EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus Pada Wilayah Hukum Pengadilan Agama Banda Aceh dan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Langsa)
TESIS
Oleh :
SULAIMAN 982105026 / ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2001
Sulaiman : Eksekusi Putusan Pengadilan Agama…, 2001 USU Repository © 2007
EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS PADA WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA BANDA ACEH DAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA LANGSA) Sulaiman 1) Mariam Darus Badrulzaman Abdullah Syah 3) Sanwani Nasution 2)
2
)
INTISARI Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dimana Peradilan Agama diperuntukkan bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam telah mempertegas keberadaan dan lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang memiliki otonomi penuh, mandiri dan sejajar dengan badan peradilan yang lain, dalam eksekusi putusan Pengadilan Agama masih ditemui hambatanhambatan walaupun putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan mengenai eksekusi serta eksistensi dalam penyelesaian putusan tersebut, d e n g a n m e l i h a t k e n y a t a a n d i P e n g a d i l a n A g a m a B a n d a A c e h d a n Pengadilan Agama Langsa. Sehingga perlu dikaji pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Agama Banda Aceh dan Pengadilan Agama Langsa dan hambatanhambatan dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Agama serta solusi terhadap hambatan yang ditemukan dilapangan. Untuk membahas permasalahan tersebut di atas dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif sosiologis. Lokasi penelitian adalah Kota Banda Aceh dan Kota Administratif Langsa. Sebagai sampel Pengadilan Agama Banda Aceh dan Pengadilan Agama Langsa. Responden ditetapkan secara random sebanyak 50 orang (pihak tereksekusi) dan 14 orang informan. Alat pengumpulan data primer adalah kuesioner, pedoman wawancara dan check list. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Agama Banda Aceh dan Putusan Pengadilan Agama Langsa belum berjalan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebab, putusan tersebut masih dilaksanakan secara suka rela dan menyampaikan teguran-teguran dan menyampaikan pemberitahuan, termasuk juga melapor kepada kepala desa, dan melihat langsung serta mengunjungi
1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh 2) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 3) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Medan
Sulaiman : Eksekusi Putusan Pengadilan Agama…, 2001 USU Repository © 2007
objek yang akan dieksekusi. Sedangkan melakukan sita eksekusi dan pelaksanaannya dari putusan tersebut masih banyak ditemukan hambatan di antaranya: kekurangan biaya, objek sengketa terlalu banyak, dihalang-halangi eksekusi dan objek eksekusi tersebut terjadi peralihan pada pihak ketiga. Sedangkan solusi yang dapat dilakukan baru pada tahap preventif dan persuasif. Namun demikian secara tidak resmi atau kebijaksanaan panitera dan juru sita untuk berusaha mendamaikan tergugat dengan penggugat, walaupun usaha itu belum pernah berhasil. Disarankan agar para pihak yang tereksekusi di wilayah hukum dapat mencegah terjadinya hambatan eksekusi, seperti dalam pengecekan lapangan, batas objek terperkara dalam kenyataan agar sesuai dengan surat gugatan, dan menjadikan Kepala Desa sebagai salah seorang saksi dan Ketua Pengadilan agar tetap mempertahankan pendekatan persuasif kepada pihak tergugat/tereksekusi agar bersedia melaksanakan putusan dengan kemauan sendiri atau baik pemohon maupun termohon eksekusi dapat diarahkan untuk melakukan eksekusi damai. Dimana nilai objek eksekusi lebih kecil dari biaya eksekusi agar tidak terjadi hambatan eksekusi, juga tereksekusi menjalankan putusan secara sukarela.
Kata-kata kunci: - Eksekusi putusan Pengadilan Agama - Perkara-perkara yang inkrakh - Dilaksanakan secara suka rela
Sulaiman : Eksekusi Putusan Pengadilan Agama…, 2001 USU Repository © 2007
THE EXECUTION OF ISLAMIC COURT JUDICIAL DECISION (CASE STUDY IN ISLAMIC COURT JURISDICTION OF BANDA ACEH AND ISLAMIC COURT JURISDICTION OF LANGSA) Sulaiman 1) Mariam Darus Badrulzaman 2) Abdullah Syah 3) Sanwani Nasution 2) ABSTRACT Article 2 of the Law Number 7 of 1989 about Islamic Court, that Islamic Court is created for the Moslems who want so find justice has confirmed the existence and judicial authority that has full autonomy, absolutely and equivalent with others courts, in the execution of Islamic court judicial decision is still met some hindrances even thought the decision has had legal power absolutely. This research is done to answer the problems of execution and existence of the decision fulfillment, based on the fact in the Islamic Court of Banda Aceh and Langsa. So it is necessary to be analyzed the execution fulfillment of Islamic Court judicial decision of Banda Aceh and Langsa Islamic Court and hindrances in the Islamic Court judicial decision fulfillment and solution to the hindrances which are met in the field. Descriptive analytical research with juridical normative sociological approach was done to analyze the problems mentioned above. The research location is Banda Aceh city and Langsa Administrative City. Islamic Court of Banda Aceh and Islamic Court of Langsa are as samples. There are 50 respondents were chosen by primary data collect are questionnaire, interview direction and check list. While the secondary data are collected by library study. The analyses of the data are by qualitative method. The research, result show that execution fulfillment of Islamic Court judicial decision of Banda Aceh and Islamic Court judicial decision of Langsa have not followed the laws yet as well, because the judicial decision is still done by voluntary and give some warnings and information, and also including report to the head of rural, look and visit directly that object that will be executed. There are many hindrances to do execution confiscate and judicial decision fulfillment, among other things: cost minus, so many lawsuit objects, execution obstruct and conversion of the execution object to the third party occurred. While the solution that can be done is in the 1) Law Faculty of Muhammadiyah Aceh University, Banda Aceh 2) Law Faculty of North Sumatera University, Medan 3) Syariah Faculty of North Sumatera Government Islamic Institute, Medan vi
Sulaiman : Eksekusi Putusan Pengadilan Agama…, 2001 USU Repository © 2007
preventive and persuasive ranks. Notwithstanding informally or clerk of court and bailiff policy effort to compromise the accused and the accuser, even thought that effort never successful. It is suggested to the executed parties in that jurisdiction can prevent the execution hindrances, as in the field check, lawsuit object limit is according to the summons in reality, and make head of rural as evidence, and chief of court maintains persuasive approach for ever to the accused/the executed to be ready to fulfill decision voluntary or either the accuser or the accused of the execution can be directed to do compromise execution. While the price of execution object less than execution cost so execution hindrance does not occur, the executed also voluntary obey the judicial decision.
Key words : - The execution of Islamic Court Judicial Decision - Inkrakh Lawsuits - Voluntary fulfillment
Sulaiman : Eksekusi Putusan Pengadilan Agama…, 2001 USU Repository © 2007
