PUBLIKASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

PUBLIKASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

SALINAN

PUTUSAN Nomor 2225/ Pdt.G/ 2014/ PA Sit. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh : PENGGUGAT, umur 34 tahun Agama Islam, pekerjaan Bidan PTT, bertempat tinggal di Kecamatan panarukan, Kabupaten Situbondo. Berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 30 November 2014 menguasakan kepada : 1. KUASA PENGGUGAT, S.H. 2. KUASA PENGGUGAT, S.H. Keduanya adalah advokat yang berkantor di Jalan Basuki Rahmat Nomor 553 Panji, Situbondo. Selanjutnya disebut Penggugat ; Lawan TERGUGAT, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Kecamatan panarukan, Kabupaten Situbondo. Berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 30 November 2014 menguasakan kepada : 1. KUASA TERGUGAT, S.H. 2. KUASA TERGUGAT, S.H. Keduanya adalah advokat yang berkantor di Jalan Mawar Situbondo. Selanjutnya disebut Tergugat ; Pengadilan agama tersebut ; Telah membaca surat – surat perkara ; Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ; DUDUK PERKARA

Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang te rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2014 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Situbondo dengan nomor perkara 2225/ Pdt.G/ 2014/ PA Sit. Tanggal 02 Desember 2014, mengemukakan hal – hal sebagai berikut : 1.

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 September 2005 Masehi, yang sudah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 642/21/IX/2005 ;

2.

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Situbondo, di rumah kontrakan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama di alamat Penggugat dan Tergugat saat ini, dimana antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun sebagaimana Iayaknya suami isteri yang hidup harmonis dalam rumah tangga mereka, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama : ANAK KANDUNG, saat ini berusia 7 (tujuh) tahun, yang lahir di Situbondo, pada tanggal 4 Oktober 2007 ;

3.

Bahwa kemudian seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun, kemudian berubah sering terjadi perselisihan / percekcokan terus menerus yang tidak mungkin lagi dapat dirukunkan kembali, hal ini disebabkan karena Tergugat yang telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama lsnawati ( pada tahun 2012 Penggugat pernah melaporkan ke Polres dan Tergugat berjanji tidak akan berhubungan lagi ), dimana ternyata hingga kini hubungan tersebut masih berlanjut bahkan telah dikaruniai seorang anak;

4.

Bahwa pada puncaknya sekitar 1 (satu) bulan yang lalu terjadi lagi pertengkaran antara keduanya, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama sekitar 1 (satu) bulan, dimana Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk membina kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia dengan Tergugat ;



5.

Bahwa atas anak Penggugat dengan Tergugat : ANAK KANDUNG yang saat ini masih dibawah umur dan dalam masa perkembangan dan pertumbuhan atas fisik dan mentalnya, disamping itu masih memerlukan

jaminan

keiangsungan

proses

pendidikan

serta

perlindungan dan ketenangan batin, sehingga Penggugat memohon agar memberikan hak perwalian dan hak asuh anak mereka tersebut kepada ibunya yaitu Penggugat. 6.

Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

7.

Bahwa berdasarkan hal-ikhwal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR : 1.

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

2.

Menjatuhkan Talak Ba'in dari Tergugat ( TERGUGAT) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT) ;

3.

Memerintahkan

Panitera

Pengadilan

Agama

Situbondo

untuk

mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk di KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk di KUA di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat di dalam daftar yang disediakan untuk itu ; 4.

Menyatakan untuk memberikan hak perwalian dan hak asuh anak atas anak Penggugat dan Tergugat, yaitu ANAK KANDUNG kepada Penggugat ( PENGGUGAT) ;

5.

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kepada Penggugat.

SUBSIDAIR : Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang dianggap paling baik, adil dan bijaksana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang te rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula untuk perkara ini telah ditempuh mediasi dengan menunjuk Drs. AMAR HUJANTORO, M.H. sebagai Mediator, namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk rukun lagi ; Bahwa, Tergugat sebagai anggota kepolisian, maka kepadanya diberi waktu untuk mengurus surat izin ataupun surat keterangan untuk melakukan persidangan gugatan perceraian ini, akan tetapi hingga batas waktu 6 bulan, Tergugat tidak juga menyampaikan surat dimaksud, sehingga pemeriksaan ini diteruskan ; Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang atas gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya tanpa ada perubahan ; Bahwa, Tergugat di depan persidangan, telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 06 Agustus 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM KONPENSI : 1. Bahwa, Pertama-tama Tergugat Konpensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Konpensi, kecuali terhadap hal-hal tertentu yang dinyatakan secara tegas kebenarannya oleh Tergugat Konpensi ; 2.

Bahwa, Penggugat Konpensi adalah benar isteri sah Tergugat Konpensi yang telah menikah dengan Tergugat Konpensi pada tanggal 10 September 2005, dan pernikahan ini tercatat telah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi , sebagaimana tersebut di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 642/ 21/ IX/ 2005, tanggal 10 September 2005 , dengan status Tergugat Konpensi Jejaka dan Penggugat Konpensi Perawan;

3.

Bahwa, setelah pernikahan Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi kumpul baik dan patut ( ba'daddukhul ) sekitar 10 ( sepuluh ) tahun sebagaimana layaknya suami isteri, dan terakhir di rumah tempat kediaman hasil pembelian bersama di Perumahan Wisma Anggrek

Mas

Blok

B

NO.10,

Desa

Alasmalang,

Kecamatan

Panarukan, Kabupaten Situbondo ; Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang te rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


Bahwa, dari pernikahan antara Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK KANDUNG, umur 7 (tujuh) tahun - Lahir di Situbondo, tanggal 4 Oktober 2007 ; 4.

Bahwa, terhadap Posita Penggugat Konpensi pada angka 3 ( tiga ) dan 4 (empat) tersebut, Tergugat Konpensi menyatakan dengan tegas bahwa dalil-dalil Posita pada angka 3 (tiga) dan 4 (empat) tersebut adalah tidak benar adanya, karena dalam pernikahan antara Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi tidak ada percekcokan dan pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin dapat rukun kembali dalam rumah tangga, sebenarnya masalah Tergugat Konpensi dengan

Penggugat

Konpensi

bukanlah

hal

yang

tidak

dapat

diselesaikan, dan tidak ada pertengkaran/ percekcokan yang terus menerus, dan Tergugat Konpensi tidak pernah lagi meneruskan hubungan dengan wanita yang menurut Penggugat Konpensi adalah selingkuhan Tergugat Konpensi tersebut, dan Tergugat Konpensi tidak pernah mempunyai anak dengan wanita tersebut serta Tergugat Konpensi tidak meneruskan hubungan dengan wanita tersebut, Tergugat Konpensi sudah lepas hubungan dengan wanita tersebut, dan ini adalah suatu kekhilafan yang dilakukan oleh Tergugat Konpensi dan adalah benar Penggugat Konpensi telah memaafkan Tergugat Konpensi atas perbuatannya tersebut, Tergugat Konpensi tegaskan kembali sudah tidak ada hubungan dengan wanita tersebut; Adalah tidak benar juga, jika dalam 1 (satu) bulan sebelum Gugatan Cerai ini diajukan atara Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi telah pisah ranjang ; Sehingga,

menurut

Tergugat

Konpensi

hal

tersebut

bukanlah

pertengkaran dan percekcokan yang terus menerus, dan masih serta masih dapat diperbaiki dan dirukunkan kembali ; Bahwa, terkait dalil Posita angka 4 (empat) pisah ranjang bukanlah suatu alasan yang kuat bahwa antara Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi bahwa antara keduanya telah terjadi pertengkeran Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang te rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


dan percekcokan yang terus menerus ; adalah tidak benar kehidupan rumah tangga Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi tidak harmonis ; Berdasarkan uraian tersebut di atas, ditegaskan bahwa Tergugat Konpensi tidak menghendaki adanya perceraian ini , karena dengan adanya perceraian ini akan membawa dampak buruk bagi tumbuh kembangnya anak hasil pernikahan Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi; sekali lagi Tergugat Konpensi tegaskan kembali bahwa Tergugat Konpensi tidak menghendaki perceraian ini, karena Tergugat Konpensi masih mencintai dan menyayangi Penggugat Konpensi dan anak ANAK KANDUNG, dan tiap bulan Tergugat Konpensi masih memberikan kewajiban belanja kepada keluarga ( Penggugat Konpensi dan anak ANAK KANDUNG), serta anak pulang sekolah dan les sekolah Tergugat Konpensi yang menjemputnya; Bahwa, sekali lagi ditegaskan antara Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi tidak pernah terjadi pertengkaran dan percekcokan yang disebabkan oleh alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat Konpensi dalam surat Gugatan Cerainya tersebut ; 5.

Bahwa, untuk posita angka 5 (lima) mengenai hak perwalian anak dan hak asuh anak, agar ditolak karena Tergugat Konpensi menginginkan hak asuh dan hak perwalian jatuh kepada Tergugat Konpensi, oleh karena Penggugat Konpensi tidak mempunyai penghasilan tetap (Penggugat Konpensi seorang PTT), sementara Tergugat Konpensi (anggota POLRI) mempunyai penghasilan yang tetap, serta anak tersebut juga mempunyai hubungan emosional yang amat dekat sekali dengan Tergugat Konpensi, bahkan anak juga menghendaki tidak adanya perceraian orang tuanya, karena anak juga pernah berkata kepada Tergugat Konpensi agar menginap di rumah tempat tinggal bersama ;

6.

