i
PETA WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KAB. MADIUN
Laporan Tahunan 2011
ii
KATA PENGANTAR BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas Rahmat, Taufiq dan Hidayah Nya, sehingga Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tahun 2011 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan tahunan ini dibuat dan berfungsi sebagai alat pantau sumber daya manusia, sebagai bahan untuk meneliti kebenaran dari evaluasi yang dibutuhkan, dan sebagai bahan untuk mengevaluasi hasil pengawasan serta sebagai bahan untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai, meliputi bidang yustisial, administrasi kepaniteraan dan kesekretatriatan, bidang pembinaan serta bidang pembangunan pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Laporan ini juga sebagai salah satu bentuk pertangung jawaban pimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun kepada Instansi Vertikal untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang dan sekaligus sebagai bahan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan, khususnya
jajaran pimpinan Pengadilan Agama
Kabupaten Madiun sebagai bahan pijakan dalam pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang. Kami telah berusaha menyajikan laporan seobyektif mungkin, akan tetapi kami menyadari masih adanya kekurangan . Seiring dengan adanya masukan dan kritik dari semua pihak, maka buku laporan tahunan ini akan terus diperbaiki baik dari segi kelengkapan, keobyektifan data maupun tata letak penyusunan yang lebih baik dan menarik. Demikian, semoga laporan ini ada gunanya dan bermanfaat bagi kita . Amin Madiun, 30 Desember 2011 Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun
Hj. SRI ASTUTI, SH
iii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL …………………………………………………………… i PETA WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KAB. MADIUN ……. ii KATA PENGANTAR ………………………………………………………….
iii
DAFTAR ISI …………………………………………………………………… iv BAB I
BAB II
PENDAHULUAN A.
Kebijakan Umum Peradilan …………………………………
1
B.
Visi dan Misi ………………………………………………..
9
C.
Rencana Strategis…………………………………………….
10
STRUKTUR ORGANISASI ……………………………………… 13 A.
Penyusunan Alur Tupoksi
13
B.
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
15
BAB III
KEADAAN PERKARA …………………………………………..
16
BAB IV
PENGAWASAN INTERNAL……………………………………..
23
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
27
A.
Sumberdaya Manusia Teknis Yudisial ……………………… 27 1. Sumberdaya Manusia Teknis Yudisial …………………... 29 2. Sumberdaya Manusia Non Teknis Yudisial ……………... 30 3. Promosi dan Mutasi ……………………………………… 31
B.
4. Pengisian Jabatan Struktural ……………………………..
33
Pengelolaan Sarana dan Prasarana …………………………..
34
1. Sarana dan Prasarana Gedung ……………………………
34
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung ………………….. 34 C.
D.
BAB VI
Pengelolaan Keuangan ………………………………………
36
1. Belanja Pegawai ………………………………………….
36
2. Belanja Barang …………………………………………...
37
3. Belanja Modal ……………………………………………
37
Pengelolaan Administrasi …………………………………… 37 1. Administrasi Peradilan ………………………………….
37
2. Administrasi Umum ……………………………………...
43
KESIMPULAN DAM REKOMENDASI A.
Kesimpulan ………………………………………………….
54
B.
Rekomendasi ………………………………………………..
55
iv
BAB I PENDAHULUAN A. Kebijakan Umum Peradilan Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung RI. dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang kekuasaan kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung RI Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang No.4 Tahun 2005 dinyatakan bahwa “Organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung RI. dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung R I”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap. Sementara itu dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2005 disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
1
Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut diatas juga memuat penambahan kewenangan yang menjadi tugas pokok Peradilan Agama sebagai salah satu Pelaksana Kekuasaan Kehakiman yaitu dengan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, menyelesaikan sengketa Ekonomi Syari’ah dan kenaikan batas usia pensiun bagi pejabat fungsional Hakim dan Kepaniteraan. Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah telah membawa perubahan besar dalam penyelenggaraan Peradilan Agama. Aspek organisasi, administrasi, finansial dan tehnis peradilan telah menjadi bagian penting dalam perubahan tersebut. Sebagai salah satu pertanggung jawaban Peradilan Agama sebagai salah satu Pelaksana Kekuasaan Kehakiman dibawah Mahkamah Agung RI. adalah berkewajiban pula melaksanakan Program Keterbukaan Informasi sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomer : 144/KMA/SK/VIII/2007. Informasi yang diberikan kepada masyarakat luas diantaranya gambaran umum tentang Peradilan Agama, proses beracara, hak-hak pencari keadilan, biaya proses penyeleseian perkara dan hak-hak kepaniteraan, agenda persidangan, putusan dan penetapan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum dan informasi lainnya. Sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan tidak memihak, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berusaha memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan dengan sebaik-baiknya, secara terbuka dan fair dengan melalui satu pintu yaitu melalui meja informasi, hal ini sebagaimana salah satu Program yang dicanangkan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung yaitu clean service. Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sesuai dengan kewenangannya senantiasa berusaha untuk mengembangkan stretegi berbagai kegiatan terkait, mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas selama tahun 2011 sebagaimana terurai dalam laporan dibawah ini. Sepanjang tahun 2011 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berjuang keras dalam melaksanakan tugas untuk menopang perbaikan kinerja peradilan dalam rangka untuk mencapai kepada kesempurnaan kehendak roformasi birokrasi badan peradilan, oleh karena itu Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan
2
tugasnya mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut : 1. Bidang Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan 1).
Staatsblad 1941 Nomor 44 tentang Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB=HIR) jo Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951;
2).
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;
3).
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
4).
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;
5).
Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Abritase;
6).
Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
7).
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
8).
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
9).
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
10). Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah; 11). Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI; 12). Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 13). Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 14). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, jo. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; 15) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
3
Nomor 10 Tahun 1983 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983; 16). Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak; 17). Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; 18). Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2001 tentang Permohonan Kasasi Perkara Perdata yang Tidak Memenuhi Persyaratan Formal; 19). Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok; 20). Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; 21). Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomer 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah; 22). Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI. dan Badan Peradilan dibawahnya; 23). Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA/007/SK/IV/1994 tentang Memberlakukan Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan; 24). Keputusan
Ketua
Mahkamah
Agung
R.I.
Nomor
:
KMA/004/SK/II/1992 tanggal 24 Februari 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama; 25). Keputusan
Ketua
Mahkamah
Agung
R.I.
Nomor
:
KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil
4
Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama; 26). Keputusan
Ketua
Mahkamah
KMA/028/SK/V/1996
tentang
Agung
Biaya
R.I.
Permohonan
Nomor
:
Pemeriksaan
Sengketa Kewenangan Mengadili dalam Perkara Perdata; 27). Keputusan
Ketua
Mahkamah
KMA/042/SK/VIII/2001
tentang
Agung
R.I.
Perubahan
Nomor
Keputusan
:
Ketua
Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA/027A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Dimohonkan Peninjauan Kembali; 28). Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA/42/SK/III/2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA/127A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi 29) Keputusan
Ketua
Mahkamah
Agung
R.I.
Nomor
:
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan; 30). Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2 Tahun 2000 tentang perubahan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 1994 tentang Biaya Administrasi. 31). Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorrad) dan Provisionil; 32). Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. 33). Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem; 34). Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Abritase Syari’ah; 35). Surat
Ketua
Mahkamah
Agung
R.I.
Nomor
:
MA/KUMDIL/P/01/II/2002 tentang Petunjuk Penerimaan Tamu;
5
36). Surat Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tentang Pencatatan Perceraian; 37) Surat
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Non Yudisial Nomor :
33/WKMA.N.Y/IX/2008 tentang Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2008; 38). Keputusan
Ketua
Mahkamah
Agung
R.I.
Nomor
:
012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV); 2. Bidang Administrasi Sekretariat dan lain-lain : 1).
Undang-undang
Nomor
8
Tahun
1974
tentang
Pokok-Pokok
Kepegawaian jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian; 2).
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3).
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4).
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5).
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6).
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7).
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
8).
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
9).
Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
10). Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 11 Tahun 2002, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
6
11). Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 12). Peraturan Pemerintah R.I.
Nomor 100
Tahun 2000 Tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural; 13). Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 14). Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim; 15). Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 16). Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 17). Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; 18). Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006, tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Peraturan Gaji
7
Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Paradilan Agama; 19). Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural; 20). Keputusan Presiden R.I. Nomor 19 Tahun 2000 jo. Keputusan Presiden R.I. Nomor 89 Tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim; 21). Peraturan Presiden R.I. Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tunjangan Panitera; 22). Peraturan Presiden R.I. Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti; 23). Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004; 24). Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir de’ngan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006; 25). Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung R.I. Nomor UP.IV/226/PSJ/SK/2004,
tentang
Pendelegasian
Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pengadilan Agama; 26). Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor : MA/SEK/173a/SK/XI/2005 tentang Pedoman Penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan Mahkamah Agung R.I. dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan; 27). Keputusan
Sekretaris
002/Sek/SK/I/2009
Mahkamah
tentang
Petunjuk
Agung
R.I.
pelaksanaan
Nomor
:
Pembayaran
Anggaran Pendapatan Belanja Negara di lingkungan Mahkamah Agung R.I. dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Tahun Anggaran 2009; 28). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PM.2/2009 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2010;
8
29). Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 06/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2009; 30). Hasil Keputusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung R.I. Tahun 2006 tanggal 10 s.d. 14 September 2006 di Batam, bidang Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan. 31). Keputusan
Ketua
Mahkamah
Agung
R.I.
Nomor
:
143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan
Paradilan
Administrasi
Perencanaan,
Administrasi
Kepegawaian
Administrasi
Tata
Peradilan,
Persuratan,
Tata
Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan Pedoman Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung R.I., Photo type Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung R.I.; 32). Keputusan
Ketua
Mahkamah
Agung
R.I.
