PERMASALAHAN TEKNIS DAN NON TEKNIS PADA PENGADILAN AGAMA DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI DAN PEMECAHANNYA NO
Lampiran II Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor : W21-A/SK.53/OT.00/IV/2013 Tanggal : 5 April 2013
PERMASALAHAN
PEMECAHAN
1
Salah satu penghambat penyelesaian perkara secara cepat adalah karena pengaju perkara PNS dan ketika mengajukan perkaranya belum memperoleh izin atau penolakan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian sebagaimana ketentuan dalam PP No. 10 jo PP No.45 Tahun 1990.
Majelis Hakim yang menangani perkara cerai gugat/cerai talak bagi pegawai Negeri Sipil, harus memperhatikan ketentuan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan cerai gugat/cerai talak (surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 21984 ).
2
Permohonan bantuan panggilan kepada Pengadilan Agama lain sering Untuk Perkara yang dimohonkan bantuan panggilan ke Pengadilan dijumpai kekeliruan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti dalam Agam lain yang panggilannya tidak sah atau berlarut-larut, akibat melaksanakan pangilan baik Pengadilan Agama yang ada dalam kelalaian jurusita maka langkah yang ditempuh adalah: wilayah PTA Kendari maupun luar wilayah PTA Kendari, sehingga a. Menyampaikan kepada Pengadilan Agama yang dimohonkan panggilan dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim, oleh karenanya bantuan panggilan agar memerintahkan jurusita yang harus dipanggil lagi, akibatnya pemeriksaan perkara lama dan biaya menangani panggilan tersebut untuk melakukan panggilan mahal seperti contoh perkara No. 88/Pdt.G/2012/PA.Una memohon berikutnya dengan biaya sendiri akibat kelalaiannya. bantuan panggilan ke Pengadilan Agama Tenggarong, setip kali b. Permohonan bantuan panggilan pertama kepada Pengadilan memanggil biayanya Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu Agama lain ditembuskan kepada Pengadilan Tinggi Agama rupiah) yang mewilayahi Pengadilan Agama yang meminta bantuan Panggilan I Berita acara reelas panggilan berbunyi : panggilan ini saya dan Pengadilan Tinggi Agama yang mewilayahi Pengadilan laksanakan ditempat tinggal tergugat dan di sana tidak bertemu Agama yang dimintai bantuan. Pada permohonan bantuan dengan Tergugat maka reelas panggilan saya sampaikan melalui panggilan yang kedua disamping ditembuskan ke PTA juga Kepala Desa Sepatin namun Kepala Desa dan aparatnya sedang ditembuskan ke Mahkamah Agung RI (Ketua Muda Agama tidak ada ditempat. Mahkamah Agung RI). Reelas panggilan II tidak ada padahal sudah terkirim biayanya. c. Apabila permohonan bantuan panggila kedua tidak Reelas panggilan III tanggal 15 Agustus 2013, Berita acara reelas diindahkan, maka Pengadilan Agama meminta bantuan sebagai berikut : panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal kepada Mahkamah Agung RI (Ketua Muda Agama) untuk tergugat dan disana bertemu dengan warga Dusun Tanjung Bekkang memerintahkan Pengadilan Agama tersebut melaksanakan menurut keterangannya tidak kenal Tergugat. panggilan tersebut dalam kesempatan pertama.
KETERANGAN
Halaman
1
NO
PERMASALAHAN
PEMECAHAN
3
Penyetoran biaya PNBP ke Kas Negara yaitu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penerimaan biaya PNBP tersebut, yang menjadi masalah bahwa di Unaaha tidak ada Bank Persepsi atau Pos Persepsi sehingga penyetorannya harus ke Kendari. Dan apabila mau disetor setiap minggu sesuai aturan maka ongkos transportasi lebih tinggi daripada biaya PNBP yang mau disetor, disisi lain tidak tersedia dana / anggaran untuk hal tersebut.
Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang seharusnya distor oleh Bendahara Penerima Pengadilan Agama ke kas Negara setiap 7 (tujuh) hari namun karena mengingat situasi dan kondisi, maka Bendahara penerima dapat diberi dispensasi agar menyetor PNBP ke kas Negara pada akhir bulan sesuai ketentuan pola Bindalmin akan tetapi dispensasi tersebut harus berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Tinggi Agama.
