KATA PENGANTAR. Serang, 16 Januari 2014 Pengadilan Tinggi Agama Banten Ketua, Drs. H. Sudirman Malaya, S.H., M.H

KATA PENGANTAR Assalamu'alaikum Wr. Wb. Puji syukur selalu kami panjatkan kehadlirat Allah SWT. atas segala nikmat dan limpahan karunia Nya sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Tahunan Peradilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2013. Penyusunan Laporan Tahunan ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Peradilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten selama tahun 2013 yang didasarkan pada surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 482-1/SEK/KU.01/11/2013 tanggal 28 November 2013. Laporan Tahunan ini mempunyai dua fungsi, pertama sebagai Laporan Pertanggungjawaban atas pekerjaan yang telah dilakukan dan kedua sebagai evaluasi atas pencapaian kinerja Peradilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten selama tahun 2013 dengan harapan pencapaian kinerja pada tahun mendatang menjadi lebih baik. Kami menyadari jika dalam penyusunan Laporan Tahunan ini masih terdapat kekurang-sempurnaan, oleh karena itu sangat kami harapkan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan laporan dimasa datang. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan bimbingan Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian untuk kemajuan agama, nusa dan bangsa. Amiin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 16 Januari 2014 Pengadilan Tinggi Agama Banten Ketua,

Drs. H. Sudirman Malaya, S.H., M.H.

Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2013

i

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ......................................................................................... ................................ i DAFTAR ISI ....................................................................................................... ................................ ii BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ ................................ 1 A. Kebijakan Umum Peradilan ....................................................... ................................ 1 B. Visi dan Misi .............................................................................. ................................ 2 C. Rencana Strategis ..................................................................... ................................ 2 BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) ............................................. ................................ 4 A. Struktur Organisasi (Tupoksi) .................................................... ................................ 4 B. Penyusunan Standard Operating Prosedure (SOP) ................. ................................ 9 BAB III KEADAAN PERKARA ....................................................................... ................................ 89 A. Keadaan Perkara pada Tingkat Pertama di wilayah PTA Banten ............................... 89 B. Keadaan Perkara Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Banten .............. 96 BAB IV PENGAWASAN INTERNAL .............................................................. ................................ 106 BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ................................................ ................................ 111 A. Sumber Daya Manusia ................................................................ ................................ 111 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial ............................... ................................. 111 2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial ...................... ................................ 113 3. Promosi dan Mutasi .............................................................. ................................ 114 4. Pengisian Jabatan Struktural ............................................... ................................ 114 B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ........................................... ................................ 116 1. Sarana dan Prasarana Gedung ............................................................................ 117 a. Pengadaan b. Pemeliharaan c. Penghapusan 2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung ............................. ................................ 130 a. Pengadaan b. Pemeliharaan c. Penghapusan 3. Pengelolaan Teknologi Informasi ......................................... ................................ 134 a. Perangkat Keras b. Perangkat Lunak C. Pengelolaan Keuangan ............................................................... ................................ 138 1. Belanja Pegawai - Pagu - Realisasi - Sisa 2. Belanja Barang - Pagu - Realisasi - Sisa 3. Belanja Modal - Pagu - Realisasi - Sisa D. Pengelolaan Administrasi ............................................................ ................................ 140 1. Administrasi Perkara ........................................................... ................................ 140 2. Administrasi Umum ............................................................. ................................ 145 BAB VI BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ............................................ ................................ 153 PENUTUP ......................................................................................... ................................ 155


ii

BAB I PENDAHULUAN

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2013 Peradilan Agama se-wilayah PTA Banten telah menyelesaiakan seluruh pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam program kerja tahunan dan berdasarkan surat Sekretaris MA RI Nomor : 482-1/SEK/KU.01/11/2013 tanggal 28 November 2013 dengan ini kami menyusun laporan tahunan dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Kebijakan Umum Peradilan Upaya pembaharuan peradilan yang terus ditingkatkan, merupakan tema yang tersurat dan tersirat dalam setiap langkah lembaga peradilan untuk mengubah paradigma (mindset) lama menjadi paradigma baru yang bersifat terus-menerus dan berkelanjutan sampai terwujudnya Peradilan Agama di wilayah Banten yang berwibawa, bermartabat dan akuntabel. Program-program yang berorientasi ke arah perubahan menuju ke arah yang lebih baik terus ditingkatkan dengan penuh kesungguhan dan tanggungjawab. Transparansi peradilan yang diamanatkan Mahkamah Agung diwujudkan dalam bentuk optimalisasi media informasi secara terus menerus dibenahi dan dikembangkan, agar harapan masyarakat memperoleh informasi tentang pelayanan hukum dengan prima dan baik dapat terpenuhi dan sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang ditindaklanjuti dengan terbitnya KMA Nomor I-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, dan pelayanan meja informasi dilingkungan Peradilan Agama berdasarkan SK Ditjen Badilag Nomor : 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011. Peradilan Agama di wilayah PTA Banten melaksanakan program nasional antara lain penanganan perkara prodeo dan pelaksanaan sidang keliling sebagai bentuk kemudahan akses bagi masyarakat tidak mampu dan masyarakat yang sulit terjangkau transportasinya. Upaya yang tak kalah pentingnya dan menjadi prioritas dalam pembaharuan adalah melakukan pembenahan di lingkungan internal. Pada tahun 2013 Pengadilan Tinggi Agama Banten telah melakukan penigkatan kemampuan sumber daya manusia dalam bentuk bimbingan teknis, mutasi, rotasi dan promosi tenaga teknis maupun tenaga non teknis. Beberapa pejabat struktural dan fungsional yang dianggap memiliki kualitas dan kapabilitas, ditempatkan pada satuan kerja Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten. Hal ini dilakukan semata-mata bukan hanya untuk kepentingan sumber daya manusia (aparat) itu sendiri tetapi juga lebih jauh kepada upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja institusi peradilan agama, sebagai bentuk reward and punishment. Penanganan perkara yang berbasis sistem SIADPA PLUS dan SIADPTA telah berjalan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Manfaat yang dirasakan sangatlah besar dan memberikan kontribusi positif dalam hal menilai kinerja Hakim dan jajaran kepaniteraan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sehingga semakin cepat dan akurat dalam pelaksanaan tugas menangani perkara. Demikian pula di jajaran Kesekretariatan sebagai supporting unit

1 Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2013

menggunakan sistem berbasis teknologi informasi yaitu SIKEP, SIMKEP dan SIMARI untuk mempermudah mengetahui riwayat aparatur peradilan guna kepentingan promosi, mutasi dan rotasi, SAKPA dan SIMAK-BMN untuk kepentingan pelaporan keuangan dan penatausahaan Barang Milik Negara. Untuk mengoptimalkan program

anonimisasi putusan (pengaburan identitas) dengan

mengirimkan putusan tingkat pertama dan tingkat banding baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap, melalui email kepada direktori putusan Mahkamah Agung RI, website Ditjen Badilag, serta memuat pada website Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Pengadilan Agama Se-Wilayah PTA Banten. Sejalan dengan program-program pembaharuan tersebut dan untuk meningkatkan penampilan serta kewibawaan institusi maka pada tahun 2013 peradilan agama se wilayah PTA Banten telah menyelesaikan pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Rangkasbitung berupa pemagaran, pembangunan gedung kantor Pangadilan Agama Cilegon tahap I (struktur) dan pembangunan gedung kantor Pangadilan Agama Cilegon tahap II akan dilaksanakan pada tahun 2014. Pembinaan dan Pengawasan internal dilakukan secara reguler dan insidentil serta pengawasan melekat lebih diintensifkan lagi sebagai langkah Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam mengantisipasi beberapa kendala yang kerap kali muncul atau sebagai bentuk implementasi dari kebijakan pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Banten. Monitoring/ pemantauan atas tindak lanjut hasil evaluasi/ pemeriksaan

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana satuan kerja

melaksanakan tindak lanjut hasil temuan tim pembinaan dan pengawasan. B. Visi dan Misi Visi Pengadilan Tinggi Agama Banten yaitu: “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Banten yang berwibawa, bermartabat, dan akuntabel” Misi Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memperjelas upaya pencapaian keberhasilan dari pembaharuan visi sebagaimana yang telah dirumuskan dalam pembaharuan rencana strategis adalah: 1.

Meningkatkan Jumlah Penyelesaian Perkara

2.

Meningkatkan Penyelesaian Proses Administrasi Perkara

3.

Meningkatkan Jumlah Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

4.

Meningkatkan Jumlah Sarana dan Prasarana

5.

Meningkatkan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan

6.

Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan

C. Rencana Strategis Secara global, Pengadilan Tinggi Agama Banten telah menetapkan rencana strategis yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2010 – 2014). Tahun demi tahun tahapan pengimplementasian rencana tersebut dilaksanakan secara sistematis.


Tahun 2013 bidang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tetap menjadi prioritas dan terus ditingkatkan. Standar Operasional Prosedur terkait penyelenggaaan proses peradilan setiap tahun dievaluasi. Terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan yang menjadi tugas utama aparat peradilan, berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan kemandirian hakim dalam memutus perkara yang terbebas dari berbagai intervensi serta mewujudkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean governance) ditandai dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, maka segala kegiatan atau tindakan dari institusi ini secara umum sudah go publik, siapapun bisa mengakses informasi tentang gerak dan tingkah laku aparatur peradilan sehingga perilaku aparatur peradilan, publik dapat berperan mengawasi. Untuk mempercepat program tersebut Badilag mencanangkan 7 faktor penting sebagai perwujudan pelaksanaan reformasi dan birokrasi sebagai berikut : 1. Penyelesaian Perkara sesuai dengan SOP. 2. Penggelolaan dan peningkatan manajemen SDM. 3. Pengelolaan website. 4. Implementasi pelaksanaan SIADPA PLUS dan SIADPTA 5. Tersedianya meja informasi. 6. Pengawasan dan pembinaan dan 7. Justice for all (Perkara Prodeo dan Sidang keliling). Pada bidang perencanaan dan realisasi anggaran, sekalipun secara kwantitas mengalami peningkatan dalam beberapa mata anggaran, akan tetapi secara keseluruhan anggaran Tahun 2013 belum mencukupi kebutuhan ideal. Dalam hal manajemen Sumber Daya Manusia, beberapa kegiatan pelatihan yang direncanakan telah dapat dilaksanakan dengan optimal. Ditambah dengan beberapa kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, Ditjen Badilag maupun instansi lain seperti Kanwil X Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Kantor Regional III BKN Bandung, KPPN Wilayah Serang dan KPKNL Wilayah Serang, dapat membuka wawasan serta meningkatkan kemampuan aparatur Peradilan Agama yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten, sebagai bukti bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten memperoleh penghargaan peringkat pertama kategori pelaksanaan anggaran non belanja pegawai dengan anggaran kurang dari 1 milyar di wilayah provinsi Banten.


BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

A. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pada Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dijabarkan dalam program kerja Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2013, yang dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip – prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pada setiap pimpinan satuan kerja. Pimpinan satuan kerja dalam melaksanakan kewajiban mengawasi bawahannya dengan mengambil langkah – langkah yang diperlukan, jika terjadi penyimpangan maka dilaksanakan pengawasan melekat. Untuk koordinasi dengan unit kerja dan satuan kerja yang berada dibawahnya, ditambah melaksanakan rapat koordinasi dan rapat berkala. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Banten mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/004/II/92 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dan KMA Nomor 5 Tahun 1996 tentang Struktur Organisasi Peradilan. Adapun Susunan Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Banten sampai dengan Desember 2013 adalah sebagai berikut :

Ketua

: Drs. H. SUDIRMAN MALAYA, S.H., M.H.

Wakil Ketua

: Drs. H. HUMAIDI HUSEN, S.H.,M.H.

Panitera / Sekretaris

: Dra. Hj. SITI MARYAM

Wakil Panitera

: RIFKI, S.H.,M.Hum

Wakil Sekretaris

: -

Panitera Muda Hukum

: DEDEH HOTIMAH, S.Ag.,M.H.

Panitera Muda Banding

: Dra. Hj. FAUZIAH SY ANASI

Kepala Sub Bagian Kepegawaian

: ASRININGSIH, S.E.

Keuangan

: MIRZA, S.H.,.M.H.

Umum

: HADI SUNARSO, S.E.

Tenaga Fungsional Hakim / Hakim Tinggi

: 1.

Drs. H. MARAENDA HARAHAP, S.H., M.H.

2.

Drs. H. M. YUSUF WAS SYARIEF, M.H.I.

3.

Drs. H. ZULKIFLI, S.H.,M.H.

4.

Drs. DARISMAN

5.

Drs. H. MUHSIN HALIM, SH. MH.

6.

Drs. M. DIRWAN, S.H., M.H.


7.

Drs. H. IMAMUDDIN, S.H.

8.

Drs. H. MAKMUR, MH.

9.

Drs. H. MAFTUH ABUBAKAR, SH. MH.

10. Drs. H. UWANUDDIN, S.H., M.H. 11. Drs. H. MOCHAMAD CHANIF, S.H.,M.H. 12. Drs. H. AHMAD CHOIRAN, M.H. 13. M. RIDWAN SIREGAR, S.H. 14. DR. H. AHMAD FATHONI, S.H., M.H. 15. Drs. H. ENDANG MUCHLISH, S.H. 16. Drs. H. TRUBUS WAHYUDI, S.H., M.H. 17. Drs. H. ABU BAKAR, S.H., M.H. 18. Drs. H. ABD. RAZAK BACHTIAR, S.H.,M.H. 19. Drs. H. ODING SOPANDI, S.H. 20. Drs. H. MASRUM, M.H. 21. H. ASRIL NASUTION, S.H., M.Hum.

Tenaga Fungsional Panitera Pengganti

: 1.

Drs. ASMAWI H. RAWI

2.

ACHMAD SOFWAN, S.H.

3.

HIDAYAT, S.H.

4.

HULAESI, SH.MH.

5.

Drs. USMAN MS., SH.

Pelaksana/ Staf Panmud Hukum

: AHMAD RIFA’I, A.Md

Pelaksana / Staf Panmud Banding

: 1. MILA NOVITA 2. FETTY FATIHATUN NAJIHAH, S.H.I.

Pelaksana / Staf Sub Bagian Kepegwaian

: FAHMI JUNAIDY

Pelaksana / Staf Sub Bagian Keuangan

: 1. YULINAH TUSRIATI, S.H. 2. NENENG FACHRIAH, A.Md 3. DINA ALIYAH, A.Md

Pelaksana / Staf Sub Bagian Umum

: 1. FITRI LESTARI, SE 2. WAHYU TRIYANTORO 3. TUBAGUS AMINUDDIN 4. MOCHAMAD GILANG NUGRAHA


Penyusunan Alur Tupoksi -

Alur Pikir Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten


-

Alur Pikir Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Banten


-

Alur Pikir Struktural Pengadilan Tinggi Agama Banten


B.

Penyusunan Standard Operating Prosedure (SOP)


1. SOP Tupoksi Peradilan 1.1. SOP Hakim Nomor SOP

W27.A/ 208 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

15 Januari 2014

Disahkan oleh

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN HAKIM

Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001

Dasar Hukum 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), Herzien Indonesis Reglement (HIR), 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Persiapan Persidangan Nama SOP Kualifikasi pelaksana Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan SOPMemahami peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Peradilan

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 5. Instruksi Presiden RI Nomor 001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin 6. Buku II edisi revisi tahun 2010; Keterkaitan SOP Persidangan SOP Minutasi Perkara SOP Penyelesaian Berkas Perkara

Peralatan/perlengkapan Berkas perkara surat panggilan Pihak berperkara majelis hakim dan panitera sidang

Peringatan Persidangan dapat dilakukan jika kedua pihak atau salah satu pihak berperkara yang telah dipanggil secara patut dan resmi hadir di persidangan. Ketidakhadiran pihak berperkara dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan, tidak mengakibatkan perkara tidak diselesaikan/tidak disidangkan.

Pencatatan dan pendataan Perkara yang ditangani oleh majelis hakim yang telah ditunjuk Ketua sesuai PMH.

Pelaksana No.

Kegiatan / Aktivitas

Panitera Sidang

Ketua majelis

Menyerahkan berkas perkara yang telah ditunjuk 1. majelis hakim dan panitera sidang oleh Ketua dan Panitera

2. Membaca dan mempelajari berkas perkara

Mutu Baku Hakim Anggota

Keterangan Kelengkapan Berkas Perkara, PMH dan Penunjukan PP

Waktu Output 5 menit Berkas Perkara, PMH dan Penunjukan PP

Berkas Perkara

7 hari kerja

Penetapan Hari Sidang

Instrumen PHS

15 menit

Hari Sidang

copy berkas

3 hari kerja

Draft putusan

tidak ya

Majelis Hakim dapat meminta kelengkapan berkas perkara kepada Panmud Banding melalui PP

Menetapkan dan menandatangani Penetapan Hari 3. Sidang (PHS)

4

Membuat draft kerangka putusan dan menyerahkannya kepada Ketua Majelis

5.

Membaca dan meneliti draft kerangka putusan serta memberikan persetujuan

draft putusan

2 hari

Draft putusan

6

Menyerahkan draft kerangka putusan kepada hakim anggota untuk disempurnakan

draft putusan

5 menit

Bahan sidang


Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh

W27.A/ 209 /OT.01.3/I/2014 2 Januari 2014 15 Januari 2014 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten


Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Persidangan

Nama SOP Kualifikasi pelaksana Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan SOP Memahami peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi Publik Memahami mekanisme publikasi informasi/putusan pengadilan

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah

dengan Undang- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan MA RI; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Keterkaitan SOP Penyelesaian Perkara SOP Pengarsipan Berkas perkara banding SOP Pemberian informasi Pengadilan

Peralatan/perlengkapan Komputer Berkas Perkara Soft copy Putusan

Peringatan

Pencatatan dan pendataan Softcopy himpunan putusan, himpunan anonimisasi putusan

Jika Pengadilan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 64 A UU No. 50 Tahun 2009 tentang kewajiban memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan

(mempublikasikan putusan), dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menyampaikan pendapat mengenai syarat formil dan materil perkara

Mutu Baku Kelengkapan Waktu Berkas Perkara dan 60 menit draft putusan

Pendapat majelis

menyampaikan pendapat mengenai syarat formil dan materil

Berkas Perkara dan draft putusan

Pendapat majelis

Membuat kesimpulan hasil pendapat majelis hakim

Berkas Perkara dan draft putusan

4.

Memerintahkan kepada Hakim Anggota untuk membuat konsep putusan

berkas perkara dan hasil musyawarah

5.

Membaca dan menandatangani putusan

berkas perkara

No.


1.

2.

3.

6.

7.

Hakim Anggota

Pelaksana Ketua Majelis

Menandatangani instrumen amar putusan untuk diserahkan kepada Panmud Banding

Panitera Sidang

30 menit

Output

Keterangan

majelis hakim dapat menunda 30 menit Kesimpulan persidangan atau memutus perkara

3 hari

Konsep Putusan

30 menit

Putusan

Amar berkas perkara, 30 instrumen menit amar putusan

Menyerahkan instrumen amar putusan kepada Panmud Banding melalui Panitera Sidang





Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Minutasi Perkara

Nama SOP Kualifikasi pelaksana Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Memahami peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Peradilan Indonesia

Dasar Hukum

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), Herzien Indonesis Reglement (HIR), Rechtsreglement Buitengewesten (RBg); 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Administrasi 50 Tahun 2009 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 001/KMA/SK/I/1991 tanggal 6. Buku II edisi revisi Tahun 2010

Keterkaitan : SOP Persiapan Persidangan SOP Persidangan SOP Penyelesaian Berkas Perkara

Peralatan/perlengkapan Berkas Perkara Surat-surat bukti

Peringatan : Minutasi perkara dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan

Pencatatan dan pendataan Tanggal persidangan dan tanggal putusan

No.


Pelaksana Hakim Ketua majelis Anggota

Memerintahkan Hakim Anggota untuk menyusun berkas banding secara 1. kronologis Memilah dan menyusun berkas 2. banding Menyerahkan berkas perkara yang sudah tersusun kepada Ketua Majelis 3. untuk penandatanganan lembar minutasi

4. Menandatangani lembar minutasi Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada panitera 5. sidang untuk diteruskan kepada Panmud Banding Panitera sidang mencatat data minutasi perkara ke dalam kendali panitera (PP) dan meneruskan berkas 6. perkara kepada Panmud Banding untuk penggandaan (salinan putusan)

Mutu Baku Panitera Sidang

Kelengkapan

Waktu

berkas perkara

30 menit

Berkas Perkara

30 menit

Berkas Perkara , lembar minutasi

5 menit

berkas perkara, lembar minutasi berkas perkara

berkas perkara, putusan

5 menit

5 menit

10 menit

Output

Keterangan

berkas perkara tersusun berkas perkara tersusun tanggal minutasi

tandatangan minutasi

berkas yang telah diminutasi

Bundel berkas banding





Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Pembinaan dan Pengawasan Internal

Dasar Hukum 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 5. Kompilasi Hukum Islam; 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI KMA Nomor 001/SK/I/1991 tanggal 7. Buku II edisi revisi tahun 2010; 8. Buku IV Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Keterkaitan SOP Penerimaan perkara banding SOP Persidangan SOP Penyelesaian Berkas Perkara SOP Bidang Administrasi umum

SOP Bidang Keuangan SOP Bidang Pelayanan Publik SOP Bidang Kepegawaian SOP Manajemen Peradilan

Peringatan Hasil temuan Hakim Pengawas Daerah harus ditindaklanjuti dalam waktu yang ditentukan dalam kontrak kinerja. Jika tindak lanjut tidak dilakukan, pimpinan dapat memberikan sanksi yang tegas kepada pejabat/petugas terkait.

Nama SOP Kualifikasi pelaksana Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Memahami peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Memahami peraturan tentang administrasi perkara dan administrasi Memahami tentang peraturan pengelolaan manajemen peradilan dan Memahami tentang peraturan pengelolaan teknologi IT;

Peralatan/perlengkapan Program Kerja Hasil Binwasbid Buku-buku keuangan DIPA dan Perkara Aplikasi SIADPTA Plus Pencatatan dan pendataan PKP, LT, KKP, LHP

Pelaksana No.


Ketua

Wakil Ketua

Tim Binwas

Mutu Baku Wakil Panitera

Kelengkapan

Waktu

Output

SK Ketua

1 hari kerja

Surat Tugas

1.

Memerintahkan kepada Hakim Pengawas untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan internal melalui WKPTA selaku koordinator

2.

Memberikan arahan/ petunjuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal kepada Tim

bahan Binwas

120 menit Form LHP

3.

Melakukan persiapan (briefing)

bahan Binwas

60 menit

Form LHP

4.

Menyusun KKP

bahan Binwas

60 menit

Form LHP

5.

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal

surat tugas dan kelengkapan 2 hari kerja administrasi

6.

Menyusun Lembar Temuan dan KKP

Form LT dan KKP

120 menit

Hasil Temuan

7.

Melaksanakan ekspose

Hasil Temuan

120 menit

Saran Tindak Lanjut

8.

Menyusun LHP dan menyerahkan kepada Ketua Pengadilan melalui Koordinator

Hasil Temuan

7 hari kerja

Dokumen LHP

9.

Menyerahkan LHP kepada Sekretaris Tim untuk didokumentasikan

Dokumen LHP 10 menit

arsip LHP

Keterangan

LT dan KKP

LHP dibuat di tempat jika dilakukan expose





Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Pembinaan dan Pengawasan Daerah

Dasar Hukum 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), Herzien Indonesis 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 6. Kompilasi Hukum Islam ; 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI KMA Nomor 001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin ; 8. Buku II edisi revisi tahun 2010; 9. Buku IV Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di

Keterkaitan SOP Penerimaan perkara SOP Persidangan SOP Penyelesaian Berkas Perkara SOP Bidang Administrasi umum



Nama SOP Kualifikasi pelaksana Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Memahami peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Memahami peraturan tentang administrasi perkara dan administrasi Memahami tentang peraturan pengelolaan manajemen peradilan Memahami tentang peraturan pengelolaan teknologi IT

Peralatan/perlengkapan Program Kerja Hasil Binwasbid Buku-buku keuangan DIPA dan Perkara Aplikasi SIADPA Plus Pencatatan dan pendataan PKP, LT, KKP, LHP

Pelaksana

Mutu Baku

No.


1.

Memerintahkan kepada Hakim Pengawas untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan melalui WKPTA selaku koordinator

2.

Memberikan pembekalan materi pengawasan kepada Tim Binwas

bahan Binwas

180 menit Form LHP

3.

Mengikuti pembekalan

bahan Binwas

180 menit Form LHP

4.

Menyiapkan bahan Binwas dan menyusun PKP

bahan Binwas

120 menit Form LHP

5.

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan

6.

Menyusun Lembar Temuan dan KKP

Form LT dan KKP

180 menit

Hasil Temuan

7.

Melaksanakan ekspose

Hasil Temuan

120 menit

Saran Tindak Lanjut

8.

Menyusun LHP dan menyerahkan kepada Ketua Pengadilan melalui Koordinator

Hasil Temuan

7 hari kerja

Dokumen LHP

9.

Menyerahkan LHP kepada asisten administrasi untuk didokumentasikan

Dokumen LHP 10 menit

arsip LHP

Ketua

Wakil Ketua Tim Binwas

Asisten administrasi

Kelengkapan

Waktu

Output

SK Ketua

1 hari kerja

Surat Tugas

surat tugas dan kelengkapan 2 hari kerja administrasi

Keterangan

LT dan KKP

LHP dibuat di tempat jika dilakukan expose





Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Pembinaan dan Pengawasan Pengaduan

Dasar Hukum 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 5. Kompilasi Hukum Islam; 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI KMA Nomor 001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin ;

Nama SOP Kualifikasi pelaksana Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan SOP-AP Memahami peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Peradilan Indonesia; Memahami mekanisme penanganan pengaduan di lingkungan Peradilan; Memahami aturan/ kode etik hakim dan disiplin Pegawai Negeri Sipil;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI (KMA) Nomor 076/SK/KMA/VII/2009 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Peradilan 8. Buku IV Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Peradilan; Keterkaitan SOP Penerimaan perkara banding SOP Persidangan SOP Penyelesaian Berkas Perkara SOP Penanganan Pengaduan

Peralatan/perlengkapan Program Kerja Agenda Pengaduan

Peringatan Jika pengaduan terbukti, pejabat/hakim dikenai sanksi sesuai PP No. 53 Tahun 2010 dan atau sesuai Keputusan Bersama MA RI dan Komisi Yudisial tentang Kode Etik Hakim;

Pencatatan dan pendataan Surat pengaduan, keterangan saksi, hasil klarifikasi, Berita Acara Pemeriksaan.

No.


Ketua

Pelaksana Hakim Tinggi Wakil Ketua Pengawas Daerah

Mutu Baku Panitera Muda Hukum

Kelengkapan

Waktu

Output

surat pengaduan, data dukung, hasil tela'ah kewenangan

1 hari kerja

Dokumen Pengaduan

1.

Menerima dokumen pengaduan dan hasil tela'ah kewenangan dari Panitera Muda Hukum

2.

Menentukan kewenangan penanganan pengaduan

Dokumen Pengaduan

1 hari kerja

Disposisi

3.

Memerintahkan WKPTA selaku Koordinator untuk menela'ah materi pengaduan

Dokumen Pengaduan

120 menit

Disposisi

4.

Menela'ah materi pengaduan

Dokumen Pengaduan

1 hari kerja

Hasil Tela'ah

5.

Mendelegasikan tugas penela'ahan materi pengaduan kepada Hakim Tinggi Pengawas Daerah

Dokumen Pengaduan

60 menit

Disposisi

6.


Dokumen Pengaduan

2 hari kerja

Hasil Tela'ah

7.

Menyampaikan hasil penela'ahan kepada WKPTA

Dokumen Pengaduan

60 menit

Hasil Tela'ah

8.

Mengoreksi hasil tela'ah Hakim Tinggi Pengawas

Dokumen Pengaduan

120 menit

Hasil Tela'ah terkoreksi

9.

Menyampaikan hasil penela'ahan dan kesimpulan kepada Ketua Pengadilan

Dokumen Pengaduan

15 menit

Keterangan

Dokumen Pengaduan & Kesimpulan


No.

Kegiatan / Aktivitas Ketua

Pelaksana Hakim Tinggi Wakil Ketua Pengawas Daerah

10. Menentukan bentuk tindak lanjut

Menugaskan kepada WKPTA dan atau Hakim 11. Tinggi untuk melaksanakan tindak lanjut pengaduan

Mutu Baku Panitera Muda Hukum

Keterangan Kelengkapan

Waktu

Output

Dokumen Pengaduan & Kesimpulan

1 hari kerja

Bentuk Tindak Lanjut

Dokumen pengaduan

60 menit

Surat Tugas

12. Melaksanakan tindak lanjut

Dokumen pengaduan & surat tugas

2 hari kerja

LT & KKP

13. Menyusun Hasil Temuan

Dokumen pengaduan, LT & KKP

1 hari kerja

LHP

Menyampaikan hasil tindak lanjut dan 14. rekomendasi kepada Ketua melalui WKPTA selaku koordinator

15.

Membuat keputusan sesuai hasil rekomendasi Tim

Menyerahkan laporan hasil tindak lanjut 16. pengaduan kepada Panitera Muda Hukum untuk didokumentasikan 17.

Mendokumentasikan hasil penanganan pengaduan

Dokumen pengaduan & LHP

Bentuk tindak lanjut antara lain klarifikasi, menjawab dengan surat atau menugaskan Tim untuk turun ke lapangan

15 menit Dokumen pengaduan lengkap

Dokumen pengaduan lengkap

3 hari kerja


15 menit

Bahan arsip


10 menit

Dokumentas i laporan pengaduan

SK


1.2. SOP Panmud Banding Nomor SOP

W27.A/ 214 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

15 Januari 2014

Disahkan oleh


PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KEPANITERAAN


PANITERA MUDA BANDING

Penerimaan Perkara Banding

Nama SOP Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 UU Nomor 20 Tahun 1974 tentang Peradilan Ulangan

1

Memahami Penerimaan Perkara Banding

2 UU No.7 Tahun 1989 Jo UU No. 3 Tahun 2006, Jo UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

2

Memahami Tugas & Fungsi Meja I dan Meja II,

3 PP No. 53 Tahun 2008 Tentang PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung &

serta Prosedur Penerimaan Perkara Banding

Badan Peradilan yang berada dibawahnya 4 KEPMA No. 044/KMA/SK/III/2009 Tentang Biaya Perkara pada Mahkamah Agung dan Empat Peradilan dibawahnya 5 PERMA No. 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung & Peradilan Dibawahnya 6 SEMA No. 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara Keterkaitan 1. SOP Penerimaan Perkara Banding

Peralatan/perlengkapan 1 Komputer 2 Bukti Kwitansi Pembayaran Perkara 3 Chek List

Peringatan

Pencatatan dan pendataan 1 Buku Jurnal 2 Buku Induk

Pelaksana No.

Kegiatan

Kelengkapan

Waktu

Menyerahkan berkas 1 banding kepada Panmud Banding

Berkas Perkara

5 menit

Berkas Perkara

Meneliti Kelengkapan Berkas

Check List berkas perkara

30 menit

Berkas Perkara

Slip Setoran & Rek. Koran

5 menit

Biaya Banding Diterima

Memberi nomor perkara & 4 mencatat dalam buku keuangan perkara

Buku Keuangan Perkara

10 menit

Perkara Terdaftar

Berkas perkara yang telah diberi nomor diserahkan 5 untuk diregister dan diinput dalam SIADPTA

Berkas perkara

5 menit

Berkas Perkara

15 menit

Perkara Teregister pada buku & SIADPTA

2

Bukti biaya perkara banding 3 dicocokan dengan rekening koran

Wapan

Meja I

Meja II

Mutu Baku Panmud Banding

Tidak Ya

Meregister perkara banding 6 dan menginput dalam SIADPTA

Berkas perkara

Output

Ket


Nomor SOP

W27.A/ 215 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

15 Januari 2014

Disahkan oleh





Registrasi Perkara Banding




1

Memahami Pendaftaran Perkara Banding


2

Memahami Tugas & Fungsi Meja II, serta Prosedur Registrasi


Perkara Banding

Badan Peradilan yang berada dibawahnya 4 KEPMA No. 044/KMA/SK/III/2009 Tentang Biaya Perkara pada Mahkamah Agung dan Empat Peradilan dibawahnya 5 PERMA No. 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung & Peradilan Dibawahnya 6 SEMA No. 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara Keterkaitan 1. SOP Registrasi Perkara Banding

Peralatan/perlengkapan 1 Komputer 2 Instrumen 3 Buku Register Banding

Peringatan

Pencatatan dan pendataan 1 Buku Register Banding 2 SIADPTA

No.

Kegiatan

1

Membuatkan konsep surat Pemberitahuan Registrasi perkara banding

2

Menyampaikan konsep surat Pemberitahuan Registrasi kepada Panmud Banding untuk dikoreksi dan diparaf

Staff

Panmud Banding

PELAKSANA Wakil Panitera

Mutu Baku Pansek

Umum

Kelengkapan

Waktu

Output

Konsep PBT

10 menit

Konsep PBT

Identitas Para Pihak

30 Menit

Data Perkara

Bundel A & B

5 Menit

Draf PBT

Draf PBT

10 Menit

Konsep Surat

Konsep Surat

3 Menit

Konsep Surat ACC

Konsep Surat ACC

3 Menit

Surat PBT

Ket

Ya

Tidak

3

Memeriksa dan menyampaikan konsep Pemberitahuan Registrasi kepada Wapan

4

Memeriksa konsep Pemberitahuan Registrasi dan menyampaikan kepada Pansek

5

Memeriksa dan memberi ACC

6

Menerima konsep Pemberitahuan Registrasi untuk di ketik

7

Memerintahkan kepada staff untuk melakukan pengetikan surat Pemberitahuan Registrasi

Surat PBT

3 Menit

Surat PBT di Tanda Tangan

8

Mengetik surat Pemberitahuan Registrasi dan disampaikan kepada Panmud Banding

Surat PBT

5 Menit

Surat PBT

9

Membubuhkan paraf dan meneruskan ke Wapan untuk diparaf

Surat PBT

3 Menit

Surat PBT

10

Membubuhkan paraf dan meneruskan ke Pansek untuk ditandatangani

Surat PBT

3 Menit

Surat PBT

11

Menandatangani surat PBT

Surat PBT

3 Menit

Surat PBT yang telah ditanda tangani

12

Menerima surat Pemberitahuan Registrasi yang telah ditandatangi Pansek untuk dikirim


3 Menit


13

Meminta nomor surat pada bagian umum


3 Menit

Surat PBT diberi nomor

14

Memerintahkan staff untuk mempersiapkan pengiriman surat regsitrasi yang akan dikirim


3 Menit


15

Mempersiapkan pengiriman surat registrasi yang akan dikirim


3 Menit

Surat PBT sudah disampul

16

Menyampaikan Surat Pemberitahuan Registrasi untuk dikirim ke PA Pengaju dan para pihak melalui Kasubag Umum

Surat PBT sudah disampul

3 Menit

Surat PBT dikirim

17

Mengarsipkan surat Pemberitahuan Registrasi

Surat PBT dikirim

3 Menit

Surat PBT diarsip

Ya Tidak

Ya Tidak

Ya


Nomor SOP

W27.A/ 216 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

15 Januari 2014

Disahkan oleh





Persiapan Persidangan




1

Memahami Persiapan Persidangan


2

Memahami Tugas & Fungsi, serta Menyiapakan Persiapan


Persidangan

Badan Peradilan yang berada dibawahnya 4 KEPMA No. 044/KMA/SK/III/2009 Tentang Biaya Perkara pada Mahkamah Agung dan Empat Peradilan dibawahnya 5 PERMA No. 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung & Peradilan Dibawahnya 6 SEMA No. 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara Keterkaitan 1. SOP Persiapan Persidangan

Peralatan/perlengkapan 1 Komputer 2 Formulir 3 Buku Register Banding 4 Ekspedisi

Peringatan

Pencatatan dan pendataan 1 Buku Register Banding 2 SIADPTA 3 Ekspedisi PELAKSANA

No.