Bahwa,

Termohon

Konpensi

menyatakan

keberatan

apabila

Pengadilan Agama Situbondo mengabulkan permohonan Penggugat



Konpensi untuk menyatakan perkawinan Penggugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian ; DALAM REKONPENSI : 1. Bahwa, untuk selanjutnya akan diajukan Gugata Rekonpensi ( counter claim ) dalam perkara ini. Sehingga selanjutnya Tergugat Konpensi dalam Gugatan Rekonpensi ini akan disebut sebagai Penggugat Rekonpensi melawan, Penggugat Konpensi yang selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonpensi ; 2.

Bahwa, mohon agar segala yang terurai Dalam Konpensi di atas dianggap termasuk dan terurai kembali seluruhnya dalam Gugatan Rekonpensi ini ,

3.

Bahwa, apabila Tergugat Rekonpensi tetap memaksakan dan tetap bersikeras dengan permohonannya tersebut, yakni masih mau menceraikan Penggugat Rekonpensi dan penyebabnya-pun juga dari pihak Tergugat Rekonpensi. Maka Penggugat Rekonpensi menggugat kepada Tergugat Rekonpensi juga harus menyelesaikan terlebih dahulu akibat-akibat hukum dari putusnya perkawinan, yaitu : terutama mengenai pembagian harta gono gini dan Hutang Bersama selama dalam pernikahan ;

4.

Bahwa, dari perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi juga diperoleh harta bersama ( gono – gini ) yang dapat diperinci sebagai berikut : I.

Membeli sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah tembok beratap gentang, tersebut dalam Akta Jual Bell NO. 895 - A/ PNRK/ JB/ IX/ 2007, tanggal 16 - 08 - 2007 yang dibuat oleh PPAT SOEJONO, Sarjana Hukum, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik NO. 424/DESA ALASMALANG, Surat Ukur tanggal 08-04-2008, No. 03, Luas 135 M2, atas nama DEDI SETIYONO, yang terletak di Perumahan Wisma Anggrek Mas Blok B NO.10, Desa Alasmalang, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, yang saat ini dapat dihargai senilai Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah);



II.

Pada Tahun 2013 Membeli mobil Suzuki Swift tahun pembuatan 2008, saat ini bernopol P 1943 EA , atas nama DEDI SETIYONO,

yang

saat

ini

dapat

dihargai

senilai

Rp

110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah); Sehingga Jumlah Total harta Gono gini antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebagaimana yang diuraikan di atas senilai Rp. 410.000.000.,- ( empat ratus sepuluh juta rupiah ) ; Bahwa , harta Gono Gini atau harta bersama sebagaimana tersebut di atas, saat ini adalah dikuasai seluruhnya oleh Tergugat Rekonpensi, maka secara hukum apabila terjadi perceraian oleh karena harta senilai sebagaimana diuraikan di atas senilai Rp. 410.000.000.,- ( empat ratus sepuluh juta rupiah ), adalah harta bersama maka secara hukum harus dibagi dua secara sama rata antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, sehingga masing-masing pihak memperoleh sebesar Rp 205.000.000,- ( dua ratus lima juta rupiah ) ; Bahwa sehingga adalah wajar jika Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar harta Gono Gini kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 205.000.000,- ( dua ratus lima juta rupiah ); Atau apabila, harta bersama/gono-gini tersebut di atas karena sifatnya tidak bisa dibagi secara Natura, agar dijual lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dengan bagian yang seimbang ; 5.

Bahwa, Selain memperoleh harta gono gini sebagaimana diuraikan di atas, selama dalam pernikahan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi juga diperoleh Hutang Bersama, sebagaimana terperinci dibawah ini, yakni : a.

Pada tanggal 28 - 11 - 2012 , antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi melakukan Hutang Bersama di PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Tbk) Unit Situbondo 2 , berupa KUPEDES , dengan hutang pokok sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 84 Bulan Lunas Tanggal 27 - 11 -2019, dan hutang tersebut tiap bulannya harus



dipotong melalui gaji Penggugat Rekonpensi, yakni dengan angsuran Pokok dan Bunga sebesar Rp. 2.090.500,- (dua juta Sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) ; b.

Maka , total hutang bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berupa hutang pokok dan bunga kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Tbk) Unit Situbondo 2 tersebut adalah sebesar Rp. 175.602.000,- (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua ribu rupiah) ;

c.

Dan sampai dengan Gugatan Rekonpensi ini dibuat, hutang bersama tersebut telah diangsur sebanyak 32 (tiga puluh dua) cicilan/angsuran, serta masih bersisa sebanyaK 52 ( lima puluh dua) kali angsuran, yakni 52 x Rp. 2.090.500,- , sebesar Rp. 108.706.000,- (seratus delapan juta tujah ratus enam ribu rupiah) ;

d.

Sehingga

apabila

terjadi

perceraian,

maka

Penggugat

Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, masing-masing harus menanggung hutan tersebut kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Tbk) Unit Situbondo 2 tersebut adalah sebesar Rp. 54.353.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ; e.

Bahwa , oleh karena Hutang bersama tersebut dipotongkan dari gaji Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi mohon untuk dihukum membayar setengah hutang bersama kepada Penggugat Rekonpensi, yakni sebesar Rp. 54.353.000,- ( lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;

6.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, cukup beralasan hukum bagi Penggugat Rekonpensi untuk mengajukan gugatan balik / rekonpensi ini terhadap Tergugat Rekonpensi, mengenai akibat hukum dari perceraian ini;

7.

Bahwa,

adalah

beralasan

pula

untuk

menghukum

Tergugat

Rekonpensi dengan uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp.



1.000.000,- ( satu juta rupiah ) perhari, apabila lalai melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ( in kracht ); 8.

Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, maka beralasan hukum bagi Penggugat Rekonpensi untuk mohon pula supaya diletakkan sita jaminan (CB) atas segala harta gono gini yang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi tersebut balk yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;

9.

Bahwa, dan Penggugat Rekonpensi mohon pula agar putusan dalam perkara gugatan balik ini nantinya dapat dilaksanakan lebih dahulu , walau ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ( uit voerbaar bij voorraad ). Maka , berdasarkan segala uraian tersebut di atas Termohon Konpensi

/ Penggugat Rekonpensi , memohon dengan hormat , kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo , berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut : DALAM KONPENSI : Menolak Permohonan Penggugat Konpensi untuk Seluruhnya, Atau dalam hal perceralan antara Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi tidak dapat terelakkan lagi maka mohon putusan :

DALAM REKONPENSI Berdasarkan alasan-alasan, fakta-fakta hukum yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya , mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan putusan akhir sebagai berikut PRIMAIR : 1.

Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi (Termohon) untuk seluruhnya ;

2.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan tersebut;

3.

Menyatakan harta benda angka romawi I dan II yang diuraikan di bawah ini sebagai harta gono gini antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi , yakni : I.

Membeli sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah tembok beratap gentang, tersebut dalam Akta Jual Beli NO. 895- A/PNRK/JB/IX/2007, tanggal 16-08-2007 yang dibuat



oleh PPAT SOEJONO, Sarjana Hukum , satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Sertifikat Flak Milik NO. 424/DESA Alasmalang, Surat Ukur tanggal 08-04-2008, No. 03, Luas 135 M2, atas nama DEDI SETIYONO, yang terletak di Perumahan Wisma Anggrek Mas Blok B NO.10, Desa Alasmalang, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, yang saat ini dapat dihargai senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); II.

Pada Tahun 2013 Membeli mobil Suzuki Swift tahun pembuatan 2008, saat ini bernopol P 1943 EA , atas nama DEDI SETIYONO, yang saat ini dapat dihargai senilai 110.000.000,(seratus sepuluh juta rupiah); Sehingga Jumlah Total, senilai Rp. 410.000.000.,- ( empat ratus sepuluh juta rupiah ) ;

4.

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama senilai Rp. 410.000.000.,- ( empat ratus sepuluh juta rupiah ) sehingga masing-masing berhak mendapatkan 1/2 bagian dari harta gono gini sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 (tiga) di atas, dan membayarkannya kepada Penggugat Rekonpensi yakni sebesar Rp 205.000.000,- ( dua ratus lima juta rupiah ) ; Atau, menyatakan sebagai hukum apabila harta bersama / gono - gini tersebut di atas, karena sifatnya secara Natura tidak dapat dibagi, agar dijual lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dengan bagian yang seimbang ;

5.

Menetapkan sisa hutang bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berupa hutang pokok dan bunga kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Tbk) Unit Situbondo 2 tersebut adalah sebesar Rp. 175.602.000,- (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua ribu rupiah), dan pada saat gugatan rekonpensi ini dibuat masih bersisa sebanyak 52 (lima puluh dua) kali angsuran, yakni 52 x Rp. 2.090.500,- , sebesar Rp. 108.706.000,- (seratus delapan juta tujah ratus enam ribu rupiah) ;



6.

Menghukum Tergugat Rekonpensi setengah dari sisa setengah membayar hutang bersama sebesar Rp. 108.706.000,- (seratus delapan juta tujah ratus enam ribu rupiah), yakni Rp. 54.353.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi ;

7.

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari , apabila !alai menjalankan putusan ini ;

8.

Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walau ada banding, kasasi, ataupun upaya hukum Iainnya ( uit voerbaar bij voorraad );

SUBSIDAIR : Mohon Putusan Yang Seadil - adilnya ( ex aequo et bono ). DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENSI: Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang menyampaikan replik dalam Konvensi sekaligus memuat jawaban dalam Rekonvensi, secara tertulis bertanggal 13 Agustus 2015, pada pokoknya sebagai berikut : DALAM KONPENSI 1.

Bahwa, Penggugat membantah dalil jawaban Tergugat, dan tetap pada dalil – dalil gugatannya ;

2.

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2015 tidak melakukan hubungan layaknya suami istri, dan sejak bulan Juni 2015 Tergugat telah pindah ke rumah kost ;

3.

Bahwa, Penggugat tetap pada dalil gugatannya, Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, bahkan tidak dengan satu wanita saja. Pertama dengan wanita asal Asembagus, hingga dimuat dalam Radar Jawa Pos. kemudian pada Bulan Desember 2014, berselingkuh lagi dengan wanita lain dari Desa Suboh ;



3.

Bahwa, selain gugatan perceraian Penggugat tetap mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuk ( hadhanah ) bagi anak hasil perkawinannya dengan Tergugat ;

DALAM REKONVENSI 1.

Bahwa, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, menolak gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi ;

2.

Bahwa, Tergugat Rekonvensi akan melaporkan Tergugat Rekonvensi kepada atasannya di Polres Situbondo, atas gugatan dari Penggugat Rekonvensi, karena apa yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut bertentangan dengan surat pernyataan yang telah ia buat tanggal 26 September 2012 ;

3.

Bahwa, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi adalah : a. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi. Tetapi perihal

perolehan

dan

keadaan

rumah

tersebut,

Tergugat

Rekonvensi medalilkan hal – hal sebagai berikut : -

Obyek tanah dan rumah tersebut awalnya dibeli dengan harga Rp 82.000.000,- dengan uang muka sebesar Rp 32.000.000,sedang sisanya sebesar Rp 50.000.000,- diangsur oleh Penggugat Rekonvensi selama 10 tahun dari gajinya ;

-

Bahwa uang sebesar Rp 32.000.000,- berasal dari orang tua Tergugat Rekonvensi ;

-

Bahwa, ternyata pada tahun 2007, rumah tersebut telah dilunasi oleh Penggugat Rekonvensi ;

-

Bahwa, rumah tersebut lalu direnovasi dengan bantuan orang tua Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 150.000.000,-

-

Bahwa, oleh karena itu jika Penggugat Rekonvensi mendalilkan nilai harta berupa tanah dan rumah tersebut sebesar Rp 300.000.000,- maka dikurangi terlebih dahulu dana milik orang tua Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 150.000.000,- sisanya adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat



Rekonvensi senilai Rp 150.000.000,- sehingga dalam hal ini bagian Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 75.000.000,-

Sepeda motor tahun 2013, merk Honda CBR 150 cc Nomor Polisi P 2587 FD atas nama DEDI SETIYONO yang sekarang senilai Rp 23.500.000,- sehingga bagian masing – masing dari Penggugat dan Tergugat Rekonvensi adalah Rp 11.750.000,-

Sehingga nilai harta bersama yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 86.750.000,4.

Bahwa, selain harta tersebut, terdapat utang bersama yang timbul selama yaitu : a. Utang pokok pada BRI Unit Situbondo 2 tanggal 28 November 2012 berupa Kupedes sebesar Rp 100.000.000,- dalam jangka waktu 84 bulan, dan lunas pada tanggal 27 November 2019 , dibayar dengan dipotongkan gaji Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp 2.090.000,b. Utang pada tahun 2013, untuk pembelian mobil Suzuki Swift tahun 2008 dengan Nomor Polisi P 1943 EA dengan harga Rp 130.000.000,- walaupun dibalik nama dan diatasnamakan DEDI SETIYONO ( Penggugat ) akan tetapi uang mukanya sebesar Rp 30.000.000,- dan sisanya sebesar Rp 100.000.000,- diangsur tiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- oleh orang tua Tergugat sendiri dan sampai sekarang masih kurang dibayar atau sisa sebesar Rp 30.000.000,- yang dibayar atau menjadi tanggung jawab dari orang tua Tergugat ;

5.

Bahwa jika dikompensasi antara utang bersama yang Pertama dan Kedua, maka sudah dibagi dan sudah menjadi tanggung jawab masing – masing pihak sampai saat ini, sebab nilai pokok utangnya hampir sama dimana utang bersama yang pertama dibayar dan menjaidi tanggung jawab Penggugat Rekonvensi, sedangkan utang bersama yang kedua juga telah dibayar dan menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi ;



6.

Bahwa, atas alasan atau dalil – dalil jawaban sebagaimana tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi menganggap gugatan tersebut tidak relevan serta tidak beralasan hukum, sehingga mohon agar gugatan tersebut ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; Bahwa, Tergugat telah mengajukan dalil duplik dalam Konvensi, yang

sekaligus sebagai dalil duplik dalam Rekonvensi, secara tertulis bertanggal 5 Februari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM KONVENSI Bahwa, Tergugat menolak dan membantah semua dalil – dalil Penggugat. Tergugat tetap berpegang pada dalil jawabannya yang pertama ; DALAM REKONVENSI Bahwa, Penggugat Rekonvensi membantah dan menolak seluruh dalil – dalil yang dikemukakan Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya tetap pada dalil – dalil yang telah dikemukakan dalam gugat rekonvensi ; Bahwa, berkaitan dengan gugatan rekonvensi, Penggugat dalam kedudukannya sebagai Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak perlu menyampaikan dalil duplik dalam Rekonvensi, cukup menunjuk pada dalil jawaban dalam rekonvensi yang telah ia ajukan ; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti – bukti di persidangan, baik berupa bukti surat maupun saksi - saksi; Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat adalah : 1.

Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNGtertanggal 22 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo. bukti tersebut diberi kode P. 1 ;

2.

Fotokopi yang bermeterai cukup, tetapi tidak menunjukkan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 26 September 2012 yang ditanda tangani oleh Pihak I DEDI SETIYONO, S.H. dan pihak II HOLIVIA LAKSMI HAYATI, Amd. Keb. dan saksi – saksi. Selanjutnya diberi kode P. 2 ;



3.

Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk. 15. 30. 5/ PW.01/ 148/ 2015 tanggal 03 September 2015 sebagai duplikat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 642/ 21/ IX/ 2005 tanggal 10 September 2005 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya diberi kode P.3 ; Bahwa, bukti surat yang diajukan Tergugat adalah :

1.

Fotokopi yang telah bermeterai cukup akan tetapi tidak menunjukkan aslinya, Surat Pernyataan tertanggal 26 September 2012 yang ditanda tangani oleh Pihak I DEDI SETIYONO, S.H. dan pihak II HOLIVIA LAKSMI HAYATI, Amd. Keb. dan saksi – saksi, selanjutnya diberi kode T.1 ;

2.

Fotokopi yang telah bermeterai cukup, akan tetapi tidak menunjukkan aslinya Surat Pencabutan Pernyataan tertanggal 8 September 2014 yang ditanda tangani oleh DEDY SETIYONO, S.H., selanjutnya diberi kode T. 2 ;

3.

Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Sertipikat Nomor 424 Desa Alas malang, tertanggal 29 April 2008 yang dibuat

oleh

Kepala

Kantor

Pertanahan

Kabupaten

Situbondo.

selanjutnya diberi kode T. 3 ; 4.

Fotokopi yang telah bermeterai cukup akan tetapi tidak menunjukkan aslinya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Penumpang Minibus Suzuki type RS415 Swift ST4 MT Nomor Polisi P 1943 EA atas nama DEDY SETIYONO. Selanjutnya diberi kode T. 4 ;

5.

Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Tanda Terima BRI Unit Situbondo 2 atas surat – surat atas nama DEDI SETIYONO untuk keperluan permohonan Kupedes, tertanggal 29 November 2012. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T. 5 ;

6.

Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya tanda terima uang pinjaman Kupedes Investasi / Modal Kerja dari BRI Unit Situbondo 2, tertanggal 28 November 2012, yang ditanda tangani



oleh DEDY SETIYONO dan HOLIVIA LAKSMI HAYATI. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T. 6 ; 7.

Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya SURAT KETERANGAN Nomor B.152-/ XIV/ KC/ MKR/ 08/ 2015 tanggal 12 Agustus 2015. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.7 ; Bahwa bukti saksi yang diajukan Penggugat adalah :

1.

SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan Magang, bertempat tinggal di Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : -

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2010, perkenalan mana karena saksi teman kerja Penggugat ;

-

Bahwa, saksi juga kenal dengan Tergugat, sejak saksi kenal dengan Penggugat ;

-

Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat ;

-

Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang telah dikaruniai 1 orang anak ;

-

Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami isteri. Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik mereka di Namun sejak sekitar 1 tahun lalu, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, hingga kemudian Tergugat pergi meninggal kediaman bersama tersebut;

-

Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih dari 3 bulan ;

-

Bahwa, Saksi beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat tersebut bertengkar, yang hal itu saksi ketahui karena saksi sering mampir berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat tersebut. Selain itu Penggugat

juga

sering

berbagi

rasa

curah

hatinya,

dengan

menceritakan persoalan rumah tangganya kepada saksi ; -

Bahwa, yang saksi ketahui, pokok permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain ( selingkuh ) yang bernamaWANITA;



-

Bahwa, saksi tidak pernah melihat hubungan cinta dimaksud, tetapi Penggugat sering menceritakan perselingkuhan Tergugat tersebut, bahkan kata Penggugat, dari hubungan cinta Tergugat dengan wanita tersebut telah dikaruniai 1 orang anak ;

-

Bahwa, Saksi sering tahu, selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat sering datang untuk menjenguk anaknya, juga 2 kali saksi melihat Tergugat memberikan uang, tetapi saksi tidak mengetahui jumlahnya ;

-

Bahwa, saksi tahu, telah ada upaya dari pihak keluarga kedua belah pihak tersebut untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tersebut, tetapi hingga saat ini Penggugat tidak mau rukun dengan Tergugat ;

-

Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama, berupa rumah di perumahan Wisma Anggrek, Desa Alasmalang. Saksi tahu rumah tersebut rumah mereka, karena sejak kenal, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut. Saksi tidak mengetahui proses perolehan rumah tersebut ;

-

Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat punya sebuah mobil Suzuki Swift. Saksi tidak hafal identitas mobil tersebut, demikian pula saksi tidak tahu proses perolehan harta tersebut ;

-

Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat punya harta berupa sebuah sepeda motor merk Honda CB150R warna putih. yang saat ini dikuasai oleh Tergugat. Saksi tidak hafal identitas motor tersebut, demikian pula saksi tidak mengetahui proses perolehan kendaraan tersebut ;

-

Bahwa, selain itu saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat juga punya sebuah sepeda motor merk Honda Beat, dan sebuah sepeda merk Polygon. Saksi tidak hafal identitas barang - barang tersebut, demikian pula saksi tidak mengetahui proses perolehannya;

2.

SAKSI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



-

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan ayah kandung Penggugat ;

-

Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat ;

-

Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sekarang telah dikaruniai 1 orang anak ;

-

Bahwa, yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat dahulu rukun sebagai suami istri dan keduanya bertempat tinggal di jalan Anggrek Situbondo ;

-

Bahwa, yang saksi ketahui, sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, keduanya sering bertengkar, yang penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, yang pertama dengan seorang wanita dari, dan yang kedua dengan seorang wanita dari dan hubungan cinta dengan wanita dari tersebut, telah dikaruniai anak ;

-

Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui periselingkuhan Tergugat tersebut. Saksi mendengarnya berdasarkan cerita dari Penggugat ;

-

Bahwa, sejak sekitar 5 bulan lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama. Sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

-

Bahwa, saksi telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat ;

-

Bahwa, saksi tahu ada harta berupa tanah dan rumah di wisma Anggrek yang selama ini ditempati bersama Penggugat dan Tergugat. Rumah tersebut dibeli dengan uang muka sebesar Rp 32.000.000,yang berasal dari pemberian saksi, sisanya dilunasi oleh Penggugat dan Tergugat ;

-

Bahwa, angsuran untuk melunasi rumah tersebut setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- dan menurut perkiraan saksi, belum lunas ;

-

Bahwa, menurut cerita Penggugat, harga pembelian rumah tersebut sebesar Rp 82.000.000,-



-

Bahwa, saat ini rumah tersebut telah banyak direnovasi. Akan tetapi uang untuk renovasi rumah tersebut yang besarnya sekitar Rp 150.000.000,- berasal dari pemberian saksi ;

-

Bahwa, selain itu saksi tahu pula ada harta berupa sebuah mobil merk Suzuki Swift tahun 2008, yang saat ini diatas namakan Tergugat. Akan tetapi mobil tersebut saksilah yang membelinya di Banyuwangi secara kredit. Uang muka pembelian mobil tersebut sebesar Rp 30.000.000,berasal dari saksi, dan saksi pula yang mengangsur setiap bulannya sebesar Rp 828.000,- Bahkan hingga saat ini belum lunas. Total harga mobil tersebut sebesar Rp 130.000.000,- ;

-

Bahwa, selain itu ada lagi harta berupa 2 sepeda motor, yang pertama Honda CB 150 yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, harganya sekitar Rp 23.000.000,- yang kedua Honda Beat, warna merah tahun 2014, saksilah yang membelikan sepeda motor Honda Beat tersebut di Banyuwangi, bahkan hingga sekarang masih atas nama orang lain ;

-

Bahwa, saksi tidak tahu perihal adanya utang – utang dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ; Bahwa, bukti saksi yang diajukan Tergugat adalah :

1.

SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut : -

Bahwa, saksi telah lama kenal dengan Tergugat, dan telah lama pula saksi berteman dekat dengan Tergugat tersebut, karena sering melakukan kerjasama jual beli kayu ;

-

Bahwa, saksi tahu terhadap Penggugat, tetapi tidak pernah bertegur sapa ;

-

Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sekarang telah dikaruniai 1 orang anak ;

-

Bahwa, saksi tahu Penggugat saat ini mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

-

Bahwa, yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat dahulu tinggal bersama di rumah mereka Perumahan Wisma Anggrek di kemudian



sejak sekitar 4 bulan terakhir, Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama tersebut hingga saat ini ; -

Bahwa, berdasarkan cerita Tergugat, saksi tahu bahwa kedua belah pihak tersebut sering bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran tersebut ;

-

Bahwa, berdasarkan cerita Tergugat pula, saksi tahu bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena dulu Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain ;

-

Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui sendiri hubungan cinta dimaksud ;

-

Bahwa, yang saksi tahu, dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mereka di Perumahan Wisma Anggrek tersebut, akan tetapi saksi tidak tahu bagaimana perolehan harta berupa rumah tersebut ;

-

Bahwa, saksi tahu rumah tersebut pernah direnovasi, yakni pada sekitar tahun 2005 lalu, Tergugat menemui saksi dan bermaksud meminjam uang Rp 30.000.000,- untuk renovasi rumah tersebut. karena tidak punya uang maka saat itu saksi menyarankan untuk meminjam di bank ;

-

Bahwa, kemudian Tergugat pernah bercerita bahwa ia telah meminjam uang di bank sebesar Rp 100.000.000,-

-

Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai renovasi rumah tersebut ;

-

Bahwa, saat renovasi rumah tersebut dilaksanakan saksi beberapa kali mendatangi rumah tersebut karena sebagian kayu, saksi yang mencarikannya ;

-

Bahwa, yang saksi ingat, renovasi yang utama dari rumah tersebut adalah renovasi kusen dan pintu ;

-

Bahwa, saksi tidak pernah melihat orang tua Penggugat saat dilaksanakan renovasi rumah tersebut

-

Bahwa, saksi juga tahu bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil, yang seingat saksi seperti Honda jazz warna merah. Saksi tahu



karena beberapa kali Tergugat ke rumah saksi mengendarai mobil tersebut ; -

Bahwa, saksi tidak tahu proses pembelian mobil tersebut ;

2.

SAKSI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut : -

Bahwa, saksi telah lama kenal dengan Tergugat, dan telah lama pula saksi berteman dekat dengan Tergugat tersebut, karena sering melakukan kerjasama jual beli kayu ;

-

Bahwa, saksi tahu terhadap Penggugat, tetapi tidak pernah bertegur sapa ;

-

Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sekarang telah dikaruniai 1 orang anak ;

-

Bahwa, saksi tahu Penggugat saat ini mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

-

Bahwa, yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat dahulu tinggal bersama di rumah mereka Perumahan Wisma Anggrek di Desa Alasmalang, kemudian sejak sekitar 4 bulan terakhir, Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama tersebut hingga saat ini ;

-

Bahwa, berdasarkan cerita Tergugat, saksi tahu bahwa kedua belah pihak tersebut sering bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran tersebut ;

-

Bahwa, berdasarkan cerita Tergugat pula, saksi tahu bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena dulu Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain ;

-

Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui sendiri hubungan cinta dimaksud ;

-

Bahwa, yang saksi tahu, dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mereka di Perumahan Wisma Anggrek tersebut, akan tetapi saksi tidak tahu bagaimana perolehan harta berupa rumah tersebut ;



-

Bahwa, saksi tahu rumah tersebut pernah direnovasi, yakni pada sekitar tahun 2005 lalu, Tergugat menemui saksi dan bermaksud meminjam uang Rp 30.000.000,- untuk renovasi rumah tersebut. karena tidak punya uang maka saat itu saksi menyarankan untuk meminjam di bank ;

-

Bahwa, kemudian Tergugat pernah bercerita bahwa ia telah meminjam uang di bank sebesar Rp 100.000.000,-

-

Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai renovasi rumah tersebut ;

-

Bahwa, saat renovasi rumah tersebut dilaksanakan saksi beberapa kali mendatangi rumah tersebut karena sebagian kayu, saksi yang mencarikannya ;

-

Bahwa, yang saksi ingat, renovasi yang utama dari rumah tersebut adalah renovasi kusen dan pintu ;

-

Bahwa, saksi tidak pernah melihat orang tua Penggugat saat dilaksanakan renovasi rumah tersebut

-

Bahwa, saksi juga tahu bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil, yang seingat saksi seperti Honda jazz warna merah. Saksi tahu karena beberapa kali Tergugat ke rumah saksi mengendarai mobil tersebut ;

-

Bahwa, saksi tidak tahu proses pembelian mobil tersebut ; Bahwa, untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan

kesimpulan secara terulis, masing – masing tertanggal 05 November 2015 yang untuk mempersingkat uraian, cukup ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; Bahwa untuk mempersingkat uraian ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; PERTIMBANGAN HUKUM DALAM KONVENSI Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ; Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang te rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; Menimbang, bahwa terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, pihak-pihak berperkara telah melakukan perdamaian dengan mediasi dengan menunjuk seorang mediator,

Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang

bernama Drs. AMAR HUJANTORO, M.H. ternyata hasilnya gagal ; Menimbang, bahwa berkait dengan Tergugat sebagai seorang anggota kepolisian, Majelis Hakim telah memberi waktu yang cukup agar mengurus surat – surat yang berkaitan dengan kepentingan administratif dirinya yang digugat cerai oleh istrinya tersebut, namun hingga batas waktu 6 bulan, Tergugat

menyatakan

tidak mendapatkan

surat

tersebut,

sedangkan

Penggugat tetap bersikukuh untuk meneruskan gugatan ini ; Menimbang, bahwa tidak adanya surat yang berkaitan dengan Tergugat sebagai anggota kepolisian tersebut, menurut Majelis Hakim tidak bisa menjadi penghalang hak Penggugat untuk meneruskan perkara ini. Gugatan perceraian ini adalah bagian dari hak perdata Penggugat sebagai subyek hukum yang utuh, yang sifatnya prinsipil atau asasi, sehingga pemeriksaan perkara ini diteruskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka sidang yang isinya tetap dipertahankan ; Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat

mengajukan gugatan

percerai yang digabungkan dengan gugatan pengasuhan anak, dengan alasan sejak sekitar tahun 2012 lalu, rumah tangganya dengan Tergugat sering dilanda pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Isnawati, bahkan karena hubungan cintanya tersebut hingga dilahirkan seorang anak. Saat diajukan gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sekitar 1 bulan karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama. Atas keadaan tersebut, selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap seorang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG ; Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang te rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat dan Tergugat adalah orang yang identitasnya seperti yang termuat dalam identitas surat gugatan perkara ini, dan keduanya tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, sehingga secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa, Tergugat mengakui adanya perkawinan dirinya dengan Penggugat dan perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak ;

-

Bahwa

Tergugat

tidak

membantah

rumah

tangganya

dengan

Penggugat saat ini dalam keadaan pisah tempat tinggal, tetapi Tergugat membantah adanya perselisihan dan percekcokan yang terus menerus dengan Penggugat. Meski demikian Tergugat mengakui dirinya pernah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, tetapi hubungan tersebut telah selesai. Tergugat membantah telah lahir anak dari hubungan cintanya dengan wanita tersebut, demikian pula sebenarnya selama ini Penggugat telah memaafkan Tergugat. Sehingga meskipun telah pisah tempat tinggal, menurut Tergugat hal itu bukanlah alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ; -

Bahwa, Tergugat menolak gugatan tentang pengasuhan anak, karena Penggugat

masih

berstatus

sebagai

PTT

yang

tidak

punya

penghasilan tetap, sedangkan Tergugat sebagai anggota kepolisian mempunyai penghasilan tetap yang lebih baik demi menjamin masa depan anak mereka ; -

Bahwa, Tergugat juga keberatan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai ;



Menimbang, bahwa dari jawaban tersebut Majelis Hakim menilai bahwa meskipun Tergugat membantah telah terjadi percekcokan dirinya dengan Penggugat, juga Tergugat membantah tentang adanya hubungan cinta yang berlanjut dengan wanita lain, namun Tergugat mengakui rumah tangganya dengan Penggugat telah pisah tempat tinggal, dan dahulu dirinya memang pernah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain ; Menimbang, bahwa terhadap hal yang diakui Tergugat tersebut, sesuai dengan pasal 174 HIR menjadi bukti yang memberatkan bagi Tergugat, maka dalil gugatan yang diakui Tergugat tersebut dianggap terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa terhadap yang disangkal, maka Penggugat wajib membuktikannya, demikian pula Tergugat dapat membuktikan dalil – dalil sangkalannya ; Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut : 1.

Bukti surat P.1 adalah akta otentik yang cukup untuk membuktikan adanya kelahiran seorang anak, satu dan lain hal sebagaimana tercantum dalam akta tersebut. Adapun dalam kaitannya dengan materi gugatan perkara ini pada pertimbangan di bawah :

2.

Bukti surat P.2 tersebut, adalah akta di bawah tangan, yang meski tidak menunjukkan aslinya, tetapi para pihak tidak menyangkal adanya bukti surat tersebut. Adapun dalam kaitannya dengan materi gugatan perkara ini pada pertimbangan di bawah :

3.

Bukti Surat P.3 adalah akta otentik yang cukup untuk membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami - istri yang terikat hubungan pernikahan yang sah ; Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang, diajukan oleh Tergugat,

Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : 1.

Bahwa, bukti surat T. 1 adalah bukti yang sama dengan bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat P. 1, yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena itu pertimbangan terhadap bukti surat T. 1



tersebut cukup dengan menunjuk apa yang telah dipertimbangkan dalam bukti surat P. 1 ; 2.

Bahwa, bukti surat T.2, secara formil bukti tersebut tidaklah memenuhi syarat sebagai bukti surat, karena Tergugat tidak menunjukkan asli dari bukti tersebut, demikian pula secara materiil bukti tersebut adalah surat pernyataan sepihak yang dibuat oleh Tergugat, dimana surat tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk mengikat Penggugat supaya tunduk pada pernyataan tersebut, sehingga bukti surat T.2 tersebut haruslah dikesampingkan ;

3.

Bukti surat T.3 hingga T.7 dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti – bukti tersebut adalah bukti yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, oleh karena itu terhadap bukti – bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang rekonvensi di bawah ; Menimbang, bahwa Penggugat

dan Tergugat, masing – masing

menghadirkan bukti saksi sebanyak 2 ( dua ) orang ; Menimbang, bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ; Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah kerabat serta teman dekat dari Penggugat ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

mulai

pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat



tinggal sejak beberapa bulan terakhir, sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ; Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan ; Menimbang, bahwa terhadap saksi – saksi Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan yang disampaikan saksi – saksi tersebut tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru bersesuaian dengan keterangan saksi – saksi Penggugat, tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terpecah, karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut : 1.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 10 September 2005 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK KANDUNG;

2.

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, tetapi setidaknya sejak tahun 2012 lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Isnawati, yang meski kemudian atas pertengkaran tersebut berhasil didamaikan, pada tahun 2014, pertengkaran serupa kembali terjadi karena Penggugat begitu yakin Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang berasal dari Desa Suboh ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dari pertimbangan

tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat ;



Menimbang, bahwa terhadap petitum yang pertama , pihak Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat; Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ; Menimbang, terhadap petitum yang kedua, pihak Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan jatuhnya talak ba’in Tergugat terhadap Penggugat ; Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur’an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.; Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut : Pasal 2 ; Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ; Pasal 3 ;



Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ; Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya; Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah kehilangan kepercayaan terhadap Tergugat, karena sangat yakin Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, meski berulangkali Tergugat menyatakan masih sangat mencintai Penggugat; Menimbang,

bahwa kenyataan tersebut, menunjukkan Penggugat

dan Tergugat telah mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami istri, yang terus memburuk dari waktu ke waktu, sehingga mengakibatkan Penggugat

hancurnya

keharmonisan

kehidupan

rumah

tangga

dan Tergugat, dimana pada titik sekarang, Penggugat tidak

berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat ; Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka dengan itu telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri ; Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu : Artinya :

Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah

dianggap

goncang

serta

dianggap

sudah

tidak

bermanfaat

lagi

nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri



dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi

Penggugat dan Tergugat. Tujuan

perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur’an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah,

tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah

tangga Penggugat dan Tergugat ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat

untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas

hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat ( 2 ) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, serta yang termuat pula dalam doktrin Hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi : Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ; Menimbang, bahwa terhadap petitum yang ketiga, Majelis Hakim mempertimbangkan,

untuk

menjamin

terciptanya

tertib

administrasi

perceraian sebagaiman dimaksud pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang te rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/ TUADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka dalam perkara a quo diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Situbono untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi dimana pernikahan itu dicatat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, pegawai pencatat nikah mana wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, agar mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ; Menimbang, bahwa petitum yang keempat , Penggugat meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ; Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdapat perbedaan penulisan nama anak yang dimaksud, yang tertera dalam surat gugatan Penggugat tertulis ANAK KANDUNG, sedangkan yang tertulis dalam surat jawaban Tergugat, ANAK KANDUNG, sedangkan dalam akta kelahiran ( bukti surat P.1 ) nama anak tersebut adalah ANAK KANDUNG; Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P. 1 adalah akta otentik yang nilai otentik tersebut termasuk nama yang tertera dalam akta tersebut, maka Majelis Hakim menganggap sepanjang nama anak tersebut, yang dimaksud dalam perkara ini adalah nama yang tertera dalam bukti surat P. 1 yaitu ANAK KANDUNG yang lahir pada tanggal 4 Oktober tahun 2007; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat keberatan karena Tergugat memiliki hubungan yang sangat erat dengan anak tersebut, juga Tergugat merasa lebih mampu membiayai anak tersebut, karena dirinya mempunyai penghasilan yang lebih baik daripada Penggugat ; Menimbang, bahwa dalam hal adanya perselisihan pengasuhan anak antara kedua orang tuanya, perlu diketengahkan prinsip hukum dalam aturan perundang – undangan sebagai berikut : a.

Pasal 41 huruf a Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:



Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak - anaknya, semata - mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. b.

Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan: (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam halhal : a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali.

c.

