TEKNIS PUBLIKASI PUTUSAN PADA WEBSITE PTA DAN PA-SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI
oleh : Yudi Wijaya, A.Md
KEGIATAN SOSIALISASI ANONIMISASI PUTUSAN PTA KENDARI, 2 JULI 2010
1
PENGANTAR
PUBLIKASI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PADA SITUS ASIANLII DAN MANFAATNYA BAGI PUBIK DAN PENINGKATAN CITRA LEMBAGA PERADILAN Oleh : Wahyu Widiana untuk Disampaikan dalam First Asianlii Conference-Cafacity Building Free Acess to Law in Asia-, Sydney, 23-25 February 2009
A. Pendahuluan Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa di antara para pihak. Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili yang mengandung legal justice, moral justice dan social justice. Argumen tersebut sebagai pertanggungjawaban hakim atas putusannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum. Karena putusan mengandung pertanggung-jawaban maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Persidangan yang dilakukan secara terbuka untuk umum merupakan bentuk tradisional dari transparansi di lingkungan peradilan. Prinsip pengadilan yang terbuka ini telah menjadi salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Dari perspektif lain, keterbukaan ini merupakan kunci lahirnya akuntabilitas. Hakim dan pegawai pengadilan akan lebih bersunggung-sungguh dan berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, karena publik bisa mengakses hasil kerjanya. Dalam konteks putusan pengadilan, prinsip keterbukaan ini akan mendorong lahirnya putusan yang berkualitas dan mencerminkan rasa keadilan. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT), upaya untuk mewujudkan prinsip transparansi ini semakin mudah. Cara untuk memperoleh sebuah putusan pengadilan tidak hanya dengan cara datang ke sidang pembacaan putusan yang pintunya terbuka. Dengan bantuan teknologi informasi, publik bisa mengakses putusan pengadilan tanpa harus menghadiri sidang pembacaan putusan. Publik cukup membuka situs web pengadilan tersebut di rumahnya, dengan syarat pengadilan tersebut memiliki disiplin untuk selalu menguapload putusannya melalui situsnya tersebut. Ketersediaan putusan pengadilan di situs web memberi banyak manfaat ke semua kalangan, baik lembaga peradilan itu sendiri, peneliti, dan publik pada umumnya. Publikasi putusan pengadilan di situs web kini mendapat legitimasi hukum setelah terbitnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007. Pasal 6 ayat (1) hurup e Keputusan KMA tersebut menyebutkan putusan dan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi salah satu jenis informasi yang harus diumumkan. Tata cara publikasi informasi tersebut, menurut Pasal 7 ayat (2) SK KMA tersebut, bagi pengadilan yang sudah mempunyai situs web dilakukan dengan cara memuatnya ke dalam situsnya yang bersangkutan. Untuk merealisasikan semangat SK KMA 144/2007, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dengan fasilitas Indonesia Australia Legal Development Facility (IALDF) melakukan
2 kerjasama dengan Asian Legal Information Institute (AsianLII) untuk memuat putusan Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia di situsnya AsianLII, www.asianlii.org. Publikasi putusan PTA ini dilaunching oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama dengan The Hon Chief Justice Family Court Australia pada 12 Februari 2008. Sementara itu, untuk putusan tingkat pertama langsung dimuat di situs webnya masing-masing. Dengan dimuatnya putusan pengadilan di situs web, terlebih pada situs informasi hukum berkelas dunia seperti www.asianlii.org, benar-benar membuka akses publik terhadap putusan pengadilan. Masyarakat dunia pun tanpa terbatasi ruang dan waktu bisa membaca putusan pengadilan. B. Potensi Putusan Pengadilan Agama Satuan kerja pengadilan di lingkungan peradilan agama berjumlah 372. Jumlah tersebut terbagi pada pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama) sebanyak 343 satuan kerja; dan pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama), 29 satuan kerja. 26 dari 29 Pengadilan Tinggi Agama, atau 89,66% telah memiliki situs web. Sedangkan 218 dari 343 Pengadilan Agama, atau 65,56 % telah memiliki situs web. Potensi putusan pengadilan di lingkungan peradilan agama dalam 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut : Pengadilan Pengadilan Agama Pengadilan Tinggi Agama Kasasi
