PENCABUTAN VERSUS PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA BANDING

PENCABUTAN VERSUS PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA BANDING Makalah disajikan untuk bahan Diskusi Hakim sekoordinator Bojonegoro Oleh Dra. Hj.Laila Nurhayati, MH Hakim Pengadilan Agama Tuban

I.

PENDAHULUAN Kehidupan kita dilingkupi oleh berbagai persoalan hukum, termasuk hukum perkawinan. Perkawinan dihukumkan kepada 3 (tiga) kualifikasi, Wajib, sunnah dan makruh. Perkawinan oleh UU Nomor 1 tahun 1974 dirumuskan secara definitif melalui pasal 1 yang secara tekstual berbunyi : “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Dari rumusan pasal tersebut di atas mengindikasikan bahwa kekekalan rumah tangga menjadi tujuan dan bukan untuk sesaat dalam waktu tertentu seperti kawin kontrak atau mut’ah. Sungguhpun begitu tidak jarang rumah tangga yang telah dibangun atas kehendak berdua, yang didahului dengan kemesran-kemesraan disaat memadu cinta ketika masih berpacaran, ternyata tidak memberikan garansi bahwa rumah tangganya terhindar dari prahara. Mereka bertengkar, rumah tangga tidak lagi memunculkan nuansa romantis, kedamaian dan ketentraman yang bahasa religinya disebut mawaddah, sakinah dan rahmah. Karena dirasa bahwa dari hari ke hari kabahagian itu kian menjauh dan terkikis oleh pertengkaran yang cukup dahsyat, maka inisiatif berceraipun muncul menjadi sebuah pintu emergensi. Dengan langkah gontai dan tertunduk lesu datanglah ke Pengadilan Agama untuk mengurus perceraian. Setelah perkaranya terdaftar dan jadwal persidangannya pun telah ditetapkan, mereka menghadap di muka sidang yang kemudian diusahakan perdamaian oleh Majelis Hakim . Tuan Hakim yang mulia tidak berhasil, maka dirujuklah mereka ke mediator sesuai ketentuan PERMA NO.1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan. Berkali-kali mediator membuka pertemuan untuk melakukan mediasi, namun tidak berhasil merukunkan mereka. Mediator mengembalikan mandat kepada Majelis Hakim, dan perkaranya disidangkan kembali. Sampailah ketukan palu pemutus diketukan oleh Tuan Hakim dengan mengabulkan permohonan Pemohon, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan 1

ikrar talak kepada Pemohon dan membebankan biaya perkara kepada Pemohon. Mendengar amar putusan yang yang dijatuhkan oleh Tuan Hakim yang menyedihkan tersebut, air mata sang isteripun tak terbendung membasahi pipinya yang merah merona, dan sambil mengelus-elus kepala anaknya yang tak bedosa yang ada dalam dekapannya, ia berucap dengan suara yang terisak-isak, Pak Hakim perkenankanlah saya mengajukan banding. Tuan Hakim pun mempersilahkan dan memberikan petunjuk agar mengurus persyaratan banding di kepaniteraan. Sebelum masa bandingnya habis karena putusan belum inkracht van gewijsde, sang isteri yang berkedudukan sebagai Termohon/Pemohon banding melengkapi persyaratan administrasinya. Yang kemudian sesuai batas waktu yang dutentukan pengadilan mengirimkan berkas banding itu ke Pengadilan Tinggi Agama. Rupanya Dewi Fortuna berpihak kepada dirinya, suaminya mengajak rukun lagi, ajakan suami itupun disambut dengan suka cita dan berbunga-bunga. Dari illustrasi ini menimbulkan sebauh pertanyaan, langkah apakah yang harus ditempuh oleh suami isteri tersebut untuk menyelesaikan perkaranya yang sudah diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama.

II. PEMBAHASAN Bahwa dalam berperkara dimungkinkan berbalik arah dari tujuan semula. Semula sangat menggebu-gebu agar persidangan segera memutuskan perkaranya dengan mengabulkan gugatan atau permohonan yang diajukan ke Pengadilan, akan tetapi tidak jarang di tengah perjalanan Pemohon atau Penggugat berbalik arah ingin mencabut perkaranya, bahkan ada juga setelah perkaranya diputus merasa menyesal dan ingin mencabut dengan menganulir putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan. Di dalam perangkat perundang-undangan, baik HIR maupun RBg, tidak ditemukan regulasi yang mengatur mekanisme pencabutan perkara. Praktisi Hukum Drs Chatib Rasyid, SH,MH dan Drs. Syaifuddin,SH,MHum. di dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA DALAM TEORI DAN PRAKTEK PADA PERADILAN AGAMA halaman 83, mengatakan oleh karena itu pencabutan perkara di Pengadilan Agama berpedoman kepada ketentuan yang terdapat dalam pasal 271 Rv dengan tata cara sebagai berikut:  Yang mengajukan permohonan pencabutan perkara adalah penggugat/pemohon atau kuasanya,  Jika gugatan/permohonan belum dibacakan maka pencabutan gugatan/permohonan tidak perlu mendapatkan persetujuan tergugat/termohon. 2

