SKRIPSI
KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL
KOMANG MEILIA IN DIANA PUTRI PRATIWI NIM. 1116051171
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
i
SKRIPSI
KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL
Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana
KOMANG MEILIA IN DIANA PUTRI PRATIWI NIM. 1116051171
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015 ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL 5 JUNI 2015
Pembimbing I
Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH., M.Hum NIP. 19620731 198803 1 003
Pembimbing II
Ida Bagus Erwin Ranawijaya, SH.,MH NIP. 19730220 200312 1 001
iii
SKRIPSI INI TELAH DIUJI PADA TANGGAL 7 AGUSTUS 2015
Panitia Penguji Skripsi Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Nomor : 0680/UN14.4E/IV/PP/2015 Tanggal 23 Juli 2015
Ketua
:
Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH.,M.Hum
(
)
Sekretaris
:
Ida Erwin Ranawijaya, SH.,MH
(
)
Anggota
:
1. Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, SH.,M.Hum
2. Made Suksma Prijandhini Devi Salain, SH.,MH.,LLM
3. I Gde Putra Ariana, SH.,M.Kn
iv
)
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan
baik.
PENGADILAN
Adapun
judul
NEGERI
skripsi DALAM
ini
adalah
“KEWENANGAN
PEMBATALAN
PUTUSAN
ARBITRASE INTERNASIONAL”. Skripsi ini diajukan sebagai kewajiban dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Penulis menyadari bahwa penyusunan dan penyelesaian skripsi ini dapat berhasil dengan baik berkat arahan, bimbingan, dukungan, masukan dan saran dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan terima kasih yang setulustulusnya kepada: 1. Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH.,MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2. Bapak I Ketut Sudiarta, SH.,MH, Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Udayana. 3. Bapak I Wayan Bela Siki Layang, SH.,MH, Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Udayana. 4. Bapak I Wayan Suardana, SH.,MH, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Udayana. 5.
Bapak Ida Bagus Erwin Ranawijaya, SH., MH., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional serta Bapak I Gede Putra Ariana, S.H., M.Kn., selaku Sekretaris Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas
v
Udayana yang telah memberikan arahan yang sangat bermanfaat bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 6. Bapak Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH., M.Hum, Dosen Pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini, yang telah memberi arahan, bimbingan, dukungan, saran dan petunjuk yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 7. Bapak Ida Bagu Erwin Ranawijaya, SH., MH., Dosen Pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini, yang telah meluangkan banyak waktu dan telah dengan sabar memberi arahan, bimbingan, dukungan, masukan dan saran serta petunjuk yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 8. Bapak I Made Budi Arsika, SH., LLM., Ibu Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, SH., M.Kn., LLM.; Ibu Cok Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi, SH., M.H.;
yang telah senantiasa meluangkan banyak waktunya untuk
memberikan bimbingan dan motivasi kepada Penulis, baik di bidang akademik, organisasi kemahasiswaan, pergaulan antar mahasiswa, dan di masyarakat luas. 9. Bapak dan Ibu Dosen lain di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah sangat berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan selama Penulis duduk di bangku perkuliahan. 10. Seluruh Staf Administrasi dan Pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Udayana.
vi
11. Ibunda, Ayahanda, dan kakak Penulis yang selalu memberikan doa, cinta kasih yang tulus, dukungan moral, serta materiil kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Udayana hingga proses penyusunan skripsi ini. 12. Keluarga besar Asian Law Students’ Association Local Chapter Universitas Udayana (ALSA LC UNUD) dan keluarga besar Student Community for International Law (SCIL) tempat saya menempa soft skill dan menimba pengalaman yang tak kalah berguna dan sangat bermanfaat serta wadah dimana saya dapat bertemu teman-teman yang sangat banyak membantu dalam proses pembuatan skripsi ini. 13. Rekan-rekan Board of Director ALSA LC UNUD Periode Kepengurusan 2014-2015, Regen, Ari Mahartha, Nisa, dan Aloy, yang selama satu tahun bekerja keras mengabdikan diri untuk ALSA LC UNUD serta mendukung dan membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 14. Keluarga besar Asian Law Students’ Association National Chapter Indonesia, terutama Delegasi ALSA Forum Taiwan 2014, Anngi, Anty, Anggun, Abi, Anisa, Athira, Fano, Edo, Santun, Banu, Muthia, Saskia, Shella, Raisa, Novita, Nacil, Ernita, Dinta, Rafif, Fauzan, Tasya, Almadira, Dancuk, Javas, Vidi, Shanna, Marvin, Nadia, Stefi, Audy, yang telah menorehkan kenangan manis dan pengalaman yang luar biasa selama berALSA dan telah menghibur Penulis saat proses pembuatan skripsi ini berlangsung.