Kegiatan

Staff

Wapan

Panitera

Mutu Baku KPTA

Panmud Banding

Panitera Pengganti

Kelengkapan

Waktu

1

Menyiapkan berkas yang telah dilengkapi dengan instrumen PMH dan penunjukan PP

Instrumen PMH, PP

5 Menit

Instrumen PMH, PP

2

Menyerahkan berkas yang telah dilengkapi dengan instrumen PMH disampaikan kepada KPTA melalui Pansek

Berkas perkara banding, instrumen PMH

10 Menit

Berkas banding, konsep PMH

Menunjuk Majelis Hakim


2 hari

PMH

3

Menerima konsepPMH


5 Menit

PMH

4

Menyerahkan berkas perkara banding yang telah ditunjuk Majelisnya beserta instrumen Penunjukan Panitera Sidang kepada Pansek melalui Wapan


10 Menit

Konsep PPP

Menunjuk Panitera Sidang

Berkas Banding, Konsep PPP

10 Menit

PPP

5

Menerima konsep penunjukan Panitera Sidang

Berkas banding, konsep PPP

10 Menit

PPP

6

Memerintah kepada Staf untuk mengetik PMH dan Penunjukan Panitera Sidang

Konsep PPP & PMH

10 Menit

PMH & PPP

7

Mengetik PMH dan Penunjukan Panitera Sidang

PMH & PPP

10 Menit

PMH & PPP

8

Menyerahkan PMH dan penunjukan PP yang telah diketik kepada Panmud Banding

PMH & PPP

10 Menit

PMH & PPP

9

Menyampaikan PMH kepada KPTA dan penunjukan PP kepada Pansek, untuk dimintakan tandatangan

PMH & PPP

10 Menit

PMH & PPP

10

Menandatangani PMH dan menyerahkan pada Panmud Banding

PMH

10 Menit

PMH Ditanda tangani

11

Menandatangani dan menyerahkan penunjukan Panitera Sidang kepada Panmud Banding

PPP

10 Menit

PPP Ditanda tangani

12

Memerintahkan staf untuk menginput data PMH dan penunjukan PP

PMH & PPP

10 Menit

Data SIADPTA terisi

13

Menyerahkan berkas perkara kepada Majelis melalui PP yang ditunjuk

Berkas Banding

5 Menit

Ket

Output

Berkas Lengkap


Nomor SOP

W27.A/ 217 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

15 Januari 2014

Disahkan oleh





Penyelesaian Perkara Banding



1

UU Nomor 20 Tahun 1974 tentang Peradilan Ulangan

1

Memahami Penyelesaian Perkara

2

UU No.7 Tahun 1989 Jo UU No. 3 Tahun 2006, Jo UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

2

Memahami Minutasi Bekas Perkara

3

PP No. 53 Tahun 2008 Tentang PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung & Badan Peradilan yang berada dibawahnya

4

KEPMA No. 044/KMA/SK/III/2009 Tentang Biaya Perkara pada Mahkamah Agung dan Empat Peradilan dibawahnya

5

PERMA No. 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung & Peradilan Dibawahnya

6

SEMA No. 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara

Keterkaitan 1. SOP Penyelesaian Perkara Banding

Peralatan/perlengkapan 1 Komputer 2 Instrumen 3 Buku Register Banding 4 SIADPTA 5 Ekspedisi Pencatatan dan pendataan 1 Buku Register Banding 2 SIADPTA 3 Ekspedisi

Peringatan

No.

Kegiatan

Meja I

Meja II

PELAKSANA Panmud Banding

1 Menerima instrumen persidangan dari PP

2

Memerintahkan petugas meja I dan petugas II untuk mencatat dan menginput data instrumen kedalam register, buku keuangan perkara dan SIADPTA

3 Mencatat dalam buku keuangan

4

Mencatat dalam register dan menginput kedalam aplikasi SIADPTA

Membuat konsep laporan penyelesaian perkara 5 banding mingguan, bulanan dan disampaikan kepada Panmud Banding

6

Mengoreksi konsep laporan mingguan dan bulanan disampaikan kepada Wapan

7

Mengoreksi konsep laporan mingguan dan bulanan disampaikan kepada Pansek

Tidak

8 Mengoreksi dan memberi ACC

Mutu Baku

Wakil Panitera

Pansek

Kelengkapan

Waktu

Ket Output

Instrumen Sidang

5 Menit

Instrumen Sidang

Instrumen Sidang

5 Menit

Instrumen Sidang

Register & Buku

20 Menit

Register & Buku Induk Terisi

Instrumen Sidang

20 Menit

SIADPTA Terisi

Konsep Lap.Mingguan & Bulanan

20 Menit



10 Menit



10 Menit



10 Menit


9

Memerintahkan kepada Panmud Banding untuk mengetik konsep laporan yang telah di ACC


10 Menit

Lap.Mingguan & Bulanan dikoreksi

10

Memerintahkan petugas meja II untuk mengetik laporan


10 Menit

Lap.Mingguan & Bulanan diketik

11

Menyerahkan ketikan laporan kepada Panmud Banding untuk dimintakan tandatangan pansek

Lap.Mingguan & Bulanan

10 Menit

Laporan Mingguan & Bulanan diketik

12

Menyerahkan laporan untuk ditandatangani Pansek melalui Wapan

Lap. Mingguan & Bulanan

10 Menit

Lap.Mingguan & Bulanan diparaf

13

Menandatangani laporan, diserahkan kepada Panmud Banding

Lap.Mingguan & Bulanan diparaf

10 Menit

Lap.Mingguan & Bulanan di tandatangani

Lap.Mingguan & Bulanan di tandatangani

10 Menit

Lap.Mingguan & Bulanan tampil di web

14 Menayangkan laporan ke website


Nomor SOP

W27.A/ 218 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

15 Januari 2014

Disahkan oleh




PANITERA MUDA HUKUM

Pengiriman Salinan Putusan




1

Memahami Penyampaian Salinan Putusan


2

Memahami Minutasi Bekas Perkara

3 PP No. 53 Tahun 2008 Tentang PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung & Badan Peradilan yang berada dibawahnya 4 KEPMA No. 044/KMA/SK/III/2009 Tentang Biaya Perkara pada Mahkamah Agung dan Empat Peradilan dibawahnya 5 PERMA No. 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung & Peradilan Dibawahnya 6 SEMA No. 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara Keterkaitan 1. SOP Pengiriman Salinan Putusan

Peralatan/perlengkapan 1 Komputer 2 Map Salinan Putusan 3 Buku Register Banding 4 Ekspedisi

Peringatan

Pencatatan dan pendataan 1 Buku Register Banding 2 SIADPTA 3 Ekspedisi PELAKSANA

No.

Kegiatan

Staff Panmud Banding

Panmud Banding

Wapan

Mutu Baku Pansek

Panmud Hukum

Umum

Kelengkapan

Waktu

Ket Output

1

Menerima berkas dan putusan dari Panitera Pengganti

Draft Putusan

5 Menit

Putusan Asli

2

Memerintahkan staf panmud banding untuk membuat Salinan Putusan & Surat Pengantar Salinan Putusan

Putusan Asli

20 Menit

Draft Surat Pengantar & Salinan Putusan

3

Mengetik salinan putusan surat pengantar pengiriman salinan putusan

Draft Surat Pengantar & Salinan Putusan

3 Menit

Salinan & Surat Pengantar Putusan

4

Mengoreksi & Membubuhkan paraf pada salinan putusan dan surat pengantar


5 Menit

Salinan & Surat Pengantar di paraf


3 Menit



5 Menit



20 Menit


5

Menyerahkan salinan putusan dan konsep surat pengantar kepada Wapan

6

Mengoreksi dan membubuhkan paraf pada salinan putusan dan surat pengantar

7

Menyerahkan salinan putusan dan surat pengantar untuk ditandatangani Pansek

Ya Tidak

Ya

Tidak

8

Menandatangani salinan putusan dan surat pengantar


10 Menit

Salinan & Surat Pengantar Putusan Ditandantangani

9

Menyerahkan salinan putusan dan surat pengantar yang telah ditandatangani kepada panmud banding untuk dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju


60 Menit


10

Meminta nomor surat pengantar pada bagain umum

Surat Pengantar Putusan

11

Memerintahkan staff untuk mempersiapkan salinan dan bundel yang akan dikirim

Bundel Berkas

10 Menit

Bundel Berkas

12

Membundel salinan putusan dan menyatukan berkas bundel A beserta Soft copy untuk dikirim ke PA Pengaju

Bundel Berkas

20 Menit

Bundel Berkas & CR

13

Menyerahkan bundel salinan putusan kepada Panmud Banding

Bundel Berkas & CR

10 Menit

Bundel Berkas & CD diperiksa

14

Menyerahkan bundel berkas untuk dikirim ke PA Pengaju melalui bagian umum

Bundel Berkas & CD diperiksa

10 Menit

Berkas diminut

15

Memerintahkan staff untuk menyerahkan berkas arsip kepada Panmud Hukum

Berkas diminut

5 Menit

Berkas diminut

16

Menyerahkan berkas perkara banding kepada panmud Hukum untuk diarsip

Berkas diminut

5 Menit

Berkas diarsip

5 Menit

Surat Pengantar Bernomor


1.3. SOP Panmud Hukum Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KEPANITERAAN PANITERA MUDA HUKUM

W27.A/ /OT.01.3/I/2014 2 Januari 2014 15 Januari 2014 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten

Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Pelayanan Meja informasi

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;

Nama SOP Kualifikasi pelaksana Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Hukum Acara Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan SOP-AP

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144 Tahun 2007

Memahami peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan Memahami prosedur penanganan perkara di Pengadilan

Keterkaitan SOP Penerimaan Perkara SOP Penyelesaian Perkara SOP Penanganan Pengaduan

Peralatan/perlengkapan Komputer Dokumen pendukung (surat, salinan putusan) Aplikasi SIADPA/SIADPTA Plus Register Perkara

Peringatan Jika pengadilan (Badan Publik) yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undangundang, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dapat dikenai sanksi hukuman (pidana) dan/atau denda. (Pasal 52 UU No.14 Tahun 2008);

Pencatatan dan Pendataan: Setiap tahun badan publik wajib mengumumkan layanan informasi yang meliputi : a. Jumlah permintaan informasi yang diterima; b. Waktu yang diperlukan badan publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi, c. Jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi, dan/atau d. alasan penolakan permintaan informasi.

Pelaksana No.

Kegiatan

Pemohon

Petugas Meja Informasi

Mutu Baku Pejabat Pengelola/ Dokumentasi

Kelengkapan

Waktu

Output

1

Mengajukan permohonan informasi dan mengisi formulir yang disediakan petugas informasi sebanyak 2 rangkap

form permohonan informasi

3 menit

surat permohonan informasi

2

Menandatangani formulir permohonan informasi

surat permohonan informasi

3 menit

permohonan informasi ditandatangani Pemohon

3

Mengecek isi permohonan informasi Pemohon

permohonan informasi, datadata pendukung

3 menit

validasi permohonan informasi

4

Mencatat permohonan informasi ke dalam register dan membubuhkan tanda tangan di dalam formulir

dokumen permohonan informasi

5 menit

permohonan informasi diregistrasi

5

Menjawab/menanggapi permintaan informasi Pemohon secara langsung (jika data di meja informasi telah memadai


10 menit

jawaban lisan permohonan informasi


5 menit



15 menit

disposisi permohonan informasi


10 menit

jawaban tertulis

jawaban tertulis, berkas pendukung

20 menit

permohonan informasi Pemohon terpenuhi

6

7

8

Menyampaikan permintaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi/Dokumentasi

Berkoordinasi dengan penanggungjawab/bagian lain untuk menjawab permohonan/permintaan Pemohon

Meneruskan jawaban/data pendukung kepada petugas meja informasi

tidak ya

9

Memberikan jawaban/informasi terhadap permintaan Pemohon

10

Menyerahkan fotokopi/salinan dokumen/berkas yang diminta Pemohon

berkas yang diminta

15 menit

fotokopi berkas

11

Mencatat penyerahan dokumentasi dan informasi ke dalam buku kendali (buku bantu)


3 menit

bahan arsip permohonan informasi

12

Mendokumentasikan arsip formulir permohonan informasi


3 menit

arsip permohonan informasi

Keterangan

petugas informasi dirangkap dengan petugas penerima tamu





Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Penyajian statistik perkara

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 3. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan MA RI;

Nama SOP Kualifikasi pelaksana Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan Memahami peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan Memahami peraturan-peraturan tentang administrasi perkara

4. Instruksi Presiden RI Nomor 001 Tahun 1991 tentang Pola Bindalmin 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144 Tahun 2007 6. Buku II Edisi Revisi Tahun 2010

Memahami ketentuan penyusunan laporan perkara

Keterkaitan SOP Penerimaan Perkara SOP Penyelesaian Perkara SOP Penyusunan Kegiatan Hakim SOP Pengarsipan Perkara

Peralatan/perlengkapan Komputer Data perkara/ Laporan Perkara Formulir/blanko laporan Papan visual

Peringatan Penyajian data statistik perkara merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik. Jika statistik perkara tidak tersaji dengan baik, Pengadilan dapat dikenai sanksi yang ditetapkan Undang-undang.

Pencatatan dan pendataan Data statistik perkara meliputi; perkara diterima dan diputus pengadilan dalam 1 (satu) tahun, faktor penyebab perceraian berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan , dll. Pelaksana

No.

Kegiatan

1

Staf Panmud Hukum

Panmud Hukum

Mutu Baku Kelengkapan

Waktu

Output

Mengumpulkan data perkara yang akan disajikan ke dalam papan visual

Laporan RK

15 menit

Bahan Statistik Perkara

2

Membuat draft rekapitulasi data perkara sebagai bahan visualisasi

laporan RK

15 menit

draft data statistik perkara

3

Menyampaikan draft rekapitulasi data kepada Panmud Hukum

draft data statistik

2 menit

koreksi draft statistik

4

Mengoreksi draft dan membubuhkan paraf


10 menit

draft statistik disetujui

5

Meneruskan draft rekapitulasi data visual kepada Wapan dan Pansek untuk diparaf


3 menit

koreksi kedua draft statistik

6

Membubuhkan paraf jika isi draft rekapitulasi data telah sesuai


5 menit

draft statistik disetujui


3 menit

koreksi ketiga draft statistik


3 menit

draft disetujui

Mencetak (print out) data visual dan membubuhkan paraf serta meneruskan data visual kepada Wapan dan Pansek


10 menit

Data visual statistik perkara

Membubuhkan paraf dan Pansek menandatangani data visualisasi

data visual

3 menit

Data statistik perkara

data statistik perkara

3 menit

Data statistik perkara

tidak 7

Meneruskan draft rekapitulasi data visual kepada Pansek

8

Memerintahkan Panmud Hukum untuk menyajikan data perkara ke dalam papan visual

Wapan

Panitera

Keterangan

ya

tidak ya

9

10

tidak

11

ya

Meneruskan rekapitulasi data visual kepada Ketua Pengadilan untuk ditandatangani tidak

ya

12

Menyajikan data perkara ke dalam papan visual


30 menit

visualisasi data

13

Mendokumentasikan rekapitulasi data visual


3 menit

arsip data statistik perkara





Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Laporan Kegiatan Hakim

Nama SOP Kualifikasi pelaksana Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan Memahami peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan Memahami peraturan-peraturan tentang administrasi perkara Memahami ketentuan penyusunan laporan perkara

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan 3. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan MA RI; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2/2004 tentang 5. Instruksi Presiden RI Nomor 001 Tahun 1991 tentang Pola Bindalmin 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman 8. Buku II edisi revisi Tahun 2010 Keterkaitan SOP Penanganan Perkara SOP Penyelesaian Perkara SOP Pelaporan Perkara

Peralatan/perlengkapan Komputer Data perkara Formulir/blanko laporan Court Calender

Peringatan Penanganan perkara oleh majelis hakim selambat-lambatnya diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan, jika lebih dari waktu yang ditentukan harus melaporkan kepada pimpinan mengenai alasan keterlambatan tersebut.

Pencatatan dan pendataan Nomor perkara yang ditangani, susunan majelis hakim, tanggal diterima dan tanggal persidangan serta tanggal minutasi.

Pelaksana No.

Kegiatan

Panmud Hukum

Staf Panm ud Hukum

W apan

Mutu Baku Panitera

Ketua

Sub Umum

Kelengkapan

W aktu

Output

3 menit

Bahan laporan LKH

1

Menerima data kegiatan hakim dan penanganan perkara banding yang lebih dari 6 bulan dari Panm ud Banding

Buku register perkara, laporan perkara bulanan (LIIPA1)

2

Memerintahkan staf Panmud Hukum untuk merekap kegiatan hakim dan penanganan perkara yang lebih dari 6 bulan

buku register perkara, laporan perkara bulanan (LIIPA1)

3 menit

Data laporan LKH

3

Membuat draft laporan semester

buku register perkara, laporan perkara bulanan (LIIPA1)

30 menit

draft LKH

4

Menyampaikan draft laporan kepada Panmud Hukum

draft LKH, data kegiatan hakim

3 menit

koreksi draft laporan LKH

5

Mengecek isi draft dan membubuhkan paraf

draft LKH, data kegiatan hakim

15 menit

koreksi dan paraf Panmud Hukum

6

Menyampaikan draft laporan perkara kepada wapan

draft LKH + paraf Panmud hukum

2 menit

koreksi draft laporan LKH (W apan)

7

Mempelajari isi draft dan membubuhkan paraf

draft LKH + paraf panmud hukum

15 menit

persetujua n draft LKH

draft LKH + paraf wapan

2 menit

Koreksi draft ketiga (Pansek)

draft LKH + paraf W apan

20 menit

draft disetujui Pansek (paraf Pansek) Laporan Kegiatan Hakim (LKH)

tidak

Keterangan

ya 8

Menyampaikan draft laporan perkara kepada Panitera

9

Mempelajari isi draft laporan dan memberikan tanda tangan persetujuan draft serta mengembalikan draft kepada Panmud Hukum

10

Memerintahkan staf untuk membuat jadi (print out) laporan semester yang telah disetujui Panitera

draft LKH, acc panitera

10 menit

11

Menyampaikan laporan semester kepada Panmud Hukum untuk diparaf

Laporan Kegiatan Hakim (LKH)

3 menit

12

Meneruskan laporan semester kepada W apan dan Pansek

LKH

10 menit

13

Panitera menandatangani laporan semester kepada Ketua

LKH

5 menit

14

Menyampaikan laporan semester kepada Ketua

LKH

3 menit

15

Menandatangani laporan semester

LKH

5 menit

16

Mengembalikan laporan semester yang telah ditandatangani kepada Panmud Hukum

LKH

3 menit

LKH

17

Mengirim laporan perkara Dirjen Badilag melalui sub umum

LKH

5 menit

LKH distempel

18

Memberi nomor surat di dalam pengantar dan mencatatnya ke dalam bukum agenda surat keluar

LKH

3 menit

LKH terkirim

19

Menyerahkan 1 (satu) salinan/arsip laporan semester yang telah diberi nom or surat kepada staf Panmud Hukum

LKH

3 menit

Bahan arsip laporan

20

Mendokum entasikan laporan semester perkara

3 menit

Arsip Laporan

tidak

ya

tidak

tidak

ya

Laporan LKH lengkap

LKH diparaf Panmud Hukum Laporan Kegiatan Hakim (LKH) LKH disetujui Panitera LKH disetujui Ketua LKH disetujui Ketua


Nomor SOP Tanggal Pembuatan SOP Tanggal Revisi Pembuatan Tanggal Efektif Revisi Disahkan oleh Efektif oleh

W27.A/ 222 /OT.01.3/I/2014 2 Januari 2014 /OT.01.3/I/2014 2014 15 Januari 2014 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten 2014 Banten

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN BANTEN KEPANITERAAN PANITERA MUDA HUKUM N HUKUM

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Hukum 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman

Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 SH.,MH. Penanganan Pengaduan Nama SOP 194702091976031001 Kualifikasi pelaksana Pengaduan tentang Hukum Acara SOP Memahami Peraturan Perundang-undangan pelaksana Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan SOP-AP Memahami Memahami peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan Standar Standar Memahami Pelayanan peraturan-peraturan tentang kode etik hakim dan disiplin pegawai

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076 Tahun 2009 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan

9. SKB Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/SKB/MA/IV/2009 tentang Kode Keterkaitan SOP Penerimaan Perkara n SOP Pemeriksaan Perkara SOP Penyelesaian Perkara

Peralatan/perlengkapan Komputer n Dokumen pendukung (surat, salinan putusan) Formulir pengaduan Register Pengaduan

Peringatan Hukuman disiplin atas pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim dan aparat Pengadilan dijatuhkan sesuai dengan kadar kesalahan yang bersangkutan; Apabila pelanggaran yang dilakukan Terlapor menimbulkan n kerugian keuangan negara, dapat diajukan tindakan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan pengembalian

Pencatatan dan Pendataan: Kriteria pengaduan yang layak ditindaklanjuti antara lain l pengaduan dengan identitas pelapor jelas dan substandi/materi pengaduan logis dan memadai; Pendataan:

kerugian kepada negara dan atau mengandung unsur tindak pidana, maka kasus tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;


Pelaksana No.

Kegiatan

Pelapor

Staf Panmud Hukum

Panitera Muda Hukum

Mutu Baku

Ketua Pengadilan

Wakil Ketua Pengadilan

Hakim Tinggi Pengawas

Kelengkapan

W aktu

Output

1

Mengajukan surat pengaduan

surat pengaduan, data pelengkap

10 m enit

surat pengaduan

2

Menerima surat pengaduan dan membuat tanda terima 2 rangkap

surat pengaduan, tanda terima

10 m enit

tanda terima pengaduan

3

Mencatat penerimaan pengaduan dan memberi nomor registrasi ke dalam register pengaduan

surat pengaduan, register pengaduan

10 m enit

pengaduan tercatat

4

Menyerahkan 1 (satu) lembar tanda terima kepada Pelapor

tanda terima

3 m enit

pengaduan diregistrasi

5

Meneruskan pengaduan kepada Panmud Hukum

dokumen pengaduan

5 m enit

mekanisme pengaduan

6

Menela'ah kewenangan

dokumen pengaduan

10 m enit

hasil tela'ah kewenangan

hasil tela'ah pengaduan, resume

5 m enit

mekanisme pengaduan

dokumen pengaduan

30 m enit

perintah tindak lanjut

tidak

Keterangan

batas penanganan pengaduan pada tingkat banding sejak diterima adalah

ya 7

Meneruskan pengaduan kepada Ketua Pengadilan

8

Menentukan kewenangan penanganan pengaduan

9

Meneruskan pengaduan kepada Wakil Ketua atau Badan Pengawasan

dokumen pengaduan, hasil tela'ah

20 m enit

bentuk tindak lanjut

10


surat pengaduan, ketentuan per UUan

30 m enit

surat tindak lanjut

11

Mendelegasikan penela'ahan kepada Hakim Tinggi Pengawas Daerah

dokumen pengaduan

15 m enit

surat tugas

12

Menyampaikan hasil penela'ahan kepada W akil Ketua Pengadilan

dokumen pengaduan, hasil tela'ah

5 m enit

Laporan Hasil Pengaduan (LHP)

13

Meneruskan hasil penela'ahan kepada Ketua Pengadilan

surat pengaduan, hasil rekomendasi

10 m enit

rekomendasi

surat pengaduan,hasil pem eriksaan, usulan rekomendasi,

1 hari

tindak lanjut

14

tidak

ya

tidak

Menentukan bentuk tindak lanjut (penghentian penanganan/klarifikasi/konfirmasi/pemeriksaan/ti ndakan lain)

ya

15

Menyerahkan laporan hasil penanganan pengaduan (tindak lanjut kepada Panmud Hukum)

surat pengaduan, hasil pem eriksaan, tindak lanjut

10 m enit

bundel laporan

16

Mencatat data penanganan dan bentuk tindak lanjut pengaduan ke dalam buku agenda berdasarkan laporan

surat pengaduan, hasil pem eriksaan, tindak lanjut

10 m enit

laporan hasil penanganan pengaduan

17

Mempublikasikan hasil penanganan pengaduan ke dalam website

surat pengaduan, hasil pemeriksaan

15 m enit

publikasi hasil penanganan pengaduan

18

Menyerahkan laporan hasil penanganan pengaduan kepada staf Panmud Hukum untuk didokumentasikan


5 m enit

dokumentasi laporan pengaduan

19

Mendokumentasikan laporan hasil penanganan pengaduan (tindak lanjut)


10 m enit

pengaduan selesai





Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Laporan Rekapitulasi Tingkat I

Nama SOP Kualifikasi pelaksana Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan Memahami peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan Memahami peraturan-peraturan tentang administrasi perkara Memahami ketentuan penyusunan laporan perkara

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan 3. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan MA RI; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2/2004 tentang 5. Instruksi Presiden RI Nomor 001 Tahun 1991 tentang Pola Bindalmin 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan 8. Buku II edisi revisi Tahun 2010 Keterkaitan SOP Penerimaan Perkara SOP Pemeriksaan Perkara SOP Penyelesaian Perkara SOP Pengarsipan Perkara

Peralatan/perlengkapan Komputer Data perkara/ Laporan Perkara tingkat pertama Formulir/blanko laporan

Peringatan Jika penyampaian laporan tingkat pertama terlambat, rekapitulasi data perkara se wilayah PTA menjadi tidak akurat dan tidak tertib.

Pencatatan dan pendataan Data keadaan perkara, perkara yang diterima dan diputus, data keuangan perkara, faktor penyebab perceraian, perkara khusus terkait PP 10 Tahun 1983;

Pelaksana No.

Kegiatan

Panmud Hukum

Staf Panmud Hukum

W apan

Panitera

Mutu Baku Ketua

Sub Umum

Kelengkapan

W aktu

Output

Ket.

1

Menerima laporan perkara bulanan tingkat pertama dari W apan

laporan perkara bulanan pengadilan tk.I + lembar disposisi

3 menit

Bahan rekap laporan perkara tk. Pertama

waktunya relatif

2

Mencatat penerimaan laporan perkara bulanan ke dalam buku kendali (agenda masuk)

laporan perkara bulanan pengadilan tk.I + lembar disposisi

90 menit

Data laporan perkara tk. Pertama

2 menit x 6 satker = 6 menit

laporan perkara bulanan pengadilan tk.I

3 menit

Rekapitula si data perkara

45 menit

draft laporan RK

draft laporan RK

3

Menyerahkan laporan perkara bulanan pengadilan tingkat pertama kepada staf Panmud Hukum untuk direkap

4

Membuat draft laporan perkara bulanan tingkat pertama (RK)

laporan perkara bulanan pengadilan tk.I

5

Menyampaikan draft laporan kepada Panitera Muda Hukum

laporan perkara bulanan pengadilan tk.I + draft laporan

3 menit

6


laporan perkara bulanan pengadilan tk.I + draft laporan

25 menit

Menyampaikan draft laporan kepada W apan 7

8

Mempelajari isi draft laporan dan membubuhkan paraf

tidak

ya 9

10

W apan menyampaikan draft laporan perkara kepada Panitera


tidak

draft laporan + paraf panmud hukum

3 menit

draft laporan + acc panmud hukum

15 menit

akurasi isi draft

koreksi draft

draft + paraf wapan

draft laporan+ paraf wapan

3 menit

koreksi draft

draft laporan + paraf wapan

10 menit

draft + acc panitera

draft + acc panitera

15 menit

Laporan RK

ya 11

Memerintahkan staf untuk mencetak (print out) laporan perkara yang telah disetujui Panitera

laporan RK

1 menit

Laporan RK

13

Meneruskan laporan kepada W apan dan Panitera untuk diparaf dan ditandatangani

Laporan RK

5 menit

Laporan RK + paraf panmud hukum dan wapan

14

Menandatangani laporan RK dan surat pengantar

Laporan RK + paraf panmud hukum dan wapan

2 menit

Laporan RK + ttd panitera


5 menit

Laporan RK


5 menit

Laporan RK+ ttd ketua

Laporan RK + ttd ketua

3 menit

Laporan RK

12

Menyampaikan laporan RK kepada Panmud Hukum untuk diparaf

tidak 15

Menyampaikan laporan RK kepada Ketua untuk ditandatangani

16

Menandatangani laporan RK

ya

tidak 17

Mengembalikan laporan RK yang telah ditandatangani kepada Panmud Hukum

ya

10 menit

Laporan RK diberi stempel

18

Mengirim laporan RK melalui sub umum

Laporan RK

19

Memberi nomor surat di dalam surat pengantar dan mencatatnya ke dalam buku agenda surat keluar

laporan RK

3 menit

Laporan RK

20

Menyerahkan 1 (satu) salinan/arsip laporan RK yang telah diberi nomor surat kepada staf Panmud Hukum

Laporan RK

3 menit

Bahan Arsip laporan

21

Mendokumentasikan Laporan RK

Laporan RK

3 menit

Arsip Laporan RK


Nomor SOP

W27.A/ 224 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi

2 Januari 2014 -

Tanggal Efektif

15 Januari 2014

Disahkan oleh



Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Laporan Perkara Banding (LII-PA I) Nama SOP Kualifikasi pelaksana Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan Memahami peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan Memahami peraturan-peraturan tentang administrasi perkara Memahami ketentuan penyusunan laporan perkara

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan 3. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan MA RI; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik 5. Instruksi Presiden RI Nomor 001 Tahun 1991 tentang Pola Bindalmin 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan 8. Buku II edisi revisi Tahun 2010 Keterkaitan SOP Penyelesaian Perkara SOP Pengarsipan Berkas perkara banding

Peralatan/perlengkapan Komputer Data perkara Formulir/blanko laporan

Peringatan Penyampaian laporan perkara dari tingkat pertama ke tingkat banding paling lambat tanggal 10 setiap bulan berikutnya dan laporan tingkat banding kepada Ditjen Badilag/MA RI selambatlambatnya tanggal 15 setiap bulan berikutnya. Keterlambatan penyampaian laporan menyebabkan data perkara yang dirilis pusat dan diakses masyarakat menjadi tidak akurat.

Pencatatan dan pendataan Data perkara yang diterima dan diputus

Pelaksana No.

Kegiatan

Staf Panmud Hukum

Panmud Hukum

Mutu Baku Keterangan

Wapan

Pansek

Ketua

Kelengkapan

Waktu

Output

1

Menerima data laporan perkara banding dari staf Panmud Banding

laporan mingguan

3 menit

konsep laporan

2

Merekap data perkara banding yang diterima dan diputus serta laporan keuangan perkara

laporan mingguan

15 menit

konsep laporan

3

Membuat draft laporan perkara LII-PA2 dan laporan keuangan perkara

laporan mingguan

20 menit

konsep laporan

4

Menyampaikan draft laporan kepada Panmud Hukum

laporan mingguan, draft

3 menit

konsep laporan


10 menit

konsep laporan + acc


3 menit

konsep laporan


10 menit



3 menit

konsep laporan


10 menit


konsep + acc

5 menit

print out laporan

print out laporan

5 menit

print out surat pengantar

laporan + sp

3 menit

print out + ttd panitera

laporan

3 menit

print out + ttd panitera

laporan

3 menit

laporan


tidak

5 ya 6

Menyampaikan draft laporan perkara kepada wapan Mempelajari isi draft dan membubuhkan paraf

tidak

7 ya 8

Menyampaikan draft laporan perkara kepada Panitera

tidak

ya

9

10


Memerintahkan staf untuk membuat jadi (print out) laporan perkara yang telah disetujui Panitera

11

Membuat surat pengantar laporan

12

Menandatangani laporan perkara bulanan dan surat pengantar

13

Menyampaikan laporan perkara bulanan kepada Ketua

14

Menandatangani laporan perkara bulanan

tidak ya

15

Mengembalikan laporan perkara yang telah ditandatangani kepada Panmud Hukum

Laporan

3 menit

Laporan

16

Mengirim laporan perkara kepada Panitera MARI melalui sub umum

Laporan

3 menit

Laporan

17

Mendokumentasikan laporan perkara (LII-PA2)

Laporan

3 menit

Arsip Laporan




PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KEPANITERAAN PANITERA MUDA HUKUM Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan MA RI; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan Keterkaitan SOP Penyelesaian Perkara SOP Pengarsipan Berkas perkara banding SOP Pemberian informasi Pengadilan Peringatan Jika Pengadilan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 64 A UU No. 50 Tahun 2009 tentang kewajiban memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan

Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Publikasi Putusan

Nama SOP Kualifikasi pelaksana Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan SOPMemahami peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan Memahami peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi Publik Memahami mekanisme publikasi informasi/putusan pengadilan

Peralatan/perlengkapan Komputer Berkas Perkara Soft copy Putusan Pencatatan dan pendataan Softcopy himpunan putusan, himpunan anonimisasi putusan

(mempublikasikan putusan), dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.


Pelaksana No.

Kegiatan

Panitera pengganti

Staf Panmud Hukum

Mutu Baku Panmud Hukum

Kelengkapan

Waktu

Output

1

Menganonimisasi putusan banding

putusan banding, berkas

10 menit

anonimisasi putusan

2

Menyerahkan soft copy putusan dan anonimisasinya kepada staf Panmud Hukum

putusan, flashdisk

5 menit

softcopy dan anonimisasi putusan

3

Menyimpan softcopy dan anonimisasi putusan ke dalam folder himpunan putusan

Putusan, flasdisk

5 menit

himpunan anonimisasi putusan

4

Melaporkan softcopy dan anonimisasi putusan yang telah disimpan dalam himpunan kepada Panmud Hukum

Buku Kendali

3 menit

kendali putusan & anonimisasi putusan

tidak tidak

ya

5

Mengecek softcopy dan anonimisasi putusan

Putusan & anonimisasi putusan

5 menit

anonimisasi putusan akurat

6

Memerintahkan staf untuk mengupload putusan ke dalam website

anonimisasi putusan, komputer

3 menit

publikasi putusan di dalam website

7

Mengupload putusan ke dalam website PTA dan direktori putusan MA RI

putusan banding, anonimisasi putusan

10 menit


8

Melengkapi data upload

berkas perkara, register, aplikasi SIADPTA

10 menit


9

Mendokumentasikan softcopy putusan ke dalam CD

CD, putusan

10 menit

arsip softcopy putusan

Keterangan

Panmud hukum dapat mengembalikan anonimisasi putusan kepada staf atau PP


Nomor SOP

W27.A/ 226 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

15 Januari 2014

Disahkan oleh



Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Pengarsipan Berkas Perkara Banding

Nama SOP Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana 3. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan MA RI; 4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pola Bindalmin 5. Buku II Edisi Revisi Tahun 2010

Kualifikasi pelaksana Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Administrasi Memahami peraturan perundang-undangan tentang kearsipan

Keterkaitan SOP Penerimaan Perkara SOP Penyelesaian Perkara

Peralatan/perlengkapan Komputer Buku Kendali Aplikasi arsip perkara

Peringatan Arsip berkas perkara banding selambat-lambatnya 2 hari setelah diminutasi

Pencatatan dan pendataan Buku Kendali Arsip

Pelaksana No.

Kegiatan

1

Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi dan dikirimkan salinan putusannya kepada PA pengaju kepada Panmud Hukum

Staf Panmud Banding

Mutu Baku

Panmud Hukum

Staf Panmud Hukum

Kelengkapan

Waktu

Output

berkas perkara

5 menit

berkas perkara

instrumen, berkas perkara

5 menit

berkas perkara lengkap

3 menit

dokumen arsip perkara

Ya

2

Mengecek berkas perkara banding yang telah diminutasi

3

Memaraf penyerahan berkas perkara banding di dalam buku kendali

buku kendali, berkas perkara

4

Mencatat data penyelesaian berkas perkara banding yang diterima ke dalam buku kendali

berkas perkara, buku kendali

5

Menyerahkan berkas perkara banding yang telah diminutasi kepada staf untuk dipilah isinya sesuai dengan kelompok (salinan putusan, instrumen)

Bundel B, putusan asli, salinan putusan, instrumen dan benang

6

Memilah isi berkas perkara banding dan membundel salinan putusan ke dalam folder tersendiri

berkas perkara, salinan putusan

berkas perkara 10 menit terdokume ntasikan

7

Menjahit berkas perkara banding dan membubuhkan stempel satker di atas stofmap

berkas perkara, cap stempel

berkas 15 menit perkara rapi

8

Memasukkan berkas perkara ke dalam box file dan mencatat nomor perkara ke dalam daftar isi berkas

berkas perkara, box file

9

Mengarsipkan berkas perkara ke dalam lemari arsip

Tidak

berkas perkara, box file, lemari arsip

Keterangan Pengiriman salput dan bundel A kepada PA pengaju dilakukan oleh Sub Umum melalui Panmud Banding

arsip 10 menit perkara tercatat

5 menit

5 menit

10 menit

dokumen arsip perkara

tertib berkas perkara arsip perkara


1.4. SOP Panitera Pengganti Nomor SOP

W27.A/

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2014

227 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

15 Januari 2014

Disahkan oleh


PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KEPANITERAAN PANITERA PENGGANTI

Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Persiapan Persidangan Nama SOP Kualifikasi pelaksana Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan Memahami peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Peradilan Memahami Pola Bindalmin

Dasar Hukum 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), Herzien Indonesis Reglement (HIR), 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI (KMA) Nomor 001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 7. Buku II edisi revisi tahun 2010; Keterkaitan SOP Persidangan SOP Minutasi Perkara SOP Penyelesaian Berkas Perkara

Peralatan/perlengkapan Berkas perkara Ruang sidang Perlengkapan sidang

Peringatan Persidangan dilakukan setelah majelis hakim mempelajari berkas perkara dalam waktu selambatlambatnya 24 hari (SOP) setelah berkas diterima majelis hakim. Persidangan yang dilakukan lebih dari waktu yang ditentukan SOP, majelis hakim yang bersangkutan harus menyampaikan alasan kepada Ketua dan atas keterlambatan tersebut Ketua dapat memberi teguran lisan kepada majelis hakim yang bersangkutan.

