November 24, 2010
HASIL RAPAT KERJA DAERAH PENGADILAN TINGGI AGAMA DAN PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016
A. BIDANG TEKNIS JUDICIAL, ADMINISTRASI PERKARA SERTA PENGAWASAN DAN PEMBINAAN 1. Bidang Teknis Judicial 1)
2)
3)
Berita Acara Sumpah advokat yang bertindak sebagai kuasa tidak/bukan keharusan untuk dilampirkan dalam surat kuasa, kecuali apabila Majelis Hakim ragu, maka boleh diminta Berita Acara Sumpah tersebut. Yang mutlak harus ada adalah fotocopy KTA (Kartu Tanda Anggota) waktu pemeriksaan sedapat mungkin dicocokan dengan aslinya yang masih berlaku. KTA yang sudah lewat waktu dan atau surat keterangan sementara karena sedang perpanjangan KTA tidak dapat dipertimbangkan; Dalam hal pihak menunjuk kuasa hukum/Advokat atau kuasa insidentil, maka Hakim harus menentukan terlebih dahulu apakah kuasa tersebut dapat diterima atau tidak dan hal ini harus dicatat dalam Berita Acara Sidang; Perubahan alamat Terggugat atau Termohon harus atas permohonan pemohon/penggugat, bukan atas inisiatif majelis hakim; kasus posisi sbb: Bahwa dalam surat gugatan/permohonan alamat tergugat/termohon jelas, tetapi setelah dipanggil oleh Jurusita/Jurusita Pengganti, ternyata tergugat/ termohon tidak diketahui lagi alamatnya; o Bahwa didepan sidang, hendaklah penggugat/ pemohon yang melakukan perubahan terhadap gugatannya yaitu memohon supaya tergugat/termohon dinyatakan tidak dikatahui alamatnya, karena alamat merupakan bagian dari gugatan; o Bahwa perubahan gugatan (alamat tergugat/ termohon) dicatat dalam BAS; o Bahwa manakala penggugat/pemohon tidak bersedia merubah alamat tergugat/termohon, maka majelis hakim dapat menyatakan gugatan penggugat/permohonan pemohon tidak dapat diterima (NO); Pemanggilan kepada Tergugat/Termohon ghoib dalam perkara perkawinan, maka dilaksanakan melalui satu atau beberapa o
4)
1
November 24, 2010
5)
6)
surat kabar atau media massa lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama (Buku II halaman 28 angka 9) huruf a; Pemeriksaan setempat atas inisiatif dari para pihak harus dilaksanakan setelah jawaban tergugat, alasannya bahwa urgensi diescente untuk memperjelas objek harta, sedangkan hal yang akan diperjelas tidak hanya dari pihak penggugat, tetapi juga dari pihak tergugat melalui jawabannya, apabila diescente dilakukan sebelum jawaban tergugat, maka bisa dianggap melanggar asas keseimbangan; Penghukuman secara ex oppicio pasal 41 huruf c UU 1/74 pembayaran mut’ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai talak, harus ada proses pemeriksaan oleh majelis hakim yang dicatat dalam BAS secara jelas mengenai hal-hal sbb: o Penjelasan dari majelis hakim mengenai kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah dan mut’ah tsb.; o Berapa lama masa perkawinan; o Berapa permintaan isteri; o Berapa kesanggupan suami; o Berapa penghasilan suami; o Dalam konteks perkara cerai talak yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, yang dimana pihak Termohon tidak menuntut hak-haknya, maka Majelis Hakim menjelaskan tentang hak-hak Termohon yang diceraikan, sesuai dengan pasal 149 ayat 1 dan 2.
