Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0180 pp. 45- 52
8 Pages
MEKANISME PEMERIKSAAN PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA (Studi kasus pada pengadilan Agama Tarempa Provinsi Kepulauan Riau) Muhammad Reza Fahlepi1, Mohd. Din,2 Muzakkir,3 1)
Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh e-mail :
[email protected] 2,3) Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala
Abstract: Indonesia has many island countries with different geographical regions each, this condition then becomes a very important issue to be investigated considering new problems will arise in the implementation of procedural law because, of course, is very different from the land area of the islands. This thesis examines how the judges in religious courts run Tarempa proceedings and how the force of law against the decision of the judge in the Religious Tarempa with the aim to find out how the judges in religious courts run Tarempa proceedings until a case is completed. From the research it can be concluded that in general the proceedings in the Religious follow procedural law and policies taken some very positive for both parties, especially in speeding up the process of completion of the case, while when referring to the principle of procedural law, then there is no legally binding decision on the grounds one of the parties is not in calling for execution. Highly recommended for personnel Tarempa religious courts to more carefully in conducting the proceedings, and it is fitting as the parent of a Supreme Court justice agencies to pay more attention to the Court in the archipelago both in the manufacture of technical manuals, application of formal law, supervision and facilities for personnel court order procedural mechanisms in the islands can run smoothly. Keywords: Procedings Islands Region Abstrak: Negara Indonesia memiliki banyak Pulau dengan geografis tiap wilayah yang berbeda, kondisi ini kemudian menjadi hal yang urgen untuk di teliti mengingat akan timbul masalah baru dalam implementasi hukum acara karena sudah barang tentu wilayah daratan sangatlah berbeda dengan wilayah kepulauan. Tesis ini akan mengkaji tentang bagaimanakah majelis hakim di Pengadilan Agama Tarempa menjalankan proses beracara dan bagaimanakah kekuatan hukum terhadap putusan hakim di Pengadilan Agama Tarempa dengan tujuan agar dapat mengetahui cara majelis hakim di Pengadilan Agama Tarempa menjalankan proses persidangan hingga suatu perkara selesai. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara umum proses beracara di Pengadilan Agama mengikuti hukum acara dan beberapa kebijakan yang di ambil sangat positif bagi para pihak terutama dalam mempercepat proses penyelesaian perkara, sementara bila mengacu pada azas hukum acara maka ada putusan yang tidak berkekuatan hukum dengan alasan salah satu pihak tidak di panggil untuk eksekusi. Sangat disarankan bagi aparatur Pengadilan Agama Tarempa agar lebih cermat lagi dalam melaksanakan proses beracara dan sudah sepatutnya Mahkamah Agung sebagai induk dari lembaga peradilan untuk lebih memperhatikan Pengadilan di wilayah kepulauan baik dalam pembuatan buku pedoman teknis, penerapan hukum formil, pengawasan dan fasilitas bagi aparatur Pengadilan agar mekanisme beracara di daerah kepulauan dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Kata kunci : Proses Beracara di wilayah Kepulauan
hukum bertujuan untuk mewujudkan ketiga hal
PENDAHULUAN Pada dasarnya, hukum
bertujuan untuk
tersebut,
untuk
mewujudkan
tujuan
hukum
mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian
tersebut, maka hukum ada dua macam, yaitu
hukum, dengan demikian, maka sengketa bisa
hukum materil dan hukum formil. Hukum materil
diselesaikan dengan bantuan fungsi hukum. Setiap
terjelma dalam undang-undang atau yang bersifat tertulis,
45 -
Volume 2, No. 4, November 2014
merupakan
pedoman
bagi
warga
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya
Riau.
berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat.
propinsi baru di Indonesia yang tiap daerah
Pelaksananaan
materil
tingkat duanya terdiri dari gugusan pulau-pulau
diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum
dengan mengandalkan transportasi laut., jauh
lain di samping hukum materil itu sendiri. Untuk
berbeda dengan wilayah daratan yang mudah
menerapkan hukum acara dengan baik maka perlu
mudah untuk di jangkau. Permasalahan wilayah
diketahui asas-asas dari hukum acara itu sendiri,
yang
tanpa pemahaman yang baik terhadap asas-asas
berpengaruh
itu maka penerapan hukum menjadi kacau yang
Pengadilan Agama Tarempa, wilayah yang sangat
bermuara pada kesalahan sehingga menyebabkan
luas mempengaruhi tata kerja serta administrasi
putusan terhadap sebuah perkara menjadi batal
Pengadilan Agama tersebut.