Nomor
:
KMA/071/SK/III/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kenerja Hakim dan Pegawai Negerei Sipil Pada Mahkamah Agung dan Badan peradilan di bawahnya; 33) Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 144 Keputusan tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan . B. Visi dan Misi Visi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Republik Indonesia, yaitu : “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” . Untuk mencapai visi tersebut maka perlu ditetapkan misi-misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan profesionalisme aparat peradilan Agama ;
9
2. Mewujudkan manejemen Peradilan Agama yang modern ; 3. Meningkatkan sistem pemberkasan perkara, termasuk perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK); 4. Meningkatkan kwalitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan; 5. Meningkatkan kajian hukum Islam (Syari’at) sebagai sumber hukum materiil Peradilan Agama ; C. Renstra Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mempunyai rencana strategis yang berkaitan dengan Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan
dan perubahan
mendasar terhadap
sistem penyelenggaraan
pemerintah, terutama menyangkut aspek-aspek penataan kelembagaan (organisasi), peraturan
ketatalaksanaan (business process), penataan
sumber daya manusia
aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan (good gavermance). Tata kelola pemerintahan yang baik tersebut tidak bisa dilakasanakan dengan baik apabila adanya permasalah dan hambatan yang ada, tidak ditata ulang dan diperbaharui, karena reformasi birokrasi
merupakan langkah strategis untuk
membangun aparatur pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut diatas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai intuisi dibawah Mahkamah Agung R I yang menjadi pembina dan panutan peradilan agama di Indonesia telah membentuk Tim Monitoring Program Prioritas pembaharuan dilingkungan peradilan agama dengan Surat Keputusan Nomor : 0014/DJA/SK/KU/V/2011 tanggal, 11 Mei 2011 dan Tim tersebut diberi tugas menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring pogram prioritas pembaharuan Dirjen Badilag dan melaksanakan koordinasi dengan intuisi terkait dalam rangka memajukan terlaksananya program prioritas pembaharuan. Pogram prioritas prioritas tersebut adalah : 1. Penyelesaian perkara yang tepat waktu;
10
2. Manajemen Sumber Daya Manusia yang terencana dan terlaksana dengan baik; 3. Pengelolaan Web Site demi keterbukaan informasi publik; 4. Meja informasi untuk memberikan pelaksanaan informasi di gedung pengadilan; 5. Pelayanan publik yang prima; 6. Implementasi SIADPA Plus sebagai automasi pola Bindalmin; 7. Justice for All yang terdiri dari Prodeo, sidang keliling dan posbakum; 8. Pengawasan. Dalam hal tersebut diatas tentunya Pengadilan Agama Kabupaten Madiun akan senantiasa mendukung dan melaksanakan kebijakan Dirjen Badilag tersebut. Disamping itu pelayanan publik yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun selalu memperhatikan 3 aspek penting dalam pelayanan, yaitu pelayanan informasi, pelayanan administrasi, dan pelayanan umum (pelayanan publik). -Pelayanan Informasi . Pelayanan informasi yang bersifat langsung, di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ditekankan melalui Humas Pengadilan, Web Site, Layar Sentuh dan TV Plasma serta telah terdisedia meja informasi tersendiri pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Pelayanan informasi melalui humas Pengadilan dapat diberikan kepada masyarakat pencari keadilan, apabila
mereka (para pihak berperkara) sangat
membutuhkan informasi secara detail tentang suatu perkara dengan cara konsultasi. Sedangkan pelayanan informasi melalui Web Site dan Layar Sentuh Pengadilan Agama meliputi informasi tentang : a. Jadwal Sidang; b. Biaya Perkara; c. Perkara Putus; d. Panggilan perkara ghoib yaitu perkara dimana tergugat/termohon tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Indonesia. e. Statistik perkara; f. Faktor terjadinya perceraian;
11
g. Aduan via SMS; h. Berita Peradilan; i. Transparansi Anggaran, dll. Khusus untuk pengelolaan Web Site di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, pada pertengahan tahun 2011 pernah mendapatkan penghargaan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai Peringkat pertama terbaik dalam bidang pengelolaan web site untuk pengadilan tingkat pertama diwilayah Pengadilan Tinggi
Agama
Surabaya
dengan
Piagam
Penghargaan
Nomor
:
038/DJA/SR/Kp.05.8/VI/2011 tanggal, 15 Juni 2011. -Pelayanan Administrasi meliputi: a. Proses penerimaan perkara dilakukan dengan sistim aplikasi administrasi perkara Peradilan Agama (SIADPA); b. Proses pengelolaan kepegawaian dilakukan dengan sistim informasi managemet kepegawaian (SIMPEG); - Pelayanan Umum (Publik) meliputi: a. Menyiapkan ruang tunggu bagi mereka pencari keadilan yang layak dengan disediakan Telivisi, Koran dan Air Mineral; b. Menyiapkan ruang sidang yang representatif dengan fasiltas AC; c. Menjaga keamanan dan ketertiban jalannya persidangan dengan disiapkan 2 orang Satpam yang bergiliran dan 1 orang Polisi setiap hari persidangan; d. Menyiapkan 1 orang petugas parkir; e. Menyiapkan 2 orang petugas Clianning Servis (petugas kebersian) untuk menjaga kebersihan kantor dan keindahan lingkungan kantor; f. Membudayakan sikap sopan, ramah dan bijaksana bagi warga Peradilan terhadap masyarakat pencari keadilan yang datang di Pengadilan. g. Mempersiapkan sumber daya manusia yang professional dan handal; h. Melaksanakan ketertiban, kedisiplinan, kekompakan/kebersamaan untuk menjaga kesetabilan jalannya organisasi;
12
BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) A. Penyusunan Alur Tupoksi Dalam menyusun Alur Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpedoman kepada Undang-Undang No: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No: 3 Tahun 2006 dan selanjutnya telah diubah kembali dengan Undang-Undang No: 50 Tahun 2009
tentang Peradilan
Agama dan Peraturan Perundang Undangan lainnya yang masih berlaku. Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama serta berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Negara yang tertinggi di Republik Indonesia ini. Sehingga
seluruh
pembinaannya,
baik
pembinaan
teknis
peradilan,
pembinaan organisasi, pembinaan administrasi dan pembinaan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung RI. Sedangkan Pengadilan Agama, berfungsi sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Ekonomi Syari’ah, sesuai dengan pasal 49 Undang Undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Undang Undang No. 3 Tahun 2006 Jo. Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan Undang Undang No. 3 Tahun 2009
perubahan kedua atas
Undang Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2005 tentang sekretariat Mahkamah Agung, Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung serta Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No: MA/Kumdil/177/VIII/K/1996 tanggal, 13 Agustus 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan Agama Klas IA, Klas IB dan Klas II, maka dapat dijelaskan bahwa Susunan Organiasasi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Klas IB adalah sebagai berikut :
13
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun adalah Pengadilan Agama Klas IB yang dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua dan seorang Panitera /Sekretaris
yang dibantu oleh seorang Wakil Panitera (Bidang
Kepaniteraan) dan seorang Wakil Sekretaris (Bidang Kesekretariatan). Dibidang kepaniteraan terdapat 3 orang Panitera Muda, yaitu Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda Hukum, sedangkan dibidang Kesekretariatan ada 3 bagian urusan yaitu Urusan Kepegawaian, Urusan Keuangan dan Urusan Umum . Untuk melaksanakan Tugas Yudisial, ada Kelompok Pejabat Fungsional Hakim,
Kelompok Pejabat Fungsional Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurisita
Pengganti. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Bagan Struktur Organisasi dibawah ini.
14
B. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam rangka terwujudnya pelayanan prima terhadap pencari keadilan, maka Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam melaksanakan tugas sehari-hari diupayakan akan selalu berpedoman pada Standard Operating Procedures (SOP) yang disingkronkan dengan analisis jabatan (analisis beban kerja) sebagai implementasi Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sementara adanya Undang Undang Pelayanan Publik tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik, yang bertujuan mewujudkan batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan bagi penyelenggara pelayanan publik.
