Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2010-2014

0


Kata Pengantar Bismillahirrahmannirrahim Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, Pengadilan Tinggi Agama Mataram dapat menyelesaikan pembuatan dokumen Rencana Strategis, yang disebut Renstra Pengadilan Tinggi Agama Mataram 2010-2014. Rencana Strategis ini merupakan rumusan strategi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) guna mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh, yang tidak terlepas dari Blue Print Jilid 2 Mahkamah Agung. Rencana Strategis instansi pemerintah dalam tataran operasional ditetapkan dalam jangka waktu lima tahunan merupakan tahap pertama dalam road map dalam pembaruan badan peradilan 2010-2035 (perencanaan strategis dua puluh lima tahun). Rencana Strategis tersebut dapat dikatakan sebagai proses partisipasi, sistematis dan berkelanjutan yang membantu instansi dalam pencapaian visi dan misi badan peradilan. Rencana Strategis memuat penetapan visi, misi, tujuan,dan sasaran serta strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan dalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan dalam kurun waktu 5 tahun pada 2010-2014 yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) dilakukan setiap tahun seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran. Oleh karena itu, diharapkan rencana strategis ini dapat dijadikan Cetak Biru (Blue Print) atau paling tidak plat-form pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Peradilan Agama khususnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Demikian, semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya.

1


Daftar Isi Halaman Judul Kata Pengantar

1

Daftar Isi

2

Bab I

Bab II

Bab III

Bab IV

Pendahuluan

3

A. Latar Belakang

3

B. Kondisi Umum

5

C. Potensi dan Permasalahan

7

Visi, Misi dan Organisasi

15

A. Visi

15

B. Misi

15

C. Tujuan

15

D. Sasaran

16

E. Indikator Kinerja

17

Arah Kebijakan dan Strategi

19

A. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

19

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Mataram

21

Penutup

24

Lampiran Matriks Renstra PTA Mataram Tahun 2010-2014 Matriks Rencana Kinerja Tahunan

2


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

A

mandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga dinyatakan: “Kekuasaan

Kehakiman

adalah

kekuasaan

Negara

yang

merdeka

untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” Mahkamah Agung (MA) sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan Negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan, tetapi juga manajemen di bidang administratif, personil dan finansial serta sarana dan prasarana. Kebijakan “satu atap” memberikan tanggungjawab dan tantangan karena MA dituntut untuk menunjukkan kemampuannya mewujudkan organisasi lembaga yang professional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sebagai konsekuensi penyatuan atap, tanggung jawab MA tersebut dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, serta diperbaiki kembali melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Justifikasi tersebut juga termuat dalam berbagai Undang-Undang, yaitu antara lain melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 juncto UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

3


Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Pengadilan Tingkat Banding bagi Peradilan Agama di wilayah hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Bali, selain sebagai institusi independen pelaksanaan kekuasaan kehakiman juga sebagai voorpost atau kawal depan Mahkamah Agung di tingkat wilayah, yang sudah barang tentu turut pula memiliki tanggung jawab moral dan loyal terhadap segala program dan kebijakan

yang tengah dicanangkan Mahkamah Agung RI selaku induk

organisasi. Penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (Good Governance) dewasa ini, telah menjadi kata kunci dalam setiap perumusan tujuan kebijakan reformasi birokrasi pemerintahan dalam kerangka perubahan dan pendayagunaan sistem administrasi Negara dalam arti luas di Indonesia. Kepemerintahan yang baik adalah suatu kondisi penyelenggaraan

