KATA PENGANTAR. Serang, 21 Januari 2013 Pengadilan Tinggi Agama Banten Ketua, ttd. Drs. H. Sudirman Malaya, S.H., M.H

KATA PENGANTAR Assalamu'alaikum Wr. Wb. Puji syukur selalu kami panjatkan kehadlirat Allah SWT. atas segala nikmat dan limpahan karunia Nya sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2012. Penyusunan Laporan Tahunan ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Peradilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten selama tahun 2012 yang didasarkan

pada

surat

Sekretaris

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

:

552-

1/SEK/KU.01/11/2012 tanggal 13 November 2012. Laporan Tahunan ini mempunyai dua fungsi, pertama sebagai Laporan Pertanggung-jawaban atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten dan kedua sebagai sarana evaluasi bagi pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten selama tahun 2012 dengan harapan pencapaian kinerja pada tahun mendatang menjadi lebih baik. Kami menyadari jika dalam penyusunan Laporan Tahunan ini masih terdapat kekurang-sempurnaan, oleh karena itu sangat kami harapkan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan laporan dimasa datang. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan bimbingan Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian untuk kemajuan agama, nusa dan bangsa. Amiin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 21 Januari 2013 Pengadilan Tinggi Agama Banten Ketua, ttd Drs. H. Sudirman Malaya, S.H., M.H.

i Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2012

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR .....................................................................................................

i

DAFTAR ISI ....................................................................................................................

ii

BAB I

PENDAHULUAN .............................................................................................

1

A.

Kebijakan Umum Peradilan .....................................................................

1

B.

Visi dan Misi ................................................................ ............................

3

C.

Rencana Strategis ...................................................................................

3

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) ..........................................................

5

A.

B.

Penyusunan Alur Tupoksi ........................................................................

8

- Alur Pikir Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten ...........................

8

- Alur Pikir Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Banten .....

9

- Alur Pikir Pejabat Struktural Pengadilan Tinggi Agama Banten ........

10

Penyusunan Standard Operating Prosedure (SOP) ... ............................

11

BAB III KEADAAN PERKARA ....................................................................................

47

A. Keadaan Perkara pada Tingkat Pertama di wilayah PTA Banten ..............

47

B. Perkara Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Banten ...........

56

BAB IV PENGAWASAN INTERNAL ...........................................................................

67

BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ..............................................................

73

A. Sumber Daya Manusia ...............................................................................

73

1.

Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial ................. ............................

73

2.

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial ....................................

74

3.

Promosi dan Mutasi ...........................................................................

75

4.

Pengisian Jabatan Struktural .............................................................

76

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ..........................................................

78

1.

Sarana dan Prasarana Gedung .........................................................

79

2.

Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung ...........................................

85

3.

Pengelolaan Teknologi Informasi ........................................................

93

C. Pengelolaan Keuangan ................................................. ............................ 96 1. Belanja Pegawai - RKA - KL - Pelaksanaan - Sisa Anggaran Pelaksanaan 2. Belanja Barang - RKA-KL - Pelaksanaan - Sisa Anggaran Pelaksanaan 3. Belanja Modal - RKA - KL - Pelaksanaan - Sisa Anggaran Pelaksanaan D. Pengelolaan Administrasi ........................................................................... 127 1.

Administrasi Perkara ................................................. ............................ 127

2.

Administrasi Umum .................................................... ............................ 133

ii Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2012

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ........................................................ 139 1.

Kesimpulan ........................................................................................ 139

2.

Rekomendasi ..................................................................................... 140

BAB VII PENUTUP ..................................................................................................... 141

iii Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2012

BAB I PENDAHULUAN Menindaklanjuti hasil rakernas Mahkamah Agung R I tahun 2012 di Manado dan strategi yang telah dicanangkan dalam buku Blue Print II (2010-2035), dengan visi ”Terwujudnya Badan Peradilan di Indonesia Yang Agung”, dalam hal ini Peradilan Agama se-wilayah PTA Banten berkomitmen melaksanakannya dengan langkahlangkah sebagai berikut. A. Kebijakan Umum Peradilan Upaya pembaharuan peradilan yang terus ditingkatkan, merupakan tema yang tersurat dan tersirat dalam setiap langkah lembaga peradilan untuk mengubah paradigma (mindset) lama menjadi paradigma baru yang bersifat terus-menerus dan berkelanjutan sampai terwujudnya Peradilan Agama di wilayah Banten yang berwibawa, bermartabat dan akuntabel. Program-program yang berorientasi ke arah perubahan menuju yang lebih baik terus ditingkatkan dengan penuh kesungguhan. Transparansi peradilan yang diamanatkan Mahkamah Agung diwujudkan dengan optimalisasi media website terus menerus dibenahi dan dikembangkan, agar harapan masyarakat memperoleh informasi tentang pelayanan hukum dengan baik dan prima dapat terpenuhi dan sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada Tahun 2012 peradilan agama se wilayah PTA Banten terus mengembangkan website agar mudah di akses oleh masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. KMA Nomor I-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, dan pelayanan meja informasi dilingkungan

Peradilan

Agama

berdasarkan

SK

Ditjen

Badilag

Nomor

:

0017/Dj.A/SK/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 menjadi landasan idiil dalam upaya memberikan pelayanan hukum yang lebih baik serta merubah penampilan agar wajah pengadilan menjadi sesuatu yang lebih familiar, dicintai dan dibanggakan masyarakat. Sehingga hubungan kepentingan yang terjalin antara lembaga peradilan dengan masyarakat semakin harmonis dan bersinergi melalui komunikasi yang terbangun dengan efektif dan efisien dengan tujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Peradilan Agama. Upaya yang tak kalah pentingnya dan menjadi prioritas dalam pembaharuan adalah melakukan pembenahan di lingkungan internal. Pada tahun 2012 Pengadilan Tinggi Agama Banten telah melakukan mutasi, rotasi dan promosi tenaga teknis

1 Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2012

maupun tenaga non teknis. Beberapa pejabat struktural dan fungsional yang dianggap memiliki kualitas dan kapabilitas, ditempatkan pada satuan kerja Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten. Hal ini dilakukan semata-mata bukan hanya untuk kepentingan sumber daya manusia (aparat) itu sendiri tetapi juga lebih jauh kepada upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja institusi peradilan agama, sebagai bentuk reward and punishment. Penanganan perkara yang berbasis sistem SIADPA PLUS dan SIADPTA telah berjalan

lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya dan akan terus

dikembangkan dalam bentuk rule model yang akan dijadikan pedoman bagi Pengadilan Agama se wilayah PTA Banten yang akan diberlakukan pada tahun 2013. Manfaat yang dirasakan sangatlah besar dan memberikan kontribusi positif dalam hal menilai kinerja Hakim dan jajaran kepaniteraan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sehingga semakin cepat dan akurat dalam pelaksanaan tugas menangani perkara. Demikian pula dengan sistem informasi yang berbasis SIKEP dan SIMKEP. Untuk kepentingan promosi, mutasi dan rotasi riwayat aparatur peradilan diketahui dengan mudah. Untuk mengoptimalkan program anonimisasi putusan (pengaburan identitas) dengan mengirimkan putusan tingkat pertama dan tingkat banding baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap, melalui email kepada direktori putusan Mahkamah Agung RI, website Ditjen Badilag, serta memuat pada website Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Pengadilan Agama SeWilayah PTA Banten. Sejalan

dengan

program-program

pembaharuan

tersebut

dan

untuk

meningkatkan penampilan serta kewibawaan institusi maka pada tahun 2012 peradilan agama se wilayah PTA Banten telah menyelesaikan pembangunan rumah dinas Ketua PTA Banten, pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Rangkasbitung Tahap III berupa pemagaran dan pengaspalan jalan lingkungan, serta Pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Tigaraksa Tahap II. Untuk langkah selanjutnya pembangunan gedung kantor Pangadilan Agama Cilegon tahap I akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2013 dan penyempurnaan pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Tigaraksa yaitu landscape (taman) dan mebeulair, pembangunan

gedung

kantor

Pangadilan

Agama

Cilegon

tahap

II

serta

pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Serang akan diupayakan pada tahun anggaran 2014. Dalam hal ”Judicial discretion” (kebijakan mengadili), Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Banten (Ketua dan Wakil Ketua) telah memberikan pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan kepada para hakim untuk banyak membaca,


mengkaji, menganalisa bahkan berdiskusi, agar dapat semakin memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam menyelesaikan perkara. Pengkajian pada saat eksaminasi berkas dapat dijadikan sebuah inspirasi untuk menggali lebih dalam lagi permasalahan yang ada. Untuk penyelesaian perkara Banding Kebijakan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Banten menetapkan penyelesaian perkara selama 24 hari kerja dan untuk penyelesaian perkara dicabut selama 12 hari kerja sejak perkara diterima sampai dikirim kembali ke Pengadilan Agama pengaju. Untuk kebijakan ”Judicial policy”, Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Banten telah memberikan pengarahan dan instruksi kepada para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama agar memiliki persamaan persepsi dalam berfikir, berpijak dan melangkah dalam pelaksanaan tupoksi. Pengawasan internal lebih diintensifkan lagi sebagai langkah Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam mengantisipasi beberapa kendala yang kerap kali muncul atau sebagai bentuk implementasi dari kebijakan pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Banten. Pembahasan permasalahan dilakukan secara berkala untuk bersama-sama mencari solusi terbaik. Evaluasi,

monitoring/pemantauan,

saran

dan

tindak

lanjut

hasil

evaluasi/pemeriksaan membawa dampak pembelajaran, tentu tidak terlepas pada target capaian yang harus diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. B. Visi dan Misi Visi Pengadilan Tinggi Agama Banten yaitu: “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Banten yang berwibawa, bermartabat, dan akuntabel” Misi Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memperjelas upaya pencapaian keberhasilan dari pembaharuan visi sebagaimana yang telah dirumuskan dalam pembaharuan rencana strategis adalah: 1.

Meningkatkan Jumlah Penyelesaian Perkara

2.

Meningkatkan Penyelesaian Proses Administrasi Perkara

3.

Meningkatkan Jumlah Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

4.

Meningkatkan Jumlah Sarana dan Prasarana

5.

Meningkatkan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan

6.

Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan

C. Rencana Strategis Secara global, Pengadilan Tinggi Agama Banten telah menetapkan rencana strategis yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2010 – 2014). Tahun demi tahun tahapan pengimplementasian rencana tersebut dilaksanakan secara sistematis.


Tahun 2012 bidang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tetap menjadi prioritas

dan

terus

ditingkatkan.

Standar

Operasional

Prosedur

terkait

penyelenggaaan proses peradilan setiap tahun dievaluasi. Khusus dalam hal penanganan perkara banding, Tahun 2011 mengalami peningkatan dari segi kwantitas dan kwalitas waktu penanganan. Jika Tahun 2011 kegiatan percepatan penanganan perkara hanya menetapkan standar waktu yang diukur berdasarkan hasil kinerja. Pada Tahun 2012, Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan perkara ditetapkan secara rinci dalam waktu 24 hari kerja sejak perkara diterima sampai dikirim kembali ke Pengadilan Agama kecuali terhadap perkara yang didahului putusan sela, khusus mengenai perkara banding yang dicabut SOP Pengadilan Tinggi Agama Banten menetapkan penyelesaian perkara dicabut selama 12 hari kerja. Terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan yang menjadi tugas utama aparat peradilan, berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan kemandirian hakim dalam memutus perkara yang terbebas dari berbagai intervensi serta mewujudkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean governance) ditandai dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, maka segala kegiatan atau tindakan dari institusi ini secara umum sudah go publik, siapapun bisa mengakses informasi tentang gerak dan tingkah laku aparatur peradilan sehingga perilaku aparatur peradilan, publik dapat berperan mengawasi. Untuk mempercepat program tersebut Badilag mencanangkan 7 faktor penting sebagai perwujudan pelaksanaan reformasi dan birokrasi sebagai berikut : 1. Penyelesaian Perkara sesuai dengan SOP. 2. Penggelolaan dan peningkatan manajemen SDM. 3. Pengelolaan website. 4. Implementasi pelaksanaan SIADPA PLUS dan SIADPTA PLUS 5. Tersedianya meja informasi. 6. Pengawasan dan pembinaan dan 7. Justice for all (Pos bakum, Prodeo dan Sidang keliling). Pada bidang perencanaan dan realisasi anggaran, sekalipun secara kwantitas mengalami peningkatan dalam beberapa mata anggaran, akan tetapi secara keseluruhan anggaran Tahun 2012 belum mencukupi kebutuhan ideal. Dalam hal manajemen Sumber Daya Manusia, beberapa kegiatan pelatihan yang direncanakan telah dapat dilaksanakan dengan optimal. Ditambah dengan beberapa kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, Ditjen Badilag maupun instansi lain seperti Kanwil X Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Kantor Regional III BKN Bandung, KPPN Wilayah Serang dan KPKNL Wilayah Serang, LKPP Pusat, dapat membuka wawasan serta meningkatkan kemampuan aparatur Peradilan Agama yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten.


BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pada Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang dijabarkan dalam program kerja Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2012, yang dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip – prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi pada setiap pimpinan satuan kerja. Pimpinan satuan kerja dalam melaksanakan kewajiban mengawasai bawahannya dengan mengambil langkah – langkah yang diperlukan, jika terjadi penyimpangan dengan melaksanakan pengawasan melekat. Untuk koordinasi dengan unit satuan kerja, dengan melaksanakan rapat berkala setiap bulan dan mengevaluasi hasil rapat kerja setiap unit satuan kerja. Adapun Tugas dan Kewenangan Pengadilan Tunggi Agama Banten mengacu pada Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor : KMA/004/II/92 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dan KMA Nomor 5 Tahun 1996 tentang Struktur Organisasi Peradilan. Adapun Susunan Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Banten sampai dengan Desember 2012 adalah sebagai berikut : Ketua

: Drs. H. SUDIRMAN MALAYA, S.H., M.H.

Wakil Ketua

: Drs. H. MUWAHHIDIN, S.H.,M.H.

Panitera / Sekretaris

: Dra. Hj. SITI MARYAM

Wakil Panitera

: RIFKI, S.H.,M.Hum

Wakil Sekretaris

: HULAESI, S.H.,.M.H.

Panitera Muda Hukum

: DEDEH HOTIMAH, S.Ag.,M.H.

Panitera Muda Banding

: Dra. Hj. FAUZIAH SY ANASI

Kepala Sub Bagian Kepegawaian

: ASRININGSIH, S.E.

Keuangan

: MIRZA, S.H.,.M.H.

Umum

: HADI SUNARSO, S.E.


Tenaga Fungsional Hakim / Hakim Tinggi

: 1.

Drs. H. ABU BAKAR SYARIF, S.H.,M.H.I.

2.

Drs. H. MARAENDA HARAHAP, S.H., M.H.

3.

Drs. H. M. YUSUF WAS SYARIEF, M.H.I.

4.

Drs. H. MARLUDDIN A JALIL

5.

Drs. H. ZULKIFLI, S.H.,M.H.

6.

Drs. H.A. AHMAD AS’AD, S.H.

7.

Drs. M. DIRWAN, S.H., M.H.

8.

Drs. DARISMAN

9.

Drs. H. ACHMAD HANIFAH

10. Drs. H. IMAMUDDIN, S.H. 11. Drs. H. UWANUDDIN, S.H., M.H. 12. Drs. H. MOCHAMAD HANIF, S.H.,M.H. 13. Drs. H. AHMAD CHOIRAN, M.H. 14. H.M. SURURY YS, S.H., M.H. 15. Drs. H. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H.,M.S.I. 16. M. RIDWAN SIREGAR, S.H. 17. DR. H. AHMAD FATHONI, S.H., M.H. 18. Drs. H. ENDANG MUCHLISH, S.H. 19. Drs. H. TRUBUS WAHYUDI, S.H., M.H. 20. Drs. H. ABU BAKAR, S.H., M.H. 21. Drs. H. ABD. RAZAK BACHTIAR, S.H.,M.H. 22. Drs. H. ODING SOPANDI, S.H. 23. H. ASRIL NASUTION, S.H., M.Hum. 24. Drs. H. MASRUM, M.H. 25. Drs. H. MUSFIZAL MUSA, S.H., M.H. Tenaga Fungsional Panitera Pengganti

:

1.

Drs. ASMAWI H. RAWI

2.

ACHMAD SOFWAN, S.H.

3.

HIDAYAT, S.H.

Pelaksana/ Staf Panmud Hukum

: AHMAD RIFA’I, A.Md

Pelaksana / Staf Panmud Banding

: 1.

MILA NOVITA

2.

FETTY FATIHATUN NAJIHAH, S.H.I.


Pelaksana / Staf Sub Bagian Kepegwaian

:

1.

RUDIYANTA, S.H.

2.

FAHMI JUNAIDY

Pelaksana / Staf Sub Bagian Keuangan

:

1.

YULINAH TUSRIATI, S.H.

2.

NENENG FACHRIAH, A.Md

3.

DINA ALIYAH, A.Md

Pelaksana / Staf Sub Bagian Umum

:

1.

FITRI LESTARI, SE

2.

WAHYU TRIYANTORO

3.

TUBAGUS AMINUDIN

4.

MOCHAMAD GILANG NUGRAHA


A. Penyusunan Alur Tupoksi -

Alur Pikir Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten


-

Alur Pikir Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Banten


-

Alur Pikir Struktural Pengadilan Tinggi Agama Banten


B.

Penyusunan Standard Operating Prosedure (SOP) 1.

KEGIATAN

HARI KE

2

3

4

Pendaftaran

- Menerima berkas banding dari Pengadilan Agama. - Menerima memori, kontra memori banding yang ditujukan langsung ke PTA Banten yang disampaikan oleh Pembanding/ Terbanding. - Meneliti kelengkapan berkas dan bukti pembayaran perkara banding ( bila belum lengkap/ ada kekurangan maka sementara disimpan dulu dan di catat dalam buku bantu selanjutnya disusuli surat untuk meminta kelengkapan/ kekurangan kepada PA yang bersangkutan). Bila perkara Prodeo, dicatat dalam buku bantu untuk diproses prodeonya, bila telah dikabulkan prodeonya baru dicatat dalam register. - Bila telah lengkap baru diteruskan ke pemegang kas/ kasir untuk didaftar dan diberi nomor.  Mengecek pembayaran perkara banding ke bank  Pemberian nomor perkara setelah ada persetujuan dari Panmud Banding - Selanjutnya setelah berkas perkara banding didaftar dan diberi nomor pada hari itu juga berkas diteruskan ke Meja II. - Input perkara baru ke SIADPTA

NO

FASE

1

I

SOP Kepaniteraan

- Mendaftar/mencatat berkas banding ke register banding. - Membuat surat pemberitahuan penerimaan dan registrasi banding untuk dimintakan tanda tangan Panitera setelah diparaf Wakil Panitera.  Membuat konsep surat pemberitahuan registrasi  Paraf Panmud Banding  Paraf Wapan  Meminta nomor surat  Membuat surat pemberitahuan registrasi  Paraf Panmud Banding  Paraf Wapan  Tanda tangan Pansek

WAKTU (menit)

KET

5

6

5 5

60

1

75 10 10

20

60

30 2

10 15 10 20 5 5 60


- Mengirim surat pemberitahuan penerimaan dan registrasi banding ke PA dan para pihak  Mencatat alamat PA dan para pihak pada amplop surat  Menempelkan prangko pada amplop  Mencatat surat yang akan di kirim ke buku kendali pos  Mengirimkan surat ke kantor pos - Meneruskan berkas perkara banding ke KPTA dengan kelengkapan instrumen untuk ditunjuk majelis hakim.  Membuat konsep Penetapan Majelis Hakim  Menyerahkan berkas perkara banding dan konsep PMH ke KPTA - Berkas diserahkan ke KPTA untuk penunjukan majelis hakim. - KPTA menunjuk majelis hakim.  Mengambil berkas perkara banding dan konsep dari KPTA  Membuat Penetapan Majelis Hakim  Tanda tangan Ketua  Mencatat PMH ke buku bantu dan register banding  Input data PMH ke SIADPTA - Panitera menunjuk Panitera Pengganti.  Membuat konsep Penunjukkan Panitera Pengganti  Paraf Wapan  Membuat Penunjukkan Panitera Pengganti  Paraf Wapan  Tanda tangan Pansek  Mencatat ke buku bantu dan register banding  Input data PP ke SIADPTA - Berkas diserahkan ke majelis hakim.  Foto kopi berkas perkara  Menyerahkan berkas ke Ketua Majelis  Menyerahkan kopi berkas perkara ke Majelis Anggota II

Proses pemeriksaan/ penyelesaian perkara

- Membaca berkas perkara banding dan sidang (bila ada putusan sela maka bundel A beserta salinan putusan sela dikembalikan ke PA tempat banding tersebut diajukan dan setelah kembali lagi ke PTA diserahkan ke majelis hakim yang menangani perkara tersebut untuk disidangkan). - Penyetoran uang Redaksi (bila perkara

20 5 15 75

10 5

2 hari 3-5 5 10 5 10 5 10 10 10 5 10 10 5 60 15 15

7 hari Majelis Hakim 6-12

20


putus) ke bagian Keuangan - Mencatat tanggal putusan pada buku register dan buku bantu

- Konsep putusan  Pembuatan konsep oleh Hakim Anggota  Pengetikan oleh Panitera Pengganti  Persetujuan oleh Ketua Majelis - Pengetikan catatan sidang  Pembuatan konsep catatan sidang  Persetujuan oleh Ketua Majelis  Pengetikan catatan sidang  Tanda tangan Ketua Majelis - Pengetikan putusan - Pemeriksaan putusan - Penandatanganan putusan - Input amar putusan ke SIADPTA III

Pemberkasan & pengarsipan

Penyelesaian Perkara Banding dicabut

- Menggandakan salinan putusan. - Penandatanganan salinan putusan.  Paraf Panmud Banding  Paraf Wapan  Paraf Pansek - Penjilidan dan pengantar.  Menjilid salinan putusan yang telah di tanda tangan  Membuat konsep surat pegantar putusan  Paraf Panmud Banding  Paraf Wapan  Meminta nomor surat  Membuat surat pengantar putusan  Paraf Panmud Banding  Paraf Wapan  Tanda tangan Pansek - Pengiriman berkas perkara dan salinan putusan ke PA yang bersangkutan.  Pengiriman berkas via POS  Penyetoran uang Leges ke bagian Keuangan  Mencatat amar putusan pada buku register  Mencatat tanggal pengiriman berkas pada buku bantu - Membaca berkas perkara banding dan sidang (bila ada putusan sela maka bundel A beserta salinan putusan sela dikembalikan ke PA tempat banding tersebut diajukan dan setelah kembali lagi ke PTA diserahkan ke majelis hakim yang menangani perkara tersebut untuk

15

3 hari 2 hari 2 hari 13-22

90 20 10 10 1 hari 1 hari 90 60 60 10 15 60 60 30

23-25

10 15 10 20 5 5 60

60 20 45 20

6-12

7 hari Majelis Hakim


disidangkan). - Penyetoran uang Redaksi (bila perkara putus) ke bagian Keuangan - Mencatat tanggal putusan pada buku register dan buku bantu - Konsep putusan  Pembuatan konsep oleh Hakim Anggota  Pengetikan oleh Panitera Pengganti  Persetujuan oleh Ketua Majelis - Pengetikan catatan sidang  Pembuatan konsep catatan sidang  Persetujuan oleh Ketua Majelis  Pengetikan catatan sidang  Tanda tangan Ketua Majelis - Pengetikan putusan - Pemeriksaan putusan - Penandatanganan putusan Input amar putusan ke SIADPTA IV

Minutasi Putusan

- Menerima bundel perkara yang telah dikirim salinan putusannya kepada Pengadilan Agama dari Panmud Banding. - Mencatat nomor perkara banding, nomor perkara tingkat pertama, jenis perkara, tanggal putus, nama majelis hakim dan pp, isi putusan, serta tanggal minutasi ke dalam buku kendali minutasi. - Mengeluarkan salinan putusan banding dari berkas perkara untuk diarsipkan secara terpisah. - Menyusun isi berkas perkara secara sistematis mulai dari penunjukan majelis hakim (PMH), penunjukan panitera sidang(PPS), PHS, catatancatatan persidangan, putusan, dan bundel B berkas banding. - Menjahit berkas perkara banding yang telah disusun dan menempelkan stempel PTA pada ikatan benang di atas cover/ map perkara. - Menyimpan, membundel dan mengarsipkan salinan putusan ke dalam folder/snalhekter salinan putusan. - Menyimpan dan memasukkan berkas perkara yang telah dijahit ke dalam box file yang telah disiapkan sesuai urutan nomor perkara yang tercantum pada

20 15

2

10

2

10

10

5

3

2


V

Laporan Bulanan LIIPA

box file. - Menyimpan box file perkara ke dalam lemari arsip perkara. - Mengentri data perkara banding yang masih berjalan pada bulan yang bersangkutan (sisa bulan sebelumnya dan perkara yang diterima) ke dalam form laporan keadaan perkara banding (konsep) yang akan dikirim ke Ditjen Badilag setiap awal bulan selambatlambatnya tanggal 10. - Mengedit, merekap, melengkapi, dan menyempurnakan data perkara yang telah dientri setiap akhir minggu (maksimal) pada minggu pertama bulan berikutnya. - Menerima laporan keuangan perkara banding dari Meja I. - Menyusun, menggabungkan, dan mencetak laporan keadaan perkara dan laporan keuangan perkara banding menjadi konsep laporan yang akan ditandatangani Ketua dan Panitera. - Menyampaikan konsep laporan kepada Wakil Panitera dan Panitera untuk koreksi. - Menerima konsep laporan yang telah mendapat acc wakil panitera dan panitera - Membuat laporan jadi (print out) disertai surat pengantar sebanyak 2 (dua) rangkap. - Meminta dan mencatat nomor surat ke dalam buku kendali surat keluar untuk dicantumkan pada surat pengantar laporan pada sub umum. - Menyampaikan laporan kepada wakil panitera untuk diberi paraf diteruskan kepada Panitera dan Ketua untuk ditandatangani. - Ketua dan Panitera menandatangani laporan - Menerima laporan yang telah ditandatangani oleh Panitera dan Ketua. - Menjilid laporan yang sudah ditandatangani - Menyerahkan 1(satu) eksemplar laporan

20

30

2 10

2 2 10

5

2

30 2 10 5


kepada sub umum untuk dikirim kepada Ditjen Badilag dan mengarsipkan (menyimpan) 1 (satu) eksemplar lainnya ke dalam lemari arsip laporan. VI

VII

Laporan Keuangan perkara via SMS

- Koneksi ke Internet - Buka Browser (Mozila Firefox) - Buka situs http://sms.mahkamahagung.go.id/ - Login - Cek laporan biaya perkara, Sidang keliling dan Prodeo - Download masing-masing item - Sign out - Dari point 4 s.d 7 dilakukan sebanyak 3,41 menit x 7 Satker - Merekap laporan biaya perkara, Sidang keliling dan Prodeo - Print out

Meja Informasi - Menerima permohonan informasi tertulis dan atau lisan serta melalui media lain (telf/ fax/ email) - Menyerahkan form permohonan informasi kepada Pemohon informasi - a. Dalam hal permohonan informasi diminta Pemohon informasi melalui telpon, petugas informasi mencatat identitas dan materi permohonan informasi ke dalam register b. Jika permohonan informasi diajukan Pemohon informasi dalam bentuk surat elektronik (email) disertai identitas jelas, petugas informasi mencetak (print out) dan mencatat permohonan tersebut ke dalam register permohonan informasi - Memberi penjelasan/ uraian singkat kepada Pemohon informasi mengenai mekanisme permohonan informasi dan isian form jika diperlukan - Membaca, meneliti serta memilah permohonan informasi tertulis untuk menentukan tindak lanjut/jawaban - Koordinasi dengan Penanggung Jawab informasi dalam hal informasi tertentu. - Meneruskan permohonan informasi tertentu kepada Penanggung Jawab Informasi - Menjawab dan menyampaikan informasi/jawaban dengan data yang

1 0.25 0.5 0.25 2 1 0.16 23,87 20 1 5

3 10

10

10

10

15 10

15


-

-

-

-

-

-

VIII

Pengaduan

akurat (validasi data melalui peraturan perundang-undangan, SIADPA online, SIMPEG atau sumber lain yang akurat dan akuntabel) Jika permohonan informasi berupa permohonan produk pengadilan (putusan/penetapan) dan akta cerai, Petugas informasi berkoordinasi dengan Petugas Meja III/Pejabat terkait Menyerahkan produk pengadilan kepada Pemohon informasi dan mencatat penyerahan tersebut di dalam kendali yang disediakan Mencatat jawaban/tindak lanjut permohonan informasi ke dalam register jika telah selesai Menyimpan dan mengarsipkan (dokumentasi) permohonan informasi serta penyelesaiannya Merekap penerimaan serta penyelesaian permohonan informasi selama 1 (satu) bulan Menyusun dan melaporkan pelaksanaan tugas meja informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara rutin atau periode

- Menerima pengaduan yang diajukan pihak, lisan maupun tertulis. - Mencatat pengaduan yang disampaikan pada buku register pengaduan/instrumen yang disediakan untuk itu. - Membuat tanda terima pengaduan dan selanjutnya diserahkan kepada Pelapor. - Petugas penerima meneruskan pengaduan kepada Panmud Hukum. - Panmud Hukum menelaah kewenangan penanganan pengaduan dan membuat rekomendasi untuk diteruskan kepada Ketua. - Pengaduan dan rekomendasi diteruskan kepada Ketua Pengadilan. - Ketua membaca, mempelajari, dan menentukan kewenangan penanganan pengaduan (PT atau Bawas). - Ketua meneruskan pengaduan kepada Kepala Bawas MA jika pengaduan tersebut merupakan kewenangan Bawas. - Jika kewenangan penanganan

20

10

15

10

15

30

3 10

5 10 45

5 60

15

10


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pengaduan terletak pada Pengadilan tingkat banding, pengaduan diteruskan Ketua kepada Wakil Ketua untuk ditela’ah lebih lanjut. Wakil Ketua atau Hakim Tinggi Pengawas Daerah menela’ah pengaduan dan menyusun hasil penela’ahan melalui form yang telah disiapkan. Hakim Tinggi Pengawas Daerah menyampaikan formulir hasil penela’ahan kepada Wakil Ketua. Wakil Ketua meneruskan formulir hasil penela’ahan hakim tinggi pengawas daerah kepada Ketua Pengadilan. Ketua menerima formulir hasil penela’ahan dan menentukan bentuk tindak lanjut penanganan pengaduan. Ketua menyampaikan bentuk tindak lanjut kepada Panmud Hukum Panmud Hukum mempelajari bentuk tindak lanjut dan melanjutkan proses pemeriksaan. Pemeriksaan pengaduan Jika bentuk tindak lanjut adalah penghentian penanganan pengaduan/klarifikasi/konfirmasi/ tindakan lain, maka proses pemeriksaan seperti dimaksud poin 16 tidak dilakukan dan surat pengaduan dicatat serta dianggap selesai. Tim Pemeriksa menyelesaikan pemeriksaan dan menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan. LHP disampaikan kepada kepada pimpinan/pejabat yang membentuk Tim Pemeriksa. Jika LHP disampaikan Tim pemeriksa, maka Tim pemeriksa meneruskan LHP kepada Ketua. Ketua menyampaikan LHP kepada Kepala Badan Pengawasan. Hasil LHP diarsipkan pada sub Panmud Hukum.

60

30

15

60

15 30

15

60

15

15

15 10


2.

SOP Kesekretariatan a.

