KATA PENGANTAR. Ketua, TTD PONTAS EFFENDI,SH.MH NIP

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT,

yang

telah

melimpahkan

rahmat

dan

hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Kls 1A Khusus Bandung 2015-2019.

Pengadilan Negeri Kls 1A Khusus Bandung adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan ( vrovost ) Mahkamah Agung yang berada

di propinsi Jawa Barat

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang

No.

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kls 1A Khusus Bandung. Bandung, Februari 2015

Ketua,

TTD

PONTAS EFFENDI ,SH.MH NIP. 19600310.198512.1.001

i

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, trasparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan

: Mat Djuskan, S.H., M.H. : Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung

Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama Jabatan

: Pontas Effendi, S.H., M.H. : Ketua Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung

Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Bandung, April 2015

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

Panitera/Sekretaris,

Ketua,

TTD

TTD

MAT DJUSKAN,SH.MH

PONTAS EFFENDI ,SH.MH

NIP. 19591101.199103.1.001

NIP. 19600310.198512.1.001

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA DAFTAR ISI STRUKTUR ORGANISASI BAB I – PENDAHULUAN 1.1 KONDISI UMUM 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN (FAKTOR INTERNAL) BAB II – VISI, MISI, TUJUAN 2.1 VISI 2.2 MISI 2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA 2.5 PROGRAM DAN KEGIATAN BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL/ TINDAK PIDANA KORUPSI BANDUNG BAB IV – PENUTUP LAMPIRAN RENSTRA BAGIAN PIDANA 1. KONDISI KEPANITERAAN PIDANA 2. POTENSI DAN PERMASALAHAN KEPANITERAAN PIDANA 3. VISI 4. MISI 5. TUJUAN SAN SASARAN STRATEGIS KEPANITERAAN PIDANA 6. PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA BAGIAN PERDATA 1. KONDISI KEPANITERAAN PERDATA 2. POTENSI DAN PERMASALAHAN KEPANITERAAN PERDATA 3. VISI 4. MISI 5. TUJUAN SAN SASARAN STRATEGIS KEPANITERAAN PERDATA 6. PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA BAGIAN PHI 1. KONDISI KEPANITERAAN PHI 2. POTENSI DAN PERMASALAHAN KEPANITERAAN PHI 3. VISI 4. MISI 5. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEPANITERAAN PHI 6. PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA BAGIAN TIPIKOR 1. KONDISI UMUM KEPANITERAAN TIPIKOR 2. POTENSI DAN PERMASALAHAN KEPANITERAAN TIPIKOR 3. VISI 4. MISI 5. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEPANITERAAN TIPIKOR 6. PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA BAGIAN PANKUM 1. KONDISI KEPANITERAAN HUKUM

i ii iii v v 1 1 6 6 6 7 7 9 10 11 13

17 18 20 20 20 20 28 29 30 30 30 30 36 37 41 41 42 43 51 52 56 56 56 57 61

iii

2. POTENSI DAN PERMASALAHAN KEPANITERAAN HUKUM 3. VISI 4. MISI 5. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEPANITERAAN HUKUM 6. PROGRAM DAN KEGIATAN MATRIKS RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015-2019

61 65 65 65 66 69

fghhgfgfgfgf

iv

STRUKTUR ORGANISASI

v

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nama Pontas Efendi, S.H,,M.H H.Dwi Sugiarto, S.H.,M.H. Mat Djuskan, S.H.,M.H. DR. Asep Dedi Suasta, S.H.,M.H. Drs. A. Tahsin Ibrahim Yeti Ningsih,S.H.,M.H. Susilo Nandang Bagio, S.H. ,M.H. Tri Mulyani, S.H.,M.H. Tina Rofiana, S.H. M. Tiere, S.H. Budi Risman, S.H. Yusuf, S.H. Wawan Setiawan, S.H.

Jabatan Ketua Wakil Ketua Panitera/Sekretaris Wakil Panitera Wakil Sekretaris Panitera Muda Perdata Panitera Muda Pidana Panitera Muda Hukum Panitera Muda PHI Panitera Muda TIPIKOR Ka.Sub.Bagian Keuangan Ka.Sub.Bagian Umum Ka.Sub.Bagian Kepegawaian

vi

RENSTRA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 2015-2019

BAB I – PENDAHULUAN 1.1 KONDISI UMUM

R

eformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan

Keuangan. Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang mendukung Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang menjadi kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis. Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN (FAKTOR INTERNAL) A.

Kekuatan (Strength) Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 1


Kekuatan Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan halhal yang dikembangkan kemudian, mencakup: 1.

Berdasarkan SK KMA 144 2007 tentang keterbukaan informasi Pengadilan, di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung terdapat sarana informasi kepada masyarakat berupa infrastruktur IT.

2.

Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung merupakan Pengadilan Kelas 1A Khusus tidak hanya menangani perkara Pidana dan Perdata melainkan juga menangani perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara Hubungan Industrial, sehingga Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung memiliki Hakim-Hakim ahli perkara-perkara tersebut.

3.

Merupakan Pengadilan percontohan, untuk perkara pidana anak, mediasi dan IT.

4.

Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung memiliki jumlah total karyawan sebanyak 167 orang, dianggap cukup mampu menangani kasus yang jumlahnya cukup besar.