 Jika gugatan/permohonan sudah dibacakan dan tergugat/termohon telah memberikan jawaban, maka pencabutan gugatan/permohonan hanya dapat dilakukan apabila telah mendapat izin dari tergugat. Melengkapi langkah pencabutan di atas utamanya pada item ketiga, maka dapat diduplikasikan putusan Pengadilan Negeri Brebes No.38/1972/Pdt dalam Law Report 1 l973, hal.94 yang substaninya, … untuk pencabutan gugatan sesudah tergugat memberi jawabannya perlu dimintakan persetujuan dari tergugat. Secara teknis penanganan penyelesaian perkara yang dicabut harus memperhatikan pada tahapan perkara yang bersangkutan. Prof. Dr.Abdul Manan mengatakan ada dua cara yang ditempuh dalam pelaksanaan pencabutan perkara : Pertama : Jika pencabutan perkara terjadi setelah perkara didaftar di kepaniteraan, maka pencabutannya cukup dilaksanakan oleh Panitera dengan mengeluarkannya dari register perkara, tidak perlu dibuat penetapan, Kedua : Jika terjadi pencabutan perkara sesudah disidangkan, pencabutannya tidak cukup dilaksanakan oleh panitera, tetapi harus dicatat oleh penitera yang ikut bersidang dalam Berita Acara Sidang dan Majelis Hakim membuat produk pengadilan berupa penetapan yang menyatakan bahwa perkara yang sedang disidangkan itu dicabut. Menurut beliau sebaiknya cara yang kedua yang dilaksanakan oleh Pengadilan dalam hal pencabutan perkara. Merefleksi uraian di atas dapat difahami bahwa hal-hal yang telah terurai tersebut esensinya adalah memberikan petunjuk pencabutan perkara yang terdaftar dalam pengadilan tingkat pertama dengan dibatasi pada ruang gerak jika pihak lawan belum mengajukan jawaban tidak perlu dimintai persetujuan dan jika telah menyampaikan jawaban harus terlebih dahulu mendapatkan izin persetujuan pencabutan darinya. Mekanisme pencabutan pada saat perkara masih dalam proses, apakah baru terdaftar di kepaniteraan, ataukah berkas perkaranya sudah didistribusikan kepada ketua majelis tidaklah terlalu musykil, tetapi berbeda dengan pencabutan perkara yang sudah diputus dan dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi, jika perkara yang sudah berada dalam kompetensi yuridis Pengadilan Tinggi dicabut karena mereka telah rukun kembali dan pencabutannya dikabulkan, maka akan mempunyai implikasi hukum bahwa putusan pengadilan tingkat pertama menjadi inkracht van gewijsde.

3

Dengan demikian kerukunan yang telah mereka lakukan menjadi sia-sia. Oleh karena itu ada beberapa pertanyaan sebagai berikut : 1. Apakah suami isteri tersebut mengajukan permohonan pencabutan kepada Pengadilan Tinggi Agma ? atau 2. Apakah suami isteri mengajukan permohonan pembatalan putusan Pengadilan Agama kepada Pengadilan Tinggi Agama ? Menghadapi problem seperti ini ada beberapa kontribusi pemikiran yang dikemuakan oleh praktisi hukum, di antaranya : 1. Drs.Mukti Arto,SH , intinya mengatakan :  Jika pada saat pemeriksaan tingkat banding terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut dengan persetujuan suami isteri,  Pengadilan Tinggi Agama membuat Penetapan yang isinya: 1. Mengizinkan pembanding mencabut perkaranya. 2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan prceraian karena terjadi perdamaian sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. 3. Menyatakan bahwa suami isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang sah. ( Drs Mukti Arto,SH, Praktek Perkra Perdata pada Pengdilan Agama, Pustaka Pelajar,Yogyakarta, hlm 97). 2. Prof.Dr.H.Abdul Manan,SH, SIP, MHum, intinya mengatakan :  Pengadilan Agama menyarankan kepada pihak yang berperkara agar bandingnya tidak perlu dicabut dan tetap disidangkan oleh PTA,  Pengadilan Agama yang bersangkutan segera meberitahukan kepada PTA bahwa antara pihak-pihak yang berperkara yang sedang dimohonkan banding sudah terjadi perdamaian dan sudah rukun kembali dengan dilampiri surat pernyataan dari pihak yang berperkara yang menyatakan bahwa mereka sudah rukun kembali.  Atas dasar pernyataan terjadinya perdamaian pembanding dan terbanding rukun lagi yang telah diberitahukan oleh PA kepada PTA, maka Majelis PTA mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan tidak menerima permohonan banding para pihak tersebut. Persoalan perkara yang sudah dikirimkan berkas bandingnya ke Pengadilan Tinggi sebenarnya bukan merupakan domen kita para praktisi hukum di tingkat pertama, yang menjadi kapling kita sebenarnya adalah memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yustiabelen yang sedang menghadapi persoalan banding dan telah rukun kembali. Arahan apa yang dapat kita berikan, versi yang dikemukakan Mukti Arto, perkara bandingnya dicabut, ataukah Prof. Dr.Abdul Manan bandingnya tidak perlu dicabut, atau versi lainnya mengajukan permohonan pembatalan putusan Pengadilan Agama. 4