Kepegawaian 1). Pembuatan DP3 Pejabat Struktural, Fungsional dan Staff

NO 1

I

II

FASE 2

Pembuatan konsep DP3

Penilaian

KEGIATAN

HARI KE

WAKTU (menit)

KET

3

4

5

6

Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan pada akhir tahun : 1. Bagian kepegawaian mengetik konsep DP3 (SE Kepala BAKN Nomor 02/SE/1980) 2. Menyampaikan kepada para atasan konsep DP3 disertai dengan : - DP3 tahun yang lalu untuk pejabat penilai yang telah menjadi atasan ybs. lebih dari 6 bulan - Penilaian tahun berjalan dari pejabat penilai lama untuk pejabat penilai baru yang belum menjadi atasan ybs. kurang dari atau sama dengan 6 bulan 1. Mengisi nilai pada konsep DP 3 sesuai dengan Buku Catatan Penilaian PNS 2. Mengembalikan Konsep Penilaian kepada Bagian Kepegawaian 3. Kepegawaian mengetik penilaian dari para pejabat penilai 4. Setelah diketik, disampaikan kembali kepada para pejabat penilai untuk ditandatangani. 5. Pejabat penilai memangggil Pegawai yang dinilai untuk menyampaikan hasil DP3, pegawai yang menerima segera menulis tanggal pada saat menerima DP3 6. Apabila Pegawai yang dinilai menyetujui penilaiannya, ybs harus membubuhkan tanda tangan, apabila tidak menyetujui maka ybs tetap harus membubuhkan tanda tangan dan pada kolom keberatan pegawai menyampaikan keberatannya. 7. Setuju/keberatan pegawai yang dinilai harus mengembalikan kepada atasan 8. Pejabat penilai wajib memberi tanggapan atas keberatan tsb. 9. Pejabat penilai menyampaikan DP 3 kepada atasan pejabat penilai 10. Atasan pejabat penilai memeriksa DP3 yang disampaikan 11. Atasan pejabat penilai berhak merubah penilaian pejabat penilai dan

6 5

1

1-2 2 2 2

2

2-15

2-15 2-15 2-15 2-15 2-15

2-15


12. 13. 14.

Penggan – daan dan Pengarsipan

15. 16. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

memberikan keputusan atas keberatan penilaian Atasan pejabat penilai membubuhkan tanda tangan DP3 yang sah dikembalikan kepada kepegawaian Kepegawaian menggandakan untuk golongan : IV/a ke atas sebanyak 3 rangkap (BKN dan arsip PTA, arsip ybs.) III/d ke bawah sebanyak 2 rangkap (arsip PTA, arsip ybs.) Pemberian stempel Pengarsipan DP3 yang sah dikembalikan kepada kepegawaian Kepegawaian menggandakan untuk golongan : IV/a ke atas sebanyak 3 rangkap (BKN dan arsip PTA, arsip ybs.) III/d ke bawah sebanyak 2 rangkap (arsip PTA, arsip ybs.) Pemberian stempel Penyerahan kepada ybs. dan pengarsipan

2-15 2-15

2-15 2-15

2). Pembuatan DP3 Pimpinan PA NO 1

I

II

FASE 2


Penilaian

KEGIATAN

HARI KE

WAKTU (menit)

KET

3

4

5

6

Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan pada akhir tahun : 1. Bagian kepegawaian mengetik konsep DP3 (SE Kepala BAKN Nomor 02/SE/1980) 2. Menyampaikan kepada para atasan konsep DP3 disertai dengan : - DP3 tahun yang lalu untuk pejabat penilai yang telah menjadi atasan ybs. lebih dari 6 bulan - Penilaian tahun berjalan dari pejabat penilai lama untuk pejabat penilai baru yang belum menjadi atasan ybs. kurang dari atau sama dengan 6 bulan 1. 2. 3. 4.

Mengisi nilai pada konsep DP 3 sesuai dengan Buku Catatan Penilaian PNS Mengembalikan Konsep Penilaian kepada Bagian Kepegawaian Kepegawaian mengetik penilaian dari para pejabat penilai Setelah diketik, disampaikan kembali

1 6 5

1-2

480

2

5

2

10

2

5


5.

6. 7. 8. 9.

10. 11.

12. 13. 14.

15.

16.

17.

III

Pengiriman ke Badilag

1. 2.

3. 4. 5.

6.

kepada pejabat penilai untuk ditandatangani. DP3 dikembalikan kebagian kepegawaian dan diberi stempel pada tanda tangan pejabat penilai. Kepegawaian membuat surat pengantar ke PA Pemeriksaan surat pengantar oleh kasubag Kepegawaian Persetujuan pengantar yang ditandai dengan paraf Wakil Sekretaris Persetujuan pengantar yang ditandai dengan tanda tangan Panitera/Sekretaris Pemberian nomor surat dan fotocopi pengantar 1 lembar Memasukkan DP3 dan pengantar ke amplop yang diberi alamat yang dituju Mengirim kebagian Umum Pos Pegawai yang dinilai (Pimpinan PA) menerima DP3, pegawai yang menerima segera menulis tanggal pada saat menerima DP3 Apabila Pegawai yang dinilai menyetujui penilaiannya, ybs harus membubuhkan tanda tangan, apabila tidak menyetujui maka ybs tetap harus membubuhkan tanda tangan dan pada kolom keberatan pegawai menyampaikan keberatannya. Setuju/keberatan pegawai yang dinilai harus mengembalikan kepada atasan, dengan mengirimkan ke PTA Banten, dengan membubuhkan stempel PA (kirim pos) Pejabat penilai wajib memberi tanggapan atas keberatan tsb. Membuat surat pengantar penilaian DP3 Menggandakan DP3 sebanyak 4 rangkap dan memberi stempel PTA Banten Kepegawaian membuat surat pengantar ke PA Pemeriksaan surat pengantar oleh kasubag Kepegawaian Persetujuan pengantar yang ditandai dengan paraf Wakil Sekretaris Persetujuan pengantar yang ditandai dengan tanda tangan

2

5

2

5

2

6

2

5

2

5

2

5

2

6

2 2-3 3

5 450 5

3-16

15

3-16

450

4-16

15

17

5 5 5 5 5 5

5


7. 8.

9. IV V VI

Proses Badilag Berkas di terima PTA Pengarsipan dan Pengiriman

1. 2. 3. 4. 5.

6.

7. 8.

Panitera/Sekretaris Pemberian nomor surat dan fotocopi pengantar 1 lembar Memasukkan DP3 dan pengantar ke amplop yang diberi alamat yang dituju Mengirim kebagian Umum

Diterima dari Bagian Umum Diarsipkan ke arsip ybs. dan arsip PTA Membuat surat pengantar ke PA Pemeriksaan surat pengantar oleh kasubag Kepegawaian Persetujuan pengantar yang ditandai dengan paraf Wakil Sekretaris Persetujuan pengantar yang ditandai dengan tanda tangan Panitera/Sekretaris Pemberian nomor surat dan fotocopi pengantar 1 lembar Memasukkan DP3 dan pengantar ke amplop yang diberi alamat yang dituju Mengirim kebagian Umum

5 5

18-34

5850

35

5

36

5 5 5 5 5 5

5 5

3). Pembuatan DP3 bagi Hakim NO 1

I

II

FASE 2


Penilaian

KEGIATAN

HARI KE

WAKTU (menit)

KET

3

4

5

6

1

6

Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan pada akhir tahun : 1. Bagian kepegawaian mengetik konsep DP3 (SE Kepala BAKN Nomor 02/SE/1980) 2. Menyampaikan kepada para atasan konsep DP3 disertai dengan : - DP3 tahun yang lalu untuk pejabat penilai yang telah menjadi atasan ybs. lebih dari 6 bulan - Penilaian tahun berjalan dari pejabat penilai lama untuk pejabat penilai baru yang belum menjadi atasan ybs. kurang dari atau sama dengan 6 bulan 1. Mengisi nilai pada konsep DP 3 sesuai dengan Buku Catatan Penilaian PNS 2. Mengembalikan Konsep Penilaian kepada Bagian Kepegawaian

5

1-2

480

2

5


3. 4.

5.

6.

7.

8.

9.

III

Pengiriman ke Badilag

1. 2.

3. 4. 5.

6.

7. 8.

9. IV V

Kepegawaian mengetik penilaian dari para pejabat penilai Setelah diketik, disampaikan kembali kepada para pejabat penilai untuk ditandatangani. Pejabat penilai memangggil Pegawai yang dinilai untuk menyampaikan hasil DP3, pegawai yang menerima segera menulis tanggal pada saat menerima DP3 Apabila Pegawai yang dinilai menyetujui penilaiannya, ybs harus membubuhkan tanda tangan, apabila tidak menyetujui maka ybs tetap harus membubuhkan tanda tangan dan pada kolom keberatan pegawai menyampaikan keberatannya. Setuju/keberatan pegawai yang dinilai harus mengembalikan kepada atasan Pejabat penilai wajib memberi tanggapan atas keberatan tsb (proses berhenti sementara untuk yang atasan pejabat penilai adalah DIRJEN BADILAG) Pejabat penilai menyampaikan DP 3 kepada atasan pejabat penilai Membuat surat pengantar penilaian DP3 Menggandakan DP3 sebanyak 4 rangkap dan memberi stempel PTA Banten Kepegawaian membuat surat pengantar ke PA Pemeriksaan surat pengantar oleh kasubag Kepegawaian Persetujuan pengantar yang ditandai dengan paraf Wakil Sekretaris Persetujuan pengantar yang ditandai dengan tanda tangan Panitera/Sekretaris Pemberian nomor surat dan fotocopi pengantar 1 lembar Memasukkan DP3 dan pengantar ke amplop yang diberi alamat yang dituju Mengirim kebagian Umum

Proses Badilag Berkas di terima PTA

2

10

2

5

2

10

2-15

15

2-15

5

2-15

15

2-15

7

16

5 5 5 5 5 5

5 5 5

17-33

5850

33

5


VI

Pengarsipan dan Pengiriman

DP 3 Hakim Tinggi dan Pansek PTA diterima 3 rangkap yang telah dibubuhi tanda tangan Dirjen Badilag dan stempel badilag 1. Diterima dari Bagian Umum 2. Diarsipkan ke arsip ybs. dan arsip PTA

34

5 5

4). Pembuatan KARPEG NO 1

I

II

III

IV

V

VI

FASE 2

Penerimaan Usulan

Pemeriksaan Usulan dan Berkas Membuat usulan ke BKN BANDUNG Persetujuan Pimpinan

Persiapan pengiriman

Pengiriman Berkas

KEGIATAN

HARI KE

3

4

1. Menerima usulan dan berkas KARTU PEGAWAI dari Pengadilan Agama. 2. Menghimpun data dan berkas (untuk di photo kopi dan leges) dari pegawai Pengadilan Tinggi Agama Banten yang akan diusulkan Meneliti usulan dan kelengkapan berkas

Mengetik usulan pembuatan KARPEG ke BKN BANDUNG.

1.

Pemeriksaaan usulan, kelengkapan berkas, surat pengantar oleh kasubag Kepegawaian 2. Persetujuan usulan dan surat pengantar yang ditandai dengan paraf Wakil Sekretaris 3. Persetujuan usulan dan surat pengantar yang ditandai dengan paraf Panitera/Sekretaris 4. Persetujuan Persetujuan usulan dan surat pengantar yang ditandai dengan tanda tangan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten 1. Meminta nomor surat ke bagian Umum dan menggandakan surat pengantar 2 rangkap, 1 rangkap sebagai arsip , 1 rangkap sebagai bukti tanda terima ke Kanreg. III BKN BANDUNG 2. Menata surat dan usulan ke dalam amplop serta memberi alamat surat 3. Mencatat dalam kendali pengiriman surat (Nomor, tanggal surat, tujuan serta perihal) Dibawa langsung ke Kanreg. III BKN BANDUNG untuk mendapat persetujuan (surat pengantar 2 rangkap, 1 rangkap

WAKTU (menit)

KET

5

6

5 1 15

1

5

1

10

1

6

5

5

5

1

6

6 5

2

780


VII

VIII

Pengambilan Kartu Pegawai Pendistribu sian Karpeg

untuk BKN, 1 rangkap dikembalikan dengan ditandai tanggal dan tanda tangan penerima di kembalikan ke PTA Banten. Kartu diambil langsung ke Kanreg. III BKN BANDUNG KARPEG PEGAWAI PTA BANTEN 1. Meneliti karpeg apakah sesuai dengan usulan 2. Foto copi karpeg 3. Melakukan pengarsipan ft. karpeg 4. Mencatat dalam kendali untuk serah terima Karpeg 5. Melakukan serah terima Karpeg

16

780

17 5 5 5 5 5

KARPEG PEGAWAI PA 1. Meneliti karpeg apakah sesuai dengan usulan 2. Foto copi karpeg 3. Melakukan pengarsipan ft. karpeg 4. Membuat surat pengantar ke PA 5. Pemeriksaan Kasubag kepegawaian 6. Persetujuan surat pengantar yang ditandai dengan paraf Wakil Sekretaris 7. Persetujuan surat pengantar yang ditandai dengan tanda tangan Panitera/Sekretaris 8. Meminta Nomor surat dan menggandakan pengantarnya sebagai arsip 9. Mencatat dalam kendali dan menyerahkan kebagian umum

5 5 5 8 5 5 5

10 10

5). Pembuatan KARPEG/KARSU NO 1

I

II

III

FASE 2

Penerimaan Usulan

Pemeriksaan Usulan dan Berkas Membuat usulan ke BKN BANDUNG

KEGIATAN

HARI KE

WAKTU (menit)

KET 6

3

4

5

1. Menerima usulan dan berkas pembuatan KARTU ISTRI (KARIS)/KARTU SUAMI (KARSU) dari Pengadilan Agama. 2. Menghimpun data dan berkas (untuk di photo kopi dan leges) dari pegawai Pengadilan Tinggi Agama Banten yang akan diusulkan Meneliti usulan dan kelengkapan berkas

1

5

1

5

Mengetik usulan pembuatan KARIS/KARSU ke BKN BANDUNG

I

10

15


IV

V

Persetujuan Pimpinan


VI

Pengiriman Berkas

VII

Pengambilan Kartu Pegawai Pendistribu sian KARIS / KARSU

VIII

1. Pemeriksaaan usulan, kelengkapan berkas, surat pengantar oleh kasubag Kepegawaian 2. Persetujuan usulan dan surat pengantar yang ditandai dengan paraf Wakil Sekretaris 3. Persetujuan usulan dan surat pengantar yang ditandai dengan paraf Panitera/Sekretaris 4. Persetujuan usulan dan surat pengantar yang ditandai dengan tanda tangan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten

1

1. Meminta nomor surat ke bagian Umum dan menggandakan surat pengantar 2 rangkap, 1 rangkap sebagai arsip , 1 rangkap sebagai bukti tanda terima ke BKN BANDUNG 2. Menata surat dan usulan ke dalam amplop serta memberi alamat surat 3. Mencatat dalam kendali pengiriman surat (Nomor, tanggal surat, tujuan serta perihal) Dibawa langsung ke BKN BANDUNG untuk mendapat persetujuan (surat pengantar 2 rangkap, 1 rangkap untuk BKN, 1 rangkap dikembalikan dengan ditandai tanggal dan tanda tangan penerima di kembalikan ke PTA Banten. Kartu diambil langsung ke BKN BANDUNG

1

KARIS/KARSU PEGAWAI PTA BANTEN 1. Meneliti KARIS/KARSU apakah sesuai dengan usulan 2. Foto copi KARIS/KARSU 3. Melakukan pengarsipan ft.cp. KARIS/KARSU 4. Mencatat dalam kendali untuk serah terima KARIS/KARSU 5. Melakukan serah terima KARIS/KARSU KARIS/KARSU PEGAWAI PA 1. Meneliti KARIS/KARSU apakah sesuai dengan usulan 2. Foto copi KARIS/KARSU 3. Melakukan pengarsipan ft. KARIS/KARSU 4. Membuat surat pengantar ke PA 5. Pemeriksaan Kasubag kepegawaian 6. Persetujuan surat pengantar yang ditandai dengan paraf Wakil Sekretaris 7. Persetujuan surat pengantar yang

6

5

5

5

6

6 5

2

780

16

780

17 5 5 5 5 5

5 5 5 8 5 5 5


ditandai dengan tanda tangan Panitera/Sekretaris 8. Meminta Nomor surat dan menggandakan pengantarnya sebagai arsip 9. Mencatat dalam kendali dan menyerahkan kebagian umum

10 10

6). Pembuatan KP4 NO 1

I

II

III

FASE 2

Pendataan Pegawai

Pembuatan Surat

Penggan daan, Pengiriman, Pengarsipan

KEGIATAN

HARI KE

WAKTU (menit)

KET 6

3

4

5

Pada awal tahun/mutasi jabatan/mutasi pangkat dibuat Surat Keterangan Pembayaran Tunjangan Keluarga 1. Mengumpulkan data Pegawai ybs. sbb: - Identitas Pegawai - Masa Kerja saat surat keterangan dibuat - Susunan Keluarga Pegawai ybs. 1. Mengetik Surat Kenaikan Gaji Berkala 2. Pemeriksaan oleh kasubag Kepegawaian 3. Klarifikasi dan persetujuan (tanda tangan) Pegawai ybs. 4. Persetujuan Pembuatan Surat Keterangan yang ditandai dengan paraf Wakil Sekretaris 5. Persetujuan Pembuatan Surat Keterangan yang ditandai dengan paraf Panitera/Sekretaris 6. Persetujuan Pembuatan Surat Keterangan yang ditandai dengan tanda tangan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten 1. Menggandakan 3 lembar untuk Ybs., bagian Keuangan, Arsip. 2. Menata surat dalam amplop serta memberi alamat surat 3. Mencatat dalam kendali pengiriman surat (Nomor, tanggal surat, tujuan serta perihal), sebagai tanda terima kepada yang dituju 4. Menyerahkan Surat tersebut (KP4) ke Bagian Keuangan 5. Menyerahkan Surat tersebut (KP4) ke ybs. langsung 6. Mengarsipkan

1

5

3 2

1

5 6 8 15 5

5

5

1

5 5 5

6 8 5


7). Pembuatan ASKES NO 1

I

FASE 2

Penerimaan Usulan

II

Pemeriksaan Usulan dan Berkas

III

Membuat usulan ke PT ASKES Persetujuan Pimpinan

IV

V


KEGIATAN

HARI KE

WAKTU (menit)

KET 6

3

4

5

Menghimpun data dan berkas (untuk di photo kopi dan leges) dari pegawai Pengadilan Tinggi Agama Banten yang akan diusulkan Meneliti kelengkapan berkas sebagai berikut : Bagi yang Belum memiliki KARTU ASKES (persyaratan secara umum) 1) Salinan KTP 2) Salinan Daftar Gaji 3) Foto 2 x 3, 2 lembar 4) Daftar isian yang ditandatangani Pimpinan Persyaratan khusus tambah keluarga 1) Salinan Surat Nikah 2) Salinan akta kelahiran 3) Kartu Askes 4) Surat Keterangan Kuliah Persyaratan khusus mutasi/rubah golongan 1) SK mutasi / SK pangkat terakhir

1

5

1

6

1. Pegisian daftar isian oleh ybs 2. Membuat surat pengantar ke PT ASKES 1. Pemeriksaaan surat pengantar, kelengkapan berkas dan daftar isian oleh kasubag Kepegawaian 2. Persetujuan surat pengantar, kelengkapan berkas dan daftar isian yang ditandai dengan paraf dengan paraf Wakil Sekretaris 3. Persetujuan surat pengantar, kelengkapan berkas dan daftar isian yang ditandai dengan paraf Panitera/Sekretaris 4. Persetujuan surat pengantar, kelengkapan berkas dan daftar isian yang ditandai dengan tanda tangan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten 1. Meminta nomor surat ke bagian Umum dan menggandakan surat pengantar 1 rangkap sebagai arsip 2. Menata surat dan usulan ke dalam amplop serta memberi alamat surat 3. Mencatat dalam kendali pengiriman surat (Nomor, tanggal surat, tujuan serta perihal)

I

10 6

1

6

15

6

6 6

1

6 6 6


VI VII VIII

Pengiriman Berkas Proses ASKES Pengambilan KARTU ASKES

Dibawa langsung ke PT ASKES untuk pembuatan KARTU ASKES

Kartu diambil langsung ke PT ASKES

1

60

1-2

240

2

60

HARI KE

WAKTU (menit)

KET

5

6

8). Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan NO

FASE

KEGIATAN

1

2

3

4

1.

Pengumpula n Data

Menghimpun data keseluruhan PNS : 1. Nama 2. NIP 3. Pangkat 4. Jabatan 5. Masa Kerja 6. Latihan Jabatan 7. Pendidikan 8. Usia 1. Mengolah data urutan kepangkatan, dengan memperhatikan : a. Pangkat b. Jabatan c. Masa kerja d. Latihan jabatan e. Pendidikan f. Usia 2. Mengetik hasil pengolahan data 3. Koreksi oleh Kasubbag Kepegawaian 4. Persetujuan DUK yang ditandai dengan paraf Wakil Sekretaris 5. Persetujuan DUK ditandai dengan tanda tangan Panitera/Sekretaris 6. Persetujuan DUK ditandai dengan tanda tangan Ketua PTA Banten

1

2.

Penyusunan DUK

1

30 30 30 30 30 30 30 30 45

90 15 10 10 10

9). Pembuatan Kenaikan Gaji Berkala NO 1

I

FASE 2

Pendataan Pegawai

KEGIATAN

HARI KE

WAKTU (menit)

KET 6

3

4

5

1. Mendata Pegawai yang berhak untuk mendapatkan kenaikan gaji berkala. 2. Mengumpulkan data Pegawai ybs. sbb: - Identitas Pegawai - Gaji Pokok Lama - SK terakhir kenaikan gaji pegawai ybs. - Masa kerja ybs. pada tanggal berlakunya KGB yang akan dibuat - Melihat Table Gaji sesuai dengan

1

5

3 1 2 2 2


II

III

Pembuatan Surat Kenaikan Gaji Berkala

Penggan daan, Pengiriman, Pengarsipan

golongan dan masa kerja 1. Mengetik Surat Kenaikan Gaji Berkala yang ditujukan kepada Kepala Kantor KPPN 2. Pemeriksaan oleh kasubag Kepegawaian 3. Persetujuan usulan yang ditandai dengan paraf Wakil Sekretaris 4. Persetujuan usulan yang ditandai dengan paraf Panitera/Sekretaris 5. Persetujuan usulan yang ditandai dengan tanda tangan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten 1. Meminta nomor surat ke bagian Umum dan menggandakan untuk arsi dan tembusan 2. Menata surat dalam amplop serta memberi alamat surat 3. Mencatat dalam kendali pengiriman surat (Nomor, tanggal surat, tujuan serta perihal), sebagai tanda terima kepada yang dituju 4. Menyerahkan Surat KGB ke Bagian Keuangan untuk Kepala Kantor KPPN dan Pembuat daftar Gaji 5. Menyerahkan Surat KGB ke ybs. langsung 6. Mengirimkan 6 tembusan surat melalui bagian Umum 7. Mengarsipkan

1

6 8 5 5 5

1

10

5 5

6

8 6 5

10). Pembuatan Taspen NO 1

I

II

FASE 2

Penerimaan Usulan

Pemeriksaan Usulan dan Berkas

KEGIATAN

HARI KE

WAKTU (menit)

KET 6

3

4

5

Menghimpun data dan berkas (untuk di photo kopi dan leges) dari pegawai Pengadilan Tinggi Agama Banten yang akan diusulkan Meneliti kelengkapan berkas sebagai berikut : Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 1) Salinan SK CPNS; 2) Salinan Surat Melaksanakan Tugas 3) Mengisi Data Individu dan Keluarga Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 1) Salinan SK CPNS 2) Salinan SK PNS 3) Salinan SK Terakhir (SK Pangkat/SK KGB);

1

5 15

1

6


III

IV

Membuat usulan ke PT TASPEN Persetujuan Pimpinan

4) Mengisi Data Individu dan Membuat surat pengantar ke PT TASPEN

I

10

Pemeriksaaan usulan, kelengkapan berkas, surat pengantar oleh kasubag Kepegawaian Persetujuan usulan dan surat pengantar yang ditandai dengan paraf Wakil Sekretaris Persetujuan usulan dan surat pengantar yang ditandai dengan paraf Panitera/Sekretaris Persetujuan Persetujuan usulan dan surat pengantar yang ditandai dengan tanda tangan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten

1

6

Meminta nomor surat ke bagian Umum dan menggandakan surat pengantar 1 rangkap sebagai arsip Menata surat dan usulan ke dalam amplop serta memberi alamat surat Mencatat dalam kendali pengiriman surat (Nomor, tanggal surat, tujuan serta perihal)

1

Dibawa langsung ke PT TASPEN untuk pembuatan kartu TASPEN

1

60

1-2

240

2

60

HARI KE

WAKTU (menit)

KET

5

6

1.

2.

3.

4.

V


1.

2. 3.

VI VII VII

Pengiriman Berkas Proses TASPEN Pengambilan Kartu TASPEN

Kartu diambil langsung ke PT TASPEN

6

6

6

6

6 6

11). Pembuatan Formasi Beezeeting NO

FASE

KEGIATAN

1

2

3

4

1.

Pengumpu lan Data

Menghimpun data keseluruhan PNS : 1. Nama 2. Tanggal lahir 3. Pendidikan Terakhir 4. Jabatan Sekarang 5. SK Mutasi Jabatan 1. Mengolah data urutan kepangkatan 2. Mengetik hasil pengolahan data 3. Koreksi oleh Kasubbag Kepegawaian 4. Persetujuan Formasi Bezeeting yang ditandai dengan paraf Wakil Sekretaris 5. Persetujuan Formasi Bezeeting ditandai dengan tanda tangan

1

2.

Pengolaha n Data

1

30 30 30 30 30 30 60 20 10 10


6.

b. NO

Panitera/Sekretaris Persetujuan Formasi Bezeeting ditandai dengan tanda tangan Ketua PTA Banten

Bagian Keuangan

FASE

KEGIATAN

1

2

3

1

Penyusunan Anggaran

2

Uang Persediaan/ Uang muka

Merekap inventarisir kebutuhan seluruh sub bagian - Merekap inventarisir kebutuhan seluruh sub bagian - Menginput usulan anggaran ke dalam aplikasi RKA-KL Pencairan Uang Muka Kerja 1. Membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) 2. Membuat surat pernyataan tentang pengguna uang persediaan 3. Membuat SPM (Surat perintah Membayar) uang muka kerja 4. Diajukan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) 5. Pengambilan Uang tunai dari rekening bendahara pengeluaran 6. Melakukan pembukuan/pencatatan atas penerimaan uang persediaan Pencairan Gaji Pegawai 1. Membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) 2. Membuat daftar gaji dengan menggunakan aplikasi GPP (Gaji Pokok Pegawai) 3. Merubah data pecawai setiap ada perubahan (berdasarkan SK dan KP4) 4. Menyiapkan data dukung daftar gaji (apabila ada perubahan SK) 5. Membuat SPM (surat Perintah Membayar) 6. Membuat SPTJM (Surat Pertanggung Jawaban Mutlak) 7. Membuat SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran) apabila ada pegawai yang pindah/berhenti (beserta data dukung). 8. Diajukan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Pembagian Gaji : 1. Masuk rekening masing-masing pegawai 2. Membuat rincian potongan gaji pegawai untuk dikirim ke bank.

3

10

Belanja Pegawai

-

HARI KE

WAKTU (menit)

KET

4

5

6

Sekali dalam setahun

15 Sekali dalam setahun 5 30 60 60 15 15

5 menit /pegawai 5 menit /pegawai 15 15 15

1 hari

1 hari 60


3. 4.

Membuat slip gaji Meminta tanda tangan pegawai sebagai tanda terima gaji 5. Melakukan pembukuan/pencatatan atas pengeluaran anggaran. 6. Mengarsip SP2D dan file pendukung sebagai bukti pertanggung jawaban Pencaiaran Uang Makan Pegawai 1. Membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) 2. Membuat daftar uang makan (berdasarkan absensi pegawai dari kepagawaian) 3. Membuat SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) 4. Membuat SPM (Surat Perintah Membayar) 5. Diajukan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Pembagian Gaji : 1. Masuk rekening masing-masing pegawai 2. Membuat slip uang makan 3. Meminta tanda tangan pegawai sebagai tanda terima uang makan 4. Melakukan pembukuan/pencatatan atas pengeluaran anggaran. 5. Melakukan pengarsipan SP2D dan file pendukung sebagai bukti pertanggung jawaban Perincian uang lembur 1. Menerima SPK (Surat Perintah Kerja) lembur dari Kepegawaian 2. Membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) 3. Membuat daftar lembur (berdasarkan daftar hadir lembur dari Kepegawaian) 4. Membuat SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) 5. Membuat SPM (Surat Perintah Membayar) 6. Diajukan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D (surat perintah pencairan dana. 7. Pengambilan uang tunai dari rekening bendahara pengeluaran Pembagian uang lembur: 1. Dibagi secara langsung ke Pegawai 2. Meminta tanda tangan pegawai sebagai tanda terima uang lembur 3. Melakukan pembukuan/pencatatan atas pengeluaran anggaran.

10 / peg 10 / peg 5 5

15 15

5 5 1 hari

1 hari 15 10 /peg 15 15

5 15 30

15 15 1 hari 1 hari

10 / peg 10 / peg


4.

4

Belanja Barang

Melakukan pengarsipan SP2D dan file pendukung sebagai bukti pertanggung jawaban Pencairan persekot gaji 1. Membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) 2. Membuat daftar persekot gaji berdasarkan permintaan pegawai yang pindah tidak atas permintaan sendiri 3. Membuat SPM (surat Perintah Membayar) 4. Membuat SPTJM (Surat Pertanggung Jawaban Mutlak) 5. Membuat surat permohonan persekot gaji yang ditanda tangani pemohon dengan persetujuan Ketua Pengadilan Agama 6. Mengajukan SPM ke KPPN 7. Menerima SP2D, dan menerima tanda tangan pegawai yang meminta persekot gaji 8. Melakukan pembukuan/pencatatan atas pengeluaran anggaran Belanja Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran. Terima RAB Dari Bagian Umum Yang Telah Disetujui Oleh PPK Melakukan Pembayaran Atas Order Oleh Bagian Umum Terima Kwitansi Pembayaran. Memeriksa Keabsahan Setiap Bukti/Kwitansi Pengeluaran Anggaran Membuat SPP (Surat Setoran Pajak) Dan Melakukan Pembayaran Pajak Jika Ada Pengeluaran Yang Dikenakan Pajak (Dilamporkan Saat Pengajuan SPM Ke KPPN) Melakukan Pembukuan/Pencatatan Atas Pengeluaran Anggaran Dan Pembayaran Pajak Belanja Perjalanan Dinas /Kegiatan 1. Terima Surat Tugas/SK Dari Bagian Kepegawaian 2. Membuat SPPD (Surat Peritah Perjalanan Dinas) 3. Membuat Daftar Nomonatif Perjalanan Dinas Untuk Kegiatan (Dilampirkan Saat Pengajuan SPM Ke KPPN) 4. Memberikan Uang Perjalanan Dinas Dan Form SPPD Kepada Pegawai 5. Menerima Kembali Form SPPD Dan

15 menit 15 menit

15 15

15 15 15

1 hari 15 15 15 15 15 15 15 15

15

5 15 30

5

5


6.

Bukti Perjalanan (Tiket, Kwitansi Hotel, Dll) Yang Sudah Ditanda Dtangani Dari Pegawai Yang Melakukan Perjalanan Dinas Sebagai Bukti Pertanggung Jawaban. Melakukan pembukuan/Pencatatan Atas Pengeluaran Anggaran

Pencairan Uang Belanja Barang Ada 2 Cara Dalam Pencairan Uang Belanja Barang, Yaitu : Langsung (LS). Membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) 1. Membuat SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) 2. Membuat SPM (Surat Perintah Membayar) 3. Melampirkan SK Untuk Pencairan Honor Yang Terkait Dengan Operasional Satker 4. Diajukan Ke KPPN Untuk Diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) 5. Pengambilan Uang Tunai Dari Rekening Bendahara Pengeluaran 6. Melakukan Pembukuan/Pencatatan Atas Penerimaan Uang 7. Mengarsip SP2D Dan File Pendukung Sebagai Bukti Pertanggung Jawaban

5

Belanja

Ganti Uang Persediaan/Gu (Minimal Pencaira 75% Dari Total Persediaan). 1. Membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) 2. Membuat SPM Diajukan Ke KPPN Untuk Diterbitkan SP2d (Surat Perintah Pencairan Dana) 3. Diajukan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) 4. Pengambilan uang tunai dari rekening bendaharan pengeluaran 5. Melakukan pembukuan/pencatatan atas penerimaan uang 6. Mengarsip SP2D Dan File Pendukung Sebagai Bukti Pertanggung Jawaban 1. Menerima Dokumen Pengadaan Dari

15

15

5 5

5

1 hari

60

5

15

5 5

1 hari

60 15 15 5


Modal 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14.