Pencatatan dan pendataan Perkara yang ditangani oleh majelis hakim yang telah ditunjuk Ketua sesuai PMH.

Pelaksana No.

1.


Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Mutu Baku Hakim Anggota Majelis

Menerima berkas perkara banding dari Panmud Banding

2. Mencatat dan membuat resume perkara

3.

Menyerahkan berkas perkara banding kepada Majelis Hakim

Menetapkan hari sidang dan 4. memerintahkan Panitera sidang untuk mengetik PHS 5.

Mengetik, meminta tanda tangan PHS kepada Ketua Majelis

6. Menandatangani PHS

7.

Menayangkan PHS di website melalui operator

Kelengkapan Berkas perkara banding

Waktu

Output

3 menit

Berkas perkara banding

Berkas perkara banding, buku agenda

120 menit resume

berkas perkara banding, kendali

15 menit

Berkas perkara banding telah diterima

konsep PHS

5 menit

konsep PHS

konsep PHS

5 menit

konsep PHS

konsep PHS

5 menit

PHS

PHS

5 menit

PHS

Keterangan





Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Persidangan

Dasar Hukum 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), Herzien Indonesis Reglement (HIR), Rechtsreglement 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Nama SOP Kualifikasi pelaksana Memahami peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara di Memahami peraturan perundang-undang-undangan tentang Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan Memahami peraturan perundang-undangan tentang Standar Pelayanan Publik

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA 001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang 7. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi; 8. Buku II edisi revisi tahun 2010; Keterkaitan SOP Penerimaan Perkara SOP Persiapan Persidangan SOP Minutasi Perkara

Peralatan/perlengkapan Ruang sidang Berkas perkara laptop

Peringatan Persidangan tingkat banding dilakukan setelah majelis hakim yang ditunjuk (PMH) mempelajari berkas perkara. Persidangan dilakukan sesuai kebutuhan atas dasar musyawarah majelis. Persidangan dapat memutus perkara jika putusan yang akan diucapkan telah siap (rapi) dan majelis hakim/panitera sidang menandatangani putusan tersebut sesaat setelah putusan diucapkan. Jika putusan tidak rapi, Ketua dapat memberi teguran kepada majelis hakim.

Pencatatan dan pendataan PMH, PHS, Tanggal sidang

Pelaksana No.


Panitera Sidang

Ketua Majelis

Mutu Baku Majelis Hakim (Hakim anggota)

Kelengkapan

Waktu

Ruang dan perlengkapan sidang

15 menit

Persidangan

Ruang dan perlengkapan sidang

5 menit

Persidangan

3. Melaksanakan persidangan

Majelis hakim, panitera sidang, berkas perkara

60 menit

Draft BAS

Memerintahkan Panitera sidang untuk 4. mencatat jalannya persidangan


1. Mengecek kesiapan ruang persidangan

2.

5.

Melaporkan kesiapan ruang persidangan kepada Ketua Majelis

Membantu majelis hakim mencatat jalannya persidangan


Output

Keterangan

Draft BAS

Tanpa perintah majelis hakim, Panitera sidang secara otomatis mencatat jalannya persidangan

60 menit

Draft BAS

Pencatatan pendapat majelis hakim dalam persidangan dapat dilakukan melalui aplikasi SIADPTA Plus Koreksi BAS dilakukan oleh Hakim anggota I atas perintah Ketua Majelis

5 menit

Mengetik dan menyerahkan konsep Berita 6. Acara Sidang ( catatan sidang) kepada Ketua Majelis

Pendapat majelis hakim, berkas perkara

60 menit

Hasil Koreksi BAS

Menandatangani Berita Acara Sidang (catatan 7. sidang) bersama-sama dengan Ketua Majelis Hakim

BAS, Berkas perkara

10 menit

BAS ditandatangani


Nomor SOP

W27.A/

Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh

2 Januari 2014 15 Januari 2014 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten


229 /OT.01.3/I/2014

Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Asistensi Pengawasan

Nama SOP Kualifikasi pelaksana Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Memahami peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Memahami peraturan tentang administrasi perkara dan administrasi Memahami tentang peraturan pengelolaan manajemen peradilan dan Memahami tentang peraturan pengelolaan teknologi IT

Dasar Hukum 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), Herzien Indonesis Reglement 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 6. Kompilasi Hukum Islam ; 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI KMA Nomor 001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin ; 8. Buku II edisi revisi tahun 2010; 9. Buku IV Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di

Keterkaitan SOP Penerimaan perkara SOP Persidangan SOP Penyelesaian Berkas Perkara SOP Bidang Administrasi umum

Peralatan/perlengkapan Program Kerja Hasil Binwasbid Buku-buku keuangan DIPA dan Perkara Aplikasi SIADPA Plus



No.

1.


Ketua

Pencatatan dan pendataan PKP, LT, KKP, LHP

Pelaksana Panitera WKPTA Ketua Tim Anggota Pengganti (Koordinator Binwas Tim Binwas (asisten Tim Pengawasan) Binwas )

Menunjuk/membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan regular


SK Ketua

2. Mengumpulkan data dukung pengawasan

5.

Materi pembinaan & pengawasan

Menyiapkan kelengkapan administrasi pengawasan Jadwal pembinaan dan pengawasan

Mendampingi Hatibinwas melaksanakan pembinaan dan pengawasan

Mengumpulkan, mengetik hasil temuan (LT 6. dan KKP) dan menyerahkannya kepada Ketua Tim

Meneliti LHP untuk ditandatangani Tim dan 7. diteruskan kepada Koordinator

Kelengkapan

1 hari kerja

Waktu

Output

Surat Tugas

120 menit

3. Mengikuti pembekalan

4.

Keterangan

Ya

Ya

Obyek pemeriksaan

60 menit

Form pengawasan

2 hari kerja

Temuan Pengawasan

180 menit

Draft Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Draft LHP

3 hari kerja

Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

Lembar Temuan (LT) dan Kertas Kerja Pemeriksaan

tidak

180 menit

8.

Menandatangani Laporan Hasil Pengawasan (LHP)

LT, KKP, LHP

120 menit

LHP ditandatangani

9.

Menyerahkan LHP kepada Koordinator (WKPTA) untuk diteruskan kepada Ketua

LHP

30 menit

LHP

10.

Memerintahkan asisten Binwas untuk mendokumentasikan LHP melalui Ketua Tim

LHP

60 menit

LHP lengkap

LHP

15 menit

Arsip LHP

11. Mendokumentasikan hasil pengawasan

Pembekalan dilakukan oleh WKPTA selaku Koordinator terhadap Tim Binwas

Hasil Temuan (draft LHP) diekspose sesaat setelah Binwas selesai dilakukan

Koreksi LHP dilakukan bersama-sama dengan anggota Tim yang lain


Nomor SOP

W27.A/ 230 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

15 Januari 2014

Disahkan oleh



Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Penyelesaian Perkara

Nama SOP Kualifikasi pelaksana Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Memahami peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Memahami peraturan tentang administrasi perkara dan administrasi umum ;

Dasar Hukum 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 5. Kompilasi Hukum Islam; 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI KMA Nomor 001/SK/I/1991 tanggal 24 7. Buku II edisi revisi tahun 2010; Keterkaitan SOP Penerimaan perkara banding SOP Persidangan SOP Penyelesaian Berkas Perkara

Peralatan/perlengkapan Berkas Perkara Instrumen Aplikasi SIADPTA Plus

Peringatan Jika majelis hakim telah melaksanakan minutasi perkara dan menyerahkan berkas kepada Panmud Banding melalui Panitera sidang, penyelesaian perkara dilakukan oleh Panitera sidang. Dalam waktu yang tidak lama, berkas perkara yang telah lengkap diserahkan kepada Panmud Banding. Jika Panitera sidang terlambat menyelesaikan perkara, majelis hakim dapat menegurnya.

Pencatatan dan pendataan Data perkara, tanggal putusan dan minutasi

Pelaksana No.


1.

Mencatat hasil persidangan ke dalam instrumen dan buku agenda sidang

Mutu Baku

Panitera Pengganti Ketua Majelis

Menyerahkan instrumen amar yang telah 2. ditandatangani oleh Ketua majelis kepada Panmud Banding

Kelengkapan

Waktu

Output

instrumen, buku agenda

30 menit

data perkara putus

instrumen amar

15 menit

amar putusan tercatat

3.

Mengetik dan menandatangani Berita Acara Sidang (BAS)

aplikasi SIADPTA Plus

60 menit

Draft BAS

4.

Menyerahkan Berita Acara Sidang (BAS) kepada Ketua Majelis untuk ditandatangani

Draft BAS

10 menit

Draft BAS

Draft BAS

10 menit

BAS ditandatangani

5. Menandatangani Berita Acara Sidang (BAS)

Tidak

6. Membantu majelis hakim meminutasi perkara

Berkas perkara

Keterangan

1 hari kerja Berkas diminutasi

Ya 7.

Menganonimisasi putusan dan menyerahkannya kepada Panmud Hukum

Berkas perkara, asli putusan

60 menit

anonimisasi putusan

8.

Menyerahkan berkas perkara dan asli putusan kepada Panmud Banding

berkas perkara, asli putusan

5 menit

Bundel berkas banding


2. SOP Kesekretariatan (Supporting Unit)

2.1 SOP Bagian Kepegawaian Nomor SOP

W27.A/ 231 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif Disahkan oleh

15 Januari 2014 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KESEKRETARIATAN KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Penyusunan KP4

Nama SOP Kualifikasi pelaksana 1. Memahami hak dan kewajiban pegawai 2. Memahami tugas dan fungsi Bagian Kepegawaian 3. Memahami tertib administrasi kepegawaian

Dasar Hukum 1. PP Nomor 10 TAHUN 1983 Jo. PP Nomor 45 Tahun 1990; 2. SE Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 Tanggal 26 April 1983 3. SE Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 Tanggal 22 Desember 1990 4. Buku I Mahkamah Agung Edisi 2007 Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Masuk 2. SOP Pemberian Nomor Surat

1. Buku Nikah 2. Akta Kelahiran Anak 3. Daftar Susunan Keluarga

Peringatan Setiap perubahan data dalam susunan keluarga wajib dilaporkan kepada bagian

Pencatatan dan pendataan 1. Buku Induk 2. Aplikasi SIMPEG

Pelaksana No

Kegiatan

Kasubag Kepegawaian

Staf

Pegawai

Wasek

Mutu baku Pansek

KPTA

Kasubag Umum

Kelengkapan

Waktu 3 menit

Output

1

Memerintahkan petugas untuk mengetik konsep Konsep KP4

Memo

Memo

2

Mengetik konsep Konsep KP4 dan menyerahkan ke Kasubag Kepegawaian

Memo

3

Memeriksa dan menyerahkan konsep Konsep KP4 kepada pegawai yang bersangkutan untuk konfirmasi kebenaran data

Konsep KP4

60 menit

Konsep KP4

4

Mengoreksi data pribadi yang bersangkutan dan mengembalikan konsep Konsep KP4 kepada Kasub Kepegawaian

Konsep KP4

1 hari

Konsep KP4

5

Memerintahkan petugas untuk mengetik ulang Konsep KP4

Konsep KP4

3 menit

Konsep KP4

6

Mengetik ulang Konsep KP4

Konsep KP4

60 menit

Konsep KP4

7

Memeriksa Konsep KP 4 memaraf dan meneruskan kepada Wasek

Konsep KP4

15 menit

Konsep KP4

8

Memeriksa Konsep KP 4 memaraf dan meneruskan kepada Pansek

Konsep KP4

8 menit

Konsep KP4

9

Memeriksa, memberikan ACC dan memaraf konsep Surat KGB

Konsep KP4

8 menit

Konsep KP4

10

Menerima konsep surat KP4 yang telah di Acc Pansek dan memerintahkan kepada Staf untuk mengetik ulang

Konsep KP4

8 menit

Konsep KP4

Ket. Konsep KP4 tahun terakhir, tabel gaji

180 menit Konsep KP4


36

No

Kegiatan

Pelaksana Kasubag Kepegawaian

Staf

Pegawai

Wasek

Mutu baku Pansek

KPTA

Kasubag Kelengkapan Umum

Waktu

Ket. Output

11 Mengetik konsep KP4 dan menyerahkan ke Kasubag Kepegawaian

Konsep KP4

30 menit Konsep KP4

12 Menyerahkan kepada Pegawai yang bersangkutan untuk tanda tangan

Konsep KP4

15 menit Konsep KP4

13 Menandatangani konsep KP4 dan mengembalikan ke Kasubag Kepegawaian

Konsep KP4

10 menit Konsep KP4

14 Memeriksa Konsep KP 4 memaraf dan meneruskan kepada Wasek

Konsep KP4

15 menit Konsep KP4

15 Memeriksa Konsep KP 4 memaraf dan meneruskan kepada Pansek

Konsep KP4

8 menit Konsep KP4

16 Memeriksa, memberikan ACC dan memaraf konsep KP4 dan meneruskan ke KPTA 17 MenandatanganiKP4 dan

Konsep KP4

8 menit Konsep KP4

Konsep KP4

8 menit KP4

18 Menerima KP4 dari KPTA

KP4

3 menit KP4

19 Menggandakan,mendistribu sikan surat KP4 ke pegawai yang bersangkutan dan Bagian Keuangan melalui Kasubag Umum 20 Menerima KP 4 dari Kasubag Umum untuk diarsipkan

KP4

5 menit KP4

KP4

3 menit Arsip KP4

21 Memerintahkan Staf Kepegawaian untuk mengarsipkan

Arsip KP4

3 menit Arsip KP4

22 Mengarsipakan KP4

Arsip KP4

5 menit KP4 terarsipka n

menyerahkan ke Kasubag Kepegawaian


37

Nomor SOP

W27.A/ 232 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2014

Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh



Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Penerbitan SPMT & SPMJ

Dasar Hukum 1. PP Nomor 99 Tahun 2000 jo. PP Nomor 12 Tahun 2002 2. Keputusan Kepala BAKN Nomor 12 Tahun 2002 3. Buku I Mahkamah Agung Edisi 2007

Nama SOP Kualifikasi pelaksana 1. Memahami ketentuan PP Nomor 99 Tahun 2000 jo. PP Nomor 12 Tahun 2002 dan Keputusan Kepala BAKN Nomor 12 Tahun 2002 2. Memahami tugas dan fungsi Bagian Kepegawaian 3. Memahami tertib administrasi kepegawaian

Keterkaitan


1. SOP Surat Masuk 2. SOP Pemberian Nomor Surat

Surat Keputusan Kenaikan Pangkat

Peringatan Untuk kepentingan penyesuaian gaji karena perubahan pangkat harus disertai SPMT dan SPMJ

Pencatatan dan pendataan 1. Buku Induk 2. Aplikasi SIMPEG dan atau SAPK

PELAKSANA NO. AKTIVITAS

Kasubag Kepeg. Staf Kepeg

Wasek

Pansek

MUTU BAKU KPTA

Kasubag Umum

Kelengkapan

Waktu

Output

1

Menerima SK Jabatan atau SK Kenaikan Pangkat dari Kasubag Umum

SK, Memo

3 menit

SK, Memo

2

Memerintahkan kepada Staf Kepegawaian untuk mengetik Konsep SPMT dan SPMJ

SK, Memo

3 menit

SK, Memo

3

Mengetik Konsep SPMT dan SPMJ

SK, Memo

10 menit

Konsep SPMT&SPMJ

4

Memeriksa hasil pengetikan Konsep SPMT dan SPMJ, memaraf dan meneruskan kepada Wasek

Konsep SPMT&SPMJ

8 menit

Konsep SPMT&SPMJ

5

Memeriksa ,memaraf dan meneruskan kepada Pansek

Konsep SPMT&SPMJ

5 menit

Konsep SPMT&SPMJ

6

Memeriksa, memberikan ACC dan memaraf konsep SPMT dan SPMJ

Konsep SPMT&SPMJ

5 menit

Konsep SPMT&SPMJ

7

Menerima konsep SPMT dan SPMJ yang telah di Acc Pansek dan memerintahkan kepada Staf untuk mengetik ulang

Konsep SPMT&SPMJ

5 menit

Konsep SPMT&SPMJ

8

Mengetik konsep SPMT dan SPMJ dan menyerahkan ke Kasubag Kepegawaian

Konsep SPMT&SPMJ

8 menit

Konsep SPMT&SPMJ

1

Ket.

2


38


Kasubag Kepeg. Staf Kepeg

1

Wasek

Pansek

MUTU BAKU KPTA

Kasubag Kelengkapan Umum

Waktu

Output

Ket.

2

9 Memeriksa hasil pengetikan Konsep SPMT dan SPMJ, memaraf dan meneruskan kepada Wasek

Konsep 10 menit Konsep SPMT&SPMJ SPMT&SPMJ

10 Memeriksa, memaraf konsep SPMT dan SPMJ dan meneruskan ke Pansek

Konsep SPMT&SPMJ

5 menit

Konsep SPMT&SPMJ

11 Memeriksa, memberikan ACC dan memaraf konsep SPMT dan SPMJ dan meneruskan ke KPTA

Konsep SPMT&SPMJ

5 menit

Konsep SPMT&SPMJ

12 Menandatangani SPMT dan SPMJ dan menyerahkan ke Kasubag Kepegawaian

Konsep SPMT&SPMJ

5 menit SPMT&SPMJ

13 Menerima SPMT dan SPMJ dari KPTA

SPMT&SPMJ

3 menit SPMT&SPMJ

14 Meminta nomor surat, menggandakan,mendistribusik an SPMT dan SPMJ (lengkap) ke pegawai yang bersangkutan dan Bagian Keuangan melalui Kasubag Umum

SPMT&SPMJ

5 menit SPMT&SPMJ (lengkap)

15 Menerima SPMT dan SPMJ (lengkap)dari Kasubag Umum untuk diarsipkan

SPMT&SPMJ (lengkap)

3 menit

Arsip SPMT&SPMJ


Arsip SPMT&SPMJ

3 menit

Arsip SPMT&SPMJ

17 Mengarsipkan SPMT dan SPMJ (lengkap)

Arsip SPMT&SPMJ

5 menit

Arsip SPMT&SPMJ


39




Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Pembuatan Surat Kenaikan Gaji Berkala

Nama SOP Kualifikasi pelaksana 1. Memahami hak dan kewajiban pegawai 2. Memahami sistem penggajian PNS 3. Memahami tugas dan fungsi Bagian Kepegawaian

Dasar Hukum 1. PP Nomor 7 Tahun 1977 Jo. PP Nomor 22 Tahun 2013; 2. PP Nomor 43 Tahun 2013 3. Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2013 4. Buku I Mahkamah Agung Edisi 2007

Keterkaitan


1. SOP Pemberian Nomor Surat

1. SK Kenaikan Pangkat Terakhir 2. SK Kenaikan Gaji Berkala Tahun Terakhir 3. Tabel Gaji PNS

Peringatan Kenaikan gaji berkala dilakukan setiap dua tahun terakhir

Pencatatan dan pendataan Aplikasi SIMPEG

Pelaksana No

Kegiatan

Kasubag Kepegawaian

Staf Kepeg

Wasek

Mutu baku Pansek

KPTA

Kasubag Umum

Kelengkapan

Waktu

Output

1 Memerintahkan Staf untuk mendata dan membuat Surat KGB

Memo

3 menit Memo

2 Mendata dan membuat konsep Surat KGB

Memo

90 menit Data dan konsep Surat KGB

3 Memeriksa,memaraf konsep Surat KGB dan meneruskan ke Wasek

Data dan konsep Surat KGB

20 menit Konsep Surat KGB

4 Memeriksa, memaraf konsep Surat KGB dan meneruskan ke Pansek

Konsep Surat KGB 10 menit Konsep Surat KGB

5 Memeriksa, memberikan ACC dan memaraf konsep Surat KGB


6 Menerima konsep surat KGB yang telah di Acc Pansek dan memerintahkan kepada Staf untuk mengetik ulang

Konsep Surat KGB

7 Mengetik konsep surat KGB dan menyerahkan ke Kasubag Kepegawaian


1

Ket. Acuan : KGB tahun terakhir, KNP terakhir, tabel gaji


2


40

Pelaksana No

Kegiatan

Kasub Kepegawaian

1

Staf Kepeg

Wasek

Mutu baku Pansek

KPTA

Kasubag Umum

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

2

8 Memeriksa,memaraf konsep Surat KGB dan meneruskan ke Wasek


9 Memeriksa, memaraf konsep Surat KGB dan meneruskan ke Pansek

Konsep Surat KGB


10 Memeriksa, memberikan ACC dan memaraf konsep Surat KGB dan meneruskan ke KPTA

Konsep Surat KGB


11 Menandatangani surat KGB dan menyerahkan ke Kasubag Kepegawaian

Konsep Surat KGB

8 menit Surat KGB

12 Menerima surat KGB dari KPTA

Surat KGB

3 menit Surat KGB

13 Meminta nomor surat, menggandakan,mendistri busikan surat KGB (lengkap) ke pegawai yang bersangkutan dan Bagian Keuangan melalui Kasubag Umum

Surat KGB

5 menit Surat KGB (lengkap)

14 Menerima surat KGB (lengkap)dari Kasubag Umum untuk diarsipkan

Surat KGB (lengkap)

3 menit Arsip surat KGB


Arsip surat KGB

3 menit Arsip surat KGB

16 Mengarsipkan surat KGB (lengkap)

Arsip surat KGB

5 menit KGB terarsipkan


41

Nomor SOP

W27.A/ 235 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif Disahkan oleh



Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Permohonan penerbitan Askes

Nama SOP Kualifikasi pelaksana 1. Memahami hak dan kewajiban pegawai 2. Memahami tata cara pendaftaran sebagai peserta asuransi kesehatan

Dasar Hukum PP Nomor 69 Tahun 1969

3. Memahami tugas dan fungsi Bagian Kepegawaian

Keterkaitan


1. SOP 2. SOP Pemberian Nomor Surat 3. SOP Pengiriman Surat

1. Formulir Isian 2. SK Kenaikan Pangkat Terakhir 3. SK Jabatan 4. Kartu Keluarga 5. Daftar Gaji 6. Kartu Keluarga 7. Keterangan masih sekolah bagi anak di atas 21 tahun bagi yang masih

Peringatan Setiap PNS berhak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan dari negara namun

Pencatatan dan pendataan Aplikasi SIMPEG

Pelaksana No

Kegiatan

Kasub Kepeg.

Staf Kepeg.

Wasek

Mutu baku Pansek

Kasub Umum

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

1

Menerima permohonan pembuatan kartu askes dengan kelengkapannya dari Kasubag Umum

Berkas administrasi dan disposisi

3 menit

Berkas Proses di administrasi PT ASKES dan disposisi 7 hari

2

Memeriksa berkas dan memerintahkan Staf untuk membuat surat pengantar ke kantor PT ASKES Mengetik Konsep Surat Pengantar Pembuatan Kartu ASKES


5 menit



7 menit

Konsep Surat Pengantar

4

Memeriksa hasil pengetikan Konsep Surat Pengantar Pembuatan Kartu ASKES, memaraf dan meneruskan kepada Wasek


5 menit


5



3 menit


6

Memeriksa, memberikan ACC dan memaraf konsep Surat Pengantar Pembuatan Kartu ASKES


3 menit


3


42

Pelaksana Staf Kepeg. Wasek

Mutu baku Waktu

No

Kegiatan

7

Menerima konsep Surat Pengantar Pembuatan Kartu ASKES yang telah di Acc Pansek dan memerintahkan kepada Staf untuk mengetik ulang


3 menit Konsep Surat Pengantar

8

Mengetik konsep Surat Pengantar Pembuatan Kartu ASKES dan menyerahkan ke Kasubag Kepegawaian



9

Memeriksa hasil pengetikan Konsep Surat Pengantar Pembuatan Kartu ASKES, memaraf dan meneruskan kepada Wasek



10 Memeriksa, memaraf konsep Surat Pengantar Pembuatan Kartu ASKES dan meneruskan ke Pansek



11 Menandatangani Surat Pengantar Pembuatan Kartu ASKES


3 menit Surat Pengantar

12 Menerima Surat Pengantar Pembuatan Kartu ASKES

Surat Pengantar


Kasub Kepeg.

Pansek

Kelengkapan

Output

13 Meminta nomor surat, menggandakan,mendistri busikan Surat Pengantar Pembuatan Kartu ASKES (lengkap) ke PT ASKES melalui Kasubag Umum

Surat Pengantar

5 menit

Surat Pengantar (lengkap)

14 Menerima Surat Pengantar Pembuatan Kartu ASKES (lengkap)dari Kasubag Umum untuk diarsipkan


3 menit

Arsip Surat


Arsip Surat

3 menit

Arsip Surat

16 Mengarsipkan Surat Pengantar Pembuatan Kartu ASKES (lengkap)

Arsip Surat

5 menit

Surat Terarsipkan

Ket.


43




Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Permohonan penerbitan kartu Taspen

Nama SOP Kualifikasi pelaksana 1. Memahami hak dan kewajiban pegawai 2. Memahami tata cara pendaftaran sebagai peserta asuransi sosial 3. Memahami tugas dan fungsi Bagian Kepegawaian

Dasar Hukum 1. PP Nomor 25 Tahun 1981 2. Buku I Mahkamah Agung Edisi 2007

Keterkaitan 1. SOP Surat Masuk 2. SOP Pemberian Nomor Surat 3. SOP Pengiriman Surat

Peralatan/perlengkapan Foto copy sah SK CPNS

Peringatan Pencatatan dan pendataan Setiap PNS menjadi anggota asuransi sosial sejak pengangkatan menjadi Calon Aplikasi SIMPEG

Pelaksana No

Kegiatan

Kasub Kepeg.

Staf Kepeg.

Wasek

Mutu baku Kelengkapan

Waktu


3 menit


5 menit

Mengetik Konsep Surat 3 Pengantar Pembuatan Kartu TASPEN


7 menit


Memeriksa hasil pengetikan Konsep Surat Pengantar 4 Pembuatan Kartu TASPEN, memaraf dan meneruskan kepada Wasek


5 menit



3 menit



3 menit


Menerima permohonan pembuatan kartu TASPEN 1 dengan kelengkapannya dari Kasubag Umum Memeriksa berkas dan memerintahkan Staf untuk 2 membuat surat pengantar ke kantor PT TASPEN

Memeriksa ,memaraf dan 5 meneruskan kepada Pansek

Memeriksa, memberikan ACC dan memaraf konsep Surat 6 Pengantar Pembuatan Kartu TASPEN

Pansek

Kasub. Umum

Output

Ket.

Berkas administrasi Proses di dan disposisi PT TASPEN 7 hari Berkas administrasi dan disposisi


44

Pelaksana No

Kegiatan

Kasub Kepeg.

Staf Kepeg.

Wasek

Menerima konsep Surat Pengantar Pembuatan Kartu TASPEN yang telah di Acc 7 Pansek dan memerintahkan kepada Staf untuk mengetik ulang Mengetik konsep Surat Pengantar Pembuatan Kartu 8 TASPEN dan menyerahkan ke Kasubag Kepegawaian Memeriksa hasil pengetikan Konsep Surat Pengantar 9 Pembuatan Kartu TASPEN, memaraf dan meneruskan kepada Wasek Memeriksa, memaraf konsep Surat Pengantar Pembuatan 10 Kartu TASPEN dan meneruskan ke Pansek Menandatangani Surat 11 Pengantar Pembuatan Kartu TASPEN

12

Menerima Surat Pengantar Pembuatan Kartu TASPEN

Mutu baku Pansek

Kasub. Umum

Kelengkapan

Waktu

Output











Surat Pengantar


Surat Pengantar

5 menit


Menerima Surat Pengantar Pembuatan Kartu TASPEN 14 (lengkap)dari Kasubag Umum untuk diarsipkan


3 menit

Arsip Surat

Memerintahkan Staf 15 Kepegawaian untuk mengarsipkan

Arsip Surat

3 menit

Arsip Surat

Mengarsipkan Surat 16 Pengantar Pembuatan Kartu TASPEN (lengkap)

Arsip Surat

5 menit

Surat Terarsipkan

Meminta nomor surat, menggandakan,mendistribusi kan Surat Pengantar 13 Pembuatan Kartu TASPEN (lengkap) ke PT TASPEN melalui Kasubag Umum

Ket.


45




Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Pembuatan Kartu Pegawai

Dasar Hukum 1. Keputusan Kepala BAKN Nomor 1 Tahun 1994 Tanggal 7 Januari 1994

Nama SOP Kualifikasi pelaksana 1. Memahami hak dan kewajiban pegawai

2. Buku I Mahkamah Agung Edisi 2007

2. Memahami tata cara pembuatan kartu pegawai 3. Memahami tugas dan fungsi Bagian Kepegawaian

Keterkaitan


1. SOP Surat Masuk 2. SOP Pemberian Nomor Surat 3. SOP Pengiriman Surat

1. Foto copy sah SK CPNS 2. Foto copy sah SK PNS 3. Surat Tanda Peserta Prajabatan 4. Pas photo

Peringatan Setiap PNS harus memiliki Kartu Pegawai

Pencatatan dan pendataan 1. Buku Induk 2. Aplikasi Simpeg dan SAPK

Pelaksana No

Kegiatan

Kasub Kepeg.

Staf Kepeg.

Wasek

Mutu baku Pansek

Kasub. Umum

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

1

Menerima permohonan pembuatan kartu PEGAWAI dengan kelengkapannya dari Kasubag Umum


3 menit Berkas Syarat : SK administrasi CPNS, SK PNS, dan disposisi STTPL, Photo

2

Memeriksa berkas dan memerintahkan Staf untuk membuat surat pengantar ke kantor BKN Bandung


5 menit Berkas administrasi dan disposisi

3

Mengetik Konsep Surat Pengantar Pembuatan Kartu PEGAWAI



4

Memeriksa hasil pengetikan Konsep Surat Pengantar Pembuatan Kartu PEGAWAI, memaraf dan meneruskan kepada Wasek



5




6

Memeriksa, memberikan ACC dan memaraf konsep Surat Pengantar Pembuatan Kartu PEGAWAI




46

Pelaksana No

Kegiatan

Kasub Kepeg.

Staf Kepeg.

Wasek

Mutu baku Pansek

Kasub. Umum

Kelengkapan

Waktu

Output

7

Menerima konsep Surat Pengantar Pembuatan Kartu PEGAWAI yang telah di Acc Pansek dan memerintahkan kepada Staf untuk mengetik ulang


3 menit


8

Mengetik konsep Surat Pengantar Pembuatan Kartu PEGAWAI dan menyerahkan ke Kasubag Kepegawaian


8 menit


9

Memeriksa hasil pengetikan Konsep Surat Pengantar Pembuatan Kartu PEGAWAI, memaraf dan meneruskan kepada Wasek


3 menit


10

Memeriksa, memaraf konsep Surat Pengantar Pembuatan Kartu PEGAWAI dan meneruskan ke Pansek


3 menit


11

Menandatangani Surat Pengantar Pembuatan Kartu PEGAWAI


3 menit

Surat Pengantar

12

Menerima Surat Pengantar Pembuatan Kartu PEGAWAI

Surat Pengantar

3 menit

Surat Pengantar

13

Meminta nomor surat, menggandakan,mendistribusikan Surat Pengantar Pembuatan Kartu PEGAWAI (lengkap) ke BKN Bandung melalui Kasubag Umum Menerima Surat Pengantar Pembuatan Kartu PEGAWAI (lengkap)dari Kasubag Umum untuk diarsipkan

14

Surat Pengantar

5 menit



3 menit

Arsip Surat

15

Memerintahkan Staf Kepegawaian untuk mengarsipkan

Arsip Surat

3 menit

Arsip Surat

16

Mengarsipkan Surat Pengantar Pembuatan Kartu PEGAWAI (lengkap)

Arsip Surat

5 menit

Surat Terarsipkan

Ket.


47




Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Permohonan pembuatan kartu istri/suami

Dasar Hukum 1. Keputusan Kepala BAKN Nomor 1158a/Kep.1983 2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 3. Buku I Mahkamah Agung Edisi 2007

Nama SOP Kualifikasi pelaksana 1. Memahami hak dan kewajiban pegawai 2. Memahami tata cara pembuatan kartu istri dan kartu suami 3. Memahami tugas dan fungsi Bagian Kepegawaian

Keterkaitan



1. Foto copy sah SK CPNS 2. Foto copy sah SK PNS 3. Buku Nikah 4. Susunan Keluarga 5. Pengantar dari instansi 6. Laporan perkawinan pertama 7. Pas photo

Peringatan Setiap istri atau suami dari seorang PNS harus memiliki Kartu Istri atau Kartu

Pencatatan dan pendataan Aplikasi Simpeg

Pelaksana No

Kegiatan

Kasub Kepeg.

Staf Kepeg.

Wasek

Mutu baku Pansek

Kasub. Umum

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

Menerima permohonan pembuatan kartu KARIS / KARSU dengan kelengkapannya dari Kasubag Umum


3 menit Berkas Proses di BKN administrasi Bandung dan disposisi

2

Memeriksa berkas dan memerintahkan Staf untuk membuat surat pengantar ke kantor BKN Bandung


5 menit Berkas administrasi dan disposisi

3

Mengetik Konsep Surat Pengantar Pembuatan Kartu KARIS / KARSU





4

Memeriksa hasil pengetikan Konsep Surat Pengantar Pembuatan Kartu KARIS / KARSU, memaraf dan meneruskan kepada Wasek Memeriksa ,memaraf dan meneruskan kepada Pansek



Memeriksa, memberikan ACC dan memaraf konsep Surat Pengantar Pembuatan Kartu KARIS / KARSU



1

5

6


48

Pelaksana

Mutu baku

No

Kegiatan



7

Menerima konsep Surat Pengantar Pembuatan Kartu KARIS / KARSU yang telah di Acc Pansek dan memerintahkan kepada Staf untuk mengetik ulang



8

Mengetik konsep Surat Pengantar Pembuatan Kartu KARIS / KARSU dan menyerahkan ke Kasubag Kepegawaian



9

Memeriksa hasil pengetikan Konsep Surat Pengantar Pembuatan Kartu KARIS / KARSU, memaraf dan meneruskan kepada Wasek





Surat Pengantar


Surat Pengantar

5 menit



3 menit

Arsip Surat

Arsip Surat

3 menit

Arsip Surat

Arsip Surat

5 menit

Surat Terarsipkan

Kasub Kepeg.

Staf Kepeg.

Wasek

Memeriksa, memaraf konsep Surat Pengantar Pembuatan 10 Kartu KARIS / KARSU dan meneruskan ke Pansek Menandatangani Surat 11 Pengantar Pembuatan Kartu KARIS / KARSU Menerima Surat Pengantar 12 Pembuatan Kartu KARIS / KARSU Meminta nomor surat, menggandakan,mendistribusika n Surat Pengantar Pembuatan 13 Kartu KARIS / KARSU (lengkap) ke PT KARIS / KARSU melalui Kasubag Umum Menerima Surat Pengantar Pembuatan Kartu KARIS / 14 KARSU (lengkap)dari Kasubag Umum untuk diarsipkan Memerintahkan Staf 15 Kepegawaian untuk mengarsipkan Mengarsipkan Surat Pengantar 16 Pembuatan Kartu KARIS / KARSU (lengkap)

Pansek

Kasub. Umum

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.


49




Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Usulan kenaikan pangkat tenaga non teknis

Dasar Hukum 1. PP Nomor 99 Tahun 2000 jo. PP 12 Tahun 2002 2. Keputusan Kepala BAKN Nomor 12 Tahun 2002 3. Buku I Mahkamah Agung Edisi 2007

Nama SOP Kualifikasi pelaksana 1. Memahami hak dan kewajiban pegawai 2. Memahami persyaratan kenaikan pangkat 3. Memahami tugas dan fungsi Bagian Kepegawaian

Keterkaitan



1. Foto copy sah SK CPNS 2. Foto copy sah SK PNS 3. Foto copy sah SK pangkat terakhir 4. Foto copy sah SK jabatan terakhir 5. DP3 2 tahun terakhir 6. SPMT, SPMJ dan surat pernyataan pelantikan jabatan terakhir 7. Foto copy sah Karpeg 8. Nota usul

Peringatan 1. Sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir 2. Setiap unsur penilaian DP3 bernilai baik

Pencatatan dan pendataan 1. Buku Induk 2. Aplikasi SIMPEG 3. Aplikasi SAPK

PELAKSANA NO.

AKTIVITAS

Kasubag Kepeg. Kasubag Umum

Staf Kepeg.

Menerima berkas usulan kenaikan 1 pangkat Tenaga Non Teknis dari Kasubag Umum

2

Memeriksa data usulan kenaikan pangkat dan berkasnya

3

Meminta nomor surat ke Kasubag Umum

Menerima nomor surat dari 4 Kasubag Umum Memerintahkan kepada Staf untuk menginput data dan print out nota 5 usul , surat pegantar dalam Aplikasi SAPK menginput data dan print out nota 6 usul dari Aplikasi SAPK

1

MUTU BAKU Wasek

Pansek

KPTA Banten

Output

Ket.