2007
2008
Diterima 251.170
Diputus 201.438
1.920
1.706
1.094
501
Diterima 226.532
Diputus 214.665
2.065
1.729
Publikasi Situs web masingmasing www.asianlii.org www.putusan.net
Publikasi putusan pengadilan agama dilakukan di situs webnya masing-masing. Berdasarkan data pada Ditjen Badilag, berikut ini beberapa contoh pengadilan agama yang sudah memublikasikan putusannya pada situs web adalah seperti pada tabel berikut ini : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengadilan Pengadilan Agama Jakarta Timur Pengadilan Agama Sumber Pengadilan Agama Garut Pengadilan Agama Cilacap Pengadilan Agama Sleman Pengadilan Agama Wonosari Pengadilan Agama Jember Pengadilan Agama Kab. Malang Pengadilan Agama Sambas Pengadila Agama Sanggau Pengadilan Agama Nabire Pengadilan Agama Simalungun
Alamat Web www.pa-jakartatimur.net
Ket PTA Jakarta
http://pasumber.ptabandung.net http://pagarut.pta-bandung.net www.pa-cilacapkab.go.id www.pa-slemankab.go.id www.pa-wonosari.net www.pa-jember,net www.pa-malangkab.go.id
PTA Bandung
www.pa-sambas.com www.pa-sanggau.net www.pa-nabire.net www.pasimalungun.net
PTA Pontianak PTA Pontianak PTA Jayapura PTA Medan
PTA Bandung PTA Semarang PTA Yogyakarta PTA Jogjakarta PTA Surabaya PTA Surabaya
3 Dari jumlah putusan pengadilan tinggi agama tahun 2007 yang berjumlah 1.076 perkara, 617 putusan telah dimuat di situs web asianlii. Sedangkan dari 2065 putusan pada tahun 2008, 195 putusan sudah dimuat di asianlii, sisanya masih dalam proses anonimisasi. Sedangkan putusan kasasi peradilan agama yang sudah dimuat di situs putusan.net berjumlah 103 perkara.
C. Proses Publikasi Putusan : sebuah pengalaman Badilag Menurut Pasal 6 ayat (1) hurup e Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2008, putusan dan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi salah satu jenis informasi yang harus diumumkan. Tata cara publikasi informasi tersebut, menurut Pasal 7 ayat (2), dengan cara memuatnya kedalam situsnya yang bersangkutan. Untuk kepentingan publikasi secara elektronik, menurut Pasal 9 SK KMA Nomor 144/2007, Pengadilan harus mengaburkan informasi dalam putusan perkara tertentu yang memuat identitas para pihak berperkara, saksi dan pihak terkait sebelum mempublikasikan putusan dalam situs web. Sebagian besar (lebih dari 90 %) perkara di lingkungan peradilan agama termasuk dalam kategori yang harus dikaburkan. Berdasarkan hal tersebut proses publikasi putusan Pengadilan Tinggi Agama pada situs web asianlii adalah seperti bagan berikut berikut : a.
Anonimisasi putusan oleh tim yang ada di masing-masing pengadilan tinggi agama. Panitera muda hukum PTA memastikan bahwa file putusan yang akan dianonimisasi telah sesuai dengan putusan asli. Ditjen Badilag melakukan deseminasi tatacara anonimisasi putusan ini dengan memanfaatkan berbagai forum, seperti acara sosialisasi, orientasi, rapat koordinasi, memuat dalam situs web, dll.
b. Re-formating file kedalam bentuk rich text format (.rtf) oleh tim yang ada di masingmasing PTA. File dalam bentuk .rtf tersebut kemudian disimpan dengan nama file yang menggunakan struktur “[nama sakter]_[tahun]_[bulan putus]_[tanggal putus]_[kategori jenis perkara]_[nomor perkara]” c. Pengiriman file putusan ke Ditjen Badilag melalui e-mail
[email protected]. Berdasarkan surat edaran Dirjen Badilag Nomor : 3480/DjA/OT.O1/IX/2008 tanggal 11 September 2008 pengiriman oleh PTA dilakukan secara mingguan yakni setiap hari Jum’at. d. Re-checking putusan oleh tim pada Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa file putusan sudah teranonimisasi dengan benar dan disimpan dalam format .rtf. Kegiatan ini dilakukan setiap hari Senin s/d Kamis. e.
Pengiriman putusan ke Asianlii oleh tim sub bagian dokumentasi dan informasi Ditjen Badilag. Pengiriman ke Asianlii ini dilakukan dengan dua cara. Pertama, melalui e-mail ke
[email protected]. Ditjen Badilag oleh asianlii diberikan hak untuk memuat putusannya secara langsung melalui e-mail. Pengiriman melalui email ini merupakan cara standar yang diprioritaskan. Kedua, melalui media penyimpan data seperti compact disc atau flash disc. Badilag membuat meta data putusan yang dikompilasikan dalam media penyimpan data, kemudian pihak asianlii yang memuat. Cara yang kedua ini dilakukan dalam keadaan mendesak.