B. Kelemahan (Weakness) Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung dirinci dalam beberpa aspek: 1.

Aspek Proses Peradilan  Administrasi perkara secara elektronik belum dapat terlaksana secara maksimal.  Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung

2.

Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan  Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung.  Jumlah pegawai Kesekretariatan (Non-teknis) yang berjumlah 9 orang, kurang memadai pula.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 2


 Jabatan Panitera/Sekretaris yang dipegang oleh satu orang, saat ini kurang cocok dikarenakan beban pekerjaan yang meningkat.  Personil di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung 3.

Aspek Pengawasan dan Pembinaan  Belum maksimalnya penerapan evaluasi penilaian kinerja.  Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan  Belum maksimalnya penggunaan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi. 5. Aspek Sarana dan Prasarana  Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan  Saat ini dengan jumlah perkara yang besar, ruang sidang yang berjumlah 7 ruangan dirasakan kurang memadai.  Jumlah Hakim 40 orang, dengan jumlah ruang hakim sebanyak 5 ruangan dirasakan kurang memadai pula.  Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.  Belum tersedianya lahan parkir kendaraan yang memadai disebabkan keterbatasan lahan yang dimiliki Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.

C. Peluang (Opportunities) Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 1.

Aspek Proses Peradilan  Adanya website Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung yang memberikan informasi kepada masyarakat.



 Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah, pemerintah kota maupun pemerintah propinsi jawa barat. 2.

Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan  Adanya

tunjangan

kinerja/

remunerasi

sebagai

motivasi

dalam

peningkatan kinerja  Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang diikuti Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 3.

Aspek Pengawasan dan Pembinaan  Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik internal maupun eksternal.

4.

Aspek Sarana dan Prasarana  Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung berupa internet, website Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung  Perkembangan

Teknologi

Informasi

yang

semakin

meningkat,

memungkinkan pekerjaan membuat laporan secara manual dapat dikerjakan oleh Sistem Informasi.  Dengan Sistem Informasi pula masyarakat dapat mengakses informasi dan putusan Pengadilan melalui website Pengadilan. D. Tantangan yang dihadapi (Threats) Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 1. Aspek Proses Peradilan 

Belum tersedianya suatu alat yang mengukur kepuasan pengguna jasa pengadilan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

Personil di Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung yang belum seluruhnya menguasai sistem teknologi informasi.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan





Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

4. Aspek Sarana dan Prasarana  Peran media yang terkadang membesar-besarkan opini akan suatu kasus, menimbulkan gejolak demonstrasi pro dan kontra, yang terkadang merusak fasilitas Pengadilan.  Peristiwa politik dan sosial yang terjadi di Indonesia saat ini dapat memberi dampak merugikan pada penegak hukum di Indonesia. Indonesia

telah

mengalami

proses

perubahan

demokrasi,

yang

mengakibatkan timbulnya berbagai peristiwa sosial dan politik sebagai contoh demo-demo dari beberapa LSM yang sebagian besar menggiring opini masyarakat, padahal kasus belum diputus.  Website Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung sebagai sarana informasi masyarakat dapat menghadapi potensi ancaman keamanan data dan jaringan.



BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

R

encana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui

penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan cetak biru pembaharuan pengadilan 2010-2035 & rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

2.1

VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung. Visi Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

2.2

MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung, adalah sebagai berikut : 1.

Menjaga kemandirian badan peradilan.

2.

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3.

Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.

4.

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 6


2.3

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung adalah sebagai berikut : 1.

Memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan;

2.

Dalam mengurus proses berperkara para pencari keadilan sesuai prinsip cepat, sederhana & biaya ringan.

3.

Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan Pelaksanaan Tertib Administrasi dan Kearsipan Perkara 2. Peningkatan Penyelesaian Perkara 3. Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata melalui Mediasi 4. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (acces to justice) 5. Peningatan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan 6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan 7. Peningkatan sarana dan prasarana 8. Peningkatan kualitas SDM Keenam sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung dalam Tahun 2015 – 2019.

2.4

INDIKATOR KINERJA UTAMA



Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : NO

KINERJA UTAMA

1.

Peningkatan Pelaksanaan Tertib Administrasi dan Kearsipan Perkara

2.

Peningkatan Penyelesaian Perkara

3.

4.

5.

6.

Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata melalui Mediasi Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

INDIKATOR KINERJA a. Prosentase Penanganan Administrasi Perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) b. Prosentase file elektronik putusan perkara yang diarsipkan dalam Database c. Prosentase file elektronik putusan perkara yang dipublikasikan melalui Direktori Putusan d. Prosentase pengajuan upaya hukum secara lengkap melalui Direktori Putusan a. Prosentase penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan b. Prosentase perkara dengan putusan lengkap saat dibacakan c. Prosentase Minutasi Perkara dalam jangka waktu maksimal 14 Hari d. Prosentase Pemberitahuan/Penyampaian Salinan Putusan dalam jangka waktu maksimal 14 Hari a. Jumlah Mediasi yang berhasil b. Prosentase Mediasi yang berhasil dengan Akta Perdamaian Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 8


Meningkatnya kualitas pengawasan 2.5

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : A. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, PHI dan Tipikor yang terintegrasi dengan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, PHI dan Tipikor 3. Penelitian berkas perkara upaya hukum disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara 6. Pengawasan Internal secara rutin oleh Hakim Pengawas Bidang

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

C. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 9


Program ini dibuat untuk mencapai sasaran strategis pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah: 1. Mengikutsertakan pegawai Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung untuk pendidikan dan pelatihan (Diklat), baik yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat maupun Mahkamah Agung R.I. guna meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. 2. Menindaklanjuti pengaduan yang masuk. 3. Menindaklanjuti temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI



3.1

ARAH

KEBIJAKAN

DAN

STRATEGI

PENGADILAN

NEGERI/HUBUNGAN

INDUSTRIAL/ TINDAK PIDANA KORUPSI BANDUNG

D

alam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung menetapkan arah dan kebijakan

dan strategi sebagai berikut : Peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja : 

Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi



Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.



Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya



Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.



Memiliki mekanisme penanganan pengaduan





Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik



BAB IV – PENUTUP

R

encana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang

bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang maupun tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan. Rencana stretegis (Renstra) Pengadilan Negeri Bandung harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka atas kemungkinan perubahan. Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung dapat terwujud dengan baik.



PERNYATAAN KINERJA BAGIAN PIDANA PADA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG TAHUN 2015-2019 Dalam rangka mewujudkan manajemen peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan

: SUSILO NANDANG BAGIO, SH. MH. : Panitera Muda Pidana

Pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 2015-2019 seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Bandung, 2015 Panitera Muda Pidana

TTD SUSILO NANDANG BAGIO, SH. MH. NIP 19660715.199203.1.002



1.

KONDISI KEPANITERAAN PIDANA

K

epaniteraan Pidana adalah bagian dari Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung yang merupakan lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakan hukum dan keadilan. Kepaniteraan Pidana mempunyai ruang lingkup antara lain : 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Mengadili Perkara Pidana Biasa ; Perkara pidana Singkat (Pidana singkat sudah tidak ada sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang dengan alasan tidak ada pelimpahan perkara dari kejaksaan Negeri bandung ; Perkara Pidana anak ; Permohonan Pra Peradilan ; Permohonan Penggeledahan/ijin khusus ; Permohonan penyitaan/Ijin Khusus ; Perpanjangan Penahanan ; Perkara Tindak Pidana Ringan ; Perkara pelanggaran Lalu Lintas (TILANG) ;

Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung mempunyai wilayah hukum yang terdiri dari 30 Kecamatan dan 153 Kelurahan/Desa serta 27 Kepolisian Sektor (Kapolsek) di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar bandung (Polrestabes Bandung) ; Bahwa pada saat ini kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara umum berjalan lancar ; Pengadilan Negeri /Hubungan Industrial/Tipikor Bandung sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Berkenaan dengan tugas dan wewenang Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung tersebut dalam hal memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Pidana berada dalam pengelolaan Kepaniteraan Pidana. Dalam proses pemeriksaan perkara pidana terdapat berbagai jenis perkara yang tergolong dalam perbuatan pidana dan Terdakwanyapun jenis tahanannya beragam pula, yang ditahan di rutan, tahanan kota bahkan tidak dilakukan penahanan. Bagian yang bertugas untuk membuat penahanan di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung adalah bagian Kepaniteraan Pidana ; Agar pelaksanaannya mendapatkan hasil yang maksimal, maka perlu disusun Perencanaan Strategis suatu proses yang berorintasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 ( Satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 17


yang ada di Kepaniteraan Pidana pada Pengadilan Negeri/Hubungan Indutrial/Tipikor Bandung. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh Sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

2.

POTENSI DAN PERMASALAHAN KEPANITERAAN PIDANA

A. Kekuatan (Strength) Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Perintah penahanan ini dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Yang diberi wewenang untuk melakukan penahanan adalah Penyidik untuk kepentingan penyidikan, Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan, dan hakim melalui penetapan diberi wewenang untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Jangka waktu penahanan adalah sebagai berikut: 1.

Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik hanya berlaku paling lama 20 hari. Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 40 hari. Setelah waktu 60 hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

2.

Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum hanya berlaku paling lama 20 hari. Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama 30 hari. Setelah waktu 50 hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

3. Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 hari. Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari. Setelah waktu 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.



Sebagai dampak dari semakin majunya proses administrasi yang dibarengi pula dengan semakin ruwetnya pengaturannya, sehingga diperlukan penanganan mengenai penahanan tersebut yang profesional, cepat dan aman, Tegasnya bidang penahanan bukanlah tugas yang ringan, tetapi tugas yang berat dan memerlukan penanganan yang serius ; B.

Kelemahan (Weakness)

Kelemahan‐kelemahan yang ada di Kepaniteraan Pidana pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung dalam hal penahanan yaitu terlambatnya permohonan untuk dilakukan penahanan, baik yang dimohonkan oleh Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum serta sarana dan prasarana yang tidak menunjang ; C.

Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang‐peluang yang dimiliki oleh Kepaniteraan Pidana pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 1.

Adanya Sistem Informasi Penelurusan Perkara (SIPP) yang memberikan kemudahan dalam hal informasi yang berkaitan dengan penahanan di kepaniteraan pidana ;

2.

Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan, adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja ;

3.

Adanya sosialisasi, bimbingan teknis serta kualitas sumber daya Manusia

D.

Tantangan yang dihadapi (Threats)

pelatihan

untuk meningkatkan

Tantangan di Kepaniteraan Pidana yang dihadapi untuk dapat melakukan perbaikan adalah bergantung pada Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan dan Aspek Sarana dan Prasarana ;



3.