negara

yang

bercirikan

tingginya

tingkat

akuntabilitas

(accountability), transparansi (transparency), keterbukaan (openness), dan supremasi hukum (rule of law). Demikian halnya dengan dunia peradilan, upaya merealisasikan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai wujud pengejawantahan Judicial Reform secara umum, dapat tercitrakan dari arah pembaruan peradilan Indonesia, sebagaimana tertuang dalam cetak biru (Blue Print) Pembaruan Mahkamah Agung dan Pengadilan. Hal tersebut dijadikan sandaran hukum dan sejarah, mengingat pasca terbitnya Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004, maka mulai terhitung 31 Juli 2004 Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan manajemen administratif, personil dan finansial serta sarana dan prasarana bagi seluruh badan-badan peradilan dibawah keempat lingkungan peradilan, dimana telah melakukan pembaruan-pembaruan yang dikristalisasikan dalam visi dan misi organisasinya. Inti reformasi birokrasi peradilan Indonesia terkonsentrasi pada Reformasi Manajemen SDM, Reformasi Manajemen Keuangan, Pengelolaan Aset dan Reformasi Teknologi Informasi. Pada Tahun 2003 MA sudah melaksanakan Reformasi Birokrasi yang difokuskan pada 6 (enam) area, yaitu : 1. Manajemen perkara; 2. Teknologi informasi; 3. Pendidikan dan pelatihan; 4. Sumber daya manusia; 5. Manajemen keuangan; 4


6. Pengawasan. Pada Tahun 2007 Mahkamah Agung ditunjuk sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan pilot project Reformasi Birokrasi dengan quick wins sebagai berikut : 1. Transparansi putusan 2. Manajemen informasi teknologi 3. Pelatihan PPH (Pedoman Perilaku Hakim) 4. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 5. Manajemen SDM Pembaruan-pembaruan yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Agama Mataram merupakan break-down dari Reformasi Birokrasi dan Judicial Reform menuju “ Badan Peradilan Yang Agung” dengan target quick wins “ Menciptakan birokrasi yang bersih, efisien, transparan, melayani dan terdesentralisasi”.

1.2 KONDISI UMUM Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai peradilan agama tingkat banding di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Bali dalam mewujudkan hal tersebut telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2005 – 2009. Namun demikian berdasarkan evaluasi Pengadilan Tinggi Agama Mataram dari sekian program dan kegiatan yang telah diselenggarakan, ada beberapa program dan kegiatan yang harus dilanjutkan pada tahun 2010-2014. Untuk itu dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2010-2014, diperlukan analisis data kondisi keadaan tingkat perkara tahun 2007-2009 di lingkungan Pengadilan Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Bali sebagai referensi untuk mengetahui capaian dan potensi permasalahan yang terjadi. Data analisis tersebut dapat dilihat pada tabel 1. Data Penanganan Perkara di Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sebagai berikut: Sisa Nomor

Tahun

Perkara Yang Lalu

Perkara

Jumlah

Perkara

Sisa Perkara

Masuk

Perkara

Diputus

Sekarang

1.

2007

551

3484

4.035

3393

642

2.

2008

642

4392

5.034

4.245

789

3.

2009

789

7.054

7.843

6.921

922 5


Tabel 1. Data Perkara Peradilan Agama Tingkat Pertama

Secara Sederhananya dapat dilihat pada grafik berikut ini : GAMBAR 1 DATA PENANGANAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2007 - 2009

Dari data di atas menunjukkan bahwa profesionalisme aparatur peradilan agama semakin meningkat yang dapat dilihat dengan meningkatnya penyelesaian perkara atau putusan perkaranya tiap tahun. Analisis data kondisi keadaan tanah/ gedung kantor di lingkungan Pengadilan Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Bali Tahun 2005 – 2009 diperlukan untuk melanjutkan Pengadaan Tanah/Pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama yang masih belum sesuai dengan prototype gedung kantor peradilan di lingkungan Mahkamah Agung RI. Data analisis tersebut dapat dilihat pada tabel 2. Data Gedung Kantor Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sebagai berikut : TABEL 2 DATA GEDUNG KANTOR DI PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM Nomor NAMA PA KELAS PROTOTYPE SESUAI TIDAK 1 Mataram IA √ 2