15. 16. 6

Penerimaan dan pengelolaan pendapatan Negara

1.

2. 3. 4. 5.

6.

7.

7

Penyusunan Laporan

-

Panitia Barang Dan Jasa Menerima Surat Pernayataan Rekanan Memeriksa Berita Acara penyelesaian pekerjaan Memeriksa BASTP Memeriksa Berita Pembayaran Memeriksa kwitansi pembayaran Memeriksa faktur pejak beserta SSP rekanan Memeriksa Jaminan Bank Membuat ringkasan kontrak Membuat SSP (Surat Perminyaa Pembayaran) Membuat SPTB (surat Pernyataan tanggungjawab belanja) Membuat SPM (surat perintah membayar) Diajukan ke KPPN untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang dananya ditujukan pada rekening rekanan Menyerahkan lembar SSP dan faktur pajak sebagai bukti potong pada rekanan Melakukan pembukuan dan menginput data pada SAKPA Mengarsip SP2D sebagai bukti pertanggung jawaban Mencatat setiap penerimaan (ongkos perkara, leges, penghapusan asset) dalam Buku Kas Penerimaan PNBP Membuat Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Melakukan setoran ke kas negara lewat bank yang ditunjuk/kantor pos Menyerahkan tembusan SSBP kepada operator aplikasi SAKPA untuk diinput Menyerahkan tembusan SSBP kepada kasir perkara sebagai bukti penyetoran Membuat laporan PNBP Satker (bulanan dan triwulan) dan mengirimkan ke Biro Keuangan MARI Menghimpun laporan PNBP bulana dan triwulan dari PA se wilayah Banten Laporan rekonsiliasi 1. Menginput SPM dan SP2D kedalam aplikasi SAKPA 2. Menginput SSBP (surat setoran bukan pajak) kedalam aplikasi

5 15 15 15 15 15 15 15 5 5 5 1 hari

5

15 15

3 /trans 3 /trans


-

-

-

-

-

-

-

SAKPA 3. Menginput SSPB (Surat setoran pengembalian belanja) kedalam aplikasi SAKPA 4. Mencetak neraca, laporan realisasi anggaran belanja, pengembalian belanja 5. Realisasi pendapatan dan pengembalian pendapatan 6. Membuat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan (melampirkan rekening koran) 7. Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN 8. Melakukan perkiraan dana yang akan dicairkan pada minggu berikutnya dan menginput nya pada aplikasi AFS kemudian mengirimkan ke KPPN setiap minggunya. Membuat laporan realisasi anggaran manual (bulanan, triwulan, semester) dan dikirim ke Biro Perencanaan dan Organisasi MA.RI dan Biro Keuangan MA-RI Membuat rekapitulasi laporan realisasi anggaran manual PTA dan PA seBanten dan ditampilakan ke Website PTA Banten Membuat rekapitulasi Laporan Penyerapan Anggaran PTA dan PA se Banten dan di e-mail ke Biro Keuangan MA.RI ([email protected] d) Menghimpun laporan rekonsiliasi dari seluruh PA se Banten untuk dikirim ke Korwil. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan (aplikasi PP 39) dan dikirim ke Biro Perencanaan MA.RI dan Dirjen Badilag MA.RI Membuat catatan atas laporan keuangan (CALK) dan dikirim ke Korwil (PT. Banten) Membuat Laporan tahunan

3 /trans

5 /trans

5 /trans

1 hari 60 menit


c.

UMUM 1.

Tata persuratan a.

NO 1

FASE Pencatatan

2.

Pemeriksaan

4.

KEGIATAN

2

1.

3.

3

Menerima surat masuk: 1. Mencatat kedalam buku surat masuk 2. Menulis surat masuk ke buku disposisi 3. Memeriksa surat masuk untuk diteruskan ke Wakil Sekretaris a. Memeriksa surat masuk untuk diteruskan ke Panitera/Sekretaris b. Melakukan telaah surat : 1. Jika perlu petunjuk Ketua, Surat akan diteruskan kepada Ketua atau 2. Jika cukup sampai Panitera/Sekretaris, kemudian di disposisi ke Wakil Sekretaris atau Wakil Panitera (sesuai perihal surat) 1. Melakukan telaah surat kemudian di disposisi ke Panitera/Sekretaris 2. Disposisi dari ketua diteruskan ke Wakil Sekretaris atau Wakil Panitera (sesuai perihal surat) 3. Wakil Sekretaris/Wakil Panitera mendisposisi ke pelaksana sesuai perihal surat 1. Pelaksana (pengolah data) menindak lanjuti surat tersebut 2. Setelah ditindak lanjuti, surat dikembalikan ke bagian umum

Penelaahan (Disposisi)

Tindak lanjut

b.

NO

Surat Masuk

FASE

WAKTU (menit) 3

4

5

5

5

20

15

15 25 5 5

30

35

5

Surat Keluar

KEGIATAN

WAKTU (menit)

KET 4

1

2

3

3

1. 2.

Konsep Pemeriksaan & Persetujuan Pengiriman & arsip

Membuat konsep surat lalu dimintakan persetujuan Memeriksa konsep surat (Maksud isi surat, tata bahasa surat dan format tulisan) Setelah disetujui dan ditandatangani lalu diberi nomor surat dan di stempel dibuat rangkap 3 (1 dikirim, 1 buat arsip si pembuat surat, 1 untuk arsip bag. Umum diarsip sesuai klasifikasi surat)

30 60

3.

KET

5


2.

NO 1

1.

Belanja Persediaan (alat tulis kantor)

FASE

KEGIATAN

2

Perencanaan

2. 3.

Pelaksanaan (Pengadaan/ Belanja)

4.

Serah Terima Barang Pencatatan / Pembukuan Pendistribusia n

5. 6.

1

1.

3

15

1.

10

Mendistribusikan dan membukukan setiap ATK (alat tulis kantor) yang telah didistribusikan. Merestore backup aplikasi persediaan ke dalam aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara

3.

Pembuatan Daftar Barang Ruangan

FASE

KEGIATAN

2.

Pemeriksaan

3.

Pengesahan

15

30

30 60 60

30 15 30

10

WAKTU (menit)

KET

3

3

4

Menginventarisir barang yang ada di ruangan lalu melakukan crosscek data ke Aplikasi Simak BMN. 2. Menginput/membuat daftar barang ruangan 3. Melakukan pemeriksaan daftar barang ruangan Melakukan crosscek fisik barang yang terdapat diruangan dengan daftar barang ruangan lalu menandatangani daftar barang ruangan tersebut 1. Memeriksa dan menandatangani daftar barang ruangan 2. Memasang daftar barang ruangan ditiap ruangan

20

2

Pendataan

4

3

2.

NO

KET

Membagikan form kebutuhan ATK (alat tulis kantor) keseluruh bagian 2. Masing-masing sub bagian mengisi form sesuai dengan kebutuhan selama 1 bulan ke depan kemudian dikumpulkan ke sub bagian umum 3. Merekap daftar kebutuhan seluruh sub bagian dan membuat rencana anggaran biaya belanja ATK (alat tulis kantor) untuk dimintakan persetujuan 1. Memeriksa usulan rencana anggaran biaya belanja ATK (alat tulis kantor) 1. Melakukan order ke penyedia barang (pihak ke III) 2. Menyediakan barang sesui order/pesanan, membuatkan tagihan serta bukti setoran pajak (SSP) lalu dikirim. 1. Memeriksa barang sesuai order/pesanan 2. Membayar sesuai tagihan Menginput ke dalam aplikasi persediaan

1.

Usulan

WAKTU (menit)

1.

20 10 15

15

10

15

5


4.

NO

Pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN)

FASE

KEGIATAN

WAKTU (menit)

KET 4

1

2

3

3

1.

3.

Usulan

4.

Perbaikan

Melaporkan Inventaris kantor (Barang Milik Negara) yang rusak Memeriksa barang yang dilaporkan rusak & berusaha memperbaiki, jika tidak mampu lalu membuat usulan rencana anggaran biaya pemeliharaan untuk dimintakan persetujuan. Memeriksa usulan rencana anggaran biaya pemeliharaan 1. Setelah mendapat persetujuan, inventaris kantor (barang milik Negara) dibawa ke penyedia jasa (Pihak ke III) 2. Memperbaiki, mengantar barang dan membuat tagihan serta melampirkan SSP (surat setoran pajak) Memeriksa dan mengecek inventaris kantor (barang milik Negara) yang telah diperbaiki lalu diserahkan ke penanggung jawab barang tersebut Membayar sesuai tagihan Membuat laporan pemeliharaan barang milik Negara

15

2.

Pemberitahuan Pemeriksaan

5.

6. 7.

Serah Terima

Pembayaran Laporan 5.

30

15 60

3 hari

30 15 30

Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)

NO

FASE

KEGIATAN

WAKTU

KET

1

2

3

3

4

1.

Persiapan

Penunjukkan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara

60

2.

Pemeriksaan

180

3.

Penentuan Harga Limit

Melakukan penelitian terhadap Barang Milik Negara yang akan di hapus kemudian dibuatkan Berita Acara. 1. Melakukan penilaian dan menentukan harga limit Barang Milik Negara yang akan dihapus dengan berkirim surat ke pihak/intansi terkait, yaitu :  Meubelair / Peralatan kantor berdasarkan harga survey pasar setempat  Bangunan Gedung Kantor Pemerintah oleh Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil)  Kendaraan Bermotor oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Membuat dan mengirim surat balasan tentang penilaian harga limit Barang Milik Negara yang akan di hapus. 1. Membuat dan mengirim surat usulan persetujuan penghapusan Barang Milik Negara

4.

Usul Penghapusan

60

7 hari

30


5.

6.

7.

Lelang

Penyetoran uang hasil lelang

Laporan

6.

NO 1

1.

ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) 2. Menerbitkan surat persetujuan penghapusan Barang Milik Negara 3. Membuat dan mengirim surat usulan penghapusan Barang Milik Negara ke Kepala Badan Urusan Admistrasi Mahkamah Agung RI 4. Menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara 1. Membuat surat tentang permohonan jadwal lelang ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) 2. Menerbitkan surat tentang jadwal lelang 3. Melaksanakan Lelang 4. Setelah pelaksanaan lelang terbit sebagai berikut:  Rincian uang hasil lelang  Rincian Pengeluaran Uang Pembayaran Lelang Kepada yang berhak 1. Menyetorkan bea lelang penjual dan hasil bersih lelang ke kas Negara menggunakan SSBP melalui KPKNL 2. Membuat dan menyerahkan :  Tanda terima uang pembayaran lelang;  Bukti Surat Setoran Bukan Pajak;  Kwitansi hasil bersih lelang;  Laporan realisasi pelaksanaan lelang;  Risalah lelang. Membuat dan mengirimkan surat hasil pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) ke Badan Urusan Administrasi MA-RI.

KEGIATAN

2

3

1. 2. 3. 4.

2.

Penentuan Harga Limit

30

1 bulan

30

7 hari 60 3 hari

60 3 hari

30

Tuntutan Ganti Rugi atas Brang Milik Negara (BMN)

FASE Lapor & Pemeriksaan

7 hari

1.

Melapor/pengaduan ke Polisi tentang kehilangan Melakukan olah TKP lalu dibuatkan Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Penunjukkan Tim Pemeriksa Barang Milik Negara yang hilang Melakukan pemeriksaan lalu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Menentukan harga limit BMN yang hilang, berdasarkan:  Harga perolehan BMN  Jika nilai barang milik Negara tersebut berdasarkan harga taksiran, maka perlu minta penetapan nilai harga jual dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

WAKTU (menit)

KET

3

4

60 1 hari

1 hari 180 meni t

60 60

30


2.

3.

4.

Usul Tuntutan Ganti Rugi

Membuat dan mengirim surat balasan tentang penilaian harga jual Barang Milik Negara yang akan di hapus. 1. Membuat laporan kehilangan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI paling lambat 7 hari setelah kejadian 2. Melakukan pemeriksaan dan memebrikan rekomendasi hasil pemeriksaan 3. Terbit surat pemberitahuan Ganti rugu (SPGR) dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia 4. Setelah terbit Surat Pemberitahuan Ganti Rugi (SPGR) dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia pihak yang menghilangkan bisa mengajukan keberatan/keringanan dengan melampirkan bukti-bukti yang cukup. Paling lambat 14 hari sejak terbit Surat Pemberitahuan Ganti Rugi (SPGR) dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mekanisme penggantian kerugian Negara: 1. Apabila dibayar secara keseluruhan dan tunai disetor ke kas Negara menggunakan SSBP (surat setoran bukan pajak) dengan menggunakan akun MAP 423922 Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Negara, bukti setor dikirim ke ke Kepala Badan Urusan Administrasi Cq Kepala Biro Keuangan MA-RI; 2. Jika pembayarannya diangsur harus menyerahkan:  SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak)  membuat surat kuasa pemotongan gaji dengan jangka waktu dan besaran angsuran setiap bulan  Pembayaran angsuran dilakukan melalui SPM (surat perintah membayar) oleh bendahara pengeluaran dengan menggunakan akun MAP 423922 Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Negara;  Foto copy pembayaran angsuran melalui SPM (surat pemerintah membayar) dikirim setiap bulan ke Kepala Biro Keuangan MARI Cq.Kepala Bagian Verifikasi dan TGR

3 hari

30

7 hari 1 bulan

7 hari

1 bulan


7.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (metode pemilihan langsung)

NO

FASE

KEGIATAN

WAKTU

KET

1

2

3

3

4

1.

Persiapan

1.

2. 3.

2.

Pelaksanaan

3.

Penyelesaian

8.

4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4.

Penunjukan Organisasi Pengadaan  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  Panitia / Pejabat Pengadaan (ULP)  Panitia Penerima Barang dan Pemeriksa Barang Menentukan Paket Perkerjaan Menentukan spesifik Barang, Harga perkiraan sendiri, dan rancangan kontrak Menyusun Rencana Pemilihan (Rapat Persiapan) Menyusun jadwal Menetapkan dokumen pengadaan Pengumuman Pendaftaran dan pengambilan dokumen Aanwijzing Pemasukan dokumen Pembukaan dokumen Evaluasi Penawaran Evaluasi kualifikasi Pembuktian kualifikasi Berita Acara hasil pelelangan Penetapan pemenang Pengumuman pemenang Sanggahan Sanggahan banding Gunning SPK (Surat Perjanjian Kerja)/Kontrak SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Berita Acara Pembayaran Kuitansi

60 menit

1 hari 1 hari 1 1 1 3 7 1 1 1 2 2 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1

hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari

Pengadaan Barang Pemerintah (Metode lelang Umum Prakualifikasi)

NO

FASE

KEGIATAN

WAKTU

KET

1

2

3

3

4

1.

2

Persiapan

Persiapan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4.

Penunjukan Organisasi Pengadaan Menentukan paket pekerjaan Menentukan spesifikasi barang, harga perkiraan sendiri, dan rancangan kontrak Menyusun rencana pemilihan (rapat persiapan) Menyusun jadwal Menetapkan dokumen pengadaan Pengumuman Pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi Pemasukan dan evaluasi dokumen Pembuktian kualifikasi dan Berita Acara

60 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 7 Hari 7 hari 2 hari 1 hari 1 hari


3.

Penyelesaian

9.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 1. 2. 3. 4.

kualifikasi Penetapan hasil kualifikasi Pengumuman hasil kualifikasi Sanggahan Undangan Pengambilan dokumen pemilihan Aanwijzing Pemasukan dokumen penawaran Pembukaan dokumen sampul I (SI) Evaluasi dokumen SI Pengumuman yang lulus SI Pembukan dokumen sampul II (SII) Evaluasi dokumen SII Pembuatan Berita Acara lelang Penetapan pemenang Pengumuman pemenang Sanggahan Sanggahan banding Penunjukkan penyedia Jasa/Gunning Kontrak/SPK SPMK SPL Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Berita Acara Pembayaran Kuitansi

5 5 1 1 1 1 1 2 5 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1

hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari

1 1 1 1

hari hari hari hari

Pengadaan barang/jasa Pemerintah (Metode lelang umum pasca kualifikasi)

NO

FASE

KEGIATAN

WAKTU

KET

1

2

3

3

4

1.

2.

Persiapan

Pelaksanaan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Penunjukan Organisasi Pengadaan Menentukan paket pekerjaan Menentukan spesifikasi barang, harga perkiraan sendiri, dan rancangan kontrak Menyusun rencana pemilihan (rapat persiapan) Menyusun jadwal Menetapkan dokumen pengadaan Pengumuman Pendaftaran dan pengambilan dokumen Aanwijzing Pemasukan dokumen Pembukaan dokumen Evaluasi Penawaran Evaluasi kualifikasi Pembuktian kualifikasi Pembuatan Berita Acara hasil pelelangan Penetapan pemenang Pengumuman pemenang Sanggahan Sanggahan banding Penunjukkan Penyedia Jasa/Gunning SPK (Surat Perjanjian Kerja)/Kontrak

60 1 hari 1 hari 1 1 1 7 7 1 5 1 2 2 1 1 1 1 5 5 1 1

hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari hari


3.

Penyelesaian

16. 17. 5. 6. 7. 8.

SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) SPL Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Berita Acara Pembayaran Kuitansi

1 1 1 1 1 1

hari hari hari hari hari hari

10. Pelaporan Barang Milik Negara (BMN) NO

FASE

KEGIATAN

WAKTU

KET

1

2

3

3

4

1.

Pencatatan (Input dalam aplikasi) Rekonsiliasi (Pencocokan)

2.

3.

Pelaporan

4.

Pemeriksaan

5.

Pengiriman

Input data kedalam aplikasi SIMAK BMN( Sistem Manajemen Akuntanis Barang Milik Negara)

15

1.

15

Rekonsiliasi dengan aplikasi SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) untuk mencocokan data neraca yang terdapat di aplikasi SIMA BMN dengan neraca di aplikasi SAKPA 2. Rekonsiliasi dengan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Membuat Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaL BMN) Menghimpun dan memeriksa laporan SIMAK BMN dan CaL-BMN seluruh Pengadilan Agama Mengirim laporan SIMAK BMN (hard copy & soft copy) dan Cal BMN PTA serta Pengadilan Agama se Banten ke Koordinator Wilayah

30 120 30 30

11. Peminjam Buku Perpustakaan NO

FASE

KEGIATAN

WAKTU

KET

1

2

3

3

4

Melapor kepada petugas perpustakaan dengan membawa buku yang akan dipinjam 1. Mencatat buku yang akan dipinjam kedalam daftar buku peminjam 2. Setelah jatuh tempo (7 hari), peminjam buku mengembalikan buku tersebut dan apabila ingin diperpanjang segera lapor ke petugas perpustakaan untuk di catat ulang. Menyimpan kembali buku yang telah dikembalikan dari peminjam sesuai dengan klasiikasi penempatan dalam lemari buku.

15

1.

Pendaftaran

2.

Pencatatan

3.

Pengembali an

15 15

5


12. Pengelolaan Buku Perpustakaan NO

FASE

KEGIATAN

WAKTU

KET

1

2

3

3

4

Setelah menerima buku, input data buku kedalam buku induk perpustakaan 1. Membuat label klasifikasi dan kodefikasi buku kemudian ditempel 2. Membuat kartu kendali peminjam yang diselipkan di belakang buku 3. Memasukkan buku kedalam daftar catalog

5

1.

Pencatatan

2.

Kodifikasi

3.

Penataan

Penyusunan dan penataan buku perpustakaan berdasarkan jenis buku.

ke

almari

5 5 15 5


BAB III KEADAAN PERKARA A. Keadaan Perkara pada Tingkat Pertama di wilayah PTA Banten Hampir dipastikan bahwa setiap tahun terjadi peningkatan secara kuantitas perkara yang diterima Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten. Peningkatan tersebut meski tidak mutlak dan signifikan serta dialami oleh setiap satker pengadilan agama, tetapi memberi pengaruh terhadap dinamika pelaksanaan tupoksi peradilan agama sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan. Terjadi peningkatan sebesar 2,74% jumlah perkara yang diterima tahun 2012 dibanding tahun 2011. Jika pada tahun 2011 Pengadilan Agama se wilayah PTA Banten menerima perkara sebanyak 8.837 perkara, maka pada tahun 2012 jumlah perkara yang diterima sebanyak 9.080 perkara. Perkara-perkara tersebut terdiri dari gugatan (contencious) sebanyak 7.251 perkara

dan permohonan

(voluntair) sebanyak 1.829 perkara dengan jenis perkara sebagaimana tersebut dalam sub perkara yang diterima. Dalam hal penyelesaian perkara, dari 9.080 perkara yang diterima pengadilan agama ditambah dengan sisa perkara tahun 2011 sebanyak 1.534 perkara, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 10.614 perkara,

perkara

diputus/diselesaikan tahun 2012 sebanyak 8.967 perkara (84,48%) meliputi seluruh jenis penyelesaian perkara antara lain dikabulkan, dicabut, digugurkan, ditolak, dan dicoret dari register

Dengan demikian, sisa perkara tahun 2012 adalah 1.647

perkara (15,52%). Bandingkan dengan penyelesaian perkara tahun 2011, sisa perkara tahun 2010 sebanyak 1.029 perkara, jumlah keseluruhan perkara yang ditangani dalam tahun 2011 pada Pengadilan tingkat pertama sebanyak 9.866 perkara. Perkara diputus/diselesaikan pada pengadilan tingkat pertama tahun 2011 sebanyak 8.332 perkara (84,45%)

meliputi seluruh jenis penyelesaian perkara

antara lain dikabulkan, dicabut dan digugurkan. Dengan demikian, sisa perkara tahun 2011 adalah 1.534 perkara (15,55%). Dengan jumlah aparat peradilan yang nyaris tidak ada penambahan.


Berikut deskripsi global keadaan perkara Pengadilan Agama Tahun 2012 No

Keadaan Perkara

Pengadilan Agama

1 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sisa akhir 2011 3 216 58 411 129 622 98 1.534

2 Serang Pandeglang Tangerang Rangkasbitung Tigaraksa Cilegon Jumlah

Perkara diterima

Jumlah

Perkara diputus

4 1.476 481 2.328 697 3.094 1.004 9.080

5 1.692 539 2.739 826 3.716 1.102 10.614

6 1.437 481 2.282 721 3.025 1.021 8.967

Sisa tahun 2012 7 255 58 457 105 691 81 1.647

Sisa (%) 8 15,07 10,76 16,68 12,71 18,60 7,35 15,52

Grafik Keadaan Perkara Tahun 2012

Jumlah perkara

20.000

8.967 10.614

15,52 1.647

pro… sisa…

10.000

diputus sisa perkara prosentase

dip… Ju…

Perkara Tahun 2012

1.

Perkara diterima : Perkara yang diterima pengadilan agama se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten selama tahun 2012 sebanyak 9.080 perkara dengan rincian sebagai berikut : 1)

Izin Poligami

=

18 perkara

2)

Pencegahan Perkawinan

=

2 perkara

3)

Penolakan Perkawinan oleh PPN

=

- perkara

4)

Pembatalan Perkawinan

=

9 perkara

5)

Kelalaian Kewajiban suami/isteri

=

- perkara

6)

Cerai Talak

=

1.991 perkara

7)

Cerai Gugat

=

5.100 perkara

8) Harta Bersama

=

55 perkara

9)

=

24 perkara

Penguasaan Anak


2.

10) Nafkah Anak oleh Ibu

=

- perkara

11) Hak-hak bekas isteri

=

1 perkara

12) Pengesahan Anak

=

1 perkara

13) Pencabutan kekuasaan orang tua

=

- perkara

14) Perwalian

=

20 perkara

15) Pencabutan kekuasaan wali

=

- perkara

16) Penunjukan orang lain sebagai wali

=

- perkara

17) Ganti rugi terhadap wali

=

- perkara

18) Asal-usul anak/ Adopsi

=

21 perkara

19) Penolakan kawin campur

=

- perkara

20) Itsbat Nikah

=

1.580 perkara

21) Izin Kawin

=

- perkara

22) Dispensasi Kawin

=

31 perkara

23) Wali Adhal

=

19 perkara

24) Ekonomi Syari’ah

=

- perkara

25) Kewarisan

=

21 perkara

26) Wasiat

=

- perkara

27) Hibah

=

1 perkara

28) Wakaf

=

1 perkara

29) Shadaqah/Zakat/Infaq

=

- perkara

30) P3HP/Penetapan Ahli Waris

=

172 perkara

31) Lain-lain

=

13 perkara

Jumlah

=

9. 080 perkara

Perkara diputus/diselesaikan Perkara yang diputus/diselesaikan pada Pengadilan Agama sewilayah PTA Banten selama tahun 2012 sebanyak 8.967 perkara, dengan rincian sebagai berikut : 1.

Izin Poligami

=

9 perkara

2.

Pencegahan Perkawinan

=

1 perkara

3.

Penolakan Perkawinan oleh PPN

=

- perkara

4.

Pembatalan Perkawinan

=

1 perkara

5.

Kelalaian Kewajiban suami/isteri

=

- perkara

6.

Cerai Talak

=

1.658 perkara

7.

Cerai Gugat

=

4.417 perkara

8.

Harta Bersama

=

45 perkara

9.

Penguasaan Anak

=

18 perkara

10. Nafkah Anak oleh Ibu

=

- perkara


3.

11. Hak-hak bekas isteri

=

1 perkara

12. Pengesahan Anak

=

- perkara

13. Pencabutan kekuasaan orang tua

=

- perkara

14. Perwalian

=

22 perkara

15. Pencabutan kekuasaan wali

=

- perkara

16. Penunjukan orang lain sebagai wali

=

- perkara

17. Ganti rugi terhadap wali

=

- perkara

18. Asal-usul anak/ Adopsi

=

17 perkara

19. Penolakan kawin campur

=

- perkara

20. Itsbat Nikah

=

1.444 perkara

21. Izin Kawin

=

- perkara

22. Dispensasi Kawin

=

24 perkara

23. Wali Adhal

=

14 perkara

24. Ekonomi Syari’ah

=

- perkara

25. Kewarisan

=

18 perkara

26. Wasiat

=

- perkara

27. Hibah

=

1 perkara

28. Wakaf

=

- perkara

29. Shadaqah/Zakat/Infaq

=

- perkara

30. P3HP/Penetapan Ahli Waris

=

157 perkara

31. Lain-lain

=

11 perkara

32. Ditolak

=

30 perkara

33. Tidak diterima

=

68 perkara

34. Digugurkan

=

426 perkara

35. Dicoret dari Register

=

60 perkara

36. Perkara Dicabut

=

523 perkara

Jumlah

=

8.967 perkara

Rekapitulasi : 

Sisa perkara tahun 2011

=

1.534 perkara



Perkara diterima tahun 2012

=

9.808 perkara

Jumlah

=

10.614 perkara

Perkara diputus tahun 2012

=

8.967 perkara

Sisa

=

1.647 perkara




Grafik Keadaan Perkara pada Pengadilan Agama se wilayah PTA Banten tahun 2012 (meliputi sisa perkara, perkara diterima, diputus (kabul), dicabut ) 3500 3000 2500 2000 1500

Sisa Tahun 2011

1000

Perkara Diterima

500

Perkara diputus/Dikabulkan

0

Dicabut Sisa Tahun 2012

Pelaksanaan tupoksi pengadilan dalam menangani perkara pada tingkat pertama tahun 2012 dilakukan oleh 52 majelis hakim pada 6 Pengadilan Agama dengan kapasitas hakim yang ada tahun 2012 sebanyak 64 hakim. Rata-rata majelis hakim menyelesaikan perkara sebanyak 172 perkara per majelis/perkara yang ditangani Pengadilan Agama se wilayah PTA Banten selama tahun 2012. 4.

Faktor Penyebab Perceraian Dari perkara-perkara yang ditangani pengadilan agama tahun 2012, beberapa

faktor atau alasan menjadi penyebab yang paling menentukan sehingga perkaraperkara tersebut diputus dengan dikabulkan oleh majelis hakim khususnya terkait sengketa perkawinan (perceraian). Berikut rincian faktor penyebab perceraian dari yang paling dominan sampai dengan faktor terkecil sebagai berikut : a. Tidak ada keharmonisan

= 1.628

b. Tidak ada tanggung jawab

= 1.449

c. Ekonomi

= 1.209

d. Gangguan pihak ketiga

=

643

e. Krisis akhlak

=

253

f. Cemburu

=

205

g. Poligami tidak sehat

=

153

h. Kekejaman Jasmani

=

106

i.

Dihukum

=

28

j.

Kawin paksa

=

18


k. Kekejaman Mental

=

9

l.

=

4

m. Politis

=

2

n. Kawin di bawah umur

=

-

o. Lain-lain

=

-

Cacat Biologis/Jiwa

Jumlah

= 5.756 Grafik Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pengadilan Agama Sewilayah PTA Banten Tahun 2012

Faktor Penyebab

Gangguan Pihak Ketiga

2 0 28 9 106 0

Cacat Biologis/Jiwa Kekejaman Mental Kawin Dibawah Umur Ekonomi

18

Cemburu Poligami tdk Sehat

1628

643

1209

1499

205 252 153

0

500

1000

1500

2000

Jumlah Perkara

5.

Minutasi Perkara Sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, bahwa Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Oleh karena itu, untuk merealisasikan

ketentuan tersebut secara optimal, minutasi

(pengaslian) terhadap perkara yang telah diputus, dilakukan bersamaan dengan limit waktu maksimal ‘tersedianya’ salinan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud SEMA tersebut yaitu 14 hari setelah putusan diucapkan majelis hakim dalam persidangan.


Berikut deskripsi implementasi minutasi perkara pada Pengadilan Agama se wilayah PTA Banten tahun 2012 : Prosentase Waktu Minutasi Perkara No

Pengadilan Agama

Jumlah Perkara diputus

Sebelum 14 hari (1 minggu)

14 hari (2 minggu)

Lebih dari 14 hari (lebih dari 2 minggu)

Ket. 7

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6

Serang Pandeglang Tangerang Rangkasbitung Tigaraksa Cilegon JUMLAH

1.437 481 2.282 721 3.025 1.021 8.967

854 321 200 357 814 644 3.190

445 146 662 214 565 297 2.329

111 1.070 144 1.601 52 2.978

6.

Perkara khusus Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Peningkatan jumlah perkara yang diterima tahun 2012 diwarnai salah satunya

dengan

meningkatnya

jumlah

perkara

yang

diajukan

oleh

Pemohon/Penggugat dan atau Termohon/Tergugat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai BUMN/BUMD yang terikat oleh ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dibanding tahun 2011, terkait perkara-perkara perdata yang diajukan yaitu izin poligami, cerai talak maupun cerai gugat. Sisa perkara khusus terkait PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 tahun 2011 sebanyak 92 perkara dan yang diterima tahun 2012 sebanyak 421 perkara sehingga berjumlah 513 perkara yang meliputi perkara izin poligami sebanyak 3 perkara, cerai talak sebanyak 204 perkara, dan cerai gugat sebanyak 306 perkara (rincian terlampir). Dari jumlah 513 perkara tersebut, 435 perkara telah diselesaikan (termasuk dicabut) dan sisa perkara sampai akhir Desember 2012 berjumlah 78 perkara. Berikut rincian data tersebut di atas:

7.

