PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO NOMOR W26-A/1237/OT.01.2/XII/2016 TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO TAHUN 2015 - 2019 KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO Menimbang
:
a.
b.
Mengingat
:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9.
bahwa dalam rangka revitalisasi serta penajaman program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, perlu dilakukan perubahan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tahun 2015-2019; bahwa sesuai hasil reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo oleh Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tanggal 8 Desember 2016, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tentang Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
-210. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor W25-A/1236/OT.01.2/XII/2016 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO TAHUN 2015-2019.
KESATU
:
Menetapkan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut Reviu Renstra PTA Gorontalo Tahun 2015-2019 sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
:
Reviu Renstra PTA Tahun 2015-2019 merupakan acuan dalam melaksanakan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.
KETIGA
:
Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 1 Januari 2017, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 23 Desember 2016 KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO
Drs. H. MOH. MUNAWAR NIP 195210021976081001 SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI; 2. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo; dan 3. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.
LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO NOMOR W26-A/1237/OT.01.2/XII/2016 TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO 2015-2019
REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO 2015-2019
KATA PENGANTAR Assalamualaikum Wr. Wb. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya, Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo 20152019 telah berhasil disusun. Reviu Renstra ini disusun berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan oleh Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 serta Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2015-2019. Reviu Renstra Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo ini memuat Arah Kebijakan, Target Kinerja, dan Kerangka Pendanaan yang akan dilaksanakan kurun waktu 2015-2019 dan telah disesuaikan dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2015-2019. Penyusunannya telah diupayakan secara optimal, namun kami menyadari apabila masih terdapat kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan akan dilakukan perbaikan sesuai dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung RI dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Wassalam, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
Drs. H. Moh. Munawar
Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo 2015-2019
ii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .............................................................................................................................ii DAFTAR ISI...........................................................................................................................................iii BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................................................... 1 1.1 Kondisi Umum ............................................................................................................................ 1 1.2 Potensi dan Permasalahan ...................................................................................................... 1 BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRTEGIS............................................................. 4 2.1 Visi dan Misi................................................................................................................................ 4 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis ................................................................................................. 4 BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI................................................................................... 6 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI.............................................................. 6 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama ..................... 6 3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo ................................... 6 3.4 Kerangka Regulasi .................................................................................................................... 8 3.5 Kerangka Kelembagaan ........................................................................................................... 8 BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .................................................... 15 BAB V PENUTUP............................................................................................................................... 17 LAMPIRAN .......................................................................................................................................... 18 Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan............................................................................. 19 Lampiran 2: Matriks Kerangka Regulasi..................................................................................... 21
Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo 2015-2019
iii
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Kondisi Umum Sebagai salah satu pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di daerah, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo juga diberikan kewenangan mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di wilayah Provinsi Gorontalo. Selain menjalankan fungsi penyelesaian perkara, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo juga menjalankan fungsi pengawasan yakni melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama di wilayah Provinsi Gorontalo. Hal ini dilakukan agar peradilan diselenggarakan dengan saksama dan sewajarnya. Tugas dan peran Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo semakin menantang ketika terbitnya Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan 26 Pengadilan Agama yang dua diantaranya berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Kedua pengadilan tersebut adalah Pengadilan Agama Suwawa dan Pengadilan Agama Kwandang. Dengan bertambahnya dua pengadilan tersebut, Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama bertambah sehingga menjadi enam pengadilan yaitu: 1. Pengadilan Agama Gorontalo; 2. Pengadilan Agama Limboto; 3. Pengadilan Agama Tilamuta; 4. Pengadilan Agama Marisa; 5. Pengadilan Agama Suwawa; dan 6. Pengadilan Agama Kwandang. 1.2 Potensi dan Permasalahan Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dihadapkan pada kondisi objektif yang harus dihadapi dalam rangka peningkatan kinerja. Untuk itu perlu dilakukan pemetaan atas potensi yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, peluang dan kesempatan yang ada dan yang harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Selain itu, perlu juga antisipasi atas setiap kendala dan hambatan yang dihadapi ataupun menyiasati kelemahan yang ada dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dapat dipetakan dalam beberapa aspek yaitu: Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo 2015-2019
