RENCANA STRATEGIS SUB BAGIAN UMUM PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (Good Governance) dewasa ini telah menjadi kata kunci dalam setiap perumusan tujuan kebijakan reformasi birokrasi pemerintahan dalam kerangka perubahan dan pendayagunaan sistem administrasi negara dalam arti yang seluas-luasnya di Indonesia. Demikian halnya dengan dunia peradilan di Indonesia, upaya merealisasikan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai wujud pengejawantahan Judicial Reform secara umum dapat tercitrakan dari arah pembaruan peradilan Indonesia sebagaimana tertuang dalam cetak biru (BluePrint) Pembaruan Mahkamah Agung dan Pengadilan. Hal tersebut dijadikan sandaran hukum dan sejarah, mengingat pasca terbitnya Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004, maka terhitung mulai tanggal 31 Juli 2004 Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan manajemen administratif, personil dan finansial serta sarana prasarana bagi seluruh badan-badan peradilan di bawah keempat lingkungan peradilan telah melakukan pembaruan-pembaruan yang dikritalisasikan dalam visi dan misi organisasinya. Sebagai tujuan --- Kepemerintahan yang baik adalah suatu kondisi penyelenggaraan pemerintahan negara yang menurut Gambhir Bhatta (1996) bercirikan tingginya tingkat akuntabilitas (accountability), transparansi (transparency), keterbukaan (openness), dan supremasi hukum (rule of law). Lebih pertela lagi bahwa kepemerintahan yang baik yang ingin diwujudkan diharapkan cukup efektif dan berkeadilan, menghormati dan menegakkan supremasi hukum, serta memiliki kadar transparansi yang lebih baik secara kelembagaan maupun individual aparatur administrasi negara dalam interaksi dan transaksi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Inti Reformasi Birokrasi Peradilan Indonesia terkonsentrasi pada Reformasi Manajemen SDM, Reformasi Manajemen Keuangan, Pengelolaan Aset dan Reformasi Teknologi Informasi. Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding bagi Peradilan Agama di wilayah hukum Jawa Barat, selain sebagai institusi independen pelaksanan kekuasaan kehakiman juga sebagai voorpost atau kawal depan Mahkamah Agung di tingkat wilayah, yang sudah barang tentu turut pula memiliki tanggung jawab moral dan loyal terhadap segala apa yang tengah dicanangkan Mahkamah Agung RI selaku induk organisasi. Pembaharuan pada sektor Umum dan Pengelolaan Aset dititik beratkan pada Reformasi Manajemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia yang merupakan break-down dari Reformasi Birokrasi dan Judicial Reform menuju “Badan Peradilan Yang Agung” dengan target quick wins “Menciptakan birokrasi yang bersih, efisien, transparan, melayani dan terdesentralisasi”.
Berdasarkan realitas tersebut Sub Bagian Umum Pengadilan Tinggi Agama Bandung selain sebagai pelaksana tugas pokok dan fungsi sektor Pengelolaan Administrasi Umum, Rumah Tangga dan Sarana Prasarana sebagai pelaksana pembinaan dan pengawasan bidang umum dan perlengkapan sekaligus sebagai mitra kerja Unit Pengelola Administrasi Umum, Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Peradilan Agama di Jawa Barat, berupaya kuat untuk merealisasikan dan mengejawantahkan quick wins sektor sub bagian/urusan umum melalui upaya pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan judicial reform. Dimana salah satu dari unsur pokok dari penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan Rencana Stratejik (RENSTRA) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara terencana dan terukur. Rencana stratejik yang disusun untuk jangka waktu tertentu ke depan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan tuntunan melalui suatu analisis perencanaan dalam rangka memaksimalkan sumber daya yang ada agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dan semaksimal mungkin serta dipergunakan secara tepat guna dan tepat sasaran. Rencana stratejik Sub Bagian Umum ini merupakan rumusan stratejik dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pengelolaan administrasi umum, peningkatan pelayanan administrasi umum yang disususn dengan memperhatikan perkembangan realitas kesangkilan SDM dan sarana prasarana di Jawa Barat serta memperhatikan kondisi perkembangan ter-up-todate dan tidak terlepas dari Blue Prient Jilid 2 Mahkamah Agung serta Hasil Rakernas Mahkamah Agung Tahun 2011 yang mencanangkan pembaharuan berjargon “Badan Peradilan Yang Agung”. Oleh karena itu, diharapkan rencana stratejik ini dapat dijadikan Cetak Biru (BluePrint) atau paling tidak plat-form pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan sarana prasarana Peradilan Agama di Jawa Barat. B. DASAR HUKUM Dasar hukum penyusunan rencana stratejik adalah : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,jo Undang undang nomor 48 tahun 2009; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, jo Undang undang Nomor 03 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme; 5. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 6. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggungjawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding Dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan; 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
C. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan rencana stratejik Sub Bagian Umum Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun 2012-2016 dimaksudkan sebagai berikut: 1. Memberikan gambaran yang jelas, terurai dan ukuran pencapaian rencana kinerja empat tahun ke depan Sub Bagian Umum Pengadilan TinggI Agama Bandung yang akan diwujudkan melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi peradilan sebagai unit pengelola administrasi umum, rumah tangga dan sarana prasarana; 2. Memberikan acuan atau landasan pertanggungjawaban kepada publik (stakeholder) dalam hal kontribusi Sub Bagian Umum Pengadilan Tinggi Agama Bandung terhadap pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, rumah tangga dan sarana prasarana (perlengkapan) di lingkungan Peradilan Agama Jawa Barat; 3. Menjadi bahan evaluasi bagi lingkungan internal dan eksternal mengenai sejauh mana Sub Bagian Umum Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat memanfaatkan kekuatan (strenght) dan peluang (opportunity) serta berusaha meminimalisasi segala kelemahan (weaknesses) dan hambatan (threatment) dalam pelaksanaan tupoksi. 4. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan jajarannya (khususnya Sub Bagian Umum) dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan sarana prasarana berdasarkan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Bandung; Adapaun tujuan penyusunan rencana stratejik adalah sebagai berikut: 1. Tersusun dokumen perencanaan global yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahun 2012 Sub Bagian Umum Pengadilan Tinggi Agama Bandung serta dasar penilaian akuntabilitas kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi administrasi kepegawaian. 2. Tersusun perencanaan teknis stratejik pelayanan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan sarana prasaran (perlengkapan) pada Sub Bagian Umum Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang berfokus pada skala prioritas stratejik di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung; 3. Terwujudnya pemberdayaan kesangkilan seluruh potensi yang dimiliki Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam rangka memaksimalkan hingga titik optimal selaras dengan realitas yang berhasil guna dan berdaya guna; 4. Terwujudnya keterpaduan dan sinergitas kebijakan dan program Sub Bagian Umum Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan agenda yang dicanankkan oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Bandung. D. KEDUDUKAN PENGELOLA ADMINISTRASI UMUM Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 2 menegaskan bahwa : “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini”. Berdasarkan hal tersebut, maka kedudukan Sub Bagian Umum Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada sektor kesekretariatan bidang pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan sarana prasaran (perlengkapan) Peradilan Agama Se-Jawa Barat yang berkedudukan di
Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang berwilayah hukum Pengadilan Agama Jawa Barat. E. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUB BAGIAN UMUM Secara umum tugas pokok Sub Bagian Umum Pengadilan Tinggi Agama Bandung adalah merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi dan melakukan pembinaan serta melaporkan pelaksanaan tugas pengurusan, pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi umum, rumah tangga dan sarana prasaran (perlengkapan) di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Pengadilan Agama Se-Jawa Barat Fungsi Sub Bagian Umum Pengadilan Tinggi Agama Bandung adalah sebagai peyelenggara dan pengelolaan teknis administrasi umum, rumah tangga dan sarana prasaran (perlengkapan) di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Pengadilan Agama Se-Jawa Barat F. RUANG LINGKUP TUGAS SUB BAGIAN UMUM Ruang lingkup kerja administrasi umum, rumah tangga dan sarana prasaran (perlengkapan) berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007 tentang Pemberlakuan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/039/SK/X/1994 tanggal 28 Oktober 1994 tentang Pemberlakuan Buku III Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pada Mahkamah Agung RI, bahwa tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Sub Bagian Umum meliputi : 1. Pelaksana urusan tata usaha, kearsipan, dan perpustakaan; 2. Pelaksana urusan rumah tangga kantor; 3. Pelaksana perawatan, pemeliharaan gedung, rumah dinas dan sarana prasarana; 4. Pelaksana pengamanan dan ketertiban; 5. Pelaksana urusan humas dan protokoler 6. Pengelola IT (KMA 144 Tahun 2007 jo. KMA 1-144/2011) Sudah barang tentu Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai voor post Mahkamah Agung RI --- Khususnya di sektor Sub Bagian Umum Pengadilan Tinggi Agama Bandung, bahwa arah pengejawantahan Visi Mahkamah Agung RI yang merupakan misinya adalah “Badan Peradilan Agama mampu mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang tertib, aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan”.
BAB II KONDISI UMUM KEKUATAN SUB BAGIAN UMUM PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
A. PETA JABATAN SUB BAGIAN UMUM BERDASAR KMA 143/2007 Memperhatikan Pola Kelembagaan Mahkamah Agung RI sebagaimana KMA 143 Tahun 2007, menggariskan bahwa Formasi Pegawai Tingkat Banding, mulai dari Pimpinan hingga staf pelaksana berjumlah 139 orang. Berdasarkan pemetaan TUPOKSI pada sektor Sub Bagian Umum, Peta Jabatannya sebagai berikut : NO
JABATAN
1 2