Dalam praktek litigasi di Pengadilan Agama rupanya ketika perkara sudah diajukan banding yang kemudian pembanding dan terbanding rukun lagi, tampaknya yang dilakukan oleh pembanding adalah mengajukan permohonan pencabutan yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Agama yang bersangkutan. Sebagai satu refrensi dapat ditemukan dalam berbagai direktori Putusan Mahkamah Agung RI dari berbagai peradilan termasuk Putusan Pengadilan Tinggi Agama. Misalnya : 1. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.225/Pdt.G/2008/PTA.Sby, putusan dijatuhkan pada Juma’at tanggal 28 Oktober 2008 M bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1429 H. Permohonan banding diajukan oleh pembanding dari wilayah yurisdiksi Pengdilan Agama Lumajang atas perkara No.1013/Pdt.G/2008/PA.Lmj. Putusan PA dijatuhkan pada tanggal 10 Juli 2008 M bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1429 H. Dengan alasan karena pembanding dan terbanding telah rukun kembali, maka pada tanggal 11 September 2008 pembanding mengajukan pecabutan 2 (dua) perkara, yang pertama pencabutan putusan No.1013/Pdt.G/2008/PA.Lmj. yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lumajang, dan yang kedua pencabutan banding yang telah teregester di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.225/Pdt.G/2008/PTA.Sby. Atas permohonan tersebut PTA Surabaya mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum yang pada pokoknya sbb : Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding, mereka sebagai suami isteri menyatakan mencabut perkara banding dengan alasan antara pembanding dan terbanding telah rukun kembali; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat permohonan pencabutan demikian dapat dibenarkan karena ternyata perkara permohoan banding tersebut belum disidangkan, sehingga dapat diterima, Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut berpedoman pada pasal 271 dan 272 Rv; Menimbang, bahwa ternyata para pihak tersebut sebagai suami isteri menghendaki tidak jadi cerai karena mereka yang semula telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi ternyata sekarang telah hidup rukun dalam rumah tangga; Menimbang, bahwa oleh karena sekarang ini Pembanding dan terbanding sebagai suami isteri telah hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka putusan Pengadilan Agama Lumajang No.1013/.Pdt.G/2008/PA.Lmj. tersebut tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dibatalkan, dan Pengdilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan menolak gugatan penggugat/Terbanding, karena alasan 5

perceraian yang didalilkan dalam surat gugatnya sudah tidak terbukti ada; Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kemudian Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI  Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding dapat diterimna,  Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 10 Juli 2008 M bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1429 H No.1013/Pdt.G/2008/PA.Lmj. DENGAN MENGADILI SENDIRI :  Menolak gugatan penggugat/terbanding,  Menghukum penggugat/terbanding untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp 156.000 ( seratus lima puluh enam ribu rupiah )  Menghukum Tergugtat/Pemabanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 64.000 ( enem puluh empat ribu rupiah). 2. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Nomor. xxxx/Pdt.G/2012/PTA.JB, dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 8 Zulqa’dah 1433 H. Banding tersebut diajukan atas putusan Pengadilan Agama Jambi No. xxx/Pdt.G/2012/PA.Jb,tanggal 23 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1433 H. Pembanding mencabut bandingnya pada tanggal 9 Agustus 2012 dengan alasan telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak/ pembanding dan terbanding dan keduanya telah hidup rukun kembali. Atas permohonan pecabutan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Jambi mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum yang pada pokokny sbb : Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini telah dicabut oleh pembanding dengan alasan telah terjadi perdamaian antara pembanding dan terbanding dan keduanya telah hidup rukun kembali dalam rumah tangganya seperti dimaksud suratnya tertanggal 9 Agustus 2012, maka Pengadilan Tinggi Agama Jambi harus mengadili dengan pertimbangannya sendiri; Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor . xxx/Pdt.G/2012/PA.Jb. yang amarnya memberikan izin kepada pemohon 6