4 Untuk pengiriman menggunakan e-mail ini diatur ketentuan sebagai berikut : 1) Subjek e-mail ditulis dengan
[] IDPTA<nomor putusan>
struktur
:
2) Pada bagian badan pesan dituliskan informasi :
Password, untuk tujuan authentication; Citation, digunakan untuk penamaan putusan. Formatnya sama dengan bagian judul; Date, memuat tanggal penjatuhan putusan.
Putusan Pengadilan Tinggi Agama yang dimuat di asianlii dengan URL http://www.asianlii.org/ind/id/cases/IDPTA/ kemudian dibuatkan menu link pada website Ditjen Badilag www.badilag.net . 240 situs web peradilan agama di Indonesia juga membuat link yang sama ke asianlii. Hal ini semakin membuka pintu yang lebar bagi akses publik terhadap peradilan agama Permasalahan yang ditemukan dalam proses publikasi putusan ini adalah pada tahap anonimisasi, reformating file, dan pengiriman dile ke Ditjen Badilag. Beberapa permasalahan yang muncul dalam ketiga tahapan ini adalah sebagai berikut : 1.
teknik pengaburan informasi keliru. Contoh kasus, nama pihak tidak diganti dengan statusnya dalam perkara melainkan ditiadakan dan diganti dengan titik-titik, ada juga yang menghitamkan nama-nama pihak seperti untuk dokumen putusan versi cetak;
2. file tidak disimpan dalam bentuk rich text format (.rtf) tetapi disimpan dalam bentuk .pdf atau doc. 3. Tidak semua putusan dikirimkan oleh PTA ke [email protected]; 4.
Beberapa putusan terdapat kekeliruan penulisan yang pada beberapa kasus sangat menganggu pemaknaan.
D. Manfaat Publikasi Putusan PTA di Asianlii Menurut Pasal 25 ayat (1) UU 4/2004, segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Secara filosofis pemuatan alasan dan dasar tersebut sebagai pertanggungjawaban hakim atas putusannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum. Karena putusan mengandung aspek akuntabilitas, Pasal 20 UU 4/2004 menegaskan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dengan terbukanya sidang pembacaan putusan tersebut, maka akses publik terhadap putusan pengadilan menjadi terbuka. Akses tersebut semakin luas dengan dimuatnya putusan pada situs web yang memiliki karakter menembus batas ruang dan waktu, seperti asianlii (www.asianlii.org).
Publikasi putusan pengadilan pada situs web seperti asianlii memberikan manfaat kepada institusi peradilan itu sendiri, akademisi (peneliti), dan masyarakat pada umumnya :
5 1. Manfaat publikasi putusan bagi institusi peradilan a. meningkatkan akuntabilitas Prinsip pengadilan yang terbuka merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan. Publikasi putusan di situs web seperti www.asianlii.org adalah salah satu dari pelaksanaan prinsip keterbukaan tersebut. Prinsip keterbukaan ini merupakan condio sine qua non bagi lahirnya akuntabilitas. Hakim dan pegawai pengadilan akan lebih bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebab kinerjanya akan diketahui oleh publik. b. meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalitas aparatur Publikasi putusan pengadilan di asianlii akan mempengaruhi paradigma berfikir hakim dan pegawai pengadilan. Kepastian hasil kerjanya (putusan) yang akan dibaca oleh masyarakat dunia menjadikan dirinya tidak asal dalam menyusun putusan sebab akan mempengaruhi pencitraan dirinya. Sementara itu untuk bisa menghasilkan kinerja yang baik harus didukung oleh pengetahuan dan keterampilan teknis judisial yang memadai. Sehingga publikasi putusan juga mendorong hakim untuk meningkatkan profesionalitasnya. c. meningkatkan citra lembaga peradilan Transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). Dalam good governance, publik memiliki hak untuk memantau dan mengamati prilaku pejabat. Disamping itu publik pun berhak untuk mendapatkan informasi secara mudah. Transparansi peradilan melalui publikasi putusan di situs web (asianlii) ini menjadi salah satu indikasi terwujudnya good governance di lingkungan peradilan. 