Fakta-fakta tersebut harus dicatat dipertimbangkan dalam putusan; 7)
8)
dalam
BAS.
untuk
Putusan cerai gugat, lalu Tergugat banding, selama dalam proses banding Penggugat dan Tergugat kembali rukun (damai) atau Pembanding mencabut permohonan bandingnya dengan alasan damai (rukun), maka produk putusan PTA bukan putusan dicabut, tetapi putusan “Membatalkan putusan PA” dengan pertimbangan fakta terjadinya perdamaian atau pencabutan. Untuk menghindari kebohongan, oleh PTA para pihak dapat dipanggil menghadap ke PTA atau putusan sela perintah kepada PA untuk memeriksa pembanding dan terbanding sepanjang mengenai perdamaian/kembali rukun tersebut. Ketentuan ini berlaku juga dalam perkara banding yang dicabut sebelum dikirim ke PTA, maka berkas banding tetap dikirim ke PTA untuk diproses lebih lanjut; Dalam Buku II Hal. 94 angka (8) bahwa syarat formil alat bukti saksi a (4) Mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya”, maka untuk lapas saksi sumpah di pengadilan 2
November 24, 2010
sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 160 ayat 3 sebagai berikut: Bagi saksi yang beragama Islam dengan cara ;“Menaruhkan Al-Qur’an diatas kepala dengan mengatakan”“Demi Allah ( Wallahi)”“Saya bersumpah, saya akan mengatakan yang sebenar benarnya, tidak lain dari pada sebenarnya”; Bagi saksi yang beragama Kristen Protestan, dengan cara;“Berdiri sambil mengangkat tangan kanan setinggi telinga,merentangkan jari telunjuk dan tengah, membentuk huruf “V” tangan kiri ditas injil.“Saya Berjanji”.“Bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain, dari pada yang sebenar-benarnya, semoga Tuhan menolong saya”; Bagi saksi yang beragama Kristen Khatolik, dengan cara;“Berdiri sambil mengangkat tangannya tangan setinggi telinga, merentangkan jari telunjuk, tengah, dan jari manis. Sehinggah membentuk huruf “W”.“Saya Berjanji”.“Bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain, dari pada yang sebenar - benarnya, semoga Tuhan menolong saya Bagi saksi yang beragama Hindu, dengan cara; “OM ATAH PRAMA WISESA”.“Saya Bersumpah”.“Bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya, dan tiada lain dari pada sebenarnya”. Bagi saksi yang beragama Budha, dengan cara; “Berdiri sambil merapatkan kedua telapak tangan di dada”.“DEMI SANG HYANG ADI BUDHA”.“Bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya, dan tiada lain dari pada sebenarnya”. Bagi saksi yang beragama Khong Huo Cu, dengan cara; “Sebelum disumpah, terlebih dahulu datang ke ketempat ibadah mereka untuk bersembayang didepan patung/gambar Dewi Quang In, setelah itu dibawa, Kepengadilan Negeri”. “Bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya, dan tiada lain dari pada sebenarnya”. Bagi saksi Ahli, dengan cara; “Di sesuaikan dengan Agama yang dianut,seperti yang diatas”. “Saya bersumpah/berjanji. Bahwa, saya memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya dengan sebenara-benarnya”. Bagi saksi Penerjemaah, dengan cara; “Di sesuaikan dengan Agama yang dianut,seperti yang diatas”.“Bahwa saya sebagai Penerjemaah akan menerjemaahkan semua 3
November 24, 2010
hal-hal atau keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi denga sebenar-benarnya tiada lain, dari pada yang sebnarnya; Pada setiap Pengadilan Agama harus menyiapkan sarana seperti halnya kitab Alqur’an, Kitab Injil dan Garu. 9) Perubahan/tambahan gugatan tidak dibenarkan apabila terdapat perubahan dan penambahan pokok perkara sebagaimana diatur dalam BUKU II hal. 78 dan yurisperudensi MARI No.943 K/Pdt/ 1985 yang menyatakan bahwa perubahan gugatan bisa dilakukan asalkan tidak merubah/menambah pokok perkara, tetapi perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan tergugat. Perubahan tersebut dapat dilakukan apabila tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materil, tidak merubah atau menambah petitum, tidak merubah pokok perkara dan dasar dari gugatan (Pasal 127 Rv.); 10) Dalam hal permohonan intervensi maka interveneent menjadi pihak dalam perkara tersebut. Kedudukan para pihak dalam perkara Intervensi harus dicantumkan kedudukannya tersebut pada identitasnya. 11) Pada relaas panggilan pertama kepada Tergugat/Termohon tidak perlu mencantumkan redaksi “Tergugat/Termohon dapat menjawab secara lisan atau tertulis ….dst.”; 12) Sumpah Novum dapat dilaksanakan oleh Pemohon atau yang menemukan bukti baru.