Kelengkapan

Waktu

Berkas dan disposisi

5 menit Berkas dan SOP Penerimaan Surat disposisi


15 menit Berkas dan Berkas yang diperiksa disposisi : ft cp sah SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, SK Jabatan terakhir, SPMT, SMPJ, SPP, karpeg, DP3 2 tahun terakhir.


5 menit

Berkas, disposisi, nomor


3 menit



3 menit

Berkas, disposisi, nomor, aplikasi

Berkas, disposisi, nomor, aplikasi

60 menit Nota usul, surat pengantar

2


50


Kasubag Kepeg.

Kasubag Umum

Staf Kepeg.

MUTU BAKU Wasek

Pansek

KPTA Banten

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

2 Nota usul, surat pengantar

30 menit Nota usul, surat pengantar

Nota usul, surat pengantar

8 menit



8 menit



5 menit

Menandatangani nota usul , dan surat pengantar


Menerima nota usul , dan surat 12 pengantar yang dtandatangani KPTA


5 menit



5 menit



5 menit Arsip Nota usul, surat pengantar

Arsip Nota usul, surat pengantar

3 menit Arsip Nota usul, surat pengantar

Arsip Nota usul, surat pengantar

5 menit

7

Memeriksa print out nota usul, Surat pengantar , input data, memaraf dan meneruskan ke Wasek

8

Memeriksa nota usul , surat pengantar, memaraf dan menyerahkan kepada Pansek.

Memeriksa, memberikan ACC dan memaraf nota usul , dan surat 10 pengantar nota usul , surat pengantar kenaikan pangkat tenaga non tenaga non teknis 11

Menggandakan nota usul , dan surat pengantar (lengkap)mengirimkan usulan 13 kenaikan pangkat tenaga non tenaga non teknis ke BKN Bandung melalui Kasubag Umum Menerima nota usul , dan surat pengantar (lengkap)kenaikan 14 pangkat tenaga non tenaga non teknis dari Kasubag Umum untuk diarsipkan 15


Mengarsipkan nota usul , dan surat pengantar (lengkap)kenaikan 16 pangkat tenaga non tenaga non teknis

Nota usul, surat pengantar terarsipka n


51

Nomor SOP

W27.A/ 240 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

15 Januari 2014

Disahkan oleh





Penerbitan SK Kenaikan Pangkat Tenaga non Teknis Nama SOP Kualifikasi pelaksana 1. Memahami hak dan kewajiban pegawai 2. Memahami kentetuan penerbitan surat keputusan kenaikan pangkat 3. Memahami tugas dan fungsi Bagian Kepegawaian

Keterkaitan



1. SK CPNS 2. SK Pangkat Terakhir 3. Nota persetujuan kenaikan pangkat dari BKN

Peringatan Pencatatan dan pendataan Format penulisan Surat Keputusan telah ditentukan dalam Buku I 1. Buku Induk 2. Aplikasi SIMPEG 3. Aplikasi SAPK NO.

AKTIVITAS

1

Menerima nota persetujuan kenaikan pangkat gol IV/b kebawah.

2

Memeriksa dan memerintahkan Petugas untuk membuat konsep SK KNP tenaga non teknis

3

Membuat Konsep SK KNP tenaga non teknis

4

Memeriksa Konsep SK KNP tenaga non teknis , memaraf dan meneruskan kepada Wasek

5

Memeriksa konsep SK KNP tenaga non teknis, memaraf dan meneruskan kepada Pansek

6

Memeriksa, memberikan ACC dan memaraf konsep SK KNP tenaga non teknis

7

Menerima konsep SK KNP tenaga non teknis yang telah di Acc Pansek dan memerintahkan kepada Staf untuk mengetik ulang

8

Kasubag Kepeg.

Staff Kepeg.

PELAKSANA Wakil Panitera/ Sekretaris Sekretaris

MUTU BAKU KPTA Banten

Kasubag Umum

Kelengkapan

Waktu

Output

Nota persetujuan dan disposisi

5 menit

Nota persetujuan dan disposisi

Memo dan berkas

15 menit

Memo dan berkas

Memo dan berkas

60 menit

Konsep SK KNP

Konsep SK KNP

20 menit

Konsep SK KNP

Konsep SK KNP

10 menit

Konsep SK KNP

Konsep SK KNP

8 menit

Konsep SK KNP

Konsep SK KNP

5 menit

Konsep SK KNP

Konsep SK KNP

15 menit

Konsep SK KNP

KET.

Mengetik konsep SK KNP tenaga non teknis


52

NO.

AKTIVITAS

9

Memeriksa hasil pengetikan Konsep SK KNP tenaga non teknis, memaraf dan meneruskan kepada Wasek

10

Memeriksa SK KNP tenaga non teknis, memaraf dan meneruskan ke Pansek

11

Memeriksa, memberikan ACC dan memaraf konsep SK KNP tenaga non teknis, memaraf meneruskan ke KPTA

12

Menandatangani SK KNP tenaga non teknis, dan menyerahkan ke Kasubag Kepegawaian

13

Menerima SK KNP tenaga non teknis, dari KPTA

14

Meminta nomor surat, menggandakan,mendistribusi kan SK KNP tenaga non teknis (lengkap) ke pegawai yang bersangkutan melalui Kasubag Umum

15

Menerima SK KNP tenaga non teknis (lengkap) dari Kasubag Umum untuk diarsipkan

16


17

Mengarsipkan SK KNP tenaga non teknis

Kasubag Kepeg.

Staff Kepeg.

PELAKSANA Wakil Panitera/ Sekretaris Sekretaris

MUTU BAKU KPTA Banten

Kasubag Umum

Kelengkapan

Waktu

Output

Konsep SK KNP

10 menit

Konsep SK KNP

Konsep SK KNP

5 menit

Konsep SK KNP

Konsep SK KNP

5 menit

Konsep SK KNP

Konsep SK KNP

8 menit

SK KNP

SK KNP

3 menit

SK KNP

SK KNP

5 menit

Arsip SK KNP

Arsip SK KNP

5 menit

Arsip SK KNP

Arsip SK KNP

3 menit

Arsip SK KNP

Arsip SK KNP

5 menit

SK KNP terarsipkan

KET.


53




Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Usulan Pensiun BUP

Nama SOP Kualifikasi pelaksana 1. Memahami hak dan kewajiban pegawai 2. Memahami kentetuan pengajuan usulan pensiun BUP 3. Memahami tugas dan fungsi Bagian Kepegawaian

Dasar Hukum 1. UU Nomor 11 Tahun 1969 2. Keputusan Kepala BAKN Nomor 18 Tahun 1992 3. Buku I Mahkamah Agung Edisi 2007 Keterkaitan 1. SOP Surat Masuk 2. SOP Pemberian Nomor Surat 3. SOP Pengiriman Surat

Peringatan Satu tahun sebelum memasuki usia pensiun, usulan pensiun BUP harus

Peralatan/perlengkapan 1. Foto copy sah SK CPNS 2. Foto copy sah SK PNS 3. Foto copy sah SK pangkat terakhir 4. Foto copy sah SK jabatan terakhir 5. DP3 2 tahun terakhir 6. Surat permohonan pensiun dari yang bersangkutan dan instansi 7. DPCP 8. Susunan keluarga 9. Foto copy sah buku nikah 10. Foto copy sah akta kelahiran anak 11. Surat permintaan pembayaran pensiun pertama 12. Foto copy sah karpeg 13. Surat keterangan telah mengembalikan barang milik negara ke instansi ybs. 14. Pas photo Pencatatan dan pendataan 1. Buku Induk 2. Aplikasi SIMPEG 3. Aplikasi SAPK

Pelaksana No

Kegiatan

1

Memerintahkan petugas untuk mendata, menyiapkan, meleges berkas persyaratan pensiun BUP dan mengetik formulir isian serta membuat surat pengantar usulan pensiun bup ,pangkat pengabdian

2

Mendata, Menyiapkan, meleges berkas persyaratan pensiun BUP , mengetik formulir isian, surat pengantar usulan pensiun bup ,pangkat pengabdian dan menyampaikan kepada Kasubag Kepegawaian

3

Memeriksa data, berkas Pensiun BUP, surat pengantar usulan pensiun bup ,pangkat pengabdian dan menyampaikan kepada pegawai ybs. mengenai tmt. Pensiun, formulir isian dan kekurangan persyaratan yang harus dilengkapi.

4

Melengkapi berkas , mengisi formulir persyaratan pensiun dan pangkat pengabdian

5

Menerima dan memeriksa berkas persyaratan pensiun BUP, pangkat pengabdian dan meneruskan kepada Wasek disertai dengan konsep surat pengantarnya

6

Memeriksa, memaraf konsep Surat Pengantar dan meneruskan ke Pansek

7

Memeriksa, memberikan ACC dan memaraf konsep Surat Pengantar Pensiun BUP

8

Menerima konsep Surat Pengantar Pensiun BUP yang telah di Acc Pansek dan memerintahkan kepada Staf untuk mengetik ulang

9

Mengetik konsep Surat Pengantar Pensiun BUP

10

Kasub. Kepeg

Staf Kepeg.

Pegawai

Mutu baku

Wasek

Pansek

Kasub. Umum

Kelengkapan

Memo

60 menit

Data, berkas,konsep surat pengantar

Data, berkas,konsep surat pengantar

30 menit

Data dan berkas

berkas

2

Output

5 menit

Data dan berkas

Memeriksa hasil pengetikan Konsep Surat Pengantar Pensiun BUP, memaraf dan meneruskan kepada Wasek

Waktu

Memo

5 hari kerja

10 menit

Ket.

Memo

berkas

berkas dan konsep surat pengantar

Berkas,konsep surat pengantar

5 menit



5 menit



5 menit



5 menit



5 menit


1


54

Pelaksana No

Kegiatan

Kasub. Kepeg

Staf Kepeg.

Pegawai

2

11

Memeriksa, memaraf konsep Surat Pengantar Pensiun BUP dan meneruskan ke Pansek

12

Menandatangani Surat Pengantar Pensiun BUP

13

Menerima Surat Pengantar Pensiun BUP (lengkap)

14

Meminta nomor surat, menggandakan Surat Pengantar Pensiun BUP (lengkap),mengirimkan usulan Pensiun BUP ke Ditjend Badilag / BUA MARI melalui Kasubag Umum

15

Menerima Surat Pengantar Pensiun BUP (lengkap) dari Kasubag Umum untuk diarsipkan

16


17

Mengarsipkan Surat Pengantar Pensiun BUP (lengkap)

Mutu baku

Wasek

Pansek

Kasub. Umum

Kelengkapan

Waktu

Output


5 menit



5 menit

Berkas,surat pengantar


5 menit



5 menit

surat pengantar

Surat pengantar

5 menit

Arsip Surat

Arsip Surat

3 menit

Arsip Surat

Arsip Surat

5 menit

Surat terarsipkan

Ket.

1


55




Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Usulan kenaikan pangkat tenaga teknis


Nama SOP Kualifikasi pelaksana 1. Memahami hak dan kewajiban pegawai 2. Memahami persyaratan kenaikan pangkat 3. Memahami tugas dan fungsi Bagian Kepegawaian

Keterkaitan



1. Foto copy sah SK CPNS 2. Foto copy sah SK PNS 3. Foto copy sah SK pangkat terakhir 4. Foto copy sah SK jabatan terakhir 5. DP3 2 tahun terakhir 6. SPMT, SPMJ dan surat pernyataan pelantikan jabatan terakhir 7. Foto copy sah Karpeg 8. Nota usul

Peringatan 1. Sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir 2. Setiap unsur penilaian DP3 bernilai baik

Pencatatan dan pendataan 1. Buku Induk 2. Aplikasi SIMPEG 3. Aplikasi SAPK

PELAKSANA NO.

1

AKTIVITAS

Kasubag Kepeg.

Staf Kepeg.

Wasek

MUTU BAKU Pansek

Menerima usulan kenaikan pangkat tenaga teknis

2

Memeriksa data usulan kenaikan pangkat dan memerintahkan Staf untuk mengecek data dalam aplikasi SIMPEG serta membuat surat usulan KNP tenaga teknis

3

Mengecek data aplikasi SIMPEG dan surat usulan KNP tenaga teknis

4

Memeriksa laporan kelengkapan data dalam applikasi simpeg dan surat usulan KNP tenaga teknis , memaraf dan diteruskan kepada Wasek

5

Memeriksa, memaraf konsep Surat Pengantar dan meneruskan ke Pansek

2

Kasubag Umum Kelengkapan

Ket.

Waktu

Output

Surat dan disposisi

10 menit

Surat dan disposisi

Surat dan disposisi

10 menit

Aplikasi dan Berkas yang konsep surat diperiksa : upload pengantar photo kopi sah SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, SK Jabatan terakhir, SPMT, SMPJ, SPP, karpeg, DP3 2 tahun terakhir.

Aplikasi dan konsep surat pengantar

30 menit

Konsep surat Pengantar dan laporan

Konsep surat Pengantar dan laporan

30 menit

Konsep surat Pengantar


5 menit


SOP Penerimaan Surat

1


56

PELAKSANA NO.

AKTIVITAS

Kasubag Kepeg.

Staf Kepeg.

Wasek

MUTU BAKU Kelengkapan

Waktu

Output

Memeriksa, memberikan ACC dan memaraf konsep Surat Usulan Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis


5 menit


Menerima konsep Surat Usulan Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis yang telah di Acc Pansek dan memerintahkan kepada Staf untuk mengetik ulang


5 menit


Mengetik konsep Surat Usulan Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis


8 menit


Memeriksa hasil pengetikan Konsep Surat Usulan Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis, memaraf dan meneruskan kepada Wasek


5 menit


Memeriksa, memaraf konsep Surat Usulan Kenaikan 10 Pangkat Tenaga Teknis dan meneruskan ke Pansek


5 menit


Menandatangani Surat 11 Usulan Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis


5 menit

Surat Pengantar

Surat Pengantar

5 menit

Surat Pengantar

Surat Pengantar

5 menit

Surat Pengantar

Surat Pengantar

5 menit

Arsip surat Pengantar


3 menit



5 menit

Surat Pengantar terarsipkan

2

6

7

8

9

Menerima Surat Usulan 12 Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis(lengkap) Meminta nomor surat, menggandakan Surat Usulan Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis 13 (lengkap),mengirimkan usulan kenaikan pangkat teknis ke Ditjend Badilag melalui Kasubag Umum Menerima Arsip Surat Usulan Kenaikan Pangkat 14 Tenaga Teknis (lengkap) dari Kasubag Umum untuk diarsipkan Memerintahkan Staf 15 Kepegawaian untuk mengarsipkan Mengarsipkan Surat Usulan 16 Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis (lengkap)

Pansek

Kasubag Umum

Ket.

1


57

2.2 SOP Bagian Umum Nomor SOP Tanggal Pembuatan

W27.A/ 243 /OT.01.3/I/2014 2 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

15 Januari 2014

Disahkan oleh


PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KESEKRETARIATAN KEPALA SUB BAGIAN UMUM

Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Nama SOP

Penetapan Status Penggunaan BMN

Dasar Hukum :


1. UU Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten;

1. Mampu mengoperasikan komputer

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

2. Mengetahui tata cara pengelolaan BMN

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 4. PMK Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 120/PMK.06/2007 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Keterkaitan SOP Laporan Barang Kuasa Pengguna

Peralatan/perlengkapan 1. Komputer/laptop 2. Daftar BMN

Peringatan Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul penetapan status penggunaan BMN kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang paling lama 1 (satu) bulan setelah dokumen/bukti kepemilikan BMN diterima

Pencatatan dan pendataan Apliasi SIMAK BMN

No.


Kuasa Pengguna Barang

Kasubbag Umum

Pelaksana Operator SIMAK-BMN

Mutu Baku Pejabat Yang Bewenang Menetapkan Status

Kelengkapan

Waktu

Output

1. Memerintahkan kepada Kasubbag Umum mengusulkan penetapan status penggunaan BMN

dokumen BMN

10 Menit

dokumen BMN

2. Membuat konsep permohonan penetapan status penggunaan BMN

dokumen BMN

10 Menit

dokumen BMN, konsep permohonan penetapan status penggunaan BMN

3. Mengetik permohonan penetapan status penggunaan BMN


30 Menit


4. Memeriksa konsep permohonan penetapan status


15 Menit



15 Menit


Surat permohonan penetapan status BMN, data dukung penetapan status penggunaan BMN

30 Hari Keja

Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN

7. Memeriksa SK Penetapan Status Penggunaan BMN


15 Menit


8. Memeriksa SK Penetapan Status Penggunaan BMN, memerintahkan operator SIMAK BMN untuk mengarsip


15 Menit


9. Mengarsipkan SK Penetapan Status Penggunaan BMN


15 Menit

arsip Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN

tidak

ya

5. Memeriksa dan menandatangani permohonan penetapan status tidak

6. Memeriksa permohonan penetapan status tidak

Keterangan


58

Nomor SOP

W27.A/ 244 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

15 Januari 2014

Disahkan oleh



Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Pembuatn KIB (Kartu Identitas Barang)




1. Menguasai aplikasi SIMAK-BMN


2. Memahami penatausahaan BMN

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 4. PMK Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 120/PMK.06/2007 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Keterkaitan SOP Lapoan Barang Kuasa Pengguna

Peringatan Kartu Identitas Barang (KIB) dibuat paling lambat 3 (tiga) hari setelah dokumen perolehan / kepemilikan BMN telah lengkap

Peralatan/perlengkapan 1. Komputer/laptop 2. Bukti kepemilikan 3. IMB 4. SPM 5. SP2D Pencatatan dan pendataan Aplikasi SIMAK BMN

Pelaksana No.

Mutu Baku


Keterangan Kuasa Pengguna Barang

Kasubbag Umum

Operator SIMAK BMN

Kelengkapan Waktu Dokumen 10 Menit kepemilikan BMN

Output Dokumen kepemilikan BMN

2. Memerintahkan operator SIMAK BMN menginput data Kartu Identitas Barang (KIB) pada aplikasi SIMAK-BMN

Dokumen kepemilikan BMN

Dokumen kepemilikan BMN

3. Menginput data Kartu Identitas Barang (KIB) pada aplikasi SIMAK-BMN

Dokumen 30 menit kepemilikan BMN

1. Memerintahkan kasubbag umum membuat Kartu Identitas Barang (KIB)

4. Memeriksa dan menandatangani Kartu Identitas Barang (KIB)

5 Menit

draf KIB

Kartu Identitas Barang (KIB)

10 menit



10 menit


6. Memerintahkan kepada operator SIMAK-BMN untuk mengarsip Kartu Identitas Barang (KIB)


5 menit


7. Mengarsipkan Kartu Identitas Barang (KIB)


5 menit Arsip Kartu Identitas Barang (KIB)

5. Memeriksa dan menandatangani Kartu Identitas Barang (KIB)

tidak

ya

tidak


59

Nomor SOP

W27.A/ 245 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

15 Januari 2014

Disahkan oleh



Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Pembuatan DBR (Daftar Barang Ruangan)




1. Mampu mengoperasikan aplikasi SIMAK-BMN


2. Menguasai penatausahaan BMN


Peralatan/perlengkapan 1. Komputer/laptop 2. Daftar BMN

Peringatan - Perubahan BMN pada tiap ruangan harus seizin Kuasa Pengguna Barang & penanggung jawab ruangan - Perbaikan DBR paling lambat 1 (satu) hari setelah ada pemberitahuan dari Kuasa Pengguna Barang & Penanggung Jawab Ruangan

No.



Pencatatan dan pendataan Apliasi SIMAK BMN

Pelaksana Kasubbag Operator SIMAK Umum BMN

1. Memerintahkan kepada kasubbag umum

Mutu Baku Penanggungjawab Ruangan

Keterangan Kelengkapan BMN

Waktu 15 menit

Output draf DBR

draf DBR

15 menit

draf DBR

draf DBR

20 menit

draf DBR

draf DBR

10 menit

draf DBR

draf DBR

10 menit

DBR

DBR

10 menit

DBR

DBR

10 menit DBR terpasang dan arsip DBR

untuk membuat DBR (daftar barang ruangan)

2. Memerintahkan operator SIMAK BMN

Pembuatan DBR (Daftar Barang Ruangan) per ruangan

untuk mendata BMN yang terdapat pada tiap ruangan & membuat draf DBR 3. Mendata dan membuat draf DBR pada tiap

ruangan untuk disampaikan kepada Kasubbag Umum 4. Memeriksa draf DBR (melakukan croscek

BMN yang terdapat diruangan)

tidak

tidak

ya

5. Memeriksa dan menandatangani DBR ya

6. Memeriksa dan menandatangani DBR tidak

7. Memasang DBR pada tiap ruangan dan

mendokumentasikan.


60

Nomor SOP

W27.A/ 246 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

15 Januari 2014

Disahkan oleh



Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Pelaksanaan Penghapusan BMN






2. Menguasai pengelolaan BMN



Peringatan : Barang milik negara yang sudah tidak efektif dan efisien dalam menunjang pelaksanaan tupoksi perlu dilakukan penghapusan

Pencatatan dan pendataan SIMAK BMN

1. Komputer/laptop 2. BA. Surver harga pasar 3. Penetapan harga limit 4. Surat pernyataan tidak mengganggu pelaksanaan tupoksi 5. SPTJM tentang penetapan harga limit 6. Surat permohonan penghapusan BMN

Pelaksana No.


Kasubbag Umum

Operator SIMAK BMN

KPB

Ketua

Panitia Pemberi Referensi Penghapusan Harga

1. Menginventarisir BMN yang sudah tidak layak pakai, dan memerintahkan kepada operator simak BMN membuat laporan kondisi BMN

2. Membuat draf laporan kondisi BMN untuk diserahan kepada kasubbag umum

3. Memeriksa laporan kondisi BMN

KPKNL

Mutu Baku BUA MA-RI

Panitia Lelang

Pejabat Penjual

Peserta Lelang

Bendahara Penerima KPNL

Bank

Keterangan

Kelengkapan

Waktu

Output

BMN

120 menit

Laporan kondisi BMN

Draf laporan kondisi BMN

60 menit

draf laporan kondisi BMN

draf laporan kondisi 10 menit BMN

laporan kondisi BMN

tidak ya

4. Memeriksa laporan kondisi BMN

laporan kondisi BMN

tidak

10 menit

disposisi

ya

5. Membuat draf SK penetapan panitia penghapusan BMN

6. Memeriksa draf SK penetapan panitia penghapusan BMN

draf SK penetapan 60 menit draf SK penetapan panitia panitia penghapusan BMN penghapusan BMN draf SK penetapan 15 menit draf SK penetapan panitia panitia penghapusan BMN penghapusan BMN

tidak

7. Memeriksa dan menandatangani draf SK penetapan panitia penghapusan BMN

draf SK penetapan 15 menit SK penetapan panitia panitia penghapusan BMN penghapusan BMN

tidak

8. Mendistribusikan SK penetapan panitia penghapusan BMN kepada pegawai yang ditunjuk

SK penetapan 10 menit SK penetapan panitia panitia penghapusan BMN penghapusan BMN

9. Melakukan survey harga pasar (barang bekas) sebagai dasar penetapan harga limit

Daftar BMN yang akan dihapus

1 hari kerja


10. Melakukan taksiran harga BMN yang akan dihapus/dilelang


1 hari kerja

Daftar harga taksiran

Daftar harga taksiran

60 menit

surat permohonan,berita acara survey harga, penetapan harga limit

surat permohonan,berita acara survey harga, penetapan harga limit

7 hari kerja

Surat persetujuan penghapusan BMN

11. Membuat BA. Survey & usul permohonan penghapusan BMN kepada KPKNL setempat

12. Melakukan pemeriksaan dokumen & fisik BMN yang akan dihapus

tidak

dok. pendukung : SPTJM tentang harga limit, SP tidak mengganggu tupoksi, KIB, foto BMN yang akan dihapus


61

No.


Kasubbag Operator Umum SIMAK BMN

KPB

Pelaksana Panitia Pemberi Referensi Ketua KPKNL Penghapusan Harga

Mutu Baku BUA MA-RI

Panitia Lelang

Pejabat Penjual

Peserta Bendahara Lelang Penerima KPNL

Bank

Kelengkapan

Waktu

Keterangan Output

13. Memerintahkan kepada kuasa pengguna barang untuk mengajukan usul permohonan penghapusan BMN ke BUA – MARI

Surat persetujuan 30 menit Surat persetujuan penghapusan BMN penghapusan BMN, disposisi

14. Memerintahkan panitia penghapusan untuk membuat surat usul penghapusan barang kepada BUA-MARI

Surat persetujuan 15 menit Surat persetujuan penghapusan BMN, penghapusan BMN, disposisi disposisi

15. Membuat draf usul permohonan penghapusan BMN

Surat persetujuan 30 menit draf surat penghapusan BMN, permohonan disposisi penghapusan BMN

16. Memeriksa draf usulan permohonan penghapusan BMN

draf surat 15 menit draf surat permohonan permohonan penghapusan BMN penghapusan BMN

tidak

ya

17. Memeriksa dan menandatangani draf usulan permohonan penghapusan BMN untuk disampaikan ke BUA-MARI

draf surat 15 menit surat permohonan permohonan penghapusan BMN penghapusan BMN

tidak

18. Memerintahkan kepada panitia penghapusan untuk mengirim permohonan penghapusan kepada BUA MA-RI

surat permohonan 10 menit surat permohonan penghapusan BMN penghapusan BMN, disposisi

19. Mengirim permohonan penghapusan kepada BUA MA-RI

surat permohonan 30 menit surat permohonan Terkait dengan penghapusan BMN, penghapusan BMN SOP pengiriman disposisi surat

20. Menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan BMN apabila telah memenuhi persyaratan

tidak

surat permohonan maksima SK tentang penghapusan BMN l 1 bulan penghapusan BMN

ya

21. Memerintahkan kepada kuasa pengguna barang untuk memproses lelang penghapusan

SK tentang 15 menit SK tentang penghapusan BMN penghapusan BMN, disposisi

22. Memerintahkan kepada Kasubbag umum untuk membuat SK penunjukan panitia lelang & penunjukan pejabat penjual

SK tentang 15 menit SK tentang penghapusan BMN, penghapusan BMN, disposisi disposisi

23. Membuat konsep SK penunjukan panitia lelang & penunjukan pejabat penjual kemudian disampaikan kepada KPB

SK tentang 60 menit SK panitia lelang & penghapusan BMN, pejabat penjual disposisi

24. Memeriksa dan menandatangani SK penunjukan panitia lelang

tidak

ya

25. Membuat konsep surat permohonan lelang kemudian disampaikan kepada KPB

26. Memeriksa dan menandatangani surat permohonan lelang

tidak

SK panitia lelang & 15 menit SK panitia lelang & pejabat penjual pejabat penjual

SK panitia lelang & 30 menit konsep surat pejabat penjual, permohonan lelang konsepsurat permohonan lelang konsep surat 15 menit surat permohonan dilampirkan SK permohonan lelang lelang penghapusan dari BUA MA-RI

ya

27. Menetapkan jadwal lelang dan disampaikan kepada panitia lelang

surat permohonan 5 hari Penetapan jadwal lelang kerja lelang


62

Pelaksana No.


Kasubbag Operator Umum SIMAK BMN

KPB

Panitia Pemberi Referensi Panitia Ketua KPKNL BUA MA-RI Penghapusan Harga Lelang

28. Membuat pengumuman lelang

Mutu Baku Pejabat Penjual

Peserta Bendahara Lelang Penerima KPNL

Bank

Kelengkapan

Waktu

Keterangan

Output

Penetapan jadwal 30 menit Pengumuman lelang jadwal lelang

29. Melakukan proses pelelangan, setelah proses lelang selesai uang hasil lelang diserahkan kepada bendahara penerima KPKNL

Pengumuman 120 menit Uang hasil lelang jadwal lelang

30. Menyetorkan ke kas Negara melalui bank yang telah ditunjuk

Uang hasil lelang

-

SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak)

31. Memberikan bukti setor kepada bendahara penerima


-


32. Menyerahkan bukti setor kepada petugas KPKNL


-


33. Membuat risalah lelang untuk disampaikan kepada panitia lelang

SSBP (Surat Setoran 5 hari SSBP (Surat Bukan Pajak) kerja Setoran Bukan Pajak), Risalah lelang

34. Menyampaikan risalah lelang kepada kuasa pengguna barang

SSBP (Surat Setoran 30 menit SSBP (Surat Bukan Pajak), Setoran Bukan Risalah lelang Pajak), Risalah lelang

35. Melaporkan bahwa proses penghapusan telah selesai dengan menyampaikan risalah lelang kepada Ketua


36. Memerintahkan kepada KPB untuk mengirim risalah lelang kepada BUA MA-RI & mendokumentasikan


37. Memerintahkan kepada panitia lelang untuk mengirim risalah lelang ke BUA-MARI & mendokumentasikan

SSBP (Surat Setoran 15 menit SSBP (Surat Bukan Pajak), Setoran Bukan Risalah lelang Pajak), Risalah lelang Surat pengantar, 60 menit Surat pengantar, risalah lelang, SSBP risalah lelang, SSBP (Surat Setoran (Surat Setoran Bukan Pajak) Bukan Pajak) & arsip dokumen penghapusan

38. Mengirim risalah lelang & dokumen lain ke BUA MA-RI serta membuat dokumentasi


63

Nomor SOP

W27.A/ 247 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

15 Januari 2014

Disahkan oleh



Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Pelaksanaan stock opname persediaan




1. Menguasai aplikasi persediaan

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan

2. Menguasai penatausahaan barang persediaan

Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/ PMK.05/2011 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-57/PB/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

4. Peratuan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-40/PB/2006 Tentang Pedoman Akuntansi Persediaan 5. Peraturan Sekretaris MA-RI Nomor 003 Tahun 2012 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan MA-RI dan Peradilan yang berada dibawahnya Keterkaitan - SOP Laporan Mutasi Barang Persediaan

Peralatan/perlengkapan Komputer/laptop

Peringatan Stock opname barang digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk usulan belanja barang persediaan

Pencatatan dan pendataan Kartu persediaan

Mutu Baku No.


Tim Pelaksana Stock Opname


1. Menyiapkan barang persediaan untuk dilakukan opname fisik

2. Melaksanakan opname fisik persediaan

Keterangan Kelengkapan Waktu SK Penunjukan Tim 5 menit Opname fisik persediaan, Barang persediaan

Barang persediaan

Output Barang persediaan

30 menit Dokumen hasil opname fisik barang persediaan

3. Mencocokkan hasil opname fisik dengan buku persediaan

Dokumen hasil opname 30 menit Dokumen hasil opname fisik fisik barang persediaan, barang persediaan, buku buku persediaan persediaan, Berita Acara Opname fisik persediaan

4. Menandatangani hasil opname fisik dan berita acara hasil pemeriksaan opname fisik persediaan

Dokumen hasil opname 15 menit Dokumen hasil opname fisik fisik barang persediaan, dan berita acara buku persediaan pemeriksaan opname fisik persediaan

5. Mendokumentasikan hasil opname fisik dan berita acara pemeriksaan opname fisik persediaan

Opname barang persediaan dilakukan pada akhir bulan

Dokumen hasil opname 15 menit fisik dan berita acara pemeriksaan opname fisik persediaan

Arsip Hasil opname fisik, berita acara pemeriksaan opname fisik persediaan


64

Nomor SOP

W27.A/ 248 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

15 Januari 2014

Disahkan oleh



Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Penyusunan laporan barang kuasa pengguna






2. Menguasai penatausahaan BMN

Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/ PMK.05/2011 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-57/PB/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Keterkaitan SOP Penyusunan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara

Peralatan/perlengkapan 1. Komputer/laptop 2. Bukti kepemilikan 3. BAST 4. SPM 5. SP2D

Peringatan Laporan barang kuasa pengguna sebagai penyusunan CaL BMN

Pencatatan dan pendataan Aplikasi SIMAK BMN

Pelaksana No.

Mutu Baku

Kegiatan / Aktivitas Kuasa Pengguna Barang

Kasubbag Umum

Operator SIMAK BMN

1. Memerintahkan kepada kasubbag umum untuk menyusun laporan barang kuasa pengguna

Kelengkapan BMN, dokumen BMN

Keterangan Waktu Output 10 menit BMN, dokumen BMN Laporan Barang Kuasa Pengguna digunakan sebagai lampiran CaL BMN 30 menit BMN, dokumen BMN

2. Memerintahkan operator SIMAK BMN untuk mengumpulkan data sebagai bahan laporan barang kuasa pengguna

BMN, dokumen BMN

3. Mengumpulkan dan menginput data ke aplikasi SIMAK BMN

BMN, dokumen BMN

60 menit

draf laporan

4 Memeriksa draf laporan barang kuasa pengguna, dan membubuhkan paraf

draf laporan

15 menit

draf laporan

draf laporan

15 menit

laporan

6. Menyerahkan laporan barang kuasa pengguna kepada kasubbag umum untuk didokumentasikan

laporan

15 menit

laporan

7. Memerintahkan kepada operator SIMAK-BMN untuk mendokumentasikan laporan barang kuasa pengguna

laporan

5 menit

laporan

8. Mendokumentasikan laporan barang kuasa pengguna

laporan

5 menit

arsip laporan

tidak ya

5. Memeriksa dan menandatangani laporan barang kuasa pengguna

tidak


65

Nomor SOP

W27.A/ 249 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2014

Tanggal Revisi Tanggal Efektif

15 Januari 2014

Disahkan oleh



Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Penyusunan Laporan Mutasi Barang Persediaan




1. Mampu mengoperasikan aplikasi persediaan


2. Menguasai penatausahaan barang persediaan

Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/ PMK.05/2011 3. Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-40/PB/2006 Tentang Pedoman Akuntansi Persediaan. 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-57/PB/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Keterkaitan SOP Stock Opname Barang Persediaan

Peralatan/perlengkapan 1. Komputer/laptop 2. Bukti pembelian

Peringatan Mutasi Barang Persediaan untuk mengetahui transaksi persediaan

Pencatatan dan pendataan Aplikasi persediaan

Kelengkapan Barang persediaan

Mutu Baku Waktu 10 Menit

Output Barang persediaan

2. Memerintahkan operator aplikasi persedian mengumpulkan data untuk bahan Laporan Mutasi Barang Persediaan (LMBP)

Barang persediaan

10 Menit

Barang persediaan

3. Mengumpulkan, menginput data dan menandatangani Laporan Mutasi Barang Persediaan (LMBP)

Barang persediaan, nota pembelian

60 menit

draf Laporan Barang Mutasi Persediaan (LMBP)


30 menit



15 menit



15 menit

Laporan Barang Mutasi Persediaan (LMBP)

7. Memerintahkan kepada operator aplikasi persediaan untuk mendokumentasikan Laporan Mutasi Barang Persediaan (LMBP)


5 menit


8. Mendokumentasikan Laporan Mutasi Barang Persediaan (LMBP)


10 menit

laporan, bukti dokumentasi

No.



Pelaksana Kasubbag Umum

Operator Aplikasi Persediaan

1. Memerintahkan kasubbag umum menyusun Laporan Mutasi Barang Persediaan (LMBP)

4. Memeriksa draf dan membubuhkan paraf Laporan Mutasi Barang Persediaan (LMBP) 5. Memeriksa dan menandatangani Laporan Mutasi Barang Persediaan (LMBP)

tidak tidak

ya

6. menyerahkan Laporan Mutasi Barang Persediaan (LMBP) kepada kasubbag umum untuk didokumentasikan

Keterangan


66

Nomor SOP

W27.A/ 250 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

15 Januari 2014

Disahkan oleh



Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna

Dasar Hukum : 1. UU Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/ PMK.05/2011 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-57/PB/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Nama SOP Kualifikasi pelaksana : 1. Mampu mengoperasikan aplikasi SIMAK-BMN 2. Menguasai penatausahaan BMN

Keterkaitan SOP Penyusunan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara


Peringatan Laporan barang kuasa pengguna sebagai bahan penyusunan CaL BMN

Pencatatan dan pendataan Aplikasi SIMAK BMN

Pelaksana No.