1
1. Penyelesaian Perkara Potensi
Permasalahan Masih terdapat perkara banding yang penyelesaiannya lebih dari tiga bulan karena adanya putusan sela
Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
2. Akseptabilitas Putusan Hakim Potensi
Permasalahan
Peningkatan kualitas diklat hakim dalam Masih terdapat pihak yang tidak puas penanganan perkara terhadap pertimbangan dalam putusan hakim tingkat banding sehingga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung
3. Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Potensi
Permasalahan
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Masih terdapat kelemahan akurasi data Perkara (SIPP) dan etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan SIPP untuk penanganan perkara
4. Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan Potensi
Permasalahan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Keterbatasan anggaran untuk menyediakan fasilitas prodeo, posbakum, dan sidang di luar gedung pengadilan
5. Kualitas Pengawasan Potensi
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman
Permasalahan
Kurangnya tingkat kesadaran aparatur peradilan dalam memahami dan melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing
Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo 2015-2019
2
Potensi
Permasalahan
Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS)
6. Dukungan Layanan Manajemen Potensi
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Aplikasi pengelolaan dukungan manajemen dari Mahkamah Agung seperti Komdanas, SIMARI, SIMPEG, dan SIKEP Aplikasi pengelolaan keuangan dari Kementerian Keuangan
Permasalahan
Pembagian pengelolaan dan tanggung jawab DIPA 01 dan 04 belum diatur secara tegas Aplikasi yang sering berubah-ubah dalam jangka waktu yang singkat sehingga membingungkan para operator Realisasi antara usulan anggaran dan yang disetujui dibawah 55% Pagu anggaran belanja operasional dan non operasional Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo belum mencukupi Kelebihan atau kekurangan belanja pegawai pada akhir tahun anggaran sering terjadi akibat terjadinya mutasi hakim
7. Dukungan di Bidang Sarana dan Prasarana Potensi
Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Aplikasi pengelolaan barang milik negara dari Kementerian Keuangan
Permasalahan
Keterbatasan anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana Kurangnya anggaran pengadaan sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi pengadilan
Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo 2015-2019
3
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRTEGIS 2.1 Visi dan Misi Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Jika Visi Mahkamah Agung “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” dan visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama “Terwujudnya Badan Peradilan Agama yang Agung”, maka Visi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sejalan dengan visi tersebut yaitu:
“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang Agung” Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo menetapkan misi yaitu: 1. meningkatkan kualitas pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan; 2. meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur peradilan agama yang kapabel, profesional dan berkinerja tinggi; 3. meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keterbukaan informasi; 4. meningkatkan transparan dan penguatan akuntabiltas kinerja birokrasi; dan 5. penguatan pembinaan dan pengawasan internal. 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo seperti yang telah disebutkan di atas, maka visi dan misi harus dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan yang akan capai Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo adalah: 1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel; 2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi; 3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat dan terpinggirkan; 4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Berdasarkan tujuan tersebut dan dalam rangka mewujudkan Visi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, dapat dirumuskan Sasaran Strategis dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2015-2019, yakni: Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo 2015-2019
4
1. Meningkatnya penyelesaian perkara; 2. Meningkatnya akseptabilitas putusan hakim; 3. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara; 4. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice); 5. Meningkatnya kualitas pengawasan; 6. Meningkatnya dukungan layanan manajemen; dan 7. Meningkatnya dukungan di bidang sarana dan prasarana. Tujuan dan sasaran strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam indikator kinerja seperti tertuang dalam tabel di bawah ini: Tujuan Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat dan terpinggirkan Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
Sasaran Strategis Meningkatnya penyelesaian perkara
Meningkatnya akseptabilitas putusan hakim Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) Meningkatnya kualitas pengawasan Meningkatnya dukungan layanan manajemen Meningkatnya dukungan di bidang sarana dan prasarana
Indikator Kinerja Utama Persentase tunggakan perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal tiga bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis dalam jangka waktu maksimal empat hari Rasio Majelis Hakim terhadap perkara Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara online maksimal satu hari kerja sejak diputus Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase jumlah Pengadilan Agama yang menjadi objek pengawasan Persentase penyerapan anggaran belanja DIPA PTA Gorontalo Persentase pencapaian output belanja DIPA PTA Gorontalo Persentase jumlah pemenuhan dukungan sarana dan prasarana sesuai standar
Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo 2015-2019
5
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2015-2019 ditetapkan dalam 7 sasaran yakni : 1. terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; 2. meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; 3. meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi; 4. terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal; 5. terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel; 6. terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif; dan 7. peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja. 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan penyelesaian dan penanganan perkara; 2. Terwujudnya profesionalitas tenaga teknis Peradilan Agama; 3. Tertibnya administrasi perkara kasasi, PK dan Kesyariahan; 4. Meningkatnya pelayanan manajemen di lingkungan Ditjen Badilag.