4
Adanya pembatasan dana perkara prodeo dalam DIPA, menimbulkan masalah. Untuk Pengadilan Agama Unaaha tahun 2013 perkara prodeo telah ditetapkan biayanya sebesar Rp. 650.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap perkara, apabila biaya perkara dimaksud kurang dari Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) maka harus dikembalikan / disetor ke Kas Negara sehingga anggaran yang tersedia tidak bisa direalisasikan semua (pasti tersisa), disisi lain apabila lebih dari dana yang ditentukan maka akan menjadi prodeo murni
Untuk Dana Prodeo, dalam Penggunaannya mengalmi kelebihan dana maka kelebihan dana tersebut wajib dikembalikan ke Kas Negara dan apabila mengalami kekurangan maka kekuranggannya diberlakukan sebagai Prodeo murni.
5
Dalam perkara cerai talak seringkali pihak termohon mengajukan Pemenuhan pembebanan kewajiban pemohon pada gugatan gugatan rekonvensi mengenai nafkah baik nafkah iddah, nafkah anak rekonvensi dalam kasus cerai talak tidak boleh menghalangi maupun mut’ah, namun setelah pihak pemohon / suami (tergugat pelaksanaan ikrar talak pemohon di depan persidangan. rekonvensi) menjatuhkan talak terhadap termohon/istri (penggugat rekonvensi), pihak pemohon/suami tidak memenuhi gugatan rekonvensi dari pihak termohon/istri.
KETERANGAN
Halaman
2
NO
PERMASALAHAN
PEMECAHAN
6
Seorang laki-laki (A) menikah dengan seorang perempuan (B) tahun 1997, dikaruniai dua orang laki-laki (C dan D), dan selama A dan B membina rumah tangga, memperolah harta bersama berupa sebuah mobil seniali Rp. 200.000.000,- dan sebuah rumah permanen senilai Rp. 100.000.000,- jumlah Rp. 300.000.000,- pada tahun 2004 (A) kawin lagi dengan perempuan (E) (kawin dibawah tangan) dari perkawinan tersebut dikaruniai satu orang anak perempuan (F) dan juga memperoleh harta berupa kebun dan rumah Rp. 200.000.000,- pada tahun 2010, isteri (B) meninggal, dengan meninggalkan suami (A) dan dua orang anak (C dan D) dan harta senilai Rp. 300.000.000,- pada tahun 2012 suami (A) meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli waris tiga orang anak serta seorang isteri yang dinikahi secara syiri; - ketika almarhum (A) (suami) dan B (isteri) masih hidup sebagian harta (kebun) yang diperoleh selama bersama isteri 2 (E) dikuasasi oleh (C dan D) anak dari isteri I (B). Pertanyaan: 1. Apakah E (isteri 2) dengan F (anak dari isteri 2) dapat mengajukan gugat waris melawan kedua anak dari pewaris (A) dengan (B) meskipun perkawinan dengan si pewaris (A) tidak resmi, karena E dan F merasa punya hak terhadap harta peninggalan almarhum (A) yang dikuasai oleh kedua anak si almarhum; 2. kalau dapat, apakah langsung gugat waris atau dapat dikumulasi dengan istabt nikah? 3. kalau tidak dapat, jalan apa yang harus ditempuh oleh E dan F untuk memperoleh hak-haknya tersebut karena mereka tetap isteri dan anak yang sah menurut agama, demikian juga persoalan harta oeninggalan tersebut E sebagai isteri 2 juga ikut berusaha.s
Sesuai Kode Etik Pedoman Hakim ,seorang hakim tidak boleh member pendapat atas sesuatu hal yang berhubungan dengan perkara yang mungkin akan di tangani/perkara yang sedang ditanganinya atau yang telah ditanganinya kecuali perkara tersebut menjadi bahan kajian forum /diskusi ilmiah.