VISI

Visi dari Kepaniteraan Pidana memgacu pada Visi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung yaitu: “MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG” ;

4.

MISI

Misi Kepaniteraan Pidana dalam mewujudkan Visi dari Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung dan visi Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung tersebut, adalah : “Memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan secara maksimal”

5.

TUJUAN SAN SASARAN STRATEGIS KEPANITERAAN PIDANA

Tujuan yang hendak dicapai oleh Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung adalah untuk memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan secara maksimal dan sasaran strategis yang hendak dicapai Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung adalah perwujudan dari Visi Mahkamah Agung RI/Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung yaitu : Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung ;

6.


Kepaniteraan Pidana Pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : -

Memberikan pelatihan kepada Personil di Kepaniteraan Pidana khususnya yang menangani bidang penahanan ;

-

Memberitahukan kepada para pemohon penahanan dengan melalui surat agar dimohonkan 10 hari sebelum penahanan terdahulu habis masa penahanannya ;





MATRIKS RENCANA STRATEGIS KEPANITERAAN PIDANA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG a. Jumlah Penanganan Administrasi Perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

2016

2017

2018

2019

-

-

-

-

-

1600 25

1650 30

1675 33

1700 35

1800 40

34 85.000 2015

15 55.946 2016

20 56.727 2017

25 60.100 2018

30 60.300 2019

-

-

-

-

-

1600 -

1265 -

1280 -

1290 -

1300 -

34 85.000 2015

15 55.946 2016

20 56.727 2017

25 60.100 2018

30 60.300 2019

-

-

-

-

-

1600

800

850

1000

1100

I.

1.

PIDANA i. Pidana Singkat ii. Pidana Biasa 1. Dewasa 2. Anak iii. Pidana Cepat 1. Tipiring 2. Lalu Lintas b. Jumlah file elektronik putusan perkara yang diarsipkan dalam Database I. PIDANA i. Pidana Singkat ii. Pidana Biasa 1. Dewasa 2. Anak iii. Pidana Cepat 1. Tipiring 2. Lalu Lintas c. Jumlah file elektronik putusan perkara yang dipublikasikan melalui Direktori Putusan I. PIDANA Pidana Singkat Pidana Biasa 1. Dewasa

2015



2.

2. 3. Anak Pidana Cepat 1. Tipiring 2. Lalu Lintas d. Jumlah pengajuan upaya hukum secara lengkap melalui Direktori Putusan I. PIDANA i. Pidana Singkat ii. Pidana Biasa 1. Dewasa 2. Anak iii. Pidana Cepat 1. Tipiring 2. Lalu Lintas a. Jumlah penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan PIDANA i. Pidana Singkat ii. Pidana Biasa 1. Dewasa 2. Anak iii. Pidana Cepat 1. Tipiring 2. Lalu Lintas b. Jumlah perkara dengan putusan lengkap saat dibacakan I. PIDANA i. Pidana Singkat ii. Pidana Biasa

25

15

20

22

25

34 85.000 2015

15 55.946 2016

20 56.727 2017

25 60.100 2018

30 60.300 2019

-

-

-

-

-

47 10

49 15

50 20

51 22

53 25

9 54.936 2015

15 55.946 2016

20 56.727 2017

22 60.100 2018

30 60.300 2019

-

-

-

-

-

1600 25

320 15

350 20

370 22

400 25

34 85.000

15 55.946

20 56.727

25 60.100

2015

2016

2017

2018

30 60.30 0 2019

-

-

-

-

-



1. Dewasa 2. Anak iii. Pidana Cepat 1. Tipiring 2. Lalu Lintas c. Jumlah Minutasi Perkara dalam jangka waktu maksimal 14 Hari PIDANA i. Pidana Singkat ii. Pidana Biasa Dewasa Anak iii. Pidana Cepat 1. Tipiring 2. Lalu Lintas

3.

d. Jumlah Pemberitahuan/Penyampaian Salinan Putusan dalam jangka waktu maksimal 14 Hari I. PIDANA i. Pidana Singkat ii. Pidana Biasa 1. Dewasa 2. Anak iii. Pidana Cepat 1. Tipiring 2. Lalu Lintas a. Jumlah (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

1600 25

350 15

400 20

450 22

500 25

34 85.000

15 55.946

20 56.727

25 60.100

2015

2016

2017

2018

30 60.30 0 2019

-

-

-

-

-

1600 25

110 15

120 20

125 22

150 25

34 85.000

15 55.946

20 56.727

25 60.100

30 60.30 0

2015

2016

2017

2018

2019

-

-

-

-

-

1600 25

110 15

120 20

125 22

150 25

34 -

15 -

20 -

22 -

25 -

2015

2016

2017

2018

2019



I.

PIDANA Pidana Singkat Pidana Biasa 1. Dewasa 2. Anak Pidana Cepat 1. Tipiring 2. Lalu Lintas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


PERNYATAAN KINERJA BAGIAN PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG TAHUN 2015-2019 Dalam rangka mewujudkan manajemen peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan

: YETI NINGSIH. SH : Panitera Muda Perdata

Pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 2015-2019 seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Bandung, 2015 Panitera Muda Perdata

TTD YETI NINGSIH. SH NIP 19630928.198303.2.003


1.