Izin poligami

: - perkara

Cerai Talak

: 34 perkara

Cerai Gugat

: 44 perkara

Pelaksanaan Mediasi Pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pelaksanaan mediasi


dalam setiap perkara perdata yang diterima Pengadilan Agama merupakan suatu keharusan (Qonditio sine qua non). Tahun 2012, optimalisasi pelaksanaan mediasi dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten mencapai angka 1.721 perkara dengan jumlah keberhasilan 36 perkara (2,09%). Ada peningkatan sebesar 0.09% dibanding tahun 2011 meskipun dari sisi jumlah perkara yang dimediasi mengalami penurunan

yaitu dari 1.977

perkara menjadi 1.721 perkara. Perkara yang tidak berhasil dimediasi mencapai jumlah 1.685 perkara atau 97,91%. 8.

Justice For All a.

Biaya Perkara prodeo Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Kemudian, dipertegas dalam Pasal 60 B ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa pihak yang tidak mampu harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan. Berperkara secara prodeo merupakan salah satu program prioritas yang dikembangkan Ditjen Badilag MA RI dan badan peradilan agama di bawahnya, tidak terkecuali pengadilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten sejak blue print ke II diluncurkan. Pada DIPA tahun 2012, alokasi anggaran yang diperuntukkan membiayai program bantuan hukum pada pengadilan agama di wilayah PTA Banten sebesar Rp 279.800.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah). Anggaran tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan realisasi beberapa program meliputi biaya prodeo, sidang keliling dan posbakum. Khusus biaya prodeo, target perkara yang direncanakan tahun 2012 sebanyak 245 perkara dengan anggaran sebesar Rp. 40.125.000,- (empat puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp 37.527.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan jumlah 343 perkara. Dengan demikian penyerapan anggaran mencapai sebesar 93,53%.

b.

Pelaksanaan Sidang Keliling Selain bantuan biaya prodeo, program justice for all lainnya adalah pelaksanaan sidang keliling. Tahun 2012 anggaran yang tersedia di dalam DIPA Pengadilan Agama di wilayah PTA Banten sebesar Rp 98.840.000,-


(sembilan puluh delapan juta delapan

ratus empat puluh empat ribu

rupiah). Realisasi anggaran tersebut mencapai sebesar Rp 91.963.000,(sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) atau sebesar 93,04%. c.

Posbakum Tahun 2012, terdapat 3 (tiga) pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mendapat anggaran posbakum dalam DIPA, yaitu Pengadilan Agama Serang, Pengadilan Agama Tangerang dan Pengadilan Agama Tigaraksa. Jumlah anggaran yang tersedia dalam DIPA ketiga satker tersebut sebesar Rp 134.400.000,(seratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah). Pada akhir tahun anggaran 2012 terealisasi sebesar Rp 134.400.000,- (seratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) atau 100% dengan jumlah layanan sebanyak 3.383 orang. Berikut deskripsi program Justice for all dan realisasinya : Perkara Prodeo

Sidang Keliling

Posbakum

Pengadilan Agama

DIPA Realisasi Target & DIPA Realisasi Capaian DIPA Realisasi Target & No Rp Rp Capaian Rp Rp Perkara Rp Rp Capaian (000) (000) Perkara (000) (000) (000) (000) Layanan 1 Serang 10.500 10.475 40/35 13.500 13.500 208 19.200 19.200 520 2 Pandeglang 7.500 4.800 30/25 25.000 25.000 64 3 Tangerang 7.500 7.500 50/117 10.500 10.500 205 57.600 57.600 1745 4 Rangkasbitung 2.025 1.500 30/11 19.875 17.225 85 5 Tigaraksa 6.600 6.087 60/130 21.900 15.400 134 57.600 57.600 1118 6 Cilegon 7.200 7.165 35/ 28 10.800 10.338 141 40.125 37.527 245/343 98.840 91.963 828 134.400 134.400 3383 JUMLAH

9.

Keuangan Perkara Pada tahun 2012, sejumlah 9.080 perkara yang diterima, biaya perkara 1

yang diterima oleh Pengadilan Agama berjumlah Rp 5.246.327,400 ,- (lima miliar dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah). Pengeluaran yang telah dilakukan berjumlah Rp 4.472.930,00,(empat miliar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) meliputi biaya proses dan non proses. Sisa biaya perkara pada Pengadilan Agama di wilayah PTA Banten tahun 2012 berjumlah Rp 773.397.400,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah). Berikut keadaan keuangan perkara pada Pengadilan Agama se wilayah PTA Banten Tahun 2012 : Saldo tahun 2011 1

= Rp

480.592,400,-

Penerimaan tahun 2012 ditambah saldo tahun 2011 pada PA sewilayah PTA Banten


B.

Penerimaan

= Rp 4.765.735,000,-

Jumlah

= Rp 5.246.327,400,-

Pengeluaran

= Rp 4.472.930,000,-

Saldo Tahun 2012

= Rp

773.397,400,-

Perkara Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Banten 1.

Keadaan Perkara Banding Keadaan perkara tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama Banten, pada tahun 2011 perkara banding diterima 68 perkara, sedangkan tahun 2012 perkara diterima sejumlah 86 perkara, yang berarti mengalami kenaikan 18 perkara (20,93%), sedangkan sisa perkara tahun 2011 sebanyak 1 perkara, sehingga perkara yang ditangani Pengadilan Tinggi Agama Banten pada Tahun 2012 sebanyak 87 perkara.

2.

Penerimaan Perkara Banding Perkara permohonan banding yang diterima dari Pengadilan Agama sewilayah Banten Tahun 2012 sejumlah 86 perkara tersebut berasal dari : No

Pengadilan Agama

Jumlah Perkara

1.

Serang

7

2.

Tangerang

28

3.

Tigaraksa

35

4.

Pandeglang

5

5.

Rangkasbitung

2

6.

Cilegon

9

Jumlah

86

Adapun 86 perkara banding yang diterima pada Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2011 dapat diperinci menurut jenisnya sebagai berikut : 1) Cerai Gugat

= 46

perkara

2) Cerai Talak

= 21

perkara

3) Hadlanah

=

1

perkara

4) Harta Bersama

=

9

perkara

5) Gugat Waris/ Kewarisan

=

5

perkara

6) Pembatalan Perkawinan

=

2

perkara

7) Lain-lain (perlawanan eksekusi &

=

2

perkara

= 86

perkara

pembatalan penetapan) Jumlah


3.

Penyelesaian Perkara Banding Sisa perkara banding Tahun 2011 sebanyak 1 perkara, ditambah perkara banding diterima Tahun 2012 sebanyak 86

perkara, jumlah

keseluruhan

adalah 87 perkara, dan yang diputus pada Tahun 2012 sebanyak 82 perkara (94,25%), maka sisa perkara pada akhir Tahun 2012 sebanyak 5 perkara (5,75%). Perkara tersebut dapat diperinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut : 1)

Cerai Gugat

= 39 perkara

2) Cerai Talak

= 26 perkara

3) Hadlanah

=

1 perkara

4) Harta Bersama

=

7 perkara

5) Gugat Waris/ Kewarisan

=

5 perkara

6) Pembatalan Perkawinan

=

2 perkara

7) Lain-lain (perlawanan eksekusi &

=

2 perkara

pembatalan penetapan) Jumlah Perkara yang

= 82 perkara diputus dapat dipersentase menurut jenis putusannya,

sebagai berikut : 1)

Dicabut

=

3, 66 %

2)

Dikabulkan

= 92, 68 %

3)

Ditolak

=

0%

4)

Tidak diterima

=

3,66 %

Adapun Grafik persentase perkara yang diputus menurut jenis putusannya tahun 2012 sebagai berikut :

Perkara yang ditangani pada Tahun 2012 oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten yakni :


1)

Sisa Tahun 2011

=

1 perkara

2)

Perkara diterima

=

86 perkara

3)

Perkara diputus

=

82 perkara

4)

Sisa

=

5 perkara

Dari segi waktu dan persentase penyelesaian perkara, mulai perkara diterima

sampai

dengan

perkara

diputus,

terinci

sebagai

berikut : 1) diselesaikaan dalam waktu 1 bulan sebanyak

= 62 perkara (75,61 %)

2) diselesaikaan dalam waktu 2 bulan sebanyak

= 18 perkara (21,95 %)


= 2 perkara (2,44 %)


= 0 perkara (0 %)


= 0 perkara (0 %)


= 0 perkara (0 %)

7) diselesaikaan dalam waktu lebih dari 6 bulan sebanyak = 0 perkara (0 %) Grafik penyelesaian perkara pada tingkat banding dan presentase Tahun 2012 sebagai berikut :

Jangka Waktu

GRAFIK JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERKARA BANDING PTA BANTEN TAHUN 2012

> 6 bulan 5 bulan 3 bulan

2

18

1 bulan 0

20

62 40 Jumlah Perkara

60

80

Grafik Presentasi Penyelesaian Perkara Banding PTA Banten Tahun 2012

1 Bulan

2 Bulan

3 Bulan

76% 22%

2%


Produktivitas Hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan banding selama tahun 2012, dapat diuraikan sebagai berikut : 1).

Ketua Majelis Hakim Anggota

: Drs. H. Sudirman Malaya, S.H., M.H. : Drs. H. Abu Bakar Syarif, S.H., M.H. : Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, S.H., M.H.I. Perkara yang ditangani 0 perkara dan diselesaikan 0 perkara, sisa 0 perkara 2). Ketua Majelis : Drs. H. M. Thahir Hasan Hakim Anggota : Drs. H. Abu Bakar Syarif, S.H., M.H. : Drs. H.M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H. Perkara yang ditangani 0 perkara dan diselesaikan 0 perkara, sisa 0 perkara 3). Ketua Majelis : Drs. H. Muwahhidin, S.H., M.H. Hakim Anggota : Drs. H. Maraenda Harahap, S.H., M.H. : Drs. H. Maluddin A. Jalil. Perkara yang ditangani 0 perkara dan diselesaikan 0 perkara, sisa 0 perkara 4). Ketua Majelis : Drs. H. Muwahhidin, S.H., M.H. Hakim Anggota : Drs. H. Abu Bakar Syarif, S.H., M.H. : Drs. H. Masrum, M.H. Perkara yang ditangani 1 perkara dan diselesaikan 1 perkara, sisa 0 perkara 5). Ketua Majelis : Drs. H. Muwahhidin, S.H., M.H. Hakim Anggota : Drs. H.M. Yusuf Was Syarief, S.H., M.H.I. : Drs. Fakhruddin Cikman, S.H., M.S.I. Perkara yang ditangani 2 perkara dan diselesaikan 2 perkara, sisa 0 perkara 6). Ketua Majelis : Drs. H. Muwahhidin, S.H., M.H. Hakim Anggota : Drs. Fakhruddin Cikman, S.H., M.S.I. : Drs. H. Mafruddin Maliki, S.H. Perkara yang ditangani 3 perkara dan diselesaikan 3 perkara, sisa 0 perkara 7). Ketua Majelis : Drs. H. Muwahhidin, S.H., M.H. Hakim Anggota : Drs. Fakhruddin Cikman, S.H., M.S.I. : Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H. Perkara yang ditangani 1 perkara dan diselesaikan 1 perkara, sisa 0 perkara 8). Ketua Majelis : Drs. H. Abu Bakar Syarif, S.H., M.H. Hakim Anggota : M. Ridwan Siregar, S.H. : DR. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum. Perkara yang ditangani 1 perkara dan diselesaikan 0 perkara, sisa 1 perkara 9). Ketua Majelis : Drs. H. Abu Bakar Syarif, S.H., M.H. Hakim Anggota : Drs. H. Achmad Hanifah : Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H. Perkara yang ditangani 3 perkara dan diselesaikan 2 perkara, sisa 1 perkara 10). Ketua Majelis : Drs. H. Abu Bakar Syarif, S.H., M.H. Hakim Anggota : Drs. H. Zainir Surzain, S.H., M. Ag : Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H. Perkara yang ditangani 9 perkara dan diselesaikan 9 perkara, sisa 0 perkara 11). Ketua Majelis : Drs. H. Abu Bakar Syarif, S.H., M.H. Hakim Anggota : Drs. Darisman : Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. Perkara yang ditangani 1 perkara dan diselesaikan 1 perkara, sisa 0


perkara 12). Ketua Majelis Hakim Anggota

13).

14).

15).

16).

17).

18).

19).

20).

21).

22).

: Drs. H. M. L. Hakim Bastary, S.H., M.H. : Drs. H. Endang Ali Ma’sum, S.H., M.H. : H. M. Surury YS, S.H., M.H. Perkara yang ditangani 1 perkara dan diselesaikan 1 perkara, sisa 0 Perkara Ketua Majelis : Drs. H. M. L. Hakim Bastary, S.H., M.H. Hakim Anggota : Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H. : H. Empud Mahpuddin, S.H., M.H. Perkara yang ditangani 9 perkara dan diselesaikan 9 perkara, sisa 0 Perkara Ketua Majelis : Drs. H. M. L. Hakim Bastary, S.H., M.H. Hakim Anggota : Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H. : Drs. Abu Bakar, S.H., M.H. Perkara yang ditangani 2 perkara dan diselesaikan 2 perkara, sisa 0 Perkara Ketua Majelis : Drs. H.M. Yusuf Was Syarief, S.H., M.S.I. Hakim Anggota : Drs. Fakhruddin Cikman, S.H., M.S.I. : M. Ridwan Siregar, S.H.. Perkara yang ditangani 2 perkara dan diselesaikan 2 perkara, sisa 0 Perkara Ketua Majelis : Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, S.H.,M.S.I. Hakim Anggota : Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H. : Drs. Endang Muchlis, S.H., M.H. Perkara yang ditangani 0 perkara dan diselesaikan 0 perkara, sisa 0 Perkara Ketua Majelis : Drs. H. Marluddin A. Jalil Hakim Anggota : Drs. H. Achmad Hanifah : Drs. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H. Perkara yang ditangani 1 perkara dan diselesaikan 1 perkara, sisa 0 Perkara Ketua Majelis : Drs. H. Marluddin A. Jalil Hakim Anggota : Drs. Darisman. : Drs. H. Achmad Hanifah Perkara yang ditangani 11 perkara dan diselesaikan 11 perkara, sisa 0 Perkara Ketua Majelis : Drs. H. Marluddin A. Jalil Hakim Anggota : H. M. Surury YS, S.H. : Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. Perkara yang ditangani 3 perkara dan diselesaikan 3 perkara, sisa 0 Perkara Ketua Majelis : Drs. H. Maraenda Harahap, S.H., M.H. Hakim Anggota : Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H. : Drs. H. Abd. Razak Bachtiar, S.H., M.H. Perkara yang ditangani 1 perkara dan diselesaikan 0 perkara, sisa 1 Perkara Ketua Majelis : Drs. H. M. Basri Nasution, S.H., M.H. Hakim Anggota : Drs. H. Nuruzzaman Romli, SH : Drs. Fakhruddin Cikman, S.H., M.S.I. Perkara yang ditangani 8 perkara dan diselesaikan 8 perkara, sisa 0 perkara Ketua Majelis : Drs. H. M. Basri Nasution, S.H., M.H. Hakim Anggota : Drs. H. Nuruzzaman Romli, SH : H. Asril Nasution, S.H., M. Hum. Perkara yang ditangani 2 perkara dan diselesaikan 2 perkara, sisa 0 perkara


23). Ketua Majelis Hakim Anggota

24).

25).

26).

27).

28).

29).

30).

31). 32).

: Dra. Hj. Zulaecho, M.H. : M. Ridwan siregar, S.H. : Drs. H. Masrum, M.H. Pekara yang ditangani 2 perkara dan diselesaikan 2 perkara, perkara Ketua Majelis : Dra. Hj. Zulaecho, M.H. Hakim Anggota : Drs. H. Endang Ali Ma’sum, S.H., M.H. : M. Ridwan siregar, S.H. Perkara yang ditangani 7 perkara dan diselesaikan 7 perkara, perkara Ketua Majelis : Dra. Hj. Zulaecho, M.H. Hakim Anggota : Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H. : M. Ridwan siregar, S.H. Perkara yang ditangani 1 perkara dan diselesaikan 1 perkara, perkara Ketua Majelis : H. Muhammad H. A. Rahman, S.H. Hakim Anggota : Drs. H. Helmy Thohir. : H. M. Surury YS, S.H., M.H. Perkara yang ditangani 10 perkara dan diselesaikan 10 perkara, perkara Ketua Majelis : H. Muhammad H. A. Rahman, S.H. Hakim Anggota : Drs. H. Helmy Thohir. : Drs. H. Masrum, M.H. Perkara yang ditangani 1 perkara dan diselesaikan 1 perkara, perkara Ketua Majelis : Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H. Hakim Anggota : Drs. H. Fakhruddin Cikman, SH.H., M.S.I. : Drs. H. Oding Sopandi, S.H. Perkara yang ditangani 1 perkara dan diselesaikan 0 perkara, perkara Ketua Majelis : Drs. H. Ahmad As’ad, S.H. Hakim Anggota : Drs. H. Ahmad Choiran, M.H. : Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H. Perkara yang ditangani 0 perkara dan diselesaikan 0 perkara, perkara Ketua Majelis : Drs. M. Dirwan, S.H., M.H. Hakim Anggota : H. M. Surury YS, S.H., M.H. : Drs. H. Masrum, M.H. Perkara yang ditangani 1 perkara dan diselesaikan 0 perkara, perkara Ketua Majelis : Drs. Darisman Hakim Anggota : H. Asril Nasution, S.H., M.Hum. : Drs. H. Masrum, M.H. Perkara yang ditangani 3 perkara dan diselesaikan 3 perkara, perkara Ketua Majelis: Drs. Darisman Hakim Anggota : Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. : H. Asril Nasution, S.H., M.Hum. Perkara yang ditangani 0 perkara dan diselesaikan 0 perkara, perkara

sisa 0

sisa 0

sisa 0

sisa 0

sisa 0

sisa 1

sisa 0

sisa 1

sisa 0

sisa 0


4.

Minutasi Berkas Perkara Minutasi berkas perkara banding dilaksanakan setelah putusan banding dan salinannya dikirim ke Pengadilan Agama pengaju beserta berkas bundel A. Berikut data minutasi perkara banding tahun 2012 : 1)

Sisa Perkara Tahun 2011 yang belum minutasi

2) Perkara putus Tahun 2012

= 82 perkara

Jumlah

5.

= 3 perkara = 85 perkara

3) Perkara diminutasi Tahun 2012

= 84 perkara

4) Sisa belum minutasi Tahun 2012

= 1 perkara

Keuangan Perkara banding Dalam pengelolaan biaya perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Banten (biaya banding), bendahara biaya banding (kasir/petugas Meja I) mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran biaya banding ke dalam buku Jurnal Keuangan Perkara (KII-PA1), buku Induk Keuangan Perkara (KII-PA2) dan buku Bantu Jurnal Harian Perkara banding sesuai dengan ketentuan Pola Bindalmin. Rincian penerimaan dan pengeluaran biaya perkara banding Tahun 2012 sebagai berikut : Penerimaan : 1). Sisa tahun 2011

= Rp

11.000,-

2). Penerimaan tahun 2012

= Rp 12.750.000,-

Jumlah penerimaan

= Rp 12.761.000,-

Pengeluaran : 1). Biaya Proses

= Rp 11.815.000,-

2). Meterai

= Rp

486.000,-

3). Biaya Redaksi

= Rp

405.000,-

Jumlah pengeluaran = Rp 12.706.000,Saldo

6.

= Rp

55.000,-

Kearsipan Perkara Pola kearsipan perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Banten adalah setiap perkara yang sudah diminutasi, maka berkas perkaranya langsung ditata ke dalam box arsip dan diletakkan pada rak di dalam ruang arsip perkara (lemari arsip). Adapun data kearsipan dapat diuraikan sebagai berikut :


1). Sisa perkara belum minutasi tahun 2011

: 3 perkara

2). Perkara putus tahun 2012

: 82 perkara

Jumlah

: 85 perkara

4). Berkas perkara telah diminutasi tahun 2012

: 84 perkara

5). Sisa belum minutasi tahun 2012

: 1 perkara

6). Perkara yang sudah masuk box dan rak arsip

: 80 perkara

Sesuai dengan Juklak Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali poin D.3 terkait “kebijakan” pola kearsipan yang dilaksanakan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding bahwa Pengadilan wajib mengumpulkan, menyimpan dan mengelola seluruh versi final dari dokumen elektronik yang merupakan sumber penyiapan dan penyusunan putusan pengadilan. Oleh karena itu, pada tahun 2012 seluruh putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten selain diarsipkan dalam bentuk konvensional (hardcopy), disimpan pula dalam bentuk dokumen elektronik (softcopy.) 7.

Laporan Perkara Selain berfungsi sebagai alat kontrol terhadap pelaksanaan tupoksi peradilan, laporan perkara dapat menjadi sumber data dan informasi mengenai penanganan perkara termasuk sebagai bahan untuk meneliti kebenaran dari evalusi yang dilakukan PA dan PTA. Laporan juga berfungsi sebagai alat untuk mengetahui berbagai progress report

yang telah dicapai oleh pengadilan

agama maupun pengadilan tinggi agama dalam kurun waktu tertentu. Ketentuan penyusunan laporan perkara di lingkungan peradilan agama mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin yang mewajibkan Pengadilan Agama membuat laporan sebagai berikut: a.

Laporan perkara pada Pengadilan Agama 1)

LI-PA1 (Laporan Keadaan Perkara)

2)

LI-PA2 (Laporan Perkara yang dimohonkan Banding)

3)

LI-PA3 (Laporan Perkara yang dimohonkan Kasasi)

4)

LI-PA4 (Laporan Perkara yang dimohonkan PK)

5)

LI-PA5 (Laporan Perkara Perdata yang dimohonkan Eksekusi)

6)

LI-PA6 (Laporan tentang Kegiatan Hakim)

7)

LI-PA7 (Laporan Keuangan Perkara)

8)

LI-PA8 (Laporan Jenis Perkara)


b.

Laporan perkara pada Pengadilan Tinggi Agama 1)

LII-A1 (Laporan Keadaan Perkara)

2)

LII-A2 (Laporan Kegiatan Hakim Perkara Perdata)

3)

LII-A3 (Laporan Keuangan Perkara Perdata) Seiring dengan kebutuhan informasi dan data perkara yang terus

berkembang, aturan pelaporan perkara selalu mengalami pembaruan dan penyempurnaan. Untuk menyikapi hal tersebut, melalui Rapat Kerja Daerah Tahun 2012, dihasilkan rumusan kebijakan PTA Banten terkait penyusunan laporan perkara sebagai berikut: 1.

Jenis-jenis laporan perkara PA yang dikirim ke PTA selambatlambatnya tanggal 5 setiap bulan berikutnya terdiri dari : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17)

LI-PA1 (laporan keadaan perkara) LI-PA7(laporan keuangan perkara) LI-PA8 (laporan jenis perkara) B4 (laporan tentang faktor penyebab perceraian) B6 (Laporan pertanggungajawaban uang iwadl) Laporan perkara khusus PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 Laporan pelaksanaan sidang keliling Laporan perkara prodeo Laporan Posbakum Laporan pelaksanaan mediasi Laporan penerbitan dan penyerahan akta cerai Laporan penyampaian salinan putusan/penetapan kepada KUA Laporan penyelesaian perkara (minutasi) Laporan registrasi surat kuasa Laporan Empat bulanan (terdiri dari : Laporan perkara banding, kasasi, PK dan Eksekusi, laporan sita serta laporan pengaduan) Laporan semester (Kegiatan hakim) Laporan Tahunan

Selain laporan-laporan tersebut di atas, laporan berbasis website (media IT) menjadi kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh Pengadilan Agama kepada PTA Banten dan atau PTA Banten ke tingkat Ditjen Badilag dan MARI. Laporan-laporan berbasis media IT meliputi

laporan keuangan perkara,

perkara prodeo, posbakum, pelaksanaan sidang keliling serta data perkara (sms gateway). Perkara yang dimohonkan Kasasi Perkara yang dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung RI pada Tahun 2012 sebanyak 33 perkara, berasal dari :


No

Pengadilan Agama

Perkara Kasasi

1

Serang

2

2

Tangerang

9

3

Tigaraksa

15

4

Pandeglang

3

5

Rangkasbitung

1

6

Cilegon

3

Keterangan

Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali Perkara yang dimohonkan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung R.I. Tahun 2012 sebanyak 1 perkara, berasal dari : No

Pengadilan Agama

Perkara PK

1

Serang

0

2

Tangerang

1

3

Tigaraksa

0

4

Pandeglang

0

5

Rangkasbitung

0

6

Cilegon

0

Keterangan

Putusan yang dimohonkan Eksekusi Perkara yang dimohonkan eksekusi Tahun 2012 sebanyak 20 perkara, berasal dari : No

Pengadilan Agama

Perkara Eksekusi

1

Serang

2

2

Tangerang

5

3

Tigaraksa

5

4

Pandeglang

1

5

Rangkasbitung

0

6

Cilegon

7

Keterangan

Data : Laporan perkara 4 Bulanan Pengadilan Agama 8.

Pelaksanaan Meja Informasi Era keterbukaan informasi di lingkungan Mahkamah Agung RI ditandai dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi sebagai media yang memberikan akses seluas-luasnya kepada publik khususnya pihak berperkara untuk mengetahui dan mendapatkan informasi hukum yang dibutuhkan dari semua lingkungan peradilan termasuk Pengadilan Tinggi Agama Banten. Selain memanfaatkan teknologi informasi, pemberian pelayanan kepada masyarakat juga tetap dilakukan melalui cara-cara konvensional yaitu melalui


penyampaian informasi secara langsung atau melalui tertulis dengan mengacu kepada Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan SK Dirjen Badilag MA RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011

yaitu

dengan

mengembangkan

pelayanan

Meja

Informasi (one stop service). Berikut rekapitulasi permohonan informasi Tahun 2012 : Jumlah

Jenis Informasi Prosedur berperkara 1

Penanganan Lain-lain perkara Konsultasi Pengaduan (naskah/ banding dokumen) 2 3 4 5

1

9.

Keterangan

6

3

2

0

6 2

7 Sebagian pengaduan tidak teregistrasi sebagai permohonan informasi

Pengaduan Mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di lingkungan Peradilan, tahun 2012 Pengadilan Tinggi Agama Banten telah menerima dan menindaklanjuti serta melaporkan setiap pengaduan yang masuk atau diajukan pihak berperkara (stakeholder) kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung RI. Terdapat peningkatan secara kuantitas pengaduan yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Banten tahun 2012 dibanding tahun 2011, yaitu dari 5 pengaduan menjadi 10 pengaduan (100%) dengan materi pokok antara lain indikasi

pelanggaran

disiplin

ketidakpuasan pelayanan.

dan

kode

etik,

mal

administrasi,

dan

Dari 10 pengaduan yang diterima, 9 pengaduan

telah ditindaklanjuti dan 1 pengaduan menjadi sisa tahun 2012. Berikut rekapitulasi penanganan pengaduan tahun 2012 : No. 1 1. 2. 3.

Indikasi Pelanggaran 2 Pelanggaran disiplin/ kode etik Mal administrasi Ketidakpuasan pelayanan Jumlah

Sisa Tahun lalu 3

Diterima

Ditindaklanjuti

Sisa

4

5

6

-

5

5

-

-

4

3

1

-

1

1

-

-

10

9

1


BAB IV Pengawasan Internal Sistem Pengawasan Internal Pengadilan Tinggi Agama Banten saat ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu : 1). Pengawasan Melekat Pengawasan melekat dalam organisasi MARI dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya adalah Pengawasan secara struktural yang melekat dalam suatu organisasi sebagaimana tertuang dalam pedoman umum angka 1 huruf a Instruksi Presiden Nomor

1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat.

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif

dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan

tersebut berjalan secara efisien dan efektif

sesuai dengan rencana kegiatan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini PTA. Banten secara mikro dilaksanakan oleh masing-masing bagian dan secara makro oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten yang didelegasikan kepada Wakil Ketua PTA Banten selaku koordinator pengawasan yang kemudian didelegasikan kepada Hakim Tinggi Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas Daerah dan Ketua Pengadilan Agama (yang didelegasikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama selaku koordinator pengawasan yang kemudian didelegasikan kepada Hakim Pengawas Bidang) yang secara keseluruhan

hasil pengawasan disampaikan

kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten (Surat Edaran MA RI Nomor 2 Tahun 1988 tanggal 18 Februari 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas antara KPT/Negeri dengan Wakil Ketua PT/Negeri dimana pengawasan (kontrol) terhadap masalah-masalah keuangan, kepegawaian dan persuratan didelegasikan kepada Wakil Ketua). Pengawasan melekat dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA.1080/SK/III/2006, dan telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten terhadap Pengadilan Agama se wilayah hukum PTA Banten sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun namun sebelumnya didahuli oleh pembinaan yang dilakukan oleh Ketua beserta Panitera/ Sekretaris PTA Banten, hasil pengawasan kemudian ditindaklanjuti dengan pembinaan yang dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun oleh Tim Pembinaan yaitu Ketua, Wakil Ketua ,Panitera dan Pejabat Struktural Kepaniteraan maupun Kesekretariatan.


2). Pengawasan Fungsional Mempedomani Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 32 pada penjelasan ayat 3 dapat diuraikan bahwa kewenangan untuk melaksanakan pengawasan oleh MA RI dapat didelegasikan kepada Pengadilan Tingkat Banding disemua lingkungan peradilan, berdasarkan hal inilah kemudian berkembang istilah Pengadilan Tingkat Banding sebagai Voorproost (kawal depan) MA RI. Berdasarkan surat Keputusan MA RI Nomor KMA/006/SK/III/1994 tanggal 31 Maret 1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atau Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama menegaskan bahwa Ketua Pengadilan Tingkat Banding melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di Pengadilan Tingkat Pertama di daerah hukumnya. Pengawasan meliputi : Teknis Peradilan, Administrasi Peradilan serta perbuatan dan tingkah laku hakim dan pejabat kepaniteraan, berdasarkan surat Keputusan MA RI Nomor KMA/1144/SK/I/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, pengawasan juga dilakukan melalui website. Pengadilan Tinggi Agama Banten telah melaksanakan Surat Edaran tersebut dengan membentuk Hakim Tinggi

Pengawas Daerah dengan susunan sebagai

berikut : a. Hakim Tinggi Pengawas Daerah :

NO

1

2

NAMA

JABATAN

Drs. H. Abu Bakar Syarif, SH.,MH

Hakim Utama

Drs. Darisman

Hakim Utama Muda

Drs. H.M. Yusuf Was Syarif, S.H.,MHI

Hakim Utama Muda Hakim Madya Utama

Drs. H. Achmad Hanifah

3

Drs. H. Abu Bakar , S.H., M.H.

Hakim Utama Muda

Drs. H. Masrum, M.H.

Hakim Madya Utama

Drs. H. Fakhruddin Cikman S.H.,M.SI Hakim Utama 4

Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.

Hakim Utama Muda

DAERAH PENGAWASAN Pengadilan Agama Serang Pengadilan Agama Tangerang Pengadilan Agama Tigaraksa Pengadilan Agama Pandeglang


5

6

Drs. H. Marluddin A. Jalil

Hakim Utama Muda

M. Ridwan Siregar, S.H.

Hakim Madya Utama

H. M. Surury YS., S.H.

Hakim Madya Utama

H. Asril Nasution,S.H.,M.Hum.

Hakim Madya Utama

Pengadilan Agama Rangkasbitung Pengadilan Agama Cilegon

Kegiatan Pembinaan Bulan Maret 2012

No

Nama

1

1. Drs.H.M.Thahir Hasan 2. Dra.Hj. Siti Maryam

2


3

1. 2.

Uraian

Tanggal

Pembinaan di PA Pandeglang & PA Rangkasbitung

27 Maret 2012

Pembinaan di PA Serang & PA Cilegon

28 Maret 2012

Pembinaan di PA Tangerang & PA Tigaraksa

29 Maret 2012

Drs.H.M.Thahir Hasan Dra.Hj. Siti Maryam

Kegiatan Pengawasan Bulan April 2012 No

Nama

Uraian

Tanggal

1

1. 2. 3. 4. 5.

