DITERBITKAN OLEH : PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

DITERBITKAN OLEH : PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG Jl. Hanoman No. 18 Semarang, telepon : 024 760 0803 dan Fax. : 024 7603866.

website: www.pta-semarang.go.id , email: [email protected]

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah disempurnakan menjadi Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Visi

Misi 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi; 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat; 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien; 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien; 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Banding yangmempunyai wilayah yurisdiksi cukup besar yaitu 36 Pengadilan Agama se-Jawa Tengah, Oleh karena itu manajemen yang berorientasi pada hasil dan perencanaan strategis merupakan hal terpenting. Pengadilan Tinggi Agama Semarang berupaya sesegera mungkin untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasikan strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Rencana Strategis2015 - 2019 ini akan menggambarkan kondisi perkembangan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam melaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan, disamping itu didalamnya juga tergambar pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana yang digunakan sebagai pendukung kinerja Peradilan Agama se- Jawa Tengah. Keberhasilan pelaksanaan peran dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama ini sangat memerlukan dukungan berupa komitmen pimpinan serta seluruh unsure civitas peradilan terhadap keberadaan dan peranan yang diemban Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Kami menyadari bahwa perencanaan strategis bukanlah sesuatu yang statis, akan tetapi merupakan suatu proses yang dinamis dan harus terus menerus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Perencanaan strategis Pengadilan disusun sebagai suatu siklus berkelanjutan, yang akan mendasari kegiatan organisasi sehari-hari, dan akan menjadi ajang komunikasi antara organisasi dengan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Kami bersyukur walaupun dengan keterbatasan kuantitas sumber daya manusia yang

i

ada di Pengadilan Tinggi Agama Semarang, namun atas kerjasama yang baik dari semua pihak, buku Rencana Strategis 2015 - 2019 ini dapat disusun dengan optimal. Semoga buku Rencana Strategi 2015 - 2019 ini dapat bermanfaatdan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (operational plan); penyusunan rencana kinerja (performance plan); pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan; serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama se- Jawa Tengah.

Semarang, 29 Januari 2016 K E T U A,

Drs. H. Mansur Nasir,S.H.,M.H. NIP: 19501018 197903 1 003

ii

Daftar Isi Prakata.............................................................................................................. i Daftar Isi ........................................................................................................... iii

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Semarang 2015 - 2019  Pendahuluan ............................................................................................... 1 1. Kondisi Umum ......................................................................................... 1 1.1. Sejarah Singkat ................................................................................. 2 1.2. Dasar Hukum Pembentukan ............................................................. 3 1.3. Tugas Pokok dan Fungsi................................................................... 4 1.4. Kekuasaan dan Kewenangan Peradilan Agama ................................ 4 1.5. Potensi dan Permasalahan ............................................................... 9  Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis ...................................................... 13 2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis .................................................. 14 2.1. Visi .................................................................................................. 15 2.2 Misi ................................................................................................. 15 2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis .......................................................... 16 2.4. Indikator Kinerja Utama .................................................................. 16 2.5. Program dan Kegiatan ..................................................................... 19  Arah Kebijakan Dan Strategi........................................................................ 21 3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Semarang ........... 22 3.1. Peningkatan Kinerja ......................................................................... 22 3.2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ............................................ 23  Penutup ...................................................................................................... 25  Lampiran - Lampiran