2. Manfaat publikasi putusan bagi akademisi (peneliti) Putusan pengadilan, terutama yang menarik, sering menjadi perhatian akademisi. Tidak jarang jurnal-jurnal hukum menjadikan putusan pengadilan sebagai bahan kajian. Selain di media cetak, diskursus soal putusan pun sering juga digelar dalam forum diskusi atau seminar. Ilmu pengetahuan hukum selalu mengikuti bagaimana peraturan hukum itu dilaksanakan dalam praktek peradilan dan peraturan baru manakah yang diciptakan oleh putusan hakim. Jadi, putusan-putusan pengadilan itu selalu menjadi objek bagi para peneliti di bidang hukum untuk dianalisis, disistematisir dan diberi komentar. Dengan dimuatnya putusan pengadilan tinggi agama di asianlii, para peneliti dapat dengan mudah memperoleh akses bahan penelitiannya secara gratis . Salah seorang mahasiswa doktoral dari Universitas Leiden Belanda, Stijn Van Huis, ketika melakukan wawancara dengan Dirjen Badilag menyatakan bahwa putusan pengadilan agama banyak dicari di luar negeri. Ia mengaku banyak mendapatkan bahan dari website badilag, www.badilag.net. 3. Manfaat publikasi putusan bagi publik Masyarakat luas membutuhkan akses yang mudah terhadap putusan pengadilan. Masyarakat perlu mengetahui duduk perkara sebuah wacana hukum yang bersumber dari putusan pengadilan sehingga tidak menjadi polemik yang tidak berujung. Dengan publikasi putusan di asianlii, masyakarat pun mendapat pendidikan hukum secara gratis mengenai sebuah solusi terhadap persoalan yang sering terjadi di sekitarnya.
6 E. Kendala Di luar permasalahan tehnis dalam proses publikasi, seperti sudah di kemukakan di atas, banyak hal yang menjadi kendala dalam mencapai hasil optimal publikasi putusan dengan menggunakan Teknonogi Informasi (TI) ini. Kendala-kendala itu besifat manajerial atau administratif, sebagai berikut: 1.
Di lingkungan peradilan di Indonesia, masih sangat kekurangan tenaga administrasi. Untuk melaksanakan proses peradilan secara rutin saja, masih dirasa sangat kekurangan.
2.
SDM yang terampil dalam mengoperasikan perangkat TI sangat terbatas. Tenaga administratif masih sangat kurang, sementara penambahan tenaga baru masih jauh di bawah jumlah kebutuhan.
3. Pemanfaatan TI untuk kepentingan pelaksanaan tugas pokok belum membudaya. Ini sangat memerlukan waktu dan perhatian, terutama dari para top managernya. 4. Di Indonesia, terlalu banyak satuan kerja pengadilan. Walaupun PTA hanya berjumlah 29, sementara PA ada 343, namun PTA juga mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada PA-PA yang ada di bawahnya. Dengan demikian perhatian dan potensi PTApun banyak terpakai untuk penawasan dan pembinaan ini.
7
Bagaimana menyimpan file salinan putusan dalam format rtf ?
Buat duplikat file putusan. Yang asli tetap dalam format aslinya, kemudian yang akan di anonimisasi disimpan dalam format rtf. Jika anda menggunakan Microsoft Word 2003 , Buka file putusan asli -> File -> Save As Jika anda menggunakan Microsoft Word 2007 , Buka file putusan asli -> File -> Save As -> Other Format Pada kotak dialog Isi kotak File name dengan format penamaan putusan yang baku tanpa spasi dengan struktur nama file “[nama sakter]_[tahun]_[bulan putus]_[tanggal putus]_[kategori jenis perkara]_[nomor perkara]”. Contoh ptakendari_2010_02_23_perkawinan_01.rtf Masih pada kotak dialog tadi Save as Type pilih Rich Text Format -> Save Anda harus yakin dan bisa membedakan file putusan original dan file salinan yang akan di anonomisasi / dikaburkan. File duplikat inilah nantinya yang akan dikirim dan publikasikan pada website
Gambar konversi file document kedalam format rtf
8
Kemana harus mengirim file salinan putusan BHT yang telah dianonimisasi ? Untuk peradilan tingkat pertama setelah putusan BHT file salinan wajib ditampilkan untuk publik pada websitenya masing-masing (http://pa-kendari.net, http://pa-baubau.net, http://pakolaka.net, http://pa-raha.net dan http://pa-unaaha.net) , dan copy file salinan putusan tersebut dikirim juga beserta metadatanya ke Pengadilan Tingkat banding melalui email [email protected] Untuk tingkat banding selain ditampilkan pada halaman website Pengadilan Tingkat banding (http://ptakendari.net) juga akan ditampilkan pada website AsianLII (Asian Legal Information Institute) Website : http://www.asianlii.org/ind/id/cases/IDPTA/ . Pengiriman file salinan putusan beserta metadatanya di alamatkan ke : [email protected] . Administrator Badan peradilan Agama yang selanjutnya akan meneruskan ke website AsianLII. Pengiriman file salinan putusan BHT melalui email harus melalui alamat email resmi masingmasing satuan kerja.