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan : Dalam hal terjadi perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Menimbang, bahwa pada dasarnya pemberian hak hadhanah ( hak

asuh ) terhadap anak haruslah menitik beratkan pada kepentingan anak tersebut. Dalam Ketentuan hukum Islam, seorang anak berada dalam hadhanah ( pengasuhan ) ibunya, hingga anak tersebut dapat menentukan pilihannya atau mumayyiz atau berumur 12 tahun, dimana dari hal itu terkandung makna bahwa seorang ibu yang telah mengandung, melahirkan, serta kemudian menyusui, secara kodrati lebih mempunyai ikatan dalam membahasakan rasa kasih sayang terhadap anaknya. Tidaklah boleh mencabut hak pengasuhan ibu terhadap anaknya kecuali ada alasan yang sangat prinsip hingga seorang ibu dianggap tidak layak lagi untuk diberi hak mengasuh anaknya sendiri ; Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat bukanlah seorang ibu yang buruk perilakunya, sehingga gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut dapat dikabulkan ; Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang te rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua hingga keempat telah dikabulkan,

maka

terhadap

Petitum

Pertama

haruslah

dinyatakan

mengabulkan gugatan Penggugat ; DALAM REKONVENSI Menimbang, bahwa pada bagian ini Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi ; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik, jika terjadi perceraian, Tergugat Rekonvensi meminta agar dijatuhkan putusan sebagai berikut: 1.

Ditetapkan sebagai harta bersama hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, harta – harta sebagai berikut : a.

Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah tembok beratap genting, tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor 895A/PNRK/JB/IX/2007, tanggal 16-08-2007 yang dibuat oleh PPAT

SOEJONO,

Sarjana

Hukum,

satu

dan

lain

hal

sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 424/Desa Alasmalang, Surat Ukur tanggal 08-04-2008, Nomor 03, Luas 135 M2, atas nama DEDI SETIYONO, yang terletak di Perumahan Wisma Anggrek Mas Blok B Nomor 10, Desa Alasmalang, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, yang saat ini dapat dihargai senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); b.

Sebuah mobil merk Suzuki Swift tahun pembuatan 2008, saat ini bernopol P 1943 EA , atas nama DEDI SETIYONO, yang saat ini dapat dihargai senilai Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

2.

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama senilai Rp. 410.000.000.,- ( empat ratus sepuluh juta rupiah ) sehingga masing-masing berhak mendapatkan 1/2 bagian dari harta gono gini di atas, dan membayarkannya kepada Penggugat Rekonpensi yakni sebesar Rp 205.000.000,- ( dua ratus lima juta rupiah ), atau,



menyatakan sebagai hukum apabila harta bersama / gono - gini tersebut di atas, karena sifatnya secara Natura tidak dapat dibagi, agar dijual lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dengan bagian yang seimbang ; 3.

Menetapkan sisa hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa hutang pokok dan bunga kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Tbk) Unit Situbondo 2 tersebut adalah sebesar Rp. 175.602.000,- (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua ribu rupiah), dan pada saat gugatan rekonpensi ini dibuat masih bersisa sebanyak 52 (lima puluh dua) kali angsuran, yakni 52 x Rp. 2.090.500,- , sebesar Rp. 108.706.000,- (seratus delapan juta tujah ratus enam ribu rupiah) ;

4.

Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar setengah dari sisa hutang bersama sebesar Rp 108.706.000,- ( seratus delapan juta tujah ratus enam ribu rupiah ), yakni Rp 54.353.000,- ( lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah ) kepada Penggugat Rekonvensi ;

5.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Uang Paksa ( dwangsom ) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari , apabila !alai menjalankan putusan ini ;

6.

Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walau ada banding, kasasi, ataupun upaya hukum Iainnya ( uit voerbaar bij voorraad ); Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan tentang gugatan

Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam permohonan cerai gugat, adalah sejalan dengan ketentuan Pasal ketentuan pasal 132 HIR, dimana secara prinsip, gugatan rekonvensi adalah untuk mengimbangi gugatan konvensi yang dapat diperiksa

bersama-sama dengan gugatan konvensi sehingga

akan menghemat biaya dan waktu, mempermudah acara pembuktian, serta menghindarkan putusan yang saling bertentangan satu sama lain ; Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, materi gugatan rekonvensi adalah hal – hal yang berkaitan erat materi gugatan konvensi, yakni berkait Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang te rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


erat dengan tuntutan hak pembagian harta bersama hasil perkawinan, sehingga penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim perlu memeriksa serta mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugat rekonvensi tersebut ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut : 1.

Bahwa, Tergugat Rekonvensi akan melaporkan Tergugat Rekonvensi kepada atasannya di Polres Situbondo, atas gugatan dari Penggugat Rekonvensi, karena apa yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut bertentangan dengan surat pernyataan yang telah ia buat tanggal 26 September 2012 ;

2.

Bahwa, Tergugat Rekonvensi mengakui ada harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut : a.

Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi. Tetapi perihal perolehan dan keadaan rumah tersebut, Tergugat Rekonvensi medalilkan hal – hal sebagai berikut : -

Obyek tanah dan rumah tersebut awalnya dibeli dengan harga Rp 82.000.000,- dengan uang muka sebesar Rp 32.000.000,- sedang sisanya sebesar Rp 50.000.000,diangsur oleh Penggugat Rekonvensi selama 10 tahun dari gajinya ;

-

Bahwa uang muka sebesar Rp 32.000.000,- berasal dari orang tua Tergugat Rekonvensi ;

-

Bahwa, ternyata pada tahun 2007, rumah tersebut telah dilunasi oleh Penggugat Rekonvensi ;

-

Bahwa, rumah tersebut lalu direnovasi dengan uang yang berasal dari orang tua Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 150.000.000,-



Bahwa, oleh karena itu jika Penggugat Rekonvensi mendalilkan nilai harta berupa tanah dan rumah tersebut sebesar Rp 300.000.000,- maka dikurangi terlebih dahulu dana milik orang tua Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 150.000.000,- sisanya adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat Rekonvensi senilai Rp 150.000.000,- sehingga dalam hal ini bagian Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 75.000.000,b.

Sepeda motor tahun 2013, merk Honda CBR 150 cc Nomor Polisi P 2587 FD atas nama DEDI SETIYONO yang sekarang senilai Rp 23.500.000,- sehingga bagian masing – masing dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah Rp 11.750.000,-

Sehingga

nilai

harta

bersama

yang

menjadi

hak

Penggugat

Rekonvensi adalah sebesar Rp 86.750.000,3.

Bahwa, Tergugat Rekonvensi mengakui ada utang bersama yang timbul dalam perkawinan, akan tetapi keadaan utang – utang tersebut adalah sebagai berikut : a.

Utang pokok pada BRI Unit Situbondo 2 tanggal 28 November 2012 berupa Kupedes sebesar Rp 100.000.000,- dalam jangka waktu 84 bulan, dan lunas pada tanggal 27 November 2019 , dibayar dengan dipotongkan gaji Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp 2.090.000,-

b.

Utang pada tahun 2013, untuk pembelian mobil Suzuki Swift tahun 2008 dengan Nomor Polisi P 1943 EA dengan harga Rp 130.000.000,- walaupun mobil tersebut telah dibalik nama dan diatasnamakan DEDI SETIYONO ( Penggugat Rekonvesi ), akan tetapi pembelian mobil tersebut dilakukan oleh orang tua Tergugat Rekonvensi dengan cara mengangsur di sebuah dealer mobil di Banyuwangi dengan harga Rp 130.000.000,yang hingga saat ini belum lunas. Sehingga mobil tersebut merupakan utang kepada orang tua Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 130.000.000,-



4.

Bahwa menurut Tergugat Rekonvensi, terhadap utang – utang tersebut dibagi dengan cara, Penggugat Rekonvensi menanggung dan membayar utang yang di BRI, sedangkan Tergugat Rekonvensi menanggung dan membayar utang pembelian kepada orang tuanya ;

6.

Bahwa, atas alasan atau dalil – dalil jawaban sebagaimana tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi menganggap gugatan tersebut tidak relevan serta tidak beralasan hukum, sehingga mohon agar gugatan tersebut ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam repliknya tidak

mengakui adanya keadaan harta – harta yang didalilkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tersebut ; Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa hal – hal yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi adalah : 1.

Adanya harta bersama berupa Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah tembok beratap genting, dengan tanda bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 424/ Desa Alasmalang, Surat Ukur tanggal 08-042008, Nomor 03, Luas 135 M2, atas nama DEDI SETIYONO, yang terletak di Perumahan Wisma Anggrek Mas Blok B Nomor 10, Desa Alasmalang, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, meski Tergugat

Rekonvensi

juga

mendalilkan

terdapat

percampuran

kepemilikan obyek tersebut, karena biaya renovasi rumah sebesar Rp 150.000.000,- berasal dari orang tua Tergugat Rekonvensi ; 2.

Bahwa, memang ada harta berupa sebuah mobil merk Suzuki Swift tahun 2008 dengan Nomor Polisi P 1943 EA, tetapi adanya harta tersebut merupakan hasil utang kepaa orang tua Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 130.000.000,- yang hingga kini belum terbayar ;

3.

Bahwa, Tergugat Rekonvensi mengakui adanya utang bersama di BRI sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi ; Menimbang, bahwa terlepas dari adanya bukti pengakuan tersebut di

atas, terhadap taksiran nilai harga saat ini rumah, mobil ataupun motor yang jadi objek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang te rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


dicantumkan dalam sebuah putusan, karena nilai harga sebuah barang berubah – ubah, baik bertambah ataupun berkurang seiring tempat dan waktu yang berbeda. Saat barang itu diperoleh, tentu berbeda nilai harganya setelah barang tersebut dipakai atau sebab lainnya. Oleh karena itu khusus mengenai nilai harga sebagaimana tersebut, harus dikesampingkan ; Menimbang, bahwa dari jawab – menjawab tersebut, yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah : 1.