Drs. H. Abu Bakar Syarif, SH.,MH Drs. H. Endang Ali Ma’sum,SH.,MH H.M Surury YS, SH Hulaesi, S.H., M.H. Dra. Hj. Fauziah Sy Anasi

Pengawasan di PA Serang

9-10 April 2012

2

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Drs. H. Muwahhidin, S.H., M.H. Drs. H. Marluddin A Jalil Drs. Darisman Drs. H. Helmy Thohir Hidayat, S.H. Asriningsih, S.E.

Pengawasan di PA Cilegon

9-10 April 2012

3

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Drs. H. Muwahhidin, S.H., M.H. Drs. H. Zainir Surzain, SH.,M.Ag H. Empud Mahpuddin,SH.,MH Drs. H. Achmad Hanifah Rifki, S.H., M.H.um Mirza, S.H., M.H.

Pengawasan di PA Tangerang

11-12 April 2012


4

1. 2. 3. 4. 5.

Drs. M. Basri Nasution, SH.,MH Drs. H.U Syihabuddin, SH.,MH M. Ridwan Siregar, S.H. Hulaesi, S.H., M.H. Achmad Sofwan, S.H.

Pengawasan di PA Rangkasbitung

11-12 April 2012

5

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Drs. H. Muwahhidin, S.H., M.H. Drs. H. M. L Hakim Bastary, S.H. Dra. Hj. Zulaecho, MH Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H. Drs. H. Mafruddin Maliki, S.H. Rifki, S.H., M.Hum. Mirza, S.H., M.H.

Pengawasan di PA Tigaraksa

16-17 April 2012

6

1. 2. 3. 4. 5.

H. Muhammad H.A Rahman, S.H. Drs. Fakhruddin Cikman, SH.,M.Si Drs. H. Musfizal Musa, SH.,M.H. Dedeh Hotimah, S.Ag., M.H. Hadi Sunarso, S.E.

Pengawasan di PA Pandeglang

16-17 April 2012

Kegiatan Pembinaan Bulan Juli 2012 No

Nama

Uraian

Tanggal

1


Pembinaan di PA Pandeglang

2 Juli 2012

2


Pembinaan di PA Rangkasbitung

3 Juli 2012

3


Pembinaan di PA Serang

4 Juli 2012

4


Pembinaan di PA Cilegon

5 Juli 2012

5


Pembinaan di PA Tangerang

9 Juli 2012

6


Pembinaan di PA Tigaraksa

10 Juli 2012

Kegiatan Pengawasan Bulan Oktober 2012 No 1

Nama 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Drs.H.Muwahhidin, SH.,M.H. Drs. H.M.L. Hakim Bastary, S.H.,M.H. Drs.H. Yusuf Was Syarif, S.H., M.HI. Drs. H. Achmad Hanifah Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. Rifki, SH.,M.Hum Mirza, SH.,M.H Dina Aliyah, A.Md.

Uraian

Tanggal

Pengawasan di PA Tigaraksa

8 Oktober 2012


2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H M. Ridwan Siregar, S.H Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H. Hidayat, S.H Hadi Sunarso, S.E Yulinah Tusriati, S.H Drs.H.Muwahhidin, SH.,M.H. Drs. H.M.L. Hakim Bastary, S.H.,M.H. Dra. Hj. Zulaecho, M.H. Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H. Drs. H. Zainir Surzain, S.H.,M.Ag. Hulaesi, S.H.,M.H. Dedeh Hotimah, S.Ag., M.H. Neneng Fachriah, A.Md.

Pengawasan di PA Rangkasbitung

8 Oktober 2012

Pengawasan di PA Tangerang

9 Oktober 2012

4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Drs. H. Marluddin A. Jalil H. M. Surury YS., S.H. H. Asril Nasution, S.H., M.Hum. Drs. H. Masrum, M.H. Rifki, SH.,M.Hum Mirza, SH.,M.H Dina Aliyah, A.Md.

Pengawasan di PA Cilegon

9 Oktober 2012

5

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Drs. H. Muwahhidin, S.H.,M.H. Drs. H. Marluddin A. Jalil Drs. Darisman Drs. H. Helmy Thohir Dra. Hj. Fauziah Sy Anasi Asriningsih, S.E. Neneng Fachriah, A.Md.

Pengawasan di PA Serang

10 Oktober 2012

6

1. 2. 3. 4.

Drs. M. Basri Nasution, S.H.,M.H H. Muhammad H.A. Rahman, S.H. Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H. Drs. H. Fakhruddin Cikman, S.H.,M.SI 5. Achmad Sofwan, S.H. 6. Hulaesi, S.H., M.H. 7. Yulinah Tusriati, S.H.

Pengawasan di PA Pandeglang

10 Oktober 2012

3

Kegiatan Pembinaan Bulan November 2012 Nama

Uraian

Tanggal

1. Drs.H.Sudirman Malaya, S.H.,M.H. 2. Hulaesi, S.H., M.H.

Pembinaan di PA Rangkasbitung & PA Tigaraksa

20 November 2012


b. Hakim Tinggi Pengawas Bidang No

Nama

Jabatan

Pengawas Bidang

1

H. Empud Mahpuddin,SH.,MH

Hakim Madya Utama

Teknik Yustisial

2

Dra. Hj. Zulaecho, MH

Hakim Utama Muda

Bindalmin

3

Drs. H.U Syihabuddin, SH.,MH

Hakim Madya Utama

Umum

Adapun materi Pembinaan meliputi : 1. Manajemen Peradilan 2. Pelayanan Publik 3. Pembinaan Teknis Yustisial 4. Pembinaan Administrasi Perkara 5. Pembinaan Administrasi Umum dan Perlengkapan 6. Pembinaan Administrasi Keuangan 7. Pembinaan Administrasi Kepegawaian

3) PENGAWASAN INSIDENTIL Kegiatan SIDAK Tahun 2012

Nama Drs. H. Abu Bakar, S.H. M.H. Drs. H. Masrum, M.H Dedeh Hotimah, S.Ag., M.H.

Uraian Pengaduan Terhadap Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Serang

Tanggal 30 Oktober 2012


BAB V Pembinaan dan Pengelolaan A.

Sumber Daya Manusia 1.

Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Pembinaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten selama Tahun 2012 terhadap Tenaga Teknis Yudisial adalah sebagai berikut : 1).

Pembinaan

dalam

bentuk

Rapat

Koordinasi

Jajaran

Pimpinan

Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan April dan Oktober 2012. 2).

Rapat Persiapan Pengawasan ke seluruh Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten yang dilaksanakan 2 kali.

3).

Pembinaan yang dilakukan secara rutin 2 kali dalam setahun yang dilaksanakan pada bulan Maret dan Juli 2012, mencakup Teknis Yustisial, Administrasi Perkara dan Administrasi Umum terhadap Ketua, Panitera, Jajaran Fungsional, Kepaniteraan dan Kesekretariatan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten ke seluruh Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten.

4).

Pengawasan yang dilakukan secara rutin 2 kali dalam setahun yang dilaksanakan pada bulan April dan Oktober 2012, mencakup Teknis Yustisial administrasi perkara dan administrasi umum terhadap seluruh jajajran Pengadilan Agama sewilayah PTA Banten. Hakim Tinggi, Pejabat Kepaniteraan / Kesekretariatan dan Panitera Pengganti sebagai Tim Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Banten ke seluruh Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten.

5).

Rapat Hasil Pengawasan Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten, untuk merumuskan pemecahan masalah yang dihadapi Pengadilan Agama sebanyak 1 kali.

6).

Kegiatan Bintek Orientasi Pola Bindalmin dan Orientasi Tugas Hakim Pengadilan Agama Sewilayah PTA Banten yang dilaksanakan pada Bulan Maret 2012.

7).

Kegiatan Diskusi Hakim yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 23 November 2012.

8).

Rapat Mingguan yang dilaksanakan setiap Hari Rabu (Coffee Morning) yang diikuti oleh seluruh Hakim Tinggi, Panitera / Sekretaris, Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris, pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2012.


9).

Rapat

Penyusunan

Pola

Pembinaan

dan

Pengawasan,

yang

dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2012. 10). Rapat Pleno Sosialisasi Hasil Bimbingan Teknis Kompetensi Hakim Peradilan Agama Angakatan I - IV, yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2012. 11). Rapat Penyampaian Hasil Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Banten, yang dilaksankan pada tanggal 25 April 2012. 12). Mengikutsertakan Pendidikan Pelatihan, Sosialisasi dan Seminar bagi Pejabat Fungsional, Kepaniteraan dan Staf baik Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Pengadilan

Agama yang diselenggarakan oleh

Mahkamah Agung RI, Dirjen Badilag MA RI maupun Pengadilan Tinggi Agama Banten. Data Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten berjumlah 140, terdiri dari : No

2.

Satuan Kerja

Hakim

Pansek

Wapan

Panmud

PP

JS / JSP

Jumlah

1.

PTA Banten

27

1

1

2

3

-

45

2.

PA Tangerang

15

1

1

3

4

11

32

3.

PA Tigaraksa

15

1

-

3

4

8

31

4.

PA Serang

13

1

1

3

5

8

32

5.

PA Cilegon

11

1

1

3

4

9

22

6.

PA Pandeglang

6

1

1

2

2

2

18

7.

PA Rangkasbitung

6

1

1

3

1

5

11

Jumlah

93

7

6

19

23

43

191

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Pembinaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten selama Tahun 2012 terhadap Tenaga Non Teknis adalah sebagai berikut : 1).

Rapat Persiapan Audit Kinerja oleh TIM Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2012.

2).

Pembinaan Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam apel setiap bulan pada tanggal 17 oleh Ketua , Wakil Ketua dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Banten selama Bulan Januari s.d. Oktober 2012. Untuk Apel pagi setiap Hari Senin dan apel sore setiap Hari Jum’at, dilaksanakan selama Bulan November s.d. Desember 2012

3).

Pembinaan Aparatur Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam Upacara HUT PTA Banten pada bulan April 2012.


4).

Pembinaan Aparatur Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam Upacara Bendera tanggal 17 Agustus 2012 oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Banten.

5).

Rapat Koordionasi antara Hakim Tinggi dengan Pejabat Struktural dan Fungsioanl PTA Banten, dilakukan sebanyak 3 kali.

6).

Pembahasan Evaluasi Pembaruan Program Pengembangan IT yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2012.

7).

Penjelasan DIPA Tahun 2013, yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Pansek, Wasek PTA dan PA sewilayah PTA Banten, pada tanggal 27 Desember 2012.

8).

Mengikutsertakan pelatihan-pelatihan, seminar dan sosialisasi bagi Pejabat Kesekretariatan dan Stafnya baik Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Pengadilan Agama yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, Pengadilan Tinggi Agama Banten, LPSE, KPPN dan Instansi lain yang terkait.

Data Sumber Daya Manusia Non Teknis

di lingkungan

Pengadilan

Tinggi Agama Banten berjumlah 104 orang , terdiri dari : No

3.

Instansi

Wasek

Kasub / Kaur

Staf

Jumlah

1.

PTA Banten

1

3

12

16

2.

PA Tangerang

1

3

16

20

3.

PA Tigaraksa

1

3

5

9

4.

PA Serang

1

2

13

16

5.

PA Cilegon

1

3

2

6

6.

PA Pandeglang

1

3

7

11

7.

PA Rangkasbitung

1

3

3

7

Jumlah

7

20

58

85

Promosi dan Mutasi 1).

Mutasi Jabatan keluar dari wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten sebanyak 20 orang pejabat fungsional.

2).

Promosi/ Mutasi jabatan masuk ke wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten sebanyak 32 orang pejabat fungsional.

3).

Mutasi Staf keluar dari

wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten

sebanyak 2 orang pegawai. 4).

Mutasi jabatan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten sebanya 31 orang, terdiri dari:


a. 6 orang promosi pejabat struktural b. 4 orang promosi pejabat fungsional c. 5 orang mutasi pejabat struktural d. 11 orang mutasi pejabat fungsional e. 2 orang rolling staf f. 3 orang pemberhentian dari Jabatan Struktural. 4. Pengisian Jabatan Struktural Pergantian Pimpinan Pada Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten adalah sebagai berikut : 1). Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten. 2). Ketua Pengadilan Agama Serang yang semula dijabat oleh Drs. M. Hasany Nasir, S.H.diganti oleh Drs. H.A. Khaliq MS. Damanhuri, semula menjabat Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonogiri. 3). Ketua Pengadilan Agama Tangerang yang semula dijabat oleh Drs. H. Ambo Asse, S.H.,M.H., diganti oleh Drs. Chazim Maksalina, M.H., semula menjabat Ketua Pengadilan Agama Surakarta. 4). Wakil Ketua Pengadilan Agama Pandeglang yang semula dijabat oleh Drs. Mamat S, M.H., diganti oleh Drs. Musifin, M.H., semula menjabat Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa. 5). Wakil Ketua Pengadilan Agama Cilegon yang semula dijabat oleh Dra.Hj. Alia Al Hasna, M.H., diganti oleh Drs. Muslim, S.H.,M.A., semula menjabat Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Baru. Pergantian Pejabat Kepaniteraan/Kesekretariatan Pada Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten adalah sebagai berikut : 1).

Wakil Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang semula dijabat oleh Dede Supriadi, S.H diganti oleh. R. Jalaluddin Abdul Qohar, S.H.,semula Wakil Panitera Pengadilan Agama Serang.

2).

Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Tigaraksa yang semula dijabat oleh Hj. Efi Yayah Zulfiah, S.Ag digantikan oleh Hamid Safi, S.Ag, semula menjabat sebagai Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama.

3).

Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Serang yang semula di jabat oleh Hamid Safi, S.Ag digantikan oleh, Hj. Efi Yayah Zulfiah, S.Ag semula menjabat sebagai Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Tigaraksa


4).

H. Karso, Bc.Kn. yang semula menjabat Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Tangerang dimutasi sebagai Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tangerang yang semula dijabat oleh H. Muhayat, S.Ag.

5).

Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Tangerang yang semula dijabat oleh H. Karso, Bc.Kn, digantikan oleh Dra. Hj. Aliyah, semula menjabat Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Serang.

6).

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Serang yang semula dijabat oleh Dra. Hj. Aliyah, digantikan oleh Nuning Wahyuni, S.Ag., M.H., semula menjabat Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Serang.

7).

Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Serang yang semula dijabat oleh Nuning Wahyuni, S.Ag., M.H, digantikan oleh H. Muhayat, S.Ag., semula menjabat Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tangerang.

8).

Lismawati, S.H. menjabat sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan AgamaRangkasbitung,

semula

menjabat

sebagai

Kepala

Urusan

Keuaangan pada Pengadilan Agama Serang. 9).

Mutasi Ustwah Ika Safitri, S,E., Kaur Keuangan PA Cilegon menjadi Kaur Keuangan PA Serang.

10). Kaur Keuangan PA Cilegon semula Ustwah Ika Safitri, S,E., digantikan Dian Puspita Rini. S.E.,Msi. 11). Kiky Yuliantika, S.H.I, semula menjabat sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa dimutasikan sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Cilegon. 12). Amin Hidayat Sanie, semula menjabat sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Tigaraksa, dimutasikan sebagai Jurusita Pengadilan Agama Tangerang. 13). Agus Priyono, semula menjabat sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Tigaraksa, dimutasikan sebagai Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa. 14). H. Supri Ghozali, semula menjabat sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Cilegon, dimutasikan sebagai Jurusita Pengadilan Agama Cilegon. 15). Wakil Sekretaris pada Pengadilan Agama Cilegon yang semula dijabat oleh Ramadhona Daulay, S.Ag.. M.H, digantikan oleh H. Fathullah, S.Ag., M.H., semula menjabat Wakil Sekretaris pada Pengadilan Agama Rangkasbitung. 16). Wakil Sekretaris pada Pengadilan Agama Rangkasbitung yang semula dijabat oleh H. Fathullah, S.Ag., M.H., digantikan oleh Ramadhona


Daulay, S.Ag.. M.H, semula menjabat Wakil Sekretaris pada Pengadilan Agama Cilegon. 17). Pemberhentian dari jabatan Wakil Sekretaris pada Pengadilan Agama Pandeglang atas nama Ai Siti Nurrohmah, S.H. 18). Wakil Sekretaris pada Pengadilan Agama Pandeglang yang semula dijabat oleh Ai Siti Nurrohmah, S.H., digantikan oleh Sumadi, S.T, semula menjabat Kepala Urusan Umum pada Pengadilan Agama Serang. 19). Kepala Urusan Umum pada Pengadilan Agama Serang yang semula dijabat oleh Sumadi, S.T digantikan oleh Yulianto, S.E, semula menjabat Kepala Urusan Umum pada Pengadilan Agama Pandeglang. 20). Kepala Urusan Umum pada Pengadilan Agama Pandeglang yang semula dijabat oleh Yulianto, S.E, digantikan oleh Ade Surawan, S.Kom. 21). Pemberhentian dari jabatan Kepala Urusan Keuangan Pengadilan Agama Pandeglang atas nama Nurdin, dimutasikan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Cilegon. 22). Kepala Urusan Keuangan pada Pengadilan Agama Pandeglang yang semula dijabat oleh Nurdin, digantikan oleh Yon Argo Wiyono, S.E. 23). Pemberhentian dari jabatan Kepala Urusan Umum Pengadilan Agama Cilegon atas nama Sunarya. 24). Kepala Urusan Umum pada Pengadilan Agama Cilegon yang semula dijabat oleh Sunarya, digantikan oleh Erlendi Maulid, S.E. B.

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Secara umum sarana & prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan didalam pelayanan publik, oleh karena itu pengelolaan sarana & prasarana dalam suatu Lembaga atau Instansi sangatlah penting, hal – hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sarana & prasarana antara lain : a. Pengadaan Pengadaan barang / jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang / jasa pada Lembaga atau Instansi Pemerintah, proses pengadaan yang dilakukan secara transparan, efisien & kompetitif sangat diperlukan untuk ketersediaan barang / jasa yang tejangkau & berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan public. Berdasarkan Inspektur Presiden

Nomor

17

Tahun

2011

Tentang

Aksi

Pencegahan

dan

Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, Lampiran Inpres Nomor 17 Tahun 2011 halaman 6 bahwa sekurang – kurangnya 75 % dari total anggaran (yang


bersumber dari APBN) proses pengadaan menggunakan SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) melalui LPSE sendiri atau LPSE terdekat, dalam hal tersebut Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama diwilayah PTA Banten pada Tahun Anggaran 2012 pengadaan yang dilakukan secara lelang telah menggunakan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dari Kantor LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) & LPSE Kabupaten Lebak. b. Penggunaan Penggunaan barang milik Negara adalah suatu kegiatan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam mengelola & menatausahakan barang milik Negara yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan. Barang Milik Negara yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten & Pengadilan Agama diwilayah PTA Banten telah digunakan sepenuhnya untuk operasional atau menunjang pekerjaan kantor dalam rangka melayani masyarakat dan telah ditatausahakan dengan menggunakan Aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara) dan dilakukan rekonsiliasi dengan aplikasi SAKPA setiap bulan serta dilakukan rekonsiliasi dengan Kantor KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang) setempat tiap semester dan untuk kemudian dikirim kepada Koordinator Wilayah dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten. c. Pemeliharaan Pemeliharaan

adalah

suatu

kegiatan

yang

bertujuan

untuk

membuat/menjadikan barang milik Negara dalam kondisi seperti semula atau siap pakai. Pemeliharaan barang milik Negara dibiayai dari DIPA masing – masing satuan kerja, kegiatan pemeliharaan antara lain service rutin & penggantian sparepart. d. Penghapusan Penghapusan barang milik Negara yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Banten & Satuan Kerja yang berada di bawahnya yaitu penghapusan dari daftar barang Kuasa Pengguna Barang dengan cara pengalihan status penggunaan barang milik Negara kepada Kuasa Pengguna Barang lainnya atau biasa disebut transfer keluar & pemindahtangan barang milik Negara (dilelang). 1.

Sarana dan Prasarana Gedung Sarana adalah segala sesuatu (Barang Milik Negara) yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud atau tujuan, Prasarana adalah segala sesuatu (Barang Milik Negara) yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, sedangkan sarana dan prasarana gedung


adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan penunjang utama untuk mencapai tujuan. Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Pengadilan Agama Se wilayah Banten selama satu tahun anggaran yaitu Tahun 2011 melakukan pengelolaan sarana dan prasarana gedung dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : a)

Pengadaan 1) PA Tigaraksa

Uraian Item Σ Realisasi Pagu (Rp) Belanja Pekerjaan Volume (Rp) 1 2 3 4 5 6 1. Pengadaan Pembangunan 1.400 M2 3.019.919.000 3.017.766.000 gedung Gedung kantor Tahap II Konsultan 3 Doc 90.508.000 90.508.000 perencanan Konsultan 2Doc 79.123.000 79.123.000 pengawas 1.200.000 1.200.000 ATK lelang 5 ok 4.250.000 4.250.000 Honor panitia Honor 2 org 5.000.000 5.000.000 pengelola teknis

No

Saldo (Rp) 7

Ket. 8

2.153.000 0 0 0 0 0

2) PA Pandeglang Uraian Belanja 1 2 1. Pengadaan Instalasi Air 2. Renovasi Gedung dan Halaman

No

Item Pekerjaan 3 Instalasi air Renovasi gedung Pembuatan IMB gedung

Σ Volume 4 1 Paket

Pagu (Rp) 5

Realisasi (Rp) 6

Saldo (Rp) 7

Ket. 8

15.350.000

15.293.000

57.000

50.350.000

45.560.000

4.750.000

60 m2

42.100.000

1 dok

3.500.000

3) PA Rangkasbitung Uraian Item Σ Pagu (Rp) Belanja Pekerjaan Volume 1 2 3 4 5 300 m2 222.000.000 1. Pemagaran Pemagaran gedung kantor ATK Lelang 1 Paket 500.000 tahap III Honor 3 Org 1.500.000 panitia Pengadaan konsultan 4 dok 17.850.000 perencana Konsultan 4 Dok 8.650.000 perencanaan 3 bln 3.000.000 Honor

No

Realisasi (Rp) 6

Saldo (Rp) 7

Ket. 8

221.227.000 500.000

723.000 0

1.500.000

0

16.901.000

949.000

8.317.650

332.350

3.000.000

0


2.

3.

pengelola teknis Pengaspalan Pengaspalan 300 m2 jalan 1 paket ATK lelang lingkungan Honor 3 Org panitia Pengadaan Konsultan 4 dok perencana Konsultan 4 Dok pengawas Honor 3 bln pengelola teknik Honor pejabat 1 org pengadaan jasa konsultan Pengadaan canopy 144 m2 canopy parkir parkir ATK lelang 1 paket Honor 1 org pejabat pengadaan Konsultan 1 dok perencana Konsultan 1 dok pengawas 4)

No 1

Uraian Belanja 2 Tidak ada

Uraian Belanja 1 2 Tidak ada 6)

Uraian Belanja 1 2 1. Pengadaan Jaringan instalasi

No

1.200.000

0

20.880.00

19.033.000

1.847.000

13.050.000

12.717.650

332.350

3.000.0000

3.000.000

0

400.000

400.000

0

67.654.000

65.464.000

100.000

1.061.000

1.055.000

6.000

400.000

400.000

0

3.672.000

3.538.150

133.850

2.203.200

2.168.650

34.550

71.000

Σ Volume 4

Pagu (Rp) 5

Realisasi (Rp) 6

Saldo (Rp) 7

Realisasi (Rp) 6

Saldo (Rp) 7

Ket. 8

PA. Serang Item Pekerjaan 3

No

1.200.000

278.000

PA Cilegon Item Pekerjaan 3

5)

570.000

218.722.00 0 499.000

219.000.000

Σ Volume 4

Pagu (Rp) 5

Ket. 8

PA. Tangerang Item Pekerjaan 3 - Tambah daya dan instalasi listrik - Instalasi

Σ Volume 4

Pagu (Rp) 5

Realisasi (Rp) 6

1 paket

52.005.000

50.792.500

Saldo (Rp)

Ket.

7

8

1.212.500


2.

telepon dan PABX Pengadaan - Pemagaran gedung/ bangunan 7)

56.430.000

53.456.000

2.974.000

PTA. Banten

Uraian Item Belanja Pekerjaan 1 2 3 1. Gedung dan Jasa Bangunan konsultan pengawas Pembangunan rumah dinas untuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Pembanguna n rumah dinas untuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Jasa konsultan pengawas Pembanguna n rumah dinas untuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten 2. Pembang Pembangunan unan jalan halaman gedung kantor

No

75 M2

Σ Volume 4 7 (tujuh) dokumen

2

120 M

4 (empat) dokumen

2

320 M

5

Realisasi (Rp) 6

Saldo (Rp) 7

24.000.000

20.555.000

3.445.000

518.000.000 431.511.612

86.488.388

Pagu (Rp)

18.000.000

16.973.000

1.027.000

84.300.000

83.426.000

874.000

Ket. 8


b)

Pemeliharaan 1)

No

PA Serang

Kegiatan Pemelihaaraan

1

2

1.

Pemeliharaan gedung

Uraian Pemeliharaan

2)

1

2

Pemeliharaan gedung / bangunan

Uraian Pemeliharaan

4

5

27.000.000 26.995.000

Pagu (Rp)

3

-

3)

1 1.

Perbaikan instalasi listrik Pemeliharaan kamar mandi Penyekatan gypsum Pengecatan Perbaikan keramik Perbaikan saluran air Perbaikan pintu Sedot WC Perbaikan Posbakum Perbaikan rumah dinas Pemeliharaan halaman

Saldo (Rp) 6

5.000

PA Tangerang

Kegiatan Pemelihaaraan

1.

No

Realisasi (Rp)

3

-

No

Pagu (Rp)

Perbaikan door closer Perbaikan lantai Perbaikan fingerscan Perbaikan jaringan sounds system Perbaikan jaringan I phone Penggantian pembelian kayu papan tulis Penggantian pembelian gembok hunter, aqua proof, kuas, meteran dan paku beton Perbaikan jaringam ;istrik (kabel roll) Perbaikan pompa air Penggantian lampu neon Perbaikan kamar mandi kesekretariatan Pengecatan

Realisasi (Rp)

Saldo (Rp)

4

5

6

23.500.000

23.395.000

105.000

PA Tigaraksa

Kegiatan Uraian Pemeliharaan Pemelihaaraan 2 3 Gedung - Perbaikan pagar bangunan - Perbaikan kamar mandi - Pengecatan gedung kantor - Peralatan listrik

Pagu (Rp) 4 16.000.000

Realisasi (Rp) 5 15.689.500

Saldo (Rp) 6 310.500


4) No 1 1.

Kegiatan Uraian Pemeliharaan Pemelihaaraan 2 3 Pemeliharaan - Pemasangan partisi gedung semi permanen (gypsum) R. mediasi - Pengecatan gedung kantor - Penggantian kanopy kantor - Perbaikan pintu aluminium - Perbaikan halaman kantor - Perbaikan papan nama kantor - Rehab plafond gypsum 14*14 m - Penggantian kabel jaringan, kabel instalasi listrik dan pupuk 5)

No 1 1.

2.

1 1.

Kegiatan Pemelihaaraan 2 Pemeliharaan gedung dan bangunan

Pagu (Rp) 4 29.600.000


Saldo (Rp) 6 750.000

PA Rangkasbitung

Kegiatan Uraian Pemeliharaan Pemelihaaraan 2 3 Perawatan - Penyekatan ruang IT gedung kantor dan perbaikan plafond - Penataan dan perbaikan kabel jaringan - Penggantian kaca pintu masuk - Perbaikan kamar mandi - Perbaikan gypsum - Perbaikan dak plafond - Perbaikan internit bocor Perawatan - Penataan halaman halaman depan kantor - Penataaan halaman belakang 6)

No

PA Pandeglang

4 35.000.000


Saldo (Rp) 6 235.000

2.000.000

1.950.000

50.000


Saldo (Rp) 6 139.000

Pagu (Rp)

PA Cilegon Uraian Pemeliharaan

-

3 Pengecatan gedung lantai 1 Pengecatan gedung bagian luar Pembuatan papan nama kantor

Pagu (Rp) 4 39.500.000


7) No 1 1.

Kegiatan Pemelihaaraan 2 Perawatan gedung dan halaman kantor

PTA Banten Uraian Pemeliharaan

-

c)

3 Pengecatan Perbaikan Kanopi atap gedung Perbaikan kebocoran Perbaikan pintu kamar mandi dan pintu ruangan Perbaikan keramik Pemeliharaan taman

Pagu (Rp) 4 48.000.000


Saldo (Rp) 6 99.741

Penghapusan Di Pengadilan tinggi Agama Banten dan Pengadilan Agama se

Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak melaksanakan penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung selama tahun 2012. 2.

Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Sarana dan prasarana fasilitas gedung adalah segala sesuatu (Barang Milik Negara) yang berupa perlengkapan dan peralatan yang dapat digunakan sebagai alat dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai suatu tujuan, Pengadilan Tinggi Agama Banten & Pengadilan Agama sewilayah PTA Banten melakukan pengelolaan sarana dan prasarana fasilitas gedung antara lain : a)

Pengadaan 1)

No 1 1.

2.

3.

PA Serang

Uraian Σ Realisasi Item Barang Pagu (Rp) Belanja Volume (Rp) 2 3 4 5 6 Pengadaan - Meja kerja 13 unit 49.000.000 48.884.000 peralatan (2 unit) dan fasilitas - Kursi kerja kantor (2 unit) - Lemari arsip (4 unit) - Filling cabinet (5 unit) Pengadaan - Komputer (2 9 unit 54.000.000 53.964.350 pengolah unit) data dan - Printer (3 unit) komunikasi - In focus (1 unit) - Laptop (3 unit) Pengadaan - Mesin nomor 1 set 45.000.000 44.220.000 mesin nomor antrian antrian

Saldo (Rp) 7 116.000

Ket. 8

35.650

780.000


4.

Pengadaan - SMS gateaway peralatan (1 unit) dan aplikasi - TV Pusat informasi media publik informasi (1 unit) - Server (1 unit) 2)

No 1 1.

2.

1

Uraian Belanja 2 Tidak ada

No 1 1.

2.

Uraian Belanja 2 Pengadaan Alat Pengolah Data Pengadaan Mebeulair dan papan visual

Σ Realisasi Pagu (Rp) Volume (Rp) 4 5 6 17 unit 49,880,000 48,999,000

Saldo (Rp) 7 881,000

13 Unit

887,500

41,125,000 40,237,500

Ket. 8

PA Tigaraksa

Item Barang 3

4)

98.000.000 95.535.000 2.465.000

PA Tangerang

Uraian Item Barang Belanja 2 3 Pengadaan - Personal alat desktop pengolah (3 unit) data dan - Mesin absens komunikasi (1 unit) - Pesawat telepon (12 unit) - Mesin fax ( 1 unit) Pengadaan - Lambang peralatan garuda dan fasilitas (3 unit) perkantoran - Lemari slide kayu (4 unit) - AC Split (1 unit) - Lemari besi (2 unit) - Tiang bendera (3 unit) 3)

No

3 Unit

Σ Volume 4

Pagu (Rp) 5

Realisasi (Rp) 6

Saldo (Rp) 7

Realisasi (Rp) 6 42.300.00 0

Saldo (Rp) 7 200.000

41.330.00 0

470.000

Ket. 8

PA Pandeglang

Item Barang 3 - Laptop (4 Unit) - Scaner ( 1 unit) - Lemari perpustakaan (1 unit) - Lemari besi

Σ Pagu (Rp) Volume 4 5 5 unit 42.500.000

5 unit

41.800.000

Ket. 8


(1 unit) - Papan visual ( 3 unit) 5) Uraian Belanja 1 2 1. Pengadaan Sertifikat tanah kantor

No

PA Rangkasbitung

Item Barang 3 Pengurusan sertifikat tanah Ona Pengurusan sertifikat tanah Malingping

Σ Pagu (Rp) Volume 4 5 1 dok 1.000.000

1 dok

Realisasi (Rp) 6 -

Saldo (Rp) 7 1.000.0 00

12.000.000 11.500.000

500.000

Ket. 8

2. Instalasi listrik/ Air/ telepon*

Pemindahan 1 instalasi 500.000 - 500.000 jaringan instalasi telepon dan Biaya pemasangan *Belanja tidak terlaksana dikarenakan anggaran tidak mencukupi. 6)

No 1 1.