KONDISI KEPANITERAAN PERDATA

Kepaniteraan Perdata adalah bagian dari Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung yang merupakan lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakan hukum dan keadilan. Kepaniteraan Perdata mempunyai ruang lingkup antara lain : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Pembuatan Rencana Kerja / Program Kerja; Mencatat setiap surat masuk dan surat keluar khusus Kepaniteraan Perdata; Membuat Surat Pengantar pengiriman berkas perkara; Mengelola Perkara Perdata yang masuk; Mengelola Perkara Banding; Mengelola Perkara Kasasi; Mengelola Perkara Peninjauan Kembali (PK); Mengelola Permohonan Eksekusi, Penyitaan dan Somasi; Pembuatan Agenda Persidangan; Mengelola Keuangan Perkara; Membuat Laporan Bulanan Keadaan Perkara.

Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung mempunyai wilayah hukum yang terdiri dari 30 Kecamatan dan 153 Kelurahan/Desa serta 27 Kepolisian Sktor (Kapolsek) di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar bandung (Polrestabes Bandung) ; Bahwa pada saat ini kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara umum berjalan lancar ; Pengadilan Negeri /Hubungan Industrial/Tipikor Bandung sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Berkenaan dengan tugas dan wewenang Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung tersebut dalam hal memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Perdata berada dalam pengelolaan Kepaniteraan Perdata. Bagian yang bertugas untuk membuat Gugatan, Permohonan Banding, Permohonan Kasasi, Permohonan Peninjauan Kembali, Permohonan Eksekusi dan Permohonan Somasi di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung adalah bagian Kepaniteraan Perdata ; Agar pelaksanaannya mendapatkan hasil yang maksimal, maka perlu disusun Perencanaan Strategis suatu proses yang berorintasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 ( Satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada di Kepaniteraan Perdata pada Pengadilan Negeri/Hubungan Indutrial/Tipikor Bandung. Rencana Strategis Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 28


ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh Sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

2.

POTENSI DAN PERMASALAHAN KEPANITERAAN PERDATA

A. Kekuatan (Strength) 1. Pengadilan Negeri khususnya kepaniteraan perdata sebagai pelopor penyedia data terlengkap dan terpercaya bagi para pencari keadilan. 2. Potensi SDM yang siap untuk dilatih dalam hal pelayanan publik. 3. Ketersediaan data dengan scope gugatan hingga upaya hukum Peninjauan Kembali untuk dieksplorasi oleh masyarakat pencari keadilan. 4. Program yang disediakan Pengadilan Negeri Bandung khususnya bagian kepaniteraan perdata untuk peningkatan pelayanan publik. 5. Kemampuan pegawai untuk menganalisa data perkara. B. Kelemahan (Weakness) 1. Data-data yang disajikan masih kurang up to date. 2.

Kemampuan analisa pegawai untuk menterjemahkan data perkara masih kurang.

3.

Masih kurangnya petugas khusus pelayanan data perkara di Pengadilan Negeri Bandung khususnya kepaniteraan Perdata karena terbatasnya jumlah pegawai yang mampu mencari informasi yang diinginkan pengguna data.

4.

Beban tugas bagi beberapa pegawai berlebih.

5.

Anggaran untuk membuat variasi publikasi terbatas bahkan tidak tersedia.

C.

Peluang (Opportunities) 1. Tersedia dukungan teknologi untuk menyebarkan data secara murah dan mudah. 2. Peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa Pengadilan sebagai instansi resmi penyedia data publik Peradilan. 3. Kerjasama dengan instansi lain dalam hal menghasilkan data yang dibutuhkan instansi tersebut. 4. Minat akademisi yang membutuhkan data pengadilan. 5. Minat masyarakat pencari keadilan untuk mencari data di Pengadilan.

D.

Tantangan yang dihadapi (Threats) 1. Tingkat kepuasan pengguna data dalam hal kemutakhiran data. 2. Pelayanan instansi lain ataupun pihak swasta/lembaga bantuan hukum/lembaga swadaya masyarakat yang juga mengeluarkan data. 3. Tingkat pemahaman masyarakat umum/akademisi akan data Pengadilan.



3.

VISI

Visi dari Kepaniteraan Perdata memgacu pada Visi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung yaitu: “Terwujudnya pelayanan prima bagi para pencari keadilan” ;

4.

MISI

Misi Kepaniteraan Perdata dalam mewujudkan Visi dari Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung dan visi Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung tersebut, adalah : 1. 2. 3. 4.

5.

Meningkatkan profesionalisme dalam melayani masyarakat pencari keadilan Menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut mendorong terciptanya iklim peradilan yang kondusif. Membangun komitmen dan konsistensi seluruh komponen aparatur pemerintah di kepaniteraan perdata terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

TUJUAN

SAN

SASARAN

STRATEGIS

KEPANITERAAN

PERDATA Tujuan yang hendak dicapai oleh Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung adalah untuk memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan secara maksimal dan sasaran strategis yang hendak dicapai Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung adalah perwujudan dari Visi Mahkamah Agung RI/Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung yaitu : Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung ;

6.


Kepaniteraan Pidana Pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : 1.

Pengembangan dan peningkatan mutu sumber daya manusia baik Staf yang berstatus PNS dan para tenaga honorer melalui diskusi-diskusi yang dilakukan.

2.

Pembenahan administrasi untuk menuju administrasi yang tertata rapi dan berbasis Teknologi Informasi.