Mutu Baku


Kasubbag Umum

Operator SIMAK BMN

1. Memerintahkan kepada kasubbag umum untuk menyusun laporan barang kuasa pengguna


Keterangan Output Waktu 10 menit BMN, dokumen BMN Laporan Barang Kuasa Pengguna digunakan sebagai lampiran CaL BMN 30 menit BMN, dokumen BMN

2. Memerintahkan operator SIMAK BMN untuk mengumpulkan data sebagai bahan laporan barang kuasa pengguna

BMN, dokumen BMN

3. Mengumpulkan dan menginput data ke aplikasi SIMAK BMN

BMN, dokumen BMN

60 menit

draf laporan

draf laporan

15 menit

draf laporan

draf laporan

15 menit

laporan

6. Menyerahkan laporan barang kuasa pengguna kepada kasubbag umum untuk didokumentasikan

laporan

15 menit

laporan

7. Memerintahkan kepada operator SIMAK-BMN untuk mendokumentasikan laporan barang kuasa pengguna

laporan

5 menit

laporan

8. Mendokumentasikan laporan barang kuasa pengguna

laporan

5 menit

arsip laporan

4 Memeriksa draf laporan barang kuasa pengguna, dan membubuhkan paraf

tidak ya

5. Memeriksa dan menandatangani laporan barang kuasa pengguna

tidak


67

Nomor SOP

W27.A/ 251 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

15 Januari 2014

Disahkan oleh



Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Penyusunan CaL BMN






2. Mampu mengoperasikan aplikasi KOMDANAS

Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/

3. Menguasai penatausahaan Barang Milik Negara

PMK.05/2011 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-57/PB/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Keterkaitan SOP Penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna


Peringatan CaL BMN dibuat paling lambat tanggal 10 Juli dan tanggal 10 Januari

Pencatatan dan pendataan Aplikasi SIMAK BMN dan Aplikasi Komdanas

Pelaksana No.

Mutu Baku


Kasubbag Umum

Operator

Keterangan Output Waktu 10 menit BMN, dokumen BMN CaL BMN dibuat tiap semester dan Tahunan

1. Memerintahkan kepada kasubbag umum untuk menyusun CaL BMN


2. Memerintahkan operator untuk mengumpulkan data sebagai bahan CaL BMN

BMN, dokumen BMN

30 menit BMN, dokumen BMN

3. Mengumpulkan dan menginput data ke aplikasi Komdanas, disampaikan kepada Kasubbag Umum

BMN, dokumen BMN

60 menit

draf CaL BMN

draf CaL BMN

15 menit

draf CaL BMN

draf CaL BMN

15 menit

CaL BMN

6. Memerintahkan kepada Kasubbag Umum untuk mengirim CaL BMN kepada Korwil dan mendokumentasikan

CaL BMN

15 menit

CaL BMN

7. Memerintahkan kepada operator SIMAK-BMN untuk mengirim CaL BMN kepada Korwil dan mendokumentasikannya

CaL BMN

5 menit

CaL BMN

8. Operator SIMAK-BMN mengirim CaL BMN kepada Korwil dan mendokumentasikan

CaL BMN

5 menit

CaL BMN telah dikirim dan arsip CaL BMN

4 Memeriksa draf CaL BMN, dan membubuhkan paraf tidak ya

5. Memeriksa dan menandatangani CaL BMN tidak


68

Nomor SOP

W27.A/ 252 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

15 Januari 2014

Disahkan oleh



Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Belanja Keperluan sehari-hari perkantoran



1. UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 9Tentang Keuangan Negara;

Menguasai penyediaan kebutuhan perkantoran dan pertanggung keuangan

2. UU Nomor 1 Tahun 2004 Bab VII Tentang Pebendaharaan Negara; 3. UU Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten; 4. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

Keterkaitan - SOP Laporan Mutasi Barang Persediaan - SOP Stock Opname Barang Persediaan


Peringatan Sebelum persediaan keperluan sehari-hari perkantoran habis hendaknya telah dilakukan belanja sehingga tidak mengganggu operasional kantor

Pencatatan dan pendataan Kartu Persediaan dan aplikasi persediaan

Pelaksana No.


Petugas Belanja

Unit Kerja

Kasubbag Umum

PPK

PPSPP

Mutu Baku KPA

Bendahara Pengeluaran

Penyedia Barang

Kelengkapan

Waktu

Output

1.

Membagikan form keperluan sehari –hari perkantoran kepada masing – masing unit kerja

Form kebutuhan ATK

30 menit

Form kebutuhan ATK

2.

Mengisi daftar kebutuhan

Form kebutuhan ATK

30 menit

Form kebutuhan ATK

3.

Merekapitulasi daftar kebutuhan dari seluruh unit kerja dan membuat rencana anggaran belanja

Form kebutuhan ATK

60 menit

Rekapitulasi daftar keperluan, Rencana anggaran biaya

4.

Memeriksa dan menandatangani rencana anggaran belanja


15 menit



15 menit



15 menit



15 menit


Rencana anggaran biaya

15 menit

Rencana anggaran biaya, uang


120 menit


5.

6.

7.



tidak

ya

ya tidak

ya tidak


8.

Memberikan sejumlah uang kepada petugas belanja sesuai yang tertera pada rencana anggaran belanja yang telah disetujui

9.

Melaksanakan pembelanjaan

tidak

Keterangan


69

Pelaksana No.


Petugas Kasubbag Unit Kerja Belanja Umum

PPK

PPSPP

10. Menyiapkan barang sesuai pesanan

KPA

Mutu Baku Bendahara Penyedia Pengeluaran Barang Kelengkapan Waktu Output Rencana 60 menit Rencana anggaran anggaran biaya, uang biaya, uang

11. Melaksanakan pembayaran


12. Memberikan nota pembelian

Barang yang 10 menit Barang yang dipesan dipesan, nota pembelian

13. Menyerahkan barang hasil belanja kepada Kasubbag Umum untuk dilakukan pengecekan

Barang yang 15 menit Barang yang dipesan, nota dipesan, nota pembelian pembelian

14. Memeriksa barang yang telah dibeli, memerintahkan kepada petugas belanja untuk menyerahkan nota pembelian kepada bendahara pengeluaran

Barang keperluan sehari-hari, nota pembelian

30 menit

Barang keperluan sehari-hari, nota pembelian

15. Menyerahkan nota pembelian kepada bendahara pengeluaran

Nota pembelian

10 menit

Nota pembelian

16. Menatausahakan nota pembelian sebagai bukti pengeluaran anggaran atau pertanggungjawaban keuangan

Nota pembelian

10 menit

Bukti pertanggungja waban belanja

Keterangan

15 menit Barang yang dipesan


70

Nomor SOP

W27.A/ 253 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

15 Januari 2014

Disahkan oleh


PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KESEKRETARIATAN


KEPALA SUB BAGIAN UMUM Nama SOP Dasar Hukum :


1. UU Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama

Menguasai tata persuratan

Pengurusan Surat Masuk

2. Buku I Mahkamah Agung RI Tahun 2007; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Naskah Dinas Instansi Pemeintah Keterkaitan SOP Pengarsipan surat


Peringatan Surat masuk dilakukan dengan sistem satu pintu, untuk mempermudah pengontrolan surat

Pencatatan dan pendataan Agenda Surat Masuk dan lembar disposisi

Pelaksana No.


1. Menerima, mencatat membuat lembar disposisi

Petugas Persuratan Kasubbag Umum

Wasek

Pansek

dan

Mutu Baku Ketua

Wapan/Wasek Panmud/Kasub

Keterangan Output Kelengkapan Waktu Surat masuk, 10 menit surat masuk, Buku Agenda registrasi, Surat Masuk, lembar Lembar disposisi & disposisi, kartu kartu kendali kendali

2. Menelaah surat dan membubuhkan paraf pada lembar disposisi

surat masuk, lembar disposisi & kartu kendali

5 menit surat masuk, lembar disposisi


surat masuk, lembar disposisi



surat masuk, 10 menit registrasi surat masuk, lembar disposisi

5. Menelaah surat dan mengisi lembar disposisi



6. Mengarahkan kepada Wapan/Wasek untuk menindaklanjuti surat



surat masuk, registrasi surat masuk, lembar disposisi

Pada tahap ini Pansek bisa memutuskan perlu tidaknya surat diteruskan kepada Ketua, apabila penyelesain cukup sampai dengan Pansek, Pansek mengisi disposisi serta menunjuk pejabat untuk menindaklanjuti surat tersebut

Penyampaian surat dan lembar disposisi melalui petugas persuratan untuk disampaikan kepada pejabat yang ditunjuk


71

Pelaksana No.

Mutu Baku


Keterangan Petugas Persuratan Kasubbag Umum Wasek

Pansek

Ketua

Wapan/Wasek Panmud/Kasub Kelengkapan

Waktu

Output

7. Mengarahkan kepada Panmud/Kasub untuk menindaklanjuti surat

surat masuk, 3 menit lembar disposisi, buku kendali

surat masuk, lembar disposisi, buku kendali

8. Menindaklanjuti surat, membubuhkan paraf pada lembar disposisi dan kendali surat


surat masuk, lembar disposisi, buku kendali

9. Mengarsip surat


Arsip surat


72

Nomor SOP

W27.A/ 254 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

15 Januari 2014

Disahkan oleh



Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Surat Keluar



1. UU Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten

Menguasai tata persuratan

2. Buku I Mahkamah Agung RI Tahun 2007; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Naskah Dinas Instansi Pemeintah

Keterkaitan SOP Pengiriman Surat


Peringatan Pencatatan dan pendataan Agenda surat keluar Surat masuk dilakukan dengan sistem satu pintu, surat masuk melalui petugas pengelola persuratan untuk dilakukan pendataan/pencatatan terlebih dahulu sebelum didistribusikan

Pelaksana No.

Kegiatan

Pimpinan

Kelengkapan

Waktu

Output

1. Memerintah dan mengarahkan kepada Wapan/Wasek untuk membuat konsep surat

konsep surat

15 menit

konsep surat

2. Memerintah dan mengarahkan kepada Panmud/Kasub untuk membuat konsep surat

konsep surat

15 menit

konsep surat

3. Memerintah kepada unit pengolah untuk mengetik konsep surat

konsep surat

15 menit

konsep surat

4. Mengetik konsep surat

konsep surat

30 menit

konsep surat

konsep surat

10 menit

konsep surat

konsep surat

10 menit

konsep surat

konsep surat

10 menit

Surat

8 Meminta nomor surat kepada petugas surat

Surat

5 menit

Surat

9 Mencatat dan memberi nomor surat

Surat

5 menit

Surat

10 Mengarsipkan surat keluar

Surat

5 menit

arsip surat

5. Memeriksa dan membubuhkan paraf pada konsep surat

Wapan/Wasek Panmud/Kasub

Mutu Baku Unit Pengolah

ya

Petugas Surat

Ket

tidak

6 Memeriksa dan membubuhkan paraf pada konsep surat

ya tidak

7 Memeriksa dan menandatangani surat

tidak


73

Nomor SOP

W27.A/

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2014

255

/OT.01.3/I/2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

15 Januari 2014

Disahkan oleh



Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Pengiriman Surat




Pegawai yang memahami tata persuratan

2. Buku I Mahkamah Agung RI Tahun 2007;

Keterkaitan SOP surat keluar


Peringatan Pengiriman surat dilakukan pada hari yang sama saat permintaan pengiriman surat.

Pencatatan dan pendataan Buku ekspedisi pengiriman surat

No.


Unit Kerja

Pelaksana Petugas Pengiriman

1. Meminta dilakukan pengiriman dokumen/berkas sesuai alamat tujuan kepada petugas pengiriman

Mutu Baku Jasa Pengiriman Kelengkapan Waktu Output Dokumen/Berkas, 5 menit Dokumen/ Buku Kendali Berkas

2. Memaraf buku kendali yang disampaikan unit kerja sebagai bukti penyerahan dokumen/berkas yang akan dikirim, mencatat dokumen/berkas yang akan dikirim ke pengantar surat dinas

Dokumen/Berkas, 15 menit Dokumen/ pengantar surat Berkas, dinas, buku kendali pengantar surat dinas, buku kendali

3. Menerima bukti/resi pengiriman dokumen/berkas dari jasa pengiriman

Dokumen/Berkas, 30 menit Resi pengantar surat pengiriman dinas (bukti pengiriman )

4. Mengarsipkan bukti / resi pengiriman

Resi pengiriman 5 menit Arsip bukti (bukti pengiriman) / resi pengiriman

Keterangan


74

Nomor SOP

W27.A/ 256 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

15 Januari 2014

Disahkan oleh



Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Peminjaman buku perpustakaan




Menguasai penatausahaan perpustakaan

2. Undang - undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan Buku kendali

Peringatan Setiap peminjaman buku perpustakaan wajib dilakukan pencatatan untuk kendali peminjaman

Pencatatan dan pendataan Buku kendali peminjaman

Pelaksana No.

Kegiatan

Peminjam Buku

Petugas Perpustakaan


Waktu

Output

1. Menyerahkan buku yang akan dipinjam dan kartu anggota perpustakaan

Kartu anggota perpustakaan

5 menit

Buku

2. Mencatat buku yang akan dipinjam & menyimpan kartu anggota perpustakaan

Buku, Buku Daftar Peminjaman

5 menit


3. Mengembalikan buku yang dipinjam setelah jatuh tempo


10 menit


4. Menerima dan mencatat pengembalian buku


5 menit


5. Menyimpan buku pada lemari

Buku, lemari

5 menit

Buku, lemari

Ket


75

2.3 SOP Bagian Keuangan Nomor SOP

W27.A/ 257 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

15 Januari 2014

Disahkan oleh


PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KESEKRETARIATAN KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Uang Persediaan




Bendahara Pengeluaran

2. Undang -undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 3. Undang -undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 4. Undang -undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab keuangan Negara 5. PMK Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Perndapatan dan Belanja Negara Negara Keterkaitan


SOP Laporan UAKPA Bulanan

1. Komputer/laptop 2. SPTJM 3. SPP 4. SPM

Peringatan

Pencatatan dan pendataan Buku Kas Umum

Pelaksana No.

Mutu Baku


Keterangan Kelengkapan disposisi

Waktu 10 Menit

Output disposisi

2. Memerintahkan kasub.keu untuk menyusun draf konsep UM dan SPTJM

disposisi

10 Menit

disposisi

3. Memerintahkan Bendahara untuk menyusun draf konsep UM (SPP) dan SPTJM

disposisi

5 menit

disposisi

4 Menyusun draf konsep sesuai dengan rincian kebutuhan dalam dipa dan menyerahkan ke kasub. keu

konsep data,

60 menit

konsep data,

konsep data,

15 menit

konsep data,

Pansek/KPA

PPK/ Wasek

Kasub. Keu

1. Memerintahkan kepada Wasek untuk menyusun Konsep Uang Muka Kerja

5. Memeriksa konsep SPTJM dan membubuhkan paraf

y a

ya

6. Memeriksa , meneliti dan menandatangani SPP UM membubuhkan paraf pada konsep SPTJM

Bendahara

Kas Negara

Bank

konsep SPP ,SPTJM 15 menit konsep SPP ,SPTJM

7. Memeriksa dan menandatangani SPTJM

konsep SPTJM

15 menit

konsep SPTJM

8. menyusun konsep SPM

Konsep SPM

15 menit

Konsep SPM

dokumen SPM

15 menit

dokumen SPM

dokumen SPM

60 menit

dokumen SPM

9 meneliti dan menanta tangani konsep SPM 10 mengirim SPM ke kas negara (KPPN)

11 memeriksa dan meneliti SPM

dokumen SPM 1 hari

dokumen SPM

dokumen SP2D 120 menit

dokumen SP2D

12 melakukan penarikan UM

13 mendokumentasikan berkas pencaiaran dana UM dokumen UM

15 menit

dokumen UM


76

Nomor SOP

:

W27.A/ 258 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

:

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

:

-

Tanggal Efektif

:

15 Januari 2014

Disahkan oleh

:




Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana


Pelaksana

Perencanaan Penyusunan Program dan Anggaran

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya 6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca Bagan Akun Standar Keterkaitan


Internal

1. SPTJM

Lintas Satker

2. RENSTRA 3. RKT

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Keterlambatan Penyusunan Laporan Berakibat Terhambatannya Pelaksanaan TUPOKSI

No.

Pelaksana


Mutu Baku

Keterangan

Kelengkapan

Waktu

Output

1. Memerintahkan kepada Wasek untuk menyusun Konsep RKAKL

disposisi

5 Menit

disposisi

2. Memerintahkan kasub.keu untuk menyusun draf konsep RKAKL dan data dukung

disposisi

5 Menit

disposisi

disposisi

2 hari

data dukung dan konsep RKAKL

konsep RKAKL

60 menit

konsep RKAKL

konsep RKAKL

60 menit

konsep RKAKL

konsep RKAKL

30 menit

konsep RKAKL

konsep RKAKL

15 menit

konsep RKAKL

konsep RKAKL

15 menit

konsep RKAKL

konsep RKAKL

15 menit

RKAKL

RKAKL

60 menit

RKAKL

RKAKL

15 menit

RKAKL

Pansek/KPA

PPK/ Wasek

Kasub. Keu

Operator RKAKL

3. menyusun draf konsep RKAKL dan data dukung

4 Memeriksa konsep RKAKL

5. Memeriksa konse RKAKL

6. Mengimput data dalam aplikasi RKAKL

7. Memeriksa dan memberi paraf data aplikasi RKAKL

8. Memeriksa dan memberi paraf data aplikasi RKAKL

9 Memeriksa dan menandatangani data aplikasi RKAKL

10 mengirimkan data RKAKL ke Biro Renog M A R I

11 mendokumentasikan data Usulan RKAKL


77

Nomor SOP

:

W27.A/ 259 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

:

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

:

-

Tanggal Efektif

:

15 Januari 2014

Disahkan oleh

:


Nama SOP

:


Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Laporan Rekonsiliasi

Dasar Hukum :



Petugas Akuntansi dan Pelaporan (Pelaksana Keuangan), pernah mengikuti

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

pelatihan SAKPA

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Keterkaitan


Internal

1. DIPA

Lintas Satker

2. SPM 3. SP2D 4. RKAKL 5. Dokumen Lainnya

Peringatan


Keterlambatan Penyusunan Laporan Berakibat Terhambatannya Pencairan Anggaran

No.


Pansek/KPA

Pelaksana PPK/ Wasek Kasub. Keu

Operator LAP

KPPN

KORWIL

Mutu Baku Kelengkapan Waktu

Output

Keterangan

1. Memerintahkan kepada Operator untuk membuat konsep rekon disposisi

2. Menyiapkan data dan Menginput data ke Aplikasi SAKPA 3. Memeriksa , meneliti danmemberikan paraf konsep SAKPA

4 Memeriksa , meneliti danmemberikan paraf konsep SAKPA

5 Menit disposisi

Data

1 hari

Data

Data

30 menit

Data

Data

30 menit

Data

Data

30 menit

Data

Data

120 menit

Data

Data

30 menit

Data

Data

10 menit

Data

5. Memeriksa , meneliti dan menandatangani konsep SAKPA

6. Mengirimkan data ke KPPN

7. Mengirimkan data ke Korwil

8. Mendokunentasikan data


78

Nomor SOP

:

W27.A/ 260 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

:

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

:

-

Tanggal Efektif

:

15 Januari 2014

Disahkan oleh

:



Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Penyusunan LRA




Pelaksana

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Keterkaitan


Internal

1. DIPA

Lintas Satker

2. SPM 3. SP2D 4. Dokumen Lainnya

Peringatan



No.

Pelaksana

Kegiatan / Aktivitas Operator LAP

Kasub. Keu

Wasek/PPK

1. Menghimpun data Rekonsiliasi dengan kantor KPPN dan menyiapkan konsep LRA PTA 2. Memeriksa , meneliti konsep data laporan Realisasi Anggaran PTA dan memberi paraf 3. Memeriksa , meneliti konsep data laporan Realisasi Anggaran PTA dan memberi paraf 4 Memeriksa , meneliti konsep data laporan Realisasi Anggaran PTA dan menandatanganinya 5. Mendokumentasikan data dan di tampilkan dalam website

Mutu Baku Pansek/KPA

Keterangan

Kelengkapan

Waktu

Output

Data LRA

30 Menit

Data LRA

Data LRA

30 Menit

Data LRA

Data LRA

30 Menit

Data LRA

Data LRA

30 menit

Data LRA

Data LRA

30 menit

Data LRA


79

Nomor SOP

:

W27.A/ 261 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

:

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

:

-

Tanggal Efektif

:

15 Januari 2014

Disahkan oleh

:




:

Dasar Hukum :



Pelaksana

Rekon Wilayah

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Keterkaitan


Internal

1. DIPA

Lintas Satker


Peringatan



No.

Pelaksana


1.

2.

3.

4

5.

6.

Kasub. Keu

Wasek/PPK

Menghimpun data realisasi Anggaran PTA dan PA serta membuat konsep laporan Rekon wilayah Memeriksa , meneliti konsep data laporan LRA dan memberi paraf

Memeriksa , meneliti konsep data laporan LRA dan memberi paraf

Memeriksa , meneliti konsep data LRA dan menandatanganinya

mengirimkan data laporan LRA Wilayah ke Biro Keuangan MA Via internet Mendokumentasikan data dan di tampilkan dalam website


Keterangan

Kelengkapan

Waktu

Output

Data LRA

60 Menit

Data LRA

Data LRA

30 Menit

Data LRA

Data LRA

30 Menit

Data LRA

Data LRA

30 menit

Data LRA

Data LRA

30 menit

Data LRA

Data LRA

15 menit

Data LRA


80

Nomor SOP

:

W27.A/ 261 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

:

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

:

-

Tanggal Efektif

:

15 Januari 2014

Disahkan oleh

:


PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001

KESEKRETARIATAN KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

Nama SOP

Dasar Hukum :



Pelaksana

:

Laporan PNBP

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Keterkaitan


Internal

1. DIPA

Lintas Satker


Peringatan



No.

Pelaksana


1.

2.

3.

4

5.

Kasub. Keu

Wasek/PPK

Menginput SSBP dari Bag. Kepaniteraan dan Bag. Umum serta membuat konsep laporan PNBP Memeriksa , meneliti konsep laporan PNBP PTA dan memberi paraf

Memeriksa , meneliti konsep laporan PNBP PTA dan memberi paraf

Memeriksa , meneliti konsep laporan PNBP PTA dan menandatanganinya

Mendokumentasikan data dan di tampilkan dalam website


Keterangan

Kelengkapan

Waktu

Output

Data laporan PNBP

60 Menit

Laporan PNBP

Data laporan PNBP

15 Menit

Laporan PNBP

Data laporan PNBP

15 Menit

Laporan PNBP

Data laporan PNBP

15 Menit

Laporan PNBP

Data laporan PNBP

15 Menit

Laporan PNBP


81


: : : : :


Peralatan/perlengkapan 1. DIPA 2. SPM/ SP2D 3. LRA SAKPA

Peringatan Keterlambatan Penyusunan Laporan Berakibat Terhambatannya Pelaksanaan TUPOKSI

No.


Pelaksana


Kasub. Keu

Wasek/PPK

1. Menghimpun Laporan PNBP PTA dan satker P.A serta membuat konsep laporan PNBP Wilayah 2. Memeriksa , meneliti konsep data laporan PNBP Wilayah dan memberi paraf 3. Memeriksa , meneliti konsep data laporan PNBP Wilayah dan memberi paraf 4

Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Penyusunan Laporan

Nama SOP Kualifikasi pelaksana Pelaksana

Dasar Hukum : 1. UU Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya 6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar Keterkaitan Internal Lintas Satker


Memeriksa , meneliti konsep data laporan PNBP Wilayah dan menandatanganinya

5. Mendokumentasikan data PNBP wilayah dan di tampilkan dalam website


Keterangan

Kelengkapan

Waktu

Output

konsep Data PNBP

60 Menit

Laporan PNBP Wilayah

konsep Data PNBP

30 Menit


konsep Data PNBP

30 Menit


konsep Data PNBP

30 menit


konsep Data PNBP

30 menit



82

Nomor SOP

:

W27.A/ 263 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

:

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

:

-

Tanggal Efektif

:

15 Januari 2014

Disahkan oleh

:




Penyusunan Laporan Kegiatan PP. 39

Dasar Hukum :



Pegawai yang memahami tentang aplikasi PP 39

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan 6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Keterkaitan


Internal

1. DIPA

Lintas Satker

2. SPM 3. SP2D 4. LRA SAKPA 5. Dokumen Lainnya

Peringatan



Aplikasi PP 39

No.

Pelaksana


Kasub. Keu

1. Merekap data PTA dan PA dari formulir A dan B pada aplikasi PP39

2. Memeriksa , meneliti konsep data laporan PP 39 dan memberi paraf

3. Memeriksa , meneliti konsep data laporan PP 39 dan menandatanganinya 4 Mengirimkan laporan PP 39 ke Badilag dan biro Keu M A via online

5. Mendokumentasikan data Laporan PP 39

Mutu Baku Wasek/PPK

Keterangan

Kelengkapan

Waktu

Output

konsep Data PP 39

60 Menit

Laporan PP 39

konsep Data PP 39

30 Menit

Laporan PP 39

konsep Data PP 39

30 Menit

Laporan PP 39

Laporan PP 39

30 menit

Laporan PP 39

Laporan PP 39

5 menit

Laporan PP 39


83

Nomor SOP

:

W27.A/ 335 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

:

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

:

-

Tanggal Efektif

:

15 Januari 2014

Disahkan oleh

:



Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Penyusunan CALK




Pelaksana

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya 6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Keterkaitan


Internal

1. DIPA

Lintas Satker


Peringatan



No.

Pelaksana

Kegiatan / Aktivitas Pansek/KPA

PPK/ Wasek

Kasub. Keu

Mutu Baku Operator LAP

1. Menyusun data laporan keuangan setelah rekon dengan KPPN

2. Meneliti hasil laporan CaLK dan memberi paraf


4 Meneliti hasil laporan CaLK dan memberi paraf

5. Meneliti hasil laporan CaLK dan menandatangani

KPTA

KORWIL

Keterangan

Kelengkapan

Waktu

Output

Konsep CaLK

5 Menit

Laporan CaLK

Konsep CaLK

1 hari

Laporan CaLK

Konsep CaLK

30 menit

Laporan CaLK

Konsep CaLK

30 menit

Laporan CaLK

Laporan CaLK

30 menit

Laporan CaLK

Laporan CaLK

30 menit

Laporan CaLK

Laporan CaLK

60 menit

Laporan CaLK

Laporan CaLK

5 menit

Laporan CaLK

6. Mengirimkan data CaLK ke korwil Banten

7. Pengecekan data di korwil Banten



84


: : : : :


Peralatan/perlengkapan 1. DIPA 2. SPM/ SP2D 3. LRA SAKPA

Peringatan Keterlambatan Penyusunan Laporan Berakibat Terhambatannya Pelaksanaan TUPOKSI

No.


Pelaksana


Kasub. Keu

Wasek/PPK

1. Menginput SSBP dari Bag. Kepaniteraan dan Bag. Umum serta membuat konsep laporan PNBP 2. Memeriksa , meneliti konsep laporan PNBP PTA dan memberi paraf

3. Memeriksa , meneliti konsep laporan PNBP PTA dan memberi paraf

4

Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Penyusunan Laporan PNBP

Nama SOP Kualifikasi pelaksana Pelaksana

Dasar Hukum : 1. UU Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya 6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar Keterkaitan Internal Lintas Satker


Memeriksa , meneliti konsep laporan PNBP PTA dan menandatanganinya

5. Mendokumentasikan data dan di tampilkan dalam website


Keterangan

Kelengkapan

Waktu

Output

Data laporan PNBP

60 Menit

Laporan PNBP

Data laporan PNBP

15 Menit

Laporan PNBP

Data laporan PNBP

15 Menit

Laporan PNBP

Data laporan PNBP

15 Menit

Laporan PNBP

Data laporan PNBP

15 Menit

Laporan PNBP


85

Nomor SOP

:

W27.A/ 337 /OT.01.3/I/2014 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Pembuatan

:

2 Januari 2014

Tanggal Revisi

:

-

Tanggal Efektif

:

15 Januari 2014

Disahkan oleh

:



Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Penyusunan Laporan Keuangan




Pelaksana

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya 6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Keterkaitan Internal


Lintas Satker

2. SPM

1. DIPA 3. SP2D 4. Dokumen Lainnya

Peringatan



No.

Pelaksana

Kegiatan / Aktivitas Pansek/KPA

PPK/ Wasek

Kasub. Keu

1. Menyusun data laporan keuangan setelah rekon dengan KPPN



4 Meneliti hasil laporan CaLK dan memberi paraf

5. Meneliti hasil laporan CaLK dan menandatangani

Mutu Baku Operator LAP

KPTA

KORWIL

Keterangan

Kelengkapan

Waktu

Output

Konsep CaLK

5 Menit

Laporan CaLK

Konsep CaLK

1 hari

Laporan CaLK

Konsep CaLK

30 menit

Laporan CaLK

Konsep CaLK

30 menit

Laporan CaLK

Laporan CaLK

30 menit

Laporan CaLK

Laporan CaLK

30 menit

Laporan CaLK

Laporan CaLK

60 menit

Laporan CaLK

Laporan CaLK

5 menit

Laporan CaLK

6. Mengirimkan data CaLK ke korwil Banten

7. Pengecekan data di korwil Banten



86

Nomor SOP

:

W27.A/

Tanggal Pembuatan

:

2 Januari 2014

339

/OT.01.3/I/2014

Tanggal Revisi

:

-

Tanggal Efektif

:

15 Januari 2014

Disahkan oleh

:



Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Laporan Rekonsiliasi




Pelaksana

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya 6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Keterkaitan Internal


Lintas Satker

2. SPM

1. DIPA 3. SP2D 4. Dokumen Lainnya

Peringatan



No.


Pelaksana Pansek/KPA

PPK/ Wasek

Mutu Baku

Kasub. Keu

Operator SAKPA

1. Memerintahkan kepada Operator untuk membuat konsep rekon 2. Menyiapkan data dan Menginput data ke Aplikasi SAKPA

Ya

3. Memeriksa , meneliti danmemberikan paraf konsep SAKPA

Ya

KPPN

Kelengkapan

Waktu

Output

disposisi

5 Menit

disposisi

SP2D, SSBP, SSPB, BMN

1 hari

SP2D, SSBP, SSPB, BMN

Draf Laporan SAI

30 menit Draf Laporan SAI

Draf Laporan SAI


Draf Laporan SAI


Keterangan

Tidak 4

Memeriksa , meneliti danmemberikan paraf konsep SAKPA

5. Memeriksa , meneliti dan menandatangani konsep SAKPA

Ya

Tidak

Tidak

6. Melakukan rekonsiliasi data dengan KPPN

Tidak

Ya 7. Mengirimkan data ke Korwil dan Upload ADK ke Aplikasi Komdanas


ADK Sakpa, ADK Sakpa, Berita Berita Acara Acara Rekonsiliasi 120 menit Rekonsiliasi dan dan Laporan SAI Laporan SAI ADK Sakpa, ADK Sakpa, Berita Berita Acara Acara Rekonsiliasi 30 menit Rekonsiliasi dan dan Laporan SAI Laporan SAI Berita Acara Rekonsiliasi dan Laporan SAI

Berita Acara 10 menit Rekonsiliasi dan Laporan SAI


87

Nomor SOP

:

W27.A/ 340

Tanggal Pembuatan

:

2 Januari 2014

/OT.01.3/I/2014

Tanggal Revisi

:

-

Tanggal Efektif

:

15 Januari 2014

Disahkan oleh

:



Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Penyusunan CALK Satker




Pelaksana



Internal

1. DIPA

Lintas Satker


Peringatan



Pelaksana No. 1.

2.

4


KPTA

Pansek/KPA

Mutu Baku PPK/ Wasek

Kasub. Keu

Penyusun Laporan

Mengumpulkan data dan menyusun CaLK Satker

Memeriksa , meneliti dan memberikan paraf konsep CaLK Satker

Ya


Tidak

Ya 6

Kelengkapan

Waktu

Output

disposisi

5 Menit

disposisi

LRA, Realisasi Pendapatan, Neraca, BMN, Rekening, Revisi, Biaya Perkara, dll

3 hari

LRA, Realisasi Pendapatan, Neraca, BMN, Rekening, Revisi, DLL

Draf CaLK Satker

60 menit

Draf CaLK Satker

Draf CaLK Satker

60 menit

Draf CaLK Satker

Draf CaLK Satker

60 menit

Draf CaLK Satker

CaLK Satker

60 Menit

CaLK Satker

CaLK Satker

1 hari

CaLK Satker

Surat Pengantar dan CaLK Satker

10 Menit

Surat Pengantar dan CaLK Satker

CaLK Satker

10 menit

CaLK Satker

Keterangan

Memerintahkan kepada Operator untuk membuat konsep CaLK

Tidak 5

Umum


Tidak Ya 7

Memeriksa , meneliti dan menandatangani CaLK Satker

Tidak 8

9

10

Penggandaan dan penjilidan laporan CaLK

Mengirimkan data ke Koodinator Wilayah

Mendokunentasikan data


88

Nomor SOP

:

W27.A/

Tanggal Pembuatan

:

2 Januari 2014

341 /OT.01.3/I/2014

Tanggal Revisi

:

-

Tanggal Efektif

:

15 Januari 2014

Disahkan oleh

:



Drs.H. Sudirman Malaya, SH.,MH. Nip. 194702091976031001 Penyusunan CALK Wilayah




Pelaksana



Internal

1. DIPA

Lintas Satker


Peringatan


Keterlambatan Penyusunan Laporan Berakibat Terhambatannya Pelaksanaan TUPOKSI Pelaksana No. 1.

2.

3


KPTA

Mutu Baku

Pansek/KPA

PPK/ Wasek

Kasub. Keu

Penyusun Laporan

Umum

Kelengkapan

Waktu

Output

disposisi

5 Menit

disposisi

CaLK PA sewilayah Banten

1 Minggu

CaLK PA sewilayah Banten

Draf CaLK Wilayah

3 hari

Draf CaLK Wilayah

Keterangan

Memerintahkan kepada Operator untuk membuat konsep CaLK

Mengumpulkan Data dan Merekap CaLK dari PA sewilyah Banten Menyusun konsep CaLK Wilayah

Ya 4

Memeriksa , meneliti dan memberikan paraf konsep CaLK Wilayah

Ya

Draf CaLK Wilayah

60 menit Draf CaLK Wilayah

Draf CaLK Wilayah


Draf CaLK Wilayah


Tidak 5

6

7



Ya Tidak Ya Tidak

Memeriksa , meneliti dan menandatangani CaLK Wilayah

Tidak 8

9

10

CaLK Wilayah

60 Menit

CaLK Wilayah

CaLK Wilayah

1 Hari

CaLK Wilayah

Surat Pengantar dan CaLK Wilayah

10 Menit

Surat Pengantar dan CaLK Wilayah

CaLK Wilayah

10 menit

CaLK Wilayah

Penggandaan dan Penjilidan Laporan CaLK Wilayah

Mengirimkan data ke Biro Keuangan Ditjen Badilag MA-RI dan Kanwil DJPB

Mendokunentasikan data


89

BAB III KEADAAN PERKARA

A. Keadaan Perkara pada Tingkat Pertama di wilayah PTA Banten Bahwa setiap tahun terjadi peningkatan perkara baik secara kwantitatif dan kwalitatif yang diterima Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten, peningkatan tersebut memberi pengaruh terhadap dinamika pelaksanaan tupoksi peradilan agama sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan. Perkara yang diterima tahun 2013 sebanyak 10.953 perkara sedangkan pada tahun 2012 diterima sebanyak 9.080 perkara terjadi peningkatan dibanding tahun 2012 sebanyak 1.873 perkara ( 20,6%). Perkara-perkara tersebut terdiri dari gugatan (contencious) sebanyak 7.106 perkara dan permohonan (voluntair) sebanyak 3847 perkara. Dalam hal penyelesaian perkara, dari 10.953 perkara yang diterima pengadilan agama ditambah dengan sisa perkara tahun 2012 sebanyak 1.647 perkara, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 12.600 perkara,

perkara diputus/ diselesaikan tahun 2013 sebanyak

10.516 perkara (83,5%) meliputi seluruh jenis penyelesaian perkara antara lain dikabulkan, dicabut, digugurkan, ditolak, dan dicoret dari register. Dengan demikian, sisa perkara tahun 2013 adalah 2.084 perkara (16,5%). dibandingkan dengan penyelesaian perkara tahun 2012, sisa perkara tahun 2011 sebanyak 1.534 perkara, jumlah keseluruhan perkara yang ditangani dalam tahun

2012

pada

Pengadilan

tingkat

pertama

sebanyak

10.614

perkara.

Perkara

diputus/diselesaikan pada pengadilan tingkat pertama tahun 2012 sebanyak 8.967 perkara (84,48%)

meliputi seluruh jenis penyelesaian perkara antara lain dikabulkan, dicabut dan

digugurkan. Dengan demikian, sisa perkara tahun 2012 adalah 1.647 perkara (15,52%). Dengan jumlah aparat peradilan yang tidak ada penambahan justru ada yang mutasi.

Berikut deskripsi global keadaan perkara Pengadilan Agama Tahun 2013 No

Keadaan Perkara

Pengadilan Agama Perkara diterima

Sisa tahun 2013

Sisa (%)

Jumlah

Perkara diputus

1.

Serang

255

1.985

2.240

1.939

301

13,4

2.

Pandeglang

58

636

694

586

108

15,6

3.

Tangerang

457

2.490

2.947

2.345

602

20,4

4.

Rangkasbitung

105

649

754

612

142

18,8

5.