Bagaimana mengirim file salinan putusan BHT yang telah dianonimisasi melalui email? Email resmi peradilan tingkat pertama berada dibawah domain ptakendari.net. Sedangkan email resmi PTA berada dibawah domain badilag.net. Link email dapat ditemukan pada masingmasing website. Daftar alamat email resmi sewilayah Pengadilan Tinggi Agama kendari yaitu : [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] Untuk membuka email resmi masing-masing satuan kerja temukan dan Klik Link Login Email pada halaman websitenya.
Gambar lokasi link email pada website
9
Masukan user account dan password Jika login success maka akan tampak inbox email anda seperti dibawah ini
Untuk mengirim email klik icon Isi alamat tujuan pengiriman contoh ke : [email protected] atau [email protected] Ketikan subject dan Isi pesan Untuk menambah file lampiran , Klik tanda + (Plus) di sebelah kiri halaman dan Upload. Klik tombol Klik tombol Send Now untuk mengirim pesan beserta lampirannya.
10
Bagaimana mempublish file salinan putusan BHT pada Website ? Sejak Tahun 2008 Pengadilan Tinggi Agama Kendari telah membangun Website dengan alamat http://pta-kendari.net. Sesuai amanat SK KMA 144/2007 tentang keterbukaan informasi di pengadilan, Pengadilan Tinggi Agama Kendari membangun suatu system informasi utuh yang saling berhubungan satu sama lain antara website PTA dengan website Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari di bawah domain ptakendari.net . Penggunaan satu system database untuk memudahkan transaksi dan komunikasi data antar Website di wilayah Pengadilan TInggi Agama Kendari. Pada bulan Oktober 2009, secara resmi PTA Kendari melaunching 6 website terintegrasi masing-masing sebagai berikut : http://ptakendari.net http://pa-kendari.net http://pa-baubau.net http://pa-kolaka.net http://pa-raha.net http://pa-unaaha.net
Portal situs Pengadilan Tinggi Agama Kendari Portal situs Pengadilan Agama Kendari Portal situs Pengadilan Agama Bau-Bau Portal situs Pengadilan Agama Kolaka Portal situs Pengadilan Agama Raha Portal situs Pengadilan Agama Unaaha
Dengan satu system yang terpadu, maka administrasi website PTA dan PA akan lebih mudah pengelolaan , pemantauan dan evaluasinya. Dibawah ini adalah gambaran sistem informasi yang dibangun oleh PTA Kendari yang selanjutnya disebut SIP (System Informasi Peradilan) .
11
Front End Web : tampilan muka / aplikasi yang dipublikasi untuk publik Authentification & Authorization : Prosedur pembatasan akses dengan memasukan ID user dan password Content Administrator : tampilan / aplikasi yang dipublikasi khusus untuk administator User : tampilan / aplikasi yang dipublikasi khusus untuk user-user tertentu Template Engine : Media dari isi website, termasuk juga aturan style website, citra, visualisasi dan personalisasi tampilan halaman Back End Web : adalah tampilan / aplikasi yang digunakan untuk mengelola isi website secara keseluruhan Database : Data / Informasi yang di input, disimpan dan digunakan oleh website Back Office : Merupakan penyelenggara, pengelola, penyedia dan pengolah transaksi informasi elektronik yang dikenal dengan istilah back-office, yang harus dibentuk di setiap lembaga pemerintah.
12
Bagaimana Login dan mengelola isi Website ? Untuk mengelola website maka diperlukan otentikasi sebagai admin pada halaman administrator (back end) http://ptakendari.net/admin. Boleh juga anda masuk ke halaman Administrator dari Website masing-masing, contohnya masuk pada alamat http://pa-baubau.net/admin atau http://pa-raha.net/admin . Jika login berhasil maka user secara otomatis akan dihadapkan pada halaman administrasi. Disinilah admin dapat menambah , mengedit atau menghapus isi (content) dari situsnya masing-masing.