15
BAB III KEADAAN PERKARA Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tahun 2011 telah berusaha untuk mengefektifkan bagian Kepaniteraan, yang mana bagian kepaniteraan itu adalah merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap pemberian layanan administrasi perkara. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang proses yang saat ini berlaku di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, maka perlu dibuat laporan sebagai berikut: A. Rekapitulasi perkara Pengadilan Agama Kabupaten Madiun selama tahun 2011 telah menerima perkara sebanyak 1.431 perkara, yang terdiri dari : -
Sisa perkara yang belum diputus tahun 2010 sebanyak
404
perkara
-
Perkara masuk tahun 2011 ini sebanyak
1.431 perkara
Dari jumlah perkara yang diterima/masuk tahun 2011 tersebut terdiri dari : a. Perkara gugatan yang berjumlah 1.305 perkara yang terdiri dari : -
izin Poligami
5
perkara
-
Pembatalan Perkawinan
2
perkara
-
Cerai Talak
470
perkara
-
Cerai Gugat
819
perkara
-
Harta bersama
3
perkara
-
Nafkah Anak oleh Ibu
-
perkara
-
Penguasaan anak
3
perkara
-
Waris
3
perkara
b. Perkara Volentair (permohonan) yang berjumlah 126 perkara, yaitu : -
Pencegahan Perkawinan
-
perkara
-
Perwalian
19
perkara
-
Isbath nikah
5
perkara
-
Dispensasi kawin
63
perkara
-
Wali Adhol
7
perkara
-
Pengangkatan anak
20
perkara
16
-
Pengesahan anak
1
perkara
-
Permohonan penetapan pembagian harta peninggalan
1
perkara
-
Perubahan Biodata dalam Surat Nikah
10
perkara
Jumlah perkara sisa tahun lalu dan yang diterima pada tahun ini sebanyak 1.835 perkara dan yang dapat diselesaikan pada tahun 2011 sebanyak 1.451 perkara, terdiri dari : a. Perkara yang dikabulkan sebayak 1.241 perkara, yang terdiri dari : -
-
Perkara gugatan sebanyak 1241 perkara yang terdiri dari : Izin Poligami
5
perkara
Pembatalan perkawinan
2
perkara
Cerai Talak
444
perkara
Cerai Gugat
787
perkara
Harta bersama
1
perkara
Penguasaan anak
2
perkara
Waris
-
perkara
Perkara permohonan sebanyak 126 perkara yang terdiri dari : Permohonan penetapan pembagian
1
perkara
Perwalian
17
perkara
Isbath nikah
5
perkara
Dispensasi kawin
59
perkara
Wali Adhol
7
perkara
Pengangkatan anak
20
perkara
Pengesahan anak
1
perkara
b. Dicabut
62
perkara
c. Ditolak
1
perkara
d. Digugurkan
13
perkara
e. Dicoret
14
perkara
f. Tidak diterima
3
perkara
harta peninggalan perkara
Jadi dari jumlah perkara sisa tahun lalu dan perkara yang diterima tahun 2011 sebanyak 1.835 perkara, perkara permohonan ( volountair) sebanyak 138 perkara dan
17
perkara gugatan sebanyak1.697 perkara serta pada tahun 2011 perkara tersebut dapat diselesaikan sebanyak 1.451 perkara, yang terdiri dari 1.325 perkara gugatan dan 126 perkara permohonan. B. Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tahun 2011 telah menerbitkan Akta Cerai dari perkara yang telah diselesaikan, yaitu sebanyak 1.224 perkara, dengan rincian setiap bulan sebagai berikut: 1. Januari
96
perkara
2. Pebruari
90
perkara
3. Maret
152
perkara
4. April
129
perkara
5. Mei
89
perkara
6. Juni
98
perkara
7. Juli
94
perkara
8. Agustus
109
perkara
9. September
69
perkara
10. Oktober
105
perkara
11. Nopember
97
perkara
12. Desember
96
perkara
Dari jumlah tersebut dapat diketahui beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian, antara lain sebagai berikut: a. Moral
-
perkara
-
Poligami tidak sehat
-
perkara
-
Krisis akhlak
-
perkara
-
Cemburu
18
perkara
-
perkara
b. Meninggalkan kewajiban -
Kawin paksa
-
perkara
-
Ekonomi
335
perkara
-
Tidak ada tanggung jawab
545
perkara
c. kawin dibawah umur
-
perkara
d. Menyakiti jasmani
-
perkara
18
- Kekejaman jasmani
-
perkara
- Kekejaman mental
-
perkara
e. Dihukum
-
perkara
f. Cacat Biologis
16
perkara
g. Terus menerus berselisih
-
perkara
-
Politis
-
perkara
-
Gangguan pihak ketiga
100
perkara
-
Tidak ada keharmonisan
210
perkara
C. Perkara Yang Menyangkut PP No. 10 Tahun 1983 Perkara khusus yang menyangkut PP No.10 tahun 1983 jo PP No.45 tahun 1990 pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tahun 2011 sebanyak 39 perkara (sisa tahun 2010 sebanyak 9 perkara, diterima tahun 2011 sebanyak 20 perkara). D. Perkara Yang Dimohonkan Banding Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tahun 2011 terdapat sejumlah 6 perkara yang dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagai berkut: -
Putusan
Pengadilan
Agama
Kabupaten
Madiun
Nomor
:
905/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn tanggal, 05 Januari 2011 yang telah dimohonkan banding dengan Akta Banding tanggal, 17 Januari 2011, berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal, 8 Maret 2011, dan telah diputus Pengandilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor: 80/Pdt.G/2011/PTA.Sby tanggal, 5 April 2011 serta berkas perkara banding telah diterima kembali oleh Pengadilan Agama Kab. Madiun pada tanggal, 28 April 2011. -
Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor : 1173/ Pdt.G/ 2010/PA. Kab. Mn tanggal, 2 Pebruari 2011 yang telah dimohonkan banding dengan Akta Banding tanggal, 14 Pebruari 2011, berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal, 25 Maret 2011 dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor:
19
101/Pdt.G/2011/PTA.Sby. serta berkas perkara banding telah diterima kembali oleh Pengadilan Agama Kab. Madiun pada tanggal, 18 Mei 2011; -
Putusan
Pengadilan
Agama
Kabupaten
Madiun
Nomor
:
844/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn tanggal, 12 Mei 2011 yang telah dimohonkan banding dengan Akta Banding tanggal, 26 Mei 2011, berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal, 11 Juli 2011dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor: 240/Pdt.G/2011/PTA.Sby tanggal, 18 Agustus 2011 serta berkas banding diterima kembali oleh
Pengadilan Agama Kab. Madiun tanggal, 29
September 2011; -
Putusan
Pengadilan
Agama
Kabupaten
Madiun
Nomor
:
1115/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn tanggal, 12 Mei 2011 yang telah dimohonkan banding dengan akta banding tanggal, 27 Juni 2011, berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama tanggal, 26 Juli 2011 dan telah diputus oleh Pengandilan
Tinggi
Agama
Surabaya
dengan
putusan
Nomor:
255/Pdt.G/2011/PTA.Sby tanggal, 4 Agustus 2011 serta berkas banding telah diterima kembali oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal, 22 Agustus 2011; -
Putusan Pengadilan Agama Kabuapten Madiun Nomor: 143/ Pdt.G/ 2011/ PA. Kab. Mn tanggal, 18 Juli 2011 yang telah dimohonkan banding dengan Akta Banding tanggal, 01 Agustus 2011, berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal, 12 September 2011, dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor: 300/Pdt.G/2011/PTA.Sby tanggal, 28 September 2011serta berkas banding telah diterima kembali oleh Pengadilan Agama Kab. Madiun tanggal, 14 Oktober 2011;
-
Putusan Pengadilan Agama Kabuapten Madiun Nomor: 776 / Pdt.G / 2010 / PA. Kab. Mn tanggal, 28 Juli 2011 yang telah dimohonkan banding dengan Akta Banding tanggal, 10 Agustus 2011, berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal, 24 Oktober 2011, dan sekarang masih dalam proses di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
20
E. Perkara Yang Dimohonkan Kasasi Pada tahun 2011 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah menerima perkara yang dimohonkan Kasasi ke Mahkamah Agung R I sebanyak 1 (satu) Perkara yaitu : -
Putusan
Pengadilan
Agama
1173/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn
Kabupaten
tanggl,
2
Madiun
Pebruari
Nomor:
2011,
telah
mendapatkan putusan banding dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor : 101/Pdt.G/2011/PTA.Sby. tanggal, 26 April 2011, dimohonkan Kasasi dengan Akta Kasasi tanggal, 9 Juni 2011, berkas kasasi dikirim ke Mahkamah Agung tanggal, 5 Agustus 2011; (belum putus/masih dalam proses Mahkamah Agung); F. Perkara Yang Dimohonkan Peninjauan Kembali ( PK) Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tahun 2011 tidak menerima permohonan peninjauan kembali terhadap perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun; G. Perkara Yang Dimohonkan Eksekusi Pada tahun 2011 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah menerima permohon Eksekusi sebanyak 1 perkara, dan telah dilakukan anmanning serta sekarang masih dalam proses untuk diusahakan eksekusi damai. H. Penyelesaian Permohonan Pembagian Harta Peninggalan diluar Sengketa Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tahun 2011 nihil. I. Data Tingkat Penyelesaian Perkara a. Data tingkat penyelesaian perkara yang diterima tahun 2011 dan diputus tahun 2011 sebagai berikut : Bulan
Ditrima
1 bln
2 bln
3 bln
4 bln
5 bln
6 bln
Januari
157
3
30
41
9
36
24
Pebruari
104
1
28
17
7
19
Maret
135
4
20
31
15
29
April
111
0
24
20
12
13
Lbh 6
Jmlh
Ket.
14
157
-
22
9
103
1
30
6
135
-
34
8
111
-
bln
21
Mei
136
1
22
32
22
26
20
7
130
6
Juni
101
2
17
20
15
24
18
3
99
2
Juli
95
2
14
19
9
25
19
-
88
7
Agustus
72
0
5
20
9
19
-
-
53
19
September
148
1
21
36
17
-
-
-
75
73
Oktober
164
6
27
35
-
-
-
-
68
96
Nopember
104
1
28
-
-
-
-
-
29
75
Desember
104
1
-
-
-
-
-
-
1
103
Jumlah
1431
22
236
271
115
191
167
47
1049
382
b. Data tingkat penyelesaian perkara yang diterima tahun 2010 dan diputusan tahun 2011 sebagai berikut : Bulan
Diterima
1 bln
2 bln
3 bln
4 bln
5 bln
6 bln
Januari
142
1
22
30
10
15
56
Pebruari
101
0
22
27
10
11
Maret
98
1
29
13
6
12
April
112
1
27
18
12
Mei
104
3
19
14
16
Juni
132
4
31
40
Juli
101
0
16
Agustus
76
1
3
September
115
1
Oktober
175
2
Nopember
126
Desember
99 1381
Jumlah
Lebih 6
Jumlah
Ket.
8
142
-
24
7
101
-
29
8
98
-
17
25
12
112
-
11
34
7
104
-
5
14
26
12
132
-
21
18
16
23
7
101
-
28
6
14
13
11
76
-
15
24
12
18
33
12
115
-
30
41
14
29
49
9
174
1
2
21
27
9
29
28
10
126
-
2
28
22
7
19
18
2
98
1
18
263
305
125
205
358
205
1379
2
bln
J. Minutasi berkas perkara Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tahun 2011 telah memutus dan menyelesaikan perkara sejumlah 1451 perkara, dari jumlah tersebut yang telah diminutasi 1432 perkara sedangkan sisanya 19 perkara terdiri dari perkara gugatan sebanyak 16 perkara dan 3 perkara permohonan .
22
BAB IV PENGAWASAN INTERNAL Sistem pengawasan Internal di Lingkungan Lembaga Peradilan terdiri dari
saat ini
dua bagian besar, yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan
Fungsional. Pengawasan Internal adalah Pengawasan dari dalam lingkungan peradilan itu sendiri yang mencakup 2 jenis pengawasan yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional. Sedangkan Pengawasan itu dilaksanakan dengan maksud untuk: a. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana peraturan perundangundangan yang berlaku; b. Memperoleh umpan balik
bagi kebijaksanaan, perencanaan dan
pelaksanaan tugas-tugas peradilan; c. Mencegah terjadinya penyimpangan, penyimpangan administrasi, dan ketidak efisienan penyelenggaraan peradilan; d. Menilai kinerja. Kemudian Pengawasan itu bertujuan untuk mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan, sehingga pengawasan itu mempunyai fungsi untuk : a. Menjaga agar pelaksanaan tugas
lembaga peradilan sesuai dengan
rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola
secara tertib
sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya; c. Menjamin pelayanan publik yang baik bagi pencari keadilan, yang meliputi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang murah.