BAB I Pendahuluan

Renstra Pengadilan Tinggi Agama Semarang 2015 - 2019 | Pendahuluan

1. Kondisi Umum

P

engadilanTinggi Agama Semarang sebagai salah satu kawal depan Mahkamah Agung RI mempunyai tugas yang sangat berat, baik yang berkenaan dengan penyiapan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur Peradilan Agama se Jawa Tengah maupun yang berkenaan dengan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia, hal ini dalam rangka meningkatkan kinerja Peradilan Agama se Jawa Tengah agar mampu memberikan pelayanan prima dan sewajarnya kepada masyarakat pencari keadilan. Pengadilan Tinggi Agama Semarang beralamat di jalan Hanoman No. 18 Semarang, dengan nomor telepon : 024 760 0803 dan Fax. : 024 7603866. Pengadilan tingkat banding ini memiliki website di alamat:www.pta-semarang.go.iddan email:[email protected] Dengan mewilayahi 36 satuan kerja Pengadilan Agama yang tersebar di 36 Kota dan Kabupaten se-Jawa Tengah serta mempunyai 1.125orang pegawai menjadikan kendala tersendiri dalam mewujudkan idealism institusi. Lebih-lebih sejak tahun 2009 Pengadilan Tinggi Agama Semarang diangkat menjadi Koordinator Wilayah 4 (empat) Lingkungan Peradilan seJawa Tengah yang salah satu tugasnya adalah menjadi penanggung jawab administratif terhadap kebenaran pelaporan Keuangan dan pelaporan Barang Milik Negara yang bermuara pada Laporan Keuangan (LK) masing-masing satuan kerja. Dengan demikian, agar tugas dan tanggung jawab institusi dapat berjalan prima,maka dibutuhkan tekad yang kuat dan perjuangan yang keras serta konsentrasi tinggi seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalammelaksanakantugaspokokdanfungsinya.

Renstra Pengadilan Tinggi Agama Semarang 2015 - 2019 | Pendahuluan 1

1.1.

Sejarah Singkat

Sejarah terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak akan terlepas dari sejarah berdirinya Peradilan pada umumnya dan terbentuknya Mahkamah Islam Tinggi. Era sebelum penjajahan Sebelum masuknya Islam ke Indonesia, dimana pada saat itu masih sangat kental dengan kebudayaan Hindu, sistem Peradilan yang ada terbagi dua macam peradilan yaitu Peradilan Pradata dan Peradilan Pandu. Peradilan Pradata adalah peradilan yang berkenaan dengan urusan urusan raja, sedangkan Peradilan Pandu adalah peradilan yang mengurusi selain yang berkenaan dengan urusan raja. Dengan masuknya agama Islam ke Indonesia yang dibawa oleh pada saudagar dari Mekah dan Madinah pada abad ketujuh Masehi, sistem Peradilan tersebut kemudian diubah oleh Raja Mataram Sultan Agung. Perubahan itu dimulai dengan adanya perubahan nama dari Peradilan Pradata diganti menjadi Peradilan Surambi. Begitu jugamengenai tempat Peradilan yang semula dilaksanakan di Sitihinggil dan dilaksanakan oleh Raja, dialihkan ke serambi Masjid Agung dan dilaksanakan oleh para Penghulu yang dibantu oleh para Alim Ulama. Pada akhir pemerintahan kerajaan Mataram ada perkembangan sistem peradilan ditandai dengan munculnya tiga macam peradilan yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Drigama dan Pengadilan Cilaga. Pengadilan Agama mengadili perkara berdasar hukum Islam, Pengadilan Drigama mengadili perkara berdasarkan dengan hukum Jawa Kuno sedang Pengadilan Cilaga adalah Pengadilan wasit atau yang berhubungan dengan sengketa Perniagaan. Era Penjajahan Belanda Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa sistem peradilan Islam telah ada seiring dengan masuknya agama Islam ke Indonesia, sehingga telah mempunyai kedudukan yang kuat dalam masyarakat Indonesia, hal ini ditandai dengan munculnya kerajaankerajaan Islam diwilayah Nusantara yang melaksanakan hukum Islam dan melembagakannya dalam suatu sistem peradilan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan sistem pemerintahan diwilayah kekuasaannya. Dengan melihat sistem hukum yang telah ada dan berkembang dimasyarakat pada saat itu, maka pemerintah Hindia Belanda membentuk lembaga peradilan bagi masyarakat Islam pada tahun 1938.Pada saat itudimulailah babak baru secara resmi struktur Peradilan Agama , yaitu dengan dibentuknya Mahkamah Islam Tinggi pada tanggal 1


