Tak Berwujud Lainnya 1. Software Komputer
1 paket
C. Pengelolaan Keuangan 1. Belanja Pegawai - Pagu DIPA
: Rp. 1.301.781.000,-
- Realisasi
: Rp. 1.278.328.043,-
- Sisa Anggaran
: Rp. 23.452.957,-
Pagu DIPA untuk belanja pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tahun anggaran 2010 telah mencukupi kebutuhan 2. Belanja Barang - Pagu DIPA
: Rp. 278.586.000,-
- Realisasi
: Rp. 277.446.000,-
- Sisa Anggaran
: Rp. 1.140.000,-
Belanja barang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk tahun anggaran 2010 tidak mencukupi terutama untuk belanja Daya dan Jasa pada mata anggaran 0002.2007.522111. 3. Belanja Modal - Pagu DIPA
: Rp. 77.360.000,-
- Realisasi
: Rp. 77.270.000,-
- Sisa Anggaran
: Rp. 90.000,-
D. Pengelolaan Administrasi 1. Administrasi Peradilan
35
Pengadilan Agama di Indonesia ini yang diharapkan adalah peradilan yang mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan inilah yang disebut Court of Law. Sedangkan ciri Cuort of Law adalah hukum acara dan minutasi dilaksanakan dengan baik dan benar, tertib dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh Pengadilan yang memutus perkara tersebut. Walaupun Personil Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terbatas dan banyak terjadi jabatan rangkap, dalam rangka melaksanakan tertib administrasi perkara dan dalam rangka penyelenggaraan administrasi peradilan yang seragam dan baik serta tertib, maka Pelaksanaan Administrasi Peradilan pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tetap dilaksanakan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/001/SK/I/1991, tanggal 24 Januari 1991 tentang Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara yang meliputi 5 (lima) bidang yaitu : 1. Pola
prosedur penyelenggaraan administrasi perkara tingkat pertama,
Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali. 2. Pola tentang register perkara 3. Pola tentang Keuangan Perkara. 4. Pola tentang Laporan Perkara. 5. Pola tentang Kearsipan perkara . Pelaksanaan Pola Bindalmin yang meliputi 5 Pola tersebut dilakukan secara terpadu oleh kelompok Pelaksana Tehnis Adminstrasi Peradilan yaitu Meja I, Meja II dan Meja III dan untuk memadukan antar Pola-pola tersebut dengan Pelaksanaan Tugas Tehnis Peradilan tetap dilakukan melalui instrument-instrument dan Proses Pelaksanaan Administrasi Paradilan tersebut berpedoman kepada Keputusan Mahkamah Agung RI Nomer : KMA/32/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Adapun prosedur pelaksanaan penerimaan perkara pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun adalah melalui beberapa meja, yaitu meja I, meja II dan meja III. Pengertian meja tersebut adalah merupakan kelompok
36
pelaksana teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara, mulai perkara tersebut diterima sampai diselesaikan, secara singkat sebagai berikut: a. Meja I Pelaksanaan kegiatan penerimaan perkara pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah dilakukan oleh Meja I, yang mempunyai tugas sebagai berikut: -
Menerima gugatan, permohonan, perlawanan (verzet), pernyataan banding, kasasi, penininjauan kembali (PK), dan eksekusi;
-
Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kepada calon penggugat/pemohon;
-
Menaksir Panjar Biaya Perkara sesuai dalam pasal 121 HIR/145 RBg yang besarnya sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama
yang
kemudian
dituangkan
dalam
SKUM,
dengan
mempersilahkan para pihak yang mendaftarkan perkara tingkat pertama tersebut untuk membayar Panjar Biaya Perkara sesuai dengan SKUM ke Bank Rakyat Indonesia Unit Nglames. Pelaksanaan Penerimaan Perkara ini dilaksanakan oleh petugas meja I An. Sdr. HARI MARSONO, SH dan SALMAN ROSYIDI,SH yang dikoordinir dan diawasi langsung oleh Wakil Panitera, karena Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah 1 tahun lebih hingga saat ini masih belum terisi. -
Administrasi Biaya Perkara Pengelolaan administrasi keuangan biaya perkara
dilaksanakan