dari
pada
hukum
Propinsi
terdiri
Kepulauan
dari
Riau
beberapa
kepada
merupakan
pulau
pelaksanaan
sangat
tugas
di
demi hukum. Salah satu asas-asas yang ada dalam hukum acara
adalah
peradilan
dilakukan
dengan
KAJIAN KEPUSTAKAAN Hukum sebagai sebuah norma yang bersifat
sederhana, cepat dan biaya ringan. (Lembaran
memaksa
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 48
keteraturan
Pasal 4 Ayat 2). Mahkamah Agung sebagai
masyarakat, disini akan terlihat sifat atau karakter
kekuasaan kehakiman yang menaungi lembaga
normatif
peradilan di Indonesia mendukung sepenuhnya
E.Fernando M.Manullang, 2007 : 38).
berada dan
dan
menghendaki
kepastian
hukum.
adanya
hukum
(Antonius
Cahyadi
dalam
dan
apa yang tersebut dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-
Hukum akan selalu dipahami ketertiban,
undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-
keteraturan, kepastian dan keadilan. Apabila ini
pokok
dan
tidak ada dalam hukum, maka masyarakat tidak
Jenderal
akan menghargai hukum itu sendiri karena tidak
masing-masing
berwibawa. Wibawa hukum melemah dapat
lembaga peradilan untuk mengindahkan asas
disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain
tersebut, hal ini bukan tidak beralasan, negara
karena hukum tidak memperoleh dukungan yang
Indonesia merupakan negara yang terdiri dari
semestinya dari norma-norma sosial dan juga
banyak
karena tidak ada kesadaran hukum dan kesadaran
Kekuasaan
menginstruksikan (Dirjen)
setiap
yang
pulau
Kehakiman, Direktur
membawahi
dengan
ragam
budaya
dan
topofgrafi yang berbeda melahirkan masalah
terhadap
kemudian
( Soerjono Soekanto, 1976 : 62).
tersebut,
dalam
pengimplementasian
asas
ini lah yang sampai saat ini terus
Jadi,
norma-norma
hukum
atau
yang
norma
semestinya.
juga
harus
diperbaiki dan diupayakan guna terciptanya
memerhatikan keadilan disamping ketertiban, dan
pelayanan yang baik.
kepastian hukum, karena keadilan adalah isi
Pengadilan Agama Tarempa adalah salah satu badan peradilan yang ada di Propinsi Kepulauan
substantif dari hukum. Dengan demikian, hukum sebagai norma Volume 2, No. 4, November 2014
- 46
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala mempunyai ciri khusus, yaitu hendak melindungi,
individu, atau aktivitas yang berkaitan dengan hak
mengatur dan memberikan keseimbangan dalam
keluarga, tetangga, masyarakat dan Negara,
menjaga kepentingan umum. Jika ada yang
sehingga C.S.T. Kansil mengatakan Dengan
melanggar ketentuan hukum dalam arti merugikan,
begitu luasnya jangkauan hukum, maka hukum itu
melalaikan
keseimbangan
dibagi kepada dua, yaitu; hukum publik dan
kepentingan umum seperti yang dikehendaki oleh
hukum sipil atau privat. (C.S.T. Kansil, (1983 :
ketentuan
hukum
itu,
73). Hukum publik adalah hukum yang berkaitan
mendapat
reaksi
dari
atau
mengganggu
maka
pelanggarnya dengan
dengan masyarakat umum atau pemerintah,
demikian, hukum sebagai norma mempunyai ciri
sedangkan hukum privat berkaitan dengan hukum
khusus, yaitu hendak melindungi, mengatur dan
diri secara personal.