Tigaraksa

691

3.907

4.598

3.786

812

17,6

6.

Cilegon Jumlah

Sisa akhir 2012

81

1.286

1.367

1.248

119

8,7

1.647

10.953

12.600

10.516

2.084

16,5


90

Grafik Keadaan Perkara Tahun 2013

14000

12600

10516

12000

Jumlah perkara

10000

Diputus

8000 2084

6000

16,5

Sisa perakara Prosentase

4000 2000 0 Jumlah Perkara

Diputus

Sisa perkara

Prosentase

1. Perkara diterima : Perkara yang diterima pengadilan agama se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten selama tahun 2013 sebanyak 10.953 perkara dengan rincian sebagai berikut : 1) Izin Poligami

=

38 perkara

2) Pencegahan Perkawinan

=

- perkara

3) Penolakan Perkawinan oleh PPN

=

- perkara

4) Pembatalan Perkawinan

=

10 perkara

5) Kelalaian Kewajiban suami/isteri

=

- perkara

6) Cerai Talak

=

2.360 perkara

7) Cerai Gugat

=

6.125 perkara

8) Harta Bersama

=

63 perkara

9) Penguasaan Anak

=

25 perkara

10) Nafkah Anak oleh Ibu

=

- perkara

11) Hak-hak bekas isteri

=

- perkara

12) Pengesahan Anak

=

5 perkara

13) Pencabutan kekuasaan orang tua

=

- perkara

14) Perwalian

=

21 perkara

15) Pencabutan kekuasaan wali

=

- perkara

16) Penunjukan orang lain sebagai wali

=

1 perkara

17) Ganti rugi terhadap wali

=

- perkara

18) Asal-usul anak/ Adopsi

=

8 perkara

19) Penolakan kawin campur

=

- perkara

20) Itsbat Nikah

=

2.019 perkara

21) Izin Kawin

=

- perkara


91

22) Dispensasi Kawin

=

48 perkara

23) Wali Adhal

=

24 perkara

24) Ekonomi Syari’ah

=

- perkara

25) Kewarisan

=

19 perkara

26) Wasiat

=

- perkara

27) Hibah

=

- perkara

28) Wakaf

=

1 perkara

29) Shadaqah/Zakat/Infaq

=

- perkara

30) P3HP/Penetapan Ahli Waris

=

164 perkara

31) Lain-lain

=

22 perkara

Jumlah

= 10.953 perkara

2. Perkara diputus/diselesaikan Perkara yang diputus/diselesaikan pada Pengadilan Agama sewilayah PTA Banten selama tahun 2013 sebanyak 10.516 perkara, dengan rincian sebagai berikut : 1. Izin Poligami

=

19 perkara

2. Pencegahan Perkawinan

=

- perkara

3. Penolakan Perkawinan oleh PPN

=

- perkara

4. Pembatalan Perkawinan

=

9 perkara

5. Kelalaian Kewajiban suami/isteri

=

- perkara

6. Cerai Talak

=

1.854 perkara

7. Cerai Gugat

=

5.161 perkara

8. Harta Bersama

=

34 perkara

9. Penguasaan Anak

=

19 perkara

10. Nafkah Anak oleh Ibu

=

- perkara

11. Hak-hak bekas isteri

=

- perkara

12. Pengesahan Anak

=

4 perkara

13. Pencabutan kekuasaan orang tua

=

- perkara

14. Perwalian

=

16 perkara

15. Pencabutan kekuasaan wali

=

- perkara

16. Penunjukan orang lain sebagai wali

=

- perkara

17. Ganti rugi terhadap wali

=

- perkara

18. Asal-usul anak/ Adopsi

=

8 perkara

19. Penolakan kawin campur

=

- perkara

20. Itsbat Nikah

=

1.788 perkara

21. Izin Kawin

=

- perkara

22. Dispensasi Kawin

=

40 perkara

23. Wali Adhal

=

14 perkara

24. Ekonomi Syari’ah

=

- perkara

25. Kewarisan

=

9 perkara


92

26. Wasiat

=

- perkara

27. Hibah

=

- perkara

28. Wakaf

=

1 perkara

29. Shadaqah/Zakat/Infaq

=

- perkara

30. P3HP/Penetapan Ahli Waris

=

137 perkara

31. Lain-lain

=

10 perkara

32. Ditolak

=

28 perkara

33. Tidak diterima

=

95 perkara

34. Digugurkan

=

512 perkara

35. Dicoret dari Register

=

115 perkara

36. Perkara Dicabut

=

643 perkara

Jumlah

= 10.516 perkara

3. Rekapitulasi : 

Sisa perkara tahun 2012

=



Perkara diterima tahun 2013

= 10.953 perkara

Jumlah

= 12.600 perkara

Perkara diputus tahun 2013

= 10.516 perkara

Sisa

=



1.647 perkara

2.084 perkara

Grafik Keadaan Perkara pada Pengadilan Agama se wilayah PTA Banten tahun 2013 (meliputi sisa perkara, perkara diterima, diputus (kabul), dicabut ) 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

Sisa Tahun 2012 Perkara Diterima Perkara diputus/Dikabulkan Dicabut Sisa Tahun 2013

Pelaksanaan tupoksi pengadilan dalam menangani perkara pada tingkat pertama tahun 2013 dilakukan oleh 41 majelis hakim pada 6 Pengadilan Agama dengan kapasitas hakim yang ada tahun 2013 sebanyak 54 hakim. Rata-rata majelis hakim menyelesaikan perkara sebanyak 307,3 perkara per majelis/perkara yang ditangani Pengadilan Agama se wilayah PTA Banten selama tahun 2013. Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2013

93

4. Faktor Penyebab Perceraian Dari perkara-perkara yang ditangani pengadilan agama tahun 2013, beberapa faktor atau alasan menjadi penyebab yang paling menentukan sehingga perkara-perkara tersebut diputus dengan dikabulkan oleh majelis hakim khususnya terkait sengketa perkawinan (perceraian). Berikut rincian faktor penyebab perceraian dari yang paling dominan sampai dengan faktor terkecil sebagai berikut : a.

Tidak ada keharmonisan

= 2.087

b.

Tidak ada tanggung jawab = 1.563

c.

Ekonomi

= 1.286

d.

Gangguan pihak ketiga

=

881

e.

Krisis akhlak

=

260

f.

Cemburu

=

98

g.

Poligami tidak sehat

=

118

h.

Kekejaman Jasmani

=

260

i.

Dihukum

=

18

j.

Kawin paksa

=

19

k.

Kekejaman Mental

=

-

l.

Cacat Biologis/Jiwa

=

4

m. Politis

=

-

n.

Kawin di bawah umur

=

3

o.

Lain-lain

=

1

Jumlah

= 6.598 Grafik Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pengadilan Agama Sewilayah PTA Banten Tahun 2013

Faktor Penyebab

Gangguan Pihak Ketiga

0 4 18 0

Cacat Biologis/Jiwa Kekejaman Mental

260

3

Kawin Dibawah Umur Ekonomi

1286

19 98

Cemburu

2087

881

1563

260 118

Poligami tdk Sehat

0

500

1000

1500

2000

2500

Jumlah Perkara Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2013

94

5. Minutasi Perkara Sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, bahwa Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Oleh karena itu, untuk merealisasikan ketentuan tersebut secara optimal, minutasi (pengaslian) terhadap perkara yang telah diputus, dilakukan bersamaan

dengan

limit

waktu

maksimal

‘tersedianya’

salinan

putusan/penetapan

sebagaimana dimaksud SEMA tersebut yaitu 14 hari setelah putusan diucapkan majelis hakim dalam persidangan. Berikut deskripsi implementasi minutasi perkara pada Pengadilan Agama se wilayah PTA Banten tahun 2013 : Prosentase Waktu Minutasi Perkara No

Pengadilan Agama

Jumlah Perkara diputus

Sebelum 14 hari (1 minggu)

14 hari (2 minggu)

Lebih dari 14 hari (lebih dari 2 minggu)

1

Serang

1939

825

150

219

2

Pandeglang

586

494

105

-

3

Tangerang

2345

150

892

1290

4

Rangkasbitung

612

609

-

1

5

Tigaraksa

3787

894

1866

973

6

Cilegon

1248

1233

15

-

JUMLAH

10516

4205

3028

2483

Ket.

6. Perkara khusus Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Peningkatan jumlah perkara yang diterima tahun 2013 diwarnai salah satunya dengan meningkatnya

jumlah

perkara

yang

diajukan

oleh

Pemohon/Penggugat

dan

atau

Termohon/Tergugat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai BUMN/BUMD yang terikat oleh ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dibanding tahun 2012, terkait perkara-perkara perdata yang diajukan yaitu izin poligami, cerai talak maupun cerai gugat. Sisa perkara khusus terkait PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 tahun 2012 sebanyak 78 perkara dan yang diterima tahun 2013 sebanyak 495 perkara sehingga berjumlah 573 perkara yang meliputi perkara izin poligami sebanyak 2 perkara, cerai talak sebanyak 195 perkara, dan cerai gugat sebanyak 298 perkara (rincian terlampir). Dari jumlah 495 perkara tersebut, 417 perkara telah diselesaikan (termasuk dicabut) dan sisa perkara sampai akhir Desember 2013 berjumlah 78 perkara. Berikut rincian data tersebut di atas: Izin poligami

: 1 perkara

Cerai Talak

: 37 perkara

Cerai Gugat

: 40 perkara


95

7. Pelaksanaan Mediasi Pelaksanaan mediasi dalam setiap perkara perdata yang diterima Pengadilan Agama merupakan suatu keharusan (Qonditio sine qua non). Jumlah No.

Satker

Perkara yang di mediasi

Hasil Mediasi Berhasil

Tidak berhasil

1

PA Serang

336

100

236

2

PA Tangerang

449

3

446

3

PA Tigaraksa

569

9

560

4

PA Pandeglang

80

1

79

5

PA Rangkasbitung

41

2

39

6

PA Cilegon

134

7

127

Jumlah

1609

122

1487

Keterangan

Tahun 2013, optimalisasi pelaksanaan mediasi dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten mencapai angka 1.609 perkara dengan jumlah keberhasilan 122 perkara (7,58%). Ada peningkatan sebesar 5.49% dibanding tahun 2012 meskipun dari sisi jumlah perkara yang dimediasi mengalami penurunan yaitu dari 1. 721 perkara menjadi 1.609 perkara. Perkara yang tidak berhasil dimediasi mencapai jumlah 1.487 perkara atau 92,42%. 8. Justice For All a. Biaya Perkara prodeo Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Kemudian, dipertegas dalam Pasal 60 B ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa pihak yang tidak mampu harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan. Berperkara secara prodeo merupakan salah satu program prioritas yang dikembangkan Ditjen Badilag MA RI dan badan peradilan agama di bawahnya, tidak terkecuali pengadilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten sejak blue print ke II diluncurkan. Pada DIPA tahun 2013, alokasi anggaran yang diperuntukkan membiayai program bantuan hukum pada pengadilan agama di wilayah PTA Banten tidak ada. Sedangkan anggaran DIPA 04 hanya menyediakan untuk biaya prodeo dan siding keliling khusus di tingkat pertama dan tingkat banding hanya ada untuk bintek pengawasan dan peningkatan SDM di bidang teknis. Khusus biaya prodeo, target perkara yang direncanakan tahun 2013 sebanyak 194 perkara dengan anggaran sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah). Realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp 68.800.000,- (enam puluh delapan delapan ratus ribu rupiah) dengan jumlah 199 perkara. Dengan demikian penyerapan anggaran mencapai sebesar 97%. Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2013

96

b. Pelaksanaan Sidang Keliling Selain bantuan biaya prodeo, program justice for all lainnya adalah pelaksanaan sidang keliling. Tahun 2013 anggaran yang tersedia di dalam DIPA Pengadilan Agama di wilayah PTA Banten sebesar Rp 82.400.000,- (delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah). Realisasi anggaran tersebut mencapai sebesar Rp 82.335.000,- (delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 99,9%. Berikut deskripsi program Justice for all dan realisasinya : Perkara Prodeo No

Pengadilan Agama

1 Serang 2 Pandeglang

Sidang Keliling

PAGU Rp (000)

Realisasi Rp (000)

Target & Capaian Perkara

PAGU Rp (000)

Realisasi Rp (000)

Capaian Perkara

Lokasi Target & capain

5.250

5.250

15/15

12.000

12.000

152

4/9

8.000

7.900

24/20

12.000

12.000

20

3/12

17,500

15.400

50/43

16.000

16.000

141

9/8

4.000

4.000

10/27

10.400

10.400

87

8/8

5 Tigaraksa

24.000

24.000

60/60

16.000

16.000

263

5/10

6

Cilegon

12.250

12.250

35/34

16.000

15.935

272

5/2

JUMLAH

71.000

68.800

194/199

82.400

82.335

715

34/49

3

Tangerang

4

Rangkasbitung

9. Keuangan Perkara Sisa perkara tahun 2012 dan penerimaan tahun 2013, sejumlah 12.600 perkara dengan biaya perkara sejumlah Rp 6.849.043.400 ,- (enam milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah). Pengeluaran yang telah dilakukan berjumlah Rp 5.810.493.000,- (lim milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) meliputi biaya proses dan non proses. Sisa biaya perkara pada Pengadilan Agama di wilayah PTA Banten tahun 2013 berjumlah Rp 1.038.550.400,- (satu milyar tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah). Berikut keadaan keuangan perkara pada Pengadilan Agama se wilayah PTA Banten Tahun 2013 :

B.

Saldo tahun 2012

= Rp

773.397.400,-

Penerimaan

= Rp 6.075.646.000,-

Jumlah

= Rp 6.849.043.400,-

Pengeluaran

= Rp 5.810.493.000,-

Saldo Tahun 2013

= Rp 1.038.550.400,-

Perkara Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Banten 1. Keadaan Perkara Banding Keadaan perkara tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama Banten, pada tahun 2012 perkara banding diterima 86 perkara, dan pada tahun 2013 perkara diterima sejumlah 86 perkara, yang berarti tidak mengalami perubahan, sedangkan sisa perkara tahun 2012 sebanyak 5 perkara, sehingga perkara yang ditangani Pengadilan Tinggi Agama Banten pada Tahun 2013 sebanyak 91 perkara.


97

2. Penerimaan Perkara Banding Perkara permohonan banding yang diterima dari Pengadilan Agama sewilayah Banten Tahun 2013 sejumlah 86 perkara tersebut berasal dari : No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pengadilan Agama

Jumlah Perkara

Serang Tangerang Tigaraksa Pandeglang Rangkasbitung Cilegon Jumlah

8 18 46 8 1 5 86

Adapun 86 perkara banding yang diterima pada Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2013 dapat diperinci menurut jenisnya sebagai berikut : 1) Cerai Gugat

= 54

perkara

2) Cerai Talak

= 20

perkara

3) Hadlanah

=

2

perkara

4) Harta Bersama

=

4

perkara

5) Gugat Waris/ Kewarisan

=

3

perkara

6) Pembatalan Perkawinan

=

1

perkara

7) Fasak

=

1

perkara

8) Kelalaian Suami Terhadap Istri

=

1

perkara

= 86

perkara

Jumlah

3. Penyelesaian Perkara Banding Sisa perkara banding pada Tahun 2012 sebanyak 5 perkara, ditambah perkara banding yang diterima pada Tahun 2013 sebanyak 86

perkara, jumlah

keseluruhan adalah 91

perkara, dan yang diputus pada Tahun 2013 sebanyak 83 perkara (91.2%), maka sisa perkara pada akhir Tahun 2013 sebanyak 8 perkara (8,8%). Perkara yang diputus dapat dipersentase menurut jenis putusannya, sebagai berikut : 1) Dicabut

=

3 perkara ( 3, 6 %)

2) Dikabulkan

= 76 perkara (91, 6 %)

3) Ditolak

=

3 perkara ( 3,6 % )

4) Tidak diterima

=

1 perkara ( 1,2 % )

Adapun grafik persentase perkara yang diputus menurut jenis putusannya tahun 2013 sebagai berikut :


98

Grafik Perkara Banding yang diputus menurut jenisnya 91,6%

Dicabut Dikabulkan Ditolak Tidak diterima 3,6% 1,2% 3,6%

Perkara yang ditangani pada Tahun 2013 oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten yakni : 1) Sisa Tahun 2012

=

5 perkara

2) Perkara diterima

=

86 perkara

3) Perkara diputus

=

83 perkara

4) Sisa

=

8 perkara

Dari segi waktu dan persentase penyelesaian perkara, mulai perkara diterima sampai dengan perkara diputus, terinci sebagai berikut : 1) diselesaikaan dalam waktu 1 bulan sebanyak

= 59 perkara (71,1 %)

2) diselesaikaan dalam waktu 2 bulan sebanyak

= 19 perkara (22,9 %)


= 0 perkara (0 %)


= 3 perkara (3,6 %)


= 1 perkara (1,2 %)


= 0 perkara (0 %)

7) diselesaikaan dalam waktu > dari 6 bulan sebanyak = 1 perkara (1,2 %) Grafik penyelesaian perkara pada tingkat banding dan presentase Tahun 2013 sebagai berikut :

Jangka Waktu

Grafik Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Banding Pta Banten Tahun 2013 > 6 bulan 5 bulan 0

3 bulan

19

1 bulan 0

10

20

59 30 40 Jumlah Perkara

50

60

70


99

Grafik Presentasi Penyelesaian Perkara Banding PTA Banten Tahun 2013

Prosentase 1 Bulan

71%

2 Bulan 3 Bulan 23%

4 Bulan 5 Bulan

4%

6 Bulan > 6 Bulan 1% 1% 0%

0%

Produktivitas Hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan banding selama tahun 2013, dapat diuraikan sebagai berikut : 1). Ketua Majelis - Hakim Anggota

: Drs. H. Sudirman Malaya, S.H., M.H. : Drs. H. Abu Bakar Syarif, S.H., M.H. : Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, S.H., M.H.I.

Perkara yang ditangani 0 perkara, diselesaikan 0 perkara, sisa 0 perkara - Hakim Anggota

: Drs. H. Maraenda Harahap, S.H., M.H. : Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, S.H., M.H.I.

Perkara yang ditangani 0 perkara, diselesaikan 0 perkara, sisa 0 perkara 2). Ketua Majelis - Hakim Anggota

: Drs. H. Humaidi Husen, S.H., M.H. : Drs. H. Ahmad Choiran, M.H. : DR. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum.


: Drs. H. Imamuddin, S.H., M.H. : Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.


: Drs. H. Maftuh Abu Bakar, S.H., M.H. : Drs. H. Masrum M.H.


: Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H.I. : Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Perkara yang ditangani 1 perkara, diselesaikan 0 sisa 1 perkara 3). Ketua Majelis - Hakim Anggota

: Drs. H. Abu Bakar Syarif, S.H., M.H.I. : M. Ridwan Siregar, S.H. : DR. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum.

Perkara yang ditangani 6 perkara, diselesaikan 6 perkara, sisa 0 perkara


100

- Hakim Anggota

: Drs. Drs. H. Achmad Hanifah : Drs. H. Musfizal Musa, SH.,MH

Perkara yang ditangani 1 perkara, diselesaikan 1 perkara, sisa 0 perkara 4). Ketua Majelis Hakim Anggota

: Drs. H. Marluddin A. Jalil : Drs. H. Achmad Hanifah : Drs. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.


: Drs. H. Ahmad As’ad, S.H. : Drs. H. Ahmad Choiran, M.H. : Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.

Perkara yang ditangani 5 perkara, diselesaikan 5 perkara, sisa 0 Perkara 6). Ketua Majelis - Hakim Anggota

: Drs. H. Maraenda Harahap, S.H., M.H. : Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H. : Drs. H. Abd. Razak Bachtiar, S.H., M.H.

Perkara yang ditangani 9 perkara, diselesaikan 9 perkara, sisa 0 Perkara - Hakim Anggota

: Drs. H. Ma’mur, S.H., M.H. : H. Asril Nasution, S.H., M.Hum


: Drs. H.M. Yusuf Was Syarief, S.H., M.H.I. : Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H.I. : Drs. H. Endang Muchlis, S.H.


: Drs. H. Maftuh Abu Bakar, S.H., M.H. : Drs. H. Masrum, M.H.


: Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H. : Drs. H. Fakhruddin Cikman, SH.H., M.S.I. : Drs. H. Oding Sopandi, S.H.


: Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H. : Drs. H. Oding Sopandi, S.H.


: Drs. Darisman : Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. : H. Asril Nasution, S.H., M.Hum.


: Drs. H. Endang Muchlis, S.H. : Drs. H. Masrum, M.H.

Perkara yang ditangani 1 perkara, diselesaikan 1 perkara, sisa 0 perkara 10). Ketua Majelis

: Drs. Darisman


101

Hakim Anggota

: Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H.I. : Drs. H. Abd. Razak Bachtiar, S.H., M.H.


: Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H. : Drs. H. Ahmad Choiran, M.H. : Drs. H. Abd. Razak Bachtiar, S.H., M.H.


: Drs. M. Dirwan, S.H., M.H. : H. M. Surury YS, S.H., M.H. : Drs. H. Masrum, M.H.


: M. Ridwan Siregar, S.H. : Drs. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.

Perkara yang ditangani 3 perkara, diselesaikan 1 perkara, sisa 2 Perkara 13). Ketua Majelis Hakim Anggota

: Drs. H. Imamuddin, S.H., M.H. : Drs. H. Ahmad Choiran, M.H. : Drs. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.


: Drs. H. Imamuddin, S.H., M.H. : DR. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum. : Drs. H. Endang Muchlis, S.H.


: Drs. H. Maftuh Abu Bakar, S.H., M.H. : Drs. H. Masrum, M.H.

Perkara yang ditangani 1 perkara, diselesaikan 1 perkara, sisa 0 Perkara 15). Ketua Majelis Hakim Anggota

: Drs. H. Achmad Hanifah : Drs. H. Imamuddin, S.H., M.H. : Drs. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.


: Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H. : Drs. H. Abu Bakar, SH., M.H. : Drs. H. Abd. Razak Bachtiar, S.H., M.H.

Perkara yang ditangani 2 perkara, diselesaikan 2 perkara, sisa 0 perkara 4. Minutasi Berkas Perkara Minutasi berkas perkara banding dilaksanakan setelah putusan banding dan salinannya dikirim ke Pengadilan Agama pengaju beserta berkas bundel A. Berikut data minutasi perkara banding tahun 2013 : Pengadilan Agama pengaju beserta berkas bundel A. Berikut data minutasi perkara banding tahun 2013 :


102

1) Sisa Perkara Tahun 2012 yang belum minutasi

= 1 perkara

2) Perkara putus Tahun 2013

= 83 perkara

Jumlah

= 84 perkara

3) Perkara diminutasi Tahun 2013

= 80 perkara

4) Sisa belum minutasi Tahun 2013

= 4 perkara

5. Keuangan Perkara banding Dalam pengelolaan biaya perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Banten (biaya banding), bendahara biaya banding (kasir/petugas Meja I) mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran biaya banding ke dalam buku Jurnal Keuangan Perkara (KII-PA1), buku Induk Keuangan Perkara (KII-PA2) dan buku Bantu Jurnal Harian Perkara banding sesuai dengan ketentuan Pola Bindalmin. Rincian penerimaan dan pengeluaran biaya banding Tahun 2013 sebagai berikut : Penerimaan : 1). Saldo tahun 2012

= Rp

55.000,-

2). Penerimaan tahun 2013 (86 perkara x @Rp 150.000 = Rp 12.900.000,Jumlah Seluruhnya

= Rp 12.955.000,-

Pengeluaran : 1). Biaya Proses (85 perkara x @ Rp 139.000 2). Meterai

= Rp 11.815.000,-

(82 perkara x @ Rp 6.000 = Rp

492.000,-

3). Biaya Redaksi (82 perkara x @ Rp 5.000

= Rp

410.000,-

Jumlah pengeluaran

= Rp 12.805.000,-

Saldo akhir

= Rp

88.000,-

(* 1 perkara prodeo 6. Kearsipan Perkara Pola kearsipan perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Banten adalah setiap perkara yang sudah diminutasi, maka berkas perkaranya langsung ditata ke dalam box arsip dan diletakkan pada rak di dalam ruang arsip perkara (lemari arsip). Adapun data kearsipan dapat diuraikan sebagai berikut : 1). Sisa perkara belum minutasi tahun 2012

: 1 perkara

2). Perkara putus tahun 2013

: 83 perkara

Jumlah

: 84 perkara

4). Berkas perkara telah diminutasi tahun 2013

: 80 perkara

5). Sisa belum minutasi tahun 2013

: 4 perkara

6). Perkara yang sudah masuk box dan rak arsip

: 80 perkara

Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali poin D.3 terkait “kebijakan” pola kearsipan yang dilaksanakan pada Pengadilan Tingkat Pertama Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2013

103

dan Banding bahwa Pengadilan wajib mengumpulkan, menyimpan dan mengelola seluruh versi final dari dokumen elektronik yang merupakan sumber penyiapan dan penyusunan putusan pengadilan. Oleh karena itu, pada tahun 2013 seluruh putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten selain diarsipkan dalam bentuk konvensional (hardcopy), disimpan pula dalam bentuk dokumen elektronik (softcopy.) 7. Laporan Perkara Selain berfungsi sebagai alat kontrol terhadap pelaksanaan tupoksi peradilan, laporan perkara dapat menjadi sumber data dan informasi mengenai penanganan perkara termasuk sebagai bahan untuk meneliti kebenaran dari evalusi yang dilakukan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Laporan juga berfungsi sebagai alat untuk mengetahui berbagai progress report

yang telah dicapai oleh Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi

Agama dalam kurun waktu tertentu. Ketentuan penyusunan laporan perkara di lingkungan Peradilan Agama mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin yang mewajibkan Pengadilan Agama membuat laporan sebagai berikut: a. Laporan perkara pada Pengadilan Agama 1) LI-PA1 (Laporan Keadaan Perkara) 2) LI-PA2 (Laporan Perkara yang dimohonkan Banding) 3) LI-PA3 (Laporan Perkara yang dimohonkan Kasasi) 4) LI-PA4 (Laporan Perkara yang dimohonkan PK) 5) LI-PA5 (Laporan Perkara Perdata yang dimohonkan Eksekusi) 6) LI-PA6 (Laporan tentang Kegiatan Hakim) 7) LI-PA7 (Laporan Keuangan Perkara) 8) LI-PA8 (Laporan Jenis Perkara) 9) LI-PA9 (Laporan perkara khusus PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990) 10) LI-PA10 (Laporan faktor penyebab perceraian) 11) LI-PA11 (Laporan pertanggungajawaban uang iwadl)

b. Laporan perkara pada Pengadilan Tinggi Agama 1) RK.1 (Laporan perkara diterima tingkat banding) 2) RK.2 (Laporan perkara diputus tingkat banding) 3) RK.3 (Laporan perkara diterima pada Tk. Pertama) 4) RK.4 (Laporan perkara diputus pada Tk. Pertama) 5) RK.5 (Laporan faktor penyebab perceraian pada Tk. Pertama) 6) RK.6 (Laporan perkara khusus PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 pada Tk. Pertama) 7) RK.7 (Laporan keuangan perkara) 8) RK.8 (Laporan Sidang Keliling, Prodeo dan Posbakum) 9) RK.9 (Laporan perkara dimohonkan banding, kasasi, PK dan eksekusi) Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2013

104

10) RK.10 (Laporan perkara yang di mediasi) 11) RK.11 (Laporan hak-hak kepaniteraan dan kepeniteraan lainnya) 12) RK.12 (Laporan tingkat penyelesaian perkara)

Selain laporan-laporan tersebut di atas, laporan berbasis website (media IT) menjadi kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh Pengadilan Agama kepada PTA Banten dan atau PTA Banten ke tingkat Ditjen Badilag dan MARI. Laporan-laporan berbasis media IT meliputi laporan keuangan perkara, perkara prodeo, pelaksanaan sidang keliling serta data perkara (sms gateway). Perkara yang dimohonkan Kasasi Perkara yang dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung RI pada Tahun 2013 sebanyak 23 perkara, berasal dari : No 1 2 3 4 5 6

Pengadilan Agama

Perkara Kasasi

Serang Tangerang Tigaraksa Pandeglang Rangkasbitung Cilegon

Keterangan

0 7 16 0 1 1

Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali Perkara yang dimohonkan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung R.I. Tahun 2013 sebanyak 3 perkara, berasal dari : No

Pengadilan Agama

Perkara PK

1

Serang

0

2

Tangerang

1

3

Tigaraksa

1

4

Pandeglang

0

5

Rangkasbitung

0

6

Cilegon

1

Keterangan

Putusan yang dimohonkan Eksekusi Perkara

yang

dimohonkan

eksekusi

Tahun

2013

sebanyak

17

perkara,

berasal

dari : No

Pengadilan Agama

Perkara Eksekusi

1

Serang

1

2

Tangerang

5

3

Tigaraksa

6

4

Pandeglang

0

5

Rangkasbitung

0

6

Cilegon

5

Keterangan

Data : Laporan perkara 4 Bulanan Pengadilan Agama


105

8. Pelaksanaan Meja Informasi Era keterbukaan informasi di lingkungan Mahkamah Agung RI ditandai dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi sebagai media yang memberikan akses seluasluasnya kepada publik khususnya pihak berperkara untuk mengetahui dan mendapatkan informasi hukum yang dibutuhkan dari semua lingkungan peradilan termasuk Pengadilan Tinggi Agama Banten. Selain memanfaatkan teknologi informasi, pemberian pelayanan kepada masyarakat juga tetap dilakukan melalui cara-cara konvensional yaitu melalui penyampaian informasi secara langsung atau melalui tertulis dengan mengacu kepada Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan SK Dirjen Badilag MA RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 yaitu dengan mengembangkan pelayanan Meja Informasi (one stop service). Berikut rekapitulasi permohonan informasi Tahun 2013 : Jenis Informasi Penanganan Prosedur perkara Konsultasi Pengaduan berperkara banding 1

1

4

Lain-lain (naskah/ dokumen)

Jumlah

-

6

Mahkamah

Agung

-

Keterangan

9. Pengaduan Mengacu

kepada

Surat

Keputusan

Ketua

RI

Nomor

076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di lingkungan Peradilan, tahun 2013 Pengadilan Tinggi Agama Banten telah menerima dan menindaklanjuti serta melaporkan setiap pengaduan yang masuk atau diajukan pihak berperkara (stakeholder) kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung RI. Terdapat peningkatan secara kuantitas pengaduan yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Banten tahun 2013 dibanding tahun 2012, yaitu dari 10 pengaduan menjadi 12 pengaduan (20%) dengan materi pokok antara lain indikasi pelanggaran disiplin dan kode etik, mal administrasi, dan ketidakpuasan pelayanan.

Dari 12 pengaduan yang diterima telah

diselesaikan sebanyak 11 pengaduan, sehingga tahun 2013 tersisa 1 pengaduan. Berikut rekapitulasi penanganan pengaduan tahun 2013 : No 1 2 3

Indikasi Pelanggaran

Sisa Tahun lalu

Diterima

Ditindaklanjuti

Sisa

-

10

9

1

1 -

2 12

1 2 12

1

Pelanggaran disiplin/ kode etik Mal administrasi Ketidakpuasan pelayanan Jumlah

BAB IV Pengawasan Internal Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2013

106

Sistem Pengawasan Internal Pengadilan Tinggi Agama Banten saat ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu : 1)

Pengawasan Melekat Pengawasan melekat dalam organisasi MARI dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya adalah Pengawasan secara struktural yang melekat dalam suatu organisasi sebagaimana tertuang dalam pedoman umum angka 1 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efisien dan efektif

sesuai

dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam hal pengawasan mikro dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja dan secara makro oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten yang didelegasikan kepada Wakil Ketua selaku koordinator pengawasan yang kemudian didelegasikan kepada Hakim Tinggi Pengawas Bidang dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah kemudian menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten. Adapun Pengadilan Agama dalam pengawasan Ketua Pengadilan Agama mendelegasikan kepada Wakil Ketua selaku koordinator pengawasan yang kemudian didelegasikan kepada Hakim Pengawas Bidang secara keseluruhan hasil pengawasan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten (Surat Edaran MA RI Nomor 2 Tahun 1988 tanggal 18 Februari 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas antara KPT/Negeri dengan Wakil Ketua PT/Negeri dimana pengawasan (kontrol) terhadap masalah-masalah keuangan, kepegawaian dan persuratan didelegasikan kepada Wakil Ketua). Pengawasan regular telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten terhadap Pengadilan Agama se wilayah hukum PTA Banten sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun namun sebelumnya didahului oleh pembinaan yang dilakukan oleh Ketua beserta Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Banten Banten, hasil pembinaan kemudian ditindaklanjuti dengan pengawasan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan yang terdiri dari Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Pejabat Struktural Kepaniteraan dan Pejabat Fungsional Panitera Pengganti. 2)

Pengawasan Fungsional Berdasarkan surat Keputusan MA RI Nomor KMA/006/SK/III/1994 tanggal 31 Maret 1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atau Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat

Pertama menegaskan bahwa Ketua Pengadilan Tingkat

Banding melakukan

pengawasan terhadap jalannya peradilan di Pengadilan Tingkat Pertama di daerah hukumnya. Pengawasan meliputi : Teknis Peradilan, Administrasi Peradilan, perbuatan dan tingkah laku hakim dan pejabat kepaniteraan.


107

Pengadilan Tinggi Agama Banten telah melaksanakan Surat Edaran tersebut dengan membentuk Hakim Tinggi

Pengawas Bidang dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah dengan

susunan sebagai berikut : a.

Hakim Tinggi Pengawas Bidang No

b.

Nama

Jabatan

Pengawas Bidang

1

Drs. H. Ahmad Choiran, MH.

Asisten Koordinator merangkap anggota

Administrasi Umum dan Pelaksanaan DIPA

2

Drs. H. Masrum, MH.

Anggota

Keuangan

3

Drs. H. Abu Bakar, SH. MH.

Anggota

BMN

4

M. Ridwan Siregar, SH.

Anggota

Kepaniteraan

5

DR. H. Ahmad Fathoni, SH. M.Hum

Anggota

Website dan SIADPTA

Hakim Tinggi Pengawas Daerah : NO 1

2

3

4

NAMA

JABATAN

Drs. H. Zulkifli, SH. MH.


Drs. Darisman

Anggota

Drs. H. Maftuh Abubakar, SH. MH.

Anggota

Drs. H. Abu Bakar, SH. MH.

Anggota

Drs. H. Maraenda Harahap, SH. MH.


Drs. H. Uwanuddin, SH. MH.

Anggota

Drs. H. Ahmad Choiran, MH.

Anggota

DR. H. Ahmad Fathoni, SH. M.Hum

Anggota

Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.HI.


Drs, H. Mohammad Chanif, SH. MH.

Anggota

Drs. H. Oding Sopandi, SH.

Anggota

Drs. H. Masrum, MH.

Anggota

Drs. H. Muhsin Halim, SH. MH.


Drs. H. Makmur, MH.

Anggota

Drs. H. Trubus Wahyudi, SH. MH.

Anggota

DAERAH PENGAWASAN

Pengadilan Agama Serang

Pengadilan Agama Tangerang

Pengadilan Agama Tigaraksa

Pengadilan Agama Pandeglang


108

5

6

Drs. H. Imamuddin, SH.


Drs. H. Abd. Razak Bachtiar, SH. MH.

Anggota

H. Asril Nasution, SH. M.Hum.

Anggota

Drs. M. Dirwan, SH. MH.


Drs. H. Endang Muchlish, SH. MH.

Anggota

M. Ridwan Siregar, SH.

Anggota

Pengadilan Agama Rangkasbitung

Pengadilan Agama Cilegon

Adapun materi Pembinaan meliputi : 1. Manajemen Peradilan 2. Pelayanan Publik 3. Pembinaan Teknis Yustisial 4. Pembinaan Administrasi Perkara 5. Pembinaan Administrasi Umum dan Perlengkapan 6. Pembinaan Administrasi Keuangan 7. Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kegiatan Pengawasan Bulan Juli 2013 No 1

2

3

4

Nama

Uraian

Tanggal 22 – 23 Juli 2013

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Drs. H. Humaidi Husen, SH. MH. Drs. H. Maraenda Harahap, SH. MH. Drs. Darisman DR. H. Ahmad Fathoni, SH. M.Hum. Drs. H. Trubus Wahyudi, SH. MH. Dedeh Hotimah, S.Ag. MH.

Pengawasan di

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Drs. H. Humaidi Husen, SH. MH. Drs. H. Abu Bakar Syarief, SH.MHI. Drs, H. Uwanuddin, SH. MH. H. M. Surury YS., SH. MH. Drs. H. Ahmad Choiran, MH. Hulaesi, SH. MH.

Pengawasan di

1. 2. 3. 4. 5.

Drs. H. Zulkifli, SH. MH. Drs. H. Mohammad Chanif, SH. MH. M. Ridwan Siregar, SH. MH. H. Asril Nasution, SH. M.Hum. Drs. Asmawi H. Rawi

Pengawasan di

1. 2. 3. 4. 5.