2. Bidang Administrasi Perkara 1) Melaksanakan Perma Nomor 3 tahun 2012 tentang biaya proses, dan panjar biaya perkara yang berpedoman pada Surat keputusan Ketua Pengadilan Agama setempat; 2) Menindak lanjuti surat Ditjen Badilag nomor 2000/DJA/KM.00/IX/ 2014 tanggal 9 September 2014 agar PA memuat di website: a. SK Ketua PA tentang Panjar biaya perkara; b. SK Ketua PA tentang Pengelola biaya proses sebagaimana Perma nomor 3 tahun 2012; c. SK Ketua PA tentang Radius 3) Ketua PA membuat surat keputusan tentang besarnya biaya proses serta alokasi penggunaannya; 4) Pengelola biaya proses harus membuat Rencana Anggaran dan Pendapatan Biaya Proses setiap tahun yang dipergunakan 4
November 24, 2010
5)
6)
7)
8)
9) 10)
11)
12) 13)
14)
sebagai acuan untuk melakukan penggunaan biaya proses tersebut, termasuk juga dalam hal penentuan biaya proses yang harus ditetapkan pada panjar biaya perkara, sehingga tidak akan terjadi saldo biaya proses yang sangat besar yang tidak diketahui atau tidak jelas sasaran penggunaannya. Biaya proses ditulis dalam buku Jurnal dan BIKP tiap hari (perkara didaftar) sesuai penyerahan Kasir kepada Bendahara Pengelola; Dalam perma 03/2012 biaya proses dikelola oleh: - 1 orang Pengelola Biaya Proses; - 1 orang pejabat pembuat komitmen - 1 orang bendahara - 1 orang staf pengelola Data laporan manual sering tidak sesuai dengan IT (SIADPA dan SIADPTA), maka Wakil Ketua harus mengkordinir Panitera dan Panmud Hukum untuk mengevaluasi setiap bulan supaya kesalahan tersebut tidak berlarut-larut; Register Perkara sebanyak 17 Register, minus register perkara jinayah (RI PA 10), tetapi plus Register Permohonan Prodeo; sehingga tetap berjumlah 17 register (Buku II halaman 22-23 angka 5); Menempatkan buku-buku register perkara secara tertib, aman dan terpelihara dalam lemari khusus. Meningkatkan tertib pengelolaan dan Penataan arsip perkara berdasarkan POLABINDALMIN, SIADPA, SIADPTA dan SIADPA PLUS dan SIPP apabila telah siap pada satker. Meningkatkan pelaksanaan PERMA Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan; Mengarsipkan putusan dalam bentuk soft copy dan ditempatkan pada album cd dan diberi kode nomor perkara. Meningkatkan kualitas pelayanan mediasi, artinya mediasi dilaksanakan secara sungguh-sungguh bukan hanya sekedar formalitas (Perma Nomor 1 tahun 2016); Dalam perkara kontradiktif yang dihadiri oleh kedua belah pihak, sebelum melaksanakan mediasi Majelis Hakim berkewajiban membuat peryataan yang dalam memberi penjelasan tentang mediasi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Tata cara penyusunan BAS dalam berkas perkara adalah sbb: o BAS pertama sampai dengan BAS terakhir diberi halaman secara berurutan termasuk laporan mediator, relaas kedua, dan bukti surat, adapun surat-surat sebelum BAS pertama tidak diberi nomor; o Bukti surat diletakkan didalam BAS (bukan lampiran BAS);
5
November 24, 2010
o Surat-surat keberatan dari para pihak tidak termasuk yang diminutasi bersama berkas perkara, melainkan cukup ditempatkan dibagian akhir berkas, kecuali surat mengenai eksepsi relatif. o Izin Perceraian atau Keterangan Atasan bagi PNS diberi nomor urut halaman, kemudian ditempatkan setelah BAS pada hari persidangan penyerahan izin atau surat keterangan tersebut. o Surat Keterangan ghoib tidak diminutasi, tetapi diletakkan dibagian akhir berkas. 15) Perkara prodeo (DIPA), maka susunan berkasnya secara berurut sbb: -
Surat gugatan/permohonan, SKUM, Permohonan prodeo, dan lampirannya seperti SKTM, Jamkeskin, raskin, BLT dan lain-lain; Pertimbangan Panitera, Penetapan Ketua; Kwitansi; PMH, PHS, Penunjukan Panitera Pengganti, Penunjukan Juru Sita/JSP Relaas panggilan sidang pertama; Seluruhnya tidak diberi nomor halaman.