3.

Peningkatan pelayanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan dengan memulai persidangan tepat pada waktunya, informasi persidangan yang Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 30


lengkap melalui papan informasi maupun website dan penyerahan kutipan putusan-putusan sesaat setelah putusan dibacakan. 4.

Memperindah tampilan ruangan kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bandung dengan menjaga kebersihan gedung dan kamar mandi serta pengadaan bunga-bunga dalam pot dan pohon-pohon pelindung agar tercipta suasana ruangan yang asri, teduh dan nyaman.

5.

Peningkatan disiplin kerja dengan mengevaluasi setiap kehadiran pegawai dan program kerja masing-masing bagian.



MATRIKS RENCANA STRATEGIS KEPANITERAAN PERDATA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG a. Jumlah Penanganan Administrasi Perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

2016

2017

2018

2019

500 500 2015

520 520 2016

540 540 2017

560 560 2018

580 580 2019

500 500 2015

520 520 2016

540 540 2017

560 560 2018

580 580 2019

350 250 2015

390 390 2016

450 450 2017

500 500 2018

580 580 2019

100 2015

120 2016

140 2017

160 2018

180 2019

500 200 2015

520 220 2016

540 240 2017

560 260 2018

580 280 2019

500

520

540

560

580

I.

1.

2.

PERDATA i. Permohonan ii. Gugatan b. Jumlah file elektronik putusan perkara yang diarsipkan dalam Database I. PERDATA i. Permohonan ii. Gugatan c. Jumlah file elektronik putusan perkara yang dipublikasikan melalui Direktori Putusan I. PERDATA i. Permohonan ii. Gugatan d. Jumlah pengajuan upaya hukum secara lengkap melalui Direktori Putusan I. PERDATA i. Permohonan ii. Gugatan a. Jumlah penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan I. PERDATA i. Permohonan ii. Gugatan b. Jumlah perkara dengan putusan lengkap saat dibacakan I. PERDATA i. Permohonan

2015



3.

4.

5. 6.

ii. Gugatan c. Jumlah Minutasi Perkara dalam jangka waktu maksimal 14 Hari I. PERDATA i. Permohonan ii. Gugatan d. Jumlah Pemberitahuan/Penyampaian Salinan Putusan dalam jangka waktu maksimal 14 Hari I. PERDATA Permohonan Gugatan a. Jumlah Mediasi yang berhasil b. Jumlah Mediasi yang berhasil dengan Akta Perdamaian b. Jumlah (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. I. PERDATA i. Permohonan ii. Gugatan Jumlah permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

500 2015

520 2016

540 2017

560 2018

580 2019

250 200 2015

300 220 2016

350 240 2017

400 260 2018

450 280 2019

500 500 24 20

520 520 30 25

540 540 35 30

560 560 40 35

580 580 45 40

2015

2016

2017

2018

2019

10

15

20

25

30

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7


PERNYATAAN KINERJA BAGIAN PHI PADA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG TAHUN 2015-2019 Dalam rangka mewujudkan manajemen peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan

: TINA ROFIANA, SH. : Panitera Muda PHI

Pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 2015-2019 seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Bandung, 2015 Panitera Muda PHI

TTD TINA ROFIANA, SH. NIP 19610911.198502.2.001


1. KONDISI KEPANITERAAN PHI Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai

pelaksana

kekuasaan

kehakiman

yang

merdeka

untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang mendukung Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang menjadi kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.



2. POTENSI DAN PERMASALAHAN KEPANITERAAN PHI A. Kekuatan (Strength) Kekuatan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan

sampai

dengan

hal-hal

yang

dikembangkan kemudian, mencakup: 1. Pengadilan Hubungan Industrial Bandung merupakan pengadilan khusus yang bernaung di bawah Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Sehingga tercipta keadilan yang tepat sasaran dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 2. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung memiliki Hakim-Hakim ahli dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. 3. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung saat ini, memiliki 1 orang plt panitera muda, 16 orang hakim yang terdiri dari 7 orang Hakim Karier dan 9 orang Hakim AdHoc, 8 orang staff, 4 orang pegawai honorer, dan 4 orang petugas keamanan. Yang sampai saat ini, dianggap cukup mampu menangani dan mendukung setiap permasalahan yang ada.

B.

Kelemahan (Weakness) Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung dirinci dalam beberpa aspek: 1. Aspek Proses Peradilan 

Administrasi perkara secara elektronik belum dapat terlaksana secara maksimal.



Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum



Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

Jumlah pegawai Kesekretariatan (Non-teknis) yang berjumlah 8 orang, dirasa kurang memadai jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang terus bertambah setiap waktu.



Personil di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan 

Belum maksimalnya penerapan evaluasi penilaian kinerja



Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.



Belum adanya kejelasan dan ketegasan penerapan sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan 

Belum maksimalnya penggunaan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.

5. Aspek Sarana dan Prasarana 

Anggaran yang diterima Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan



Saat ini dengan jumlah perkara yang cukup besar, ruang sidang yang berjumlah 3 ruangan dirasakan kurang memadai.



Jumlah Hakim 16 orang, dengan jumlah ruang hakim sebanyak 3 ruangan dirasakan kurang memadai.



Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan



C.

Peluang (Opportunities) Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 1.