2.

3.

4.

PA Cilegon

Uraian Item Barang Belanja 2 3 Pengadaan - PC. Unit alat (3 unit) pengolah - Notebook data (3 Unit) - Printe (5 Unit) - Scanner (1 Unit) Pengadaan - Meja Mebeulair resepsionist (1 unit) - Meja kerja kayu (8 Unit) - Kursi hadap (10 Unit) - Kursi rapat (24 Unit) Pengadaan - Pengadaan lemari lemari toga hakim Pengadaan papan visual dan sound system

Papan visual ( 3 unit) Sound systemn (1 unit)

Σ Realisasi Pagu (Rp) Volume (Rp) 4 5 6 12 Unit 71.750.000 70.812.500

43 Unit

2 Unit

4 unit

Saldo (Rp) 7 937.500

Ket. 8

36.000.000 34.276.000 1.724.000

6.000.000

5.830.000

170.000

36.250.000 35.420.000

830.0000


7) No 1

Uraian Belanja 2

1.

Pengadaan AC (Air Conditioner)

2.

PTA. Banten Item Barang 3

- AC Standing Floor 5 PK (1 unit) - AC Split 1 PK (2 unit) - AC Spilt ½ PK (1 unit)

Σ Volume 4 4 unit

Pagu (Rp) 5

Realisasi (Rp) 6

Saldo (Rp) 7

33.000.000 32.945.000

55.000

Pengadaan - Laptop Alat Pengolah (4 unit) Data - Personal Computer (5 unit) - Printer (3 unit)

12 unit 89.000.000 88.550.000

450.000

3.

Pengadaan Buku Tentang Buku Hukum Perpustakaan

86 judul 10.000.000

9.900.000

100.000

4.

Pembanguna - Pagar kawat n sarana & berduri 2) prasarana (200 M lingkungan - Canopy gedung tempat parkir 2 (30 M )

230 M

56.100.000 55.500.000

600.000

5.

Pengadaan - Filling cabinet peralatan dan (1 unit) fasilitas - Mobile file perkantoran system berupa filling (3 unit) cabinet & lemari arsip

4 unit

63.000.000 62.700.000

300.000

6.

Pengadaan alat komunikasi

- TV Plasma (1 unit) - CCTV (4 unit) - TV LCD (1 unit) - Handy Talky (2 unit) - Mic Wireless (2 unit) - Mic saku (2 unit)

12 unit 45.000.000 44.797.500

202.500

7.

Pengadaan peralatan & fasilitas perkantoran

- Meja kerja hakim (7 buah)

2

26 buah

84.000.000 83.710.000

Ket. 8

290.000


berupa - Kursi kerja meubelair, hakim papan visual (8 buah) & interior - Meja gedung computer (2 buah) - Lemari hakim (1 buah) - Lambang burung garuda - Papan visual (3 buah) - Interior gedung 2 (62 M ) 8.

Pengadaan - Mesin bor peralatan dan (1 unit) fasilitas - Perkakas perkantoran pertukangan berupa alat (1 set) pertukangan - Stand mic (2 unit) - NH Fuse (1 set)

b)

1 1.

5.800.000

74.500

PA Serang

Kegiatan Pemelihaaraan 2 Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2

Uraian pemeliharaan 3

Pagu (Rp) 4

Realisasi (Rp) 5

12.800.000 12.796.350 Service Bahan bakar

2.

5.725.500

Pemeliharaan 1)

No

5 unit

Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4

Saldo (Rp) 6 3.650

8.830.500 3.905.850 53.000.000 53.000.000

Service Pajak Tahunan Bahan bakar 3.

Perawatan sarana gedung

22.996.725 29.421.075 582.200 14.900.000 14.900.000 Laudry toga 76.000 AC 4.000.000 Printer 3.142.000 PC. Unit 2.950.000 Finger Print 150.000 Sound system 705.000 Laundry gordyn 40.000 Kaca 204.000 Laptop 3.008.000 Sice 625.000

0

0


2) No 1 1.

PA Tangerang



4

Realisasi (Rp) 5

Saldo (Rp) 6

4.960.000

4.672.718

287.282

Pagu (Rp)

Service Bahan bakar Pajak tahunan 2.


2.311.908 1.918.810 442.000 54.000.000 53.979.942



33.179.376 18911.566 1889.000 11.200.000

P.C Notebook Printer AC. Split 3) No 1 1.

Kegiatan Pemelihaaraan 2 Sarana gedung


Kendaraan dinas roda 2 Service Pajak Tahunan Bahan bakar

3.

Kendaraan dinas roda 4 Service Pajak Tahunan Bahan bakar 4)

No 1 1.

Realisasi (Rp) 4 5 6.400.000 6.383.800 1.990.000 2.599.800 1.794.000 9.600.000 9.599.400 4.599.000 507.400 4.493.000 53.000.000 52.999.725 31.334.100 18.728.025 2.937.600

Saldo (Rp) 6 16.200

Realisasi (Rp) 4 5 12.800.000 12.791.559

Saldo (Rp) 6 8.441

5.727.700 160.000 6.903.859 18.000.000 17.994.848

5.152

8.620.000 9.374.848 4.877.000

0

Pagu (Rp)




Pagu (Rp)

Bahan Bakar Service 3.

600

275

PA Pandeglang


313.000 8.855.000 770.000 85.000 1.390.000

PA Tigaraksa

Inventaris kantor Printer dan laptop AC 2.

20.058

Pemeliharaan sarana dan prasarana

4.877.000


4.

Pemeliharaan inventaris kantor 5)

No 1 1.

PC. Unit Printer AC Sound Sytem Loundry toga hakim dan jass pp

1.170.000

Kegiatan Pemelihaaraan 2 Perawatan kendaraan dinas roda 2


Pagu (Rp) 4 18.000.000


19.200.000

4.840.000 1.313.000 11.740.000 12.602.500 6.597.500

Perawatan kendaraan dinas roda 4 Service Pajak Tahunan Bahan bakar

3.

Perawatan inventaris kantor

620.000 Perbaikan pintu lemari arsip Perbaikan kunci meja

4.


No 1 1.

3. 4.

270.000

50.000 8.920.000

8.920.000

0

2.000.000 1.000.000 4.000.000 1.920.000

PA Cilegon

Kegiatan Pemelihaaraan 2 Perawatan kendaraan dinas roda 2


4 9.000.000


Saldo (Rp) 6 34.950

18.000.000

7.349.850 1.615.200 17.998.400

1.600

Service Bahan bakar Perawatan AC

3.600.000

10.773.400 7.225.000 3.600.000

0

Laptop, Printer, Komputer

12.170.00 0

12.169.100

900

Pagu (Rp)

Service Bahan bakar 2.

10.322.500 1.080.000 1.200.000 350.000

Saldo (Rp) 6 17.000

300.000

Perawatan printer Perawatan laptop Perawatan komputer Perawatan AC 6)

600

PA Rangkasbitung


2.510.000 250.000 1.830.000 287.000 1.169.400

Perawatan kendaraan dinas roda 4

Perawatan sarana gedung Perawatan Sarana Gedung


7) No 1 1.

PTA Banten

Kegiatan Pemelihaaraan 2 Pemeliharaan kendaran dinas roda 2


4 8.000.000


Saldo (Rp) 6 572.244

66.664.000

3.588.490 3.097.266 742.000 66.635.843

28.157

17.860.000

28.112.000 34.088.000 4.464.000 15.884.709

1.975.295

Pagu (Rp)

Service Bahan bakar Pajak tahunan 2.

Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 Service Bahan bakar Pajak tahunan

3.

Sarana dan prasarana gedung AC Printer PC. Unit c)

7.780.000 3.404.700 4.700.000

Penghapusan 1)

PTA. Banten

No

Jenis Barang

Merk/Type

Nup

Tahun Perolehan

Jumlah

Keterangan

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

2 AC Split Kipas angin Tustel Dispenser Printer Printer P.C Unit P.C Unit Kursi besi metal Kursi besi metal Kursi besi metal Kursi besi metal Kursi besi metal Kursi besi metal Kursi besi metal Kursi besi metal Kursi besi metal Kursi besi metal Kursi besi metal Kursi besi metal Kursi besi metal Kursi besi metal Kursi besi metal Kursi besi metal Printer Printer Mesin Absensi

3 Panasonic Miyako Samsung Cosmos HP HP Pabrikan Pabrikan Pabrikan Pabrikan Chitose Chitose Chitose Chitose Chitose Chitose Chitose Chitose Chitose Chitose Chitose Chitose Chitose Chitose HP HP Amano

4 5 3 1 1 2 3 1 3 4 5 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4 5 1

5 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2008

6 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah

7 Masih dalam proses


28

Finger print

29

Printer

30 31 32 33 34 35 36 37 38

Printer Printer Printer Printer Papan Visual Papan Visual Dispenser Dispenser Dispenser

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Printer Papan Visual Papan Visual Papan Visual Papan Visual Papan Visual Papan Visual Papan Visual Papan Visual Laptop Laptop Laptop

3.

1

2008

1 buah

9

2008

1 buah

10 11 12 13 23 24 4 8 9

2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009

1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah

17 15 16 17 18 19 20 70 71 2 3 4

2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010

1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah

Pengelolaan Teknologi Informasi a)

Perangkat keras

1) No 1 2 3

Royal Canon pixma Canon pixma Epson C90 Epson C90 Epson C90 Pabrikan Pabrikan National National National Canon MP545 Pabrikan Pabrikan Pabrikan Pabrikan Pabrikan Pabrikan Pabrikan Pabrikan Compaq Toshiba HP

PA. Tigaraksa

Jenis perangkat keras Server Komputer/PC Laptop 2)

Volume 1 unit 18 Unit 8 Unit

Keterangan

PA. Rangkasbitung

No 1 2 3 4

Jenis perangkat keras Server PC LCD plasma 29 inch Desk info 3) PA. Pandeglang

No 1 2

Jenis perangkat keras Server Komputer

Volume 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah Volume 1 unit 16 Unit

3

Laptop

7 unit

4

Printer

12 unit

Keterangan Siadpa plus Website Layar informasi rusak Keterangan

Baik = 5 unit Rusak ringan = 1 unit Rusak = 1 unit Baik = 7 unit Rusak ringan = 2 unit Rusak = 3 unit


5 6 7

LCD TV Touch Screen LAN wireless internet 4)

No 1 2 3 4 5 6 7

No 1 2 3 4 5 6 7 8

No 1 2 3 4 5 6

Volume 17 Unit 9 unit 2 unit 27 unit 1Unit 6 Unit 1 Unit 1 Unit

Keterangan

Volume 1 Unit 1 Unit 1 Unit

Keterangan

Volume 15 unit 5 unit 23 unit 3 unit 23 unit 2 unit

Keterangan

PTA. Banten

Jenis perangkat keras Laptop LAN PC. Unit Sever Printer Perangkat Jaringan b)

Keterangan

PA. Tangerang

Jenis perangkat keras Pc. Server Personal komputer Printer 7)

Volume 3 unit 8 Unit 27 unit 23 unit 1 unit 1 Unit 1 paket

PA. Cilegon

Jenis perangkat keras PC. Unit Note Book Server Printer Scanner Hub Modem Floppy disk unit 6)

No 1 2 3

PA. Serang

Jenis perangkat keras Server Laptop P.C unit Printer M Kios Nomor Antrean TV media 5)

1 unit 1 Unit 1 paket

Perangkat Lunak 1) No 1. 2. 3. 4. 5.

PA. Rangkasbitung Aplikasi SIADPA plus WEBSITE (JOOMLA) SIMPEG SIMANTAP SAI/SAKPA

Keterangan


2) No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Aplikasi SIADPA SIADPA PLUS WEBSITE SIMAK BMN SAKPA SIMPEG SIMKEP 3)

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

No 1. 2. 3. 4. 5.

No 1. 2. 3. 4.

Keterangan

PA. Tangerang Aplikasi SIADPA PLUS Fingerscan WEBSITE Meja Informasi

6)

Keterangan

PA. Pandeglang Aplikasi SIADPA PLUS WEBSITE SIMKEP Touch Screen SIMAK BMN

5)

Keterangan

PA. Cilegon Aplikasi SIADPA Plus SIMPEG MEJA INFORMASI APMIN ANTRIAN SIDANG TV MEDIA DESK INFO

4)

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

PA. Tigarkasa

Keterangan

PA. Serang Aplikasi SIADPA PLUS WEBSITE SIMKEP SIMAK BMN Persediaan SIMANTAP SAKPA SPM GPP RKAKL SMS GATEWAY PERPUSTAKAAN ONLINE

Keterangan


7) No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. C.

PTA. Banten Aplikasi TOUCH SCREEN SIADPA SIADPTA SIMPEG SIMAK BMN SIKEP SAKPA SIMARI

Keterangan

Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2011 total pagu DIPA Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Pengadilan Agama sewilayah Banten sebesar Rp. 26.792.729.000,- (Dua puluh enam Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah yang terdiri dari 2 DIPA yaitu : 1.

DIPA unit Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (005.01) sebesar Rp. 26.415.153.000,- (Dua Puluh Enam Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah)

2.

DIPA unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (005.04) sebesar Rp. 377.576.000,- (Tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

dengan rincian sebagai berikut : 1.

Pengadilan Agama Serang Pada Tahun Anggaran 2012 Pengadilan Agama Serang menerima Pagu Aggaran dari 2 DIPA yaitu : 1. DIPA unit Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (005.01) Nomor: 0769/005-01.2.01/10/2012 tanggal 9 Desember sebesar Rp.3.169.950.000 ,- (Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) 2. DIPA unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (005.04) Nomor: 1222/005-04.2.01/10/2012 tanggal 9 Desember 2012 sebesar Rp. 43.200.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Sehingga Total Pagu Anggaran adalah sebesar Rp. 3.213.150.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Tiga belas Ribu Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut : A. DIPA unit Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI)


A.1. Belanja Pegawai (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)

No

Jenis Belanja

Pagu

Realisasi

1

Gaji Pokok PNS

2

Pembulatan Gaji PNS

3

Tunjangan Suami/Isteri

4

Tunjangan Anak PNS

5

Tunjangan Struktural PNS

20.410.000

6

Tunjangan Fungsional PNS

353.925.000

7

Tunjangan PPh PNS

105.276.000

8

Tunjangan Beras PNS

9

Uang Makan PNS

10

Tunjangan Umum PNS

11

Uang Lembur Jumlah

Sisa

1.441.172.000 1.432.768.840

%

8.403.160

99,42

37.000

25.238

11.762

68,21

109.889.000

102.071.254

7.817.746

92,89

36.047.000

33.118.874

2.928.126

91,88

19.690.000

720.000

96,47

331.195.000

22.730.000

93,58

102.763.230

2.512.770

97,61

83.189.000

80.215.850

2.973.150

96,43

247.902.000

243.907.550

2.088.000

99,16

88.817.000

23.505.000

65.132.000

26,67

6.912.000

6.870.000

42.000

99,39

2.493.576.00

2.378.217.28

115.358.71

95,37

0

6

4

Pelaksanaan Belanja Pegawai dilaksanakan 12 bulan dengan target 100%, total realisasi belanja pegawai mencapai 95,37% dari pagu belanja pegawai. Hal ini menunjukkan realisasi sudah mencapai target yang diharapkan. A.2.

Belanja Barang

A.2.1 Belanja Barang Operasional (Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran)

No

Jenis Belanja

1

Pengadaan Pakaian Dinas

Pagu

Realisasi

Sisa

%

10.725.000

10.725.000

0 100,00

1.969.000

1.969.000

0 100,00

27.000.000

26.995.000

5.000

99,98

36.000.000

35.991.775

8.225

99,98

12.800.000

11.944.350

855.650

93,21

Pegawai 2

Pengadaan Pakaian Kerja Tenaga Honor

3

Perawatan Gedung & Halaman Kantor

4

Pemeliharaan Kendaraan Roda 4

5



6

Perawatan Sarana

14.900.000

14.900.000

0 100,00

Gedung 7

Listrik

58.800.000

53.099.300

5.700.700

90,30

8

Telepon

10.800.000

8.064.900

2.735.100

74,68

9

Jasa Pos/Giro/Sertifikasi

2.640.000

1.363.500

1.276.500

51,65

10

Operasional Kantor,

160.400.000

160.400.000

0 100,00

28.740.000

28.740.000

0 100,00

2.600.000

2.600.000

0 100,00

367.374.000

356.792.825

Internet dan Hosting, Honor Tenaga Honorer 11

Honorarium Pengelola Keuangan

12

Pertemuan/Jamuan/Deleg asi/Tamu Jumlah

10.581.175

97,53

Pelaksanaan Belanja Barang dilaksanakan selama 12 bulan dengan terealisasi sebesar Rp. 356.792.825,- atau sebesar 97,53 %. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi Belanja Barang telah sesuai dengan target pencapaiannya yaitu 100%. A.2.2 Belanja Barang Non Operasional

No 1

Jenis Belanja Pelantikan/Pengambilan

Pagu

Realisasi

Sisa

%

2.700.000

2.700.000

0

100,00

30.740.000

30.740.000

0

100,00

Sumpah Jabatan 2

Perjalanan Dinas RapatRapat Koordinasi

3

Perjalanan Transport Lokal

10.560.000

10.560.000

0

100,00

4.

Perawatan

Kendaraan

17.000.000

17.000.000

0

100,00

Roda4

(Tambahan

61.000.000

61.000.000

0

100,00

Operasional Perkantoran) Jumlah

Penyerapan belanja barang non operasional sebesar Rp. 61.000.000,atau 100% dari total pagu anggaran belanja barang non operasional. A.3. Belanja Modal

No

Jenis Belanja

Pagu

Realisasi

Sisa

%

1

Perangkat Pengolah Data

198.000.000

195.564.350

2.435.650

98,77

dan Komunikasi


2

Peralatan dan fasilitas

50.000.000

49.499.000

501.000

99,00

248.000.000

245.063.350

2.936.650

98,82

Perkantoran Jumlah

Pelaksanaan Belanja Barang Non Operasional dilaksanakan dengan realisasi 98.82% dari anggaran Rp.248.000.000. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.936.650,- atau 0,18% dari pagu Belanja Modal yang merupakan hasil optimalisasi anggaran dimana target fisik telah terpenuhi 100%. B. DIPA unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama )

No

Jenis Belanja

Pagu

Realisasi

Sisa

%

Penyediaan Dana Bantuan Hukum di Pengadilan Agama 1

Sidang Keliling

13.500.000

13.500.000

0

100,00

2

Perkara Prodeo

10.500.000

10.475.000

25.000

99,76

3

Bantuan Hukum

19.200.000

19.200.000

0

100,00

Jumlah

43.200.000

43.175.000

25.000

99,94

Penyerapan anggaran belanja barang untuk DIPA 005.04 tahun 2012 yaitu sebesar Rp.43.175.000,- atau 99,94 % dari total pagu yang tersedia. C. Rekapitulasi DIPA Pengadilan Agama Serang TA 2012 No

Pagu

Realisasi

Sisa

DIPA 005.01

3.169.950.000

3.041.073.461

128.876.539

95,93

1

Belanja Pegawai

2.493.576.000

2.378.217.286

115.358.714

95,37

2

Belanja Barang

428.374.000

417.792.825

10.581.175

97,53

3

Belanja Modal

248.000.000

245.063.350

2.936.650

98,82

DIPA 005.04

43.200.000

43.175.000

25.000

99,94

Belanja Barang

43.200.000

43.175.000

25.000

99,94

3.213.150.000

3.084.248.461

128.901.539

95,99

1

Jenis Belanja

Jumlah

%


Pelaksanaan DIPA 01 dan 04 dilaksanakan 12 bulan dengan target 100%, realisasi yang terlaksana adalah sebesar 95,99%. Sisa anggaran terbanyak

terdapat

pada

anggaran

Belanja

Pegawai

sebesar

Rp.115.358.714,- atau 35,90% dari total pagu anggaran 2012. 2.

Pengadilan Agama Tangerang Pada Tahun Anggaran 2012 Pengadilan Agama Tangerang menerima Pagu Aggaran dari 2 DIPA yaitu : 1.

DIPA unit Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (005.01) Nomor:

0772/005-01.2.01/10/2012

tanggal

9

Desember

sebesar

Rp.3.808.501.000 ,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Depalan Juta Lima Ratus Satu Ribu Rupiah) 2.

DIPA unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (005.04) Nomor: 1225/005-04.2.01/10/2012 tanggal 9 Desember 2012 sebesar Rp. 75.600.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

Sehingga Total Pagu Anggaran adalah sebesar Rp.3.884.101.000 ,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta seratus Satu Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut : A. DIPA unit Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI) A.1. Belanja Pegawai (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)

No

Jenis Belanja

Pagu

Realisasi

Sisa

%

1.953.240.000

1.953.237.320

44.000

37.159

6.841

84,45

1

Gaji Pokok PNS

2

Pembulatan Gaji PNS

3


138.481.000

138.413.530

67.470

99,95

4

Tunjangan Anak PNS

39.217.000

39.186.266

30.734

99,92

5


20.410.000

20.410.000

0

100,00

6


427.595.000

427.445.000

150.000

99,96

7

Tunjangan PPh PNS

132.694.000

132.677.257

16.743

99,99

8

Tunjangan Beras PNS

101.905.000

101.854.950

50.050

99,95

9

Uang Makan PNS

320.742.000

320.654.000

88.000

99,97

10

Tunjangan Umum PNS

46.850.000

46.820.000

30.000

99,94

11

Uang Lembur Jumlah

2.680 100,00

4.360.000

4.357.000

3.000

99,93

3.185.538.000

3.185.092.482

445.518

99.99


Pelaksanaan Belanja Pegawai dilaksanankan 12 bulan dengan target 100%, ternyata melebihi target disebabkan adanya kenaikan gaji pokok pegawai, kenaikan tunjangan beras serta adanya mutasi pegawai sehingga

menyebabkan

pagu

belanja

pegawai

menjadi

minus.

Penyelesaian pagu minus dilakukan dengan permohonan penambahan anggaran dari Biro Perencanaan MA-RI, pergeseran daari belanja barang (52) serta pergeseran antar satker dengan PTA Banten dengan jumlah total sebesar Rp. 422.241.000,-

A.2. Belanja Barang A.2.1 Belanja Barang Operasional (Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran)

No 1

Jenis Belanja Pengadaan Pakaian Dinas

Pagu

Realisasi

Sisa

%

10.500.000

10.500.000

0

100,00

1.500.000

1.500.000

0

100,00

23.500.000

23.395.000

105.000

99,55

Pegawai 2


3


4


36.000.000

36.000.000

0

100,00

5


4.900.000

4.891.870

8.130

99,83

6

Perawatan Sarana Gedung

12.473.000

12.260.000

213.000

98,29

7

Listrik

100.980.000 100.949.807

30.193

99,97

8

Telepon

9

Jasa Pos/ Giro/ Sertifikasi

1

Operasional Kantor, Internet dan

0

Hosting, Honor Tenaga Honorer

1

Honorarium Pengelola

1

Keuangan Jumlah

7.620.000

7.176.085

443.915

94,17

100.000

15.000

85.000

15.00

136.140.000 135.938.135

201.865

99,85

19.200.000

200.000

98,97

353.113.000 351.825.897

1.287.1

99,63

19.400.000

03 Pelaksanaan Belanja Barang Operasional dilaksanakan 12 bulan dengan target 100%. Realisasi yang telah dicapai sebesar 99,63%. Hal ini menunjukkan anggaran telah terealisasi secara optimal.


A.2.2 Belanja Barang Non Operasional

No

Jenis Belanja

Pagu

1.

Pelantikan/Pengambilan Sumpah

Realisasi

Sisa

%

1.350.000

1.000.000

350.000

74,07

48.500.000

48.444.500

55.500

99,98

17.000.000

17.000.000

0

100,00

3.000.000

2.865.090

134.910

95,50

69.850.000

69.309.590

540.410

99,23

Jabatan 2.

Rapat-rapat Koordinasi/ Konsultasi

3.

Operasional Perkantoran (Tambahan Pemeliharaan Roda 4)

4.

Pertemuan/ Jamuan/ Delegasi Jumlah

Pelaksanaan Belanja Barang Non Operasional dilaksanakan 12 bulan dengan realisasi 99,23% dari anggaran Rp. 69.850.000,-. A.3. Belanja Modal

No

Jenis Belanja

Pagu

Realisasi

Sisa

%

1.

Jaringan Instalasi

52.005.000

51.292.500

712.500

98,63

2.

Pengadaan Alat Pengolah

49.880.000

48.999.000

881.000

98,23

41.125.000

40.237.500

887.500

97,84

56.990.000

53.956.000

3.034.000

94,68

200.000.000 194.485.000

5.515.000

97,24

Data dan Komunikasi 3.

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

4.

Gedung/Bangunan Jumlah

Belanja Modal ditargetkan terealisasi 100% dan telah terealisasi sebesar 97,24% dari pagu anggaran belanja modal. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 5.515.000,- atau 3,76% dari pagu Belanja Modal yang merupakan hasil optimalisasi anggaran dimana target fisik telah terpenuhi 100%. B. DIPA unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama )


No

Jenis Belanja

Pagu

Realisasi

Sisa

%

Penyediaan Dana Bantuan Hukum di Pengadilan Agama 1.

Sidang Keliling

10.500.000

10.500.000

0

100,00

2.

Perkara Prodeo

7.500.000

7.500.000

0

100,00

3.

Posbakum

57.600.000

57.600.000

0

100,00

Jumlah

75.600.000

75.600.000

0

100,00

Belanja Barang pada DIPA unit Direktorat Jenderal Badan peradilan Agama Mahkamah Agung RI ditargetkan terealisasi 100% dan terlaksana secara optimal sesuai target yang diharapkan. C. Rekapitulasi DIPA Pengadilan Agama Tangerang TA 2012 No

Jenis Belanja

Pagu

Realisasi

1. 2. 3.

DIPA 005.01 Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

3.808.501.000 3.185.538.000 422.963.000 200.000.000

3.800.712.969 3.185.092.482 421.135.487 194.485.000

7.788.031 445.518 1.827.513 5.515.000

99,81 99.99 99,57 97,24

1.

DIPA 005.04 Belanja Barang

75.600.000 75.600.000

75.600.000 75.600.000

0 0

100,00 100,00

3.884.101.000

3.876.312.969

7.788.031

99,80

Jumlah

Sisa

%

Pelaksanaan DIPA 01 dan 04 dilaksanakan 12 bulan dengan target 100%, realisasi yang terlaksana adalah sebesar 99,80%. Hal ini menunjukkan bahwa terlaksana secara maksimal sesuai target. 3.

Pengadilan Agama Tigaraksa Pada Tahun Anggaran 2012 Pengadilan Agama Tigaraksa menerima Pagu Aggaran dari 2 DIPA yaitu : 1.


0774/005-01.2.01/10/2012

tanggal

9

Desember

sebesar

Rp.5.999.637.000 ,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Sembilan puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) 2.

DIPA unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (005.04) Nomor: 1516/005-04.2.01/10/2012 tanggal 9 Desember 2012 sebesar Rp. 86.100.000,- (Delapan Puluh Enam Juta Seratus Ribu Rupiah)


Sehingga

Total

Pagu

Anggaran adalah sebesar

Rp. 6.085.737.000,-

(Enam Milyar Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Dengan perincian sebagai berikut : A. DIPA unit Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI) A.1. Belanja Pegawai (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)

No

Jenis Belanja

Pagu

Realisasi

Sisa

%

1.427.848.000

1.427.847.920

80

100,00

24.000

23.705

295

98,77

103.139.000

103.138.942

58

100,00

1.

Gaji Pokok PNS

2.

Pembulatan Gaji PNS

3.


4.

Tunjangan Anak PNS

32.518.000

32.517.811

189

100,00

5.


23.050.000

23.050.000

0

100,00

6.


366.520.000

366.520.000

0

100,00

7.

Tunjangan PPh PNS

64.038.000

64.037.313

687

100,00

8.

Tunjangan Beras PNS

76.589.000

76.588.950

50

100,00

9.

Uang Makan PNS

235.128.000

235.119.000

9.000

100,00

14.148.000

14.147.700

300

100,00

9.915.000

9.915.00

0

100,00

28.350.000

28.150.000

200.000

99,29

2.381.267.000

2.381.056.341

210.659

99,99

10. Belanja Uang Duka PNS 11. Tunjangan Umum PNS 12. Uang Lembur Jumlah

Pelaksanaan Belanja Pegawai dilaksanankan 12 bulan dengan target 100%, realisasi yang telah dicapai sebesar 99,99% dari pagu anggaran Belanja

Pegawai.

Akhir

Tahun

2012

PA

Tigaraksa mengajukan

permohonan penambahan anggaran belanja pegawai karena adanya pagu minus yang terkait pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sebesar Rp. 317.346.000,-. A.2.

Belanja Barang


No 1.


Pagu

Realisasi

Sisa

%

12.900.000

12.900.000

0

100,00

1.800.000

1.800.000

0

100,00

Pegawai 2.



3.

Perawatan Gedung &

16.000.000

15.708.000

291.500

98,18

2.400.000

2.400.000

0

100,00

36.000.000

36.000.000

0

100,00

9.600.000

9.582.925

17.075

99,98

6.400.000

6.400.000

0

100,00

Halaman Kantor 4.

Pengadaan/ Penggantian Inventaris Pegawai Baru

5.


6.


7.


8.

Listrik

33.012.000

25.234.950

7.777.050

76,44

9.

Telepon

18.000.000

9.118.650

8.881.350

50,68

10.

Jasa Pos/ Giro/ Sertifikasi

1.800.000

352.500

1.447.500

19,58

11.

Operasional Kantor, Internet

128.024.00

128.012.17

11.825

99,99

dan Hosting, Honor Tenaga

0

5

45.840.000

45.840.000

0

100,00

3.030.000

3.030.000

0

100,00

314.806.000 296.379.700 18.426.300

94,15

Honorer 12.

Honorarium Pengelola Keuangan

13.

Pencetakan/ Penjilidan/ Penggandan Jumlah

Pelaksanaan Belanja Barang dilaksanakan 12 bulan dengan target 100%. Realisasi yang telah dicapai sebesar 94,15%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi Belanja Barang hampir memenuhi target pencapaiannya. A.2.2 Belanja Barang Non Operasional No

Jenis Belanja

1.


Pagu

Realisasi

1.844.000

1.844.000

Sisa

% 0 100,00

Jabatan 2.

Rapat-rapat Koordinasi/Konsultasi

84.720.000

79.299.400 5.420.600

3.

Operasional Perkantoran

17.000.000

17.000.000

93,60

0 100,00

(Tambahan Pemeliharaan Roda 4) Jumlah

103.564.000

98.143.400 5.420.600

94,77

Pelaksanaan Belanja Barang Non Operasional dilaksanakan 12 bulan dengan realisasi 94,77% dari anggaran Rp. 103.564.000,-.


A.3. Belanja Modal No

Jenis Belanja

Pagu

Realisasi

Sisa

%

1.

Pembangunan Gedung

3.200.000.000

3.197.847.000

2.153.000

99,93

3.200.000.000

3.197.847.000

2.153.000

99,93

Kantor Tahap II Jumlah

Pelaksanaan Belanja Modal dilaksanakan dengan target 100%. Realisasi yang telah dicapai sebesar 99,93%. Terdapat sisa pagu sebesar Rp. 2.153.000,- atau 0.07% dari pagu belanja modal namun target fisik sudah terpenuhi 100%. B. DIPA unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama ) No

Jenis Belanja

Pagu

Realisasi

Sisa

%

21.900.000

15.687.500

6.212.500

6.600.000

6.087.000

513.000

92,23

57.600.000

57.600.000

0

100,00


Sidang Keliling

2.

Perkara Prodeo

3.