vii
15. Aldo Rico Geraldi SH., selaku kakak terbaik dan teramah yang pernah Penulis temui selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana sekaligus selaku orang yang telah menjerumuskan Penulis untuk mengambil topik yang menjadi skripsi Penulis saat ini. 16. Sahabat baru Penulis, Melia dan Kasandra, yang senantiasa menjadi partner terbaik selama Penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana. 17. Sahabat dan sekaligus kekasih Penulis Gede Darmika, SE., yang selalu mendukung dan membantu Penulis selama pembuatan skripsi ini berlangsung. 18. Sahabat tercinta Penulis, Cahya, Ivon, Gek Nia, Novel, Ririn, Inka, Colin, Linda, Tegar, Kak Risty, Kak Winda, Junior dan Ricky yang tidak hentihentinya memberikan dukungan serta selalu mengingatkan Penulis ketika ingin menyerah untuk menyelesaikan skripsi ini. 19. Teman sejawat seperjuangan serta teman-teman yang telah menghiasi masa perkuliahan selama 4 tahun ini, khususnya teman-teman angkatan 2011 reguler sore, Melia, Karina, Gung Cahya, Mami, Diah, Rengganis, Tya, Jeni, Mitia, Wita, Gek Ana, Boby, Kak Dewinda, Novita, Epita, Mirah, Dewi, Helin, Juli, Ima, dan kakak-kakak mahasiswa angkatan 2010, serta adik-adik mahasiswa angkatan 2012, 2013, 2014 yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu. 20. Seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, yang selalu memberi doa, dukungan, bantuan atau pun semangat yang tiada hentihentinya kepada Penulis.
viii
Akhirnya, dengan menyadari keterbatasan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca dan bagi kemajuan ilmu hukum.
Denpasar, 21 Mei 2015
Penulis
ix
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL...........................................................................................i HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM ..............................ii HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................iii HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI ..........................................iv KATA PENGANTAR ........................................................................................v DAFTAR ISI .......................................................................................................x SURAT PERNYATAAN KEASLIAN...............................................................xiii ABSTRAK ..........................................................................................................xiv ABSTRACT ..........................................................................................................xv BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ..............................................................................................1 1.2 Rumusan Masalah .........................................................................................7 1.3 Ruang Lingkup Masalah ...............................................................................7 1.4 Tujuan Penelitian ..........................................................................................8 1.5 Manfaat Penelitian ........................................................................................9 1.6 Landasan Teoritis ..........................................................................................10 1.7 Metode Penelitian..........................................................................................12 BAB II TINJAUAN UMUM 2.1 Tinjauan Umum Mengenai Arbitrase ...........................................................18 2.1.1 Pengertian Arbitrase .............................................................................18 2.1.1.1 Pengertian Arbitrase Internasional ..............................................19 2.1.1.2 Pengertian Arbitrase Nasional.....................................................23
x
2.1.2 Jenis-Jenis Arbitrase.............................................................................24 2.1.3 Bentuk Klausula Arbitrase ...................................................................26 2.2 Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia ...........................28 2.2.1 Keterkaitan antara Arbitrase dan Pengadilan Negeri ...........................29 2.2.2 Eksekusi Putusan Arbitrase Internasionl di Indonesia .........................31 2.2.2.1 Pendeponiran Putusan Arbitrase Internasional ...........................32 2.2.2.2 Permohonan Exequatur Putusan Arbitrase Internasional ...........34 2.3 Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional .................................................35 2.3.1 Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional menurut UNCITRAL Model Law ................................................................................................................36 2.3.2 Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan UU Arbitrase .......................................................................................................................39
BAB III PENGATURAN PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL BERDASARKAN KONVENSI NEW YORK 1958 3.1 Sejarah Singkat dan Pengertian Arbitrase Berdasarkan Konvensi New York 1958 .....................................................................................................................42 3.2 Pengaturan Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan Konvensi New York 1958 ..............................................................47 3.2.1 Dasar Berlakunya Konvensi New York 1958 di Indonesia ................51 3.3 Penolakan Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan Konvensi New York 1958 .....................................................................................................................55
