KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR Nomor W20-A/ 1932 /OT.01.1/SK/X/2012 TENTANG PENGESAHAN HASIL RAPAT KOORDINASI PENGADILAN TINGGI AGAMA DAN PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR TAHUN 2012 KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR Membaca
: Hasil rapat koordinasi Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Agama Makassar yang diselenggarakan dari tanggal 01 s.d. 02 Oktober 2012 di Quality Plaza Hotel Makassar.
Menimbang
: Bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari . MEMUTUSKAN
Menetapkan
: Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tentang Pengesahan Hasil Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar Tahun 2012.
Pertama
: Mengesahkan hasil Rumusan Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar Tahun 2012 yang diselenggarakan di Quality Plaza Hotel Makassar pada tanggal 01 s.d. 02 Oktober 2012.
Kedua
: Menetapkan hasil Rumusan Rapat Koordinasi tersebut sebagai pedoman kerja dan petunjuk bagi pejabat dan aparat lainnya di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar Tahun 2012.
Ketiga
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam penetapan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya .
LAMPIRAN PENETAPAN HASIL RAPAT KOORDINASI PENGADILAN TINGGI AGAMA DAN PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR TAHUN 2012 Membaca
:
Materi Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pengadilan Tinggi Agama Makassar Tahun 2012 oleh Stering Commite.
Memperhatikan
:
Menimbang
:
1. Pengarahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Tentang Pokok-pokok Kebijakan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar; 2. Paparan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Tentang Evaluasi Kinerja Tahun 2012 ( Januari s.d September 2012; 3. Hasil rumusan Tim Perumus Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar Tahun 2012; 3. Saran dan pendapat dari Peserta Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar Tahun 2012; Bahwa Hasil-hasil Rumusan oleh Perumus yang telah disetujui oleh peserta Rapat Koordinasi, perlu ditetapkan sebagai hasil Rumusan Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar tahun 2012. MENETAPKAN
Mengesahkan hasil Rumusan Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar tahun 2012 sebagaimana terlampir dan sekaligus sebagai Hasil Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar tahun 2012 Ditetapkan : Makassar Pada Tanggal : 02 Oktober 2012
HASIL RUMUSAN RAPAT KOORDINASI PENGADILAN TINGGI AGAMA DAN PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR TAHUN 2012 Pada hari ini Selasa tanggal 02 Oktober 2012 Tim Perumus Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar tahun 2012 sebagai Implementasi Reformasi Birokrasi”, setelah: Membaca
:
Materi Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pengadilan Tinggi Agama Makassar Tahun 2012 oleh Stering Commite.
Memperhatikan
:
Menimbang
:
1. Pengarahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Tentang Pokok-pokok Kebijakan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar; 2. Paparan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Tentang Evaluasi Kinerja Tahun 2012 ( Januari s.d September 2012; 3. Saran dan pendapat dari Peserta Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar Tahun 2012; Bahwa Hasil Rumusan oleh Tim Perumus yang telah disetujui oleh peserta Rapat Koordinasi, perlu ditetapkan sebagai hasil Rumusan Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar tahun 2012
.
MENYIMPULKAN A. Teknis Yustisial 1.
2. 3.
4.
Buku pedoman pembinaan dan pengawasan yang telah disusun Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang sesuai dengan dengan surat keputusan Dirjen Badilag Nomor SK Dirjen Badilag Nomor; 1207/DJA/Hk.00.7/SK/ VII/ 2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pedoman Perbedayaan Hakim Tinggi sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung, perlu segera diimplementasikan dalam pembinaan dan pengawasan Hakim Tinggi PTA Makassar. Bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan dijadwalkan untuk bulan Oktober sampai Desember 2012 dengan menyesuaikan anggaran DIPA tahun 2012 yang tersedia. Dalam meningkatkan kulitas putusan, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama mengeksaminasi putusan hakim anggotanya yang hasilnya dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama paling lambat tanggal 10 sampai tanggal 20 oktober 2012, sedangkan eksaminasi putusan untuk Ketua Pengadilan Agama dan Wakil Ketua Pengadilan Agama yang dilakukan oleh Hatibinwasda masing-masing Pengadilan Agama, supaya putusannya dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar paling lambat akhir oktober 2012. Semua putusan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama harus diaploud ke Direktori putusan Mahkamah Agung dan yang bertanggung jawab untuk mengaploud putusan tersebut
adalah petugas (admin) yang telah ditunjuk oleh Satuan Kerja masing-masing. Majelis hakim hanya bertanggung jawab penyelesaian perkara. 5. Mengimplementasikan SIADPA Plus pada masing-masing Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar. 6. Hakim yang dimutasi tidak lagi diberikan perkara baru dan perkara yang sementara ditangani harus diselesaikan dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang 15 hari. 7. Permohonan banding yang dibuat oleh pembanding dihadapan panitera pada berkas B harus dilampirkan bukti pembayaran panjar biaya banding (SKUM dan resi penyetoran di Bank). 8. Berkas perkara banding yang akan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus dikoreksi terlebih dahulu oleh pimpinan dan Panitera/Sekretaris. 9. Putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang habis biaya panggilannya supaya dilakukan pemanggilan dengan prodeo murni, sedangkan Jurusita yang akan melakukan pemanggilan diberi fasilitas kendaraan dan bahan bakar dari kantor. 10. Perkara yang dibanding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, supaya tidak ditutup Buku Jurnalnya dan PSP-nya jangan dikembalikan dulu. 11. Perlu memaksimalkan penggunaan instrument dalam pelaksanaan teknis sesuai dengan petunjuk buku Pedoman Kerja Hakim, Panitera dan Jurusita Edisi Revisi Tahun 2011 yang diterbitkan Pengadilan Tinggi Agama Makassar. B. Non Teknis Yustisial 1.
