HASIL RUMUSAN DISKUSI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA PADA RAPAT KERJA DAERAH PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA DENGAN JAJARAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA SE-KALIMANTAN TIMUR
SAMARINDA 2010
HASIL RUMUSAN DISKUSI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA PADA RAPAT KERJA DAERAH PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA DENGAN JAJARAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA SE-KALIMANTAN TIMUR Pada hari ini Kamis tanggal 25 Nopember 2010 pada Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama dengan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama se-Kalimantan Timur dengan tema “DENGAN SEMANGAT PERUBAHAN MEMPERKOKOH LANDASAN MENUJU PERADILAN YANG AGUNG”. Memperhatikan
: 1. Sambutan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 2. Pengarahan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda 3. Pengarahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
Membaca
: Paparan yang disajikan : 1. Penjelasan tentang Cetak Biru (Blue Print) pembaharuan Mahkamah Agung RI jilid II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda 2. Penjelasan mengenai Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda 3. Penjelasan mengenai disiplin kerja oleh Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung RI 4. Penjelasan mengenai temuan BPK (Biaya Perkara, Asset, dan Keuangan) oleh Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung RI 5. Penjelasan Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
Menimbang
: Bahwa setelah mendengar paparan serta pendapat yang berkembang di dalam diskusi kelompok untuk lingkungan Peradilan Agama perlu ditetapkan hasil diskusi tersebut dan menyimpulkan sebagai berikut : MENYIMPULKAN
A. NON TEKNIS 1. CETAK BIRU (Blue Print) Mahkamah Agung RI JILID II a. Ketua Pengadilan Agama se-Kalimantan Timur segera melakukan sosialisasi secara terus-menerus tentang cetak biru (blue print) Pembaharuan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Ada Dibawahnya kepada seluruh aparat peradilan yang ada di satker masing-masing. b. Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama se-Kalimantan Timur dalam membuat Rencana Strategis (Renstra), kebijakan, perencanaan, menyusun program kerja dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) agar mengacu dan berpedoman pada Blue Print Mahkamah Agung RI Jilid II tersebut. 2. REFORMASI BIROKRASI Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se-Kalimantan Timur terus melanjutkan dan mengembangkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang sudah berlangsung selama ini di satker masing-masing melalui penajaman program dalam kegiatan : a. Managemen Perkara dan Administrasi Peradilan dengan membuat dan menerapkan Standar Operating Prosedur (SOP). 1
b. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mengoptimalkan pelayanan public seperti touchscreen (layar sentuh) dan website yang sudah ada, serta penggunaan berbagai sistem aplikasi yaitu: aplikasi SIMPEG, SIKEP, SAI (SIMAK-BMN dan SAKPA), SIADPA, SIADPTA dan SMS Gateway, termasuk publikasi putusan. c. Pemberdayaan sumber daya manusia (aparatur peradilan) di masing-masing satker melalui upaya penggalian potensi SDM untuk dimanfaatkan melakukan pendidikan dan pelatihan di tempat kerja (DDTK). d. Pembinaan sumber daya manusia (aparatur peradilan) melalui usaha peningkatan kualitas managerial, kualitas profesional dan kualitas moral sesuai Pedoman Prilaku Hakim (PPH). e. Peningkatan managemen keuangan, baik keuangan DIPA maupun keuangan perkara terutama dalam hal perencanaan, penggunaan, maupun pelaporannya yang tepat dan cepat. f. Pelaksanaan pengawasan secara konsisten, baik melalui pengawasan struktural maupun pengawasan fungsional, terutama mengoptimalkan peranan Hakim pengawas bidang (Hawasbid) maupun Hakim Pengawas Daerah (Hawasda). 3. TEMUAN BPK a. Setiap satker di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengoptimalkan pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2008 dengan mengidentifikasikan semua item kegiatan dalam PP tersebut dengan kegiatan riil di masing-masing Satker. b. Pengelolaan biaya proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama se-Kalimantan Timur melalui pembukuan yang baik dan tertib, membuat jadwal kegiatan, rencana kerja dan rencana anggaran sesuai PERMA No. 2 Tahun 2009. c. Untuk transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan biaya perkara kepada masyarakat pencari keadilan, agar masing-masing satker membuat brosur, outlet atau pengumuman di papan pengumuman mengenai petunjuk pelaksanaan (procedure) pengembalian uang sisa panjar biaya perkara. d. Ketua Pengadilan Agama se-Kalimantan Timur agar berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat/Instansi terkait dalam penyelesaian status kepemilikan atas tanah bagi Mahkamah Agung RI. e. Dalam rangka membantu untuk mencapai penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) para pimpinan Peradilan Agama se-Kalimantan Timur berupaya meningkatkan kualitas laporan keuangan dan laporan Barang Milik Negara secara benar dan tepat waktu. f. Tentang keanekaragaman biaya panggilan pada radius yang sama antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, maka dihimbau kepada Para Ketua Pengadilan tingkat pertama se-Kalimantan Timur untuk berkoordinasi dalam menentukan nominal biaya panggilan tersebut. B. TEKNIS 1. Permohonan berperkara secara prodeo pada Tingkat Banding hendaknya berpedoman kepada Pasal 5 ayat 1 s/d 6 SEMA Nomor 10 Tahun 2010. 2. Apabila kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) mengajukan banding maka Pembanding pertama dibebani membayar biaya perkara termasuk biaya proses
2
3. 4.