16) Surat teguran karena habis biaya dan surat keterangan Panitera bahwa Penggugat/Pemohon tidak membayar biaya perkara, dimasukkan dalam minutasi berkas dan diletakkan sesuai urutannya. 17) Menyeragamkan bentuk Putusan/Penetapan diseluruh PA sewilayah PTA Kep. Babel; 18) Putusan prodeo tetap diberi meterai, karena biayanya diambil dari DIPA Pengadilan Agama; 19) Menyediakan salinan putusan kepada para pihak dalam waktu 1 (satu) jam setelah putusan diucapkan (sesuai SEMA 01 Tahun 2011); 20) Mengintensifkan penyampaian salinan putusan kepada PPN/KUA yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada PPN/KUA tempat perkawinan dilangsungkan. 21) Mengirimkan putusan Pengadilan Agama melalui e-mail ke Pengadilan Tinggi Agama Kep. Bangka Belitung selambatlambatnya 7 (tujuh) hari setelah dibacakan putusan. 6
November 24, 2010
22) Mempublikasikan putusan baik yang belum maupun yang telah BHT setelah dianonimasi pada website pengadilan agama yang bersangkutan dan diupload ke Direktori Putusan pada website Badilag dan Mahkamah Agung. 23) Panggilan Tabayun agar mendapat perhatian khusus dari pimpinan Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding; 24) Laporan perkara bulanan yang dikirim oleh PA ke PTA harus dijilid rapi dan surat pengantar hendaklah sesuai dengan isi; 25) Formulir laporan perkara harus sesuai dengan Surat Edaran Dirjend Badilag Nomor 0377.a/DJA/HM.00/2/2016 tanggal 28 Februari 2016 tentang pedoman Pola pelaporan perkara Pengadilan Agama; 26) Implementasi aplikasi System Penelusuran Perkara (SIPP) dilingkungan Peradilan Agama wajib dikembangkan sesuai dengan Surat Dirjend Badilag Nomor 0458/DJA/HM.02.3/2/2016 tanggal 11 Februari 2016; 27) Format putusan dan BAS harus mengikuti Buku Pedoman Format BAS dan Putusan yang diterbitkan oleh Ditjend Badilag MARI tahun 2014; 28) Format catatan sidang khusus untuk di Pengadilan Tinggi Kep. Bangka Belitung agar dapat dirumuskan supaya adanya keseragaman dalam membuat catatan sidang; 29) Berkas perkara banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, harus dibundel dan dijahit sesuai dengan petunjuk Pola Bindalmin;
3. Bidang Pengawasan dan Pembinaan 1. Pengawasan dan Pembinaan di PTA 1) Meningkatkan kualitas pembinaan teknis dengan terlebih dahulu membuat perencanaan dan persamaan persepsi yang meliputi bidang-bidang: o Bidang Administrasi Perkara, Persidangan dan Keuangan Perkara; o Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan; o IT dan Meja Imformasi; o Manajemen Peradilan. 2) Pengawasan dan pembinaan pada Pengadilan Agama dengan berpedoman pada buku IV serta peraturan dan perundangan yang berlaku; 3) Melaksanakan eksaminasi berkas Ketua dan Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Pertama, dilaksanakan 2 kali dalam setahun dan dengan mengevaluasi hasil eksaminasi Ketua PA tingkat pertama terhadap berkas Ketua Majelis 7
November 24, 2010