2.
3.
4.
5. 6.
7.
Pembagian tugas Ketua dan Wakil Ketua di dasarkan pada SEMA No. 2 Tahun 1998 dan rumusan hasil Lokakarya Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia di Bandung Tahun 2006 dijabarkan dalam job discription masing-masing. Peran dan fungsi Baperjakat harus dioptimalkan, sehingga pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia dalam bentuk mutasi dan promosi jabatan dapat berjalan dengan baik. Dalam rangka optimalisasi peran dan fungsi Baperjakat seperti tersebut pada poin 2 (dua) di atas, maka struktur keanggotaan Baperjakat harus ditata sesuai dengan Rekomendasi hasil Lokakarya tanggal 29 Februari 2012 dengan personil sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu ; Wakil ketua sebagai ketua baperjakat, panitera/sekretaris, dibantu oleh 4 (empat) orang Hatibinwasda dan 1 (satu) orang Hatibinwasbid secara bergantian, kemudian Kasubbag Kepegawaian sebagai asistensi. Verifikasi dan Validasi data kepegawaian dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui SIMPEG/SIMKEP online, pegawai yang tidak lengkap dan tidak valid data kepegawaiannya, khususnya KARIS/ KARSU agar segera dilengkapi, dan bagi pegawai yang telah melangsungkan perkawinan supaya segera mengusulkan permintaan KARSI/ KARSU melalui Pengadilan Tinggi Agama untuk selanjutnya diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hakim dan pegawai yang berstatus titipan segera dikembalikan pada tempat tugasnya berdasarkan surat keputusan dimana yang bersangkutan ditempatkan. Kegiatan pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang melibatkan Ketua Pengadilan Agama harus dilaksanakan pada hari Kamis dan tidak bertepatan dengan hari-hari besar nasional. Rasionalisasi di bidang kepegawaian harus disesuaikan dengan kebutuhan satuan kerja masing-masing
8.
Berkaitan dengan cuti karena melaksanakan ibadah Haji, berdasarkan pasal 10 Peraturan Pemerintah Tahun 1976 menyebutkan “Cuti besar dapat digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi kewajiban agama. Ditambah dengan penjelasan dari Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI melalui surat Nomor: 266/Bua.2/07/X/2011 Tanggal 18 Oktober 2011 perihal Penjelasan mengenai cuti dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan menunaikan ibadah haji dapat mengambil cuti besar. Oleh karena itu, kepada semua pegawai yang akan menunaikan ibadah haji supaya tidak lagi mengajukan permohonan cuti karena alasan penting, tetapi permohonannya diajukan untuk cuti besar, 9. Sarana dan fasilitas pada unit kepaniteraan sebagai pelaksana tugas pokok dan fungsi peradilan harus lebih baik dan menjadi perhatian bagi unit kesekretariatan sebagai unit penunjang. 10. Untuk merespon KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan , maka diperlukan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pelayanan Publik yang lebih rinci sesuai KMA tersebut . 11. Untuk mengakselerasi pelayanan publik, khususnya yang terkait dengan pelayanan informasi seputar Peradilan agama khususnya dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, maka pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) misalnya website mutlak diperlukan.
Tim Perumus 1. Ketua
:
Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H. (HakimTinggi PTA Makassar)
2. Sekretaris :
Kamaluddin, S.H., M.H. ( Panitera/Sekretaris PA Sengkang)
3. Anggota
1. Cholidul Azhar, S.H, M. Hum (HakimTinggi PTA Makassar)
:
2. Drs. Hasbi Kawu, M.H. ( Ketua PA Polewali ) 3. Drs. H. Hasanuddin, M.H (Ketua PA Sungguminasa)