Praya

IB

√

-

3

Selong

IB

-

X

4

Girimenang

II

-

X 6


5

Sumbawa Besar

IB

-

X

6

Dompu

II

√

-

7

Bima

IB

√

-

8

Denpasar

IA

-

X

9

Badung

II

-

X

10

Bangli

II

√

-

11

Gianyar

II

-

X

12

Klungkung

II

-

X

13

Karangasem

II

-

X

14

Negara

II

-

X

15

Singaraja

II

√

-

16

Tabanan

II

√

-

Dari data di atas menunjukkan bahwa prosentase gedung kantor yang masih membutuhkan pembangunan/pengembangan sebesar 56 %. Prioritas anggaran pengadaan tanah/pembangunan gedung kantor Peradilan Agama dilingkungan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Bali menjadi salah satu Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam Renstra Tahun 2010 – 2014. 1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN A. Kekuatan yang dimiliki 1. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Mataram Visi dan Misi yang telah dirumuskan oleh Pimpinan MA dalam Hasil Rakernas tanggal 10 September 2009. Visi

: “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Mataran Yang Agung”.

Misi : 1. Mewujudkan Peradilan Yang Mandiri, Berkeadilan, Efektif Dan Efisien 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan 3. Meningkatkan Kualitas, Kapasitas Dan Profesionalisme Aparatur Peradilan 4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Badan Peradilan 2. Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang sudah jelas diatur. Kedudukan

Pengadilan

Tinggi

Agama

Mataram

secara

organisatoris,

administratif dan finansial serta teknis yudisial berada di bawah pembinaan 7


dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pengadilan Tinggi Agama Mataram dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor : 71 Tahun 1976 dan Surat Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 6 Tahun 1980 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tempat kedudukannya di Ibu Kota Propinsi Nusa Tenggara Barat, yakni Kota Mataram, dengan alamat Jalan Majapahit Nomor 58 Mataram, Telp.(0370) 621876 Fax. (0370) 642074, home page : www.pta-mataram.go.id, email : [email protected]. Pengadilan Tinggi Agama Mataram menempati gedung permanen berlantai II, dibangun diatas tanah Hak Pakai terletak di Kelurahan Sekarbela, Kecamatan Mataram Kota Mataram. Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram meliputi wilayah propinsi Bali dan NTB. Wilayah Propinsi Bali, terdiri dari 9 Pengadilan Agama yang berkedudukan di Ibu Kota Daerah Tingkat II Kabupaten/Kota, dan Wilayah Propinsi NTB terdiri dari 7 Pengadilan Agama yang berkedudukan di Ibu Kota Daerah Tingkat II Kabupaten/Kota. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 589 I Tahun 1999 Pengadilan Agama se NTB dan Bali dibagi dalam tiga klasifikasi kelas, yaitu kelas I/A sebanyak 2 Pengadilan Agama, kelas IB sebanyak 4 Pengadilan Agama, dan kelas II sebanyak 10 Pengadilan Agama. Adapun nama-nama Pengadilan Agama dan wilayah hukumnya, sebagaimana tabel berikut : NOMOR 1.

NAMA PENGADILAN DAERAH HUKUM AGAMA Mataram Kota Mataram

2.

Praya

Lombok Tengah

IB

12

120

3.

Selong

Lombok Timur

IB

20

132

4.

Girimenang

Lombok Barat

II

15

103

5.

Sumbawa Besar

Sumbawa Besar

IB

24

160

KELAS IA

JML. WILAYAH Kel/Ds Kec. 6 50 .

8


6.

Dompu

Dompu

II

8

76

7.

Bima

Bima

IB

14

150

8.