Apakah benar terdapat percampuran kepemilikan dengan orang tua Tergugat Rekonvensi terhadap harta bersama berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah tembok beratap gentang, dengan tanda bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 424/ Desa Alasmalang, Surat Ukur tanggal 08-04-2008, Nomor 03, Luas 135 M2, atas nama DEDI SETIYONO, yang terletak di Perumahan Wisma Anggrek Mas Blok B Nomor 10, Desa Alasmalang, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo ?

2.

Apakah benar ada harta bersama hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi berupa sebuah mobil merk Suzuki Swift tahun 2008 dengan Nomor Polisi P 1943 EA ?;

3.

Apakah benar ada harta bersama hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi berupa Sepeda motor tahun 2013, merk Honda CBR 150 cc Nomor Polisi P 2587 FD atas nama DEDI SETIYONO ? ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya harta – harta tersebut,

Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti – buktinya yang kedua belah pihak tersebut mengajukan bukti tersebut bersama dengan pembuktian dalam gugatan pokok ( konvensi ) ; Menimbang, terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut : 1.

Bukti Surat T.3 dalam gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim juga menyebutnya dengan PR.1, dimana bukti tersebut adalah bukti otentik adanya tanda bukti hak yang terkuat dalam hukum tanah di Indonesia. Bukti tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan serta jawaban yang disampaikan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, cukup



untuk menyatakan bahwa harta bersama berupa tanah dan rumah sebagaimana telah tersebut, adalah kepemilikannya atas nama DEDI SETIYONO ( Tergugat ) ; 2.

Bukti Surat T.4 yang dalam gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim juga menyebutnya dengan PR. 2, Penggugat tidak menunjukkan asli dari bukti surat tersebut, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebuah bukti surat, akan tetapi oleh karena pihak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak berbeda pendapat tentang adanya mobil dengan identitas sebagaimana tercantum dalam bukti tersebut, maka nilai pembuktian dari bukti tersebut menjadi bukti permulaan, dan harus dikuatkan dengan bukti – bukti yang lain ;

3.

Bukti Surat T.5 yang dalam gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim juga menyebutnya dengan PR. 3, adalah surat yang sifatnya administratif tentang penyerahan surat – surat sebagi jaminan kredit di Bank BRI ;

4.

Bukti Surat T.6 yang dalam gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim juga menyebutnya dengan PR. 4 yang oleh karena tidak diingkari tanda tangan yang ada dalam bukti tersebut baik oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka cukup menjadi bukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan akad bersama dan menerima pinjaman berupa kredit dari Bank BRI tertera dalam bukti tersebut ;

5.

Bukti Surat T.7 yang dalam gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim juga menyebutnya dengan PR. 5, bukti tersebut berhubungan dengan bukti PR 3, dan PR 4 di atas, bahwa dengan dijadikannya Surat – Surat Keputusan ( SK ) kepegawaian Penggugat Rekonvensi sebagai jaminan utang tersebut, maka yang dipotong adalah gaji milik Penggugat Rekonvensi ; Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini pihak Tergugat

Rekonvensi tidak menyampaikan bukti surat ; Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi, menurut Majelis Hakim saksi – saksi tidak cukup mengetahui tentang harta – harta yang jadi obyek sengketa dalam perkara ini, Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang te rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


baik mengenai asal perolehan, maupun identitas yang rinci dari harta – harta tersebut, sehingga bukti saksi tentang gugatan rekonvensi tersebut harus dikesampingkan ; Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini, Majelis Hakim menilainya bahwa saksi yang pertama tidak cukup mengetahui tentang harta – harta yang jadi obyek sengketa dalam perkara ini, baik mengenai asal perolehan maupun identitas yang rinci dari harta – harta tersebut, sehingga bukti saksi pertama terhadap harta – harta yang jadi objek sengketa perkara ini tersebut harus dikesampingkan ; Menimbang, bahwa sedangkan saksi yang kedua meski ia menyatakan bahwa telah membiayai sebagian pembelian serta renovasi rumah yang jadi objek sengketa perkara ini, senilai Rp 150.000.000,- akan tetapi jumlah tersebut adalah jumlah yang tidak pasti atau perkiraan, juga tidak dapat disebutkan mengapa ia turut membiayai pembelian dan renovasi rumah tersebut, apakah sebagai pemberian atau ada akad utang dari pihak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tersebut. Demikian pula kesaksian tersebut juga tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi, karena kesaksian tersebut hanya diberikan seorang saksi, tanpa diperkuat bukti yang lain, sehingga terhadap keterangan saksi kedua tersebut berlaku asas Unus Testis Nullus Testis atau kesaksian seorang saksi dianggap tidak memenuhi kualitas sebagai bukti saksi ; Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi tentang adanya harta bersama berupa sebuah sepeda motor tahun 2013, merk Honda CBR 150 cc Nomor Polisi P 2587 FD atas nama DEDI SETIYONO, yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi, ternyata Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti – bukti di persidangan, sehingga dalil Tergugat Rekonvensi harus dikesampingkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan satu per satu petitum gugatan rekonvensi sebagai berikut :



Menimbang bahwa terhadap petitum yang pertama Penggugat Rekonvensi meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan

rekonpensi

dari

Penggugat

Rekonpensi

(Termohon)

untuk

seluruhnya ; Menimbang, bahwa petitum tersebut berhubungan erat dengan petitum yang gugatan yang lain, sehingga pertimbangan terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum – petitum yang lain ; Menimbang, bahwa terhadap petitum yang kedua, Penggugat Rekonvensi meminta agar dalam perkara ini dinyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan tersebut; Menimbang, bahwa petitum tersebut tidak didasarkan atas dalil yang jelas tentang adanya dugaan yang beralasan, bahwa Tergugat Rekonvensi sebelum adanya putusan pengadilan, bermaksud memindah tangankan kepemilikan atas obyek sengketa dimaksud sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 227 HIR, maka petitum tersebut haruslah ditolak ; Menimbang, bahwa terhadap petitum yang ketiga Penggugat Rekonvebsi meminta agar dinyatakan sebagai harta bersama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi , berupa : a.

Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah tembok beratap genting, dengan tanda bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 424/ Desa Alasmalang, Surat Ukur tanggal 08-04-2008, Nomor 03, Luas 135 M2, atas nama DEDI SETIYONO, yang terletak di Perumahan Wisma Anggrek Mas Blok B Nomor 10, Desa Alasmalang, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo ;

b.

Sebuah mobil Suzuki Swift tahun pembuatan 2008, saat ini bernopol P 1943 EA , atas nama DEDI SETIYONO); Menimbang, bahwa terhadap harta – harta tersebut, Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut : a.

Harta Bersama Berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah tembok beratap genting, dengan tanda bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 424/ Desa Alasmalang, Surat Ukur



tanggal 08-04-2008, Nomor 03, Luas 135 M2, atas nama DEDI SETIYONO, yang terletak di Perumahan Wisma Anggrek Mas Blok B Nomor 10, Desa Alasmalang, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo ; Menimbang, bahwa ketentuan pasal 35 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat ( 1 ) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. kemudian dalam pasal 37 undang undang tersebut juga dinyatakan bahwa terhadap harta bersama tersebut, diatur menurut hukumnya masing – masing, kemudian dalam penjelasan pasal 37 tersebut disebutkan, yang dimaksud dengan "hukumnya" masing masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum - hukum lainnya ; Menimbang,

bahwa

oleh

karena

perkawinan

serta

perceraian

Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dilakukan berdasar atas hukum Islam, maka untuk menyelesaikan sengketa harta bersama ini haruslah didasarkan atas hukum Islam, yang untuk itu perlu dicantumkan prinsip hukum tentang sengketa harta bersama yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, yang pada Pasal 97 dari Kompilasi Hukum Islam tersebut menyebutkan : Janda atau duda cerai hidup masing – masing berhak seperdua dari bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan ; Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah terbukti obyek tanah serta rumah tersebut adalah harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Demikian pula di persidangan, Tergugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan adanya percampuran kepemilikan atas harta tersebut dengan orang tua Tergugat Rekonvensi,

sehingga

dalil

Tergugat

Rekonvensi

tentang

adanya

percampuran pemilikan dalam objek tanah dan rumah tersebut harus dikesampingkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum agar tanah beserta rumah sebagaimana tersebut, ditetapkan sebagai harta bersama hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi dapat Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang te rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


dikabulkan, dan oleh karena itu perlu pula dinyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing – masing berhak ½ ( seperdua / setengah ) dari harta berupa tanah dan rumah sebagaimana tersebut ; b.