memberikan
masyarakat,
keseimbangan
dalam
menjaga
Pada dasarnya, hukum
bertujuan untuk
kepentingan umum. Jika ada yang melanggar
mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian
ketentuan
hukum
merugikan,
hukum, dengan demikian, maka sengketa bisa
melalaikan
atau
keseimbangan
diselesaikan dengan bantuan fungsi hukum. Setiap
kepentingan umum seperti yang dikehendaki oleh
hukum bertujuan untuk mewujudkan ketiga hal
ketentuan
tersebut,
hukum
dalam
arti
mengganggu
itu,
maka
pelanggarnya
untuk
mewujudkan
tujuan
hukum
mendapat reaksi dari masyarakat, reaksi yang
tersebut, maka hukum ada dua macam, yaitu
diberikan
hukum materil dan hukum formil. Hukum materil
berupa
ketidakseimbangan
yang
pengembalian dilakukan
dengan
terjelma dalam undang-undang atau yang bersifat
mengambil tindakan terhadap pelanggar itu. (R.
tertulis,
Abdoel Djamali, 1993 : 3).
masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya
Sesuai dengan tujuannya untuk mencapai
merupakan
pedoman
bagi
warga
berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat.
tata tertib demi keadilan, maka aturan-aturan
Pelaksananaan
hukum
dengan
diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum
perkembangan pergaulan hidup manusia. (Satjipto
lain di samping hukum materil itu sendiri, oleh
Raharjo, 2009 : 111). Hukum berada dalam
karena
bentangan aktivitas masyarakat yang luas dan
“Peraturan hukum inilah yang disebut hukum
merasuk dalam setiap sendi kehidupan. Dalam
formil atau hukum acara. (Sudikno Mertokusumo,
sektor ekonomi, baik sektor informal maupun
1993 : 1-2).
akan
berkembang
sejalan
itu
dari
menurut
pada
hukum
Sudikno
materil
Mertokusumo
formal, hukum dapat ditemukan dalam setiap relasi dan transaksi.(Sulistyowati Irianto, 2009 :
METODE PENELITIAN
xiii). Batasan hukum sangat luas, sehingga setiap
Dari sudut ilmu pengetahuan, penelitian ini
aspek kehidupan manusia dijangkau oleh hukum.
termasuk penelitian dalam disiplin ilmu hukum,
Hukum akan selalu terkait dengan seluruh
sehingga metode penelitian yang dipergunakan
aktivitas manusia, baik itu aktivitas secara 47 -
Volume 2, No. 4, November 2014
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala adalah metode penelitian yang berlaku dalam
pengumpulan data dengan informan atau subjek
disiplin ilmu hukum. Secara garis besar, penelitian
penelitian di dalam latar alamiah mereka. Peneliti
hukum itu dibagi kepada dua, yaitu penelitian
akan mencoba membangun suatu gambaran yang
hukum doktrinal dan penelitian hukum non
kompleks dan holistik dengan deskripsi-deskripsi
doktrinal.
rinci tentang prespektif informan berkenaan
Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian
dengan fenomena atau masalah yang diteliti.
atas hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan
Karena penelitian ini adalah penelitian non
atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep
doktrinal dan termasuk penelitian lapangan dan
dan
(Soetandyo
bertujuan untuk deskriftif, maka pendekatan yang
Wingjosoebroto, 2002 : 162). Metode penelitian
dipergunakan adalah pendekatan yuridis empiris.
ini ada juga yang menyebutkannya penelitian
Peneliti akan mencoba menguraikan mekanisme
normatif,
sedangkan
beracara yang ada di Pengadilan Agama Tarempa
doktrinal
adalah
atau
sang
pengembangnya
penelitian
penelitian
hukum hukum
non yang
Propinsi Kepulauan Riau.
dikonsepkan sebagai gejala yang berada, bergerak
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan
atau beroperasi di dunia empiris (Soetandyo
Agama Tarempa Propinsi Kepulauan Riau. Subjek
Wingjosoebroto, 2002 : 147) . Penelitian ini
penelitian ini adalah seluruh informan yang
adalah termasuk kepada penelitian hukum non
terlibat langsung pada peristiwa dan persoalan
doktrinal, dimana hukum akan dilihat pada
yang diteliti, yaitu: (a) Data-data Perkara, (b)
prakteknya di Pengadilan Agama Tarempa.
Majelis Hakim, (c), Para pihak yang berperkara.