Langkah langkah publikasi putusan pada Website Publikasi putusan adalah bagian dari Modul Informasi Perkara dalam SIP. publikasi putusan dalam modul ini adalah bagaian final dari penanganan suatu perkara. Sehingga untuk mempublish sebuah putusan, maka atribut perkara mulai dari pendaftaran, penetapan majelis hingga putusan BHT seharusnya diselesaikan terlebih dahulu. Sumber data yang valid seperti buku register perkara atau instrument lain menjadi mutlak diperlukan untuk mengisi modul ini.
I. Mengisi Modul Informasi Perkara Informasi perkara merupakan bagian yang sangat urgent dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan. Aktivitas tugas pokok dan fungsi pengadilan tersebut yaitu menerima, memeriksa dan memutus perkara dapat dengan mudah di ketahui oleh publik maupun oleh pejabat intern pengadilan. Bagi publik transparansi perkaraini memudahkan untuk mendapatkan informasi sampai sejauh mana perkara yang ditangani pengadilan dapat terselesaikan. Bagi pengambil kebijakan dapat dengan mudah memantau pelaksanaan penyelesaian perkara dipengadilan. Secara sistematis modul informasi perkara ini memuat tahapan sebagai berikut
13
Penerimaan perkara, berisi tanggal registrasi, nomor registrasi perkara, identitas para pihak dan besarnya taksiran biaya perkara tersebut Penetapan Majelis Hakim, memuat tanggal PMH, 5K PMH dan komposisi majelis siding Penetapan Han Sidang dan persidangan, memuat tanggal PHS, pelaksanaan sidang ke-1, sidang ke-2 dan seterusnya, dengan memuat juga agenda, tempat dan waktu persidangan Relaas panggilan para pihak, benisi tanggal dan nomor relaas panggilan untuk sidang perkara Perkara putus yang memuat tanggal perkara putus, status putus ditenima, ditolak atau dicoret dan register Pengajuan perkara ketingkat yang lebih tinggi, banding, kasasi atau PK Publikasi salinan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, file putusan dalam format *.rtf ( rich text format) atau *.html
Pengisian data pada modul informasi perkara ini bersifat sistematis logis, artinya pengisian data informasi perkara mengikuti urutan penyelesaian perkara. Jika urutan sebelumnya belum di entri maka urutan yang selanjutnya tidak dapat di entri hingga urutan sebelumnya tersebut diisi. Untuk memilih perkara yang akan diisi tahapan-tahapannya, pada halaman list daftar perkara yang telah diregister Klik link Pilih. Untuk mempermudah navigasi tahapan penyelesaian perkara, pada setiap tahapan penyelesaian perkara ada link << Sebelumnya (untuk kembali tahapan sebelumnya ) dan Lanjut >> (untuk melangkah ke tahapan berikutnya). Klik dan menu Transparansi> Informasi perkara
Gambar pilih modul Informasi Perkara Untuk melihat daftar perkara yang telah diregistrasi klik link Penerimaan Perkara
14
Gambar list register perkara Fungsi Tombol / link pada modul Informasi Perkara a. Tombol
untuk mendaftar perkara baru dalam register
b. Pada kolom Status terakhir adalah link yang menunjukan status dari perkara yang diproses. Jika link ini di klik maka akan langsung ke halaman proses sesuai dengan status terakhir c. Pada kolom aksi list registrasi perkara, Ada 4 link aksi yaitu : Pilih : Untuk memilih no perkara yang akan diproses Preview : Untuk melihat uraian data register perkara Edit : Untuk mengubah / koreksi isi data register perkara Hapus : Untuk menghapus data register perkara dari list
A. REGISTRASI PERKARA Daftar Register Perkara Klik dari menu : Transparansi > Informasi perkara Klik link Penerimaan Perkara Klik tombol
15
Gambar form isian register perkara
Isi Nomor register perkara (nomor depannya saja), pilih Pdt.G atau Pdt.P, pilih tahun Pilih tanggal penerimaan perkara (format dd:mm:YYYY) Pilih jenis perkara Isi identitas nama dan alamat para pihak penggugat dan tergugat bila perlu Centang perkara prodeo bila perkara ini adalah prodeo Centang perkara ghoib bila perkara ini termasuk kategori ghoib, pencentangan perkara ghoib ini sekaligus akan memberitahukan panggilan para pihak yang tidak diketahui alamatnya untuk datang kepersidangan sesuai waktu yang ditetapkan dalam proses selanjutnya. Panggilan perkara ghoib akan tampil pada halaman depan semua website PA dan PTA sewilayah. Isikan jumlah taksiran biaya perkara jika perlu Isikan catatan-catatan bila perlu KIik tombol untuk menyimpan entri data ini