Drs. M. Dirwan, SH. MH. Drs. H. Ahmad As’ad, SH. Drs. H. Fakhruddin CIkman, SH. MSI. Drs. H. Oding Sopandi, SH. Hidayat, SH.

PA Serang

22 – 23 Juli 2013

PA Tangerang

22- 23 Juli 2013

PA Rangkasbitung

Pengawasan di

24 – 25 Juli 2013

PA Pandeglang


109

5

6

1. 2. 3. 4. 5.

Drs. H. Achmad Hanifah Drs. H. Musfizal Musa, SH. MH. Drs. H. Abd. Razak Bachtiar, SH. MH. Drs. H. Imamuddin, SH. Drs. Usman MS., SH.

Pengawasan d

24- 25 Juli 2013

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Drs. H. Humaidi Husen, SH. MH. Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, MHI. Drs. H. Abu Bakar, SH. MH. Drs. H. Masrum, MH. Drs. H. Endang Muchlish, SH. MH. Achmad Sofwan, SH.

Pengawasan di

PA Cilegon

24-25 Juli 2013

PA Tigaraksa

Kegiatan Pembinaan Bulan November - Desember 2013

No

Nama

Uraian

Tanggal

1

1. Drs.H. Sudirman Malaya, SH. MH. 2. Dra.Hj. Siti Maryam

Pembinaan di PA Tangerang

25 – 26 November 2013

2


Pembinaan di PA Cilegon

3 - 4 Desember 2013

3


Pembinaan di PA Rangkasbitung

5 – 6 Desember 2013

4


Pembinaan di PA Pandeglang

9 – 10 Desember 2013

5


Pembinaan di PA Tigaraksa

11 – 12 Desember 2013

6


Pembinaan di PA Serang

16 – 17 Desember 2013

Kegiatan Pengawasan Bulan November 2013 No 1

2

3

4

Nama

Uraian

Tanggal

1. 2. 3. 4. 5.

Drs. H. Maraenda Harahap, SH. MH. Drs. H. Uwanuddin, SH. MH. Drs. H. Ahmad Choiran, MH. DR. H. Ahmad Fathoni, SH. M.Hum Hulaesi, SH. MH

Pengawasan di

7 November 2013

1. 2. 3. 4. 5.

Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.HI. Drs, H. Mohammad Chanif, SH. MH. Drs. H. Oding Sopandi, SH. Drs. H. Masrum, MH. Achmad Sofwan, SH.

Pengawasan di

1. 2. 3. 4. 5.

Drs. H. Zulkifli, SH. MH. Drs. Darisman Drs. H. Maftuh Abubakar, SH. MH. Drs. H. Abu Bakar, SH. MH. Dedeh Hotimah, S.Ag. MH.

Pengawasan d

1. Drs. M. Dirwan, SH. MH. 2. Drs. H. Endang Muchlish, SH. MH. 3. M. Ridwan Siregar, SH

Pengawasan di

PA Tangerang

11 November 2013

PA Tigaraksa

12 November 2013

PA Serang

14 November 2013

PA Cilegon


110

4. Drs. Usman MS., SH. 5

6

3)

1. 2. 3. 4.

Drs. H. Imamuddin, SH. Drs. H. Abd. Razak Bachtiar, SH. MH. H. Asril Nasution, SH. M.Hum Drs. Asmawi H. Rawi

1. 2. 3. 4.

Drs. H. Muhsin Halim, SH. MH. Drs. H. Makmur, MH. Drs. H. Trubus Wahyudi, SH. MH. Hidayat, SH.

Pengawasan di

18 November 2013

PA Rangkasbitung

Pengawasan di

19 November 2013

PA Pandeglang

PENGAWASAN INSIDENTIL

Kegiatan SIDAK Tahun 2013 No 1.

Nama

Uraian

1. Drs. H. Humaidi Husen, SH. MH 2. Drs. H. Abd. Razak Bachtiar, SH. MH. 3. H. M. Surury YS., SH. MH.

1. Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.HI. 2. Drs. H. Endang Muchlish, SH. MH. 3. Drs. H. Abu Bakar, SH. MH.

pelanggaran kode etik

4 April 2013

Klarifikasi dugaan pelanggaran kode etik

7 – 8 Oktober 2013

hakim PA. Tigaraksa

4. Drs. H. Masrum, MH. 3.

Klarifikasi dugaan

hakim PA. Cilegon

4. Rifki, SH. M.Hum. 2.

Tanggal

Dugaan pelanggaran

1. Drs. H. Humaidi Husen, SH. MH.

PP.10 Tahun 1983 jo.

2. Drs. H. Imamuddin, SH. 3. Drs. H. Abd. Razak Bachtiar, SH. MH. 4. H. Asril Nasution, SH. M.Hum.

PP. 45 Tahun 1990

24-25 Oktober 2013

pegawai PA. Rangkasbitung

BAB V Pembinaan dan Pengelolaan A.

Sumber Daya Manusia 1.

Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Pembinaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten selama Tahun 2013 terhadap Tenaga Teknis Yudisial adalah sebagai berikut : 1). Rapat Ekspose Hasil Pengawasan Intern Pengadilan Tinggi Agama Banten yang dilaksanakan pada bulan Januari dan April 2013; 2). Rapat Persiapan Panitia Pengarah dan Pelaksana dalam rangka Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2013 yang dilaksanakan pada Bulan Januari dan Februari 2013; 3). Rapat Koordinasi Jajaran Pimpinan, Hakim Tinggi, Pejabat Fungsional dan Struktural Pengadilan Tinggi Agama Banten pada Bulan Februari 2013;


111

4). Rapat Koordinasi Hakim Tinggi dalam rangka Pembahasan

Rapat Kerja Daerah

Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2013 pada Bulan Februari 2013 ; 5). Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh seluruh Pejabat struktural Pengadilan Tinggi Agama Banten pada Bulan Februari 2013; 6). Rapat Koordinasi Pimpinan, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan Ketua, Wakil Ketua dan Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2013 yang dilaksanakan pada Bulan April, Juni,Juli 2013; 7). Rapat Koordinasi dalam bentuk pembinaan bagi seluruh Hakim Tinggi, Pejabat Fungsional dan Struktural serta Karyawan / karyawati Pengadilan Tinggi Agama Banten yang dilaksanakan pada Bulan Juni dan November 2013; 8). Rapat Koordinasi dalam bentuk pembinaan bagi Pejabat Fungsional dan Struktural serta Karyawan / karyawati Pengadilan Tinggi Agama Banten yang dilaksanakan pada Bulan Juli 2013; 9). Rapat Koordinasi Struktural Pengadilan Tinggi Agama Banten yang dilaksanakan pada Bulan November 2013; 10). Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten oleh Hakim Tinggi, Pejabat Struktural dan Fungsional PTA Banten, Wakil Ketua, Hawasbid, Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Sewilayah PTA Banten

yang dilaksanakan pada Bulan November 2013;

11). Pengawasan Rutin / Reguler oleh Hakim Pengawas Bidang PTA Banten yang dilakukan secara rutin 2 kali dalam setahun yang dilaksanakan pada bulan Maret dan Desember 2013, mencakup Bidang Umum, Keuangan, BMN, Kepaniteraan serta Website SIADPTA; 12). Pengawasan yang dilakukan secara rutin 2 kali dalam setahun, oleh Tim Pengawas Pengadilan Tinggi Agama Banten yang terdiri dari Hakim Tinggi, Pejabat Kepaniteraan / Kesekretariatan dan Panitera Pengganti, mencakup Bidang Teknis Yustisial, administrasi perkara dan administrasi umum pada Pengadilan Agama sewilayah PTA Banten yang dilaksanakan pada bulan Juli dan November 2013; 13). Pembinaan yang dilakukan secara rutin dilaksanakan pada bulan November 2013, mencakup Teknis Yustisial, Administrasi Perkara dan Administrasi Umum terhadap Ketua, Panitera, Jajaran Fungsional, Kepaniteraan dan Kesekretariatan oleh Ketua dan Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Banten ke seluruh Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten 14). Pembinaan dalam bentuk Rapat Koordinasi Jajaran Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan April dan Oktober 2013. 15). Kegiatan Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten yang dilaksanakan pada Bulan April 2013;


112

16). Kegiatan Diskusi Hakim yang dilaksanakan secara bergilir pada Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten setiap bulan; 17). Kegiatan Implementasi Pengembangan Informasi Teknologi ( IT ) Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2013 yang dilaksanakan pada Bulan April 2013; 18). Kegiatan Orientasi Hisab Rukyat Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2013 yang dilaksanakan pada Bulan April 2013; 19). Kegiatan Orientasi Standar Operating Procedure (SOP) Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2013 yang dilaksanakan pada Bulan Mei 2013; 20). Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Tugas Hakim

Pengadilan Tinggi Agama dan

Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2013 yang dilaksanakan pada Bulan Mei 2013; 21). Kegiatan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2013 yang dilaksanakan pada Bulan Juni 2013; 22). Kegiatan Penyusunan Program dan Anggaran RKA-KL Tahun 2014 Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2013 yang dilaksanakan pada Bulan Juni 2013; 23). Kegiatan Orientasi Sasaran Kerja Pegawai Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2013 yang dilaksanakan pada Bulan Oktober 2013; 24). Rapat Mingguan yang dilaksanakan setiap Hari Rabu yang diikuti oleh seluruh Hakim Tinggi; 25). Mengikutsertakan Pendidikan Pelatihan, Sosialisasi dan Seminar bagi Pejabat Fungsional, Kepaniteraan dan Staf baik Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Pengadilan Agama yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI, Badiklat Kumdil MA RI, Ditjen Badilag MA RI maupun Pengadilan Tinggi Agama Banten. Data Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten berjumlah 200 Orang Pegawai, terdiri dari : No

Satuan Kerja

1 2 3 4 5 6 7

P TA Banten PA Tangerang PA Tigaraksa PA Serang PA Cilegon PA Pandeglang PA Rangkasbitung

Hakim Pansek Wapan 23 13 19 10 10 7 6

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 -

Panitera Muda

PP

JS / JSP

Jumlah

2 3 3 3 3 2 3

5 6 6 6 5 3 1

11 10 10 9 3 6

32 35 40 31 29 16 17


113

Jumlah 2.

88

7

5

19

32

49

200

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Pembinaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten selama Tahun 2013 terhadap Tenaga Non Teknis adalah sebagai berikut : 1). Pembinaan Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam apel setiap Hari Senin Pagi oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Banten; 2). Pembinaan Aparatur Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam Upacara HUT PTA Banten pada bulan April 2013. 3). Pembinaan Aparatur Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam Upacara Bendera tanggal 17 Agustus 2013 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten. 4). Rapat Koordinasi antara Hakim Tinggi dengan Pejabat Struktural dan Fungsional PTA Banten, dilakukan sebanyak 3 kali. 5). Pembahasan Evaluasi Pembaruan Program Pengembangan IT yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2013. 6). Mengikutsertakan

pelatihan-pelatihan,

seminar

dan

sosialisasi

bagi

Pejabat

Kesekretariatan dan Stafnya baik Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Pengadilan Agama yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI, Badiklat Kumdil MA RI, Ditjen Badilag MA RI, Pengadilan Tinggi Agama Banten, KPPN dan Instansi lain yang terkait.

Data Sumber Daya Manusia Non Teknis di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten berjumlah 66 Orang Pegawai, terdiri dari : No 1 2 3 4 5 6 7

3.

Instansi P TA Banten PA Tangerang PA Tigaraksa PA Serang PA Cilegon PA Pandeglang PA Rangkasbitung Jumlah

Wasek

Kasub / Kaur

Staf

Jumlah

1 1 1 1 1 1 6

3 3 3 3 3 3 3 21

12 6 1 12 2 6 39

15 10 5 16 6 10 4 66

Promosi, Mutasi dan Pensiun 1). Mutasi Jabatan keluar dari wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten sebanyak 17 orang pejabat fungsional. 2). Promosi/Mutasi jabatan masuk ke wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten sebanyak 18 orang pejabat fungsional.


114

3). Mutasi Staf keluar dari wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten sebanyak 2 orang pegawai. 4). Mutasi jabatan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten sebanyak 30 orang, terdiri dari: a. 9 orang promosi pejabat struktural b. 7 orang promosi pejabat fungsional (3 orang berasal dari jabatan structural) c.

7 orang mutasi pejabat struktural

d. 7 orang mutasi pejabat fungsional 5). Pensiun karena batas usia pensiun di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten sebanyak 2 orang.

4.

Pengisian Jabatan Struktural Pergantian Pimpinan Pada Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten adalah sebagai berikut : 1). Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten, yang semula dijabat oleh Drs. H. Muwahhidin, S.H., M.H., digantikan oleh Drs. H. Humaidi Husen, S.H., M.H.; 2). Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa yang semula dijabat oleh Drs. Jeje Jaenudin, M.S.I., diganti oleh Drs. H. Uyun Kamiluddin, S.H., M.H., semula menjabat Wakil Ketua Pengadilan Agama Tangerang ; 3). Ketua Pengadilan Agama Cilegon Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H., semula menjabat Ketua Pengadilan Agama Bengkalis; 4). Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung yang semula dijabat oleh Drs. Abdul Fatah, diganti oleh Drs. H. Fajri Hidayat, M.H., semula menjabat Wakil Ketua Pengadilan Agama Kalianda; 5). Wakil Ketua Pengadilan Agama Tangerang yang semula dijabat oleh Drs. H. Uyun Kamiluddin, S.H., M.H., diganti oleh Drs. Sahlan, S.H., M.H., semula menjabat Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat; 6). Wakil Ketua Pengadilan Agama Pandeglang Drs. Musifin, M.H., semula menjabat Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa. 7). Wakil Ketua Pengadilan Agama Serang yang semula dijabat oleh Drs.H. Chotman Jauhari, M.H., diganti oleh Drs. H. Ali Fikri, S.H., M.H., semula menjabat Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

Pergantian Pejabat Kepaniteraan/Kesekretariatan Pada Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten adalah sebagai berikut : 1). Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Cilegon yang semula dijabat oleh Drs. H. Abdullah Sahim, S.H. digantikan oleh H. Naisan, S.H., M.Hum, semula Wakil Panitera Pengadilan Agama Tangerang;


115

2). Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Pandeglang yang semula dijabat oleh Drs. Usman MS, S.H., digantikan oleh Drs. H. Abdullah Sahim, S.H., semula Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Cilegon; 3). Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Pandeglang yaitu Drs. Usman MS, S.H., dimutasikan sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Banten; 4). Hulaesi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Banten; 5). Wakil Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Pariyanto, S.H., semula Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tigaraksa; 6). Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tigaraksa yang semula dijabat oleh Pariyanto, S.H., digantikan oleh Nurmalasari Josepha, S.H., semula menjabat sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa; 7). Gudi Tri Cahyono, semula menjabat sebagai Jurusita Pengganti pada

Pengadilan

Agama Pandeglang, dimutasikan sebagai Jurusita Pengadilan Agama Pandeglang; 8). Rudiyanta, S.H, sebagai Wakil Sekretaris pada Pengadilan Agama Tigaraksa; 9). Dzul Fadlli Hidayat, S.T, sebagai Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Serang, yang semula dijabat oleh Ratna Sari Fitriyani, S.H., M.H; 10). Ratna Sari Fitriyani, S.H., M.H sebagai Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Tangerang semula Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Serang; 11). Hatta Fajrizzaman, S.H.I., sebagai Wakil Sekretaris pada Pengadilan Agama Rangkasbitung semula Kepala Urusan Keuangan Pengadilan Agama Rangkasbitung; 12). Kepala Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Agama Tigaraksa yang semula dijabat oleh Hana Nuraini, S. Sos digantikan oleh Pusparini, S.H.; 13). Kepala Sub Bagian Keuangan Pengadilan Agama Tangerang yang semula dijabat oleh Siti Rodiah, S.H.I,. M.H.,digantikan oleh Hana Nuraini, S.Sos. semula Kepala Urusan Kepegawaiaan Pengadilan Agama Tigaraksa; 14). Kepala Sub Bagian Keuangan Pengadilan Agama Tigaraksa yang semula dijabat oleh Dzul Fadlli Hidayat, S.T. digantikan oleh Siti Rodiah, S.H.I,. M.H., semula Kepala Sub Bagian Keuangan Pengadilan Agama Tangerang; 15). Adnan Hasan Mubarak, S.Kom, sebagai Kepala Urusan Keuangan Pengadilan Agama Rangkasbitung; 16). Ahmad Muhtadin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Tangerang; 17). Siti Hajar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa. B.

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan didalam pelayanan publik, sarana dan prasarana bagian terpenting dalam suatu lembaga atau instansi, maka pengelelolaan yang baik, efisien dan efektif mutlak diperlukan, tujuan pengelolaan sarana dan prasarana adalah agar semua yang berhubungan dengan sarana dan prasarana baik yang bersifat administrasi dan teknis operasional dapat dijalankan dengan baik dan efisien.


116

Barang Milik Negara yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten & Pengadilan Agama diwilayah PTA Banten telah digunakan sepenuhnya untuk operasional atau menunjang pekerjaan kantor dalam rangka melayani masyarakat dan ditatausahakan dengan menggunakan Aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara). Sinkronisasi laporan Barang Milik Negara dengan laporan keuangan dilakukan setiap bulan sekali yaitu dengan melaksanakan rekonsiliasi aplikasi SIMAK BMN, dan setiap semester dilakukan rekonsialiasi dengan Kantor KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang) setempat, dalam pengelolaan sarana dan prasarana dilakukaan kegiatan, antara lain :  Pengadaan Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang / jasa pada Lembaga atau Instansi Pemerintah, proses pengadaan yang dilakukan secara transparan, efisien & kompetitif sangat diperlukan untuk ketersediaan barang / jasa yang terjangkau & berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan public, pengadaan yang pemilihan penyedianya secara lelang /tender di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten proses pelaksanaannya telah menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).  Pemeliharaan Pemeliharaan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk membuat/menjadikan barang milik Negara dalam kondisi seperti semula. pemeliharaan barang milik Negara dibiayai dari DIPA masing – masing satuan kerja, kegiatan pemeliharaan antara lain service rutin, perbaikan-perbaikan & penggantian sparepart.  Penghapusan Penghapusan barang milik Negara yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Banten & Satuan Kerja yang berada di bawahnya yaitu penghapusan dari daftar barang Kuasa Pengguna Barang dengan cara pengalihan status penggunaan barang milik Negara kepada Kuasa Pengguna Barang lainnya atau biasa disebut transfer keluar & pemindahtangan barang milik Negara dengan cara dilelang. Pada tahun 2013 Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Pengadilan Agama sewilayah PTA Banten telah melaksanakan penghapusan barang milik Negara dengan lelang yang dilaksanakan di Kantor KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang) setempat, satuan kerja yang telah melaksanakan penghapusan barang milik Negara pada tahun 2013 antara lain Pengadilan Tinggi Agama Banten, Pengadilan Agama Rangkasbitung dan Pengadilan Agama Cilegon, untuk Pengadilan Agama Pandeglang proses penghapusan belum selesai dan sampai saat ini masih menunggu keputusan penghapusan oleh Badan Urusan Administrasi Mahakamah Agung RI. 1. Sarana dan Prasarana Gedung


117

a) Pengadaan  SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA SERANG

No.

1.

2.

Paket Pengadaan Pengadaan Alat Pengolah Data

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Uraian Barang/Jasa

1. 2. 3. 4.

PC. Unit Laptop Mesin Fax Kamera

Volume/ Satuan 2 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah

Harga Satuan (Rp.)

Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Saldo (Rp.)

8.800.000 8.800.000 3.190.000 5.260.000

35.500.000

34.850.000

650.000

64.500.000

64.075.000

425.000

Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Saldo (Rp.)

3.666.000 1.540.000 4.400.000 550.000

29.600.000

29.552.000

48.000

8.250.000 1.045.000 1.100.000 6.850.000 8.600.000 5.060.000 10.120.000

70.400.000

70.120.000

280.000

Jumlah

5 Buah

1. Kursi Tunggu 2. Meja Pendaftaran 3. Lemari Toga Hakim 4. Papan Visual 5. Rak Arsip Perkara 6. AC. Split 7. Filling Cabinet 8. Lemari Besi

5 Buah 2 Buah 1 Buah

2.365.000 3.960.000 4.840.000

3 Buah 2 Buah

4.400.000 1.595.000

2 Buah 2 Buah 4 Buah

3.850.000 2.530.000 2.585.000

Jumlah

Ket.

21 Buah

 SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

No 1.

2.

Paket Pengadaan Mebelair

Pengolah Data dan Komunikasi

Uraian Barang/Jasa

Volume/ Satuan

1. 2. 3. 4.

Lemari Arsip Rak Arsip AC. Split Teralis

2 buah 8 buah 1 buah 10 buah

Jumlah

21 buah

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

PC. Unit LCD Monitor Printer Laserjet UPS PABX Finger Print Sound Sytem Jumlah

4 Buah 2 Buah 4 Buah 1 Buah 1 buah 1 buah 1 buah

Harga Satuan

Ket.

14 Buah


118

 SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA TANGERANG No 1.

Paket Pengadaan Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi

Uraian Barang/Jasa

Volume/ Satuan

1. 2. 3. 4.

4 Buah 1 Buah 10 Buah 1 Buah

PC Unit LED Kamera CCTV DVR JUMLAH

2.

Pengadaan Peralatan dan fasilitas perkantoran

1. 2. 3. 4. 5.

Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Saldo (Rp.)

6.949.500 4.727.500 789.500 8.797.500

50.275.000

49.218.000

1.057.000

38.760.000

37.800.000

960.000

Harga Satuan

Ket.

15 buah

Sice Lemari Toga Lemari Sliding Papan Nama Ruangan Papan Hadir Pejabat


7.066.250 3.958.750 2.996.250 356.250

1 buah

4.921.250

JUMLAH

31 Buah

 SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG

No 1.

Paket Pengadaan Pengadaan Alat pengolah Data

Uraian Barang/Jasa

Volume/ Satuan

1. 2. 3.

PC. Unit Laptop Printer Laser Jet Printer Inkjet Scanner sheetfed colour Scaning Scanner Desktop colour Faltbed

4 buah 3 buah 2 buah

6.975.000 6.655.000 1.675.000

2 buah 1 buah

1.550.000 3.135.000

1 buah

895.000

Jumlah

13 buah

4. 5. 6.

Harga Satuan

Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Saldo (Rp.)

59.900.000

59.245.000

655.000

Ket.


119

7.

2.

Pengadaan mebelair

8.

Honor Pejabat Pengadaan Honor Pejabat Penerima hasil pekerjaan

1. 2. 3.

Filling Cabinet Lemari Arsip Kursi Tunggu Jumlah

3.

AC

AC 2 PK Jumlah

4.

Brandkas

Brandkas Jumlah

1 OK

300.000

3 OK

200.000


1.965.000 2.365.000 1.900.000

24.900.000

24.385.000

515.000

4.000.000

8.700.000

8.620.000

80.000

3.250.000

6.500.000

6.129.860

370.140

11 buah 2 buah 2 buah 2 buah 2 buah

 SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA No .

Paket Pengadaan

1.

Alat Pengolah Data

Uraian Barang/Jasa

Volume/ Satuan

1. 2.

7 buah 5 buah

Laptop Printer JUMLAH

2.

Peralatan dan mesin

1. 2.

AC 2 PK AC 1 PK JUMLAH

Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Saldo (Rp.)

7.920.000 792.000

60.000.000

59.400.000

600.000

7.892.500 5.912.500

40.000.000

39.435.000

565.000

Harga Satuan

Ket.

12 buah 2 Buah 4 Buah 6 Buah

 SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN No 1.

Paket Pengadaan Pengadaan Mebelair

Uraian Barang/Jasa

Volume/ Satuan

Harga Satuan

Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Saldo (Rp.)

Ket.

1.447.800

Kantor

1. Sice Ruang Tunggu 2. Sice Ruang Tamu 3. Meja Komputer

2 Buah

9.000.000 125.500.000 124.052.200

1 Buah

9.000.000

1 Buah

1.200.000

4. Kursi Hadap

7 Buah

1750.000

Rumah Dinas Rumah Dinas Kantor

5. Kursi pertemuan 6. Lemari Baju Kamar Utama 7. Lemari Baju Kamar Anak

50 Buah

345.000

Kantor

1 Buah

6.595.000

1 Buah

4.350.000

Rumah Dinas Rumah Dinas


120

2.

Pengadaan Televisi dan Dispenser

8. Teralis

13 Buah

200.000

9.

1 Buah

7.500.000

10. Tempat Tidur No 1 11. Tempat Tidur No. 3 12. Meja Makan

1 Buah

8.490.000

1 Buah

5.200.000

1 Buah

5.090.000

13. Kitchen Set

1 Buah

4.500.000

14. AC ½ PK

2 Buah

3.450.000

15. AC ¾ PK

1 Buah

3.850.000

Gordyn

-

JUMLAH

84 BUAH

16. Honor Pejabat Pengadaan

1 OK

500.000

500.000

500.000

4 Buah 1 Buah

1.500.000 3.050.000

10.000.000

9.955.000

1. Dispenser 2. LCD TV JUMLAH

Rumah Dinas Rumah Dinas Rumah Dinas Rumah Dinas Rumah Dinas Rumah Dinas Rumah Dinas Rumah Dinas

45.000

5 BUAH

b) Pemeliharaan  SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA SERANG No

Paket Pemeliharaan/ Perawatan

Volume/ Satuan

Uraian Pemeliharaan/Perawatan

Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp.)

1.

Mobil

3 Unit

a. b. c. d. e.

2.

Motor

4 Unit

3.

Sarana Gedung


Saldo (Rp.)

Ket.

Bahan bakar Service rutin Ganti oli Penggantian sparepart Pembayaran pajak

60.000.000

60.000.000

-

a. b. c. d. e.


8.100.000

8.100.000

-

a. b. c. d. e.

AC Split Printer PC Unit Mesin Fax Jaringan Telepon

14.600.000

14.600.000

-

 SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG No

Paket

Volume/

Uraian

Pagu (Rp.)

Realisasi

Saldo

Ket.


121

Pemeliharaan/ Perawatan

Satuan

Pemeliharaan/Perawatan

(Rp.)

(Rp.)

1.

Mobil

1 Unit

a. b. c. d. e.


20.000.000

19.988.581

11.419

2.

Motor

5 unit

a. b. c. d.


12.800.000

12.790.479

`9.521

3.

Sarana dan prasarana gedung kantor


a. b. c. d. e.

Laptop / netbook Komputer dan server Printer dan scannetr AC Inventaris lainnya (papan visual, brandkas, laudry)

16.432.000

16.423.180

8.820

 SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA TANGERANG No


Volume/ Satuan

1.

Mobil

3 unit

2.

Motor

3.



Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Saldo (Rp.)

Ket.

a. b. c. d. e.


45.000.000

44.999.3575

425

2 unit

a. b. c. d. e.


3.148.000

3.147.642

358


a. b. c. d.

PC Unit Notebook Printer AC Split

17.583.000

17.583.000

-

 SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG No


Volume/ Satuan

1.

Mobil

1 unit


a. b. c. d.

Bahan bakar Service rutin Ganti oli Penggantian sparepart

Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp.)

21.200.000

21.195.700

Saldo (Rp.)

Ket.

4.300


122

e.

Pembayaran pajak

2.

Motor

6 unit

a. b. c. d. e.


12.000.000

11.993.005

6.995

3.

Perawatan Sarana Gedung

6 unit 3 unit 14 unit 6 unit

a. b. c. d.

Printer Laptop Personal Computer AC

13.720.000

13.103.000

617.000

4.

Perawatan Inventaris Kantor

23 peg

a. b.

Perbaikan kursi ketua Penggantian karpet meja sidang Perbaikan kursi wakil ketua

1.357.000

1.150.000

207.000

c.

 SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA No


Volume/ Satuan


Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp.)

1.

Mobil

3 unit

a. b. c. d. e.

2.

Motor

5 unit

3.


15 unit

Saldo (Rp.)


46.389.000

46.321.700

67.300

a. b. c. d. e.


7.200.000

4.950.000

` 2.250.000

a. b. c. d.

Printer AC Laptop PC

13.230.000

9.660.000

3.570.000

Ket.

 SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA CILEGON No


1.

Mobil

Volume

1 unit


a. b. c. d.

Bahan Bakar Service Rutin Ganti Oli Penggantian Sparepart

Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp.)

24.490.000

24.475.892

Saldo (Rp.)

Ket.

14.108


123

2.

Motor

6 unit

a. b. c. d.

Bahan Bakar Service Rutin Ganti Oli Penggantian Sparepart

14.940.000

14.907.798

32.202

3.

Perawatan Sarana dan Prasarana Gedung

12 unit 14 unit 8 unit 9 unit 33 OT

a. b. c. d. e.

Pc. Unit Printer Notebook AC Inventaris Kantor Linnya

22.464.000

22.464.000

-

 SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN No


Volume/ Satuan


1.

Mobil

4 Unit

a. b. c. d. e.

2.

Motor

4 unit

a. b. c. d. e.

3.

Perawatan sarana gedung

1 Unit 43 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit 12 Unit

a. b. c. d. e. f.

Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp.)


68.000.000

67.924.656

75.334


12.000.000

11.998.584

1.416

24.280.000

24.279.506

494

Mesin fotocopy Inventaris Kantor Printer Laptop PC Unit Air Conditioner

Saldo (Rp.)

Ket.


124

c) Penghapusan  SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG

No.

Jenis Barang

Volume/ Satuan

Nilai Lelang (Rp.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Papan Visual/Papan Nama Buffet Perkakas Kantor Lainnya Meja Kerja Kayu Kursi Besi Metal Kursi Kayu Kursi Kayu Sice Kasur / Spring Bed Jam Elektronik Kipas Angin Kipas Angin Kipas Angin PC. Unit Printer Printer Laptop

7 Buah 1 Buah 1 Buah 9 Buah 24 Buah 4 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 3 Buah 2 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 2 Buah 1 Buah 1 Buah

14.000 1.000 2.000 18.000 48.000 4.000 2.000 2.000 5.000 3.000 20.000 3.000 2.000 125.000 30.000 20.000 150.000

Jumlah

Keterangan

449.000

 SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA CILEGON

No.

Jenis Barang

Volume/ Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) Mesin Hitung Elektronik/Calculator Kipas Angin Stabilisator Dispenser Microphone/Wireless MIC Professional Sound System Telephone (PABX) Pesawat Telephone Alat Komunikasi Telephone Lainnya P.C Unit Note Book Floppy Disk Unit (Peralatan Mini Komputer) Printer (Peralatan Personal Komputer) Server

2 Unit 2 Unit 7 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 4 Unit 1 Unit

19.200 2.000 14.000 10.600 3.300 5.000 22.000 2.300 5.300 5.300 81.200 22.000

1 Unit

2.000

10 Unit 1 Unit

63.000 10.200

13 14 15

Nilai Lelang (Rp.)

Keterangan


16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Hub Lemari Kayu Rak Kayu Papan Visual/Papan Nama White Board Stempel Timbul/Bulat Meja Kerja Kayu Kursi Besi/Metal Sice Bangku Panjang Kayu Meja Rapat Meja Komputer Palu Sidang

1 Unit 1 Unit 3 Unit 3 Unit 5 Unit 2 Unit 27 Unit 43 Unit 1 Unit 6 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit

Jumlah

2.000 5.200 6.300 6.900 9.200 1.000 142.800 305.300 5.300 31.800 5.100 10.400 1.300 800.000

 SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

No.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Jenis Barang

Meja Kerja Kayu Telepon / PABX Kursi besi metal AC Gordyn Sice Lemari Kayu Mesin Ketik Speaker External Laptop/ Notebook Kipas Angin Fingerprint Whiteboard Kaca Hias Sepeda Motor Papan Visual Printer

Volume/ Satuan

Nilai Lelang (Rp.)

Keterangan

8 buah 8 buah 7 buah 2 buah 18 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 2 buah 2 buah 1 buah 2 buah 1 buah 1 unit 7 buah 4 buah

-

Masih dalam proses di Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Berdasarkan surat permohonan Usul penghapusan BMN Tanggal 27 Desember 2013 nomor : W27A/1968/PL.04 /XII/2013


 SATUAN KERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

No.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Jenis Barang

Volume/ Satuan

Kipas angin Tustel Dispenser Printer P.C Unit Kursi besi metal Mesin Absensi Finger print Papan Visual Ac Laptop Jumlah

Nilai Lelang (Rp.)

1 unit 1 unit 4 unit 10 unit 2 unit 16 unit 1 unit 1 unit 10 unit 1 Unit 3 unit

33.500 55.000 175.000 515.000 170.000 500.000 40.000 40.000 300.000 300.000 600.000

50 unit

2.728.500

Keterangan

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung a) Pengadaan  SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA TANGERANG Paket Pengadaan Pengadaan Gedung/ Bangunan

Uraian Barang/ Jasa

Volume/ Satuan

Paving Block

126 m

2

Harga Satuan 90.817.

Pagu (Rp.)

11.610.000

Realisasi (Rp.)

Saldo (Rp.)

11.442.900

167.100

Ket.

 SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG Paket Pengadaan Pemagaran Gedung Kantor

Uraian Barang/ Jasa

Volume/ Satuan

Harga Satuan

Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Saldo (Rp.)

Ket.

Konsultan Perencana

1 Paket

13.640.000

14.000.000

13.640.000

360.000

Konsultan Pengawas

1 Paket

9.658.000

10.000.000

9.658.000

342.000

Pemagaran belakang kantor

300 m

2

569.333

171.000.000

170.800.000

200.000

Honor Pejabat Pengadaan Fisik

1 OP

500.000

500.000

500.000

-


Honor Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Perencana

1 OP

300.000

300.000

300.000

-

honor Pejabat Pengadaan Jasa Pengawas

1 OP

300.000

300.000

300.000

-

Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

3 OP

300.000

900.000

900.000

-

 SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA CILEGON Paket Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor Tahap I

Uraian Barang/Jasa

Volume/ Satuan

Harga Satuan

Pagu (Rp.)

Jasa Konsultan perencanan

1 Paket

180.000.000

180.000.000

Jasa Konsultan pengawas

1 Paket

49.310.000

49.310.000

Pembangunan Gedung Kantor Tahap I (Fisik)

1.344 M

ATK lelang

1 Paket

Realisasi (Rp.)

Saldo (Rp.)

Ket.

143.148.000 36.852.000

48.950.000

360.000

2

1.991.000.000

1.991.000.00 0 1.928.405.000 62.595.000

950.000

950.000

926.000

24.000

450.000

1.350.000

1.350.000

-

410.000

1.230.000

1.230.000

-

Honor panitia Pengadaan Jasa Perencanaan

3 OK

Honor panitia Penerima dan Pemeriksa Jasa Perencanaan

3 OK

Honor panitia Pengadaan Jasa Konstruksi

5 OK

1.200.000

6.000.000

6.000.000

-

Honor panitia Penerima dan Pemeriksa Jasa Kontruksi

3 OK

750.000

2.250.000

2.250.000

-


Honor Pejabat Pengadaan Jasa Pengawasan

1 OK

450.000

450.000

450.000

-

Honor panitia Penerima dan Pemeriksa hasil Jasa Pengawas

3 OK

320.000

960.000

960.000

-

Honor pengelola Teknis

7 OB

1.500.000

10.500.000

9.000.000

1.500.000

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kaitan dengan Belanja Modal

30 OK

200.000

6.000.000

6.000.000

-

b) Pemeliharaan  SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA SERANG Paket Pemeliharaan/ Perawatan

Gedung Kantor

Volume/ Satuan

2

400 M


a. b. c. d. e.

Perbaikan ruang sidang I Perbaikan ruang sidang II Perbaikan rumah dinas Perbaikan gudang Perbaikan ruang mediasi

Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp.)

17.000.000

17.000.000

Saldo (Rp.)

Ket.

0

 SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG No


Volume/ Satuan

Uraian Pemeliharaan/ Perawatan

Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Saldo (Rp.)

1.

Gedung Kantor

670 M

2

a. Pemeliharaan Instalasi Air b. Pemeliharaan Instalasi Listrik c. Pemeliharaan Gedung Kantor

14.000.000

13.974.800

25.200

2.

Halaman Kantor

300 M

2

a. Pengecoran Parkiran Halaman b. Halaman teras

2.000.000

1.988.000

12.000

Ket.


 SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA TANGERANG No


Volume/ Satuan

1.

Gedung Kantor

1.198 m

2.

Halaman Kantor

44 m

2

2


Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Saldo (Rp.)

a. Pengecatan Interior b. Perbaikan kamar mandi c. Perbaikan kebocoran atap d. Perbaikan septitank

21.000.000

20.968.550

31.450

1.652.000

1.600.000

52.000

Peremajaan Paving Block

Ket.

 SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG No


Volume/ Satuan


Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Saldo (Rp.)

1.

Gedung Kantor

500 m

2.

Halaman Kantor

3.

Perawatan kantor lama

Ket.