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Sesuai dengan arah kebijakan Mahkamah Agung RI 2015-2019 seperti tertuang di atas, sekaligus dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang Agung”, maka Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo menetapkan tujuh sasaran strategis yaitu: 1. meningkatnya penyelesaian perkara; 2. meningkatnya akseptabilitas putusan hakim; 3. meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara; 4. meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice); 5. meningkatnya kualitas pengawasan; 6. meningkatnya dukungan layanan manajemen; dan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo 2015-2019
6
7. meningkatnya dukungan di bidang sarana dan prasarana. Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arah kebijakan dan strategi sebagai berikut: 1. Meningkatnya penyelesaian perkara Untuk mewujudkan peningkatan penyelesaian perkara, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: -
Penyelesaian seluruh perkara atau sisa perkara sebanyak nol perkara pada akhir tahun.
-
Penyelesaian perkara harus kurang dari tiga bulan.
2. Meningkatnya akseptabilitas putusan hakim Untuk mewujudkan peningkatan akseptabilitas putusan hakim, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: -
Meningkatkan kualitas putusan hakim.
-
Mengikutsertakan hakim pada diklat yang teknis yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.
3. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara Untuk mewujudkan peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: -
Melakukan penyederhanaan SOP mengenai pengelolaan penyelesaian perkara.
-
Optimalisasi penggunaan SIPP.
4. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice); Untuk mewujudkan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice), ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: -
Penerapan sistem informasi terhadap informasi perkara.
-
Menerapkan one day publish terhadap setiap putusan.
5. Meningkatnya kualitas pengawasan Untuk mewujudkan peningkatan kualitas pengawasan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: -
penguatan aparat pelaksana fungsi pengawasan.
-
penyeragaman parameter objek pengawasan.
6. Meningkatnya dukungan manajemen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo 2015-2019
7
Untuk mewujudkan peningkatan dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, dan sumber daya manusia, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: -
Optimalisasi capaian realisasi anggaran belanja pegawai dan belanja barang.
-
Mengikutsertakan pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada pelatihan teknis maupun nonteknis yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI
-
Penyusunan dan penyampaian Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja dan Instansi Pemerintah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
7. Meningkatnya dukungan di bidang sarana dan prasarana Untuk mewujudkan peningkatan dukungan di bidang sarana dan prasarana, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: -
Optimalisasi target realisasi fisik dan anggaran sarana dan prasarana.
3.4 Kerangka Regulasi Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 20152019 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sebagai satuan kerja yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 20152019 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tentunya harus mengacu pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 2 (Matriks Kerangka Regulasi). 3.5 Kerangka Kelembagaan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sebagai salah satu pengadilan tingkat banding yang membawahi 6 satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dilaksanakan oleh Pimpinan dengan dibantu dengan Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 9 ayat (2) yaitu terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. Sedangkan dalam pasal 10 ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa
Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo 2015-2019
8
Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua sedangkan Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Agama adalah Hakim Tinggi. Susunan kepaniteraan diatur dalam pasal 26 ayat (1) yaitu “Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera” dan ayat (3) yaitu “Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Tinggi Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti”. Sedangkan kesekretariatan diatur dalam pasal 43 yaitu “Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris” dan pasal 44 yaitu “Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan”. Ketentuan pasal 44 tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga menjadi “Panitera Pengadilan tidak merangkap Sekretaris pengadilan”. Susunan organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Berikut bagan struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo:
Ketua Hakim Tinggi Wakil Ketua
Panitera
Sekretaris
Kabag Perencanaan dan Kepegawaian
Wakil Panitera
Panitera Muda Banding
Panitera Muda Hukum
Kelompok Jabatan Fungsional Panitera Pengganti
Kasubag Rencana Program dan Anggaran
Kabag Umum dan Keuangan
Kasubag Kepegawaian dan Teknologi Informasi
Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
Subbagian Keuangan dan Pelaporan
Kelompok Jabatan Fungsional
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, berikut rincian kedudukan, tugas, dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama:
Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo 2015-2019
9
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 86 (1) Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tinggi Agama. (2) Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh Panitera. Pasal 87 Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Pasal 88 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 87, Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama menyelenggarakan fungsi: a.
pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
b.
pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara banding;
c.
pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
d.
pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
e.
pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
f.
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 89
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama, terdiri atas: a.
Panitera Muda Banding; dan
b.
Panitera Muda Hukum.
Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo 2015-2019
10
Pasal 90 Panitera Muda Banding mempunyai tugas melaksanakan administrasi di bidang perkara banding. Pasal 91 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Panitera Muda Banding menyelenggarakan fungsi : a.
pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
b.
pelaksanaan registrasi perkara banding;
c.
pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama;
d.
pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
e.
pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama beserta berkas perkara bundel A kepada pengadilan pengaju;
f.
pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
g.
pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
h.
pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
i.