KETERANGAN
Halaman
3
NO
PERMASALAHAN
PEMECAHAN
7
Ketentuan umum persidangan, sidang dimulai pukul 09.00 WITA, pada umumnya majelis hakim sidang dimulai lewat dari jam sidang yang ditentukan sebagimana yang dicantumkan dalam reelas panggilan, dengan alasan menunggu hadir semua para pihak yang telah diagendakan untuk disidangkan pada hari itu dan ketika Panitera menjelaskan alasan tersebut kepada pihak yang datang tepat waktu, pada umumnya memaklumi dan mereka bersabar untuk menunggu gilirannya walaupun sampai sore hari; Pertanyaan: Seandainya ketika persidangan dimulai dan sementara persidangan berjalan ada para pihak yang menelepon kepada Panitera dan minta tolong agar persidanganya diundur beberapa jam saja mengingat tempat saksinya jauh dan tempat tinggai para pihakpun juga jauh, apakah majelis hakim dapat mempertimbangkan permohonan para pihak tersebut ataukah Majelis Hakim abakan permohonan pemohon dan langsung menunda persidangan dengan alasan para pihak sudah dipanggil sidang jam 09.00 WITA ?
Persidangan suatu perkara yang telah di tetapkan waktunya oleh hakim yang menangani perkara tersebut,dapat ditunda sementara oleh hakim yang bersangkutan apabila salah satu pihak mengajukan permohonan penundaan dan pihak lawan menyetujuinya. Namun penundaan tersebut harus kasuistis dan kondisional sifatnya misalnya saksi yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat persidangan.
8
Ada masyarakat sebagai pihak, yang meminta agar persoalan perceraiannya dipending dulu, karena ada prosesi adat yang belum diselesaikan; Apakah Majelis Hakim dapat mengakomodir permohonan pihak ? Dan kalau dapat, bagaimana dengan pertimbangan hukumnya, karena Majelis Hakim hanya mengacu pada hukum acara perdata nasional, sedangkan hukum adat belum dapat diakomodir sebagai hukum acara di Pengadilan Agama;
Untuk perkara perceraian yang diikuti sengketa adat misalnya uang naik dan syarat adat lainnya yang di perjanjikan menurut adat, maka hakim yang menangani perkara tersebut dapat mengenyampingkan sengketa adat dan meneruskan perkara perceraiannya. Oleh karena sengketa adat bukan kewenangan Peradilan Agama.
KETERANGAN
Halaman
4
NO
PERMASALAHAN
PEMECAHAN
9
Ada sebagian masyarakat menikah dibawah tangan (nikah siri) dan sampai sekarang mereka masih hisup rukun serta sudah dikaruniai keturunan. Kalau pernikahannya itu mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah yang juga diperkuat oleh UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pernikahannya itu tidak resmi yang akibatnya mereka hidup berumah tangga tanpa ikatan hukum dan efek dari kehidupann tanpa ikatan hukum adalah anak keturunan mereka tidak diakui oleh hukum nasional, sementara ada sebagian hakim yang berpendapat bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) istbat hanya terikat pada Pasal 7 ayat 3 (a,b,c dan d) sedangkan poin e hakim berbeda pendapat; Apakah perkawinan tersebut dapat di isbatkan ? Kalau dapat bagaimana bunyi amar yang dapat kita sepakati?
Perkara isbath nikah harus ditangani secara hati-hati dan selektif serta tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga terhindar dari upaya poligami terselubung. Yang paling penting hakim harus mempedomani buku II hal 147-150.
10
Ada sekelompok masyarakat datang ke Pengadilan Agama yang mengaku satu keluarga (ikatan darah) dan meminta untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris atas obyek tanah peninggalan nenek moyang mereka tanpa ada bukti hukum yang tertulis; Apakah Pengadilan Agama dapat menerima permohonan penetapan ahli waris mereka tanpa mempersoalkan obyek tanah peninggalan nenek moyang mereka yang notabene tidak ada bukti pemilikannya?
Seorang hakim dalam menangani perkara yang diajukan oleh sekelompok masyarakat harus penuh hati-hati utamanya dalam hal melihat subjek hukum dan objek hukumnya, harus jelas sehingga alas hukumnya jelas.
11
Amar putusan Cerai Gugat atau Cerai Talak memerintahkan Panitera mengirimkan salinan putusan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, mutlak dilakukan oleh jajaran Pengadilan Agama (Pasal 84 UU No.7 Tahun 1989 dan Petunjuk Teknis MA) - dalam hal gugatan komulasi atau Majelis Hakim secara ex oficio menghukum Pemohon (dalam Cerai Talak) untuk membayar mut’ah, iddah, biaya hadhonah maka diurutan mana yang paling tepat amar putusan tersebut dicantumkan, apakah sesudah amar putusan perceraian atau dicantumkan setelah amar menghukum untuk bayar mut’ah, iddah, biaya hadhonah ? - mengingat amar tersebut bersifat administratif.