Kepala Sub Bagian Umum Tata Usaha a. Persuratan 1) Penerima Surat 2) Pencatat/Pengagenda Surat 3) Penata Surat 4) Pengarah Surat/Caraka b. Kearsipan 1) Pengelola Arsip/Dokumen 2) Penggandaan Arsip/Dokumen Pengelola Perpustakaan Dinas a. Pramu Pustaka b. Pengklasifikasi Pustaka Urusan Dalam (URDAL) a. Humas b. Protokoler c. Ajudan Pimpinan d. Pramu Tamu (Resepsionis) e. Petugas Keamanan (Scurity/Satpam) Pengelolaan Barang Milik Negara a. Pengadministrasi Barang Milik Negara (BMN) 1) Pejabat Pengadaan 2) Pengadministrasi Barang Milik Negara 3) Operator/Pengelola Barang Persediaan b. Pengadministrasi Pemeliharaan BMN 1) Pengadministrasi Pemeliharaan BMN 2) Tehnisi c. Penginventaris Barang Milik Negara (BMN) 1) Penginventaris BMN 2) Operator Komputer Pengelola Website Institusi a. Pengadministrasi dan Tehnisi IT b. Pengadministrasi Pengembangan dan Pelaporan Pramu Kantor Supir (Driver) Petugas Kebersihan (Cleaning Service) Juru Kebun
3 4
5
6 7 8 9 10
JUMLAH
GOL/RUANG (MINIMAL)
JUMLAH
III/b
1
II/a II/a II/c II/a
2 2 2 2
II/a II/a
2 1
II/a II/b
1 1
III/a III/a II/a II/a I/a
1 1 1 2 4
III/a III/a II/c
2 2 1
III/a II/a
2 3
III/a II/c
2 1
III/a III/a I/c I/c I/a I/a
2 1 3 5 5 2 54
B. PETA JABATAN SUB BAGIAN UMUM PTA BANDUNG Adapun peta kekuatan SDM pada Sub Bagian Umum Pengadilan Tinggi Agama Bandung, lebih jelasnya dapat dilihat pada Matrik Perbadingan Peta Kekuatan SDM Sub Bagian Umum berdasar KMA 143/2007, realita dan kebutuhan, sebagai berikut : MATRIK PETA KEKUATAN SDM SUB BAGIAN UMUM PTA BANDUNG (Berdasar Bezzeting Formation – Ketentuan – Realita – Kebutuhan)
NO
JABATAN
1 2
Kepala Sub Bagian Umum Tata Usaha a. Persuratan 1) Penerima Surat 2) Pencatat/Pengagenda Surat 3) Penata Surat 4) Pengarah Surat/Caraka b. Kearsipan 1) Pengelola Arsip/Dokumen 2) Penggandaan Arsip/Dokumen Pengelola Perpustakaan Dinas a. Pramu Pustaka b. Pengklasifikasi Pustaka Urusan Dalam (URDAL) a. Humas Protokoler b. Ajudan Pimpinan c. Pramu Tamu (Resepsionis) d. Petugas Keamanan (Scurity/Satpam) Pengelolaan Barang Milik Negara a. Pengadministrasi Barang Milik Negara (BMN) 1) Pejabat Pengadaan 2) Pengadministrasi Barang Milik Negara 3) Operator Pengelola Barang Persediaan b. Pengadministrasi Pemeliharaan BMN 1) Pengadministrasi Pemeliharaan BMN 2) Tehnisi c. Penginventaris Barang Milik Negara (BMN) 1) Penginventaris BMN 2) Operator Komputer Pengelola Website Institusi a. Pengadministrasi dan Tehnisi IT b. Pengadministrasi Pengembangan dan Pelaporan Pramu Kantor Supir (Driver) Petugas Kebersihan (Cleaning Service) Juru Kebun
3 4
5
6
7 8 9 10
JUMLAH
JUMLAH SDM BERDASAR KMA 143
Kebutuhan
Realitas
1
1
1
2 2 2 2
1 2 1 1
0 1 1 1
2 1
2 1
1 0
1 1
1 1
0 0
2 1 2 4
1 1 2 4
0 0 1 4
2 2 1
2 1 1
1 0 1
2 3
1 2
1 1
2 1
2 1
1 1
2 1
1 1
1 1
3 5 5 2
2 4 5 1
0 3 5 0
54
43
26
BAB III RENCANA STRATEJIK SUB BAGIAN UMUM PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG A. VISI Visi adalah gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan citacita atau bahkan tujuan hukum (rechtsidea) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut kemana sebuah organisasi akan dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan needed (dibutuhkan) oleh masyarakat-stkeholder/justitiabelen. Visi disusun melalui proses yang partisipatif, komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan dan statistik pengadilan agama dan kondisi eksternal yang ada. Adapun visi dari Sub Bagian Umum Pengadilan Tinggi Agama Bandung merupakan break-down dari visi induk organisasi di atasnya, hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 1. Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah : “Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung” 2. Visi Pengadilan Tinggi Agama Bandung adalah : “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung Yang Agung dan Menjadi Kawal Depan (voor-post) Mahakmah Agung Terdepan” 3. Visi Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Bandung adalah : “Sub Bagian Umum Yang Handal, Kredibel Dan Profesional Dalam Pengelolaan Administrasi Umum, Rumah Tangga Dan Sarana Prasarana Peradilan”. B. MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi dari Sub Bagian Umum Pengadilan Tinggi Agama Bandung : 1. Memberikan Pelayanan Administrasi Umum, Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor Yang Tertib, Aman, Nyaman Dan Kondusif 2. Meningkatkan Kualitas Pengelola Tupoksi Bidang Administrasi Umum, Rumah Tangga dan Sarana Prasarana. C. TUJUAN Tujuan strategis adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu secara bertahap. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan strategis tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan strategis akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi Sub Bagian Umum Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang secara umum 2 (dua) misi Sub Bagian Umum Pengadilan Tinggi Agama Bandung, ditetapkan 4 (empat) tujuan strategis, yaitu : 1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Umum dan Rumah Tangga; 2. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Sarana Prasarana;