Posbakum

71,63

Jumlah 86.100.000 79.374.500 6.725.500 92,19 Pelaksanaan Dipa 005.04 dilaksanakan 12 bulan dengan target 100%. Realisasi yang telah dicapai sebesar 92,19%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi Belanja Barang belum optimal. C. Rekapitulasi DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa TA 2012 No

Pagu

Realisasi

DIPA 005.01

5.999.637.000

5.973.426.441

1.

Belanja Pegawai

2.381.267.000

2.

Belanja Barang

418.370.000

3.

Belanja Modal

1.

Jenis Belanja

Sisa

%

26.210.559

99,56

2.381.056.341

210.659

99,99

394.523.100

23.846.900

94,30

3.200.000.000

3.197.847.000

2.153.000

99,93

DIPA 005.04

86.100.000

79.374.500

6.725.500

92,19

Belanja Barang

86.100.000

79.374.500

6.725.500

92,19

6.085.737.000

6.052.800.941

32.936.059

99,46

Jumlah


Pelaksanaan DIPA 01 dan 04 dilaksanakan 12 bulan dengan target 100%, realisasi yang terlaksana adalah sebesar 99,46%. Hal ini menunjukkan sudah terlaksana secara maksimal sesuai target yang diharapkan. 4.

Pengadilan Agama Pandeglang Pada Tahun Anggaran 2012 Pengadilan Agama Pandeglang menerima Pagu Aggaran dari 2 DIPA yaitu : 1.

DIPA unit Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (005.01) Nomor: 0770/005-01.2.01/10/2012 tanggal 9 Desember sebesar Rp 1.944.278.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Pulu Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah)

2.

DIPA unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (005.04) Nomor: 1223/005-04.2.01/10/2012 tanggal 9 Desember 2012 sebesar Rp. 32.500.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Sehingga Total Pagu Anggaran adalah sebesar Rp. 1.976.778.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratua Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah). Dengan perincian sebagai berikut : A. DIPA unit Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahakamah Agung RI) A.1. Belanja Pegawai (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)

No

Jenis Belanja

Pagu

1.

Gaji Pokok PNS

2.

Pembulatan Gaji PNS

3.


4.

Tunjangan Anak PNS

23.531.000

5.


6.


7.

Tunjangan PPh PNS

8.

Tunjangan Beras PNS

9.

Uang Makan PNS

10. Belanja Tunj. Lain Uang Duka

Realisasi

885.319.000

Sisa

%

885.318.280

720

100

22.000

16.540

5.460

75.18

79.147.000

79.146.574

426

100

23.530.792

208

100

18.720.000

18.720.000

0

100

160.100.000

160.100.000

0

100

35.135.000

35.134.234

766

100

62.923.0000

62.922.950

50

100

147.659.000

147.659.000

0

100

13.962.000

13.957.500

4.500

99.97

17.075.000

17.075.000

0

100

4.638.000

0

100

1.448.218.870 12.130

100

PNS 11. Tunjangan Umum PNS 12. Uang Lembur Jumlah

4.638.000 1.448.231.000


Pada tanggal 28 Desember 2012 Pengadilan Agama Pandeglang menerima Daftar Revisi Anggaran dengan nomor : 29/005.01/8/2012 terkait pagu minus pada belanja gaji yang harus direvisi sesuai per-15/PB/2012, oleh karena itu Pengadilan Agama Pandeglang melakukan revisi untuk Belanja Gaji tersebut

pada

tanggal

28

Desember

2012

dengan

nomor

surat

W27.A2/2105/KU.01/XII/2012 ke kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Serang sehingga pagu belanja untuk DIPA unit Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (005.01) menjadi sebesar Rp 2.001.978.000,- (Dua Milyar Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah. Pelaksanaan Belanja Pegawai dilaksanankan 12 bulan dengan target 100% dan tidak terdapat pagu minus pada belanja gaji dan tunjangan pegawai. A.2. Belanja Barang A.2.1 Belanja Barang Operasional (Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran) No 1.


Pagu

Realisasi

Sisa

%

7.800.000

7.800.000

0

100

2.350.000

2.350.000

0

100

29.600.000

29.599.250

750

100

18.000.000

17.994.848

5.152

99.97

12.800.000

12.791.559

8.441

99.93

1.170.000

1.169.400

600

99.95

Pegawai 2.


3.


4.


5.


6.

Perawatan Inventaris Kantor

7.


4.877.000

4.877.000

0

100

8.

Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telpon

48.000.000

48.000.000

0

100

8.988.000

5.940.751

3.047.249

66.10

12.000.000

9.156.700

2.843.300

76.31

960.000

851.350

108.650

88.68

12. Belanja Keperluan Perkantoran 170.800.000 170.795.950

4.050

100

400.000

98.40

9.

10. Belanja Langganan Air 11. Jasa Pos/Giro/Sertifikasi 13. Honor yang Terkait dengan

25.020.000

24.620.000

1.685.000

1.685.000

0

100

344.052.000 337.631.808

6.418.192

98.13

Operasional Kantor 14. Pencetakan Jumlah

Pelaksanaan Belanja Barang Operasional dilaksanakan 12 bulan dengan target 100%, tetapi realisasi diatas mencapai 98.13%. Terdapat sisa


anggaran sebesar 6.418.192 atau 1.87% dari pagu anggaran sebesar Rp.344.052.000 antara lain belanja langganan daya dan jasa (telpon dan air) yang mana untuk tagihan bulan desember dibebankan pada Anggaran Tahun 2013 bulan januari 2013.

A.2.2 Belanja Barang Non Operasional (Pembinaan dan Konsultasi)

No 1.

Jenis Belanja

Pagu

Pelantikan/ Pengambilan

Realisasi

Sisa

%

2.370.000

2.366.000

4.000

99.83

1.677.000

1.655.000

22.000

98.69

55.650.000

55.558.675

91.325

99.84

59.697.000

59.579.675

117.325

99.80

sumpah Jabatan 2.

Pertemuan/J amuan/ Delegasi/ Tamu

3.

Rapat-Rapat Pimpinan/Koordinasi/Konsultasi Jumlah

Pelaksanaan Belanja Barang Non Operasional dilaksanakan 12 bulan dengan realisasi 99.80% dari anggaran Rp. 59.697.000. A.3. Belanja Modal

No

Jenis Belanja

Pagu

Realisasi

1. 2.

Sisa

%

Instalasi Air (JetPump)

15.350.000

15.366.000

57.000

99.63

Laptop dan Printer Scanner

42.500.000

42.300.000

200.000

99.53

3.

Meubelair dan Papan Informasi

41.800.000

41.330.000

470.000

96.88

4.

Renovasi Gedung dan

50.350.000

45.600.000

4.750.000

90.57

150.000.000

144.523.000

5.477.000

96.35

Halaman Kantor Jumlah

Pencapaian realiasasi anggaran pada belanja modal sebesar Rp. 144. 523.000 atau 96.35% dari total pagu Rp 150.000.000. Realisasi tersebut tidak mencapai 100% tetapi target /output dari anggaran tersebut sudah tercapai 100%. C. DIPA unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama ) No

Jenis Belanja

1.

Belanja Sewa Ruang Sidang

2.

Balanja Perjalanan Lainnya (DN)

Pagu

Realisasi

Sisa

%

4.000.000

4.000.000

-

100

21.000.000

21.000.000

-

100


3.

Belanja Barang Non Operasional

7.500.000

4.800.000

2.700.000

64

32.500.000

29.800.000

2.700.000

91.69

Lainnya/ Perkara Prodeo Jumlah

Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.700.000 dari pagu anggaran sebesar Rp. 7.500.000 untuk belanja barang non operasional yakni belanja perkara prodeo bahwa penyerapan tidak maksimal dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat

luas

khususnya

pandeglang.

Sosialiasi

wilayah

tersebut

bisa

yurisprudensi berupa

pengadilan

visualisasi

yakni

agama dengan

menempelkan pada papan pengumuman dan/atau bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk mensosialisasikan perkara secara cumacuma bagi masyarakat yang tidak mampu. C. Rekapitulasi DIPA Pengadilan Agama Pandeglang TA 2012 No

Jenis Belanja

Pagu

Realisasi

Sisa

%

1.448.231.000

1.448.218.870

12.130

100

DIPA 005.01 1.

Belanja Pegawai

2.

Belanja Barang

403.747.000

397.211.483

6.535.517

98.38

3.

Belanja Modal

150.000.000

144.523.000

5.477.000

96.35

DIPA 005.04 1.

Belanja Barang Jumlah Pelaksanaan

32.500.000

29.800.000

2.700.000

91.69

2.034.478.000

2.019.753.353

14.724.647

99.28

Anggaran

pada

Pengadilan

Agama

Pandeglang

secara

keseluruhan Pagu Anggaran tahun 2012 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 2.019.753.353 atau 99.28%

dari

Total

Pagu Anggaran sebesar

Rp.

2.034.478.000. 5.

Pengadilan Agama Rangkasbitung Pada Tahun Anggaran 2012 Pengadilan Agama Rangkasbitung menerima Pagu Aggaran dari 2 DIPA yaitu : 1.


0771/005-01.2.01/10/2012

tanggal

9

Desember

sebesar

Rp.2.519.844.000 ,- (Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) 2.

DIPA unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (005.04) Nomor: 1224/005-04.2.01/10/2012 tanggal 9 Desember 2012 sebesar Rp. 21.900.000,- (Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)


Sehingga Total Pagu Anggaran adalah sebesar Rp. 2.541.744.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah), dengan perincian sebagai berikut : A. DIPA unit Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI) A.1. Belanja Pegawai (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)

No

Jenis Belanja

Pagu

Realisasi

Sisa

%

916.200.000

833.862.620

82.337.380

91,01

23.000

15.095

7.905

65,63

1.

Gaji Pokok PNS

2.

Pembulatan Gaji PNS

3.


76.391.000

56.279.560

20.111.440

73,67

4.

Tunjangan Anak PNS

22.273.000

20.473.482

1.799.518

91,92

5.


6.


7.

Tunjangan PPh PNS

8.

Tunjangan Beras PNS

9.

Uang Makan PNS

10.

Tunjangan Umum PNS

11.

Uang Lembur Jumlah

23.400.000

20.930.000

2.470.000

89,44

211.895.000

149.945.000

61.950.000

70,76

53.016.000

30.969.671

22.046.329

58,42

54.931.000

53.445.150

1.485.850

97,30

136.400.000

130.517.000

5.883.000

95,69

25.030.000

7.215.000

17.815.000

28,83

7.680.000

7.394.000

286.000

96,28

1.527.239.000 1.311.046.578 216.192.422

85,84

Pelaksanaan Belanja Pegawai dilaksanankan 12 bulan dengan target 100%, tetapi pagu yang terserap hanya Rp. 1.311.046.578,- atau 85,84%, dikarenakan adanya mutasi pegawai. A.2. Belanja Barang A.2.1 Belanja Barang Operasional (Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran)

No 1.


Pagu

Realisasi

Sisa

%

8.400.000

8.400.000

0

100,0

1.810.000

1.810.000

0

100,0

Pegawai 2.

Pengadaan Pakaian Kerja

0

Tenaga Honor

0


3.

Perawatan Gedung &

37.000.000

36.715.000

285.000

99,23

18.000.000

17.983.000

17.000

99.91

19.200.000

12.690.500

6.509.500

66,10

620.000

350.000

270.000

56,45

Halaman Kantor 4.


5.


6.

Perawatan Inventaris Kantor

7.


8.920.000

8.895.000

25.000

99,72

8.

Langganan Listrik

38.400.000

33.758.970

4.641.030

87,91

9.

Langganan Telepon

12.000.000

5.111.261

6.888.739

42,59

10.

Langganan Air

4.800.000

2.755.520

2.044.480

57,41

11.

Jasa Pos/Giro/Sertifikasi

1.200.000

708.000

492.000

59,00

12.

Operasional Kantor, Internet

152.300.00

151.911.06

388.932

99,74

dan Hosting, Honor Tenaga

0

8

27.600.000

26.700.000

900.000

96,74

330.250.000 307.788.319

22.461.681

93,20

Honorer 13.

Honorarium Pengelola Keuangan Jumlah

Pelaksanaan Belanja Barang dilaksanakan 12 bulan dengan target 100%. Realisasi yang telah dicapai sebesar 93,20%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi Belanja Barang telah mendekati target pencapaiannya. Sisa pagu terbanyak terdapat pada Langganan Listrik, Telepon dan Air serta Pemeliharaan Roda 2 disebabkan perencanaan anggaran yang kurang tepat. A.2.2 Belanja Barang Non Operasional

No 1.

Jenis Belanja Pelantikan / Pengambilan

Pagu

Realisasi

Sisa

%

1.255.000

627.500

627.500

50,00

1.860.000

0

1.860.000

0,00

59.240.000

58.594.000

646.000

98,91

62.355.000

59.221.500

3.133.500

94,97

Sumpah Jabatan 2.

Pertemuan/Jamuan/ Delegasi/Tamu

3.

Rapat-rapat Koordinasi/ Konsultasi Jumlah

Pelaksanaan Belanja Barang Non Operasional dilaksanakan 12 bulan dengan realisasi 94,97% dari anggaran Rp. 62.355.000,-.


A.3. Belanja Modal

No

Jenis Belanja

Pagu

Realisasi

1.

Pembangunan Gedung Kantor

253.500.000

251.994.650 1.505.350

99,41

2.

Pengadaan Sarana Gedung

333.000.000

329.698.450 3.301.550

99,01

3.

Pengadaan Sertifikat Tanah

13.000.000

11.500.000 1.500.000

88,46

4.

Jaringan Instalasi

500.000

Jumlah

600.000.000

Sisa

0

%

500.000

0,00

593.193.100 6.806.900

98,87

Pelaksanaan Belanja Modal dilaksanakan dengan target 100%. Realisasi yang telah dicapai sebesar 98,87%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi Belanja Modal telah sesuai dengan target pencapaiannya. Namun Pengadaan Jaringan Instalasi Listrik tidak dapat terealisasi disebabkan anggaran tidak mencukupi untuk pengadaan tersebut. B. DIPA unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama )

No

Jenis Belanja

Pagu

Realisasi

Sisa

%


Sidang Keliling

19.875.000

17.225.000

2.650.000

86,67

2.

Perkara Prodeo

2.025.000

1500.000

525.000

74,07

21.900.000

18.725.000

3.175.000

85,50

Jumlah

Pelaksanaan Dipa 005.04 dilaksanakan 12 bulan dengan target 100%. Realisasi yang telah dicapai sebesar 85.50%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi belum terlaksana secara optimal. C. Rekapitulasi DIPA Pengadilan Agama Rangkasbitung TA 2012 No

Jenis Belanja

Pagu

Realisasi

Sisa

%

DIPA 005.01

2.519.844.000

2.271.249.497

248.594.503

90,13

1.

Belanja Pegawai

1.527.239.000

1.311.046.578

216.192.422

85,84

2.

Belanja Barang

392.605.000

367.009.819

25.595.181

93,48

3.

Belanja Modal

600.000.000

593.193.100

6.806.900

98,87


1.

DIPA 005.04

21.900.000

18.725.000

3.175.000

85,50

Belanja Barang

21.900.000

18.725.000

3.175.000

85,50

2.541.744.000

2.289.974.497

251.769.503

90,09

Jumlah

Secara keseluruhan pelaksanaan DIPA 01 dan 04 dilaksanakan dengan target 100%, tetapi realisasi yang terlaksana adalah sebesar 90,09%. Hal ini

menunjukkan

bahwa

belum

terlaksananya

secara

maksimal

dikarenakan adanya kelebihan belanja pegawai dan belanja barang. 6.

Pengadilan Agama Cilegon Pada tahun anggaran 2012, Pengadilan Agama Cilegon memperoleh alokasi dana dari 2 DIPA yaitu : 1.

DIPA unit Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

Nomor:

0775/005-01.2.01/10/2012 tanggal 9 Desember 2012 sebesar Rp. 2.449.041.000,- (Dua milyar empat ratus empat puluh sembilan juta empat puluh satu ribu rupiah) 2.

DIPA unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 1551/005-04.2.01/10/2012 tanggal 9 Desember 2012 sebesar Rp. 20.500.000,- yang telah disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah X Dirjen Perbendaharaan Serang atas nama Menteri Keuangan RI.

Sehingga Total Pagu Anggaran adalah sebesar Rp. 2.469.541.000,- (Dua milyar empat ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah). Rincian alokasi dana dari 2 DIPA tersebut sebagaimana yang tertera berikut :

A. DIPA unit Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI) A.1. Belanja Pegawai (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)

No

Jenis Belanja

1.

Gaji Pokok PNS

2.

Pembulatan Gaji PNS

3. 4. 5.

Pagu

Realisasi

1.153.989.000 1.153.492.040

Sisa

%

496.960

99,96

28.000

20.252

7.748

72,23


85.026.000

80.782.230

2.243.770

95,01

Tunjangan Anak PNS

30.229.000

27.942.416

2.286.584

92,44


18.720.000

18.360.000

360.000

98,08


6.


3.705.000

98,53

7.

Tunjangan PPh PNS

251.455.000 60.624.000

47.240.293 13.383.707

77,92

8.

Tunjangan Beras PNS

69.735.000

69.593.750

141.250

99,80

9.

Uang Makan PNS

231.000.000

196.502.000 34.498.000

85,07

10. Tunjangan Umum PNS

12.133.000

11.570.000

563.000

95,36

5.070.000

4.860.000

210.000

95,86

1.918.009.000 1.858.112.981 59.896.019

96,88

11. Uang Lembur Jumlah

247.750.000

Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai TA 2012 dilaksanakan 12 bulan dengan target 100%, realisasi anggaran yang terserap yaitu sebesar Rp. 1.858.113.095,- atau 96,88% dari total pagu yang tersedia. Realisasi ini sesuai dengan target yang diharapkan.

A.2.

Belanja Barang


No 1.


Pagu

Realisasi

Sisa

%

12.250.000

12.250.000

0

100

1.400.000

1.400.000

0

100

39.500.000

39.361.000

139.000

99,65

2.400.000

2.398.000

2.000

99,92

18.000.000

17.998.400

1.600

99,99

9.000.000

8.965.050

34.950

99,61

Pegawai 2.

Pengadaan Pakaian Kerja Sopir, Satpam, dan Cleaning Service

3.

Perawatan Gedung Kantor

4.

Pengadaan Inventaris Pegawai Baru

5.

Perawatan Mobil Dinas Roda Empat

6.

Perawatan Motor Dinas

7.


15.770.000

15.769.100

900

99,99

8.

Listrik dan Telepon

56.400.000

53.803.286 2.596.714

95,40

9.

Jasa Pos/Giro/Sertifikat

10. Operasional Perkantoran dan

960.000

870.000

90.000

90,63

129.800.000

129.785.450

14.550

99,99

25.800.000

19.875.000 5.925.000

77,03

311.280.000

302.475.286 8.804.714

97,17

Pimpinan : Keperluan Seharihari Perkantoran, Hosting, Internet, Honor Tenaga Kontrak 11. Honor Pengelola Keuangan Jumlah


Penyerapan anggaran belanja barang satker meliputi belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan yaitu sebesar Rp. 371.980.286,- atau 97,62% dari total pagu yang tersedia. Penyerapan belanja barang operasional sebesar Rp. 302.475.286,- atau 97,17% dari total pagu anggaran belanja barang operasional. A.2.2 Belanja Barang Non Operasional

No

Jenis Belanja

Pagu

1.

Pelantikan/ Pengambilan Sumpah

Realisasi

Sisa

%

5.800.000

5.800.000

0

100

9.120.000

9.100.000

20.000

99,78

Jabatan 2.

Pertemuan/Delegasi/Tamu

3.

Rapat-rapat Koordinasi/Konsultasi

54.832.000

54.605.000

227.000

99,59

Jumlah

69.752.000

69.505.000

247.000

99,65

penyerapan belanja barang non operasional sebesar Rp. 69.505.000,atau 99,65% dari total pagu anggaran belanja barang non operasional. A.3. Belanja Modal

No

Jenis Belanja

1.

Perangkat Pengolah Data

Pagu

Realisasi

Sisa

%

71.750.000

70.812.500

937.500

98,69

dan Komunikasi 2.

Meubelair

42.000.000

40.106.000

1.894.000

95,49

3.

Papan Visual dan Sound

36.250.000

35.420.000

830.000

97,71

150.000.000

146.338.500

3.661.500

97,56

System Jumlah

Pagu anggaran Belanja Modal yang tersedia dalam RKA-KL/DIPA tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- atau 6,12 %dari seluruh total belanja. Anggaran yang telah terserap adalah sebesar Rp. 146.338.500,atau 97,56 % dari total pagu yang tersedia.

B. DIPA unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama ) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (Kode 0005.04.08) memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh lima


ratus ribu rupiah) digunakan untuk membiayai kegiatan Penyediaan Dana Bantuan Hukum di Pengadilan Agama yaitu berupa belanja sewa, belanja Perjalanan Lainnya (Sidang Keliling) dan belanja Barang non operasional Lainnya (biaya Prodeo).

No

Jenis Belanja

Pagu

1.

Sewa Ruang Sidang Keliling

2.

Biaya Perjalanan Dinas Sidang

Realisasi

Sisa

%

2.500.000

2.500.000

0

100

10.800.000

10.388.000

412.000

95,72

7.200.000

7.115.000

85.000

98,82

20.500.000

20.003.000

497.000

97,58

Keliling 3.

Biaya Panggilan Prodeo Jumlah

Penyerapan anggaran belanja barang untuk DIPA 005-04 tahun 2012 yaitu sebesar Rp.20.003.000,- atau 97,58 % dari total pagu yang tersedia. C. Rekapitulasi DIPA Pengadilan Agama Cilegon TA 2012 No

Pagu

Realisasi

DIPA 005.01

2.449.041.000

2.376.431.767

72.609.233

97,04

1.

Belanja Pegawai

1.918.009.000

1.858.112.981

59.896.019

96,88

2.

Belanja Barang

381.032.000

371.980.286

9.051.714

97,62

3.

Belanja Modal

150.000.000

146.338.500

3.661.500

97,56

DIPA 005.04

20.500.000

20.003.000

497.000

2,42

Belanja Barang

20.500.000

20.003.000

497.000

97,58

2.469.541.000

2.396.434.767

73.106.233

97,04

1.

Jenis Belanja

Jumlah

Sisa

%

Pelaksanaan DIPA 01 dan 04 dilaksanakan 12 bulan dengan target 100%, tetapi realisasi yang terlaksana adalah sebesar 97,04%. Hal ini menunjukkan bahwa sudah terlaksana secara maksimal sesuai target yang diharapkan. D. Hambatan Yang dihadapi dalam Pelaksanaan Anggaran Tahun 2012 Dalam

pelaksanaan

kegiatan

Anggaran

DIPA

Tahun

2012

Pengadilan Agama Cilegon berusaha untuk melaksanakan kegiatan keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku guna kelancaran pertanggungjawaban dan

tertibnya administrasi

keuangan. Namun demikian, Karena kurangnya pejabat Pengadaan Barang

dan

Jasa

(PBJ)

yang

mempunyai

Sertifikat,

sehingga


mengakibatkan realisasi anggaran belanja modal

tidak sesuai dengan

jadwal yang telah ditetapkan. Oleh karena itu diharapkan Mahkamah Agung RI khususnya pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI mengikutsertakan pegawai Pengadilan Agama Cilegon dalam ujian sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Selain itu belum adanya Pejabat Pembuat Komitmen pada Pengadilan Agama Cilegon sehingga realisasi anggaran untuk honorarium pejabat peneglola anggaran hanya mencapai kisaran 70%, oleh karena itu diharapkan di tahun yang akan datang

Pengadilan

Agama

Cilegon

mendapatkan

Pejabat

yang

berkompeten menjadi Pejabat Pembuat Komitmen.

7.

Pengadilan Tinggi Agama Banten Pada Tahun Anggaran 2012 Pengadilan Tinggi Agama Banten menerima Pagu Aggaran dari 2 DIPA yaitu : 1.


0773/005-01.2.01/10/2012

tanggal

9

Desember

sebesar

Rp.6.466.202.000 ,- (Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Ribu Rupiah) 2.

DIPA unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (005.04) Nomor: 1452/005-04.2.01/10/2012 tanggal 9 Desember 2012 sebesar Rp. 97.776.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

Sehingga

Total

Pagu

Anggaran adalah sebesar

Rp. 6.563.978.000,-

(Enam Mliyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah), dengan perincian sebagai berikut : A. DIPA unit Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI) A.1. Belanja Pegawai (Pembayaran Gaji dan Tunjangan)

No

Jenis Belanja

1.

Gaji Pokok PNS

2.

Pembulatan Gaji PNS

3.


4.

Tunjangan Anak PNS

Pagu

Realisasi

Sisa

%

2.084.445.000

2.084.444.420

760

99,99

29.000

28.136

864

97,02

177.675.000

177.674.220

780

99,99

36.613.000

36.612.612

388

99,99


5.


33.800.000

33.800.000

0

100,00

6.

Tunjangan Fungsional PNS 1.279.635.000

1.279.635.000

0

100,00

7.

Tunjangan PPh PNS

228.763.295

705

99,99

8.

Tunjangan Beras PNS

82.590.000

82.589.100

900

99,99

9.

Uang Makan PNS

259.733.000

256.823.000

2.910.000

98,88

10. Tunjangan Umum PNS

23.935.000

23.935.000

0

100,00

9.036.000

9.030.000

6.000

99,93

32.347.000

0 32.347.000

100,00

4.248.602.000

4.213.334.603 35.267.397

99,17

228.764.000

11. Uang Lembur 12. Belanja Pegawai Transito Jumlah

Pelaksanaan Belanja Pegawai dilaksanankan 12 bulan dengan target 100%, realisasi yang telah dicapai sebesar 99,17% dari pagu anggaran Belanja Pegawai. Terdapat penambahan anggaran belanja uang makan sebesar Rp. 15.533.000,- dikarenakan anggaran tersebut tidak mencukupi untuk pembayaran uang makan pegawai sampai bulan Desember 2012. Akhir Tahun 2012 PTA Banten mengajukan permohonan penambahan anggaran belanja pegawai karena adanya pagu minus yang terkait pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sebesar Rp. 1.203.630.000,-. Pergeseran anggaran antar satker juga dilakukan untuk penyelesaian pagu minus belanja pegawai Pengadilan Agama Tangerang sebesar Rp. 6.000.000,- sehingga mengurangi pagu anggaran PTA Banten. A.2.

Belanja Barang


No 1.


Pagu

Realisasi

Sisa

%

13.505.000

13.505.000

0

100,00

5.585.000

5.547.300

37.700

99,32

3.856.000

3.845.946

10.054

99,74

48.000.000

47.900.259

99.741

99,79

2.140.000

2.139.000

1.000

99,95

Pegawai 2.

Pencetakan/Penjilidan/Penggan daan

3.


4.


5.

Pengadaan/ Penggantian Inventaris Pegawai Baru

6.


66.664.000

66.635.843

28.157

99,96

7.


8.000.000

7.427.756

572.244

92,85


8.


9.

Listrik

10

Telepon

11. Pengiriman Surat Dinas Pos

15.884.709

1.975.291

88,94

127.200.000 118.199.240

17.860.000

9.000.760

92,92

26.400.000

22.300.163

2.099.837

84,47

5.400.000

1.860.800

3.539.200

34,46

238.600.000 238.576.495

23.505

99,99

0

100,00

604.010.000 584.622.511 19.387.489

96,79

Pusat 12. Operasional Kantor, Internet, Hosting dan Honor Tenaga Honor 13. Honorarium Pengelola

40.800.000

40.800.000

Keuangan Jumlah

Pelaksanaan Belanja Barang Operasional dilaksanakan 12 bulan dengan target 100%. Realisasi yang telah dicapai sebesar 96,79% dari pagu anggaran belanja barang. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi Belanja Barang mendekati dengan target pencapaiannya. Terdapat penambahan anggaran belanja listrik sebesar Rp.25.283.000,- dari Mahkamah Agung RI untuk memenuhi kebutuhan biaya listrik sampai dengan bulan Desember 2012. A.2.2 Belanja Barang Non Operasional

No 1.

Jenis Belanja

Pagu

Realisasi

Sisa

%

Konsultasi Penyusunan Program

45.181.000

45.171.045

9.955

99,97 99,91

dan Anggaran 2.

Pembinaan Bendaharawan

39.725.000

39.691.938

33.062

3.

Rapat Kerja Daerah

80.352.000

79.679.250

672.750

99,19

4.

Orientasi Pengembangan IT

38.952.000

38.952.000

0

100,00

5.


12.000.000

11.931.046

68.954

99,43

6.

Pertemuan/Jamuan/Delegasi/Tamu 23.400.000

23.396.502

3.498

99,99

7.

Perjalanan Dinas Rapat-Rapat

64.050.000

63.972.510

77.490

99.98

16.200.000

16.195.000

5.000

99,97

Koordinasi/Kerja/dinas/Dinas Pimpinan 8.

Perjalanan Dinas Penyusunan RKA-KL

9.

Sewa Rumah Dinas

50.000.000

50.000.000

0

100,00

10.

Pengelolaan Administrasi

64.910.000

64.883.755

26.245

99,95

Kepegawaian


11.

Pengelolaan Administrasi

64.910.000

64.884.755

25.245

99,96

64.910.000

64.904.825

5.175

99,99

564.590.000 563.662.626

927.374

99,83

Keuangan 12.

Konsolidasi dan Asistensi Lakip Jumlah

Pelaksanaan Belanja Barang Non Operasional dilaksanakan dengan target 100%. Realisasi yang telah dicapai sebesar 99.83%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi Belanja Barang sesuai

dengan target pencapaiannya.

Pagu Pembinaan dan Sosialisasi mengalami exercise/ penghematan anggaran Mahkamah Agung RI sebesar Rp. 318.059.000,-. A.3. Belanja Modal No

Jenis Belanja

Pagu

1.

Pengadaan Buku Perpustakaan

10.300.000

2.

Pengadaan Perangkat Pengolah

134.300.000

Realisasi

Sisa

%

10.200.000

100.000

99.03

133.647.500

652.500

99.51

285.400.00

281.745.500 3.654.500

98.72

619.000.000

617.767.612 1.232.388

99.80

1.049.000.000

1.043.360.612 5.639.388

99,46

Data dan Komunikasi (Laptop, TV Plasma, PC, Printer CCTV, Handy Talky, Mic Wireless) 3.

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (Filling Cabinet, Meubelair,Lemari Besi,Papan Informasi, AC, Inventaris Kantor,Interior Gedung Kapasitor, meja, kursi, lemari)

4.

Gedung dan Bangunan (Rumah Dinas Ketua, Sarana dan Prasarana Lingkungan, Pagar Kawat Berduri) Jumlah

Pelaksanaan Belanja Modal dilaksanakan dengan target 100%. Realisasi yang telah dicapai sebesar 99.46%. Pagu Pengadaan Rumah Dinas Ketua sebesar Rp. 518.000.000,-yang semula diblokir telah dibuka kembali setelah mendapat persetujuan/clearance dari Kementrian PU, Kementrian PAN dan BPKP. Menjelang akhir tahun PTA Banten mendapat tambahan anggaran Belanja Pengadaan Meubelair sebesar Rp. 99.000.000,- untuk menunjang kebutuhan sarana dan prasarana 14 hakim baru yang mutasi masuk PTA Banten. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 5.639.388,- atau


0,54% dari pagu Belanja Modal yang merupakan hasil optimalisasi anggaran dimana target fisik telah terpenuhi 100%. B. DIPA unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama )

No

Jenis Belanja Sosialisasi

dan

Pagu

Realisasi

Sisa

%

Bimbingan

Administrasi Perkara 1.

Belanja Bahan

1.026.000

1.026.000

0

100,00

2.