Pengadilan masing-masing; sesuai SK Dirjen Badilag No 1207/DJA/HK.007/SK/VII/2012 tgl. 26 Juli 2012. 4) Hatibinwasda dan Hawasbid diwajibkan melaksanakan pengawasan terhadap laporan perkara secara online setiap hari melalui infoperkara.badilag.net; 2. Pengawasan/Pembinaan di PA 1) Penunjukan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) oleh Ketua PA secara rolling, sehingga para Hakim melakukan pengawasan dan pembinaan pada semua bidang; 2) Para User (Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Juru Sita/ JSP) di Satker masing-masing wajib menginput data ke aplikasi SIADPA/SIPP; 3) Admin Satker diwajibkan mengupload data ke infoperkara.badilag.net setiap hari apabila sudah diizinkan oleh pimpinan; 4) Materi pengawasan oleh Hawasbid meliputi: - Bidang Kepaniteraan; - Bidang Kesekretariatan; Yang dilaksanakan setiap saat, sehingga apabila ditemukan kekeliruan dapat segera diperbaiki; 5) Hawasbid membuat laporan hasil pemeriksaan (LHP) tiga bulan sekali yang disampaikan kepada Wakil Ketua PA. dan ditembuskan kepada PTA 6) Hakim pengawas bidang wajib memeriksa Laporan Perkara bulanan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dan sebelum di upload ke infoperkara.badilag.net; 7) Ketua/Wakil Ketua PA melakukan examinasi perkara yang diputus oleh Ketua Majelis 1 x setahun yang dilaksanakan pada bulan Juli dan hasilnya dikirim ke PTA; 8) Melaksanakan diskusi antar PA dalam bentuk bedah berkas atau cross eksaminasi; yang diputuskan di PTA, dengan biaya mandiri serta dibantu oleh masing-masing satker.
8
November 24, 2010
B. BIDANG KESEKRETARIATAN DAN IT
1. Bagian Umum 1)
Sarana dan Prasarana Mengoptimalkan pengelolaan dan pemeliharaan inventaris BMN dengan sistem yang terencana dan terkendali dan mengusulkan barang inventaris yang sudah rusak berat untuk dihapuskan.
2)
Tata Persuratan dan Kearsipan a. Pengelolaan surat dan fungsi arsip sesuai dengan arsip dinamis dengan menggunakan aplikasi surat;
3)
b.
Laporan barang inventaris dibuat secara semesteran dengan sistem aplikasi SIMAK BMN;
c.
Tertib administrasi perpustakaan dikelola sesuai dengan pedoman penyelenggaraan perpustakaan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.(Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006);
Keamanan, Kebersihan dan Humas. a. Meningkatkan keamanan dan kebersihan sarana prasarana kantor; b. Mengefektifkan tenaga humas; c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemprov/ Pemkab/ Pemkot/ POLRI, dan instansi terkait dalam upaya peningkatan kinerja dan keamanan;
2. Bagian Keuangan 1)
Melaksanakan Anggaran (RKA-KL) sesuai dengan skala prioritas;
2)
Melibatkan hakim dan pegawai dalam menyusun rencana anggaran;
3)
Mengoptimalkan penggunaan anggaran sesuai dengan sasaran.
9
November 24, 2010
4)
Mengisi aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) setiap awal tahun pada LPSE Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5)
Melaksanakan Rekonsiliasi aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual), untuk DIPA 01 dan DIPA 04 setiap bulan ke KPPN serta mengcopy hasilnya
6)
Mengupload backup aplikasi SAIBA Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7)
Menginput, mengunci dan merekap data remunerasi PTA dan PA Sewilayah PTA Kep. Bangka Belitung ke dalam aplikasi komdanas;
8)
Mengisi Realisasi Anggaran DIPA 01 dan DIPA 04 secara Triwulan pada Aplikasi Bappenas Depkeu RI.