Sebuah mobil Suzuki Swift tahun pembuatan 2008, yang saat ini dengan Nomor Polisi P 1943 EA , atas nama DEDI SETIYONO); Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi

mengakui adanya harta dimaksud, tetapi yang membeli harta tersebut adalah orang tua Tergugat Rekonvensi dengan cara kredit di sebuah dealer di Banyuwangi yang hingga saat ini belum lunas, sehingga adanya harta berupa mobil tersebut merupakan utang kepada orang tua Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 130.000.000,- ; Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap objek mobil tersebut, telah dinilai sebagai bukti permulaan dan harus ditambah dengan bukti – bukti yang lain, sedang ternyata Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan bukti lain yang dapat menguatkan bukti yang telah diajukannya tersebut, sehingga bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan kepemilikan ataupun kedudukan harta tersebut dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan terhadap objek harta berupa mobil tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa terhadap petitum yang keempat Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membagi harta bersama yang telah tersebut ; Menimbang, bahwa petitum tersebut berhubungan erat dengan petitum ketiga di atas, dan yang terbukti sebagai harta bersama hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di atas, adalah sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah tembok beratap genting, dengan tanda bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 424/ Desa Alasmalang, Surat Ukur tanggal 08-04-2008, Nomor 03, Luas 135 M2, atas nama DEDI



SETIYONO, yang terletak di Perumahan Wisma Anggrek Mas Blok B Nomor 10, Desa Alasmalang, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo ; Menimbang, bahwa oleh karena objek yang dimohonkan pembagian nya adalah tanah beserta rumah, maka yang tidak dapat dipisahkan dari pembagian tersebut adalah tentang hal yang berkaitan dengan penguasaan tanah dimaksud ; Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, bukti yuridis berupa sertipikat tanda bukti hak, dari tanah tersebut saat ini berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi, sedangkan secara fisik objek tanah dan rumah tersebut berada dalam penguasaan Tergugat rekonvensi. Penguasaan mana sama – sama tidak bertentangan dengan hukum karena keduanya punya hak atas objek tersebut, dan penguasaan obyek tanah tersebut bukan pula dilakukan atas itikad yang buruk ; Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk melaksanakan pembagian objek tanah dan rumah tersebut, harus dilaksanakan dalam dua aspek penguasaan di atas sebagai sebuah kesatuan prosesnya, yaitu aspek penguasaan yuridis ( berupa sertipikat bukti kepemilikan ) dan aspek penguasaan fisik dari objek tanah dan rumah tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beban kewajiban untuk melaksanakan pembagian tanah dan rumah tersebut harus dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagi pihak yang sama – sama menguasai atas tanah dan rumah dimaksud. Oleh karena itu terhadap petitum gugatan yang keempat tersebut, haruslah diyatakan dengan menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi tanah dan rumah sebagaimana tersebut dalam petitum yang ketiga di atas, masing – masing ½ bagian dari objek tersebut, yang jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harus melalui lelang dan hasilnya dibagi sama antara keduanya, setelah dikurangi biaya – biaya yang wajib dikeluarkan untuk keperluan lelang tersebut ; Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum yang kelima dan keenam, adalah petitum yang berkaitan erat. Dalam hubungan kedua petitum



tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sekaligus kedua petitum tersebut sebagai berikut ; Menimbang, bahwa petitum yang kelima, Penggugat rekonvensi meminta agar ditetapkan sisa utang sebesar Rp. 108.706.000,- (seratus delapan juta tujah ratus enam ribu rupiah) di Bank BRI sebagai utang bersama, dan petitum yang keenam, Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar setengah dari utang bersama tersebut, yakni Rp. 54.353.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi ; Menimbang, bahwa dalam perkara

a quo Tergugat Rekonvensi

mengakui adanya utang yang mereka lakukan di Bank BRI, tetapi Tergugat Rekonvensi keberatan membayar sisa utang tersebut karena seharusnya utang tersebut memang bagian dari kewajiban Penggugat Rekonvensi ; Menimbang, berdasar bukti – bukti yang diajukan memang terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara bersama – sama telah menerima uang pinjaman kredit dari BRI, utang mana akan jatuh tempo pada tanggal 27 November 2019 ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 91 Kompilasi Hukum Islam, dapat dipahami di bahwa dalam hukum Islam, prinsip harta bersama dapat berupa benda berwujud dan benda tidak berwujud. Harta yang berwujud meliputi meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat – surat berharga. Harta tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban ; Menimbang, bahwa dengan memahami prinsip hukum tersebut, maka utang yang timbul dalam perkawinan, utang mana dilakukan oleh suami istri, ataupun atas sepengetahuan suami atau istri, menjadi harta bersama perkawinan sebagai benda tidak berwujud berupa kewajiban bersama suami istri tersebut. perkecualian dari ketentuan tersebut adlaah jika ada perjanjian lain yang dibuat oleh pihak – pihak yang melakukan utang – piutang tersebut ; Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, menurut Majelis Hakim haruslah difahami bahwa

dalam utang piutang tersebut, Penggugat

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berkedudukan sebagai debitor, secara bersama telah melakukan akad utang dengan pihak BRI sebagai kreditornya ; Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang te rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


Menimbang, bahwa sudah menjadi kefahaman umum, timbulnya hubungan utang piutang tersebut didasarkan atas perjanjian yang mengikat antara pihak kreditor dan debitor tersebut, dimana perjanjian tersebutlah yang berlaku sebagai hukum/ undang – undang bagi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan Bank BRI. Hak dan kewajiban, serta hal – hal yang bersifat aksidentalia seperti halnya jika terjadi perceraian, tentu sudah seharusnya terumuskan dalam perjanjian kredit tersebut ; Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalam menentukan kedudukan tentang jumlah utang tersisa, serta bagaimana teknik pertanggungan utang manakala Penggugat Reknvensi dan Tergugat Rekonvensi bercerai, haruslah melibatkan Bank BRI sebagai kreditor ; Menimbang, bahwa demikian pula dalam hubungan utang piutang tersebut, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara bersama melakukan akad pinjaman secara kredit dengan Bank BRI yang akan jatuh tempo pada tanggal 27

November 2019. Dengan adanya perceraian ini

menurut Majelis Hakim tidak bisa serta merta menentukan kewajiban pembayaran kontan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, kecuali jika telah diperjanjikan terlebih dahulu untuk itu ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum kelima dan keenam dari gugatan rekonvensi, adalah petitum gugatan yang masih kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa terhadap petitum yang ketujuh Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- perhari , apabila !alai menjalankan putusan ini ; Menimbang, bahwa putusan ini adalah jenis putusan yang tidak termasuk dalam kualifikasi sebagai putusan yang atasnya bisa diterapkan lembaga Dwangsom, sebagaimana maksud Pasal 606 a Rv, maka gugatan Penggugat tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa terhadap petitum yang kedelapan Penggugat Rekonvensi meminta agar Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walau ada banding, kasasi, ataupun upaya hukum Iainnya ; Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelaya nan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang te rmuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


Menimbang, bahwa gugatan tersebut tidak didasari atas alasan – alasan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan dalam Pasal 180, 207 dan 195 HIR, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, sehingga gugatan tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan rekonvensi tersebut, terdapat petitum yang dikabulkan, dan terdapat pula petitum yang tidak diterima dan ditolak, maka terhadap petitum gugatan rekonvensi yang pertama, dalam amar putusan haruslah dinyatakan dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk sengketa perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; Menimbang, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundangundangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI DALAM KONVENSI 1.

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2.

Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( HOLIVIA LAKSMI HAYATI binti H. KOSIDI ) ;

3.

Memerintahkan

Panitera

Pengadilan

Agama

Situbondo

untuk

mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi serta kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, agar mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ; 4.

Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh ( hadhanah ) terhadap seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, yang bernama HANUNDIA AQILA RAMADHANTI, hingga anak tersebut mencapai usia mumayyiz atau 12 tahun ;



DALAM REKONVENSI 1.

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;

2.

Menyatakan harta berupa Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah tembok beratap genting, dengan tanda bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 424/ Desa Alasmalang, Surat Ukur tanggal 08-042008, Nomor 03, Luas 135 M2, atas nama DEDI SETIYONO, yang terletak di Perumahan Wisma Anggrek Mas Blok B Nomor 10, Desa Alasmalang, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo sebagai harta bersama hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan masing – masing dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hak ½ ( seperdua/ setengah ) dari harta tersebut ;

3.

Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 2 di atas, yang jika tidak bisa dilakukan secara natura, maka harus dilaksanakan melalui

lelang,

dan

hasilnya

dibagi

sama

antara

Penggugat

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ; 4.

Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap pembagian harta berupa sebuah mobil ;

5.

Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap penetapan dan pembayaran utang bersama ;

6.

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 491.000,- ( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Situbondo pada hari Kamis tanggal

26 November 2016 Masehi, bertepatan dengan 14 Safar 1437

Hijriah, oleh Kami Drs. SAYUTI, M.H. Hakim Ketua Majelis, HIRMAWAN SUSILO, S.H. dan Drs. AMAR HUJANTORO, M.H. masing – masing Hakim Anggota, dengan

dibantu oleh DJUNAIDI ICHWANTORO, S.H. Panitera



Pengganti, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

ttd

ttd

HIRMAWAN SUSILO, S.H.

Drs. SAYUTI, M.H.

Hakim Anggota ttd ttd Drs. AMAR HUJANTORO, M.H.

Panitera Pengganti, ttd ttd DJUNAIDI ICHWANTORO, S.H.

Perincian biaya perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

-

Biaya Pendaftaran

Rp.

30.000,-

Oleh:

-

Biaya ATK Perkara Rp.

50.000,-

Panitera

-

Biaya Panggilan

Rp

400. 000,-

-

Redaksi

Rp.

5.000,-

-

Materai

Rp.

6.000,-

Jumlah

Rp.

491. 000,-

M. NIDZAM FICKRY, SH

Panitera

Pengadilan

Agama

Situbondo

SAJAT, SH




PUBLIKASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Recommend Documents