oleh Pemegang Kas merupakan bagian dari Meja I, yang harus mencatat pembayaran uang panjar biaya perkara yang tersebut dalam SKUM/biaya eksekusi dan membukukan dalam buku jurnal yang terdiri dari: -
Buku Jurnal Perkara Gugatan
(KI-PA.1)
-
Buku Jurnal Perkara Permohonan
(KI-PA.1)
-
Buku Jurnal Permohonan Banding
(KI-PA.2)
-
Buku Jurnal Permohonan Kasasi
(KI-PA.3)
-
Buku Jurnal Peninjauan Kembali
(KI-PA.4)
-
Buku Jurnal Permohonan Eksekusi
(KI-PA.5)
37
Seluruh kegiatan
pengeluaran biaya perkara harus melalui
pemegang kas dan dicatat secara tertib dalam Buku Induk Keuangan yang bersangkutan. Selain buku-buku tersebut diatas Pengadilan Agama Kabupaten Madiun juga melaksanakan pembukuan sebagai berikut: -
Buku Kas Bantu
-
Buku Keuangan biaya Eksekusi
-
Buku Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
-
Buku Pengembalian sisa panjar Sisa Panjar yang tidak/belum diambil oleh pihak yang
berperkara, dalam jangka waktu 6 bulan, bulan berikutnya akan disetor ke Kas Negara. Administrasi
Keuangan
perkara
ini
dilaksanakan
oleh
Sdr.WAKID ARIYADI,S.Sos, SH sebagai Kasir yang dibantu oleh tenaga honorer Sdr. WIWIN SUKRISTIANA,SH serta Dra. NANIK UMIYATI sebagai Bendahara Penerima yang merangkap sebagai Panitera Pengganti serta dibawah tanggung jawab langsung Panitera . b. Meja II Petugas Meja II pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun walupun hanya didukung oleh tenaga yang minim, namun berjuang dengan semaksimal mungkin untuk : -
Menerima surat gugat/perlawanan dari calon penggugat/pelawan.
-
Menerima Surat permohonan dari calon pemohon.
-
Mendaftar perkara yang masuk kedalam buku register induk perkara gugatan/permohonan sesuai nomor perkara yang tercantum pada SKUM surat gugatan/permohonan.
-
Menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor register pada surat gugatan / permohonan.
-
Mendaftar/mencatat dengan cermat semua kegiatan perkara dan putusan Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Agung RI kedalam buku register yang bersangkutan.
38
Adapun
penyelenggaraan
Register
pada
Pengadilan
Agama
Kabupaten Madiun telah dilakukan sesuai dengan pola bindalmin yang terdiri dari : -
Register induk perkara gugatan
-
Register induk perkara permohonan
-
Register permohonan banding
-
Register permohonan kasasi
-
Register permohonan peninjauan kembali
-
Register surat kuasa khusus
-
Register penyitaan barang bergerak
-
Register penyitaan barang tidak bergerak
-
Register eksekusi
-
Register AKTA CERAI
-
Register permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa (Eks Pasal 107 ayat (2) UU No.7/1989) Karena seluruh Proses penerimaan, pemeriksaan, memutus
dan penyeleseian perkara harus ditulis dengan cermat dan tertib dalam Regester perkara yang bersangkutan, maka Penulisannya harus harus ditulis dengan jelas . Disamping itu petugas Meja II juga bertugas menyampaikan berkas Perkara yang telah dilampiri Formulir Penetapan Majelis Hakim kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera. Sebagai Pemegang buku Regester pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun adalah An. Sdr. ANUGRAH BAGUS P, SH. MM yang dibantu Tenaga Honorer dan dibawah tanggung jawab langsung Panitera Muda Permohonan An.Sdr. GHULAM MUHAMMADY,SH. d. Meja III Pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pelaksanaan meja III dikordinir langsung oleh Panitera Muda Hukum yaitu An. Sdr. SUPARNO, S.Ag dan dibantu oleh beberapa staf dibawah pengawasan Wakil Panitera (An.Sdr. Drs. HARUNURROSYID)
39
Meja III pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun bertugas sebagai berikut : -
Menyiapkan
dan
menyerahkan
salinan
putusan
Pengadilan
Agama/Pengadilan tinggi Agama/Mahkamah Agung kepada yang berkepentingan. -
Menyerahkan salinan penetapan
Pengadilan Agama kepada yang
berkepentingan. -
Menerima dan memberikan tanda terima atas Memori/kontra memori banding,
memori/kontra
memori
kasasi,
jawaban
/tanggapan
peninjauan kembali dan lain lain. -
Menyusun/menjahit/mempersiapkan berkas.
