LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP) PTA KUPANG TAHUN 2012
RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG TAHUN 2010 – 2014
Satker
: Pengadilan Tinggi Agama Kupang.
Visi
: Tahun 2012, terwujud supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, professional dan memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya ringan bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.
Misi
: 1. Melaksanakan pembinaan tekhnis yustisial dan pengawasan Peradilan Agama di wilayah Nusa Tenggara Timur. 2. Melaksanakan pembinaan tekhnis non yustisial dan Pengawasan Peradilan Agama di wilayah Nusa Tenggara Timur. 3. Melaksanakan pembinaan sarana dan prasarana hukum. 4. Melaksakan Pembinaan Hisab Rukyat. 5. Melaksanakan tertib administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan secara efektif dan efisien meliputi bidang kepegawaian, keuangan, umum serta manajemen peradilan dan lainnya. SASARAN TUJUAN
1 Misi 1 : Melaksanakan pembinaan tekhnis yustisial dan non yudisial PTA & PA 1.1.Meningkatkan Tingkat Pendidikan Aparatur\ peradilan
URAIAN 2
1.1.1Tersedianya Tingkat Pendidikan Aparatur Yang memadai
INDIKATOR 3
SAT 4
Jumlah aparat berpendidikan formal (S1, S2, S3) meningkat
Org
2010 5
2011 6
TARGET 2012 2013 7 8
2014 9
KEBIJAKAN
PROGRAM
KET
10
11
12
Mengeluarkan izin pendidikan
Peningkatan output peradilan
Bidang kepegawaian
17
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP) PTA KUPANG TAHUN 2012
1
3 Persentase performance Pengadilan Agama meningkat
4 Ktr
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1
10 Mengadakan pemilihan PA terbaik
11 Peningkatan mutu Pelayanan pada PA
12 Semua Bidang
1.2.1 Tersedianya aparatur yang bersih dan berwibawa
Persentase pelanggaran & kesalahan menurun
PA / PTA
14
14
14
14
14
Larangan melakukan tindakan diluar ketentuan
Pengadaan standar pelayanan prima
Bidang Pengawasan
1.2.2 Terwujudnya kinerja peradilan yang memadai
Persentase peningkatan profesionalisme dalam tugas
Kgt
2
1
0
2
2
Mengadakan Pendidikan dan Pelatihan Hakim
Peningkatan mutu pendidikan dan keterampilan Hakim
Bidang SDM
1.3. Meningkatkan mutu pelayanan hukum kepada masyarakat
1.3.1 Tersedianya aparatur pendukung peradilan yang bersih, handal dan professional
Persentase peningkatan profesionalisme dalam tugas
Kgt
5
5
5
5
5
Mengadakan Pelatihan dan Pendidikan non Hakim
Peningkatan mutu Pendidikan Panitera, juru sita, dan kesekretariatan
Bidang SDM
1.4. Meningkatkan pelayanan hukum kepada masyaakat
1.4.1. Tersedianya pelayanan hukum masyarakat
Persentase penyelesaian jumlah perkara yang diterima
%
95
95
95
99
99
Meningkatkan kualitas mutu pelayanan prima
Peningkatan sarana pelayanan prima
Bidang sarana prasarana hukum
1.4.2. Terwujudnya Penyelenggaraan transparasi Peradilan
Persentase pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
%
90
90
95
95
99
Meningkatkan kualitas pengawasan pelayanan
Peningkatan sarana akuntabilitas Pelatihan Hukum
Bidang Pengawasan
1.1.2.