3. Terwujudnya Pengelola Tupoksi Administrasi Umum dan Rumah Tangga Yang profesional 4. Terwujudnya Pengelola Tupoksi Sarana Prasarana Yang Profesional dan Proporsional D. SASARAN Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan. Sejalan dengan tujuan Sub Bagian Umum Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang ditetapkan dalam rencana strategis, yakni 4 (empat) tujuan, maka ditetapkanlah 18 (delapan belas) sasaran yaitu : 1. Terselenggaranya pelayanan tata persuratan kedinasan dengan baik, tertib, aman dan sesuai ketentuan; 2. Terwujudnya tata kearsipan yang baik, tertib dan aman sesuai ketentuan; 3. Terselenggaranya pengelola-an perpustakaan dinas dengan baik, tertib, aman dan nyaman; 4. Terselenggaranya kegiatan kedinasan humas dan protokoler dengan baik, tertib dan sesuai prosedur berlaku; 5. Terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan IT dan website institusi; 6. Terselenggaranya pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik, tertib dan sesuai ketentuan; 7. Terselenggaranya pengadministrasian barang milik negara dengan baik, tertib dan sesuai ketentuan; 8. Terselenggaranya pemanfaatan dan pemelihara an sarana prasarana dengan baik, tertib dan sesuai aturan; 9. Terselenggaranya kegiatan inventarisasi barang milik negara dengan baik, tertib dan sesuai ketentuan berlaku; 10. Terciptanya pengelola tupoksi tata persuratan yang mahir dan terampil; 11. Terciptanya pengelola tupoksi tata kearsipan yang mahir dan terampil; 12. Terciptanya pengelola tupoksi perpustakaan dinas yang mahir dan terampil; 13. Terciptanya pengelola tupoksi humas dan protokoler yang mahir dan terampil; 14. Terciptanya pengelola tupoksi IT/Website yang mahir dan terampil; 15. Terciptanya pengelola tupoksi pengadaan barang/jasa (Pejabat Pengadaan) yang mahir dan terampil; 16. Terciptanya Pengelola tupoksi pengadministrasian BMN yang mahir dan terampil; 17. Terciptanya pengelola tupoksi pemeliharaan BMN yang mahir dan terampil; 18. Terciptanya pengelola tupoksi inventarisasi BMN yang mahir dan terampil; E. INDIKATOR SASARAN Indikator Sasaran merupakan alat ukur dalam menilai tingkat capaian sasaransasaran yang ditetapkan dalam rencana startegis. Indikator kinerja sasaran Pengadilan Agama Majalengka yang tertuang dalam rencana strategis tahun 20122016, menjadi alat ukur dalam penilaian tingkat pencapaian kinerja yang harus
dicapai oleh Sub Bagian Umum dalam jangka pendek maupun menengah (lima tahun), yaitu : 1. Teradministrasikannya seluruh persuratan kedinasan (Baik secara manual maupun digital); 2. Terdistribusikannya seluruh persuatan dinas sesuai peruntukannya; 3. Teradministrasikannya seluruh kearsipan kedinasan (Baik secara manual maupun digital); 4. Tersimpannya seluruh arsip kedinasan secara aman dan rapih; 5. Teradministrasikannya seluruh kepustakaan kedinasan (Baik secara manual maupun digital); 6. Tertata dan tersusun rapih seluruh pustaka pada Perpustakaan Dinas; 7. Terlayaninya peminjaman buku perpustakaan; 8. Terekapitulasikannya seluruh agenda kegiatan pimpinan dan kedinasan kantor (Digital dan manual); 9. Terselenggaranya seluruh kegiatan protokoler kedinasan dengan baik, tertib dan sesuai ketentuan berlaku; 10. Tersedianya meja informasi dan pengaduan yang memadai, representatif dan sesuai standar; 11. Terciptanya hubungan dan komunikasi efektif intern dan antar instansi/lembaga lain; 12. Tersedianya media publikasi informasi peradilan di dunia maya (website institusi); 13. Terbentuknya pengelola website institusi yang terintegrasi dengan Tupoksi; 14. Tersedianya SDM khusus Pengelola IT dan Website; 15. Terpelihara dan up-date-nya data content dan informasi website institusi; 16. Tersedianya sarana prasara na pendukung terimplemen tasinya website peradilan; 17. Terencana dan terlaksanakan nya pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketetuan yang berlaku; 18. Terinventarisir dan terkodifi-kasikanya seluruh dokumen pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan; 19. Terwujudnya barang/jasa sesuai dengan yang rencana kan; 20. Adanya perencanaan kebutuhan sarana prasarana dan kebutuhan kantor dengan baik, tertib dan sesuai dengan kekuatan anggaran; 21. Teradministrasikanya seluruh barang persediaan, perlengkapan dan kebutuhan kantor (Baik secara manual maupun digital); 22. Terdistribusikannya ATK dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan kedinasan; 23. Adanya perencanaan kegiatan pemeliharaan BMN dengan baik, tertib dan sesuai ketentuan; 24. Teradministrasikannya seluruh kegiatan pemelihara-an dan pemanfaatan sarana prasana kantor (Baik secara manual maupun digital); 25. Terpeliharanya sarana prasarana barang milik negara dengan baik dan sesuai ketentuan; 26. Terinventarisasikannya seluruh barang milik negara pada satker maupun korwil jawa barat; 27. Teradministrasinya seluruh penunjukan penggunaan barang milik Negara; 28. Terlaksananya kegiatan rekonsiliasi barang milik negara secara berkala; 29. Terwujudnya produk inventarisasi barang milik negara (berupa DIR, KIB dan DIL); 30. Terlaksananya pelaporan barang milik negara secara berkala dan gradual (baik satuan kerja maupun korwil jawa barat); 31. Teradministrasi dan terlaksananya kegiatan penghapusan barang milik negara secara tertib dan sesuai ketentuan. 32. Peningkatan kualitas kerja dan kinerja pengelola tupoksi tata persuratan
33. Peningkatan kualitas kerja dan kinerja pengelola tupoksi tata kearsipan; 34. Peningkatan kualitas kerja dan kinerja pengelola tupoksi perpustakaan dinas; 35. Peningkatan kualitas kerja dan kinerja pengelola tupoksi humas dan protokoler; 36. Peningkatan kualitas kerja dan kinerja pengelola tupoksi IT/Website; 37. Peningkatan kualitas kerja dan kinerja pengelola tupoksi pengadaan barang/jasa (Pejabat Pengadaan); 38. Peningkatan kualitas kerja dan kinerja Pengelola tupoksi pengadministrasian BMN; 39. Peningkatan kualitas kerja dan kinerja pengelola tupoksi pemeliharaan BMN; 40. Peningkatan kualitas kerja dan kinerja pengelola tupoksi inventarisasi BMN.