-
Menyeleggarakan penataan arsip perkara/dukumen. Disamping itu Pengadilan Agama Kabupaten Madiun juga telah
melaksanakan
/
membuat
laporan
sebagaimana
yang
dikehendaki oleh Surat Mahkamah Agung RI. Tanggal 24 Januari 1991, Nomor : KMA/001/SK/1991 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 tahun 1993 tanggal 16 Januari 1993 yaitu Laporan Bulanan, Laporan 4 Bulanan, Laporan 6 Bulanan dan Laporan Tahunan. Laporan bulanan Laporan bulanan pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dibuat setiap bulan, yang isi laporan bulanan perkara tersebut terdiri : a. Form Pola Bindalmin: -LI-PA.1 (Keadaan Perkara) -LI-PA.7 (Keuangan Perkara) -LI-PA.8 (Jenis Perkara) b. Form Binbapera (Badilag sekarang) -B.4 (Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian) -B.5 (Biaya Yang Disetor ke Kas Negara) -B.6 (Setoran Uang Iwadl)
40
c. Form Pengadilan Tinggi Agama Surabaya -Laporan Penyerahan Akta Cerai -Laporan penyampaian salinan ke PPN -Laporan yang belum putus lebih 6 bulan -Laporan perkara PP No. 10 Tahun 1983 -Laporan pelaksanaan sita -Laporan pembagian harta diluar sengketa -Laporan penataan berkas dalam box -Laporan tingkat penyelesaian perkara Laporan perkara 4 bulanan Laporan perkara 4 bulanan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dibuat seperti laporan bulanan biasa ditambah isinya yaitu: -LI- PA. 2 (Laporan perkara yang dimohonkan banding) -LI- PA. 3 (Laporan perkara yang dimohonkan kasasi) -LI- PA. 4 (Laporan perkara yang dimohonkan PK) -LI- PA. 5 (Laporan perkara yang dimohonkan Eksekusi) Laporan perkara 6 bulanan Laporan prerkara 6 bulanan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dibuat seperti biasa laporan perkara bulanan dengan ditambah isinya L1-PA.6 yaitu Laporan tentang Kegiatan Hakim. Pembuatan Laporan Perkara pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menjadi tangung jawab Panitera Muda Hukum An. Sdr. SUPARNO, S.Ag. a. Kearsipan Perkara. Proses pengelolaan berkas dan penataannya telah dilaksanakan rapi dan diklasifikasi menurut ketentuan. Proses Pengarsipan Perkara ini dilakukan oleh Kelompok Meja III setelah berkas perkara selesei diminutasi. Penataan Arsip Perkara dilaksanakan sebagai berikut :
41
1. Arsip berkas perkara yang aktif dikelompokkan sesuai dengan status perkaranya dan masing-masing kelompok disusun urut dengan tanggal putusnya ditingkat pertama . 2. Arsip berkas perkara yang tidak aktif dimasukkan dalam Box, dipisah antara perkara gugatan,Perkara Permohonan dan perkara Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan tanpa sengketa. Berkas perkara disusun sesuai dengan urutan Nomor perkara, yang setiap boxnya terdiri dari 10 berkas perkara . Sebagai Pelaksanan Laporan dan Kearsipan adalah Panitera Muda Hukum sekaligus sebagai penanggung jawab. Seluruh kegiatan Administrasi Perkara sebagaimana tersebut diatas dibawah koordinasi dan tanggung jawab Wakil Panitera dan Panitera sebagai penanggung jawab secara keseluruhan. 2. Administrasi Umum Pengelolaan administrasi umum di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun meliputi : a. Urusan Kepegawaian Urusan