Balanja

96.594.000

96.584.000

10.000

99.99

- Sosialisasi Tugas Hakim

31.500.000

31.500.000

0

100,00

- Sosialisasi Pola Bindalmin

26.250.000

26.250.000

0

100,00

- Pembinaan dan Bimbingan

39.000.000

39.000.000

10.000

99.99

97.776.000

97.766.000

10.000

99.99

Perjalanan

Lainnya

(DN)

Teknik Administrasi Perkara Jumlah Pelaksanaan

Sosialisasi

dan

Bimbingan

Administrasi

Perkara

dilaksanakan dengan target 100%. Realisasi yang telah dicapai sebesar 99,99% sesuai dengan target pencapaiannya. C. Rekapitulasi DIPA Pengadilan Tinggi Agama Banten TA 2012 No

Pagu

Realisasi

Sisa

%

DIPA 005.01

6.466.202.000

6.404.980.352

61.221.648

99,05

1.

Belanja Pegawai

4.248.602.000

4.213.334.603

35.267.397

99,17

2.

Belanja Barang

1.168.600.000

1.148.285.137

20.314.863

98,26

3.

Belanja Modal

1.049.000.000

1.043.360.612

5.639.388

99,46

DIPA 005.04

97.776.000

97.766.000

10.000

99.99

Belanja Barang

97.776.000

97.766.000

10.000

99.99

6.563.978.000

6.502.746.352

61.231.648

99,07

1.

Jenis Belanja

Jumlah

Secara keseluruan realisari anggaran belanja pada Pengadilan Tinggi Agama Banten TA 2012 sebesar Rp. 6.502.746.352,- atau 99,07% dari total pagu anggaran. Realisasi tersebut sudah mencapai target yang diharapkan yaitu 100%.


8.

Rekapitulasi DIPA Pada PTA Banten dan PA se wilayah Banten TA 2012 A. DIPA unit Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI) A.1. Belanja Pegawai

NO

SATKER

PAGU

REALISASI

SISA

%

1.

PA SERANG

2.493.576.000

2.378.217.286 115.358.714

95,37

2.

PA TANGERANG

3.185.538.000

3.185.092.482

445.518

99.99

3.

PA TIGARAKSA

2.381.267.000

2.381.056.341

210.659

99,99

4.

PA PANDEGLANG

1.448.231.000

1.448.218.870

12.130

100,00

5.

PA RANGKASBITUNG 1.527.239.000

1.311.046.578 216.192.422

85,84

6.

PA CILEGON

1.918.009.000

1.858.112.981

59.895.905

96,88

7.

PTA BANTEN

4.248.602.000

4.213.334.603

35.267.397

99,17

JUMLAH

17.202.462.000 16.775.079.141 427.382.745 97,52%

A.2. Belanja Barang

NO

SATKER

PAGU

REALISASI

SISA

%

1.

PA SERANG

428.374.000

417.792.825

10.581.175

97,53

2.

PA TANGERANG

422.963.000

421.135.487

1.827.513

99,57

3.

PA TIGARAKSA

418.370.000

394.523.100

23.846.900

94,30

4.

PA PANDEGLANG

403.747.000

397.211.483

6.535.517

98.38

5.

PA RANGKASBITUNG

392.605.000

367.009.819

25.595.181

93,48

6.

PA CILEGON

381.032.000

371.980.286

9.051.714

97,62

7.

PTA BANTEN

1.168.600.000

1.148.285.137

20.314.863

98,26

JUMLAH

3.615.691.000

3.517.938.137

97.752.863

97,30%

REALISASI

SISA

%

A.3. Belanja Modal

NO

SATKER

PAGU

1.

PA SERANG

248.000.000

245.063.350

2.936.650

98,82

2.

PA TANGERANG

200.000.000

194.485.000

5.515.000

97,24

3.

PA TIGARAKSA

3.200.000.000

3.197.847.000

2.153.000

99,93

4.

PA PANDEGLANG

150.000.000

144.523.000

5.477.000

96.35


5.

PA RANGKASBITUNG

600.000.000

593.193.100

6.806.900

98,87

6.

PA CILEGON

150.000.000

146.338.500

3.661.500

97,56

7.

PTA BANTEN

1.049.000.000

1.043.360.612

5.639.388

99,46

JUMLAH

5.597.000.000

5.564.810.562

32.189.438 99,42%

B. DIPA unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama ) B.1. Belanja Barang

NO

SATKER

PAGU

REALISASI

1.

PA SERANG

43.200.000

43.175.000

2.

PA TANGERANG

75.600.000

3.

PA TIGARAKSA

86.100.000

4.

PA PANDEGLANG

5. 6. 7.

SISA

%

25.000

99,94

75.600.000

0

100,00

79.374.500

6.725.500

92,19

32.500.000

29.800.000

2.700.000

91.69

PA RANGKASBITUNG

21.900.000

18.725.000

3.175.000

85,50

PA CILEGON

20.500.000

20.003.000

497.000

97,58

PTA BANTEN

97.776.000

97.766.000

10.000

99.99

377.576.000

364.443.500

13.132.500

96,52%

JUMLAH

C. Total Realisasi Anggaran Belanja PTA Banten & PA sewilayah Banten TA 2012 No

Uraian

Pagu

Realisasi

Sisa

%

1

DIPA 005.01

2

DIPA 005.04

26.415.153.000 377.576.000

25.857.827.840 364.443.500

557.325.160 13.132.500

97,89% 96,52%

Jumlah

26.792.729.000

26.222.271.340

570.457.660

97,87%


D. Grafik Penerimaan Pagu DIPA PTA Banten & PA sewilayah Banten TA 2012 D.1 DIPA 005.01

4.500.000.000

GRAFIK PENERIMAAN DIPA 005.01 TA 2012 PTA BANTEN DAN PA SE BANTEN

4.000.000.000 3.500.000.000

PAGU

3.000.000.000

PA Serang

2.500.000.000 2.000.000.000

PA Tangerang

1.500.000.000

PA Tigaraksa

1.000.000.000 500.000.000 0

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal JENIS BELANJA

D.2 DIPA 005.04


E.

Grafik Realisasi Belanja PTA Banten & PA sewilayah Banten TA 2012 E.1 Realisasi DIPA 005.01 GRAFIK REALISASI BELANJA DIPA 005.01 TA 2012 PTA BANTEN DAN PA SE BANTEN

REALISASI BELANJA

4.500.000.000 4.000.000.000

PA Serang

3.500.000.000 3.000.000.000

PA Tangerang

2.500.000.000

PA Tigaraksa

2.000.000.000 1.500.000.000

PA Pandeglang

1.000.000.000 500.000.000 0 Belanja Pegawai Belanja Barang

Belanja Modal

JENIS BELANJA

E.2 Realisasi DIPA 005.04


D.

Pengelolaan Administrasi 1.

Administrasi Perkara Manajemen perkara juga meliputi pelaksanaan tugas bidang administrasi

kepaniteraan baik Adminitrasi kepaniteraan pada Pengadilan Agama sewilayah Banten maupun administrasi kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Agama Banten, yang meliputi prosedur penerimaan perkara, registrasi perkara, keuangan perkara, laporan perkara, kearsipan perkara, pemberian akta cerai, penyampaian salinan putusan

perceraian/penetapan

keterangan/pertimbangan/nasehat

talak tentang

kepada hukum

PPN,

Islam

pemberian

kepada

instansi

pemerintah. A. Administrasi Kepaniteraan pada Pengadilan Agama sewilayah Banten a. Prosedur Penerimaan Perkara Pelaksanaan kegiatan penerimaan perkara pada Pengadilan Agama sewilayah Banten telah dilakukan dengan sistem meja-meja (Meja I, Meja II dan Meja III) sesuai dengan ketentuan Pola Bindalmin. Dari perkara yang diterima Pengadilan Agama tahun 2012 sebanyak 9.080 perkara dan telah dibuatkan PMH, dengan rincian sebagai berikut : 1). Sisa tahun 2011 yang belum di PMH =

- perkara

2). Perkara diterima tahun 2012

= 9.080 perkara

3). Jumlah

= 9.080 perkara

4). Penetapan PMH tahun 2012

= 9.075 perkara

5). Dicabut sebelum Penetapan PMH

=

5 perkara

6). Sisa perkara tahun 2012 belum PMH =

38 perkara

b. Registrasi Perkara Pengadilan Agama sewilayah Banten telah melaksanakan pencatatan dalam buku register perkara yang jumlahnya sebanyak 11

macam, yang

meliputi : 1) Register Induk Perkara Gugatan 2) Register Induk Perkara Permohonan 3) Register Permohonan Banding 4) Register Permohonan Kasasi 5) Register Permohonan Peninjauan Kembali ( PK ) 6) Register Surat Kuasa Khusus 7) Register Penyitaan Barang tidak bergerak 8) Register Penyitaan Barang bergerak 9) Register Eksekusi 10) Register Akta cerai 11) Register Permohonan Pembagian Harta Peninggalan diluar Sengketa.


c. Keuangan Perkara Pengelolaan keuangan biaya perkara pada Pengadilan Agama sewilayah Banten telah dibukukan pada Buku Jurnal Keuangan Perkara menurut jenisnya yaitu KI-PAI/G untuk perkara gugatan, KI-PAI/P untuk perkara permohonan,

KI-PA2

untuk

permohonan

banding,

KI-PA3

untuk

permohonan kasasi, KI-PA4 untuk permohonan peninjauan kembali dan KIPA5 untuk permohonan eksekusi, kemudian dicatat dalam Buku Induk Keuangan Perkara (KI-PA6), Buku Induk Keuangan Biaya Eksekusi (KIPA7) untuk permohonan eksekusi, dan Buku Hak-Hak/Biaya Kepaniteraan (KI-PA8) berdasarkan Buku Bantu Jurnal Harian Perkara sesuai dengan ketentuan Pola Bindalmin. Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran biaya perkara pada Pengadilan Agama se wilayah Banten selama Tahun 2012 sebagai berikut : Penerimaan : 1). Saldo Akhir 2011

= Rp

2). Penerimaan

= Rp 4.765.735.000,-

Jumlah Penerimaan

480.592.400,-

= Rp 5.246.327.400,-

Pengeluaran : 1). Biaya panggilan

= Rp 2.361.037.000,-

2). Biaya Penerjemah

= Rp

0,-

3). Biaya Sita

= Rp

5.922.000,-

4). Biaya Pemeriksaa setempat = Rp

48.990.000,-

5). Biaya Sumpah

= Rp

0,-

6). Biaya Pemberitahuan

= Rp

468.595.000,-

7). Pengiriman Biaya Perkara

= Rp

32.545.050,-

8). Penggandaan

= Rp

1.280.000,-

9). Meterai

= Rp

52.556.000,-

10). Hak-hak kepaniteraan

= Rp

314.885.000,-

11). Lain-lain APP

= Rp

1.445.000,-

12). Pengembalian sisa panjar

= Rp

742.775.000,-

13). Biaya administras

= Rp

442.900.000,-

Jumlah

= Rp 4.472.930.000,-

Saldo

= Rp

773.397.400,-

d. Laporan Perkara Pelaksanaan tugas pembuatan laporan perkara Pengadilan Agama sewilayah Banten telah dilaksanakan dalam bentuk 3 (tiga) pola yakni : 1). Pola Bindalmin, terdiri dari laporan bulanan, empat bulanan, enam


bulanan yakni Model L1-PA1 s.d. L1-PA8. 2). Pola Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yakni B3 s.d. B6 dan RK1 s.d. RK6. 3). Pola Pengadilan Tinggi Agama Banten yakni Laporan Pelaksanaan Sita, Pembagian Harta Peninggalan di luar Sengketa, Penyampaian Akta Cerai,

Penyampaian

Salinan

Putusan

Cerai/Penetapan

Talak/Pemberitahuan terjadinya perceraian kepada KUA, Laporan pelaksanaan Minutasi, Laporan Data Tingkat Penyelesaian Perkara, Laporan tersebut dikirim selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya. e. Kearsipan Perkara Pola kearsipan perkara pada Pengadilan Agama Sewilayah Banten adalah setiap perkara yang sudah diminutasi, maka berkas perkara langsung ditata dalam box arsip dan diletakkan pada rak di dalam ruang arsip perkara. Namun ada sebagian berkas perkara yang sudah diminutasi belum dapat dimasukkan dalam box pada rak arsip karena beberapa hal diantaranya adalah : 1). Perkara belum berkekuatan hukum tetap; 2). Ruangan arsip sudah penuh; 3). Perangkat kerasipan belum lengkap; Adapun data tentang penataan berkas perkara dalam box pada rak arsip perkara pengadilan Agama Sewilayah Banten pada tahun 2012 dapat diuraikan sebagai berikut : 1). Sisa berkas perkara belum diminutasi tahun 2011

=

2). Berkas perkara yang sudah diputus tahun 2012

= 8.967

Jumlah

416

= 9.383

3). Berkas perkara telah minutasi tahun 2012

= 8.913

4). Berkas perkara belum diminutasi tahun 2012

=

470

f. Penyampaian Salinan Putusan Perceraian/Penetapan Talak kepada PPN Dalam rangka meningkatkan pelayanan Peradilan kepada masyarakat, Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak berperkara dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak

putusan

diucapkan.

Apabila

Pengadilan tidak melaksanakan

ketentuan tersebut di atas, maka Ketua Pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan (Pasal 64 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009). Ketentuan

lain

yang

terkait

dengan

penyampaian

salinan


putusan/penetapan adalah bahwa selain kepada pihak berperkara, Pengadilan juga berkewajiban menyampaikan salinan putusan/penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat dilangsungkan perkawinan dan tempat tinggal para pihak berperkara (Pasal 84 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989). Berdasarkan ketentuan tersebut Pengadilan Agama wilayah Banten telah melaksanakan penyampaian/ pengiriman salinan putusan/ perceraian mengirimkan salinan putusan cerai yang berkekuatan hukum tetap /penetapan cerai talak, sebanyak 4.252 berkas. g. Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai Berdasarkan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Pasal 84 ayat (4) bahwa ”Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak”. Berdasarkan ketentuan tersebut Pengadilan Agama se wilayah Banten yang telah menerbitkan dan menyerahkan akta cerai sebanyak 4.029. B. Administrasi Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Agama Banten a.

Prosedur Penerimaan Perkara Permohonan Banding Setelah perkara diterima Pengadilan Tinggi Agama Banten dari Pengadilan Agama pengaju melalui sub bagian umum, petugas Meja I pada kepaniteraan meneliti kelengkapan berkas perkara banding tersebut meliputi isi berkas A dan berkas B serta syarat-syarat formal sesuai ketentuan yang berlaku. Jika syarat formal terpenuhi (biaya banding telah diterima), permohonan banding didaftar dan diberi nomor oleh Kasir lalu diteruskan kepada

Petugas Meja II

banding

(registrasi).

untuk dicatat dalam buku register perkara Selanjutnya

Pengadilan

Tinggi

Agama

memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding atau kuasanya bahwa permohonan banding tersebut telah diregistrasi. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten membuat Penetapan Majelis Hakim (PMH) dan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten membuat Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang akan menangani perkara yang telah diregistrasi tersebut. Melalui sub banding dan panitera sidang yang telah ditunjuk,


berkas perkara diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk dalam PMH untuk menetapkan Hari Sidang (PHS) dan bersama-sama dengan hakim anggota mempelajari berkas perkara sebelum sidang permusyawaratan majelis dilaksanakan. Setelah perkara diputus, Panitera sidang membantu majelis hakim untuk menyelesaikan administrasi perkara banding antara lain membuat catatan sidang dan istrumen-instrumen lainnya serta menyelesaikan pengetikan putusan berdasarkan naskah konsep putusan majelis hakim sampai penandatanganan putusan selesai. Setelah proses finalisasi berkas dan putusan selesai, Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten mengirim salinan putusan perkara banding beserta bundel A kepada Pengadilan Agama pengaju untuk diberitahukan isi putusannya kepada pihak-pihak yang berperkara. Pada tahun 2012 permohonan banding yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Banten sebanyak 86 perkara dan telah dibuatkan PMH sebanyak 86 perkara. Demikian halnya dengan Penunjukan Panitera Pengganti yang telah dibuatpun sebanyak 86 perkara. Berikut rinciannya: 1). Sisa tahun 2011 yang belum di PMH

=

2). Perkara banding diterima tahun 2012

= 86 perkara

Jumlah

b.

0 perkara

= 86 perkara

4). Penetapan PMH tahun 2012

= 86 perkara

5). Dicabut sebelum Penetapan PMH

=

0 perkara

6). Sisa perkara tahun 2011 belum PMH

=

0 perkara

Registrasi Perkara Banding Pencatatan perkara banding dalam buku register perkara banding dilaksanakan setelah persyaratan formal dinyatakan lengkap dan biaya perkara banding terpenuhi. Kegiatan pencatatan register perkara banding pada tahun 2012 dilakukan terhadap 86 perkara banding yang diterima karena seluruh permohonan banding tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

c.

Keuangan Perkara Dalam pengelolaan keuangan biaya perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Banten telah dibukukan dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara (KIIPA1), kemudian dicatat dalam Buku Induk Keuangan Perkara (KII-PA2) berdasarkan Buku Bantu Jurnal Harian Perkara banding sesuai dengan ketentuan Pola Bindalmin.


Data penerimaan dan pengeluaran biaya perkara banding Tahun 2011 sebagai berikut : Penerimaan : 1). Sisa tahun 2011

= Rp

11.000,-

2). Penerimaan tahun 2012

= Rp 12.750.000,-

Jumlah penerimaan

= Rp 12.761.000,-

Pengeluaran :

d.

1). Biaya Proses

= Rp 11.815.000,-

2). Meterai

= Rp.

486.000,-

3). Biaya Redaksi

= Rp

405.000,-

Jumlah pengeluaran

= Rp 12.706.000,-

Saldo

= Rp

55.000,-

Kearsipan Perkara Kegiatan pengarsipan perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Banten dilakukan sesuai pola kearsipan perkara yang ditentukan yaitu setiap perkara yang sudah diminutasi, dicatat dalam kendali dan berkas perkara ditata ke dalam box arsip serta diletakkan pada rak di dalam lemari arsip perkara. Bentuk lain dari kegiatan pengarsipan perkara yang dilakukan tahun 2012 adalah mengarsipkan seluruh putusan (softcopy) sebagai dokumen elektronik ke dalam media penyimpan (CD-RW).

Uraian data kearsipan sebagai berikut : 1). Sisa perkara belum minutasi tahun 2011

: 3 perkara

2). Perkara putus tahun 2012

:82 perkara

Jumlah

:85 perkara

4). Berkas perkara telah diminutasi tahun 2012

:84 perkara

5). Sisa belum minutasi tahun 2012

: 1 perkara

6). Perkara yang sudah masuk box dan rak arsip :80 perkara e. Laporan Perkara Terdapat 3 (tiga) kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap bulan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten terkait pelaporan perkara , yaitu : 1)

Menyusun dan mengirim laporan keadaan perkara perdata yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten kepada Panitera Mahkamah Agung RI;


2)

Menyusun dan mengirim laporan perkara Pengadilan Tinggi Agama Banten (LII-PA1,2 dan 3) kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI;

3)

Menyusun dan mengirim laporan hasil rekapitulasi data laporan perkara bulanan pengadilan agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten kepada Ditjen Badilag MARI; Selain laporan bulanan tersebut, PTA Banten juga menyusun dan

mengirim laporan

semester (kegiatan hakim) serta laporan tahunan.

Laporan-laporan perkara yang dikirim oleh Pengadilan Agama ke Pengadilan Tinggi Agama Banten direkap dan dievaluasi, kemudian disajikan ke dalam papan visual (visualisasi) meliputi data jenis perkara, data keadaan perkara tingkat pertama dan data perkara tingkat banding, serta faktor penyebab perceraian pada pengadilan tingkat pertama. 2.

Administrasi Umum a.

Administrasi Kepegawaian Kegiatan Tata Kepegawaian dilingkungan

Pengadilan Tinggi

Agama Banten dalam tahun 2012 telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut : 1.

Mengikutsertakan CPNS untuk mengikuti Diklat Prajabatan Tahun 2012 sebanyak 14 CPNS.

2.

Menyelesaikan proses kenaikan pangkat untuk golongan III ke golongan IV: Periode April 2012 : -

Golongan II/a

ke II/b :

1 orang

-

Golongan II/b

ke II/c :

1 orang

-

Golongan II/b/c/d ke III/a :

4 orang

-

Golongan III/a

ke III/b :

- orang

-

Golongan III/b

ke III/c :

4 orang

-

Golongan III/c

ke III/d :

7 orang

-

Golongan III/d

ke IV/a :

- orang

-

Golongan IV/a

ke IV/b :

6 orang

-

Golongan IV/b

ke IV/c :

- orang

-

Golongan IV/c

ke IV/d :

1 orang

:

24 orang

Jumlah


Periode Oktober 2012 : -

Golongan II/c

ke

II/d

: 1 orang

-

Golongan II/d

ke

III/a

: - orang

-

Golongan III/a

ke

III/b

: 3 orang

-

Golongan III/b

ke

III/c

: 2 orang

-

Golongan III/c

ke

III/d

: 2 orang

-

Golongan III/d

ke

IV/a

: 1 orang

-

Golongan IV/a

ke

IV/b

: 6 orang

-

Golongan IV/b

ke

IV/c

: 1 orang

-

Golongan IV/c

ke

IV/d

: - orang

-

Golongan IV/d

ke

IV/e

: 2 orang

Jumlah 2.

:18 orang

Mengelola dan membuat Daftar Urut Kepangkatan dan Bezetting Formasi untuk Pengadilan Tinggi Agama Banten.

3.

Memproses Kenaikan Gaji Berkala pegawai Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk tahun 2012 sebanyak 16 orang pegawai.

4.

Memproses Penyesuiaian Gaji Pokok PNS ( Inpassing ) sebanyak 22 orang.

5.

Memproses Pensiun karena meninggal dunia sebanyak 2 orang pegawai dan mengurus usulan pensiun karena batas usia pensiun telah memenuhi sebanyak 5 orang.

6.

Mengusulkan Penganugerahan Tanda Jasa Satya Lancana Karya Satya X, XX dan XXX Tahun sebanyak 29 orang pegawai / hakim.

7.

Mengikutsertakan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai sebanyak 13 orang pegawai.

8.

Memproses

pengajuan

pengangkatan

CPNS

menjadi

PNS

Golongan III ke Mahkamah Agung RI sebanyak 7 orang dan Pengangkatan CPNS / CAKIM ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebanyak 3 orang pegawai. 9.

Menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS di Lingkungan PTA Banten sebanyak 3 orang.

10. Menerima Program Pendidikan dan Pelatihan CAKIM Terpadu di Lingkungan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2012 di Pengadilan Agama Serang sebanyak 9 orang. 11. Mengadakan Pengambilan sumpah PNS sebanyak 1 orang. 12. Mengadakan Pelantikan Hakim Tinggi yang Mutasi masuk ke PTA Banten sebanyak 21 orang Hakim Tinggi.


13. Melantik dan mengambil sumpah

jabatan Ketua Pengadilan

Agama Serang dan Pengadilan Agama Tangerang. b.

Administrasi Bagian Umum 1. Administrasi Persuratan Administrasi bagian umum meliputi penatausahaan atau pengelolaan tata persuratan dan pengarsipan, penatausahaan tata persuratan adalah proses pengurusan surat dinas baik surat masuk maupun surat keluar, proses surat masuk meliputi penerimaan surat, pencatatan dalam agenda surat masuk, disposisi surat, menindaklanjuti surat sampai dengan pengarsipan surat sedang surat keluar meliputi pembuatan konsep surat sampai dengan terjadinya surat hingga diakhiri pendistribusian surat. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat atau diterima oleh suatu instansi, arsip merupakan bagian terpenting dari setiap instansi, berdasarkan undang – undang nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, arsip menurut fungsinya terbagi menjadi sebagai berikut : 1.

Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu;

2.

Arsip vital arsip yang keberadaanya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang;

3.

Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan atau terus menerus;

4.

Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun;

5.

Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan dan telah habis retensinya;

6.

Arsip terjaga adalah arsip Negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan dan keselamatan;

7.

Arsip umum adalah arsip yang tidak masuk dalam kategori arsip terjaga.


Pengelolaan tata persuratan dan kearsipan meskipun jauh dari sempurna namun kami selalu berusaha untuk selalu meningkatkan pengelolaannya, sebagian arsip disimpan secara soft copy untuk mempermudah pencarian dan sebagai backup dokumen, pengelolaan tata persuratan dan kearsipan dilakukan dengan cara memisahkan sesuai dengan klasifikasi dan fungsi arsip tersebut guna mempermudah dalam penataan serta penggunaannya, berikut rekapitulasi surat masuk dan surat keluar selama tahun 2012. REKAPITULASI SURAT MASUK TAHUN 2012 NO BULAN 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

2 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Jumlah

HK 3 40 50 45 32 39 31 29 30 42 50 43 37 468

HM 4 37 34 39 41 37 32 32 31 43 24 40 28 421

PL 5 12 17 13 13 10 14 16 10 11 15 9 5 145

OT 6 24 11 18 11 11 9 9 12 11 16 11 6 179

KLASIFIKASI SURAT PS PP KS PB KP 7 8 9 10 11 0 2 4 0 42 1 4 1 0 29 0 5 0 0 34 1 4 1 0 20 0 1 0 0 32 2 5 0 0 3 0 6 0 0 25 0 0 2 0 27 0 4 1 0 28 1 2 1 0 37 1 3 0 0 36 1 2 0 0 19 7 38 10 0 364

KU SK RHS 12 13 14 35 4 1 25 0 1 23 4 2 19 0 1 20 0 3 5 3 2 22 1 6 22 4 6 16 2 1 30 7 4 26 7 3 32 3 5 302 34 38

JML 15 201 173 183 141 154 158 147 144 159 190 179 138 1967

REKAPITULASI SURAT KELUAR TAHUN 2012 NO BULAN 1 2 1. Jan 2. Feb 3. Mar 4. Apr 5. Mei 6. Jun 7. Jul 8. Ags 9. Sep 10. Okt 11. Nov 12. Des Jumlah

HK 3 25 25 26 24 34 31 15 18 17 39 19 20 239

HM 4 9 11 8 5 7 5 2 45 6 6 27 9 140

PL 5 24 15 13 15 9 22 41 22 0 9 15 14 198

OT 6 16 5 14 3 8 10 4 3 3 4 4 3 77

KLASIFIKASI SURAT PS PP KS PB KP 7 8 9 10 11 0 6 4 0 180 0 16 2 1 75 0 17 1 0 63 1 3 0 0 58 3 7 2 0 42 0 6 0 0 29 3 0 1 0 30 0 0 2 0 51 0 5 0 0 24 5 3 0 0 30 0 10 0 0 86 0 1 0 0 95 12 74 12 1 763

JML KU SK RHS 12 13 14 15 80 0 0 344 121 0 0 271 102 1 0 245 107 0 0 216 29 0 0 141 62 0 0 165 53 0 0 157 46 0 0 187 34 0 0 89 67 0 0 163 35 4 0 200 38 0 0 177 774 5 0 5354


2. Perpustakaan Perpustakaan merupakan lambang intelektualitas, gudang ilmu pengetahuan serta jendela dunia, keberadaan perpustakaan wajib hukumnya disetiap instansi - instansi pemerintah, untuk itu pengelolaan perpustakaan sangatlah penting dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai abdi Negara untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan, meski pengelolaan perpustakaan yang kita lakukan jauh dari sempurna tapi kami tetap berusaha untuk melakukan pengelolaan perpustakaan

secara

professional,

mulai

dari

penempatan ruang

perpustakaan yang representative sampai dengan penataan ruang senyaman mungkin bagi para pemustaka (pengguna perpustakaan), Untuk menambah koleksi buku perpustakaan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada Tahun Angaran 2012 melaksanakan pengadaan buku perpustakaan senilai Rp 10.000.000 & 86 judul buku, selama kurun waktu 6 (enam) tahun perpustakaan Pengadilan Tinggi Agama Banten memiliki koleksi buku sebagai berikut : REKAPITULASI BUKU PERPUSTAKAAN BERDASARKAN EKSEMPLAR No

Klasifikasi Buku

Jumlah (Eksemplar)

1

2

3

1.

Perundang-undangan

295

2.

Umum

217

3.

Hukum

180

4.

Buku Islam

224

5.

Yurisprudensi

49

6.

Kamus

10

7.

Yurisdiksi

109

8.

Laporan

354

9.

Majalah / Buletin

380

JUMLAH

1818


REKAPITULASI BUKU PERPUSTAKAAN BERDASARKAN JUDUL No

Klasifikasi Buku

Jumlah (Judul)

1

2

3

1.

Perundang-undangan

189

2.

Umum

154

3.

Hukum

156

4.

Buku Islam

141

5.

Yurisprudensi

29

6.

Kamus

9

7.

Yurisdiksi

9

8.

Laporan

213

9.

Majalah / Buletin

207

JUMLAH

1107


BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

I. KESIMPULAN Pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Banten selama tahun 2012 secara garis besar telah dapat dilaksanakan dengan baik : a.

Penyelesaian perkara sisa tahun 2011 untuk tingkat banding sebanyak 1 perkara dan perkara permohonan banding yang diterima pada tahun 2012 sebanyak 86 perkara, sehingga jumlah perkara permohonan banding yang ditangani pada tahun 2012 sebanyak 87 perkara dan perkara yang diputus sebanyak 82 perkara (94,25 %), sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2012 sebanyak 5 perkara (5,75 %).

b.

Pembinaan terhadap para Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti, serta seluruh jajaran karyawan Pengadilan Agama telah dilaksanakan secara berkesinambungan melalui pembinaan, pelatihan, pengarahan dan pengawasan rutin baik oleh Mahkamah Agung RI maupun Pengadilan Tinggi Agama Banten;

c.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten telah dilaksanakan melalui pengawasan yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, website dan meja informasi/ pengaduan;

d.

Anggaran rutin untuk tahun 2012 telah dilaksanakan dengan baik, dengan memperhatikan skala prioritas, meskipun terdapat mata anggaran yang tidak cukup (belanja pegawai);

e.

Penambahan tenaga hakim, panitera pengganti dan tenaga administrasi berangsur-angsur bertambah, meskipun belum tercapai secara keseluruhan;

f.

Sarana dan prasarana perkantoran berupa pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Tigaraksa Tahap II, Pengadilan Agama Rangkasbitung Tahap III (pemagaran dan pengaspalan jalan lingkungan) dan penyelesaian pemagaran dilaksanakan pada tahun anggaran 2013, serta pembangunan rumah dinas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten, sedangkan Pengadilan Agama Cilegon baru akan dilaksanakan pembangunan gedung tahap I pada tahun anggaran 2013.


2. REKOMENDASI a.

Perlu penambahan personil hakim, panitera pengganti dan pegawai lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan Tupoksi.

b.

Perlu dilanjutkan dan ditingkatkan frekuensi

Pelatihan Hakim, pejabat

Kepaniteraan dan kesekretariatan dalam rangka meningkatkan ketrampilan dan tertib administrasi Peradilan, administrasi umum yang ditunjang dengan dana dari Mahkamah Agung RI guna tercapainya pelayanan publik yang prima; c.

Pembinaan

dan

pengawasan terhadap jalannya

peradilan

perlu lebih

ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan; d.

Penambahan anggaran dalam DIPA masih diperlukan karena selama ini belum seimbang antara dana yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan seharihari perkantoran dan inflasi, maka perlu penambahan dana pada mata anggaran belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal;

e.

Sarana perkantoran perlu ditingkatkan untuk perluasan tanah dan pembangunan gedung sesuai dengan prototype, sarana rumah dinas perlu diadakan, mengingat PTA dan PA wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten belum ada yang mempunyai rumah dinas kecuali Pengadilan Agama Serang.

f.

Sarana operasional berupa kendaraan dinas roda empat dan roda dua masih belum mencukupi.


BAB VII PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan tugas Peradilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten tahun 2012, semoga laporan ini bermanfaat terutama bagi peningkatan tugas Peradilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten dimasa yang akan datang. Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan, oleh karenanya kami mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi penyempurnaan laporan.


KATA PENGANTAR. Serang, 21 Januari 2013 Pengadilan Tinggi Agama Banten Ketua, ttd. Drs. H. Sudirman Malaya, S.H., M.H

Recommend Documents