23
Selanjutnya berdasarkan Pedoman Umum Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pengawasan Melekat, maka yang dimaksud dengan Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan teresebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Sesuai dengan hasil Rapat kerja MahkamahAgung R I tahun 2011, maka waskat diharapkan dapat dilakanakan secara efektif, antara lain adanya laporan tertulis dari hakim pengawas bidang kepada Wakil Ketua dan adanya evaluasi dari pimpinan setiap bulan. Karena itu Pengawasan Melekat merupakan kegiatan pengendalian secara terus menerus, maka Pengawasan ini dilaksanakan secara terus menerus dan berjenjang mulai dari Pimpinan terhadap Hakim dan seluruh jajaran Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang selanjutnya diikuti oleh Panitera/Sekretaris terhadap jajaran Kepaniteraan serta Kesekretariatan dan para Pejabat di lingkungan Kepaniteraan dan Kesekretariatan terhadap bawahannya. Sedangkan yang dimaksud Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembagunan agar sesuai dengan rencana dan peratuaran perundang undangan yang berlaku. Sebagai implementasi dari pengawasan Fungsional tersebut,
terakhir
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah menerbitkan kembali Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun
Nomor: W13-A. 14/2357/ Kp.07.5/
XII/ SK/2011 tanggal, 23 Desember 2011 tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang, karena banyaknya Hakim yang dimutasikan pada akhir tahun, dengan dikoordinasikan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Atas Nama Drs. AHMAD HUSNI TAMRIN, MH . Adapun masing-masing Bidang Pengawasan dan Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tahun 2011 tersebut adalah sebagai berikut :
24
- Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara Tentang Prosedur Penerimaan Perkara dan Register serta Administrasi Perkara Tentang Keuangan Perkara dan Laporan oleh Dra. Hj. FAIDHIYATUL INDAH; - Hakim Pengawas Bidang Administrasi Persidangan dan Penyelesaian Perkara oleh Drs. SUWARTO, MH; - Hakim Pengawas Bidang Keuangan (DIPA) dan Bidang Kepegawaian oleh Drs. AHMAD ASHURI; - Hakim Pengawas Bidang Bagian Umum Kesekretariatan oleh NURUL CHUDAIFAH, SAg. Pengawasan dilakukan setiap 6 bulan sekali ( akhir bulan Juni dan Desember) dan hasilnya dilaporkan kepada Wakil Ketua sebagai Koordinator Hakim Pengawas Bidang oleh masing-masing Hakim Pengawas Bidang, kemudian Wakil Ketua melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama, yang selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Karena Pengawasan Melekat adalah merupakan kegiatan pengendalian secara terus menerus, maka Pengawasan ini dilaksanakan secara terus menerus dan berjenjang mulai dari Pimpinan terhadap seluruh jajaran Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang selanjutnya diikuti oleh Panitera/Sekretaris terhadap jajaran Kepaniteraan dan Kesekretariatan serta para Pejabat di lingkungan Kepaniteraan dan Kesekretariatan terhadap bawahannya. Pada tahun 2011 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tidak ada Pengawasan Rutin atau Reguler
oleh Hakim Tinggi Pengawas Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya maupun dari Bagian Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas Mahkamah Agung R I) Kemudian terhadap Pengaduan masyarakat kepada Instansi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun atas pelayanannya atau tingkah laku aparat Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, maka penanganannya adalah langsung dilakukan oleh Wakil Ketua yang kemudian dilaporkan kepada Ketua Pengadilan untuk ditindak lanjuti, akan tetapi selama tahun 2011 tidak pernah ada Pengaduan masyarakat
25
terhadap pelayanan publik maupun terhadap tingkah laku aparat Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.
26
BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. SUMBER DAYA MANUSIA Peranan Sumberdaya Manusia (SDM) dalam era reformasi birokrasi adalah sangat penting dan menentukan, karena sumber daya manusia adalah termasuk aparatur negara dan pemerintahan. Khusus di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, pengelolaan Sumber Daya Manusia yang ada dimaksudkan agar dapat melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Agama. Kelancaran tugas kedinasan dalam lembaga peradilan sangat tergantung pada kesigapan aparat peradilan itu sendiri,
hal tersebut dapat dicapai
dengan memaksimalkan pembinaan
dan
pengelolaan Sumber Daya Manusia dengan sempurna, sehingga diharapkan dapat diperoleh Sumber Daya Manusia yang bermoral baik , berdaya guna, handal dan berkuwalitas serta berintegritas yang tinggi. Keseriusan Mahkamah Agung dalam membenahi
kualitas Sumber Daya
Manusia telah dituangkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. MA/SEK/07/SK/III/2006, tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung, yang juga mengatur mengenai pengelolaan Sumber Daya Manusia,
maka pembinaan dan pengelolaan
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun diarahkan Pembinaan
Sumber Daya Manusia pada kepada 4 unsur utama, yaitu
Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial, Pembinaan Sumber Daya
Manusia Non Teknis Yudisial, Promosi dan Mutasi, serta Pengisian Jabatan Struktural. Berdasarkan
Keputusan
Ketua
Mahkamah
Agung
RI
Nomor:
143/KMA/SK/VIII/2007 tanggal, 24 Agustus 2007, tentang pemberlakuan Buku I yang isinya tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung, Proto Type Gedung Peradilan dan Rumah Dinas dan Pola
27
Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI, maka disitu disebutkan bahwa Klasifikasi Formasi Pegawai Pengadilan Tingkat Pertama Klas I B sebagai berikut : 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Hakim terdiri dari minimal 3 Majelis Hakim atau maksimum 15 orang Hakim termasuk Wakil Ketua; 4. Panitera / Sekretaris; 5. Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris; 6. Tiga (3) Sub Kepaniteraan yang masing-masing dipimpin oleh Seorang Panitera Muda dan Tiga (3) Urusan yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Urusan; 7. Setiap Majelis Hakim dibantu oleh maksimum 4 orang Panitera Pengganti; 8. Empat (4) orang Jurusita dan maksimal 8 Jurusita Pengganti; 9. Sembilan (9) orang pegawai pada unit/urusan perkara; 10. Ketatausahaan terdiri dari 33 orang termasuk 5 orang sopir, 10 penjaga malam, 2 tukang kebun. Sehingga jumlah formasi yang edial untuk Pengadilan Klas I B adalah 99 orang, sedangkan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun adalah Pengadilan yang termasuk Klasifikasi Pengadilan Klas I B yang jumlah formasinya hanya terisi
20
orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua. Untuk lebih jelasnya berikut ini dapat dilihat perbedaan antara formasi edial dengan formasi Hakim/Pegawai pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Klas I B. No.
Nama Jabatan
Formasi
Formasi Yang
Edial
Ada
Selisih
1
Ketua
1 orang
1 orang
-
2
Wakil Ketua
1 orang
1 orang
-
3
Hakim
15 orang
5 orang
10 orang
4
Panitera/Sekretaris
1 orang
1 orang
-
5
Wakil Panitera
1 orang
1 orang
-
6
Wakil Sekretaris
1 orang
1 orang
-
7
Panitera Muda
3 orang
3 orang
-
28
8
Kepala Urusan
3 orang
3 orang
-
9
Paniter Pengganti
20 orang
-
20 orang
10
Jurusita
4 orang
-
4 orang
11
Jurusita Pengganti
8 orang
2 orang
6 orang
12
Peg.Unit Urusan Perkara
9 orang
-
9 orang
13
Ketatausahaan
12 orang
2 orang
10 orang
14
Sopir
5 orang
-
5 orang
15
Pesuruh
10 orang
-
10 orang
16
Penjaga Malam
3 orang
-
3 orang
17
Tukang Kebun
2 orang
-
2 orang
Jumlah
99 orang
20 orang
79 orang
Hal tersebut seharusnya dapat menjadi perhatian Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Mahkamah Agung RI, agar dapatnya menambah jumlah
formasi
hakim dan pegawai pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, yang mana jumlah beban kerja dan jumlah Sumber Daya Manusianya masih sangat tidak seimbang, bahkan sangat tidak masuk akal sebuah Pengadilan tidak ada pejabat Panitera Penggantinya (khusus/tidak rangkap jabatan). Akan tetapi dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia yang handal, tangkas dan bertanggung jawab, pimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun selalu mendorong dan membina semua pegawai termasuk hakimnya untuk terus menerus meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan professionalismenya serta selalu diusahakan untuk mencari terobosan demi tercapainya pelaksanaan tugas kedinasan dengan baik dan tuntas. 1.
Sumber Daya Manusia Teknis Yudicial Sumberdaya manusia teknis yudisial Pengadilan Agama Kabupaten Madiun
terdiri dari unsur Hakim dan Kepaniteraan. a. Unsur Hakim 1). Hj. Sri Astuti, SH. (Ketua) 2). Drs. Ahmad Husni Tamrin, MH.(Wakil Ketua) 3). Drs. H. Wasidi, SH.
29
4). Dra. Hj. Faidhiyatul Indah 5). Drs. Suwarto, MH. 6). Drs. Ahmad Ashuri 7). Nurul Chudaifah, SAg b. Unsur Kepaniteraan 1). Drs. Muchtarom (Panitera/Sekretaris) 2). Drs. Harunurrasyid (Wakil Panitera) 3). Suparno, S.Ag. (Panitera Muda Hukum) 4). Ghulam Muhammady, SH. (Panitera Muda Permohonan) 5). Rini Wulandari, SH (Panitera Muda Gugatan) 6). ST. Mar’atu Ulfah, S.Ag (Panitera Pengganti ) 7). Cahyani, SH. (Panitera Pengganti ) 8). Mashuri, S.Ag (Panitera Pengganti ) 9). Rahmawati, SH (Jurusita ) 10). Wakid Ariyadi, S.Sos, SH. (Jurusita Pengganti/Staf Panmud Gugatan) 11). Anugrah Bagus Prastiono, SH. MM (Juru sita Pengganti) 2.
Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Sumberdaya manusia non teknis yudisial Pengadilan Agama Kabupaten
Madiun meliputi Kesekretariatan dan Staf a. Kesekretariatan 1). ST. Mar’atu Ulfah, S.Ag (Wakil Sekretaris) 2). Cahyani, SH. (Kepala Urusan Kepegawaian) 3). Rahmawati, SH (Kepala Urusan Keuangan) 4). Mashuri, S.Ag (Kepala Urusan Umum) b. Staf 1). Ainus Zaman, SHI (Staf Keuangan) 2). Fuad, SHI (Staf Umum) Dari beberapa personil Kesekretariatan tersebut ada juga yang merangkap sebagai personil fungsional kepaniteraan yaitu : 1). ST. Mar’atu Ulfah, S.Ag (Wakil Sekretaris merangkap Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti)
30
2). Cahyani, SH. (Kepala Urusan Kepegawaian merangkap Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti) 3). Mashuri, S.Ag (Kepala Urusan Umum merangkap Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti) 4). Rahmawati, SH (Kepala Urusan Keuangan merangkap Jurusita) Dari uraian dan data tersebut diatas, maka adanya rangkap jabatan oleh 4 orang personil tersebut, jelas menunjukkan Madiun terdapat kekurangan personil,
di
Pengadilan Agama Kabupaten
sehingga perlu penambahan khususnya
Panitera Pengganti, Juru Sita Pengganti dan staf Kesekretariatan, disamping juga masih perlu penambahan tenaga Hakim . 3.
Promosi dan Mutasi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tahun 2011, terdapat beberapa
Hakim dan pegawai yang telah mendapatkan surat keputusan mutasi pindah tempat tugas keluar dari Pengadilan Agama Kab. Madiun, baik mutasi biasa maupun mutasi promosi dan begitu juga
terdapat mutasi pindah tempat tugas masuk kedalam
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Diantara Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang mendapatkan promosi dan mutasi pindah tempat tugas keluar yaitu antara lain : - Dra. Hj. Ati Khoiriyah, MH Hakim Pengadilan Agama Kab. Madiun Promosi dan Mutasi pindah tugas ke Pengadilan Agama Ponorogo menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Ponorogo; - Dra. Siti Rohmah M.Hum Hakim
Pengadilan Agama Kabupaten
Madiun Mutasi pindah tempat tugas menjadi Hakim pada Pengadilan Agama Nganjuk; - Drs. H. Nur Khasan, SH., MH Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Klas I B Promosi dan Mutasi pindah tugas menjadi Hakim pada Pengadilan Agama Lamongan Klas I A; - Drs. Amanudin, SH., M.Hum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mutasi pindah tugas menjadi Hakim Pengadilan Agama Ponorogo
31
yang sebelumnya dengan surat tugas dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah di SPT kan pada Pengadilan Agama Nganjuk; - Nur Laela Kusna, SAg Kaur Keuangan/Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, mutasi pindah tugas menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Ponorogo , dan telah digantikan oleh Rahmawati,SH sebagai Kaur Keuangan yang baru ; - Dra. Nanik Umiyati Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mutasi pindah tugas menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Ponorogo; - Dimas Hirawan jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mutasi pindah tugas menjadi staf di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya; - Siti Sofiah, S.Si Staf di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mutasi pindah tugas ke Pengadilan Agama Gresik ; Sedangkan mutasi pindah tugas hakim dan pegawai yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tahun 2011 sebanyak 4
(empat)
orang , masing-masing adalah sebagai berikut: - Dra. Hj. Faidhiyatul Indah Hakim Pengadilan Agama Lamongan menjadi Hakim SPT pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun secara devinitif telah dilantik menjadi Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tanggal, 23 Desember 2011; - H. Wasidi, SH Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun mutasi promosi pindah tugas menjadi Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah dilantik secara resmi pada tanggal, 23 Desember 2011; - Drs. Suwarto, MH Hakim Pengadilan Agama Ngawi mutasi pindah tugas menjadi Hakim Pengandilan Agama Kabupaten Madiun, dan telah dilantik secara resmi pada tanggal, 8 Nopember 2011; - Nurul Chudaifah, SAg Hakim Pengadilan Agama Magetan mutasi pindah tugas menjadi Hakim Pengandilan Agama Kabupaten Madiun, dan telah dilantik secara resmi pada tanggal, 8 Nopember 2011;
32
- Rini Wulandari, SH Panitera Penggati Pengadilan Agama Surabaya mutasi promosi menjadi Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun; - Ainus Zaman, SHI Calon Panitera Panitera Pengganti Pengadilan Agama Banyuwangi mutasi pindah tugas menjadi Calon Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun; - Rahmawati, SH staf pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mutasi promosi menjadi Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun; - Fuad, SHI masuk diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun TMT 1 Maret 2011. 4.
Pengisian Jabatan Struktural Pengisian Jabatan Struktural Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada
tahun 2011 hingga sampai laporan tanunan ini dibuat, Alhamdulillah telah dapat terisi semua. Dalam hal ini dengan terpenuhi pengisian jabatan struktural pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, diharapkan semua layanan administrasi pengadilan baik administrasi perkara maupuan administrasi kesekretariatan dapat berjalan dengan lancar dan tertib, sehingga realisasi jabatan yang ada sebagai berikut: No
N A M A
NIP
JABATAN
1.
Hj. Sri Astuti, SH.
194812311979012001
Ketua
2.
Drs. Ahmad Husni Tamrin, MH.
196606021992031003
Wakil Ketua
3.
Drs. Muchtarom
195311021987031002
Panitera/Sekretaris
4.
Drs. Harunurrasyid
195912121993031004
Wakil Panitera
5.
ST. Mar’atu Ulfah, S.Ag
150275729000000000
Wakil Sekretaris
6.
Suparno, S.Ag
150246238000000000
Panitera Muda Hukum
7.
Rini Wulandari, SH
197001132002122003
Panitera Muda Gugatan
8.
Ghulam Muhammady, SH
195801281982031003
Panitera Muda Permohonan
9.
Cahyani, SH.
150266006000000000
Kaur Kepegawaian
10. Rahmawati, SH
197210161999032001
Kaur Keuangan
11. Mashuri, S.Ag
197002201993031003
Kaur Umum
33
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 1.
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Madiun saat ini menempati
gedung berlantai dua yang beralamat di Jalan Raya Tiron Km.6 Nglames, Kabupaten Madiun dengan gedung yang dibangun atas tanah seluas 2138 m2. dan telah bersertifikat atas nama Mahkamah Agung RI dan atas nama Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan masing-masing sertikat sebagai berikut : -
Tanah Luas 1359 meter persegi Sertifikat Atas Nama Mahkamah Agung RI dengan DI 307/2008 nomor 4290/2008 DI 208/2008 Nomor : 2846/2008;
-
Tanah Luas 512 meter persegi Sertifikat Atas Nama Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan DI 307/2005 Nomor: 6448/2005 DI 208/2005 Nomor: 4076/2005.
-
Tanah Luas 267 meter persegi Sertifikat Atas Nama Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan DI 307/2006 Nomor: 8288/2006 DI 208/2006 Nomor : 5231/2006. Dengan demikian pengelolaan sarana dan prasarana Gedung Kantor
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tahun 2011 meliputi pengembangan , perawatan, dan penghapusan, namun pelaksanaannya pada tahun 2011 adalah hanya melaksanakan perawatan gedung kantor dan perawatan halaman gedung kantor, belum melaksanakan penghapusan karena terbatasnya waktu dan personil . 2.
Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor Pengadilan Agama Kabupaten
Madiun yaitu peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi (selokan) dan jaringan komunikasi serta asset tetap lainnya. a. Peralatan dan Mesin 1. Station Wagon
2 unit
2. Sepeda Motor
8 unit
3. Mesin ketik manual standard
1 buah
4. Mesin ketik manual lengenwagon
1 buah
5. Lemari kayu 6. Rak besi
23 buah 6 buah
34
7. Rak kayu
6 buah
8. Filling cabinet besi
3 buah
9. Brandkas
4 buah
10. Papan nama
4 buah
11. White Board
1 buah
12. Meja kerja kayu
34 buah
13. Kursi besi
56 buah
14. Kursi kayu
59 buah
15. Sice
7 buah
16. Bangku panjang kayu
20 buah
17. Meja komputer
10 buah
18. Meja telepon 19. Meja makan besi 20. Jam elektronik 21. Kipas Angin
4 buah 10 buah 8 buah 13 buah
22. Televisi
1 buah
23. Amplifier
1 buah
24. Sound system
1 buah
25. Timbangan barang
2 buah
26. Lambang Garuda Pancasila
1 buah
27. Tiang Bendera
2 buah
28. Tangga alumunium
1 buah
29. Kaca hias
2 buah
30. Mimbar/podium
1 buah
31. Palu sidang
1 buah
32. Karpet
1 buah
33. Kabel Roll
1 buah
34. Printer
14 buah
35. Pesawat telepon
2 buah
36. Faximile
1 buah
37. Local Batery Telepon
4 buah
38. Meja kerja/Meja Sidang
3 buah
35
39. AC/DC Standard
19 buah
40. Mini komputer
8 buah
41. PC Unit
20 buah
42. Hub.
3 buah
43. Handycame
1 buah
44. Compact DiscPlayer
1 buah
45. Uninterruptible Power Supply (UPS)
4 buah
46. TV Monitor
1 buah
47. Mesin Absensi
1 buah
48. Wireless
1 buah
49. Telephone (PABX)
12 buah
50. PC Unit (Touch Screen)
1 buah
51. Meja Ruang Pertemuan
6 buah
52. Kursi Ruang Pertemuan
60 buah
b. Gedung dan Bangunan Bangunan gedung kantor permanen
3 unit
c. Jalan, Irigasi dan jaringan 1. Saluran muka
1 unit
2. Bangunan pengeluaran
1 unit
d. Aset Tetap Lainnya 1. Piala
6 buah
2. Alat Tennis Meja
1 unit
e. Aset Tak Berwujud Lainnya 1. Software Komputer
1 paket
C. Pengelolaan Keuangan 1.
Belanja Pegawai - Pagu DIPA
: Rp. 1.234.092.000,-
- Realisasi
: Rp. 1.325.503.096,-
- Sisa Anggaran
: Rp. – 91.412.056,-
Pagu DIPA untuk belanja pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tahun anggaran 2011 telah mencukupi kebutuhan
36
2.
Belanja Barang - Pagu DIPA
: Rp. 277.817.000,-
- Realisasi
: Rp. 272.201.000,-
- Sisa Anggaran
: Rp.