Aspek Proses Peradilan 

Adanya website Pengadilan Negeri Kls 1A Khusus Bandung yang mewakili informasi seputar status perkara (SIPP) maupun informasi yang berkaitan dengan Pengadilan Hubungan Industrial kepada masyarakat luas.



Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah, pemerintah kota maupun pemerintah propinsi jawa barat.

2.

Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang diikuti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

3.

Aspek Pengawasan dan Pembinaan 

Adanya

kegiatan

pengawasan

sekaligus

pembinaan

yang

dilaksanakan secara berkala oleh pimpinan baik mengenai kualitas kinerja dan kendala yang sedang atau yang akan dihadapi. 4.

Aspek Sarana dan Prasarana 

Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung berupa website resmi Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung yang juga memuat informasi mengenai Pengadilan Hubungan Industrial Bandung.



Perkembangan

Teknologi

yang

semakin

meningkat,

memungkinkan pekerjaan membuat laporan dan komunikasi antar staff dapat dilakukan dengan mudah melalui penerapan teknologi perangkat lunak yang dapat diakses melalui meja setiap pegawai



Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung. 

Dengan Sistem Informasi pula masyarakat dapat mengakses informasi dan putusan yang berkaitan dengan perkara pada Pengadilan Hubungan Industrial yang dapat dengan mudah diakses melalui website Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung.

D.

Tantangan yang dihadapi (Threats) Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 1. Aspek Proses Peradilan 

Fasilitas

teknologi

informasi

(SIPP/CTS)

antara

Pengadilan

Hubungan Industrial dengan Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik, sehingga menghambat proses penyampaian informasi secara real time kepada masyarakat yang membutuhkan. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

Sumber daya manusia yang kurang mampu bekerja secara disiplin secara waktu.


Evaluasi kinerja secara berkala belum sepenuhnya terlaksana sesuai waktu yang disepakati sebelumnya.

4. Aspek Sarana dan Prasarana 

Keterbatasan dana yang berpengaruh kepada kualitas sarana dan prasarana yang ada saat ini.



Aksi para buruh maupun serikat pekerja yang terkadang menimbulkan gejoak demonstrasi pro dan kontra, yang terkadang berpotensi merusak fasilitas Pengadilan.



Rencana Strategis Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

3.

VISI Visi Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung adalah: “Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan keprcayaan publik, professional, dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau, biaya murah bagi masyarakat”.

4.

MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung, adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai Undang-undang dan Peraturan. 2. Mewujudkan peradilan independen bebas campur tangan. 3. Memperbaiki azas peradilan di bidang peradilan. 4. Memperbaiki kualitas input internal proses peradilan. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 41


5. Institusi peradilan yang efektif. 6. Tidak memihak dan transparan.

5. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEPANITERAAN PHI Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung adalah sebagai berikut : 1.

Pencari keadilan merasa yakin dan terpuaskan oleh pelayanan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung.

2.

Setiap pencari keadilan dapat dengan mudah menjangkau setiap bagian (gugatan, eksekusi, maupun upaya hukum) sesuai dengan syarat administratif yang dibutuhkan pada Pengadilan Hubungan Industrial Bandung.

3.

Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung dapat memenuhi tujuan dari kedua poin sebelumnya diatas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung adalah sebagai berikut : 1.

Peningkatan akurasi dan akselerasi penyelesaian perkara pada Pengadilan Hubungan Industrial Bandung

2.

Peningkatan

Efektifitas

Pengelolaan

penyelesaian

perkara

pada

Pengadilan Hubungan Industrial Bandung 3.

Pembenahan Aksebilitas terhadap peradilan (acces to justice) pada Pengadilan Hubungan Industrial Bandung



4.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada Pengadilan Hubungan Industrial Bandung

5.

Meningkatnya

kualitas

pengawasan

peradilan

pada

Pengadilan

Hubungan Industrial Bandung Keenam sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung dalam Tahun 2015 – 2019.

6. PROGRAM DAN KEGIATAN Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : 1

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, PHI dan Tipikor yang terintegrasi dengan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, PHI dan Tipikor 3. Penelitian berkas perkara upaya hukum disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara 6. Pengawasan Internal secara rutin oleh Hakim Pengawas Bidang

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

3

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program ini dibuat untuk mencapai sasaran strategis pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah: 1. Mengikutsertakan

pegawai

Pengadilan

Negeri

Bandung

untuk

pendidikan dan pelatihan (Diklat), baik yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat maupun Mahkamah Agung R.I. guna meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. 2. Menindaklanjuti pengaduan yang masuk. 3. Menindaklanjuti temuan yang masuk dari tim pemeriksa.