xi
BAB
IV
KEWENANGAN
PENGADILAN
NEGERI
DALAM
PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL 4.1 Gambaran Umum Tentang Kasus Karaha Bodas Company melawan PERTAMINA .....................................................................................................60 4.2 Gambaran Umum Tentang Kasus KT. Corporation melawan Global Mediacom ............................................................................................................64 4.3 Gambaran Umum Tentang Kasus Transpac Capital Pte.Ltd. dan Transpac Industrial Holdings Limited melawan PT. Sumber Subur Mas ..........................67 4.4 Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional .......................................................................................69 4.4.1 Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Menolak Perkara yang Terdapat Kalusula Arbitrase ................................................................71 4.4.2
Kewenangan
Pengadilan
Negeri
Jakarta
Pusat
untuk
Tidak
Melaksanakan Eksekusi Akibat Permohonan Exequatur Ditolak ................73 4.4.3 Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia ................................................75 4.5 Analisa Kasus ................................................................................................77 BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan ...................................................................................................82 5.2 Saran ..............................................................................................................83 DAFTAR BACAAN
xii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
Dengan ini penulis menyatakan bahwa Karya Ilmiah/ Penulisan Hukum/ Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila Karya Ilmiah/ Penulisan Hukum/ Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.
Denpasar, 21 Mei 2015 Yang menyatakan,
Komang Meilia In Diana Putri Pratiwi NIM. 1116051171
xiii
ABSTRAK KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL Arbitrase merupakan salah satu penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa dagang melalui arbitrase dianggap lebih efisien dibandingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Putusan arbitrase bersifat final dan binding yang menyebabkan penyelesaianya relatif lebih cepat. Walaupun putusan arbitrase bersifat final dan binding, tapi putusan tersebut dapat dilakukan upaya hukum lainya seperti pembatalan ataupun penolakan terhadap putusan arbitrase. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan kasus, penulis melalui skripsi ini akan membahas mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dan upaya hukum seperti penolakan atau pembatalan putusan arbitrase internasional berdasarkan Konvensi New York 1958 serta membahas mengenai kewenangan-kewenangan yang dimiliki pengadilan negeri dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan tersebut adalah pembatalan dan penolakan putusan arbitrase memiliki definisi yang berbeda. Konvensi New York 1958 mengatur mengenai penolakan putusan arbitrase internasional yang diatur dalam Pasal V Konvensi New York 1958 dan hanya menyinggung mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional. Pengadilan Negeri dapat memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan arbitrase internasional apabila pengadilan negeri merupakan pengadilan dengan yuridiksi primer. Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Arbitrase, Pembatalan Putusan Arbitrase, Kewenangan Pengadilan
xiv
ABSTRACT DISTRICT COURT AUTHORITIES IN ANNULMENT INTERNATIONAL ARBITRATION AWARD Arbitration is one of dispute settlement mechanisms which is conducted outside the court. Dispute settlement of trade through arbitration is considered more efficient than dispute settlement by the court. The nature of arbitration award is final and binding which make the settlement process relatively faster. However, even if the nature of arbitration award is final and binding, the award could still undergo other legal remedies such is annulations or refusal. Through the application of normative legal research method, statutory approach and fact approach, the author shall discuss the recognition and enforcement of the arbitral award and the legal remedies such as annulation or refusal of an arbitral award based on the New York Convention 1958 as well as to discuss regarding the district court authorities of recognition and enforcement of international arbitral award. The conclusions that can then be drawn through these discussions are that annulation and refusal of an arbitral award has different definition. The New York Convention 1958 stipulates the refusal of arbitral award procedure that has been stipulated in Article V New York Convention 1958 and merely touched the idea of the annulations of international arbitration award. And that the District Court could have the authority to annul arbitration award if the court has the primary jurisdiction.
Key Words: Dispute Settlement, Arbitration, Annulment of Arbitration Award, District Court Authority.
xv