Januari 1938 berdasarkan Surat Gubernur Jenderal Belanda tanggal 12 Nopember 1937 No. 18 dan berkedudukan di Surakarta. Masa Penjajahan Jepang Namun pada masa pendudukan Jepang Mahkamah Islam Tinggi mengalami kesulitan dan pada bulan Maret 1942 harus ditutup serta dilakukan penyegelan terhadap kantor Mahkamah Islam Tinggi . Namun pada tanggal 18 Mei 1942 Mahkamah Islam Tinggi boleh dibuka kembali dengan berubah namaKaikyoo Kootoo Hooin. Masa Kemerdekaan Setelah Indonesia merdeka, atas usul Menteri Agama maka Pemerintah pada tanggal 26 Maret 1946 menerbitkan Penetapan Pemerintah Nomor 5 tahun 1946, yang berisi tentang penyerahan Mahkamah Islam Tinggi dari Menteri Kehakiman kepada Menteri Agama. Seiring dengan berkembangnya zaman dan keluarnya ketentuan bahwa tempat dan kedudukan Pengadilan Tingkat Banding harus terletak di ibukota propinsi, maka pada tanggal 23 Juni 1987 Mahkamah Islam Tinggi Surakarta berpindah kedudukan dari Surakarta ke Semarang dengan nama Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

1.2.

Dasar Hukum Pembentukan

1. Pengadilan Tinggi Agama semarang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 18 tanggal 12 Nopember 1937 dengan nama ‘Hof Voor Islamietische Zaken. 2. Mahkamah Islam Tinggi berdiri sejak tanggal 1 Januari 1938 berdasarkan surat Gubernur Jenderal Belanda Nomor 18 tanggal 12 Nopember 1937. 3. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 71 tahun 1976 tentang Pembentukan Mahkamah Islam Tinggi di Surabaya dengan menyebutkan sebagai cabang dari Mahkamah Islam Tinggi yang berkedudukan di Surakarta. 4. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 6 tahun 1980 tentang Perubahannama Mahkamah Islam Tinggi di Semarang manjadi Pengadilkan Tinggi Agama Semarang. 5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 106 yang berbunyi : a. Semua Badan Peradilan Agama yang telah ada dinyatakan sebagai Badan Peradilan Agama menurut Undang-Undang ini. b. Semua peraturan pelaksanaan yang telah ada mengenai Peradilan Agama dinyatakan tetap berlaku selama ketantuan baru berdasarkan Undang-Undang


ini belum dikeluarkan, sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. 6. Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

1.3.

Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagai Pengadilan Tinggat Banding, Pengadilan Tinggi Agama Semarang bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam Tingkat Banding.Disamping tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempunyai fungsi : 1. Memberikan pelayanan teknis yudisial dalam perkara banding. 2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding. 3. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi Pemerintah se Jawa Tengah apabila diminta. 4. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Jurusita didaerah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang. 5. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan serta menjaga agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. 6. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama se Jawa Tengah. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainya dalam pembinaan hukum agama seperti pelayanan riset/penelitian, penyuluhan hukum, monitoring istbat kesaksian rukyat hilal dan memberikan keterangan/nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan waktu shalat.

1.4.

Kekuasaan dan Kewenangan Peradilan Agama

Berdasarkanpasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan kini telah diubah dan


4

ditambah dengan Undang-undangNomor 50 tahun 2009 TentangPeradilan Agama, kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infak; h. Shadaqah; i. Ekonomi Syariah; Adapun yang dimaksud dengan “Perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku dan dilakukan menurut syariah, antara lain : 1. Izin beristeri lebih dari seorang; 2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orangtua, wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; 3. Dispensasi kawin; 4. Pencegahan perkawinan; 5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 6. Pembatalan perkawinan; 7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri, 8. Perceraian karena talak; 9. Gugatan perceraian; 10. Penyelesaian harta bersama; 11. Penguasaan anak; 12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya; 13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri; 14. Putusan mengenai sah tidaknya seorang anak; 15. Putusan mengenai pencabutan kekuasaan orang tua; 16. Pencabutan kekuasaan wali; 17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;


18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya; 19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya; 20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam; 21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran; Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan menurut ketentuan peraturan yang lain; Yang dimaksud dengan ’Waris‘ adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Yang dimaksud dengan ‘Wasiat‘ adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda/manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah pemberi wasiat tersebut meninggal dunia. Yang dimaksud dengan ‘Hibah‘ adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki. Yang dimaksud dengan ‘Wakaf‘ adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagaian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah. Yang dimaksud ‘Zakat‘ adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan Syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Yang dimaksud dengan ‘Infaq‘ adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makan, minuman, mendermakan, memberikan rizki berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah SubhanahuWataala.