5.
6. 7.
8.
yang disetorkan ke Pengadilan Tinggi Agama, sedangkan pihak pembanding kedua hanya dibebankan untuk membayar biaya pemberitahuan dan biaya-biaya lainnya. Putusan izin ikrar talak yang telah melampaui 6 bulan setelah Penetapan Hari Sidang ikrar talak, harus dibuatkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Agama; Bagi anggota TNI yang belum mendapatkan izin untuk melakukan perceraian, perkaranya ditunda selama 6 bulan dalam rangka memberikan kesempatan memperoleh izin dari atasan (yang berwenang), apabila yang bersangkutan tetap ingin meneruskan perkaranya dan belum mendapatkan izin dalam jangka waktu yang telah ditetapkan serta telah diperingatkan tentang resiko yang mungkin timbul maka pemeriksaan dapat dilanjutkan termasuk apabila yang mengajukan gugatan suami/istri bukan anggota TNI. Istri/Suami Polri yang bukan pegawai negeri dapat mengajukan gugatan langsung ke Pengadilan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 24 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010). Permohonan Istbat Nikah harus ada alasan hukum, dan harus benar-benar mendapatkan perhatian yang serius serta kehati-hatian dalam pemeriksaannya di persidangan. Dalam rangka menyamakan pola tindak dan pola pikir dalam pelaksanaan Administrasi Perkara, perlu mengoptimalkan pelaksanaan SK KMA/001/SK/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara di Tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan PK. Meningkatkan kemampuan mediator dari unsur hakim tingkat pertama dalam upaya melaksanakan mediasi kepada para pihak.
C. REKOMENDASI 1. Kepada Badan Litbangkumdil untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kemampuan hakim tingkat pertama sebagai mediator; 2. Kepada Mahkamah Agung RI untuk segera mengusulkan pembentukan Pengadilan Agama Sendawar di Kabupaten Kutai Barat, Pengadilan Agama Nunukan, Pengadilan Agama Malinau, Pengadilan Agama Penajam di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Pengadilan Agama Tana Tidung; 3. Kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI untuk menuangkan biaya mutasi di dalam SK bagi pejabat kesekretariatan. Samarinda, 25 November 2010 TIM PERUMUS, 1. Drs. H. Ismail Ibrahim, SH.,MH (Koordinator)
……………………………...
2. H. Helminizami, SH.,MH (Ketua)
……………………………...
3. Bahrudin, A.Md., SH., MH (Sekretaris)
……………………………...
4. Drs. H. Aridi, SH (Anggota)
……………………………...
5. Drs. H. Marzuki Rauf, SH.,MH (Anggota)
……………………………...
3
PESERTA / ANGGOTA KOMISI PERADILAN AGAMA 1. Drs. Yasmidi, S.H. 2. H. Hafid Laodeng, S.H. 3. Dra. Hj. Ummi Salam, S.H, M.H. 4. Drs. Muzni Ilyas, S.H, M.H. 5. Drs. H. Suudi Azhary, Lc, S.H. 6. Drs. H. Sumitra, S.H. 7. Drs. H. Taufiq Ismail, S.H. 8. Drs. H. Muhyiddin, M.H. 9. Drs. Ali Rahmat, S.H. 10. Drs. Kurtubi Kosim, S.H, M.Hum. 11. Drs. Abdullah Sidik, M.H. 12. Drs. Muhammad Bastoni, S.H. 13. Drs. Ahmad Zein 14. Drs. H. Muhammad Kurdi 15. Drs. Iskandar, S.H. 16. Dra. Juraidah 17. Drs. Mulawarman, S.H, M.H. 18. Ali Akbar, S.H. 19. Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H, M.H. 20. H. Murtaji, S.E, S.H. 21. Drs. Mukhlis, S.H. 22. Drs. Kurthubi, M.H. 23. Drs. Asrie, S.H, M.H. 24. Drs. Nasa’i 25. Drs. Sudarno, S.H, M.H. 26. Drs. H. Rusliani 27. Drs. Anwaril Kubra, M.H. 28. Muhammad Salman, S.Ag.
4