Mengedit data register perkara KIik dan menu Transparansi > Informasi perkara KIik link Penerimaan Perkara Klik link Edit
Gambar form edit data register perkara
16
Isikan perubahan-perubahan data perkara, terkait nomor, tanggal, identitas para pihak dan lain-lain untuk menyimpan perubahan data ini Klik tombol
Menghapus data register perkara Kilk dan menu Transparansi > Informasi perkara Kiik link Penerimaan Perkara Klik link Hapus
Gambar konfirmasi penghapusan data register perkara
B. PENETAPAN MAJELIS HAKIM (PMH) Klik Peneriman Perkara Klik link Pilih pada baris perkara yang akan diproses , klik tombol jika PMH belum ditetapkan
Gambar PMH belum direkam
Gambar form isian PMH
17
Isi Nomor register perkara (nomor depannya saja), pilih Pdt.G atau Pdt.P, pilih tahun Pilih tanggal penetapan Majelis (format dd:mm:YYYY) Pilih Ketua Majelis, Anggota, Panitera dan Jurusita Isikan catatan-catatan bila perlu KIik tombol untuk menyimpan entri data ini
Bagaimana Jika nama majelis tidak ada dalam box pilihan ?
Bila nama majelis baik Hakim, Panitera ataupun Jurusita yang tidak ada dalam pilihan, maka perlu di tetapkan/ direkam dahulu nama-nama majelis. Klik link *) Setting Majelis
Gambar list majelis
Maka akan terbuka halaman modul Setting Majelis Klik Jika Nama majelis tidak ada dalam daftar Kode majelis wajib diisi, hanya daftar yang memiliki kode yang akan tampil pada pilihan nama majelis yang akan digunakan pada modul informasi perkara. Isikan nama dan jabatan fungsional majelis siding untuk menyimpan entri data ini KIik tombol
Gambar form Tambah Majelis
18
Hapus saja nama-nama pegawai yang tidak termasuk dalam susunan majelis persidangan, sehingga yang tampak dalam susunan majelis adalah daftar nama yang masuk dalam majelis saja.
Kembali Ke proses Penetapan Majelis Hakim
Setelah isian PMH dilakukan , maka akan tampil seperti di bawah ini Pada kolom Aksi, anda bias mengedit ulang atau menghapus PMH perkara ini. Klik link Lanjut >> untuk isian proses selanjutnya
Gambar data PMH
C. PENETAPAN HARI SIDANG (PHS)
Gambar PHS belum direkam Pada bagian ini jika PHS belum direkam, anda dihadapkan dengan tombol link Lalui proses ini
dan
Jika Anda ingin segera melompat ke proses terakhir yaitu publikasi putusan BHT, maka Klik link Lalui proses ini , walaupun ini tidak disarankan. Sebaiknya semua tahapan diikuti agar informasi perkara ini utuh / lengkap.
19
Klik Peneriman Perkara Klik link Pilih pada baris perkara yang akan diproses , klik tombol jika PHS belum ditetapkan Pilih tanggal penetapan PHS Pilih Sidang ke berapa Isikan hari, tanggal dan agenda persidangan Isikan catatan-catatan bila perlu KIik tombol untuk menyimpan entri data ini
Gambar form isian PHS
Setelah isian PHS dilakukan , maka akan tampil seperti di bawah ini Pada kolom Aksi, anda bisa mengedit ulang atau menghapus PHS perkara ini. Klik link Lanjut >> untuk isian proses selanjutnya
Gambar data PHS
20 D. RELAAS PANGGILAN
Gambar data Relaas panggilan
Pada isian relaas panggilan di kolom Aksi, anda bisa mengedit ulang menghapus relaas perkara ini. Klik link Lanjut >> untuk isian proses selanjutnya
Gambar edit data relaas panggilan
E. PENUNDAAN PERSIDANGAN
Pada isian proses penundaan persidangan Klik radio button Tidak ditunda dan Klik link Lanjut >> untuk isian proses selanjutnya bila persidangan tidak ditunda.
Gambar penundaan persidangan
21
Bila ada penundaan sidang Klik radio button Tunda Sidang , dan anda dihadapkan pada isian penundaan sidang yang memuat tanggal dan hari sidang tunda, alasan penundaan dan dasar keputusan penundaan sidang.