1.2. Meningkatkan Pelayanan hukum kepada masyarakat
2 Terwujudnya kinerja peradilan yang memadai
18
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP) PTA KUPANG TAHUN 2012
1
2
1.5. Meningkatkan mutu pelayanan hukum kepada masyarakat
1.5.1. Terwujudnya penyelesaian perkara yang cepat
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Persentase penyelesaian jumlah perkara yang diterima
%
90
90
95
95
99
Meningkatkan mutu pelayanan prima
Peningkatan sraana percepatan pelayanan hukum
Bidang sarana prasarana hukum
1.5.2. Terselenggaranya peradilan yang sederhana, dan biaya ringan
Transparasi prosedur dan biaya perkara
PA / PTA
14
14
14
14
14
Membuat ketetapan panjar biaya perkara
Pembaharuan pembuatan radius dan biaya perkara pada setiap PA
Bidang Kepaniteraan
1.1.1. Terwujudnya Peradilan yang bebas KKN dan berwibawa
Persentase pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
Kgt
14
14
14
14
14
Meningkatkan mutu pengawasan, pengendalian dan pembinaan
Mengadakan eksaminasi cross pada setiap PA
Bidang Teknis Yustisial
1.1.2. Terwujudnya system pengawasan yang kakurat
Persentase pelanggaran dan kesalahan turun
Kgt
14
14
14
14
14
Meningkatkan pengawasan pada setiap PA
Mengadakan pengawasan
Bidang Teknis Yustisial dan non Yustisial
1.2.1. Terwujudnya proses Peradilan yang baik dan berwibawa
Persentase peningkatan kesadaran hukum
%
85
85
85
85
85
Melaksanakan penyuluhan hukum intern Peradilan
Peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum aparat Peradilan
Bidang Kepegawaian dan Pengawasan
Misi 2 : Meningkatkan Pengawasan yang terencana dan efektif 1.1. Meningkatkan evaluasi kinerja pelayanan hukum kepada masyarakat
1.2. Meningkatnya tingkat ketaatan dan keasadaran hukum masyarakat
19
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP) PTA KUPANG TAHUN 2012
1
2 1.2.2. Terwujudnya keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan
3 Persentase peningkatan kesadaran hukum
3.1.1. Teresedianya jumlah, dan kesejahteraan pegawai
4 %
5 85
6 85
7 85
8 85
9 85
10 Melaksanakan penyuluhan hukum eksterm
11 Peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat
12 Bidang penerangan / Humas dan Penyuluh
Persentase peningkatan jumlah, kualitas dan kesejahteraan pegawai
Peningkatan jumlah kualitas dan kesejahteraan pegawai
Peningk atan jumlah kualitas dan kesejahteraan pegawai
Bidang Kepegawaian
3.1.2. Terwujudnya kualitas administrasi dan manajemen kepegawaian
Persentase percepatan administrasi
Penertiban administrasi dan manajemen SDM
Penertiban administrasi dan manajemen SDM
Bidang Kepegawaian
3.2.1. Tersedianya plafon DIPA dan realisasi DIPA 3.2.2. Terwujudnya kualitas administrasi dan manajemen keuangan
Presentase peningkatan anggaran
%
30
20
25
15
20
Peningkatan anggaran DIPA
Peningkatan anggaran DIPA
Bidang Keuangan
Presentase percepatan administrasi
-
-
-
-
-
-
Penertiban administrasi dan manajemen keuangan
Penertiban administrasi dan manajemen keuangan
Bidang Keuangan
Misi 3 : Meningkatkan kualitas Administrasi dan Manajemen Peradilan 3.1. Meningkatnya kualitas Administrasi dan Manajemen Kepegawaian
3.2. Meningkatnya kualitas administrasi dan manajemen keuangan
20
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP) PTA KUPANG TAHUN 2012
3.3.
1 Meningkatnya kualitas administrasi dan manajemen umum
2 3.3.1. Terwujudnya kualitas administrasi dan manajemen umum dan rumah tangga
3 Presentase percepatan administrasi
4.1.1. Terpeliharanya sarana dan prasarana yang lebih baik dan memadai 4.1.2. Terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 Penertiban administrasi dan manajemen umum dan rumah tangga
11 Penertiban administrasi dan manajemen umum dan rumah tangga
12 Bidang Umum
Persentase peningkatan pemamfaatan sarana peradilan
Melaksanakan pemeliharaan barang inventaris Negara
Peningkatan pemamfaatan sarana prasarana peradilan
Bidang Kesekretariatan
Persentase peningkatan sarana peradilan
Mengadakan barang inventaris negara
Peningkatan sarana dan prasarana peradilan
Bidang Kesekretariatan
Misi 4: Melaksanakan pembinaan sarana dan prasarana hukum 4.1. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum
21