kepegawaian
meliputi
kegiatan
pengurusan
pegawai,
mengelola kesejahteraan pegawai. Pengelolaan data pegawai dan laporan kepegawaian ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dilaksanakan setiap akhir bulan. Kegiatan administrasi kepegawaian Pengadilan Agama Kabupaten Madiun meliputi pengembangan pegawai, kesejahteraan pegawai, data pegawai serta laporan kepegawaian. 1). Pengembangan Pegawai a). Pendidikan dan pelatihan antara lain : -
Mengikutsertakan Aplikasi Belanja Pegawai 1 orang atas nama Dimas Hirawan
-
Mengikutsertakan sosialisasi Aplikasi DIPA 2011, 2 orang atas nama ST. Mar'atu Ulfah, S.Ag dan Dimas Hirawan
42
-
Mengikutsertakan pembinaan pengadaan barang dan jasa di Hotel Garden Palice Surabaya sebanyak 1 orang atas nama NUR LAELA KUSNA, S.Ag
-
Mengikut Sertakan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa di Hotel Purnama Batu, Malang 1 orang atas nama SITI SOFIAH, S.Si
b). Pengelolaan kesejahteraan pegawai - Mengusulkan usul Kenaikan Pangkat Reguler Periode April 2011 dan penyesuaian ijazah, masing masing sebanyak 1 orang pegawai An. Sdr: 1. NUR LAELA KUSNA, S.Ag Pangkat Penata, Golongan / Ruang (III/c) menjadi Penata Tk I Golongan/Ruang ( III/d); 2. WAKID ARIADI, S.Sos,SH, Pengatur Muda Tk.I Golongan Ruang II/b menjadi Penata Muda Golongan Ruang (III/a) - Memberikan kenaikan Gaji Berkala Periode Maret 2010 sebanyak 10 orang sebagaimana dalam daftar tersebut dibawah ini: No.
N A M A
G O L. /
TMT
KETERANGAN
RUANG 1.
Dra.Hj.Ati Khoiriyah,MH
IV/b
1 Maret 2010
2.
Drs.H.Salman Asykiri,SH
IV/C
1 Maret 2010
3.
Suparno, S.Ag
III/d
1 Maret 2010
4.
Drs.H.Hawari,SH.MH
IV/c
1 Maret 2010
5.
Dra.Stiti Rohmah,M.Hum
IV/a
1 Maret 2010
6.
Dra.Nanik Umiyati
III/d
1 Maret 2010
7.
Mashuri, S.Ag
III/b
1 Maret 2010
8.
Drs.H.Daroini,M.Hum
IV/c
1 Maret 2010
9.
Anugrah Bagus P,SH.MM
III/b
1 Maret 2010
10.
Dimas Hirawan
II/a
1 Maret 2010
Tlh. Mutasi Tlh. Mutasi
Tlh. Mutasi
c). Data Pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Agama Kabupaten Madiun
tahun 2010 sebanyak 20 orang, terdiri dari 7 orang
Hakim
dan
13
orang
Pegawai
Negeri
kepaniteraan/kesekretariatan. Untuk mencukupi
Sipil
kebutuhan
tenaga, maka pada tahun 2010 Pengadilan Agama Kabupaten 43
Madiun juga mengangkat 5 orang tenaga honorer serta 2 orang Satpam dan 2 orang tenaga Cleaning Service yang kesemuanya dibayar dari anggaran DIPA Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tahun 2010, untuk gambaran jelas keadaannya sebagai berikut : 1 Ketua
: Hj. Sri Astuti, SH.
2 Wakil Ketua
: Drs. Ahmad Husni Tamrin, MH.