2

a. Perbaikan kebocoran DAK atas gedung b. Perbaikan profil dan list depan gedung c. Perbaikan plafond hukum d. Drainase kamar mandi waka pa dan wasek.

35.000.000

34.912.000

88.000

200 m

2

Pembuatan dan penataan taman depan

2.000.000

2.000.000

-

200 m

2

a. Pengecatan b. Perbaikan internit

10.000.000

10.000.000

-

 SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA


Volume/ Satuan

Gedung Kantor

2200 m2


Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp.)

a. perbaikan ruang arsip 18.000.000 17.994.500 b. pengecatan

Saldo (Rp.)

Ket.

5.500


 SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA CILEGON No


Volume/ Satuan

1.

Pemeliharaan gedung dan bangunan

250 m

2


a. b. c. d.

2.

Halaman Kantor

500 m

2

Pengecatan Gedung; Perbaikan kebocoran; Perbaikan pintu kamar mandi dan pintu ruangan; Penggantian dan Perbaikan Lampu dan Listrik;

Pemeliharaan dan taman

halaman

Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Saldo (Rp.)

Ket.

17.500.000

17.500.000

-

5.000.000

5.000.000

-

 SATUAN KERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN No


Volume/ Satuan

1.

Gedung Kantor

3.000 m

2.

Halaman Kantor

5000 m


Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Saldo (Rp.)

2

a. b. c.

Pengecatan gedung Perbaikan kebocoran Perbaikan pintu

35.000.000

35.000.000

-

2

a. b.

Pemupukan tanaman Pembasmian hama tanaman Pembasmian rumput liar

7.000.000

6.999.448

552

c. d.

Ket.

Penanaman kembali rumput gajah yang mati

3. Pengelolaan Teknologi Informasi a) Perangkat Keras 1. Pengadilan Agama Serang

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jenis Perangkat Keras Server Laptop PC. Unit Printer M Kios Nomor Antrean TV Media

Volume

Keterangan

3 buah 9 buah 27 buah 29 buah 1 buah 1 buah 1 buah


2. Pengadilan Agama Pandeglang

No.

Jenis Perangkat Keras

Volume

1.

Laptop/Notebook

7 Unit

2. 3.

PC Unit Server

27 Unit 1 Unit

4.

Printer & Scanner

15 Unit

5. 6. 7.

Layar Informasi UPS Jaringan & Wifi

1 Unit 1 Unit 1 Unit

Keterangan 2 Unit dalam proses penghapusan; 5 Unit dalam kondisi baik kondisi baik Kondisi baik 4 Unit dalam proses penghapusan ; 11 Unit kondisi baik Kondisi baik Kondisi baik Kondisi baik

3. Pengadilan Agama Tangerang

No 1. 2. 3.

Jenis Perangkat Keras PC. Sever Personal Komputer Printer

Volume

Keterangan


4. Pengadilan Agama Rangkasbitung

No 1. 2. 3. 4.

Jenis Perangkat Keras Server PC LCD Plasma 29 Inch Desk Info

Volume 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah

Keterangan

Rusak

5. Pengadilan Agama Tigaraksa

No 1. 2. 3.

Jenis Perangkat Keras Laptop PC Printer

Volume

Keterangan


6. Pengadilan Agama Cilegon

No 1. 2. 3. 4. 5.

Jenis Perangkat Keras PC. Unit Note Book Server Printer Scanner

Volume

Keterangan



6. 7.

HUB Modem

5 buah 1 buah

7. Pengadilan Tinggi Agama Banten

No

Jenis Perangkat Keras

1. 2. 3. 4. 5.

Laptop PC Printer Server UPS

Volume

Keterangan


b) Perangkat Lunak 1. Pengadilan Agama Serang

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Jenis Perangkat Lunak

Keterangan

SIADPA PLUS Website SIMKEP SIMAK BMN Persediaan SIMANTAP SAKPA SPM GPP RKA KL SMS GATE WAY Perpustakaan Online

2. Pengadilan Agama Pandeglang

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.


Keterangan

Website dan E-mail SIADPA Plus dan turunannya SIMAK BMN dan Persediaan SAKPA,SPM,GPP,RKAKL Layar Informasi dan TV Media Perpustakaan

3. Pengadilan Agama Tangerang

No 1.


Keterangan

SIADPA Plus


2. 3. 4. 5.

Finger Scan Website Meja Informasi SMS Center

4. Pengadilan Agama Rangkabitung

No 1. 2. 3. 4. 5.


Keterangan

SIADPA Plus Website SIMPEG SIMANTAP SAI

5. Pengadilan Agama Tigaraksa

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.


Keterangan

SIADPA SIADPA PLUS Website KOMDANAS SIMAK SIMANTAP Persediaan LPSE SIRUP SAKPA GPP SPM SIMPEG SIMKEP RKA KL

6. Pengadilan Agama Cilegon

No 1. 2. 3. 4. 5. 6.


Keterangan

SIADPA Plus SIMPEG MEJA INFORMASI APMIN ANTRIAN SIDANG TV MEDIA


7. 8. 9. 10.

DESK INFO SIMAK BMN APLIKASI Persediaan SIMANTAP

7. Pengadilan Tinggi Agama Banten

C.

No


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

SIADPTA WEBSITE SIMPEG SIMAK BMN Persediaan SIMANTAP SAKPA SPM GPP RKA KL SMS GATE WAY PERPUSTAKAAN ONLINE KOMDANAS

Keterangan

Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2013 total pagu DIPA Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Pengadilan Agama sewilayah Banten sebesar Rp. 46.809.690.000,- (Empat puluh enam milyar delapan ratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 DIPA yaitu DIPA unit Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (005.01) sebesar Rp. 46.493.813.000,- (Empat puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) dan DIPA unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (005.04) sebesar Rp. 315.877.000,- (Tiga ratus lima belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : a. Pengadilan Agama se wilayah Banten I. DIPA 005.01 1. Belanja Pegawai No

Pengadilan Agama

PAGU

Realisasi

Sisa

%

1

Serang

4.771.453.000

5.683.332.385

- 971.878.385

120,65

2

Tangerang

5.971.952.000

6.374.035.282

- 402.083.282

106,73

3

Tigaraksa

5.823.580.000

6.613.811.485

- 790.231.485

113,57

4

Pandeglang

2.551.895.000

2.660.355.806

- 108.460.806

104,25

5

Rangkasbitung

2.338.293.000

2.472.188.356

- 133.895.356

105,73


6

CIlegon

3.482.209.000

JUMLAH

24.939.382.000

3.776.747.019

- 294.538.019

108,46

27.580.470.333 - 1.910.855.848

110,59

2. Belanja Barang No

Pengadilan Agama

PAGU

Realisasi

Sisa

%

1

Serang

438.898.000

434.373.450

3.427.550

99,22

2

Tangerang

476.534.000

476.254.592

1.279.408

99,73

3

Tigaraksa

505.237.000

464.396.650

40.840.350

91,92

4

Pandeglang

428.026.000

423.722.359

4.393.641

98,99

5

Rangkasbitung

408.605.000

382.028.760

26.576.240

93,50

6

CIlegon

377.582.000

377.495.985

84.015

99,98

2.634.882.000

2.558.271.796

76.601.204

97,09

PAGU

Realisasi

JUMLAH 3. Belanja Modal No

Pengadilan Agama

Sisa

%

1

Serang

100.000.000

98.925.000

1.075.000

98,93

2

Tangerang

100.645.000

98.460.900

2.184.100

97,83

3

Tigaraksa

100.000.000

98.835.000

1.165.000

98,84

4

Pandeglang

100.000.000

99.672.000

328.000

96,67

5

Rangkasbitung

300.000.000

297.477.860

2.522.140

99,16

6

Cilegon

2.250.000.000

2.148.669.000

101.331.000

99,78

JUMLAH

2.950.645.000

2.842.039.760

108.605.240

96,31

PAGU

Realisasi

II. DIPA 005.04.

No

Pengadilan Agama

Sisa

%

1

Serang

18.800.000

18.800.000

0

100

2

Tangerang

35.900.000

28.518.000

7.382.000

79,44

3

Tigaraksa

43.920.000

43.670.000

250.000

99,43

4

Pandeglang

20.550.000

20.450.000

100.000

99,51

5

Rangkasbitung

15.000.000

15.000.000

0

6

Cilegon

29.415.000

29.350.000

65.000

99,78

JUMLAH

163.585.000

155.788.000

7.447.350

95,23

100


b. Pengadilan Tinggi Agama Banten I. DIPA 005.01 No

Jenis Belanja

PAGU

Realisasi

Sisa

%

1

Belanja Pegawai

14.569.549.000

17.524.873.608

- 2.955.324.608

120,28

2

Belanja Barang

1.420.172.000

1.385.599.876

24.227.124

98,28

3

Belanja Modal

136.000.000

134.507.500

1.492.500

98,90

II. DIPA 005.04

D.

No

Jenis Belanja

PAGU

Realisasi

Sisa

%

1

Belanja Barang

152.292.000

152.292.000

0

100,00

Pengelolaan Administrasi 1. Administrasi Perkara Manajemen perkara juga meliputi pelaksanaan tugas bidang administrasi kepaniteraan baik Adminitrasi kepaniteraan pada Pengadilan Agama sewilayah Banten maupun administrasi kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Agama Banten, yang meliputi prosedur penerimaan perkara, registrasi perkara, keuangan perkara, laporan perkara, kearsipan perkara, pemberian akta cerai, penyampaian salinan putusan perceraian/penetapan talak kepada PPN, pemberian keterangan/pertimbangan/nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah. A. Administrasi Kepaniteraan pada Pengadilan Agama sewilayah Banten a. Prosedur Penerimaan Perkara Pelaksanaan kegiatan penerimaan perkara pada Pengadilan Agama sewilayah Banten telah dilakukan dengan sistem meja-meja (Meja I, Meja II dan Meja III) sesuai dengan ketentuan Pola Bindalmin. Dari perkara yang diterima Pengadilan Agama tahun 2013 sebanyak 10.953 perkara dan telah dibuatkan PMH, dengan rincian sebagai berikut : 1). Sisa tahun 2012 yang belum di PMH

=

38 perkara

2). Perkara diterima tahun 2013

=

10.953 perkara

4). Penetapan PMH tahun 2013

=

10.953 perkara

5). Dicabut sebelum Penetapan PMH 6). Sisa perkara tahun 2013 belum PMH =

=

0 perkara 0 perkara

b. Register Perkara Pengadilan Agama sewilayah Banten telah melaksanakan pencatatan dalam buku register perkara yang jumlahnya sebanyak 16 macam, yang meliputi :


1)

Register Induk Perkara Gugatan

2)

Register Induk Perkara Permohonan

3)

Register Permohonan Banding

4)

Register Permohonan Kasasi

5)

Register Permohonan Peninjauan Kembali ( PK )

6)

Register Surat Kuasa Khusus

7)

Register Penyitaan Barang tidak bergerak

8)

Register Penyitaan Barang bergerak

9)

Register Eksekusi

10) Register Akta cerai 11) Register Jinayah 12) Permohonan Pembagian Harta Peninggalan diluar Sengketa. 13) Register Ekonomi Syari’ah 14) Register Isbat Hilal dan pemberian nasehat keterangan tentang perbedaan penentuan Arah Kibalat dan Penentuan Awal Waktu Shalat. 15) Register Ekskusi Putusan Arbitrase Syarai’ah 16) Register Mediasi. c. Keuangan Perkara Pengelolaan keuangan biaya perkara pada Pengadilan Agama sewilayah Banten telah dibukukan pada Buku Jurnal Keuangan Perkara menurut jenisnya yaitu KI-PAI/G untuk perkara gugatan, KI-PAI/P untuk perkara permohonan, KI-PA2 untuk permohonan banding, KI-PA3 untuk permohonan kasasi, KI-PA4 untuk permohonan peninjauan kembali dan KI-PA5 untuk permohonan eksekusi, kemudian dicatat dalam Buku Induk Keuangan Perkara (KI-PA6), Buku Induk Keuangan Biaya Eksekusi (KI-PA7) untuk permohonan eksekusi, dan Buku Hak-Hak/Biaya Kepaniteraan (KI-PA8) berdasarkan Buku Bantu Jurnal Harian Perkara sesuai dengan ketentuan Pola Bindalmin. Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran biaya perkara pada Pengadilan Agama se wilayah Banten selama Tahun 2013 sebagai berikut : Penerimaan : 1).

Saldo Akhir 2012

= Rp

773.397.400,-

2).

Penerimaan

= Rp

6.075.646.000,-

Jumlah Penerimaan

= Rp

6.849.043.400,-

1). Biaya panggilan

= Rp

3.124.931.000,-

2). Biaya Penerjemah

= Rp

0,-

3). Biaya Sita

= Rp

11.311.000,-

4). Biaya Pemeriksaa setempat

= Rp

32.460.000,-

5). Biaya Sumpah

= Rp

0,-

6). Biaya Pemberitahuan

= Rp

569.398.000,-

Pengeluaran :


7). Pengiriman Biaya Perkara

= Rp

39.59.000,-

8). Meterai

= Rp

61.896.000,-

10). Biaya Pendaftaran/HHK

= Rp

327.025.000,-

11). Pengembalian sisa panjar

= Rp

1.050.762.000,-

12). ATK & Lain-lain

= Rp

541.943.000,-

Jumlah

= Rp

5.810.493.000,-

Saldo

= Rp

1.038.550.400,-

d. Laporan Perkara Pelaksanaan tugas pembuatan laporan perkara Pengadilan Agama sewilayah Banten telah dilaksanakan dalam bentuk 3 (tiga) pola yakni : 1). Pola Bindalmin, terdiri dari laporan bulanan, empat bulanan, enam bulanan yakni Model L1-PA1 s.d. L1-PA8. 2). Pola Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yakni B3 s.d. B6 dan RK1 s.d. RK6. 3). Pola Pengadilan Tinggi Agama Banten yakni Laporan Pelaksanaan Sita, Pembagian Harta Peninggalan di luar Sengketa, Penyampaian Akta Cerai, Penyampaian Salinan Putusan Cerai/Penetapan Talak/Pemberitahuan terjadinya perceraian kepada KUA, Laporan pelaksanaan Minutasi, Laporan Data Tingkat Penyelesaian Perkara, Laporan tersebut dikirim selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya. e. Kearsipan Perkara Pola kearsipan perkara pada Pengadilan Agama Sewilayah Banten adalah setiap perkara yang sudah diminutasi, maka berkas perkara langsung ditata dalam box arsip dan diletakkan pada rak di dalam ruang arsip perkara. Namun ada sebagian berkas perkara yang sudah diminutasi belum dapat dimasukkan dalam box pada rak arsip karena beberapa hal diantaranya adalah : 1). Perkara belum berkekuatan hukum tetap; 2). Ruangan arsip sudah penuh; 3). Perangkat kerasipan belum lengkap; Adapun data tentang penataan berkas perkara dalam box pada rak arsip perkara pengadilan Agama sewilayah Banten pada tahun 2013 dapat diuraikan sebagai berikut : 1). Sisa berkas perkara belum diminutasi tahun 2012

=

470

2). Berkas perkara yang sudah diputus tahun 2013

= 10.516

Jumlah

= 10.986

Berkas perkara telah minutasi tahun 2013

= 10.566

3). Berkas perkara belum diminutasi tahun 2013

=

420


B. Administrasi Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Agama Banten a. Prosedur Penerimaan Perkara Permohonan Banding Setelah perkara diterima Pengadilan Tinggi Agama Banten dari Pengadilan Agama pengaju melalui sub bagian umum, petugas Meja I pada kepaniteraan meneliti kelengkapan berkas perkara banding tersebut meliputi isi berkas A dan berkas B serta syarat-syarat formal sesuai ketentuan yang berlaku. Jika syarat formal terpenuhi (biaya banding telah diterima), permohonan banding didaftar dan diberi nomor oleh Kasir lalu diteruskan kepada Petugas Meja II untuk dicatat dalam buku register perkara banding (registrasi). Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding atau kuasanya bahwa permohonan banding tersebut telah diregistrasi. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten membuat Penetapan Majelis Hakim (PMH) dan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten membuat Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang akan menangani perkara yang telah diregistrasi tersebut. Melalui sub banding dan panitera sidang yang telah ditunjuk,

berkas perkara

diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk dalam PMH untuk menetapkan Hari Sidang (PHS) dan bersama-sama dengan hakim anggota mempelajari berkas perkara sebelum sidang permusyawaratan majelis dilaksanakan. Setelah perkara diputus,

Panitera sidang membantu majelis hakim untuk

menyelesaikan administrasi perkara banding antara lain membuat catatan sidang dan istrumen-instrumen lainnya serta menyelesaikan pengetikan putusan berdasarkan naskah konsep putusan majelis hakim sampai penandatanganan putusan selesai. Setelah proses finalisasi berkas dan putusan selesai, Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten mengirim salinan putusan perkara banding beserta bundel A kepada Pengadilan Agama pengaju untuk diberitahukan isi putusannya kepada pihak-pihak yang berperkara. Pada tahun 2013 permohonan banding yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Banten sebanyak 86 perkara dan telah dibuatkan PMH sebanyak 86 perkara. Demikian halnya dengan Penunjukan Panitera Pengganti yang telah dibuatpun sebanyak 86 perkara. Berikut rinciannya: 1). Sisa tahun 2012

=

2). Perkara banding diterima tahun 2013

= 86 perkara

Jumlah

5 perkara

= 91 perkara

4). Penetapan PMH tahun 2013

= 86 perkara

5). Dicabut sebelum Penetapan PMH

=

0 perkara

6). Sisa perkara tahun 2012 belum PMH

=

0 perkara

b. Registrasi Perkara Banding Pencatatan perkara banding dalam buku register perkara banding dilaksanakan setelah persyaratan formal dinyatakan lengkap dan biaya perkara banding terpenuhi.


Kegiatan pencatatan register perkara banding pada tahun 2013 dilakukan terhadap 86 perkara banding yang diterima karena seluruh permohonan banding tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. c. Keuangan Perkara Dalam pengelolaan keuangan biaya perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Banten telah dibukukan dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara (KII-PA1), kemudian dicatat dalam Buku Induk Keuangan Perkara (KII-PA2) berdasarkan Buku Bantu Jurnal Harian Perkara banding sesuai dengan ketentuan Pola Bindalmin. Data penerimaan dan pengeluaran biaya perkara banding Tahun 2013 sebagai berikut : Penerimaan : 1). Sisa tahun 2012

= Rp

55.000,-

2). Penerimaan tahun 2013 = Rp 12.750.000,Jumlah penerimaan

= Rp 12.805.000,-

Pengeluaran : 1). Biaya Proses

= Rp 11.815.000,-

2). Meterai

= Rp.

492.000,-

3). Biaya Redaksi

= Rp

410.000,-

Jumlah pengeluaran

= Rp 12.717.000,-

Saldo

= Rp

88.000,-

d. Kearsipan Perkara Kegiatan pengarsipan perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Banten dilakukan sesuai pola kearsipan perkara yang ditentukan yaitu setiap perkara yang sudah diminutasi, dicatat dalam kendali dan berkas perkara ditata ke dalam box arsip serta diletakkan pada rak di dalam lemari arsip perkara. Bentuk lain dari kegiatan pengarsipan perkara yang dilakukan tahun 2013 adalah mengarsipkan seluruh putusan (softcopy) sebagai dokumen elektronik ke dalam media penyimpan (CD-RW). Uraian data kearsipan sebagai berikut : 1). Sisa perkara belum minutasi tahun 2012

: 1 perkara

2). Perkara putus tahun 2013

: 83 perkara

Jumlah

: 84 perkara

4). Berkas perkara telah diminutasi tahun 2013

: 80 perkara

5). Sisa belum minutasi tahun 2013

: 4 perkara

6). Perkara yang sudah masuk box dan rak arsip

: 80 perkara


e. Laporan Perkara Terdapat 3 (tiga) kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap bulan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten terkait pelaporan perkara , yaitu : 1) Menyusun dan mengirim laporan keadaan perkara perdata yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten kepada Panitera Mahkamah Agung RI; 2) Menyusun dan mengirim laporan perkara Pengadilan Tinggi Agama Banten (LIIPA1,2 dan 3) kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI; 3) Menyusun dan mengirim laporan hasil rekapitulasi data laporan perkara bulanan pengadilan agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten kepada Ditjen Badilag MARI; Selain laporan bulanan tersebut, PTA Banten juga menyusun dan mengirim laporan

semester (kegiatan hakim) serta laporan tahunan. Laporan-laporan perkara

yang dikirim oleh Pengadilan Agama ke Pengadilan Tinggi Agama Banten direkap dan dievaluasi, kemudian disajikan ke dalam papan visual (visualisasi) meliputi data jenis perkara, data keadaan perkara tingkat pertama dan data perkara tingkat banding, serta faktor penyebab perceraian pada pengadilan tingkat pertama. 2. Administrasi Umum a. Administrasi Kepegawaian Kegiatan Tata Kepegawaian dilingkungan

Pengadilan Tinggi Agama Banten

dalam tahun 2013 telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut : 1.

Mengusulkan Pengangkatan CPNS Dari Honorer Kategori I sebanyak 1 (satu) orang;

2.

Melaksanakan Ujian Rekruitmen CPNS dari Honorer Kategori II sebanyak 7 (tujuh) orang;

3.

A.

Menyelesaikan proses Kenaikan Pangkat Reguler Hakim / Pegawai periode April 2013 sebanyak 57 (lima puluh tujuh) Pegawai, terdiri dari : a. Tenaga Teknis sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang pegawai; b. Tenaga Non Teknis sebanyak 18 (delapan belas) orang pegawai; Periode April 2013 : -

Golongan

II / a

ke

II / b

:

11 Orang

-

Golongan

II / b

ke

II / c

:

0 Orang

-

Golongan

II / c

ke

II / d

:

3 Orang

-

Golongan

II / d

ke

III/ a

:

0 Orang

-

Golongan

III /a

ke

III /b

:

19 Orang

-

Golongan

III /b

ke

III /c

:

2 Orang

-

Golongan

III /c

ke

III /d

:

4 Orang

-

Golongan

III /d

ke

IV /a

:

3 Orang


-

Golongan

IV /a

ke

IV /b

:

12 Orang

-

Golongan

IV /b

ke

IV /c

:

2 Orang

-

Golongan

IV /c

ke

IV /d

:

0 Orang

-

Golongan

IV /d

ke

IV /e

:

1 Orang

:

57 Orang

Jumlah B.

Menyelesaikan proses kenaikan pangkat dengan Ujian Penyesuaian Ijazah periode April 2013 sebanyak 5 (lima) Pegawai, terdiri dari : A. Tenaga Teknis sebanyak 3 (tiga) orang pegawai; B. Tenaga Non Teknis sebanyak 2 (dua) orang pegawai; Periode April 2013 : -

Golongan

II / a

ke

III / a

:

2

Orang

-

Golongan

II / b

ke

III / a

:

1

Orang

-

Golongan

II / c

ke

III / a

:

1

Orang

-

Golongan

III/a

ke

III/ b

:

1

Orang

:

5

Orang

Jumlah

C. Menyelesaikan proses Kenaikan Pangkat Reguler periode Oktober 2013 sebanyak 9 (sembilan ) Pegawai, terdiri dari : a. Tenaga Teknis sebanyak 9 (sembilan) orang pegawai; b. Tenaga Non Teknis sebanyak 5 (lima) orang pegawai; Periode Oktober 2013 : -

Golongan

II / a

ke

II / b

:

0

Orang

-

Golongan

II / b

ke

II / c

:

0

Orang

-

Golongan

II / c

ke

II / d

:

1

Orang

-

Golongan

II / d

ke

III/ a

:

0

Orang

-

Golongan

III /a

ke

III /b

:

2

Orang

-

Golongan

III /b

ke

III /c

:

0

Orang

-

Golongan

III /c

ke

III /d

:

1

Orang

-

Golongan

III /d

ke

IV /a

:

0

Orang

-

Golongan

IV /a

ke

IV /b

:

3

Orang

-

Golongan

IV /b

ke

IV /c

:

1

Orang

-

Golongan

IV /c

ke

IV /d

:

1

Orang

-

Golongan

IV /d

ke

IV /e

:

0

Orang

:

9

Orang

Jumlah

D. Menyelesaikan proses kenaikan pangkat dengan Ujian Penyesuaian Ijazah periode Oktober 2013 dari Golongan II/a ke III/b sebanyak 4 (empat) Pegawai. 4.

Mengelola dan membuat Daftar Urut Kepangkatan dan Bezetting Formasi untuk Pengadilan Tinggi Agama Banten;


5.

Mengusulkan Mutasi / Promosi : a. Tenaga Teknis, sebanyak 57 ( lima puluh tujuh ) orang; b. Tenaga Non Teknis, sebanyak 9 ( sembilan ) orang;

6.

Memproses Kenaikan Gaji Berkala pegawai Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk tahun 2013 sebanyak 30 ( tiga puluh )orang pegawai;

7.

Memproses Usulan Penerbitan SK Pensiun Pegawai karena : a. Batas Usia Pensiun (BUP) di Tahun 2014, sebanyak 4 (empat) orang pegawai; b. Meninggal Dunia, sebanyak 1 (satu) orang;

8.

Memproses Usulan Penerbitan SK Ijin belajar S.2 / S.3 : a. Tenaga Teknis, sebanyak 12 (dua belas ) orang; b. Tenaga Non Teknis sebanyak 7 (tujuh) orang;

9.

Mengusulkan Penganugerahan Tanda Jasa Satya Lancana Karya Satya dan Penghargaan Sewindu serta Dwi Windu Mahkamah Agung RI sebanyak 100 orang hakim / pegawai;

10. Melaksanakan Ujian Rekruitmen Calon Panitera Pengganti, bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI dengan peserta sebanyak 32 (tigapuluh dua) orang pegawai; 11. Memproses pengajuan Pendefinitipan Hakim ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI sebanyak 10 (sepuluh) orang; 12. Mengadakan Pengambilan Sumpah Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten, Drs. H. Humaidi Husen, S.H., M.H.; 13. Mengadakan Pelantikan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Banten sebanyak 3 orang Hakim Tinggi; 14. Melantik dan mengambil sumpah

jabatan Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa,

Pengadilan Agama Rangkasbitung dan Pengadilan Agama Cilegon. b. Administrasi Bagian Umum 1. Administrasi Persuratan Administrasi bagian umum meliputi penatausahaan atau pengelolaan tata persuratan dan pengarsipan, penatausahaan tata persuratan adalah proses pengurusan surat dinas baik surat masuk maupun surat keluar, proses surat masuk meliputi penerimaan, pencatatan dalam agenda surat masuk, disposisi surat, menindaklanjuti surat sampai dengan pengarsipan surat, sedang surat keluar meliputi pembuatan konsep surat, pencatatan, penomoran sampai dengan pengiriman surat. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat atau diterima oleh suatu instansi, arsip merupakan bagian terpenting dari setiap instansi, berdasarkan undang – undang nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, arsip menurut fungsinya terbagi menjadi sebagai berikut :


1. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu; 2. Arsip vital arsip yang keberadaanya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang; 3. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan atau terus menerus; 4. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun; 5. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan dan telah habis retensinya; 6. Arsip terjaga adalah arsip Negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan dan keselamatan; 7. Arsip umum adalah arsip yang tidak masuk dalam kategori arsip terjaga. Pengelolaan tata persuratan dan kearsipan meskipun jauh dari sempurna namun kami selalu berusaha untuk selalu meningkatkan pengelolaannya, sebagian arsip disimpan secara soft copy untuk mempermudah pencarian dan sebagai backup data, pengelolaan tata persuratan dan kearsipan dilakukan dengan cara memisahkan sesuai dengan klasifikasi/kode dan fungsi arsip tersebut guna mempermudah dalam penataan serta penggunaannya, berikut rekapitulasi surat masuk dan surat keluar selama tahun 2013. REKAPITULASI SURAT MASUK BERDASARKAN KODE SURAT TAHUN 2013 KODE SURAT NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

BULAN Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah

JML HK

HM

PL

OT

PS

PP

KS

PB

KP

KU

46 44 43 50 44 49 55 50 46 54 49 37

24 21 37 34 37 45 50 46 41 47 33 37

17 13 15 7 20 8 18 4 15 6 7 10

19 14 12 6 7 10 12 8 6 7 6 5

1 3 7 1 -

2 10 9 6 2 2 1 1 1

2 1 5 -

1 -

40 34 21 28 20 27 34 17 28 16 23 41

37 23 22 27 12 15 22 13 26 15 22 27

185 149 153 163 153 160 205 140 163 146 141 158

567

452

140

112

12

34

8

1

329

261

1.916


REKAPITULASI SURAT KELUAR BERDASARKAN KODE SURAT TAHUN 2013 KODE SURAT NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

BULAN Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah

JML HK

HM

PL

OT

PS

PP

KS

PB

KP

KU

43 25 33 32 39 18 37 22 30 26 22 31 358

17 10 9 5 2 4 10 1 4 4 8 28 102

42 24 75 22 15 18 17 8 12 11 10 37 291

2 3 10 13 9 12 2 3 2 3 6 4 73

1 3 1 6 3 3 8 5 6 2 38

2 1 24 18 14 1 4 6 5 75

5 1 2 8

2 2

179 41 109 42 34 44 46 68 64 41 27 50 759

27 19 23 42 17 26 32 17 37 20 74 25 359

332 123 260 185 135 140 153 126 157 116 159 179 2.065

2. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan lambang intelektualitas, gudang ilmu pengetahuan serta jendela dunia, keberadaan perpustakaan wajib hukumnya disetiap instansi pemerintah, untuk itu pengelolaan perpustakaan sangatlah penting dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai abdi Negara untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan, meski pengelolaan perpustakaan yang kita lakukan jauh dari sempurna tapi kami tetap berusaha untuk melakukan pengelolaan perpustakaan secara profesional, mulai dari penempatan ruang perpustakaan yang representative sampai dengan penataan ruang senyaman mungkin bagi para pemustaka (pengguna perpustakaan). Berikut data koleksi buku perpustakaan yang terdapat pada Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Pengadilan Agama sewilayah PTA Banten. DATA BUKU PERPUSTAKAAN 

No 1. 2. 3. 4. 5.

Pengadilan Agama Serang

Klasifikasi Buku Undang-undang Engelbrecht Peraturan Mahkamah Agung Peraturan Lainnya Himpunan Surat Keputusan & Surat Edaran

Jumlah Berdasarkan Berdasarkan Judul Eksemplar 51 152 2 2 7 7 45 73 56 92


Mahkamah Agung RI 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 14.

Yurisprudensi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Hukum Hukum Islam Yurisdiksi dan Profil Ilmu Sosial Kamus Tafsir Ensiklopedia Jumlah



No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Undang-undang Engelbrecht Peraturan Mahkamah Agung Peraturan Lainnya Himpunan Surat Keputusan & Surat Edaran Mahkamah Agung RI Yurisprudensi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Hukum Hukum Islam Yurisdiksi dan Profil Ilmu Sosial Kamus Tafsir Ensiklopedia Jumlah

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

91 75 324 218 57 89 2 31 18

766

1231

Pengadilan Agama Pandeglang

Klasifikasi Buku



50 27 216 179 26 61 1 30 15

Jumlah Berdasarkan Berdasarkan Judul Eksemplar 84 84 4 8 29 46 76 272 27

32

24 43 82 167 24 71 5 45 8

118 90 116 243 88 101 5 45 9

689

1257

Pengadilan Agama Tangerang

Klasifikasi Buku Undang-undang Engelbrecht Peraturan Mahkamah Agung Peraturan Lainnya Himpunan Surat Keputusan & Surat Edaran Mahkamah Agung RI Yurisprudensi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Hukum

Jumlah Berdasarkan Berdasarkan Judul Eksemplar 3 7 4 8 9 9 5

9

53 81 227

41 95 298


9. 10. 11. 12. 13. 14.

Hukum Islam Yurisdiksi dan Profil Ilmu Sosial Kamus Tafsir Ensiklopedia Jumlah



No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.


No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

91 50 8 9 2

535

627

Pengadilan Agama Rangkasbitung

Klasifikasi Buku



88 47 8 9 1


136

41 18 23 76 12 78 5 38 28

87 98 135 109 83 91 5 114 28

595

1.305

Pengadilan Agama Tigaraksa

Klasifikasi Buku Undang-undang Engelbrecht Peraturan Mahkamah Agung Peraturan Lainnya Himpunan Surat Keputusan & Surat Edaran Mahkamah Agung RI Yurisprudensi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Hukum Hukum Islam Yurisdiksi dan Profil Ilmu Sosial Kamus


10

16 41 66 13 9 1

63 70 130 28 30 1


13. 14.

Tafsir Ensiklopedia Jumlah 

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.


No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

2 7

235

473

Pengadilan Agama Cilegon

Klasifikasi Buku



2 5


11

14 1 88 81 1 24 3 14 4

16 1 159 146 2 36 3 21 6

330

516

Pengadilan Tinggi Agama Banten

Klasifikasi Buku Undang-undang Engelbrecht Peraturan Mahkamah Agung Peraturan Lainnya Himpunan Surat Keputusan & Surat Edaran Mahkamah Agung RI Yurisprudensi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Hukum Hukum Islam Yurisdiksi dan Profil Ilmu Sosial Kamus Tafsir Ensiklopedia dan Buku Islam Jumlah


43

29 63 166 41 21 170 9 15 49

49 114 190 76 44 294 11 71 92

816

1.297


BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

I.

KESIMPULAN Pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Banten selama tahun 2013 secara garis besar telah dapat dilaksanakan dengan baik : a.

Penyelesaian sisa perkara tahun 2012 untuk tingkat banding sebanyak 5 perkara dan perkara permohonan banding yang diterima pada tahun 2013 sebanyak 86 perkara, sehingga jumlah perkara permohonan banding yang ditangani pada tahun 2013 sebanyak 91 perkara dan perkara yang diputus sebanyak 83 perkara (91,2 %), sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2013 sebanyak 8 perkara (8,8 %).

b.

Pembinaan terhadap para Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti, serta

seluruh

jajaran

karyawan

Pengadilan

Agama

telah

dilaksanakan

secara

berkesinambungan melalui pembinaan, pelatihan, pengarahan, pengawasan rutin dan insidentil baik oleh Mahkamah Agung RI maupun Pengadilan Tinggi Agama Banten; c.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten telah dilaksanakan melalui pengawasan teknis yustisial, manajemen peradilan, administrasi peradilan, administrasi umum, pelayanan publik, SIADPA, SIADPTA, website dan meja informasi/ pengaduan;

d.

Anggaran rutin untuk tahun 2013 telah dilaksanakan dengan baik, dengan memperhatikan skala prioritas, meskipun terdapat mata anggaran yang tidak cukup (belanja pegawai) yang mengakibatkan terjadinya pagu minus dan tidak dapat melakukan rekonsiliasi;

e.

Penambahan tenaga hakim pada tingkat pertama masih belum merata dan belum signifikan sehubungan semakin bertambahnya jumlah perkara yang diterima sehingga belum berimbangnya antara jumlah hakim dengan perkara yang diterima sedangkan untuk tenaga fungsional kepaniteraan dan tenaga administrasi lainnya justru semakin berkurang sehubungan dengan mutasi dan pensiun;

f.

Sarana dan prasarana perkantoran berupa pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Cilegon Tahap I telah diselesaikan dan akan dilanjutkan pembangunan tahap II pada tahun 2014, sedangkan Pengadilan Agama Rangkasbitung selesai melakukan pemagaran.


2.

REKOMENDASI

a.

Perlu penambahan personil hakim tingkat pertama, tenaga funsional kepaniteraan dan tenaga administrasi lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan Tupoksi.

b.

Perlu dilanjutkan dan ditingkatkan frekuensi Pelatihan Hakim, pejabat Kepaniteraan dan kesekretariatan dalam rangka meningkatkan ketrampilan dan tertib administrasi Peradilan, administrasi umum yang ditunjang dengan dana dari Mahkamah Agung RI guna tercapainya pelayanan publik yang prima;

c.

Pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan perlu lebih ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan;

d.

Penambahan anggaran dalam DIPA masih diperlukan karena selama ini belum seimbang antara dana yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan sehari-hari perkantoran, maka perlu penambahan dana pada mata anggaran belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal;

e.

Sarana dan prasarana kantor masih perlu ditingkatkan, pengadaan tanah dan pembangunan gedung sesuai dengan prototype, sarana rumah dinas perlu ditambah sampai dengan seluruh Ketua PA se wilayah PTA Banten memiliki rumah dinas.

f.

Sarana operasional berupa kendaraan dinas roda empat dan roda dua masih belum mencukupi.


BAB VII PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan tugas Peradilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten tahun 2013, semoga laporan ini bermanfaat terutama bagi peningkatan tugas Peradilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten dimasa yang akan datang. Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi penyempurnaan laporan.


KATA PENGANTAR. Serang, 16 Januari 2014 Pengadilan Tinggi Agama Banten Ketua, Drs. H. Sudirman Malaya, S.H., M.H

Recommend Documents