9)
Membuat Laporan Keuangan Semesteran dan dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Satuan Kerja masing-masing ( Semester I dilaporkan pada bulan Juli tahun anggaran berjalan dan Semester II dilaporkan pada bulan Januari tahun berikutnya)
ke
komdanas
10) Melakukan efisiensi dan tepat sasaran anggaran dalam DIPA dengan langkah-langkah antara lain bahwa uang perjalanan dinas supaya sesuai dengan kepentingan tupoksi; 11) Membuat SK POKJA pengadaan sesuai surat SEKMA Nomor : 62/SEK/SK/II/2015 tanggal 23 Desember 2015; 3. Bagian Kepegawaian 1) 2)
3)
4)
Meningkatkan disiplin pegawai berdasarkan Peraturan yang berlaku. Mengusulkan dan melaksanakan mutasi dan promosi pejabat/pegawai di lingkungan internal Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Kep. Babel sebagai penyegaran atau karena reward and punishment berdasarkan KMA Nomor : 125 Tahun 2009 dan PERMA Nomor : 7 Tahun 2015; Memonitor usulan KGB (kenaikan gaji berkala), kenaikan pangkat periode April dan Oktober baik pegawai PTA dan PA se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kep. Babel tahun 2016; Memproses usul CPNS ke PNS dan pemberhentian pegawai dengan hak pensiun atau pemberhentian lainnya. 10
November 24, 2010
5)
6)
7)
8)
9) 10) 11)
12)
13)
14)
Mengusulkan Karpeg (Elektronik), Karis/Karsu dan BPJS bagi PNS yang belum memiliki Khusus pegawai Honorer mengusulkan BPJS; Membuat tanda pengenal pegawai PTA dan pegawai PA sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia; Menertibkan pakaian dinas Hakim, Pejabat fungsional dan struktural, staf dan honorer sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia; Membuat papan struktur organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan sesuai dengan PERMA Nomor : 7 Tahun 2015; Pengusulan Satya Lencana Karya Satya bagi pegawai yang telah memenuhi syarat; Meningkatkan penataan arsip dan dokumentasi kepegawaian; Meningkatkan dan melaksanakan pemutakhiran data Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan melaksanakan Verifikasi dan Validasi data kepegawaian pada Aplikasi SIKEP on line Terpadu Mahkamah Agung RI; Mengefektifkan absensi, notulen, setiap kegiatan rapat, pertemuan, diskusi, dan lain-lain, untuk notulen kesekretariatan diserahkan kepada Sekretaris dan untuk notulen kepaniteraan diserahkan kepada Panitera; Melaksanakan pembuatan dan penanda tanganan fakta integritas bagi seluruh pejabat fungsional dan struktural di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kep. Babel; Membuat SKP dengan mengacu kepada PP Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Peraturan BKN Nomor 1 tahun 2013 antara lain sbb: o Seluruh pejabat fungsional hakim, panitera dan jurusita termasuk PNS diwajibkan membuat SKP; o Pembuatan SKP bagi pejabat fungsional, pejabat struktural dan pegawai harus berdasarkan RKT yang dijabarkan sesuai dengan Tupoksi; o Kegiatan Tugas Jabatan bagi Hakim PTA dan PA yang dikontrakkan dalam SKP dan target yang dicapai; maka penilaiannya dilakukan oleh Wakil Ketua PTA/Wakil Ketua PA. Bagi Wakil Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti, penilaiannya dilakukan oleh Panitera, untuk Panitera Muda Penilaiannya dilakukan oleh Wakil Panitera, sedangkan pejabat struktural dilakukan oleh pejabat penilai (atasan langsung); 11
November 24, 2010
15) Memberi dukungan dan motivasi kepada pegawai PTA dan PA se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kep. Babel untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi; 16) Mengintensifkan pengisian data PU-PNS, SIHARKA ASN dan LHKPN Hakim PTA dan PA se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung; 4. Bagian Perencanaan IT dan Pelaporan 1)
Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran tahun yang berjalan dan yang akan datang;
2)
Pelaksanaan program dan anggaran;
3)
Melakukan pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta pelaporan;
4)
Melakukan review terhadap renstra tiap tahun;
5)
Membuat LKJIP ( laporan kinerja instansi pemerintah);
6)
Membuat RKT, PKT, IKU;
7)
Menyusun anggaran (RKA-KL) dengan melibatkan hakim tinggi/hakim dan pegawai;
8)
Kordinator pengelolaan IT satker;
9)
Menghimpun dan Menyusun lapoaran;
5. Bidang Organisasi Penunjang 1)
Memberdayakan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), dengan melengkapi struktur organisasi, program kerja yang konkrit, menginventarisasi anggota IKAHI 2016 dan membuat Buku Profil dengan diberi poto 4 X 6 warna dlingkungan PTA/PA;
2)
Memberdayakan anggota IKAHI untuk menyumbangkan tulisan ilmiyah, artikel hukum atau topik lainnya yang akan dipublikasikan di website PTA dan PA masing-masing serta mengupload Tulisan / artikel ke website Badilag;
3)
Mengupayakan pengadaan kartu anggota Yayasan Dana Sosial Hakim (YDSH) dan kartu Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) bagi Hakim yang ada di PA dan PTA;
4)
Meningkatkan kegiatan dan mengumpulkan dana infak Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHI2M) setiap bulan pada setiap satker.
