RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG TAHUN 2009-2014 Formulir RS VISI : Terwujudnya Peradilan Agama Jawa Tengah yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan secara sederhana, cepat dan biaya ringan MISI 1 Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat SASARAN TUJUAN 1 1. Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya riringan
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
KEBIJAKAN
PROGRAM
2
3
4
5
1.1.
Terdaftarnya perkara yang di mohonkan banding oleh Pem banding secara cepat dan tertib.
Persentase pencatatan register perkara banding.
1.2.
Terwujudnya transparansi per adilan.
Persentase keterbukaan infor masi perkara
KETERANGAN (Bidang Kewenangan) 6
Melaksanakan penerimaan permohonan banding ber basis pola prosedur peneri maan perkara dalam Bindal min Pengumuman biaya per kara secara terbuka, pem bayaran panjar biaya per kara melalui bank
Peningkatan mutu prosedur dalam menerima perkara
Bidang Perkara PTA
Peningkatan mutu pelayanan dalam hal keterbukaan informa si
Bidang Perkara PA
1.3. Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana
Persentase peningkatan persidangan secara sederhana dan tertib.
Meningkatkan kualitas pelaksana sidang
Peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan
Bidang Perkara PTA
1.4. Terbitnya putusan perkara ban ding secara cepat, tepat dan me menuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (eksekutable)
Persentase peningkatan kuantitas dan kualitas putusan dalam dalam tingkat banding
Meningkatkan frekuensi kinerja Hakim
Peningkatan mutu pelayanan dalam mengadili/memutus perkara
Bidang Perkara PTA
MISI 2 Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepitisme
SASARAN TUJUAN
URAIAN
1 2 2. Meningkatnya pela2.1. Melakukan koordinasi dengan in yanan pemberian ketera stansi tingkat propinsi dalam ngan, pertimbangan dan perkembangan hukum agama nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah, Hisab Rukyat, Pembinaan hukum agama dan penyuluhan hukum
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN INDIKATOR
KEBIJAKAN
KETERANGAN (Bidang
PROGRAM
Kewenangan)
3 Persentase peningkatan peman tauan hukum agama pada ting kat propinsi.
4 Memberikan bantuan kepada instansi yang mem butuhkan penasehatan me ngenai hukum Islam.
5 Peningkatan mutu pelayanan kepada instansi yang memerlu kan penasehatan hukum Islam.
6
2.2. Terwujudnya jadual waktu sholat, perhitungan awal bulan qomariyah, pengukuran arah qiblat dengan tepat dan benar serta meningkatnya keberhasilan observasi bulan (rukyatul hilal)
Persentase peningkatan perhitungan dan penerbitan jadual waktu sholat, perhitungan awal bulan qomariyah dan pengukuran arah qiblat
Memberikan pelayanan hisab rukyat
Peningkatan mutu pelayanan di bidang hisab rukyat
PTA
2.3. Dilayaninya mahasiswa yang hendak melakukan penelitian.
Prosentase peningkatan pelayan an terhadap mahasiswa yang me lakukan penelitian.
memberikan keterangan tentang materi-materi pe nelitian yang dibutuhkan.
peningkatan mutu ter hadap pelayanan pene litian.
PTA
2.6. Dilaksanakanannya penyuluhan hukum di 36 PA.
Persentase Peningkatan Penyu luhan Hukum di PA.
Memberikan penyuluhan hukum di PA.
Peningkatan mutu pe nyuluhan Hukum.
PTA
PTA
MISI 3 Mengembangkan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan SASARAN TUJUAN
URAIAN
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN INDIKATOR
KEBIJAKAN
PROGRAM
KETERANGAN (Bidang Kewenangan)
1 3. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme 4. Meningkatnya Sumber Da ya Manusia aparatur per adilan
2 Meningkatnya jumlah dan kualitas pegawai,kesejahteraan pegawai dan penyelesaian admistrasi kepegawaian
3 Persentase peningkatan jumlah dan kualitas pegawai,kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian
4 Menerapkan manajemen modern dalam pengelolaan kepegawaian
5 Peningkatan mutu, pelayanan dan kesejahteraan pegawai
6 Bagian Kepegawaian
4.1
Meningkatnya kualitas Hakim dalam penguasaan substansi dunia peradilan
Persentase peningkatan jumlah Hakim yang kapabel dan profe sional
Mengadakan orientasi Hakim yang berkaitan dengan subtsansi tugas dan fungsi Peradilan Agama.