Pada perkara perceraian yang dikumulasi dengan pembebanan maka peletakan amar perintah pengiriman putusan kepada PPN diletakan sesudah amar perceraian dan sebelum amar pembebanan biaya perkara.
KETERANGAN
Halaman
5
NO
PERMASALAHAN
PEMECAHAN
12
Dalam amar putusan / penetapan terdapat beberapa variasi bahasa dalam pembebanan biaya perkara, contoh : - membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.... - membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.... - membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.... Kata apakah yang paling tepat menurut bahasa hukum EYD ?
Pada dasarnya bermakna sama dalam putusan antara kata-kata sebesar, sejumlah dan sebanyak yang menunjukkan besaran nilai uang, namun untuk keseragaman maka penulisan redaksi besaran nilai uang pada putusan sebaiknya di awali dengan kata-kata sebesar Rp…..dtsnya .dengan merujuk pada beberapa putusan kasasi MA-RI.
13
Penggugat mendaftarkan perkaranya di salah satu Pengadilan Agama, dengan mengambil alamat sementara (ket. Domisili) dalam wilayah hukum Pengadilan Agama tersebut, sementara Penggugat sebenarnya bertugas (pegawai Negeri Sipil) di propinsi lain (bukan wilayah hukum pengadilan agama tempat mendaftarkan perkaranya), kemudian tergugatnya dighaibkan dengan alasan dahulu bertempat tinggal di wilayah hukum pengadilan agama tempat mendaftar tersebut, padahal hidup bersama dahulu adalah di propinsi lain tempat bertugas penggugat sekarang, tidak ada satu dalil dalam posita gugatan menunjukan bahwa tergugat pernah bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama tempat mendaftarkan perkaranya (misalnya sudah terlanjur didaftar). - bagaimana teknik pemanggilan tegugat ? - apakh tergugat langsung dighaibkan sesuai dengan identitas tergugat ? - apakah tidak sebaiknya dipanggil biasa, agar mendapatkan keterangan dari Lurah bahwa tergugat bukan warganya atau memang benar warganya dahulu pernah bertempat tinggal bersama penggugat dikelurahan yang bersangkutan. - Kalau ternyata keterangan Lurah menerangkan bahwa tergugat bukan warganya, maka bagaimana langkah selanjutnya ?
Penanganan perkara harus selalu memperhatikan azas domisili hukum para pihak, sehingga pemanggilan yang dilakukan sesuai identitas para pihak yang tercantum dalam gugatannya dalam mengadili identitas para pihak harus di lakukan ekstra hati-hati serta teliti Sehingga para pihak tidak gampang menyembunyikan identitas pihak lawan untuk digaibkan. (pasal 27 PP Nomor 9 tahun 1975).
KETERANGAN
Halaman
6
NO
PERMASALAHAN
PEMECAHAN
14
Perkara ghaib yang terdaftar di akhir tahun kadang jumlahnya banyak, menyebabkan banyak tunggakan perkara, sementara Mahkamah Agung menekankan minimal 10 persen saja tunggakan. Kadang juga penggugat menyembunyikan alamat tergugat dengan alasan ghaib supaya tidak mau dihadiri pihak lawannya. - bagaimana cara Pengadilan Agama untuk meminimalisir tunggakan perkara ghaib ? - bagaimana cara Pengadilan Agama agar penggugat tidak gampang menyembunyikan alamat tergugat ? Penggugat mohon dilakukan decente (pemeriksaan setempat) di Bank atau mohon sita tabungan di bank Apakah boleh dilakukan decente maupun sita di Bank tersebut ?
Penyelesaian perkara memang diupayakan untuk dilaksanakan secara tuntas sehingga tidak terjadi tunggakan perkara. Namun jangan di paksakan untuk di selesaikan jika perkara tersebut membutuhkan proses penyelesaian sesuai prosedur, misalnya perkara yang masuk di akhir bulan di akhir tahun. Tidak menjadi masalah perkara tersebut menjadi sisa perkara.
15
KETERANGAN
Pengadilan Agama tidak berwenang melakukan Discente terhadap rekening bank seseorang yang terdapat di suatu bank, tetapi Pengadilan Agama dapat meminta keterangan dari pihak bank tersebut untuk memberikan keterangan di depan persidangan dengan status sebagai saksi ahli tentang kedudukan rekening bank yang disengketakan.