Jenis-jenis penelitian dapat ditinjau dari beberapa aspek, ditinjau dari tujuannya terdiri dari eksploratif, developmental, operation research, dan verifikatif (Suharsimi Arikunto, 2002 : 16). Penelitian ini ditinjau dari tujuan penelitian adalah
descriftif
dasarnya
mekanisme
beracara
di
Pengadilan Agama Tarempa sama halnya dengan mekanisme beracara di Pengadilan Agama lainnya di Indonesia, hal ini dapat dimaklumi karena
descriftif research , pusat perhatian adalah
semua Pengadilan Agama di Indonesia tunduk
menggambarkan keadaan yang sedang diteliti
kepada aturan yang telah ditentukan secara hukum,
secara seksama, dengan demikian penelitian ini
yaitu hukum acara yang dituangkan dalam
akan
Undang-undang tentang Pengadilan Agama, yaitu
mekanisme
untuk
beracara
di
Pada
Pada
penelitian
bertujuan
research.
HASIL PENELITIAN
meneliti
bagaimana
Pengadilan
Agama
Tarempa.
pada Undang-Undang no.7 Tahun 1989 dan Undang-undang
Penelitian ini juga merupakan studi lapangan
No.3
Tahun
2003
tentang
Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.
yang menggunakan metode mode of inquiry
Dalam
qualitative,
mekanisme beracara yang berlaku di Pengadilan
yaitu
metode
kualitatif
yang
menggunakan teknik berhadapan langsung dalam
undang-undang
ini
diatur
tentang
Agama seluruh Indonesia. Volume 2, No. 4, November 2014
- 48
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Mekanisme beracara di Pengadilan Agama
pihak Pengadilan Agama Tarempa dan Majelis
semakin lebih sempurna dan seragam setelah
Hakim yang memeriksa pokok perkara. Ada lima
Pengadilan Agama berada di bawah Mahkamah
masalah yang peneliti temukan dan membutuhkan
Agung. Pengadilan Agama secara administratif,
jawaban secara akademis demi untuk kepastian
organisasi, finansial dan teknis sudah berada di
hukum
bawah naungan Mahkamah Agung sehingga ia
Kelima masalah tersebut adalah berkaitan dengan
dapat mengatur
secara bebas
adaministrasi,
serta
pertanggungjawaban
akademis.
1. Pemaggilan para pihak dalam berperkara;
organisasi, finansial dan teknis norma-norma,
2. Mediasi;
etika, dan hukum yang berlaku di Pengadilan
3. Pemerikasaan perkara oleh majelis hakim;
Agama,
4. Menghadirkan saksi; dan
hal
ini
memperkecil
kemungkinan
intervensi dari pihak manapun dalam menerima,
5. Eksekusi.
memeriksa, mengadili serta memutus perkara
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan,
yang diajukan kepadanya. Pengadilan Agama
dijumpai beberapa perkara yang berkaitan dengan
dapat
fungsinya
permasalahan panggilan. Berdasarkan pengakuan
sebagaimana yang diatur dalam undang-undang,
juru sita, bahwa relaas panggilan sering tidak
serta dapat melaksanakan hukum Allah bagi
sampai kepada para pihak, terutama pihak
pencari keadilan yang menganut agama Islam
Tergugat, hal ini akibat pihak yang pergi melaut
selama masih dalam kompetensi absolut dan
dan keteledoran aparatur Desa ketika Jurusita
relatif Pengadilan Agama.
menitipkan panggilan tersebut kepada mereka.
melaksanakan
tugas
dan
Walaupun hukum acara yang diberlakukan di seluruh
telah
untuk memudahkan para pihak memilih mediator,
seragam dengan hadirnya Pedoman Pelaksanaan
Ketua pengadilan menyediakan daftar mediator
Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, tetapi ia
yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama
mengalami permasalahan ketika menerapkannya
mediator dan disertai dengan latar belakang
di lapangan. Pada dasarnya Pedoman Pelaksanaan
pendidikan atau pengalaman para mediator. Ketua
Tugas dan Administrasi Peradilan Agama atau
Pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang
yang lebih dikenal dengan Buku II disusun
telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator.