Peningkatan mutu pelayanan perkara
Bagian Kepegawaian
4.2.
Meningkatnya kualitas Pani tera Pengganti dan Juru Sita Pengganti sebagai supporting unit Hakim
Persentase peningkatan jumlah Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti yang kapabel dan profesional
Mengadakan orientasi Panitera Penganti yang berkaitan dengan pola bindalmin dan pembuat an berita acara persidang an.
Peningkatan mutu pelayanan perkara
Bagian Kepegawaian
Mengadakan orientasi Juru Sita Pengganti yang berkaitan dengan penyi taan dan eksekusi
Peningkatan mutu pelayanan perkara
Bagian Kepegawaian
Mengadakan orientasi yang berkaitan dengan perkembangan teknolo gi informasi
Peningkatan mutu tranparansi peradil an
Bagian Kepegawaian
3.1.
4.3. Meningkatnya kualitas pegawai dibidang teknologi informasi
Persentase peningkatan jumlah pegawai yang menguasai bidang teknologi informasi
4.4. Meningktnya kualitas pegawai dibidang tertib pengelolaan keuangan.
Persentase peningkatan jumlah pegawai yang menguasai ma salah keuangan.
Mengadakan orientasi yang berkenaan dengan teknis pengelolaan tertib keuangan
Peningkatan mutu penge lolaan dan pelaporan keuangan.
Bagian kepegawaian
4.5. Meningkatnya kualitas pegawai dibidang tertib administrasi pe simak BMN
Persentase peningkatan jumlah pegawai yang menguasai ma salah barang inventaris negara.
Mengadakan orientasi yang berkenaan dengan pengelolaan barang milik negara.
Peningkatan mutu dan ketertiban barang miliknegara.
Bagian Kepegawaian
SASARAN
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
TUJUAN
URAIAN
INDIKATOR
KEBIJAKAN
PROGRAM
1
2
3
4
5
KETERANGAN (Bidang Kewenangan)
5. Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana,rumah tangga kantor yang tepat dan memadai
5. .Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel
5.1. Meningkatnya tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris kantor dan rumah tangga kantor
5.1.
Meningkatnya plafon anggaran DIPA serta realisasi anggaran DIPA beserta administrasi keuangannya .
Persentase peningkatan tertib adminsitrasi persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan, inventarsi kantor dan rumah tangga kantor sebesar 10%
Persentase peningkatan plafon Anggaran DIPA beserta realisa sinya .
6
Membangun sistem tata persuratan yang simpel dan efektif
Peningkatan tertib administrasi tata persuratan
Bagian Umum
Meningkatkan jumlah dan mutu buku perpustaka an Meningkatkan mutu pengelolaan rumah tangga kantor
Peningkatan mutu pelayanan perpusta-
Bagian Umum
Peningkatan mutu pengelolaan pelayanan rumah tangga kantor
Bagian Umum
Meningkatkan prasarana fisik gedung kantor
Pengadaan 6 lokasi tanah untuk pembangunan ge dung kantor PTA dan PA Pembangunan 16 gedung kantor PTA dan PA Pembangunan sarana pra sarana gedung kantor. Pengadaan sarana keleng kapan gedung kantor. Pembangunan dan atau pengembangan jaringan Teknologi Informasi. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penge lolaan keuangan
Bagian Umum
Peningkatan anggaran dalam DIPA
Bagian Keuangan
Mengusulkan peningkatan anggaran pada setiap item kegiatan dan menyusun dokumnen perencanaan yang komprehensif beserta administrasi keuangan Mengusulkan kegiatan- ke giatan lintas sektoral dengan berbagai instansi.
Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum Bagian Umum
Bagian Keuangan
MISI 4 Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan SASARAN TUJUAN 1 6. Menimgkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya
URAIAN
6.1.
2 Tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan profesional pada semua level jabatan dan terlaksananya pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan peradilan
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN INDIKATOR
3 Peningkatan kualitas pegawai sesuai dengan tugas dan kedudukannya
KEBIJAKAN 4 Mendorong, membantu dan memfasilitasi pening katan jenjang pendidikan dan pelatihan pegawai dan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan
PROGRAM 5 Pengendalian manajemen
Semarang, 1 Januari 2009 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Khalilurrahman NIP. 150169168
KETERANGAN (Bidang Kewenangan) 6 Bagian Kepegawaian dan Kepaniteraan PTA.Semarang