Denpasar

Denpasar

IA

3

39

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Badung Bangli Gianyar Klungkung Karangasem Negara Singaraja Tabanan Jumlah

Badung Bangli Gianyar Semarapura Karangasem Negara Singaraja Tabanan

II II II II II II II II

6 4 7 4 8 4 9 10 159

62 69 57 62 79 50 29 122 1366

S ebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama Mataram bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Disamping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir serta kewenangan mengadili antar pengadilan Agama di daerah hukumnya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi sebagai berikut : 1). Fungsi Mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili perkaraperkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir “sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama di daerah hukumnya.” (vide : pasal 49, 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). 2). Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). 3). Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita pengganti di daerah hukumnya serta terhadap jalannya

peradilan

ditingkat

peradilan

agama

agar

peradilan

diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006

dan

terhadap

pelaksanaan

administrasi

umum 9


kesekretariatan serta pembangunan (vide Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman). 4). Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat Tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide ; pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). 5). Fungsi

Administratif,

yakni

menyelenggarkan

administrasi

umum,

keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan. 6). Fungsi Lainnya : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (vide : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991). 3. Susunan Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat pada Pengadilan diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : KMA/004/SK/II/1992. Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Mataram dapat tervisualisasikan sebagai berikut : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI AGAMA KETUA WAKIL KETUA HAKIM TINGGI

WAKIL KETUA

PANITERA/SEKRETARIS

HAKIM TINGGI

WAKIL PANITERA

PAN. MUDA BANDING

WAKIL SEKRETAR IS

KASUBAG KEPEGAWAIAN

PAN. MUDA HUKUM

STAF

KASUBAG KEUANGAN

STAF

KASUBAG UMUM

STAF

Keterangan : Garis Komando

PANITERA PENGGANTI

Garis Koordinasi

10




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KETUA WAKIL KETUA



HAKIM

WAKIL KETUA

HAKIM

PANITERA/SEKRETARIS



WAKIL PANITERA

PAN. MUDA GUGATAN

WAKIL SEKRETARI S

PAN. MUDA PERMOHONAN

PAN. MUDA HUKUM

KAUR KEPEGAWAIA N

KAUR KEUANGAN

KAUR UMUM

JURUSITA PENGGANTI

STAF

STAF

STAF

PANITERA PENGGANTI

Keberhasilan

pengelolaan

organisasi

yang

terdesentralisasi,

ditentukan oleh beberapa hal berikut : 1. Kejelasan proses kerja dan SOP atau Standar Operational Prosedure untuk setiap proses kerja; 2. Kejelasan tugas, tanggungjawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi; 3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan; 4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya; 5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi dengan IT yang terpadu harus senantiasa dalam kondisi terhubung (interconnected); 6. Profesionalitas aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun. B. Kelemahan 1. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Pengadilan Tinggi Agama Mataram masih kurang. Jika ditinjau dari peta jabatan berdasar KMA 11


143/2007, Pola Kelembagaan Mahkamah Agung RI menggariskan bahwa Formasi Pegawai Tingkat Banding, mulai dari Pimpinan hingga staf pelaksana berjumlah 139 orang. Tabel 2 Data Jumlah Sdm Teknis Dan Nomorn Teknis Yudisial Di Pengadilan Tingkat Banding Dan Tingkat Pertama Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2009 JUMLAH SDM TEKNIS DAN NOMOR NAMA PTA/PA NOMORN TEKNIS YUDISIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 1 PTA MATARAM 49 2 PA MATARAM 54 3 PA PRAYA 68 4 PA SELONG 59 5 PA SUMBAWA BESAR 41 6 PA BIMA 62 7 PA DOMPU 30 8 PA GIRI MENANG 49 PROVINSI BALI 9 PA DENPASAR 30 10 PA NEGARA 20 11 PA SINGARAJA 15 12 PA KARANGASEM 15 13 PA TABANAN 15 14 PA BADUNG 20 15 PA GIANYAR 16 16 PA KLUNGKUNG 15 17 PA BANGLI 13 JUMLAH KESELURUHAN 571 Sumber data : Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Mataram 2009

2.

Sarana dan Prasarana belum memadai guna mendukung Tupoksi Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

3.

Koordinasi diantara bagian-bagian di Pengadilan Tinggi Agama Mataram perlu ditingkatkan untuk kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

C. Peluang Peluang-peluang yang menjadi penunjang dalam pelaksanaan rencana strategis serta dapat dimanfaatkan dalam melakukan perbaikan-perbaikan, yaitu : 1.