Yang dimaksud dengan ‘Shadaqah‘ adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasai oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridlo Allah Subhanahuwataala dan pahala semata. Yang dimaksud dengan ‘EkonomiSyariah‘ adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip Syariah, antara lain meliputi : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.

Bank Syariah; Lembaga Keuangan Mikro Syariah; Asuransi Syariah; Reasuransi Syariah; Reksadana Syariah; Obligasi Syariah; Surat berharga berjangka menengah Syariah; Sekuritas Syariah; Pembiayaan Syariah; Pegadaian Syariah; Dana pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan Bisnis Syariah,

Untuk mendukung seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :


7

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Semarang 2010-2014 disusun dalam koridor Rencana Strategis Mahkamah Agung RI dalam rangka pemenuhan tugas pokok dan fungsi di atas. Diharapkan dengan adanya Rencana Strategis ini, pemenuhan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Semarang dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta senantiasa secara dinamis mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.


8

1.5.

Potensi Dan Permasalahan N

Indikator

o

Kinerja

1

Potensi

Permasalahan

Penyelesaia -

SuratEdaranMahkamahAgungNo2Tahun

Masih

n Perkara

2014

penyelesaiannya lebih dari 3

Tentang

diPengadilan Tingkat

Penyelesaian Tingkat

pada

Perkara

Pertama 4

dan

ada

perkara

yang

(tiga) bulan.

(Empat)

LingkunganPeradilan -

StandarOperasionalPenyelesaianPerkara PengadilanTinggiAgama Semarang

2

Manajemen

-

Pemanfaatan Teknologi Informasi

-

Masih

banyak

keluahan

Penanganan -

Menggunakan aplikasi Sistim Iformasi

publik

Perkara

Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah

informasi pada SIPP dan

Agung

belum

-

Menggunakan template putusan

untuk mengontrol secara

-

Regulasi

Mahkamah

Agung

yang

mendukung SIPP

tentang ada

akurasi

kemampuan

efektif -

Masih terdapat kelemahan akurasi

data

dan

kerja

sumber

etos daya

manusia

dalam

memanfaatkan SIPP untuk penanganan perkara.

3

Penerimaan -

Untuk

meningkatkan

kompetensi

masyarakat

penyelesaian perkara, telah dilakukan

masuk ke MA disebabkan

terhadap

diklat spesialisasi hakim dalam penangan

ketiadkpuasan

putusan

perkara.

pencari keadilan terhadap

-

Tingginya jumlah perkara para

hasil putusan di Penadilan Tingkat Pertama maupun tingkat banding, sehingga memicu

para

pihak

melakukan upaya hukum kasasi. 4

Akses

-

Akses pengadilan terhadap masayarakat

-

Keterbatasan

anggaran


terhadap

miskin dan termajinarkan : posbakum,

untuk

pengadilan

prodeo, zitting plat

fasilitas prodeo.

-

Surat Edaran MA RI Nomor 10 Tahun 2010

-

tentang

Pedoman

-

Pemberian

menyediakan

Masih

adanya

keluhan

publik

bahwa

sarana

Bantuan Hukum jo Perma Nomor 1 Tahun

informasi yang disediakan

2014

belum

tentang

Pedoman

Layanan

menjamin

Pemberian Hukum Bagi Masyarakat

sepenuhnya transfaransi di

Tidak Mampu di Pengadilan

pengadilan.