3 Hakim 5 orang
: 1. Dra. Hj. Ati Khoiriyah, MH 2. Dra. Siti Rohmah, M.Hum 3. Drs. H. Nur Khasan, SH., MH 4. Drs. Amanudin, SH., M.Hum (SPT.ke PA.Nganjuk); 6. Drs. Ashuri 7. Dra. Hj. Faidhiyatul Indah (SPT dari PA.Lamongan)
4 Panitera/Sekretaris
: Drs. Muchtarom
5 Wakil Panitera
: Drs. Harunurrasyid
6 Wakil Sekretaris
: ST. Mar’atu Ulfah, S.Ag
7 Pejabat
Kepaniteraan
(Panitera Muda) 2 orang : Muda : ( Sudah diusulkan sejak tahun 2009 dan telah disusuli usulan pada akhir 2010 dan berdasarkan informasi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, telah diisi oleh Penitera Pengganti dari Pengadilan Agama Surabaya namun belum melapor)
1. Panitera Gugatan
2. Panitera
Muda : Ghulam Muhammady, SH
Permohonan 3. Panitera
Muda : Suparno, S.Ag.
Hukum 8. Panitera
Pengganti : 1. Dra. Nanik Umiyati
1 orang 9. Pejabat Kesekretariatan (Kaur) 3 orang : 44
1. Kaur Kepegawaian
: Cahyani, SH
2. Kaur Keuangan
: Nur Laela Kusna, S.Ag
3. Kaur Umum
: Mashuri, S.Ag
10. Staf 4 orang 1. Staf Keuangan
: Wakid Ariyadi, S.Sos, SH.
2. Staf Umum
: Dimas Hirawan
3. Staf Permohonan
: Anugerah Bagus Prastiono, SH
4. Staf
: Siti Sofiyah, S.Si
Tenaga Honorer : 1. Agus Sarwiyono 2. Hary Marsono, SH. 3. Wiwin Sukristiana, SH. 4. Salman Rosyidi, SH 5. Susanto Wahyu Utomo, ST Tenaga Satpam: 1. Mustachim 2. Yasin Tenaga Cleaning Service: 1. Irfan Setiawan 2. Sholikhin Pangkat dan golongan Pangkat dan golongan pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Madiun : 1. Pembina Muda Tk.I
IV/c
- orang
2. Pembina Tk.I
IV/b
3 orang
3. Pembina
IV/a
5 orang
4. Penata Tk.I
III/d
5 orang
5. Penata
III/c
3 orang
6. Penata Muda Tk.I
III/b
1 orang
7. Penata
III/a
1 orang
8. Pengatur Muda Tk.I
II/b
1 orang
9. Pengatur Muda
II/a
1 orang
45
d). Laporan Kepegawaian Mengolah laporan bulanan berupa absensi pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sebanyak 12 kali. b. Urusan Keuangan Urusan keuangan meliputi kegiatan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementrian / Lembaga (RKAKL), pelaksanaan Anggaran dan pengelolaan pelaporan keuangan. Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut : 1). Penyusunan Anggaran Membuat dan mengirimkan usulan rencana kerja anggaran kementrian/lembaga
(RKAKL)
Pengadilan
Agama
Kabupaten
Madiun tahun anggaran 2011 yang dilengkapi juga dengan data-data pendukungnya ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 2). Pelaksanaan Anggaran a) Membuat petunjuk operasional kegiatan (POK) DIPA Tahun Anggaran 2010 untuk Pengadilan Agama Kabupaten Madiun b). Melaksanakan Anggaran dengan memperhatikan skala prioritas, efektifitas dan efisiensi meliputi : -
Membuat daftar gaji setiap bulan, daftar lembur dan daftar kekurangan gaji untuk pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.
-
Membuat daftar permintaan remunerasi pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.
-
Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) agar diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN, belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.
-
Menatausahakan administrasi keuangan DIPA tahun 2010 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.