16
Cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, namun fakta Gugatan perceraian dengan alasan perselisihan namun terbukti di di persidangan Penggugat murtad; persidangan “mutrad” maka untuk keseragaman bunyi amarnya : Apakah amar tetap bain sughra atau difasakh saja ? menetapkan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena fasakh. (hasil rakernas tahun 2011).
17
Cerai gugat dikomulasi dengan permohonan penguasaan anak, namun Cerai gugat yang dikumulasi hak asuh anak, maka setiap hak asuh anak dalam persidangan tergugat mengajukan gugatan rekonvensi yang menghukum tergugat/termohon untuk menyerahkan/anak harus penguasaan anak pula. Sedangkan penggugat dalam posita dan disertai dwangsom. ptitumnya hanya minta ditetapkan hak asuh anak. - apakah dapat dikabulkan penetapan hak asuh anak saja, namun faktanya anak yang disengketakan dalam penguasaan tergugat - ataukah dikabulkan penetapan hak asuh anak dan menghukum tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada penggugat dan jika tidak diserahkan oleh tergugat, maka tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) ? - apakah alternatif kedua tersebut termasuk ultra petita / tidak ? Halaman
7
NO
PERMASALAHAN
PEMECAHAN
18
Dari segi ketenagaan sangat berkurang Akibat adanya pemekaran Pengadilan Agama Andoolo, maka personil Pengadilan Agama Baubau sisa 25 orang, sama sekali tidak berimbang antara tenaga yang ada dengan beban kerja yang dihadapi, terutama dibagian kepaniteraanhanya 1 orang panitera pengganti dan tidak ada staf sementara volume perkara yang diterima semakin bertambah, sehingga solusinyakami mengambil kebijakan dengan mengptimalkan fungsi Pegawai Negeri Sipil yang berijazah sarjana hukum dan sarjana hukum islamuntuk tugas rangkap, selain sebagai Jurusita pengganti, juga diangkat sebagai Panitera Pengganti Lokal disamping itu kami menambah tenaga honorer dari 5 menjadi 7 orang dan 3 orang difungsikan sebagai staf administrasi, sedangkan 4 orang lainnya sebagai sopir, pramubakti dan pengamanan siang dan malam.
Kewenangan pengangkatan Panitera Pengganti lkal hanya diperbolehkan yang berasal dari calon hakim. Oleh karena itu untuk mengatasi kekurangan panitera pengganti murni, selain mengangkat Panitera Pengganti lokal yang berasal dari calon hakim dengan memaksimalkan semua pejabat kepaniteraan mulai dari Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti murni.
19
Ada suatu putusan perdamaian menyangkut harta bersama yang telah dikuatkan dengan putusan pada tingkat Banding dan Kasasi, dimana dalam Putusan perdamaian tersebut disepakati oleh kedua belah pihak bahwa rumah yang statusnya dalam jaminan Bank adalah milik bekas suami dan ditempati oleh bekas suami sampai sekarang, sedangkan ruko yang juga dalam jaminan bank adalah milik bekas isteri. Dalam kesepakatan selanjutnya bahwa bekas isteri berkewajiban untuk melunasi angsuran rumah yang menjadi milik bekas suami di bank termasuk bunganya. Namun bekas isteri tidak memenuhi kewajibannya, sehingga pihak bank berencana untuk menyita rumah yang sementara ditempati oleh bekas suami. Selanjutnya pihak bekas suami mengajukan permohonan eksekusi atas putusan perdamaian dimaksud. Masalahnya adalah: - Apakah pihak Pengadilan Agama dapat meletakkan sita eksekusi terhadap milik bekas isteri meskipun hal itu dalam jaminan bank?
Pengadilan Agama dapat meletakkan sita terhadap benda atau harta yang menjadi agunan disebuah bank, yaitu sita persamaan (contoh kasus perkara harta bersama yang telah dikuatkan di tingkat banding dan kasasi). Dalam perkara harta bersama yang menetapkan rumah menjadi milik bekas suami dan ruko menjadi milik bekas isteri yang menjadi agunan disebuah bank. Bila dikemudian hari ternyata rumah yang menjadi milik bekas suami disita oleh bank akibat wanprestasi yang dilakukan bekas isteri yang tidak membayar cicilan rumah yang ditempati bekas suami, bekas suami dapat mengajukan perlawanan terhadap sita tersebut serta mengajukan gugatan ke pengadilan atas waprestasi bekas isteri.