616.000,-
Belanja barang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk tahun anggaran 2011 tidak mencukupi terutama untuk belanja Daya dan Jasa pada mata anggaran 0002.2007.522111, anggaran belanja daya dan jasa pada bulan Oktober 2011 telah terserap habis. 3.
Belanja Modal - Pagu DIPA
: Rp. 70.000.000,-
- Realisasi
: Rp. 70.000.000,-
- Sisa Anggaran
: Rp. 0,-
D. Pengelolaan Administrasi 1.
Administrasi Peradilan Pengadilan Agama di Indonesia ini yang diharapkan adalah peradilan yang
mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan inilah yang disebut
Court of Law. Sedangkan ciri Cuort of Law adalah hukum acara dan
minutasi dilaksanakan dengan baik dan benar, tertib dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh Pengadilan yang memutus perkara tersebut. Walaupun Personil Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sangat terbatas jumlahnya dan banyak yang merangkap jabatan, akan tetapi dalam rangka melaksanakan tertib administrasi perkara dan penyelenggaraan administrasi peradilan
yang seragam dan baik serta tertib, maka Pelaksanaan Administrasi
Peradilan pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tetap dilaksanakan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/001/SK/I/1991, tanggal 24 Januari 1991 tentang Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara yang meliputi 5 (lima) bidang yaitu : 1. Pola
prosedur penyelenggaraan administrasi perkara tingkat pertama,
Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali. 2. Pola tentang register perkara
37
3. Pola tentang Keuangan Perkara. 4. Pola tentang Laporan Perkara. 5. Pola tentang Kearsipan perkara . Pelaksanaan Pola Bindalmin yang meliputi 5 Pola tersebut dilakukan secara terpadu oleh kelompok Pelaksana Tehnis Adminstrasi Peradilan yaitu Meja I, Meja II dan Meja III dan untuk memadukan antar Pola-pola tersebut dengan Pelaksanaan Tugas Tehnis Peradilan tetap dilakukan melalui instrument-instrument dan Proses Pelaksanaan Administrasi Paradilan
tersebut berpedoman kepada Keputusan
Mahkamah Agung RI Nomer : KMA/32/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Adapun prosedur pelaksanaan penerimaan perkara pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun adalah melalui beberapa meja, yaitu meja I, meja II dan meja III. Pengertian meja tersebut adalah merupakan kelompok pelaksana teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara, mulai perkara tersebut diterima sampai diselesaikan dan pengarsipan, secara singkat sebagai berikut: a.
Meja I Pelaksanaan
kegiatan
penerimaan
perkara
pada
Pengadilan
Agama
Kabupaten Madiun telah dilakukan oleh Meja I, yang mempunyai tugas sebagai berikut: -
Menerima gugatan, permohonan, perlawanan (verzet), pernyataan banding, kasasi, penininjauan kembali (PK), dan eksekusi;
-
Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kepada calon penggugat/pemohon;
-
Menaksir Panjar Biaya Perkara sesuai dalam pasal 121 HIR/145 RBg yang besarnya sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama
yang
kemudian
dituangkan
dalam
SKUM,
dengan
mempersilahkan para pihak yang mendaftarkan perkara tingkat pertama tersebut untuk membayar Panjar Biaya Perkara sesuai dengan SKUM kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Nglames. Pelaksanaan Penerimaan Perkara ini dilaksanakan oleh petugas meja I An. Sdr. HARI MARSONO, SH dan SALMAN ROSYIDI,SH yang dikoordinir dan
38
diawasi langsung oleh Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, An. Sdr. RINI WULANDARI, SH. -Administrasi Biaya Perkara Pengelolaan administrasi keuangan biaya perkara
dilaksanakan oleh
Pemegang Kas merupakan bagian dari Meja I, yang harus mencatat pembayaran uang panjar biaya perkara yang tersebut dalam SKUM/biaya eksekusi dan membukukan dalam buku jurnal yang terdiri dari: -
Buku Jurnal Perkara Gugatan
(KI-PA.1)
-
Buku Jurnal Perkara Permohonan
(KI-PA.1)
-
Buku Jurnal Permohonan Banding
(KI-PA.2)
-
Buku Jurnal Permohonan Kasasi
(KI-PA.3)
-
Buku Jurnal Peninjauan Kembali
(KI-PA.4)
-
Buku Jurnal Permohonan Eksekusi
(KI-PA.5)
Seluruh kegiatan pengeluaran biaya perkara harus melalui pemegang kas dan dicatat secara tertib dalam Buku Induk Keuangan yang bersangkutan. Selain buku-buku tersebut diatas Pengadilan Agama Kabupaten Madiun juga melaksanakan pembukuan sebagai berikut: -
Buku Kas Bantu
-
Buku Keuangan biaya Eksekusi
-
Buku Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
-
Buku Pengembalian sisa panjar.
Sisa Panjar yang tidak/belum diambil oleh pihak yang berperkara, dalam jangka waktu 6 bulan, bulan berikutnya akan disetor ke Kas Negara. Administrasi
Keuangan perkara ini
dilaksanakan oleh Sdr.WAKID
ARIYADI,S.Sos, SH sebagai Kasir yang dibantu oleh tenaga honorer Sdr. WIWIN SUKRISTIANA,SH
serta Sdr. RINI WULANDARI, SH sebagai Bendahara
Penerima yang merangkap sebagai Panitera Muda Gugatan serta dibawah tanggung jawab langsung Panitera . b. Meja II Petugas Meja II pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun walupun hanya didukung oleh tenaga yang minim, namun berjuang dengan semaksimal mungkin untuk :
39
-
Menerima surat gugat/perlawanan dari calon penggugat/pelawan.
-
Menerima Surat permohonan dari calon pemohon.
-
Mendaftar perkara yang masuk kedalam buku register induk perkara gugatan/permohonan sesuai nomor perkara yang tercantum pada SKUM surat gugatan/permohonan.
-
Menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor register pada surat gugatan / permohonan.
-
Mendaftar/mencatat dengan cermat semua kegiatan perkara dan putusan Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Agung RI kedalam buku register yang bersangkutan. Adapun
penyelenggaraan
Register
pada
Pengadilan
Agama
Kabupaten Madiun telah dilakukan sesuai dengan pola bindalmin yang terdiri dari : -
Register induk perkara gugatan
-
Register induk perkara permohonan
-
Register permohonan banding
-
Register permohonan kasasi
-
Register permohonan peninjauan kembali
-
Register surat kuasa khusus
-
Register penyitaan barang bergerak
-
Register penyitaan barang tidak bergerak
-
Register eksekusi
-
Register AKTA CERAI
-
Register permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa (Eks Pasal 107 ayat (2) UU No.7/1989)
Karena seluruh Proses penerimaan, pemeriksaan, memutus dan penyeleseian perkara harus ditulis dengan cermat dan tertib dalam Regester perkara yang bersangkutan, maka Penulisannya harus ditulis dengan jelas. Disamping itu petugas Meja II juga bertugas menyampaikan berkas Perkara yang telah dilampiri Formulir Penetapan Majelis Hakim kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera.
40
Sebagai Pemegang buku Regester pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun adalah An. Sdr. ANUGRAH BAGUS P, SH. MM yang dibantu Tenaga Honorer dan dibawah tanggung jawab langsung Panitera Muda Permohonan An.Sdr. GHULAM MUHAMMADY,SH. c.
Meja III Pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pelaksanaan meja III dikordinir
langsung oleh Panitera Muda Hukum yaitu An. Sdr. SUPARNO, S.Ag dan dibantu oleh
beberapa
staf
dibawah
pengawasan
Wakil
Panitera
(An.Sdr.
Drs. HARUNURRASYID) Meja III pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun bertugas sebagai berikut : -
Menyiapkan
dan
menyerahkan
salinan
putusan
Pengadilan
Agama/Pengadilan tinggi Agama/Mahkamah Agung kepada yang berkepentingan. -
Menyerahkan salinan penetapan
Pengadilan Agama kepada yang
berkepentingan. -
Menyerahkan Akta Cerai kepada para pihak.
-
Menerima dan memberikan tanda terima atas Memori/kontra memori banding,
memori/kontra
memori
kasasi,
jawaban
/tanggapan
peninjauan kembali dan lain lain. -
Menyusun/menjahit/mempersiapkan berkas.
-
Menyeleggarakan penataan arsip perkara/dukumen.
Disamping
itu
Pengadilan
Agama
Kabupaten
Madiun
juga
telah
melaksanakan / membuat laporan sebagaimana yang dikehendaki oleh Surat Mahkamah Agung RI. Tanggal 24 Januari 1991, Nomor : KMA/001/SK/1991 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 tahun 1993 tanggal 16 Januari 1993 yaitu Laporan Bulanan, Laporan 4 Bulanan, Laporan 6 Bulanan dan Laporan Tahunan, dalam hal ini yang menjadi penanggung jawab pembuatan laporan tersebut adalah Panitera Muda Hukum. Laporan bulanan Laporan bulanan pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dibuat setiap bulan, yang isi laporan bulanan perkara tersebut terdiri :
41
a.
Form Pola Bindalmin: -LI-PA.1 (Keadaan Perkara) -LI-PA.7 (Keuangan Perkara) -LI-PA.8 (Jenis Perkara)
b. Form Binbapera (Badilag sekarang) -B.4 (Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian) -B.5 (Biaya Yang Disetor ke Kas Negara) -B.6 (Setoran Uang Iwadl) c. Form Pengadilan Tinggi Agama Surabaya -Laporan Penyerahan Akta Cerai -Laporan penyampaian salinan ke PPN -Laporan yang belum putus lebih 6 bulan -Laporan perkara PP No. 10 Tahun 1983 -Laporan pelaksanaan sita -Laporan pembagian harta diluar sengketa -Laporan penataan berkas dalam box -Laporan tingkat penyelesaian perkara Laporan perkara 4 bulanan Laporan perkara 4 bulanan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dibuat seperti laporan bulanan biasa ditambah isinya yaitu: -LI- PA. 2 (Laporan perkara yang dimohonkan banding) -LI- PA. 3 (Laporan perkara yang dimohonkan kasasi) -LI- PA. 4 (Laporan perkara yang dimohonkan PK) -LI- PA. 5 (Laporan perkara yang dimohonkan Eksekusi) Laporan perkara 6 bulanan Laporan prerkara 6 bulanan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dibuat seperti biasa laporan perkara bulanan dengan ditambah isinya L1-PA.6 yaitu Laporan tentang Kegiatan Hakim. Pembuatan Laporan Perkara pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menjadi tangung jawab Panitera Muda Hukum An. Sdr. SUPARNO, S.Ag.