F. KEBIJAKAN Adapun arah kebijakan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan dengan indikator yang telah ditetapkan Sub Bagian Umum Pengadilan Tinggi Agama Bandung, sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan administrasi persuratan sesuai ketentuan organisasi (Digital dan Manual); 2. Pendistribusian persuratan dinas harus terencanakan dan terukur; 3. Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan administrasi kearsipan dinas sesuai ketentuan organisasi (Digital dan Manual); 4. Penambahan sarana-prasarana pendukung ketata-arsipan yang memadai dan sesuai kebutuhan; 5. Meningkatkan kualitas pengelolaan kepustakaan dinas sesuai ketentuan organisasi (Digital dan Manual); 6. Pendataan dan penataan seluruh kepustakaan yang lebih tertib, rapih dan teradministrasi; 7. Penambahan SDM Khusus pengelola perpustakaan dinas; 8. Mentertibkan pengadministrasi an kegiatan protokoler kedinasan (Digital dan manual); 9. Meningkatkan kualitas kinerja dan kordinasi dalam penyelenggataan kehumasan dan keprotokolan dinas; 10. Mengupayakan penyelenggara an pelayanan informasi dan pengaduan yang representative; 11. Meningkatkan kualitas dan jaringan komunikasi intern dan antar instansi/lembaga lain; 12. Pengadaan website institusi untuk setiap satuan kerja peradilan sesuai standar KMA 1-144/2010 dan RB; 13. Meningkatkan keselarasan dan keintegrasian pengelola website dengan pelaksanaan tupoksi peradilan; 14. Pengadaan dan pembinaan SDM pengelola IT dan website institusi yang memadai dan terampil; 15. Penyelenggaraan publikasi informasi dan data conten website yang lebih baik, aman dan mutakhir (up-date); 16. Pengadaan sarana prasarana pengolah data pendukung terimplementasinya website; 17. Meningkatkan kualitas perencanaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; 18. Menertibkan dan mengkodifikasi seluruh dokumen pengadaan barang/jasa secara otomatis dalam setiap pengadaan barang/jasa; 19. Tersedianya barang/jasa yang berkualitas baik dan dapat dipertanggung jawabkan;
20. Meningkatkan keakurasian perencanaan pengadaan kebutuhan kantor dan sarana prasarana guna kelancaran pelaksanaan TUPOKSI; 21. Mentertibkan seluruh proses transaksi barang persediaan dan kebutuhan kantor sesuai realitas dan kebutuhan; 22. Melayani seluruh pendistribusi an barang persediaan dan kebutuhan kantor dengan baik; 23. Meningkatkan keakurasian perencanaan pemeliharaan BMN sesuai dengan anggaran dan kebutuhan; 24. Mentertibkan seluruh proses administrasi pemeliharaan BMN sesuai dengan peruntukan dan realitanya; 25. Pemeliharaan dan pemanfaatan BMN lebih realistis, objektif dan sesuai sasaran; 26. Peningkatan kualitas inventarisasi barang milik negara yang akurat, valid dan mutakhir; 27. Pengelolaan penunjukan dan penggunaan BMN yang tertib dan dapat akuntabel; 28. Ter-rekonsiliasi-kannya barang milik negara dengan nilai anggaran sesuai objeknya; 29. Tersedianya daftar inventaris ruangan, daftar inventaris lainnya dan KIB sesuai dengan realitanya; 30. Meningkatkan kualitas pelaporan BMN dari WDP menjadi WTP secara berkala dan gradual; 31. Pengelolaan administrasi penghapusan barang milik negara secara tertib; 32. Meningkatkan kualitas kerja dan kinerja pengelola tupoksi tata persuratan; 33. Meningkatkan kualitas kerja dan kinerja pengelola tupoksi tata kearsipan; 34. Meningkatkan kualitas kerja dan kinerja pengelola tupoksi perpustakaan dinas; 35. Meningkatkan kualitas kerja dan kinerja pengelola tupoksi humas dan protokoler; 36. Meningkatkan kualitas kerja dan kinerja pengelola tupoksi IT/Website; 37. Meningkatkan kualitas kerja dan kinerja pengelola tupoksi pengadaan barang/jasa (Pejabat Pengadaan); 38. Meningkatkan kualitas kerja dan kinerja Pengelola tupoksi pengadministrasian BMN; 39. Meningkatkan kualitas kerja dan kinerja pengelola tupoksi pemeliharaan BMN; 40. Meningkatkan kualitas kerja dan kinerja pengelola tupoksi inventarisasi BMN G. PROGRAM Memperhatikan kebijakan yang melingkupi tupoksi Sub Bagian Umum Pengadilan Tinggi Agama Bandung, maka program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan pelayanan dan profesionalisme pengelolaan persuratan dinas (Digital dan Manual); 2. Pengakurasian perencanaan pendistribusian persuratan dinas; 3. Peningkatan pelayanan dan profesionalisme pengelolaan tata kearsipan dinas (Digital dan Manual) 4. Pengadaan sarana prasarana penyimpanan arsip/dokumen kedinasan sesuai setandar dan kebutuhan; 5. Peningkatan skill pengelolaan perpustakaan dinas (Digital dan manual); 6. Penataan perpustakaan dinas sesuai standa penyelenggaraan perpustakaan dinas; 7. Pengadaan personil pengelola Perpustakaan dinas; 8. Peningkatan tata keadministrasian bidang humas protokoler kedinasan; 9. Peningkatan pemahaman dan skill penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan kedinasan;
10. Pengadaan fasilitas meja informasi dan pengaduan yang representatif dan memadai; 11. Peningkatan kualitas dan jaringan komunikasi intern dan antar instansi/lembaga lain; 12. Pembangunan website institusi untuk setiap satuan kerja peradilan sesuai standar website peradilan; 13. Peningkatan keterintegrasian pengelola webiste dengan aparatur pelaksana Tupoksi; 14. Peningkatan skill dan wawasan pengelola IT dan Website institusi peradilan; 15. Peningkatan pemutahiran (up-dating) data content dan informasi website peradilan; 16. Peningkatan sarana prasarana pendukung IT dan website (pengolah data); 17. Perencanaan dan penyusunan pelaksanaan dan administrasi pengadaan barang; 18. Penertiban dan pengkodifikasian seluruh dokumen pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan dalam satuan kerja; 19. Peningkatan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa; 20. Perencanaan pengadaan kebutuhan kantor dan sarana prasarana berbasis anggaran dan kebutuhan prioritas; 21. Peningkatan tertib admiistrasi penyediaan barang persediaan dan kebutuhan kantor (Digital dan manual); 22. Peningkatan pelayanan penyediaan barang persediaan dan kebutuhan kantor; 23. Perencanaan pemeliharaan BMN sesuai dengan kekuatan anggaran dan kebutuhan prioritas; 24. Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pemeliharaan BMN (Digital dan manual); 25. Peningkatan pemeliharaan dan pemanfaatan BMN dan sarana prasarana peradilan; 26. Peningkatan akurasi dan validasi data inventaris barang milik negara satuan kerja peradilan; 27. Penerbitan penunjukan pemegang/pengguna barang milik Negara; 28. Peningkatan kualitas data rekonsiliasi barang milik Negara; 29. Peningkatan pembuatan daftar inventaris ruangan, daftar inventaris lainnya dan KIB secara berkala dan gradual; 30. Peningkatan mutu pembuatan laporan barang milik negara satuan kerja peradilan; 31. Peningkatan pelayanan administrasi penghapusan barang milik Negara; 32. Peningkatan profesionalisme pengelola tupoksi tata persuratan; 33. Peningkatan profesionalisme pengelola tupoksi tata kearsipan; 34. Peningkatan profesionalisme pengelola tupoksi perpustakaan dinas; 35. Peningkatan profesionalisme pengelola tupoksi humas dan protokoler; 36. Peningkatan profesionalisme pengelola tupoksi IT/Website; 37. Peningkatan profesionalisme pengelola tupoksi pengadaan barang/jasa (Pejabat Pengadaan); 38. Peningkatan profesionalisme Pengelola tupoksi pengadministrasian BMN; 39. Peningkatan profesionalisme pengelola tupoksi pemeliharaan BMN; 40. Peningkatan profesionalisme pengelola tupoksi inventarisasi BMN.