bertujuan untuk membantu para hakim dalam
Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan
melaksanakan
Pada
tidak ada mediator yang bersertifikat, semua
Pengadilan Agama Tarempa setelah dilakukan
hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat
observasi
beberapa
ditempatkan dalam daftar mediator, dan dalam hal
masalah yang berbeda dengan ketentuan hukum
ini tidak semua Hakim di Pengadilan Agama
acara dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Tarempa memiliki sertifikat akan tetapi tetap
Administrasi
Peradilan
ia
dimasukkan dalam daftar mediator mengingat
dilaksanakan
berdasarkan
dari
jumlah Hakim yang terbatas. Selanjutnya dalam
49 -
Pengadilan
tugas
dan
Agama
dan
penelitian
Indonesia
Selanjutnya dalam sebuah proses mediasi,
fungsinya.
terdapat
Agama,
tetapi
pertimbangan
Volume 2, No. 4, November 2014
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pemeriksa sebuah perkara majelis hakim, harus
tidak sah, apalagi dalam keadaan tertentu yang
terdiri dari tiga, satu orang ketua majelis hakim
tidak memungkinkan untuk memaksakan tiga
dan dua orang anggota serta satu orang panitera.
orang hakim yang memeriksa sebuah perkara”.
Hal ini diatur pada Pasal 17 Undang-Undang No.
Menurutnya apabila dalam sebuah perkara ada
4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Pada
tiga orang hakim majelis, tetapi pada salah satu
pasal
persidangan ada hakim yang tidak hadir, tetapi ia
tersebut
dijelaskan
bahwa,
“semua
pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus
pernah
dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim,
mempunyai pendapat hukum tentang perkara yang
kecuali undang-undang menentukan lain”, karena
ditanganinya,
itulah setiap persidangan mulai tahap pemeriksaan,
persidangan yang bisa dibaca oleh hakim yang
mengadili sampai dengan memutuskan harus
pernah tidak hadir tersebut, maka pemeriksaan itu
terdiri dari tiga orang hakim, mereka harus
tetap sah tidak berakibat hukum. Namun apabila
melihat,
memahami
sebuah perkara yang ditangani tidak dihadiri oleh
keterangan dari kedua belah pihak sehingga
ketua majelis, maka persidangan harus ditunda
putusan yang diambil adalah benar dan adil. Pada
(Pagar Hasibuan, 12 Juni 2012).
mendengarkan
dan
memeriksa
dan
perkara
mempunyai
tersebut
berita
dan
acara
perkara-perkara tertentu, majelis hakim boleh
Berikutnya adalah dalam menghadirkan saksi,
tidak sampai tiga orang, seperti pada perkara
berdasarkan formil yang berlaku, saksi dihadirkan
permohonan,
setelah
kekurangan
hakim
dan
lain
tahapan
jawab-menjawab,
karena
sebagainya yang diatur oleh undang-undang,
pemeriksaan saksi masuk dalam pembuktian, yang
namun yang terjadi di Pengadilan Agama Tarempa
terjadi di Pengadilan Agama Tarempa adalah,
adalah dalam sebuah perkara contensius Majelis
setelah penundaan siding pertama, maka para
Hakim mengadili dengan dua orang. Berdasarkan
pihak langsung diperintahkan untuk menyiapkan
uraian di atas, ini keliru namun berdasarkan
saksi pada sidang lanjutan, ini merupakan
penjelasan angka 9 Undang-Undang No. 14 Tahun
kebijakan ketua majelis yang mengacu pada azas
1970, dimungkinkan hakim tunggal, berdasarkan
pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan,
faktor keadaan setempat, karena :
hal ini sah-sah saja, asalkan tidak ada tahapan
1. Di daerah terpencil,
dalam proses persidangan yang di lewatkan.
2. Tenaga hakim kurang, dan
Kebijakan ini membuat para pencari keadilan
3. Biaya transportasi mahal.
tidak pernah mengeluh terkait dengan waktu dan
Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004,
biaya (wawancara dengan para pihak berperkara).
bunyi dalam pasal 9 tersebut sudah tidak ada lagi,
Selanjutnya setelah pemeriksaan perkara
tapi bila mengacu pada masa Rasulullah dan pada
dilakukan serta semua alat bukti sudah diperiksa
masa kekhalifahan, Majelis Hakim hanya terdiri
dan keterangan saksi telah didengar oleh majelis
dari satu orang. Kurangnya anggota majelis hakim
hakim, maka pada tahap akhir adalah putusan.
dari tiga orang tidak menyebabkan pemeriksan
Putusan merupakan hal yang di nantikan oleh Volume 2, No. 4, November 2014
- 50
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pihak berperkara untuk menentukan langkah
memaksakan
selanjutnya terkait dengan perkara yang mereka
memeriksa sebuah perkara, apabila dalam
sengketakan.