untuk menjatuhkan talak kepada termohon tidak mempunyai urgensi lagi, oleh sebab itu putusan tersebut harus dibatalkan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanagn di atas, maka permohonan pemohon harus dinayatakan tidak dapat diterima; Dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Jambi menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : MENGADILI  Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima,  Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor. xxx/Pdt.G/2012/PA.Jb. pda tanggal 23 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1433 H, DENGAN MENGADILI SENDIRI  Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,  Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);  Membebankan kepada pemanding untuk membayar biya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Merujuk pada sinopsis putusan yang telah ditampilkan di atas adalah bermuara dari permohonan pencabutan karena pembanding dan terbanding telah merajut kerukunan. Akan tetapi jika dicermati amar putusan Pengadilan Tinggi Agma atas permohonan pencabutan tersebut ternyata telah terjadi disparitas, meskipun pembanding hanya mengajukan permohonan pencabutan. Kalau pihak yang bersangkutan hanya mengajukan pencabutan, sedangkan Pengadilan Tinggi mencantumkan amar putusan membatalkan putusan Pengadilan Tingkat pertama dan dengan mengadili sendiri, tidakkah berarti Pengadilan Tinggi mengabulkan melebihi yang dituntut. yang dikenal dengan istilah ultra petita. Ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi dari pada yang diminta. Ketentuan ultra petita diatur dalam pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR atau pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg. Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan melalui putusan Nomor. 389 K/Sip/1969, hakim tidak boleh mengabulkan lebih yang dituntut atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut. Langkah pencabutan yang diikuti amar membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama yang dilakukan Pengadilan Tinggi 7

menurut hemat kami tidak tepat, karena di dalam hukum perdata berlaku asas hakim bersifat pasif atau hakim tidak berbuat apa-apa, dalam arti ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan para pihak yang berperkara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya ( iudex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur). Berbeda dengan dengan hukum acara di Mahkamah Konstitusi (MK), tidak mengatur ultra petita. Obyek perkara atau obyectum litis di MK berbeda dengan peradilan perdata yang melindungi orang perorangan, sedangkan di MK lebih bersifat hukum publik, tidak hanya melindungi kepentingan pihak-pihak yang berperkara, akan tetapi tidak kalah penting di luar para pihak, yaitu seluruh rakyat Indonesia. MK adalah penjaga dan penafsir konstitusi, serta penjaga demokrasi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara, sehingga karakter dan asas-asas yang berlaku berbeda dengan peradilan lainnya. Perkara yang telah bergulir menjadi kompetensi Pengadilan Tinggi adalah menjadi domen Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk memutuskan. Dalam praktek peradilan ada 3 (tiga) klasifikasi putusan Pengadilan Tingkat Banding: 1. Menguatkan/membenarkan, jika putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama tersebut dianggap adil dan benar menurut hukum yang berlaku, 2. Diperbaiki, oleh Pengadilan Banding jika putusan Pengadilan Agama dianggap kurang tepat menurut rasa keadilan, 3. Dibatalkan, karena dianggap oleh hakim Banding putusan Pengadilan Agama tidak adil dan tidak selaras dengan hukum yang berlaku. ( Pasl 16 UU Daraurat No.1 Tahun 1951).

III. KESIMPULAN Berdasarkan apa yang telah diuraian di atas, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada kedua beliau (Dr.Mukti Arto,SH dan Pfof.Dr. Abdul Manan) seperti dikemukakan di atas tersebut yang berputarputar dan menjatuhkan putusan yang tidak dituntut, maka ijinkan kami berbeda dengan kedua beliau dengan memlih versi lain. Dalam hal suami isteri telah rukun kembali maka yang lebih tepat, pembanding mengajukan permohoan pembatalan putusan Pengadilan Agama ke Pengadilan Tinggi dengan disertai lampiran pernyataan yang ditanda tangani oleh pembanding dan terbanding bahwa antara pemohon banding dan terbanding telah rukun kembali, dengan demikian amar putusan Pengadilan 8

Tinggi akan berbunyi membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama karena mereka telah rukun lagi. Ringkas kata permohonan yang diajukan bukan permohonan pencabutan perkara banding karena rukun, tetapi permohonan pembatalan putusan pengadilan Agama karena pembanding dan terbanding telah rukun kembali. Dengan dijatuhkan putusan Pengadilan Tinggi Agama yang menganulir putusan pengadilan tingkat pertama, maka putusan pengadilan tingkat pertama sudah tidak mempunyai daya ikat dan daya laku lagi terhadap suami isteri yang bersangkutan.

9