-
Memungut dan menyetor pajak ke kas Negara selama 1 tahun anggaran yang berupa setoran pajak penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
46
3). Pengelolaan Laporan Keuangan a). Melakukan Rekonsiliasi anggaran dengan kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Madiun setiap bulan b). Membuat laporan Realisasi belanja Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan Neraca setiap bulan yang dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya; c). Membuat laporan Realisasi pendapatan PNBP Pengadilan Agama Kabupaten Madiun setiap bulan yang dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya d). Membuat Laporan CALK setiap semester yang dilaporkan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. e). Membuat laporan pertanggung jawaban Remunerasi ke Mahkamah Agung RI f). Membuat laporan pajak ke kantor Pelayanan Pajak Madiun c. Urusan Umum Pengelolaan kegiatan urusan umum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun meliputi pengurusan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga dan perpustakaan. 1). Pengurusan surat menyurat a). Menerima, menyortir, membuka, mengarahkan, memberi nomor, mencatat dan mendistribusikan surat masuk sebanyak 1353 pucuk surat dengan klasifikasi surat sebagai berikut : -
Surat dari Mahkamah Agung RI. sebanyak 49 surat
-
Surat dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebanyak 172 surat
-
Surat dari Pengadilan Agama sebanyak 961 surat
-
Surat dari perorangan dan instansi lain sebanyak 171 surat
Klasifikasi surat dikelompokkan : - KP (Kepegawaian) sebanyak
102 surat
- OT (Organisasi dan Tatalaksana) sebanyak
21 surat
- KU (Keuangan) sebanyak
57 surat
- HK (Hukum) sebanyak
47
986 surat
- KS (Kesekretariatan) sebanyak
23 surat
- PS (Pengawasan) sebanyak
4 surat
- BA (Pembinaan Agama) sebanyak
- surat
- HM (Kehumasan) sebanyak
102 surat
- HJ (Haji) sebanyak
- surat
- PP (Pendidikan dan Pengajaran) sebanyak
13 surat
- TL (Penelitian) sebanyak
- surat
- PW (Perkawinan) sebanyak
5 surat
- PTWP sebanyak
- surat
- BUTU sebanyak
- surat
- KMA sebanyak
2 surat
- SE sebanyak
1 surat
- SK sebanyak
2 surat
- SEK sebanyak
8 surat
- PK sebanyak
- surat
- PAN sebanyak
- surat
- TU sebanyak
- surat
- BUA sebanyak
22 surat
- KPK sebanyak
- surat
- BO sebanyak
- surat
- PL sebanyak
8 surat
b). Mengolah dan mengirim surat keluar dengan klasifikasi surat sejumlah 2420 surat dengan perincian sebagai berikut : - KP (Kepegawaian) sebanyak - OT (Organisasi dan Tatalaksana) sebanyak - KU (Keuangan) sebanyak - HK (Hukum) sebanyak
189 surat 38 surat 144 surat 1977 surat
- KS (Kesekretariatan) sebanyak
9 surat
- PS (Pengawasan) sebanyak
3 Surat
- BA (Pembinaan Agama) sebanyak
- surat
- HM (Kehumasan) sebanyak
48
34 surat
- HJ (Haji) sebanyak
- surat
- PP (Pendidikan dan Pengajaran) sebanyak
6 surat
- TL (Penelitian) sebanyak
3 surat
- PW (Perkawinan) sebanyak
- surat
- PL (Pelatihan) sebanyak
17 surat
2). Pengelolaan Perlengkapan a). Mengelola pengadaan barang inventaris b). Mengelola Inventarisasi Aset Negara; c). Membuat dan mengirimkan laporan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (SAKPB) Semester I dan Semester II ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. 3). Pengelolaan rumah tangga Pengelolaan rumah tangga Pengadilan Agama
Kabupaten
Madiun meliputi : pengadaan alat tulis kantor, mengelola perawatan kendaraan dinas, mengelola perawatan barang inventaris, menjaga kebersihan dan penataan lingkungan hidup. 4). Pengelolaan Perpustakaan Perpustakaan Pengadilan Agama Kab. Madiun selama tahun 2010 buku perpustakaan bertambah, baik dari kiriman, pembeklian dengan Anggaran DIPA tahun 2010 ataupun pembelian swadaya, sehingga secara keseluruhan buku yang ada di perpustakaan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berjumlah 1684 buku, namun hingga saat ini pengelolaan masih perlu peningkatan agar sesuai dengan ketentuan dalam SK Dirjen Binbaga Islam, nomor : EV/HM.02.2/A2/26/1987, Pengadilan
tentang
Agama/Pengadilan
pengelolaan
Tinggi
Agama
perpustakaan dikarenakan
keterbatasan personil/karyawan. 5). Pengelolaan Laporan Umum. a). Membuat laporan Neraca
setiap semester yang dilaporkan ke
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
49
b). Membuat laporan barang ekstrakomptibel dan intrakomptibel setiap semester yang dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya; c). Membuat Laporan SIMAK BMN setiap semester dan CABMN setiap akhir tahun yang dilaporkan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. c). Membuat laporan asset lainnya yang dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. d). Membuat laporan persediaan setiap bulan
yang dilaporkan ke
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Seluruh kegiatan administrasi umum tersebut dibawah Koordinasi dan tanggung jawab Wakil Sekretaris dan Sekretaris/Panitera bertanggung jawab secara keseluruhan kegiatan administrasi Umum tersebut.