Pada perkara nomor register
sebuah perkara ada tiga orang hakim majelis,
62/Pdt.G/2010/PA-TER telah dilakukan eksekusi
tetapi pada salah satu persidangan ada hakim
tanpa
surat
yang tidak hadir, dan ia pernah memeriksa
panggilan hanya di kirim ke beberapa tergugat
perkara tersebut dan mempunyai pendapat
saja, tergugat lain tidak dipanggil dengan alasan
hukum tentang perkara yang ditanganinya,
tergugat jauh dan berada di pulau Kalimantan, hal
dan mempunyai berita acara persidangan yang
ini tentunya akan merugikan turut tergugat yang
bisa dibaca oleh hakim yang pernah tidak
tidak mengetahui jadwal eksekusi dan akan
hadir tersebut, maka pemeriksaan itu tetap sah
menimbulkan
dan tidak berakibat hukum.
memanggil
seluruh
permasalahan
Tergugat,
baru
bagi
para
tiga
orang
hakim
yang
pencari keadilan, padahal dalam buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administra
Saran 1.
Peradilan hal ini telah di atur.
Sebaiknya para Hakim di Pengadilan Agama Tarempa
melaksanakan
KESIMPULAN DAN SARAN 1. Secara umum proses beracara di Pengadilan Agama Tarempa tidak mengabaikan hukum acara, dan beberapa kebijakan yang diambil kadang sangat positif bagi para pencari keadilan, terutama dalam mempercepat proses penyelesaian perkara, hal ini merupakan masukan
positif
terutama
bagi
penyempurnaan hukum acara di wilayah
proses
lagi
dalam
beracara,
apabila
hakim
yang
memeriksa
sebuah
perkara harus terdiri dari tiga orang, tetapi tidak ada ketentuan apakah majelis hakim tersebut mulai dari awal hingga akhir putusan harus terdiri dari tiga orang. Majelis hakim kurang tiga tidak menyebabkan pemeriksan tidak sah, apalagi dalam keadaan tertentu tidak
sudah
sepantasnya
kebijakan
untuk
berdasarkan
mengambil
ijtihat.
Lima
kebijakan yang peneliti temukan dalam penelitian, dan berdasarkan hasil telaah peneliti
secara
akademis,
ada
yang
dibolehkan dan ada yang tidak boleh, namun perlu disarankan, walaupun sebuah kebijakan adalah berdasarkan hukum, namun harus sangat bijak, layak, logis, bertanggungjawab
kepualauan.
yang
cermat
hukum acara yang di pakai tidak sesuai maka
Kesimpulan
2. Majelis
lebih
memungkinkan
untuk
dan merupakan sebuah alternatif hukum, karena kebijakan tidak boleh bertentangan dengan hukum itu sendiri. 2. Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi herus lebih intens melakukan pengawasan pada Pengadilan Agama di daerah khususnya wilayah kepulauan. Mahkamah Agung hendaknya merivisi petunjuk tekhnis pelaksanaan hukum acara
51 -
Volume 2, No. 4, November 2014
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala ( buku II ) terkait dengan kondisi geografis wilayah kepulauan. Selain itu Pimpinan pengadilan
hendaknya
juga
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet.V, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
melakukan
monitoring berkala dan pembinaan untuk terus meningkatkan kwalitas para pegawai Pengadilan di lingkungan kerja yang ia pimpin.
DAFTAR KEPUSTAKAAN Antonius Cahyadi dan E.Fernando M.Manullang, Pengantar Filsafat Hukum, Kencana, Jakarta, 2007. Harahap M. Yahya, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Kansil, C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum, Balai Pustaka, Jakarta, 1983. Mukti Arto, H. A., Mencari Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001. Nasution Lahmuddin, Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi’i, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001. Pagar, Himpunan Peraturan Perundangundangan Peradilan Agama di Indonesia,Perdana Publishing, Medan, 2010. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2006 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Jakarta, 2002. Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta cetakan kelima, 2007. Sulistyowati Irianto (ed), Hukum Yang Bergerak Tinjauan Antropologi Hukum, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.
Volume 2, No. 4, November 2014
- 52