KETERANGAN
Halaman
8
NO
PERMASALAHAN
PEMECAHAN
20
Dalam suatu alat bukti yang sudah diberi materai dan telah dicap Pos, Suatu alat bukti yang telah diberi materai /cap pos perlu dilegalisasi apakah masih perlu dilegalisasi oleh Panitera dan dikenakan biaya Panitera dan tetap dibebani PNBP serta perlu dicocokkan dengan PNBP sesuai PP Nomor 53 tahun 2008? aslinya oleh Majelis Hakim.
21
Dalam suatu putusan sela dari Tingkat banding yang memerintahkan kepada pengadilan Tingkat pertama untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara yang sementara diperiksa pada tingkat banding, apakah perlu dibuat Penetapan Majelis Hakim (PMH) yang baru oleh Ketua dapat memerintahkan langsung kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk melakukan pemeriksaan tambahan sesuai putusan sela dimaksud.
Untuk perkara banding yang diputus sela, Pengadilan Agama tidak perlu membuat penetapan Majelis Hakim (PMH) baru . kecuali terjadi perubahan majelis yang menangani perkara tersebut misalnya mutasi ke daerah lain atau meninggal, atau sakit permanen.
22
Ada seorang bernama A (disebut si A) bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pasarwajo, setelah menghadap pada petugas meja I Pengadilan Agama Pasarwajo dan mendapatkan penjelasan mengenai syarat-syarat yang diperlukan termasuk panjar biaya perkara. Maka si A tersebut pergi ke Bank untuk membayar panjar biaya perkara. Oleh kasir Pengadilan Agama Pasarwajo telah dicek tenyata pembayaran panjar biaya perkara atas nama si A tersebut sudah masuk dalam rekening Pengadilan Agama Pasarwajo. - Setelah si A membayar di Bank langsung pulang ke rumahnya dan sampai saat ini si A tersebut belum pernah lagi dating lagi ke kantor Pengadilan Agama Pasarwajountuk mendaftarkan gugatannya. Jika uang panjar biaya perkara tersebut yang telah dibayar oleh si A sampai dengan 6 (enam) bulan tidak diambil oleh si A apakah berlaku ketentuan sama dengan sisa panjar biaya pada umumnya yakni di kembalikan ke kas Negara. -
Uang pendaftaran yang telah disetor ke bank yang tidak dilaporkan penyetorannya oleh penggugat/pemohon ke Pengadilan Agama belum bisa disebut PNBP. Sebaiknya bila sudah diketahui panjar biaya perkara sudah disetor ke bank oleh pemohon/penggugat, Pengadilan Agama harus mendaftarkan perkara tersebut dan melanjutkan proses sebagaiman mestinya sesuai Pola Bindalmin.
KETERANGAN
Halaman
9
NO
PERMASALAHAN
PEMECAHAN
KETERANGAN
23
Permohonan cerai talak yang tidak dikumulasi dengan harta bersama Gugatan Rekonpensi yang timbul setelah perkara dimediasi atau (kaitannya dengan poin No 15 teknis Yudisial Hukum formil) pada sudah berjalan, tidak perlu dimediasi oleh mediator akan tetapi tahap jawab menjawab baru muncul gugatan Rekonvensi, apakah Majelis hakim mengupayakan perdamaian disetiap persidangan. masih perlu ditunda sidang untuk memberi kesempatan para pihak untuk menempuh upaya mediasi lagi?
24
Bahwa di Pengadilan Agama Raha belum tertata dengan kawasan Area steril untuk Majelis Hakim menuju ruang persidangan, steril, bahwa Majelis Hakim apabila hendak bersidang, maka harus pengaturannya harus mengikuti pembangunan kantor yang merujuk berjalan melewati para pihak yang berperkara, sehingga rawan sekali pada prototype pengadilan. terjadi hal-hal yang tidak di inginkan bagi para Hakim yang hendak bersidang.
Kolaka, 5 April 2013 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari,
Drs. H. Abdurrahman HAR, SH NIP. 195008171976031006
Halaman 10