42
a.
Kearsipan Perkara. Proses pengelolaan berkas dan penataannya telah dilaksanakan rapi dan diklasifikasi menurut ketentuan.
Proses Pengarsipan Perkara ini
dilakukan oleh Kelompok Meja III setelah berkas
perkara selesei
diminutasi. Penataan Arsip Perkara dilaksanakan sebagai berikut : 1. Arsip berkas perkara yang aktif dikelompokkan sesuai dengan status perkaranya dan masing-masing kelompok disusun urut dengan tanggal putusnya ditingkat pertama . 2. Arsip berkas perkara yang tidak aktif dimasukkan dalam Box, dipisah antara perkara gugatan,Perkara Permohonan dan perkara Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan tanpa sengketa. Berkas perkara disusun sesuai dengan urutan Nomor perkara, yang setiap boxnya terdiri dari 20 berkas perkara . Sebagai Pelaksanan Laporan dan Kearsipan adalah Panitera Muda Hukum sekaligus sebagai penanggung jawab. Seluruh kegiatan Administrasi Perkara sebagaimana tersebut diatas dibawah koordinasi dan tanggung jawab Wakil Panitera dan Panitera sebagai penanggung jawab secara keseluruhan. 2.
Administrasi Umum Pengelolaan administrasi umum di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun
meliputi : a.
Urusan Kepegawaian Urusan kepegawaian meliputi kegiatan pengurusan pegawai, mengelola
kesejahteraan pegawai, pengelolaan data pegawai dan laporan kepegawaian yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dilaksanakan setiap akhir bulan. Kegiatan administrasi kepegawaian Pengadilan Agama Kabupaten Madiun meliputi pengembangan pegawai, kesejahteraan pegawai, data pegawai serta laporan kepegawaian. 1). Pengembangan Pegawai a). Pendidikan dan pelatihan antara lain :
43
- Mengirimkan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) An.Sdr. Siti Sofiah, SSi untuk mengikuti Diklat Prajabatan Golongan III di Surabaya; - Mengikut sertakan Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita Pengganti dalam Pelatihan Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti dan Orientasi Pola Bindalmin di Batu Malang; - Mengikut sertakan Bendahara pengeluaran
dalam bimbingan
teknis aplikasi SPM dan aplikasi SAKPA di KPPN Madiun; - Mengikutsertakan Wakil Sekretaris dan Bendahara Pengeluaran dalam
orientasi
Bendahar
Pengeluaran
dan
pembinaan
Administrasi pengeloaan pegawai; - Mengirimkan Wakil Ketua dan dua orang Hakim untuk mengikuti sosialisasi pedoman perilaku Hakim dan Sosialisasi Mediasi; - Mengkutsertakan
Wakil
Bendahara Pengeluaran
sekretaris,
Kaur
Keuangan
dan
dalam bimbingan teknis penyusunan
proggram dan anggaran tahun 2012; - Mengikutsertakan
Wakil
Ketua
dalam
bimbingan
teknis
peningkatan wawasan kepemimpinan; - Mengikutsertakan Kaur Umum dalam pembinanaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di Batu – Malang; - Mengikutsertakan Ketua, Wakil Ketua, dan 2 orang Hakim dalam lokakarya pusat study wanita yang diselenggarakan UIN Yogyakarta di Hotel Merdeka Madiun; - Mengirimkan Kaur Umum dan Kaur Keungan untuk mengikuti Pelaatihan dan Ujian Ahli Pengdaan Barang dan Jasa Pemerintah di Batu – Malang; - Mengikutsertakan Panitera/Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Kaur Keuangan dalam Bimbingan Teknis Pengelolaan Keungan Negara di Batu- Malang;
44
b). Pengelolaan kesejahteraan pegawai -
Mengusulkan usul Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Periode April
2011 dan penyesuaian ijazah, masing masing sebanyak 1
orang pegawai An. Sdr: 1. NUR LAELA KUSNA, S.Ag Pangkat Penata, Golongan / Ruang (III/c) menjadi Penata Tk I Golongan/Ruang ( III/d) dan sudah terealisir ; 2. WAKID ARIADI, S.Sos,SH, Pengatur Muda Tk.I Golongan Ruang II/b menjadi Penata Muda Golongan Ruang (III/a) da sudah terealisir; -
Mengusulkan kenaikan pangkat pilihan Ketua dan Wakil Ketua periode Oktober 2011 sebanyak 2 orang hakim, yaitu An. Sdr.: 1. Hj. SRI ASTUTI, SH dari Golongan /Ruang
(IV/a) menjadi
Golongan /Ruang ( IV/b) dan sudah terealisir; 2. Drs. AHMAD HUSNI TAMRIN, MH Pdari Golongan/Ruang (IV/a) menjadi Golongan /Ruang (IV/b), sudah terealisir; 3. Mengusulkan kenaikan pangkat reguler Hakim periode April 2012 An. Sdr. Drs. SUWARTO, MH dari Golongan ruang (IV/a) menjadi golongan ruang (IV/b) masih dalam proses usulan; -
Mengadakan kegiatan belajar bersama tentang IT, dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang informasi teknologi yang dibimbing oleh Tim IT Pengadilan Agama Kabupaten Madiun An. Sdr. SUSANTO WAHYU UTOMO, ST;
-
Mengusulkan penerbitan Kartu Pegawai (KARPEG) An. Sdr. AINUS ZAMAN, SHI;
-
Mengusulkan
penerbitan
Kartu
Istri/Kartu
Suami
(KARIS/KARSU) atas nama : 1. ST. MAR’ATU ULFAH, Sag. 2. WAKID ARIADI, S.Sos, SH 3. AINUS ZAMAN, SHI
45
-
Memberikan kenaikan Gaji Berkala Periode Januari, Maret, April
dan Desember 2011 sebanyak 14 orang sebagaimana
dalam daftar tersebut dibawah ini: No.
N A M A
G O L. / RUANG
TMT
1.
Hj. Sri Astuti, SH
IV/b
1 Januari 2011
2.
Drs.H.Nur Hasan,SH
IV/b
1 Maret 2011
3.
Drs. Ahmad Ashuri
III/d
1 Maret 2011
4.
Drs.Amanudin,SH.Mhum
IV/b
1 Maret 2011
5.
Drs. Muchtarom
IV/a
1 Maret 2011
6.
Drs.Harunirrosyid
III/d
1 Maret 2011
7.
ST. Mar’at Ulfah, S.Ag
III/d
1 Maret 2011
8.
Gulam Muhammady,SH
III/d
1 Maret 2011
9.
Cahyani, SH
III/c
1 Maret 2011
10.
Nur Laila Kusna, S.Ag
III/c
1 Maret 2011
11.
Rahmawati,SH
II/b
1 Maret 2011
12.
Ainus Zaman, SHI
III/a
1 Maret 2011
13.
Anugrah Bagus P, SH. MM
III/b
1 Desember 2011
14.
Wakid Ariadi, S.Sos. SH
III/a
1 Desember 2011
KET.
c). Data Pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tahun 2011 sebanyak 20 orang, terdiri dari 7 orang Hakim dan 13 orang Pegawai Negeri Sipil kepaniteraan/kesekretariatan. Untuk mencukupi
kebutuhan tenaga, maka pada tahun 2011
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun juga mengangkat 5 orang tenaga honorer serta 2 orang Satpam dan 2 orang tenaga Cleaning Service yang kesemuanya dibayar dari anggaran DIPA Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tahun 2011, untuk gambaran jelas keadaannya sebagai berikut : 1 Ketua
: Hj. Sri Astuti, SH.
2 Wakil Ketua
: Drs. Ahmad Husni Tamrin, MH.
3 Hakim 5 orang
: 1. Drs. Wasidi, SH 2. Dra. Hj. Faidhiyatul Indah 3. Drs. Suwarto, MH
46
4. Drs. Ahmad Ashuri; 5. Nurul Chudhaifah, SAg 4 Panitera/Sekretaris
: Drs. Muchtarom
5 Wakil Panitera
: Drs. Harunurrasyid
6 Wakil Sekretaris
: ST. Mar’atu Ulfah, S.Ag
7 Pejabat
Kepaniteraan
(Kasub) 3 orang : 1. Kasub Kepaniteraan : Rini Wulandari, SH Gugatan 2. Kasub Kepaniteraan : Ghulam Muhammady, SH Permohonan 3. Kasub Kepaniteraan : Suparno, S.Ag. Hukum 8. Panitera
Pengganti
7 : 1. Drs. Harunurrasyid
orang
2. Ghulam Muhammady, SH 3. Suparno, S.Ag 4. ST. Mar’atu Ulfah, S.Ag 5. Cahyani, SH 6. Mashuri, S.Ag 7. Rini Wulandari, SH
9. Pejabat Kesekretariatan (Kaur) 3 orang : 1. Kasub Kepegawaian
: Cahyani, SH
2. Kasub Keuangan
: Rahmawati, SH
3. Kasub Umum
: Mashuri, S.Ag
10. Staf 4 orang 1. Staf Gugatan
: Wakid Ariyadi, S.Sos, SH.
