ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
,
'
,,,"
,
SKRIPSI BIMO PRASETIO
PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL
DIINDONESIA
( STUDI KASUS PERTAMINA MELAWAN KARAHA RODAS)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004
SKRIPSI
PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL ...
BIMO PRASETIO
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL
OI INDONESIA
( STUDIKASUS PERTAMINA MELAWAN KARABA RODAS)
SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM
Dosen PembiDlbiag
WIBOWO
Penyasan
M.S.
BIMO PBASETIO
Nip. 131286714
NiDI. 039914886
FAKULTAS JlUKUM
~:)N
REGULER
UNIVERSIT~~ ~IRLANGGA SURABAYA
I
2004
SKRIPSI
PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL ...
BIMO PRASETIO
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Skripsi ini telab diuji dan dipertabankan dibadapan Pa.itia Penguji
pada bari SeoiD tanggal19 Desember 1003
PANITIA PENGUJI SKRIPSI :
KETUA
: MUCIIAMMAD ZAIDUN, S.D., M.Si.
..••....•..••....•..••••.
A.."'fGGOTA
1.BASU
W1BOWO S.
2. AGUS WlDYANTORO, S.LM.H...
SKRIPSI
PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL ...
BIMO PRASETIO
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
48
BABIV
PENUTUP
1. KESIMPULAN a. Pembatalan, Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internastonal eli Indonesia clapat dilaksanakan berclasarkan Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Konvensi New York
1958. Pembatalan putusan arbitmse interoasional dapat dilakukan di Indonesia apabila putusan arbitrase tersebut dijatuhkan oleh lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia elianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional sepanjang putusan tersebut illjatuhkan ill wilayah Republik Indonesia. Dasar pembatalan putusan arbitrase adalah ketentuan yang eliatur dalam Pasal 70 Undang-undang Arbitrase yang berlaku secara limitatif. Kewenangan pengadilan untuk membatalkan hanya terbatas pada kewenangan untuk mem.eriksa keabsahan dart segi prosedur pengambilan putusan arbitmse, tiM boleh masuk ke pokok sengketa yang menjadi kewenangan lembaga arbitrase. b. Pengaelilan Indonesia tidak berwenang untuk mem.batalkan putusan arbitrase internasional yang diputus ill luar yurisdiksi wilayah Republik Indonesia, karena yang berwenang me1akukan pembatalan putusan arbitrase tersebut hanya pengadilan eli negara putusan arbitrase dijatuhkan (t'Oun/ry
of origin).
Kewenangan
yang dimiliki pengadilan Indonesia hanya sebatas pada pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. atau melakukan penolakan hila
SKRIPSI
PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL ...
BIMO PRASETIO
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
49
putusan arbitnse terse but tidak sesuai berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 Undang-undang At-bitrase.
c. Sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang privat dan ClJlIjidential, ar.bitrase hanya akan efektif dan bermanfaat apabila didukung oleh para pihak yang beritikad baik dan bonafide. Apabila pan pihak tidak melaksanakan dengan itikad yang baik dan akhimya membawa sengketa terse but untuk diselesaikan di pengadilan maka tindakan itu menunjukan nsa penghonnatan yang rendah atas kesepakatan yang te1ah dibuat pan pihak berdasarkan asas pacta SUIl! sun'fJll(/a. d. Dampak dati pembatalan putusan arbitnse yang dilakukan tet:hadap putusan arbitnse intemasional yang dilakukan di luar yutisdiksi wilayah Republik Indonesia akan meuimbulkan ketidakpercayaan pihak asing terhadap kepastian hukum di Indonesia. Hal iui tentunya dapat menghambat iklim investasi di Indonesia yang banyak melakukan hubungan dengan pihak asing, bila hal ini terjadi maka akan berdampak pula pe'ftumbuhan ekonomi Indonesia 2. SARAN
a.
Pedu disusun suatu guideline (petunjuk) tersendiri oleh Mahkamah Agung mengenai pencrapan yang berkaitan dengan pengakuan, pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitt:ase intemasionaL Kat:ena MA adalah pengadilan banding tertiuggi dalam menyelesaikan pennasalahan ini, tentunya dengan dukungan, pertimbangan dan pendapat oleh kalangan praktisi dan akademisi yang merupakan pakar dalam arbitrase.
b. Sudah seharusnya pengadilan memandang lembaga arbitmse menyelesaikan
SKRIPSI
sengketa.
Berdasarkan
pnnstp
seb~aai
mitn dalam
kebebasan
PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL ...
berkontrak,
BIMO PRASETIO
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
50
mengharuskan pengadilan uutuk menahan diri atas pembatasan kewenangannya untuk mencampuri penyelesaian sengketa yang berisi klausula acbitrase. c. Paca pengusaha dalam menjalankan bisnisnya sudah sepatutnya lebih menghargai penyelesaian sengketa yang becsifat (JIIJmicabie (perdamaian) uutuk kelangsungan bisnt." jangka panjang. Budaya ini hams terus dikembangkan untuk dapat saling menghargai dan meningkatkan hubungan bisnis yang baik dengan pihak asing.
SKRIPSI
PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL ...
BIMO PRASETIO