Tersedianya peraturan perUndang-Undangan yang mendukung pelaksanaan Tupoksi Pengadilan Tinggi Agama Mataram

2.

Berkembangnya teknologi informasi dalam rangka memberikan kemudahan pelaksanaan tupoksi Pengadilan Tinggi Agama Mataram. 12


3.

Memaksimalkan pemanfaatan SIADPTA guna peningkatan kelancaran administrasi perkara.

4.

Sistem informasi yang dimiliki saat ini harus memberikan kemudahan akses bagi para pihak dan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang jujur (transparan).

5.

Biaya Prodeo yang sudah ditanggung negara.

6.

Media dalam menampung kritik dan saran yang ada perlu lebih dimaksimalkan, agar para pihak/masyarakat merasa haknya terpenuhi.

D. Ancaman Hal-hal yang menjadi ancaman dalam keberhasilan pelaksanaan rencana strategis, sebagai berikut : 1. Kurangnya sarana untuk meningkatkan kemampuan/kompetensi para aparat pengadilan dalam menghadapi perubahan. Peningkatan kemampuan atau kompetensi dibutuhkan oleh aparat pengadilan dalam menghadapi keadaan yang ada dan tuntutan masyarakat, serta mengikuti perkembangan zaman. Nantinya diharapkan agar lembaga peradilan memiliki sumberdaya yang mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi serta tantangan-tantangan yang dihadapi. 2. Kurang jelasnya peran, wewenang dan tanggung jawab antar aparat peradilan. Kejelasan peran, wewenang dan tanggung jawab dibutuhkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pekerjaan dan juga berguna untuk meningkatkan tanggung jawab dari tiap-tiap aparat peradilan. 3. Penempatan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya. Penempatan sumber daya manusia yang sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya bertujuan untuk dapat mengefektifkan kinerja dari lembaga peradilan itu sendiri. Dengan menempatkan sumber daya yang sesuai dengan kemampuannya diharapkan tiap-tiap bidang pekerjaan di dalam lembaga peradilan dapat tertangani dengan baik sehingga mampu meningkatkan kinerja dari lembaga peradilan. 4. Belum adanya sistem reward & punishment. Sistem reward dan punishment bertujuan untuk dapat mengontrol kinerja dari para aparat peradilan, sehingga mereka dapat lebih bertanggung jawab dan termotivasi dalam melakukan fungsi dan tugasnya sehari-hari, serta meningkatkan kinerjanya. 5. Anggaran yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal ini terjadi dikarenakan kurang

kajian secara konfrehensif terhadap kebutuhan

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang dapat dituangkan dalam penyusunan 13


rancangan anggaran. Oleh karena itu diharapkan PTA Mataram dapat membuat suatu rancangan anggaran yang mampu memenuhi kebutuhan dari PTA Mataram. Dengan terpenuhinya kebutuhan dari PTA Mataram melalui anggaran juga diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana yang ada, meningkatkan kepuasan pengguna jasa dan atau meningkatnya keterjangkauan masyarakat terhadap jasa pengadilan.

14


BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN SERTA SASARAN STRATEGIS

A.

VISI Visi adalah gambaran mendatang Tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita atau bahkan tujuan hukum (rechtsidea) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan kedepan yang menyangkut kemana sebuah organisasi akan dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis,

antisipatif,

inovatif

dan

needed

(dibutuhkan)

oleh

masyarakat-

stakeholder/justitiabelen. Adapun visi Pengadilan Tinggi Agama Mataram merupakan break-down dari visi induk organisasi di atasnya, hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 1. Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah : “Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung.” 2. Visi Badan Peradilan Agama MARI adalah : “Terwujudnya Badan Peradilan Agama Yang Agung.” 3. Visi Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah : “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram Yang Agung.” B.

MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Empat pilar misi Pengadilan Tinggi Agama Mataram, yaitu : 1. Menyelenggarakan Peradilan Yang Mandiri, Berkeadilan, Efektif Dan Efisien 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Prima Kepada Pencari Keadilan 3. Meningkatkan Kulaitas, Kapasitas, dan Profesionalisme Aparatur Peradilan 4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Peradilan

C.