Gambar isian alasan penundaan sidang
Isikan form yang perlu diisi untuk menyimpan entri data ini KIik tombol
Klik link Lanjut >> untuk isian proses selanjutnya
F. PERSIDANGAN SELESAI
Klik radio button Sidang selesai bila seluruh proses persidangan telah selesai Klik link Lanjut >> untuk isian proses selanjutnya Bila masih ada persidangan berikutnya Klik radio button Proses Persidangan Untuk menambah sidang berikutnya kembali ke proses PHS, jadwal sidang agenda kemudian isikan tanggal, waktu dan dan tempat,kemudia Klik tombol agenda persidangan.
22
G. PERKARA YANG DIPUTUS
Klik radio button Perkara putus Kemudian pilih tanggal putus perkara ini Pilih diputus dengan : diterima, ditolak atau dicoret dari register. Klik link Lanjut >> untuk isian proses selanjutnya
H. PENGAJUAN PERKARA KE TINGKAT YANG LEBIH TINGGI
Klik radio button Perkara BHT jika perkara ini telah Berkekuatan Hukum tetap Klik link Lanjut >> untuk isian proses selanjutnya
23 I. PUBLIKASI PUTUSAN BHT
Pada form isian, lengkapi tanggal BHT perkara ini Isikan Amar putusan bila perlu Klik tombol bila ada perubahan-perubahan isian data
Mengupload file salinan putusan yang telah di anonimasi
Siapkan file putusan BHT yang telah di anonimisasi dalam format *.rtf (rich text format) Klik tombol Untuk mencari dimana lokasi file putusan tersebut di computer local anda Pilih file putusan tersebut dan Klik tombol Open Pastikan file yang di pilih dalam format rtf , sebab format yang dikenali hanya dalam bentuk rtf dan html . Bila file salinan putusan berhasil di upload akan tampak icon atach pada halaman dengan nama file sesuai dengan nomor register perkara.
Klik tombol
bila ada perubahan-perubahan isian data
24
Mengganti file salinan putusan yang ada dengan file yang baru
Hapus dahulu file salinan putusan yang lama dengan mengklik link Hapus file Klik tombol OK jika yakin ingin diganti dengan file salinan yang baru
Klik tombol Untuk mencari dimana lokasi file putusan tersebut di computer local anda Pilih file putusan tersebut dan Klik tombol Open
Dan Akhirnya Klik link Selesai >>
25
II. Melihat file putusan yang telah di Publikasi A. LIST PUTUSAN DARI HALAMAN ADMINISTRATOR Untuk melihat putusan nomor berapa yang telah di publikasi ke website dapat dilihat pada modul Publikasi putusan Klik dari menu : Transparansi > Publikasi Putusan
Pada halaman publikasi Ada bebreapa link aksi yaitu : Detail : Untuk melihat uraian detail data perkara Edit : Untuk mengubah / koreksi property data putusan Hapus : Untuk menghapus file salinan putusan yang telah dianonimasi Jika file putusan telah diupload dengan benar maka pada kolom File akan tampak icon word, untuk file putusan yang berektensi rtf dan icon firefox untuk file salinan putusan yang berekstensi htm/html. Bila tidak ada file salinan putusan yang di upload pada kolom file tidak ada icon apapun.
Fasilitas pencarian putusan akan mempermudah “mengintip” daftar publikasi putusan berdasarkan satuan kerja, tahun atau nomor perkara. Pilih variable tersebut kemudian Klik tombol cari, jika petugas perkara aktif mengentri data putusan satuan kerjanya masingmasing, maka akan tampil list putusan yang di cari tersebut. Untuk melihat isi file salinan putusan yang telah di anonimasi, Klik Icon word atau
firefox pada Kolom File modul Publikasi putusan
26
Tampilan isi file putusan yang dalam format htm
Tampilan isi file putusan yang dalam format rtf File dalam format htm tampil dan dapat dibaca dengan baik secara online oleh browser. Untuk file putusan dalam format rtf, jika tidak terbaca dengan baik oleh browser maka Klik icon Download disini agar file tersebut dibaca oleh Microsoft word pada computer local anda.
27 B. TAMPILAN PUBLIKASI PUTUSAN PADA WEBSITE Untuk melihat publikasi putusan pada website, admin harus logout dahulu dari system. Caranya Klik link Keluar pada bagian atas halaman administrator
Arahkan URL pada website masing-masing Tidak jauh berbeda pada halaman administrator modul Publikasi putusan pada website PTA dan PA sewilayah dapat ditemukan dengan mengKlik dari menu : Transparansi > Publikasi Putusan