Akses informasai menggunakan sarana meja informasi dan teknologi informasi

-

SK Ketua MA RI Nomor 1-144/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan

5

Sumber

-

Daya Manusia

-

Pelatihan bagi tenaga teknis dan non

-

Masih

lemahnya

teknis di Pengadilan

pemahaman

Fit an proper test dalam rangka promosi

terhadapkebijakan teknis

jabatan

dan non teknis peradilan. -

Pola

karir

yang

belum

sesuai dengan kompetensi -

Beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang

beban

sangat

kerjanya

tinggi

beberapa

tetapi

posisi

beban

lainnya

kerajanya

cenderung rendah. 6

Fugsi

-

Pengawasan

Pengadilan menjadi dalam

Tinggi

ujung

Agama

tombak

menindaklanjuti

Semarang pengawasan

laporan

sumber

daya

manusia. -

Masih banyak masyarakat

Peraturan bersama MA RI dan Komisi

yang

Yudisisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan

mekanisme pengaduan.

02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan

Kode

Etik

dan

Pedoman

Perilaku Hakim. -

Keterbatasan kualitas dan kuantitas

dari

daerah. -

-

KMA

RINomor076/KMA/SK/VI/2009 pelaksanaan

Belum

memahami

adanya

jaminan

regulasi mengenai

kerahasiaan

Keputusan petunjuk

-

belum

tentang

penanganan

dan

perlindungan

terhadap

identitas

pelapor

pengaduan.

pengaduandilingkunganlembagaPeradila


n dan Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengaduan

Pedoman

Penangananan

(whistleblowing)

di

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.


BAB II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Renstra Pengadilan Tinggi Agama Semarang 2015 - 2019| Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Strategis .

2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

S

ebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Pengadilan Tinggi Agama Semarang, diperlukan perumusan suatu perencanaan strategis yang merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia pengawasan dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Perencanaan strategis ini merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang mencakup sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dangan perencanaan strategis, Pengadilan Tinggi Agama Semarang diharapkan dapat membangun strateginya sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang. Berdasarkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan yang realistis dangan mengantisipasi perkembangan masa depan. Dengan penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka Pengdilan Tinggi Agama Semarang diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut ini akan diuraikan tentang visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Renstra Pengadilan Tinggi Agama Semarang 2015 - 2019| Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Strategis14 .

2.1. Visi Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Semarang Tahun 2015 - 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 2019. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Adapun Visi Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah sebagai berikut:

2.2. Misi Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi; 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat; 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;

Renstra Pengadilan Tinggi Agama Semarang 2015 - 2019| Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Strategis15 .

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien; 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3. Tujuan Dan Sasaran Strategis Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah sebagai berikut : 1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan; 2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan; 3. Meningkatnya kepastian hukum; Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan penyelesaian perkara. 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim. 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). 5. Peningkatan kualitas pengawasan. 6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

2.4. Indikator Kinerja Utama Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Renstra Pengadilan Tinggi Agama Semarang 2015 - 2019| Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Strategis . 16

No 1.

Tujuan

Sasaran Strategis

Memenuhi kebutuhan

1. Peningkatan dan

penyelesaian perkara

kepuasan

Indikator Kinerja Utama a. Persentase

sisa

yang

diselesaikan. perkara

yang

diselesaikan.

pencari keadilan

b. Perbandingnan perkara yang diselesaikan dengan perkara yg akan diselesaikan.

c. Persentase

2. Peningkatan

a. Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.

b. Persentase

masyarakat

perkara

Penjelasan Indikator Kinerja Utama

yang

c. Perbandingan antara perkara yang diselesaikan dalam

diselesaikan dalam jangka waktu 3

jangka waktu makskimal 3 bulan dengan perkara yg telah

maksimal bulan.

diselesaikan. tidak

Jumlah perkara yang putus dikurangi yang mengajukan upaya

aksesbilitas putusan

mengajukan upaya hukum (kasasi dan

hukum kasasi dan peninjauan kembali selama tahun berjalan

hakim

peninjauan kembali).

dibagi jumlah perkara yang diputus dikali seratus persen.

a. Persentase berkas perkara yang

a. Perbandingan antara berkas perkara yg diajukan banding

3. Peningkatan

Persentase

perkara

perkara

yang

efektifitas

diajukan

pengelolaan

disampaikan secara lengkap.


banding

yang

yang lengkap (terdiri dari bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding.

b. Persentase berkas yag diregister

b. Perbandingan antara berkas perkara yang diterima di

dan siap didistribusikan ke Majelis.

Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke

c. Ratio

Majelis

Hakim

Terhadap

Perkara.

Majelis. c. Perbandingan ratio Majelis Hakimdibandingkan dengan perkara masuk.

2

Keterjangkauan

4. Peningkatan

pelayanan badan

aksesbilitas

peradilan

masyarakat terhadap peradilan (access to

a. Persentase

perkara

prodeoyang

diselesaikan. b. Persentase

a. Perbandingan perkara yang diselesaikan. b. Perbandingnan

proses

penyelesaian

perkara yang dipublikasikan.

jumlah

proses

perkara

yang

sudah

diminutasi dan dapat dilihat di web Pengadilan Tingkat Banding dengan perkara yang sidah diminutasi.

justice)

Renstra Pengadilan Tinggi Agama Semarang 2015 - 2019| Visi, Misi Tujuan dan Sasaran 17 Strategis .

3.

Meningkatnya kepastian hukum

5. Peningkatan kualitas pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase pemeriksaan

a. Perbandingan

jumlah

pengaduan

yang

ditindaklanjuti

mengenai perilaku aparatur peradilan dengan jumlah

temuan

hasil

eksternal

yang

ditindaklanjuti.

pengaduan yang dilaporkan. b. Perbabdingan

jumlah

pengaduan

yang

ditindaklanjuti

mengenai perilaku aparatur peradilan dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

6. Peningkatan kualitas SDM

a. Persentase pegawai

yang

lulus

diklat teknis yudisial. b. Persentae

pegawai

terknis yudisial dengan jumlah yang mengikuti. yang

lulus

diklat non teknis yudisial. c. Persentase

pejabat

a. Perbadingan antara SDM Teknis Yudisial yang lulus diklat b. Perbadingan antara SDM Teknis Non Yudisial

yang lulus

diklat Non terknis yudisial dengan jumlah yang mengikuti.

yanglulus

c. PerbandinganKetuaPengadilanA g a m a

mengikuti fit and proper tes dalam

y angtelahdipromosikandanmengikutiFitandProperTest

rangka promosi.

untukmenduduki jenjang berikutnyadengan jumlah yang mengikuti promosi jabatan.

Renstra Pengadilan Tinggi Agama Semarang 2015 - 2019| Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Strategis . 18

2.5. Program Dan Kegiatan Sembilansasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. ProgramPeningkatan Manajemen Peradilan Agama Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah : 1. Penyelesaian Perkara Perdata; 2. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata; 3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu; 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu; 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara. b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial; 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk; 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa. c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Renstra Pengadilan Tinggi Agama Semarang 2015 - 2019| 19 Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Strategis .

BAB III Arah Kebijakan dan Strategi

Renstra Pengadilan Tinggi Agama Semarang 2015 - 2019 | Penutup

3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

D

alam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan serta sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Agama Semarang dituntut untuk menetapkan arah, kebijakan dan strategi yang bisa membawa Pengadilan Tinggi Agama Semarang meraih “Goal Setting” yang telah dirancang. Oleh karena itu, maka Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah menentukan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut : 3. 1. Peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :  Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi  Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.  Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya  Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

Renstra Pengadilan Tinggi Agama Semarang 2015 - 2019 | Penutup 22

3.2. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :  Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.  Memiliki mekanisme penanganan pengaduan  Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik


BAB IV Penutup


4. PENUTUP

R

encana strategis Pengadilan Tinggi Agama Semarang tahun 2015 - 2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan. Rencana stretegis Pengadilan Tinggi Agama Semarang harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Semarang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015 - 2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Semarang dapat terwujud dengan baik.




MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 – 2019 . Visi Misi

: Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang Yang Agung. : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA 2015

Peningkatan

Manajemen 1.