TUJUAN

15


Tujuan Strategis adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu secara bertahap. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, Tujuan strategis tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan strategis akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Secara umum, 5 (lima) misi Pengadilan Tinggi Agama Mataram, diarahkan 5 (lima) tujuan strategis, yaitu : 1. Meningkatnya kemampuan dan kinerja pengadilan agar lebih efektif dan efisien 2. Meningkatnya pelayanan hukum yang prima kepada pencari keadilan 3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Pengadilan 4. Terwujudnya pengawasan yang internal yang efektif dan efisien 5. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi peradilan D.

SASARAN Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator kinerja. Yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan. Setiap indikator kinerja disertai tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai Pengadilan Tinggi Agama Mataram, yaitu: 1. Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan, dan akuntabel 2. Terselesaikannya administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel 3. Terwujudnya aparatur peradilan yang profesional dan berkinerja 4. Terwujudnya pengawasan internal yang efektif dan efisien 5. Meningkatnya aksesiblitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 6. Tersedianya sarana prasarana penYelenggaraan peradilan

16


7. Meningkatnya kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas peradilan.

E.

INDIKATOR KINERJA Untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah menetapkan indikator kinerja, sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Nomo r 1

Sasaran Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan, dan akuntabel

Indikator Kinerja 1).

Persentase perkara yang diselesaikan

2).

Persentase putusan/penetapan yang terbit terhadap perkara banding yang masuk Persentase putusan pengadilan Tk. I yang tidak naik banding Persentase putusan pengadilan Tk. Banding yang tidak naik kasasi Pelayanan perkara secara Prodeo bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan Pelayanan perkara secara Sidang Keliling untuk menjangkau lapisan masyarakat di daerah terpencil Pelayanan Posbakum Persentase mediasi yang berhasil Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak Automatisasi Pola Bindalmin melalui SIADPTA/SIADPA-Plus Produktifitas Hakim dalam penanganan perkara

3). 4). 5). 6).

2

Terselesaikannya administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel

7). 8). 9). 10). 11). 12).

3

Terwujudnya aparatur peradilan yang profesional dan berkinerja

13). 14). 15).

4

5

Terwujudnya pengawasan internal yang efektif dan efisien Meningkatnya aksesiblitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

16). 17). 18).

Persentase pegawai yang telah mengikuti bimtek teknis yudisial Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat Nomorn yudisial Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti Persentase temuan yg ditindaklanjuti Persentase putusan banding yang unggah (di-upload) ke website 17


19). 6

Tersedianya sarana prasarana penelenggaraan peradilan

Nomo r

20).

Sasaran

Indikator Kinerja 21) . 22) .

7

Meningkatnya kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas peradilan

Tersedianya layanan informasi dan pengaduan secara online Tersedianya gedung pengadilan yang layak, refresentatif dan memadai sesuai SK KMA Nomor 143 tahun 2007 Tentang Pemberlakuan Buku I antara lain : Prototipe Gedung Pengadila

23) . 24) . 25) . 26) . 27) . 28) . 29) .

Tersedianya infrastruktur baik perangkat lunak dan keras bagi pengembangan teknologi informasi Tersedianya sarana dan prasarana fasilitas perkantoran untuk kelancaran operasional penyelenggaraan peradilan Persentase kegiatan pelaporan biaya perkara baik di pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding Tersedianya infrastruktur baik perangkat lunak dan keras bagi pengembangan teknologi informasi Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai dokumen perencanaan Persentase dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu Persentase barang milik negara yang tercatat/terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN Persentase dokumen pelaporan baik Laporan tahuanan maupun LAKIP yang diselesaikan tepat waktu Persentase pejabat yang melaporkan LHKPN

Diharapkan indikator kinerja tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Mataram dapat mengukur prestasi kerja yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

18


BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A.

Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung Mahkamah Agung dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. Mahkamah Agung menetapkan delapan sasaran strategis yang terdiri dari: 1. Internalisasi visi, misi dan nilai-nilai. 2. Melanjutkan penyelesaian agenda reformasi birokrasi, utamanya adalah penguatan organisasi melalui restrukturisasi organisasi, pengembangan tata laksana organisasi baru, penguatan kapabilitas dan manajemen SDM 3. Melanjutkan upaya mewujudkan modernisasi pengadilan 4. Menyelesaikan tunggakan perkara 5. Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan 6. Kemandirian anggaran 7. Mencanangkan sistem kamar 8. Mengembangkan Undang-Undang contempt of court Delapan sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis, maka Mahkamah Agung membuat usulan program yang dilaksanakan unit Eselon 1. Adapun program tersebut adalah: a. Program: Penyelesaian perkara Mahkamah Agung Salah satu isu yang selalu mengemuka di masyarakat mengani Mahkamah Agung adalah tumpukan perkara. Mahkamah Agung telah melakukan serangkaian upaya untuk mengatasi penumpukan perkara, namun jumlah perkara baru yang masuk setiap tahunnya selalu meningkat. Oleh karena itu dipandang perlu untuk membuat program peningkatan penyelesaian perkara di Mahkamah Agung. Tingkat penyelesaian perkara di MA tidak hanya disebabkan oleh faktor kemampuan para hakim agung dalam memeriksa dan memutus perkara, namun juga masalah minutasi dan informasi perkara merupakan bagian dari permasalahan terkait dengan penyelesaian perkara ini. Hal ini tentunya akan sangat merugikan bagi masyarakat pencari keadilan. Maka dari itu upaya peningkatan dan pengefektifan penyelesaian perkara harus dilakukan. 19


Program ini juga sejalan dengan prioritas RPJMN dalam hal peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum. b.Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan agama yang melaksanakan tugas pokok pengadilan agama. Badan peradilan agama merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya. 1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga yang dilaksanakan secara sistemik, terukur, dan dipertanggungjawabkan. 2. Program Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung Keberhasilan suatu lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pengadilan sangat ditentukan dari bagaimana lembaga tersebut mempersiapkan aparatnya dengan pendidikan dan pelatihan yang mamadai. Pada sisi yang lain, pengembangan kapasitas lembaga juga sangat dipengaruhi oleh hasil penelitian yang memadai untuk meningkatkan kemampuan dalam melayani masyarakat. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan aparatur pengadilan yang didukung dengan hasil penelitian yang memadai diharapkan akan menghasilkan lembaga peradilan yang kuat dan berwibawa. Hal ini sejalan dengan prioritas RPJMN yaitu dalam rangka Peningkatan Profesionalisme Aparat Hukum serta peningkatan pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat. 3. Program: Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus dukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

20


4. Program : Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung. Peningkatan sarana dan prasaran aparatur Negara Mahkamah Agung diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Mahkamah Agung dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Sarana dan prasarana baik terkait langsung dengan fungsi pengadilan maupun untuk kebutuhan aparatur Mahkamah Agung, khusus melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,

Mahkamah

Agung

memprioritaskan

pembangunan

gedung

pengadilan tindak pidana korupsi pada ibukota propinsi secara bertahap dan sarana pendukungnya dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. 5. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan agar sebauah lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya. Melalui fungsi pengawasan in diharapkan kekurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas tersebut dapat dengan segera diatasi. Fungsi pengawasan tidak dapat dilihat secara sempit yaitu dalam hal mengawasi individu aparatur pengadilan dalam melaksanakan tugasnya. Namun pengawasan terhadap kesiapan sarana dan prasarana yang dapat memdukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu untuk fungsi pengawasan ini harus dilakukan oleh seorang pengawas yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang tinggi. Fungsi pengawasan yang berjalan dengan baik dan didukung oleh aparatur pengawasan yang berintegritas dalam mewujudkan prioritas di dalam RPJMN yaitu dalam hal penegakan hukum dan HAM termasuk peningkatan profesionalisme aparat hukum. B.

Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Mataram Kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah mendukung program reformasi judicial/pembaharuan peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung dapat berjalan seperti yang diharapkan. Strategi yang diterapkan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Mataram, antara lain : 1. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan Berdasarkan

Surat

Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

144/KMA/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan

Nomor yang

ditetapkan Tanggal 28 Agustus 2007, sebagai tindak lanjut implementasi surat 21


keputusan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Mataram melaksanakan sebagai berikut : a. Penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai. b. Pembinaan dan pemenuhan kebutuhan SDM yang menguasai/mempunyai latar belakang teknologi informasi. c. Penerapan teknologi informasi sebagai bagian dari icon/pilot project reformasi birokrasi berjalan seperti yang diharapkan. 2. Program Pembinaan SDM Sebagai bagian dari perjalanan reformasi birokrasi, Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam melakukan pembinaan SDM teknis dan Non teknis akan melakukan kebijakan : a. Pembinaan dan peningkatan Tentang administrasi kepegawaian. b. Pembinaan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM teknis dan Non teknis. 3. Program Manajemen Keuangan Sebagai bagian dari reformasi judicial dalam melaksanakan amanat UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah melakukan kebijakan bidang manajemen keuangan, yaitu : a. Pembinaan dan peningkatan koordinasi perencanaan dan penganggaran dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram. b. Pembinaan

dan

peningkatan

pelaksanaan

pertanggungjawaban

penganggaran. c. Pembinaan dan peningkatan pengolahan aset/barang milik Negara. 4. Program Organisasi Dalam menunjang program reformasi birokrasi, Pengadilan Tinggi Agama Mataram melakukan kebijakan berupa penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan Tata Laksana. Program dan kegiatan skala prioritas Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung RI mempunyai 3 (tiga) program, yaitu : Program Utama dan Kegiatan Pokok Kelima sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam tahun 2010 – 2014. Untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran strategis tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengusulkan program sebagai berikut: 1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok 22


dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan agama yang melaksanakan tugas pokok pada pengadilan agama. Badan peradilan agama merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan masalah keadilan Hukum Agama Islam, oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dari unit lainnya. 2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Peningkatan profesionlisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dalam kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus didukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu, perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya. 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara Mahkamah Agung diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Mahkamah Agung dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Sarana dan prasarana baik yang terkait dengan fungsi pengadilan maupun untuk kebutuhan aparatur Mahkamah Agung, khususnya dalam penyediaan gedung yang layak, refresentatif, memadai dan sesuai prototype gedung pengadilan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam SK KMA Nomor.143 Tahun 2007 Tentang Pemberlakukan Buku I. Sasaran

program

ini

adalah

meningkatkan

penyelesaian

perkara,

penanganan kasus-kasus hukum dan sistem administrasi perkara.

23


BAB IV PENUTUP

Atas pertolongan Allah SWT, maka Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2010-2014 ini dapat disusun. Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2010-2014 ini berisikan Tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan dan Strategi yang akan dilaksanakan dan dipedomani oleh setiap satuan kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Voorpost atau kawal depan Mahkamah Agung di tingkat wilayah, yang sudah barang tentu turut pula memiliki tanggung jawab moral dan loyalitas terhadap segala apa yang tengah dicanangkan Mahkamah Agung RI selaku induk organisasi. Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada periode 2010-2014 dituangkan dalam dokumen ini dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk periode 2010-2014. Penjabaran mengenai kegiatan, outcome, indikator, dan target-target serta pendanaan yang dibutuhkan untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat dalam Matriks Kinerja (terlampir). Mengingat perubahan lingkungan yang sangat pesat dan kompleks, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Mataram ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan selanjutnya Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Mataram ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya, bila dilaksanakan dengan dedikasi dan kerja keras oleh semua pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat, taufiq, hidayah dan inayah dari Allah SWT.

24


LAMPIRAN

25


26

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun

Recommend Documents