Instansi Sektor Visi Misi
RENCANA STRATEJIK TAHUN 2012 - 2016
: Pengadilan Tinggi Agama Bandung : Sub Bagian Umum : Sub Bagian Umum Yang Handal, Kredibel Dan Profesional Dalam Pengelolaan Administrasi Umum, Rumah Tangga Dan Sarana Prasarana Peradilan : 1. Memberikan Pelayanan Administrasi Umum, Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor Yang Tertib, Aman, Nyaman Dan Kondusif 2. Meningkatkan Kualitas Pengelola Tupoksi Bidang Administrasi Umum, Rumah Tangga dan Sarana Prasarana
MISI PERTAMA : MEMBERIKAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM, RUMAH TANGGA DAN SARANA PRASARANA YANG TERTIB, AMAN, NYAMAN DAN KONDUSIF TUJUAN 1
Memberikan Pelayanan Administrasi Umum, Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kantor Yang Tertib, Aman, Nyaman Dan Kondusif Bagi Penyelenggara Peradilan 1. Meningkatkan Pelayanan Admiinistrasi Umum dan Rumah Tangga
SASARAN
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
KEBIJAKAN
PROGRAM
2
3
4
5
1. Terselenggaranya pelayanan tata persuratan kedinasan dengan baik, tertib, aman dan sesuai ketentuan
1. Teradministrasikannya seluruh persuratan kedinasan (Baik secara manual maupun digital) 2. Terdistribusikannya seluruh persuatan dinas sesuai peruntukannya 1. Teradministrasikannya seluruh kearsipan kedinasan (Baik secara manual maupun digital)
Peningkatan pelayanan dan profesionalisme pengelolaan persuratan dinas (Digital dan Manual) Pengakurasian perencanaan pendistribusian persuratan dinas
2. Tersimpannya seluruh arsip kedinasan secara aman dan rapih
Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan administrasi persuratan sesuai ketentuan organisasi (Digital dan Manual) Pendistribusian persuratan dinas harus terencanakan dan terukur Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan administrasi kearsipan dinas sesuai ketentuan organisasi (Digital dan Manual) Penambahan sarana-prasarana pendukung ketata-arsipan yang memadai dan sesuai kebutuhan
1. Teradministrasikannya seluruh kepustakaan kedinasan (Baik secara manual maupun digital) 2. Tertata dan tersusun rapih seluruh pustaka pada Perpustakaan Dinas 3. Terlayaninya peminjaman buku perpustakaan
Meningkatkan kualitas pengelolaan kepustakaan dinas sesuai ketentuan organisasi (Digital dan Manual) Pendataan dan penataan seluruh kepustakaan yang lebih tertib, rapih dan teradministrasi Penambahan SDM Khusus pengelola perpustakaan dinas
2. Terwujudnya tata kearsipan yang baik, tertib dan aman sesuai ketentuan
3. Terselenggaranya pengelolaan perpustakaan dinas dengan baik, tertib, aman dan nyaman
Peningkatan pelayanan dan profesionalisme pengelolaan tata kearsipan dinas (Digital dan Manual) Pengadaan sarana prasarana penyimpanan arsip/dokumen kedinasan sesuai setandar dan kebutuhan Peningkatan skill pengelolaan perpustakaan dinas (Digital dan manual) Penataan perpustakaan dinas sesuai standa penyelenggaraan perpustakaan dinas Pengadaan personil pengelola Perpustakaan dinas
KETERANGAN 6
SASARAN
TUJUAN 1
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
KEBIJAKAN
2
3
4
4. Terselenggaranya kegiatan kedinasan humas dan protokoler dengan baik, tertib dan sesuai prosedur berlaku
5. Terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan IT dan website institusi
1. Terekapitulasikannya seluruh agenda kegiatan pimpinan dan kedinasan kantor (Digital dan manual) 2. Terselenggaranya seluruh kegiatan protokoler kedinasan dengan baik, tertib dan sesuai ketentuan berlaku 3. Tersedianya meja informasi dan pengaduan yang memadai, representatif dan sesuai standar 4. Terciptanya hubungan dan komunikasi efektif intern dan antar instansi/lembaga lain 1. Tersedianya media publikasi informasi peradilan di dunia maya (website institusi) 2. Terbentuknya pengelola website institusi yang terintegrasi dengan Tupoksi 3. Tersedianya SDM khusus Pengelola IT dan Website 4. Terpelihara dan up-date-nya data content dan informasi website institusi
2. Meningkatkan Pelayanan Admiinistrasi Sarana Prasarana (Perlengkapan)
1. Terselenggaranya pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik, tertib dan sesuai ketentuan
5. Tersedianya sarana prasara na pendukung terimplemen tasinya website peradilan 1. Terencana dan terlaksanakan nya pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketetuan yang berlaku 2. Terinventarisir dan terkodifikasikanya seluruh dokumen pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan
KETERANGAN
PROGRAM 5
Mentertibkan pengadministrasi an kegiatan protokoler kedinasan (Digital dan manual)
Peningkatan tata keadministrasian bidang humas protokoler kedinasan
Meningkatkan kualitas kinerja dan kordinasi dalam penyelenggataan kehumasan dan keprotokolan dinas Mengupayakan penyelenggara an pelayanan informasi dan pengaduan yang representatif
Peningkatan pemahaman dan skill penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan kedinasan Pengadaan fasilitas meja informasi dan pengaduan yang representatif dan memadai