12
November 24, 2010
5)
PTA dan PA mengusulkan pembentukan POKJA kepada kepala ULP (Unit Layanan Pengadaan) wilayah Peradilan Bangka Belitung yang mempunyai kewenanganmenerbitkan SK POKJA pengadaan sesuai dengan surat SEKMA Nomor : 62/SEK/SK/II/2015 tanggal 23 Desember 2015;
6)
Mengaktifkan kepengurusan IPASPI daerah dan cabang;
7)
Meningkatkan kegiatan Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP) demi terbinanya atlet di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kep. Babel;
8)
Mendukung kegiatan / Program Dharmayukti Karini baik Daerah maupun Cabang.
9)
Meningkatkan kegiatan koperasi pegawai negeri pada setiap satker;
10) Mengikuti kegiatan KORPRI Propinsi, Kota dan Kabupaten; 11) Mengefektifkan kegiatan arisan keluarga pegawai di masing-masing satker; 12) Melaksanakan kegiatan refreshing / rekreasi keluarga besar pada setiap satker minimal satu kali dalam setahun;
6. BIDANG LAIN - LAIN 1)
Setiap pegawai Pengadilan di satker masing-masing sebelum memulai pekerjaan diawali dengan membaca kitab Al-qur’an dan berdo’a;
2)
Mengadakan peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Islam;
3)
Melaksanakan peringatan Hari Ulang Tahun PTA Kep. Babel tahun 2016 dengan kegiatan olahraga dan puncaknya upacara bendera pada hari Senin tanggal 11 April 2016 di halaman kantor Pengadilan Tinggi Agama Kep. Babel;
4)
Melaksanakan acara Ramadhan;
5)
Melaksanakan Halal bi Halal setelah hari raya ‘idul fitri;
6)
Meningkatkan pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqoh ;
7)
Melaksanakan pemotongan hewan qurban setiap Idul Adha;
8)
Melaksanakan shalat zuhur dan ashar secara berjama’ah;
Nuzulul Qur’an pada setiap bulan
13
November 24, 2010
9)
Melaksanakan Khataman Al-quran 1 kali dalam sebulan:
10) Melaksanakan coffee morning setiap hari selasa dengan mengisi : a. Ceramah Agama; b. Penyampaian Informasi; c. Penyampaian Kebijaksanaan Pimpinan; 11) Melaksanakan Senam Kesegaran Jasmani / jalan pagi/membersihkan lingkungan kantor setiap jum’at pagi; 12) Melakukan kegiatan diskusi mengenai keagamaan dan melakukan kajian tentang hukum yang sedang berkembang; 13) Meningkatkan kerjasama antara Pengadilan Tinggi Agama Kep. Babel dan PA se-Wilayah PTA Kep. Babel dengan BPJS setempat dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan kesehatan;
14
November 24, 2010
C. BIDANG REFORMASI BIROKRASI, PENGADUAN DAN MEJA INFORMASI
I. REFORMASI BIROKRASI 1) AREA PERTAMA (PERUBAHAN MIND SET DAN CULTURE SET) Ketua PTA dan PA sewilayah memperbaharui SK Tim RB dan mengefektifkan Tim tersebut dengan tugas sebagai berikut : 1. Mensosialisasikan semua peraturan dan petunjuk yang berhubungan dengan RB seperti blue print, Perma, Sema, surat edaran badilag dan lain-lain kepada seluruh jajaran PTA dan PA; 2. Menetapkan standar penilaian role model bagi Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Juru SIta, Jurusita Pengganti serta pejabat structural dan seluruh pegawai PTA dan PA; 3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan RB; 4. Melakukan pemetaan terhadap area kritis yang resistensi terhadap perubahan; 2) AREA KEDUA (PENGUATAN PENGAWASAN) Meningkatkan kualitas Pembinaan dan Pengawasan sesuai dengan surat Wakil Kepulauan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Bangka