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. Pasal 92
Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. Pasal 93 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi: a.
pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
b.
pelaksanaan penyajian statistik perkara;
c.
Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
d.
pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
e.
pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
f.
pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo 2015-2019
11
g.
pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
h.
pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat; dan
i.
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 294
(1) Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama. (2) Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh seorang Sekretaris. Pasal 295 Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama. Pasal 296 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 295, Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama menyelenggarakan fungsi: a.
pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
b.
pelaksanaan urusan kepegawaian;
c.
pelaksanaan urusan keuangan;
d.
pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
e.
pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
f.
pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan perpustakaan; dan
g.
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 297
Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama, terdiri atas: a. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo 2015-2019
12
b. Bagian Umum dan Keuangan. Paragraf 3 Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Pasal 298 Bagian
Perencanaan
dan
Kepegawaian
mempunyai
tugas
melaksanakan
urusan
perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi. Pasal 299 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298, Bagian Perencanaan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran; b. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian; c. penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana; d. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik; dan e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan. Pasal 300 Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, terdiri atas: a. Subbagian Rencana Progam dan Anggaran; dan b. Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi. Pasal 301 Subbagian Perencanaan Progam dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan. Pasal 302 Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan. Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo 2015-2019
13
Paragraf 4 Bagian Umum dan Keuangan Pasal 303 Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan. Pasal 304 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302, Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi: a.
pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
b.
pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;
a.
pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
b.
pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan; dan
c.
penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan. Pasal 305
Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan b. Subbagian Keuangan dan Pelaporan. Pasal 306 Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat. Pasal 307 Subbagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.
Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo 2015-2019
14
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo menetapkan target kinerja selama lima tahun (tahun 2015 sampai dengan 2019) sebagai berikut: No 1
2 3
4
5
Sasaran Strategis Meningkatnya penyelesaian perkara
Meningkatnya akseptabilitas putusan hakim Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) Meningkatnya kualitas pengawasan
Meningkatnya kualitas SDM
Indikator Kinerja Utama Persentase sisa perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal enam bulan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal tiga bulan Persentase perkara yang diselesaikan lebih dari enam bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis dalam jangka waktu maksimal empat hari Rasio Majelis Hakim terhadap perkara Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Persentase putusan perkara yang dapat diakses secara online maksimal satu hari kerja sejak diputus Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti Persentase Pengadilan Agama yang menjadi objek pembinaan dan pengawasan Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi
Target 2017 2018 100 100
2015 100
2016 100
95
95
95
95
95
95
95
-
-
-
-
-
95
95
95
5
5
-
-
-
75
75
75
75
75
92
92
95
96
100
100
100
100
100
100
37
37
1:3
1:4
1:5
100
100
100
100
100
85
85
85
90
95
100
100
100
100
100
100
100
-
-
-
-
-
100
100
100
100
100
-
-
-
100
100
-
-
-
50
50
-
-
-
Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo 2015-2019
2019 100
15
No 6
Sasaran Strategis Meningkatnya dukungan layanan manajemen
7
Meningkatnya dukungan di bidang sarana dan prasarana Keterangan warna:
Indikator Kinerja Utama Persentase penyerapan anggaran belanja DIPA PTA Gorontalo Persentase pencapaian output belanja DIPA PTA Gorontalo Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana sesuai standar
Target 2017 2018 97 98
2015 -
2016 -
2019 99
-
-
100
100
100
-
-
100
100
100
: Sasaran Strategis/IKU yang ditargetkan tahun 2015 s.d 2016 : Sasaran Strategis/IKU yang ditargetkan tahun 2017 s.d 2019
Untuk mendukung pencapaian target kinerja di atas, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo memperoleh alokasi tiga program Mahkamah Agung RI yaitu: 1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama); 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (Badan Urusan Administrasi); dan 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (Badan Urusan Administrasi). Untuk melihat keterkaitan antara target kinerja dengan alokasi anggaran dapat dilihat dalam Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan.
Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo 2015-2019
16
BAB V PENUTUP Demikian Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Tahun 2015 - 2019 yang merupakan acuan bagi Pengadilan Agama Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam tugas menyelenggarakan hukum dan keadilan. Renstra ini juga dapat digunakan masyarakat dalam rangka berpartisipasi dalam pembangunan di Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo masa yang akan datang. Selain sebagai bahan acuan dalam perencanaan, renstra ini juga akan dijadikan landasan bagi penilaian kinerja bagi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Dengan adanya Renstra ini diharapkan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama di wilayah hukumnya dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien serta sesuai dengan aspirasi yang diharapkan masyarakat, dengan demikian pelayanan hukum terhadap masyarakat dapat diberikan secara maksimal. Akhirnya atas segala masukan dan saran demi kesempurnaan renstra ini, kami ucapkan terima kasih.
Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo 2015-2019
17
LAMPIRAN Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo 2015-2019
Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo 2015-2019
18
Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Unit Eselon I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Program
Sasaran
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Meningkatnya penyelesaian perkara
Meningkatnya akseptabilitas putusan hakim Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) Meningkatnya kualitas pengawasan
Indikator Kinerja Persentase sisa perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal enam bulan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal tiga bulan Persentase perkara yang diselesaikan lebih dari enam bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis dalam jangka waktu maksimal empat hari Rasio Majelis Hakim terhadap perkara Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara online maksimal satu hari kerja sejak diputus Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
Target 2017 2018 100 100
2015 100
2016 100
95
95
95
95
95
95
95
-
-
-
-
-
95
95
95
5
5
-
-
-
75
75
75
75
75
92
92
95
96
100
100
100
100
100
100
37
37
1:3
1:4
1:5
100
100
100
100
100
85
85
85
90
95
100
100
100
100
100
100
100
-
-
-
Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo 2015-2019
2019 100
Realisasi Pendanaan 2015 2016 151.036.000 90.100.000
19
2017 93.700.000
Target Pendanaan 2018 262.506.000
2019 262.506.000
Unit Eselon I
Badan Urusan Administrasi
Program
Sasaran
Indikator Kinerja Persentase Pengadilan Agama yang menjadi objek pembinaan dan pengawasan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Meningkatnya kualitas SDM
Meningkatnya dukungan layanan manajemen Meningkatnya dukungan di bidang sarana dan prasarana
Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi Persentase penyerapan anggaran belanja DIPA PTA Gorontalo Persentase pencapaian output belanja DIPA PTA Gorontalo Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar
Target 2017 2018 100 100
2015 -
2016 -
100
100
-
-
-
100
100
-
-
-
50
50
-
-
-
-
-
97
98
99
-
-
100
100
100
-
-
100
100
100
Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo 2015-2019
2019 100
Realisasi Pendanaan 2015 2016
2017
Target Pendanaan 2018
2019
6.956.592.000
5.908.950.000
6.796.110.000
9.726.774.000
9.726.774.000
1.110.000.000
284.000.000
330.000.000
2.073.180.000
2.073.180.000
20
Lampiran 2: Matriks Kerangka Regulasi No 1.
Sasaran Strategis Meningkatnya penyelesaian perkara
-
2.
Meningkatnya putusan hakim
akseptabilitas
-
3.
Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
-
4.
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
-
Meningkatnya kualitas pengawasan
-
5.
-
-
Arah Kebijakan 2015-2019 Penyelesaian seluruh perkara atau sisa perkara sebanyak nol perkara pada akhir tahun. Penyelesaian perkara harus kurang dari tiga bulan. Meningkatkan kualitas putusan hakim. Mengikutsertakan hakim pada diklat yang teknis yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Melakukan penyederhanaan SOP mengenai pengelolaan penyelesaian perkara. Penerapan sistem informasi terhadap informasi perkara. Menerapkan one day publish terhadap setiap putusan penguatan aparat pelaksana fungsi pengawasan penyeragaman parameter objek pengawasan
Kebutuhan Regulasi SOP Penyelesaian Perkara
Penanggung jawab Majelis Hakim dan Panitera
SOP Penyelesaian Perkara
Majelis Hakim
SOP Penyelesaian Perkara
Panitera
SOP Penyelesaian Perkara
Panitera
-
6.
Meningkatnya dukungan layanan manajemen
-
Optimalisasi capaian realisasi anggaran belanja pegawai dan belanja barang.
Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo 2015-2019
-
Standar Operasional Prosedur tentang pengawasan SK Tim Pemeriksa Pengaduan SK KPTA tentang Hakim Pengawas Bidang SK KPTA tentang Tim Pengawasan dan Pembinaan Daerah
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
SK Kuasa Pengguna Anggaran mengenai penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan.
Sekretaris
21
No
7.
Sasaran Strategis
Meningkatnya dukungan di bidang sarana dan prasarana
-
-
Arah Kebijakan 2015-2019 Optimalisasi capaian realisasi output belanja pada DIPA
Optimalisasi target realisasi fisik dan anggaran sarana dan prasarana
Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo 2015-2019
-
-
Kebutuhan Regulasi SK Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo mengenai penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. SK Penunjukan Pejabat Pengadaan
22
Penanggung jawab
Sekretaris