Meningkatkan kualitas dan jaringan komunikasi intern dan antar instansi/lembaga lain Pengadaan website institusi untuk setiap satuan kerja peradilan sesuai standar KMA 1-144/2010 dan RB Meningkatkan keselarasan dan keintegrasian pengelola website dengan pelaksanaan tupoksi peradilan Pengadaan dan pembinaan SDM pengelola IT dan website institusi yang memadai dan terampil Penyelenggaraan publikasi informasi dan data conten website yang lebih baik, aman dan mutakhir (up-date) Pengadaan sarana prasarana pengolah data pendukung terimplementasinya website Meningkatkan kualitas perencanaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Menertibkan dan mengkodifikasi seluruh dokumen pengadaan barang/jasa secara otomatis dalam setiap pengadaan barang/jasa
Peningkatan kualitas dan jaringan komunikasi intern dan antar instansi/lembaga lain Pembangunan website institusi untuk setiap satuan kerja peradilan sesuai standar website peradilan Peningkatan keterintegrasian pengelola webiste dengan aparatur pelaksana Tupoksi Peningkatan skill dan wawasan pengelola IT dan Website institusi peradilan Peningkatan pemutahiran (updating) data content dan informasi website peradilan Peningkatan sarana prasarana pendukung IT dan website (pengolah data) Perencanaan dan penyusunan pelaksanaan dan administrasi pengadaan barang Penertiban dan pengkodifikasian seluruh dokumen pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan dalam satuan kerja
6
SASARAN
TUJUAN 1
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
KEBIJAKAN
2
3
4
2. Terselenggaranya pengadministrasian barang milik negara dengan baik, tertib dan sesuai ketentuan
3. Terselenggaranya pemanfaatan dan pemelihara an sarana prasarana dengan baik, tertib dan sesuai aturan
4. Terselenggaranya kegiatan inventarisasi barang milik negara dengan baik, tertib dan sesuai ketentuan berlaku
3. Terwujudnya barang/jasa sesuai dengan yang rencana kan 1. Adanya perencanaan kebutuhan sarana prasarana dan kebutuhan kantor dengan baik, tertib dan sesuai dengan kekuatan anggaran 2. Teradministrasikanya seluruh barang persediaan, perlengkapan dan kebutuhan kantor (Baik secara manual maupun digital) 3. Terdistribusikannya ATK dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan kedinasan 1. Adanya perencanaan kegiatan pemeliharaan BMN dengan baik, tertib dan sesuai ketentuan 2. Teradministrasikannya seluruh kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan sarana prasana kantor (Baik secara manual maupun digital) 3. Terpeliharanya sarana prasarana barang milik negara dengan baik dan sesuai ketentuan 1. Terinventarisasikannya seluruh barang milik negara pada satker maupun korwil jawa barat 2. Teradministrasinya seluruh penunjukan penggunaan barang milik negara 3. Terlaksananya kegiatan rekonsiliasi barang milik negara secara berkala 4. Terwujudnya produk inventarisasi barang milik negara (berupa DIR, KIB dan DIL)
KETERANGAN
PROGRAM 5
Tersedianya barang/jasa yang berkualitas baik dan dapat dipertanggung jawabkan Meningkatkan keakurasian perencanaan pengadaan kebutuhan kantor dan sarana prasarana guna kelancaran pelaksanaan TUPOKSI Mentertibkan seluruh proses transaksi barang persediaan dan kebutuhan kantor sesuai realitas dan kebutuhan
Peningkatan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
Melayani seluruh pendistribusi an barang persediaan dan kebutuhan kantor dengan baik Meningkatkan keakurasian perencanaan pemeliharaan BMN sesuai dengan anggaran dan kebutuhan Mentertibkan seluruh proses administrasi pemeliharaan BMN sesuai dengan peruntukan dan realitanya
Peningkatan pelayanan penyediaan barang persediaan dan kebutuhan kantor Perencanaan pemeliharaan BMN sesuai dengan kekuatan anggaran dan kebutuhan prioritas Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pemeliharaan BMN (Digital dan manual)
Pemeliharaan dan pemanfaatan BMN lebih realistis, objektif dan sesuai sasaran
Peningkatan pemeliharaan dan pemanfaatan BMN dan sarana prasarana peradilan
Peningkatan kualitas inventarisasi barang milik negara yang akurat, valid dan mutakhir Pengelolaan penunjukan dan penggunaan BMN yang tertib dan dapat akuntabel Ter-rekonsiliasi-kannya barang milik negara dengan nilai anggaran sesuai objeknya Tersedianya daftar inventaris ruangan, daftar inventaris lainnya dan KIB sesuai dengan realitanya
Peningkatan akurasi dan validasi data inventaris barang milik negara satuan kerja peradilan
Perencanaan pengadaan kebutuhan kantor dan sarana prasarana berbasis anggaran dan kebutuhan prioritas Peningkatan tertib admiistrasi penyediaan barang persediaan dan kebutuhan kantor (Digital dan manual)
Penerbitan penunjukan pemegang/pengguna barang milik negara Peningkatan kualitas data rekonsiliasi barang milik negara Peningkatan pembuatan daftar inventaris ruangan, daftar inventaris lainnya dan KIB secara berkala dan gradual
6
SASARAN
TUJUAN 1
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