50
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan 1. Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam tahun 2010 menerima sebanyak 1.381 perkara ditambah sisa perkara tahun 2009 sebanyak 345 sehingga seluruhnya sebanyak 1.726 perkara, sedangkan perkara yang diselesaikan sebanyak 1.322 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2010 sebanyak 404 perkara atau sebesar 23,4 %. 2. Sisa perkara sebanyak 404 perkara tersebut dikarenakan sebagian besar Tergugat tidak jelas tempat tinggalnya (ghoib), yang penyelesaiannya harus sesuai dengan ketentuan pasal 27 PP Nomer 9 Tahun 1975. 3. Penyelesian perkara tahun 2010 sebanyak 1.381 perkara yang lebih dari 6 bulan sebanyak 47 perkara atau 3,4 % . 4. Tehnis dan Administrasi perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah dilaksanakan sesuai dengan KMA Nomor : KMA/32/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan
Administrasi
Pengadilan
dan
KMA
Nomor
:
KMA/012/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan buku Tentang Pengawasan (Buku IV). 5. Di Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, banyak Pegawai yang merangkap jabatan sehingga untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tepat waktu masih ada hambatan. 6. Pembinaan dan pengawasan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah dilaksanakan, akan tetapi masih perlu ditingkatkan. 7. Peningkatan sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah diupayakan, namun masih perlu ditingkatkan lagi untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 8. Pengelolaan
dan
realisasi
anggaran
rutin,
pengelolaan
administrasi
kepegawaian, surat menyurat dan inventaris telah dilaksanakan menurut ketentuan yang ada, namun masih perlu ditingkatkan.
51
B. Rekomendasi 1. Perlu diperbanyak pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terhadap hakim dan pejabat kepaniteraan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 2. Perlu diadakan penambahan jumlah pegawai baik dari Kepaniteraan maupun Kesekretariatan demi kelancaran pelaksanaan tugas. 3. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui HAWASDA agar dilaksanakan secara rutin minimal 4 bulan sekali. 4. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya agar mengupayakan rumah dinas dan penambahan
kendaraan
roda
dua/sepeda
motor
untuk
operasional/pelaksanaan pemanggilan dan pemberitahuan isi putusan oleh Jurusita Pengganti. 5. Anggaran untuk belanja barang dan modal perlu ditingkatkan khususnya untuk pengadaan mebelair untuk mengganti mebelair yang sudah saatnya dilakukan penghapusan. Dengan demikian pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tahun 2010 ini disusun untuk menjadi bahan informasi dan telaah bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan-kekurangan baik materi yang disajikan maupun sistematika penyajiannya, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak demi perbaikan sangat kami harapkan agar pelaksanaan tugas yang akan datang bertambah baik dan sempurna. Madiun, 31 Desember 2010 Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun
Hj. SRI ASTUTI, SH. NIP. 194811219700102001
52