Pertadilan Agama

2016

2017

2018

2019

Peningkatan

1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %


2. Persentase perkara yang diselesaikan

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

dalam

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Peningkatan aksesbilitas

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya

40 %

40 %

40 %

40 %

40 %

putusan hukum

hukum kasasi dan PK

Peningkatan efektifitas

1. Persentase

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1 : 19

1 : 17

1 : 17

1 : 17

1 : 17

3. Persentase

perkara

yang

diselesaikan

jangka waktu maksimal 3 bulan 2. 3.

pengelolaan penyelesaian pderkara

berkas

perkara

yang

diajukan

banding yang disampaikan secara lengkap 2. Persentasw berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 3. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Program

dukungan

manajemen pelaksanaan teknis

4. dan

tugas lainnya

Mahkamah Agung/

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan justice)

(acces to

1.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2.

Persentase

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

proses

penyelesaian

yang dapat dipublikasikan

perkara

Pembinaan

Administrasi

dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi 5. Peningkatan

kualitas

1. Persentase

yang

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

2. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

pengawawan

pengaduan

masyarakat

ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti

6. Peningkatan

kualitas

1.

Sumber Daya Manusia

Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.

2.

Persentase

pegawai

yang

lulus

diklat

non

yudisiall 3.

Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan

Semarang, 29 Januari 2016 Ketua,

Drs. H. Mansur Nasir, SH., MH NIP. 19501018 197903 1 003

MATRIKS RENCANA STRATEGIS PENDANAAN 2015 – 2019

Rencana Alokasi No

Kegiatan / Jenis Belanja

Volume 2015

2016

2017

2018

2019

1

Belanja Pegawai

12 Bulan

8.000.000.000

8.000.000.000

8.000.000.000

8.000.000.000

8.000.000.000

2

Belanja Barang

15 Kegiatan

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3

Belanja Modal

1 Paket

3.000.000.000

40.000.000.000

8.000.000.000

7.000.000.000

2.000.000.000

4

Penanganan Perkara

12 Bulan

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

Semarang, 29 Januari 2016 Ketua,

Drs. H. Mansur Nasir, SH., MH NIP. 19501018 197903 1 003

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG Nomor : W11.A/310/OT.01.2/I/2016 TENTANG REVIU RENSTRA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG TAHUN 2015 - 2019 KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG Menimbang

:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasar 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Semarang, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama Semarang ;. b. bahwa dalam Reviu Renstra Pengadilan Tinggi Agama Semarang tahun 20152019 telah mendapat pengesahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang ; c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Reviu Renstra Pengadilan Tinggi Agama Semarang Tahun 20152019 dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara ; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 ; 3. Undang-undang Nomor :46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ; 4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang. Nomor 7 Tahun 1989 ; 6. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 ; 7. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009 ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 9. Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 ; 10. Peraturan Presiden RI Nomor : 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ; 11. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI ; 14. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja ; 15. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2005 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ; 16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 18. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akunbilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.Pan/5/2007 Tentang Pedoman Umum, Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ; 20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53 Tahyun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Rwviu atas Laporan Kinerja Intsansi Pemerintah ; 21. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja Serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi ; 22. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 11 Tahun 20111 tentang Penyampaian Laporan Akuntabiliras Kinerja Tahun 2011 dan DokuemnPenetapan Kinerja Tahun 2012 ; 23. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 005/SEK/SK/I/2010 Tentang Indikator Kinerja utama Mahkamah Agung RI ; 24. Permen PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama. 25. Cetak Biru Mahkamah Agung RI Tahun 2010 – 2035 ; Memperhatikan :

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tngkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

Pertama

:

Kedua

:

Ketiga

:

PENETAPAN REVIU RENSTRA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG TAHUN 2015-2019 Memberlakukan Reviu Renstra Pengadilan Tinggi Agama Semarang Tahun 20152019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini; Reviu Renstra merupakan acuan yang digunakan Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan; Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan disempurnakan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Semarang Pada tanggal : 29 Januari 2016 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Drs. H. Mansur Nasir, S.H., M.H. NIP. 19501018.197903.1.003

DITERBITKAN OLEH : PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Recommend Documents