KEBIJAKAN
2
3
4
5. Terlaksananya pelaporan barang milik negara secara berkala dan gradual (baik satuan kerja maupun korwil jawa barat) 6. Teradministrasi dan terlaksananya kegiatan penghapusan barang milik negara secara tertib dan sesuai ketentuan
KETERANGAN
PROGRAM 5
Meningkatkan kualitas pelaporan BMN dari WDP menjadi WTP secara berkala dan gradual
Peningkatan mutu pembuatan laporan barang milik negara satuan kerja peradilan
Pengelolaan administrasi penghapusan barang milik negara secara tertib
Peningkatan pelayanan administrasi penghapusan barang milik negara
6
MISI KEDUA : MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLA TUPOKSI BIDANG ADMINISTRASI UMUM, RUMAH TANGGA DAN SARANA PRASARANA SASARAN
TUJUAN 1
Meningkatkan Kualitas Pengelola Tupoksi Bidang Administrasi Umum, Rumah Tangga dan Sarana Prasarana 1. Terwujudnya Pengelola Tupoksi Admiinistrasi Umum dan Rumah Tangga Yang profesional
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
KETERANGAN
URAIAN
INDIKATOR
KEBIJAKAN
PROGRAM
2
3
4
5
1. Terciptanya pengelola tupoksi tata persuratan yang mahir dan terampil 2. Terciptanya pengelola tupoksi tata kearsipan yang mahir dan terampil 3. Terciptanya pengelola tupoksi perpustakaan dinas yang mahir dan terampil 4. Terciptanya pengelola tupoksi humas dan protokoler yang mahir dan terampil 5. Terciptanya pengelola tupoksi IT/Website yang mahir dan terampil
Peningkatan kualitas kerja dan kinerja pengelola tupoksi tata persuratan Peningkatan kualitas kerja dan kinerja pengelola tupoksi tata kearsipan Peningkatan kualitas kerja dan kinerja pengelola tupoksi perpustakaan dinas Peningkatan kualitas kerja dan kinerja pengelola tupoksi humas dan protokoler Peningkatan kualitas kerja dan kinerja pengelola tupoksi IT/Website
Meningkatkan kualitas kerja dan kinerja pengelola tupoksi tata persuratan Meningkatkan kualitas kerja dan kinerja pengelola tupoksi tata kearsipan Meningkatkan kualitas kerja dan kinerja pengelola tupoksi perpustakaan dinas Meningkatkan kualitas kerja dan kinerja pengelola tupoksi humas dan protokoler Meningkatkan kualitas kerja dan kinerja pengelola tupoksi IT/Website
Peningkatan profesionalisme pengelola tupoksi tata persuratan Peningkatan profesionalisme pengelola tupoksi tata kearsipan
UPT Persuratan
Peningkatan profesionalisme pengelola tupoksi perpustakaan dinas Peningkatan profesionalisme pengelola tupoksi humas dan protokoler Peningkatan profesionalisme pengelola tupoksi IT/Website
UPT Perpustakaan Dinas
6
UPT Kearsipan
UPT Humas Protokoler UPT Pengelola IT/ Website
SASARAN
TUJUAN URAIAN 1
2. Terwujudnya Pengelola Tupoksi Sarana Prasarana Yang Profesional dan Proporsional
2
1. Terciptanya pengelola tupoksi pengadaan barang/jasa (Pejabat Pengadaan) yang mahir dan terampil 2. Terciptanya Pengelola tupoksi pengadministrasian BMN yang mahir dan terampil 3. Terciptanya pengelola tupoksi pemeliharaan BMN yang mahir dan terampil 4. Terciptanya pengelola tupoksi inventarisasi BMN yang mahir dan terampil
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN INDIKATOR 3
Peningkatan kualitas kerja dan kinerja pengelola tupoksi pengadaan barang/jasa (Pejabat Pengadaan) Peningkatan kualitas kerja dan kinerja Pengelola tupoksi pengadministrasian BMN Peningkatan kualitas kerja dan kinerja pengelola tupoksi pemeliharaan BMN Peningkatan kualitas kerja dan kinerja pengelola tupoksi inventarisasi BMN
KEBIJAKAN 4
Meningkatkan kualitas kerja dan kinerja pengelola tupoksi pengadaan barang/jasa (Pejabat Pengadaan) Meningkatkan kualitas kerja dan kinerja Pengelola tupoksi pengadministrasian BMN Meningkatkan kualitas kerja dan kinerja pengelola tupoksi pemeliharaan BMN Meningkatkan kualitas kerja dan kinerja pengelola tupoksi inventarisasi BMN
KETERANGAN
PROGRAM 5
Peningkatan profesionalisme pengelola tupoksi pengadaan barang/jasa (Pejabat Pengadaan) Peningkatan profesionalisme Pengelola tupoksi pengadministrasian BMN Peningkatan profesionalisme pengelola tupoksi pemeliharaan BMN Peningkatan profesionalisme pengelola tupoksi inventarisasi BMN
6
UPT Pengadaan Barang/Jasa UPT Pengadministrasi BMN UPT Pemelihara BMN UPT Penginventaris BMN
BAB IV PENUTUP Rencana strategis Sub Bagian Umum Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun 2012-2016 merupakan acuan bagi segenap aparatur pengelola tupoksi administrasi umum, rumah tangga dan sarana prasarana di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tugas penyelenggaraan hukum dan keadilan. Selain sebagai acuan dalam perencanaan, renstra ini akan dijadikan landasan bagi penilaian kinerja bagi Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan seluruh Pengadilan Agama Se-Jawa Barat. Dengan adanya renstra ini diharapkan Sub Bagian Umum pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Pengadilan Agama Se-Jawa Barat, dapat melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya secara efisien dan efektif serta sesuai dengan aspirasi yang diharapkan.