Belitung
nomor
:
W28-
A/135/HK.05/II/2016 Perihal Pembinaan dan Pengawasan 3) AREA KETIGA (PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA) Penguatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan evaluasi dan review terhadap Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP), Rencana Kinerja
Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) dan IKU (Indikator Kinerja Utama). 4) AREA KEEMPAT (PENGUATAN TATA LAKSANA) Penguatan tata laksana dengan peningkatan pelaksanaan bidang administrasi kepaniteran dan kesekretariatan dengan sistem modern.
15
November 24, 2010
5) AREA
KELIMA
(PENATAAN
DAN
PENGUATAN
ORGANISASI) 1. Memberdayakan SDM yang ada di unit kerja sesuai dengan uraian tugas (Job Description); 2. Memberdayakan SDM yang ada terhadap tugas-tugas jabatan yang kosong berdasarkan SK pimpinan. 6) AREA KE ENAM (PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR) Melakukan analisis terhadap beban kerja aparat dengan mempertimbangkan
pendidikan,
jenjang
karir
serta
berdasarkan keseimbangan dan keadilan. 7) AREA KETUJUH (PENATAAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN) Menghimpun dan menata peraturan perundang-undangan yang sesuai tupoksi masing-masing unit/sub organisasi dan membuat Membuat menu JDIH (jaringan dokumentasi dan informasi hukum) di web site masing-masing satker dan mengupload peraturan tersebut secara berkala. 8) AREA
KEDELAPAN
(PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK) a. Melaksanakan
pelayanan
kepada
masyarakat
pencari
keadilan secara cepat dan tidak berbelit-belit (one day service); b. Mengadakan koordinasi antara PA, Kementeraian Agama dan Dukcapil dalam rangka pelayanan isbat nikah; c. Melaksanakan Standar Sistem Manajemen Mutu (SSMM) untuk menerima sertifikat ISO 9001-2008 dengan menunjuk PA. Sungailiat sebagai Pilot Projek mewakili wilayah PTA Kep. Babel; d. Melakukan studi banding ke Pengadilan Agama yang telah menerima penghargaan ISO 9001-2008; e. Mengikuti segala kegiatan kompetisi inovasi peradilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI dan Badilag; 16
November 24, 2010
II. PENGADUAN DAN MEJA INFORMASI 1. Meningkatkan pelayanan pada meja Pengaduan dan meja
Informasi sesuai dengan
Keputusan MARI Nomor
:
076/KMA/SK/VI/2009 dan Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 serta surat keputusan Dirjen Badilag Nomor : 0017/Dj.A/SK/VII/2011 (Pedoman Pelayanan Meja Imformasi di Lingkungan Peradilan Agama); 2. Petugas meja
Informasi dan seluruh jajaran pegawai lainnya
harus memberikan pelayanan secara aktif dengan tiga S (senyum, sapa dan santun).
17
November 24, 2010
TIM PERUMUMUS
Ketua
: Drs. H. Nazarlis Chan
Sekretaris
: Drs. Alimurhawas
Anggota
: 1. Drs. H. M. Taufik S.H, M.H 2. Drs. H. Asmuni, M.H 3. Drs. M. Syafri, S.H 4. Drs. Husin 5. Rusli, S.H, M.H
18