2. Staf Keuangan
: Ainuz Zaman, SHi
3. Staf Permohonan
: Anugerah Bagus Prastiono, SH
4. Staf
: Fuad, SHi (Capeg)
Tenaga Honorer : 1. Agus Sarwiyono
47
2. Hary Marsono, SH. 3. Wiwin Sukristiana, SH. 4. Salman Rosyidi, SH 5. Susanto Wahyu Utomo, ST Tenaga Satpam: 1. Mustachim 2. Yasin Tenaga Cleaning Service: 1. Irfan Setiawan 2. Cholikhin Pangkat dan golongan Pangkat dan golongan pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Madiun : 1. Pembina Muda Tk.I
IV/c:
- orang
2. Pembina Tk.I
IV/b:
4 orang
3. Pembina
IV/a:
4 orang
4. Penata Tk.I
III/d:
4 orang
5. Penata
III/c:
3 orang
6. Penata Muda Tk.I
III/b:
1 orang
7. Penata
III/a:
4 orang
8. Pengatur Muda Tk.I
II/b:
- orang
9. Pengatur Muda
II/a:
- orang
d). Laporan Kepegawaian Mengolah laporan bulanan berupa absensi pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sebanyak 12 kali. b. Urusan Keuangan Urusan keuangan meliputi kegiatan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementrian / Lembaga (RKAKL), pelaksanaan Anggaran dan pengelolaan pelaporan keuangan. Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut : 1). Penyusunan Anggaran
48
Membuat dan mengirimkan usulan rencana kerja anggaran kementrian/lembaga (RKAKL) Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tahun
anggaran
2012
yang
dilengkapi
juga
dengan
data-data
pendukungnya ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. 2). Pelaksanaan Anggaran a)
Membuat petunjuk operasional kegiatan (POK) DIPA Tahun Anggaran 2011 untuk Pengadilan Agama Kabupaten Madiun
b). Melaksanakan Anggaran dengan memperhatikan skala prioritas, efektifitas dan efisiensi meliputi : -
Membuat daftar gaji setiap bulan, daftar lembur dan daftar kekurangan gaji untuk pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.
-
Membuat daftar permintaan remunerasi pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.
-
Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) agar diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN, belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.
-
Menatausahakan administrasi keuangan DIPA tahun 2011 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.
-
Memungut dan menyetor pajak ke kas Negara selama 1 tahun anggaran yang berupa setoran pajak penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3). Pengelolaan Laporan Keuangan a)
Melakukan
Rekonsiliasi
anggaran
dengan
kantor
Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Madiun setiap bulan; b) Membuat laporan Realisasi belanja Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan Neraca setiap bulan yang dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya; c)
Membuat laporan Realisasi pendapatan PNBP Pengadilan Agama Kabupaten Madiun setiap bulan yang dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
49
d) Membuat Laporan CALK setiap semester yang dilaporkan Pengadilan
Tinggi
Agama
Surabaya;e).
Membuat
laporan
pertanggung jawaban Remunerasi ke Mahkamah Agung RI; f). Membuat laporan pajak ke kantor Pelayanan Pajak Madiun ; c.
Urusan Umum Pengelolaan kegiatan urusan umum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun
meliputi pengurusan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga dan perpustakaan. 1). Pengurusan surat menyurat a). Menerima, menyortir, membuka, mengarahkan, memberi nomor, mencatat dan mendistribusikan surat masuk kantor Pengadilan Agama Kabupaten Madiunn tahun 2011 sebanyak 1274 pucuk surat dengan klasifikasi surat sebagai berikut : - Surat dari Mahkamah Agung RI. sebanyak 32 surat; - Surat dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebanyak 145 surat; - Surat dari Pengadilan Agama sebanyak 914 surat; - Surat dari perorangan dan instansi lain sebanyak 183 surat; Berdasarkan pola klasifikasi surat, surat surat masuk tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut: - KP (Kepegawaian) sebanyak
100
surat
- OT (Organisasi dan Tatalaksana) sebanyak
18
surat
- KU (Keuangan) sebanyak
20
surat
- HK (Hukum) sebanyak
900
surat
- KS (Kesekretariatan) sebanyak
20
surat
- PS (Pengawasan) sebanyak
4
surat
- BA (Pembinaan Agama) sebanyak
-
surat
- HM (Kehumasan) sebanyak
165
surat
- HJ (Haji) sebanyak
-
surat
- PP (Pendidikan dan Pengajaran) sebanyak
-
surat
- TL (Penelitian) sebanyak
-
surat
- PW (Perkawinan) sebanyak
5
surat
50
- PTWP sebanyak
-
surat
- BUTU sebanyak
-
surat
- KMA sebanyak
-
surat
- SE sebanyak
-
surat
- SK sebanyak
4
surat
- SEK sebanyak
8
surat
- PK sebanyak
-
surat
- PAN sebanyak
-
surat
- TU sebanyak
-
surat
- BUA sebanyak
22
surat
- KPK sebanyak
-
surat
- BO sebanyak
-
surat
- PL sebanyak
8
surat
b). Mengolah dan mengirim surat keluar dengan klasifikasi surat sejumlah 2330 surat dengan perincian sebagai berikut : - KP (Kepegawaian) sebanyak
189
surat
- OT (Organisasi dan Tatalaksana) sebanyak
33
surat
- KU (Keuangan) sebanyak
154
surat
- HK (Hukum) sebanyak
1917 surat
- KS (Kesekretariatan) sebanyak
3
surat
- PS (Pengawasan) sebanyak
-
surat
- BA (Pembinaan Agama) sebanyak
-
surat
- HM (Kehumasan) sebanyak
25
surat
- HJ (Haji) sebanyak
-
surat
- PP (Pendidikan dan Pengajaran) sebanyak
-
surat
- TL (Penelitian) sebanyak
3
surat
- PW (Perkawinan) sebanyak
-
surat
- PL (Pelatihan) sebanyak
6
surat
2). Pengelolaan Perlengkapan a). Mengelola pengadaan barang inventaris b). Mengelola Inventarisasi Aset Negara;
51
c). Membuat dan mengirimkan laporan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (SAKPB) Semester I dan Semester II ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. 3). Pengelolaan rumah tangga Pengelolaan rumah tangga Pengadilan Agama Kabupaten Madiun meliputi : pengadaan alat tulis kantor, mengelola perawatan kendaraan dinas, mengelola perawatan barang inventaris, menjaga kebersihan dan penataan lingkungan hidup. 4). Pengelolaan Perpustakaan Perpustakaan Pengadilan Agama Kab. Madiun selama tahun 2011, jumlahnya buku perpustakaan bertambah, baik dari kiriman pembelian dengan Anggaran DIPA tahun 2011 ataupun pembelian swadaya, sehingga secara keseluruhan buku yang ada di perpustakaan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berjumlah 1701 buku, namun hingga saat ini pengelolaan masih perlu peningkatan agar sesuai dengan ketentuan dalam SK Dirjen Binbaga Islam, nomor : EV/HM.02.2/A2/26/1987, tentang pengelolaan perpustakaan Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama dikarenakan keterbatasan personil/karyawan. 5). Pengelolaan Laporan Umum. a). Membuat laporan Neraca
setiap semester yang dilaporkan ke
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya b). Membuat laporan barang ekstrakomptibel dan intrakomptibel setiap semester yang dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya; c). Membuat Laporan SIMAK BMN setiap semester dan CABMN setiap akhir tahun yang dilaporkan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. c). Membuat laporan asset lainnya yang dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. d). Membuat laporan persediaan setiap bulan
yang dilaporkan ke
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Seluruh kegiatan administrasi umum tersebut dibawah Koordinasi dan
tanggung
jawab
Wakil
Sekretaris
dan
Sekretaris/Panitera
52
bertanggung jawab secara keseluruhan kegiatan administrasi Umum tersebut.
53
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan 1. Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam tahun 2011 menerima sebanyak 1.431 perkara ditambah sisa perkara tahun 2010 sebanyak 404 sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak 1.835 perkara, sedangkan perkara yang dapat diselesaikan pada tahun 2011 sebanyak 1.451 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2011 sebanyak 384 perkara atau sebesar 20,9 %. 2. Sisa perkara sebanyak 384 perkara tersebut dikarenakan sebagian besar Tergugat tidak jelas tempat tinggalnya (perkara ghoib), yang penyelesaiannya harus sesuai dengan ketentuan pasal 27 PP Nomer 9 Tahun 1975. 3. Penyelesian perkara tahun 2011 sebanyak 1.451 perkara yang lebih dari 6 bulan sebanyak 47 perkara atau 3,2 % . 4. Tehnis dan Administrasi perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah dilaksanakan sesuai dengan KMA Nomor : KMA/32/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan
Administrasi
Pengadilan
dan
KMA
Nomor
:
KMA/012/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II (Edisi Revisi Tahun 2010), Buku III dan buku Tentang Pengawasan (Buku IV). 5. Di Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, jumlah pegawainya sangat minim dibawah standar formasi pegawai Pengadilan Agama Klas I B dan banyak Pegawai yang merangkap jabatan sehingga untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tepat waktu masih ada hambatan. 6. Pembinaan dan pengawasan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah dilaksanakan, akan tetapi masih perlu ditingkatkan. 7. Peningkatan sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah diupayakan, namun masih perlu ditingkatkan lagi demi kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas. 8. Pengelolaan
dan
realisasi
anggaran
rutin,
pengelolaan
administrasi
kepegawaian, surat menyurat dan inventaris telah dilaksanakan menurut ketentuan yang ada, namun masih perlu ditingkatkan.
54
B. Rekomendasi 1. Perlu diperbanyak pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terhadap hakim dan pejabat kepaniteraan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 2. Perlu diadakan penambahan jumlah hakim dan pegawai baik dari Kepaniteraan maupun Kesekretariatan untuk dapat terpenuhinya standar formasi pegawai Pengadilan Agama Klas I B demi terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas. 3. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui HAWASDA agar dilaksanakan secara rutin minimal 4 bulan sekali. 4. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya agar dapat mengupayakan rumah dinas dan penambahan kendaraan roda empat untuk operasinal Pansek dan kantor Pengadilan
serta
kendaraan
roda
dua/sepeda
motor
untuk
operasional/pelaksanaan pemanggilan dan pemberitahuan isi putusan oleh Jurusita Pengganti. 5. Anggaran untuk belanja barang dan modal perlu ditingkatkan khususnya pengadaan mebelair untuk mengganti mebelair yang sudah saatnya dilakukan penghapusan ( Penggantian meja kerja Panmud/Kaur dan Kursi kerja Hakim). Dengan demikian pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tahun 2011 ini disusun untuk menjadi bahan informasi dan telaah bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan-kekurangan baik materi yang disajikan maupun sistematika penyajiannya, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak demi perbaikan sangat kami harapkan agar pelaksanaan tugas yang akan datang bertambah baik dan sempurna. Madiun, 30 Desember 2011 Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun
Hj. SRI ASTUTI, SH. NIP. 194812311979012001
55