MATRIKS RENCANA STRATEGIS KEPANITERAAN PHI PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG 1.

a. Jumlah Penanganan Administrasi Perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) I. PHI i. Perselisihan Hak ii. Perselisihan Kepentingan iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan b. Jumlah file elektronik putusan perkara yang diarsipkan dalam Database I. PHI i. Perselisihan Hak ii. Perselisihan Kepentingan iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan c. Jumlah file elektronik putusan perkara yang dipublikasikan melalui Direktori Putusan I. PHI i. Perselisihan Hak ii. Perselisihan Kepentingan iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan d. Jumlah pengajuan upaya hukum secara lengkap melalui Direktori Putusan I. PHI

2015

2016

2017

2018

2019

200 200 200 200

250 250 250 250

300 300 300 300

350 350 350 350

400 400 400 400

2015

2016

2017

2018

2019

100 100 100 100

150 150 150 150

200 200 200 200

250 250 250 250

300 300 300 300

2015

2016

2017

2018

2019

150 150 150 150

175 175 175 175

180 180 180 180

200 200 200 200

250 250 250 250

2015

2016

2017

2018

2019



2.

i. Perselisihan Hak ii. Perselisihan Kepentingan iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan a. Jumlah penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan I. PHI i. Perselisihan Hak ii. Perselisihan Kepentingan iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan b. Jumlah perkara dengan putusan lengkap saat dibacakan I. PHI i. Perselisihan Hak ii. Perselisihan Kepentingan iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan c. Jumlah Minutasi Perkara dalam jangka waktu maksimal 14 Hari I. PHI i. Perselisihan Hak ii. Perselisihan Kepentingan iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan d. Jumlah Pemberitahuan/Penyampaian Salinan Putusan dalam jangka waktu maksimal 14 Hari I. PHI i. Perselisihan Hak

50 50 50 50 2015

75 75 75 75 2016

100 100 100 100 2017

125 125 125 125 2018

200 200 200 200 2019

200 200 200 200 2015

225 225 225 225 2016

250 250 250 250 2017

300 300 300 300 2018

325 325 325 325 2019

200 200 200 200

225 225 225 225

250 250 250 250

300 300 300 300

325 325 325 325

2015

2016

2017

2018

2019

200 200 200 200

225 225 225 225

250 250 250 250

300 300 300 300

325 325 325 325

2015

2016

2017

2018

2019

200

225

250

300

325



3.

ii. Perselisihan Kepentingan iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan c. Jumlah (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. I. PHI i. Perselisihan Hak ii. Perselisihan Kepentingan iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan

200 200 200

225 225 225

250 250 250

300 300 300

325 325 325

2015

2016

2017

2018

2019

200 200 200 200

225 225 225 225

250 250 250 250

300 300 300 300

325 325 325 325


PERNYATAAN KINERJA BAGIAN TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG TAHUN 2015-2019 Dalam rangka mewujudkan manajemen peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan

: MOCHAMAD TIERE, SH. MH. : Panitera Muda TIPIKOR

Pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 2015-2019 seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Bandung, 2015 Panitera Muda TIPIKOR

TTD MOCHAMAD TIERE, SH. MH. NIP 19600109.199103.1.003


1.

KONDISI UMUM KEPANITERAAN TIPIKOR

Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu unit kepaniteraan yang ada di Pengadilan Negeri Kls 1A Khusus Bandung, yang mana kepaniteraan tipikor tersebut melaksanakan fungsi administrasi dan tata laksana perkara tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang. Dengan adanya kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kls 1A Khusus Bandung, biasa disebut dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung. Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Kls 1A Khusus Bandung dilandasi dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kls 1A Khusus Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya. Berdasarkan surat keputusan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kls 1A Khusus Bandung memiliki kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang yang ada di seluruh wilayah hukum Jawa Barat, yang meliputi : 1.

Kabupaten Bandung

2.

Kabupaten Bandung Barat

3.

Kabupaten Bekasi

4.

Kabupaten Bogor

5.

Kabupaten Ciamis

6.

Kabupaten Cianjur

7.

Kabupaten Cirebon

8.

Kabupaten Garut

9.

Kabupaten Indramayu

10. Kabupaten Karawang 11. Kabupaten Kuningan 12. Kabupaten Majalengka 13. Kabupaten Pangandaran 14. Kabupaten Purwakarta 15. Kabupaten Subang 16. Kabupaten Sukabumi Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 51


17. Kabupaten Sumedang 18. Kabupaten Tasikmalaya 19. Kota Bandung 20. Kota Banjar 21. Kota Bekasi 22. Kota Bogor 23. Kota Cimahi 24. Kota Cirebon 25. Kota Depok 26. Kota Sukabumi 27. Kota Tasikmalaya

2.

POTENSI DAN PERMASALAHAN KEPANITERAAN TIPIKOR A. Kekuatan (Strength) Kekuatan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup: 1. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung adalah pelaksana kekuasaan kehakiman

yang

bertugas

menyelenggarakan

peradilan

guna

menegakkan hukum dan keadilan khusus di wilayah Provinsi Jawa Barat. 2. Adanya Undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

B. Kelemahan (Weakness) Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung dirinci dalam beberpa aspek: 1. Aspek Proses Peradilan 

Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan





Kurangnya kemampuan sumber daya aparatur peradilan yang dimiliki.



Kurangnya SDM yang dimiliki.



Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.


Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.



Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.



Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan  C.

Belum ada sistem kearsipan perkara yang terkomputerisasi.

Peluang (Opportunities) Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 1.

Aspek Proses Peradilan 

Adanya website Pengadilan Negeri Bandung yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.

2.

Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja



Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Bandung maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur Peradilan.

3.

Aspek Pengawasan dan Pembinaan 

Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai pedoman penyusunan standar kinerja individu.



Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik secara internal oleh masing-masing Hakim Pengawas Bidang



pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung maupun pengawasan eksternal dari Pengadilan Tinggi Bandung. 

Adanya website Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan secara online.

4.

Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan 

Dukungan dan koordinasi yang baik antara aparatur peradilan secara internal maupun dengan instansi penegak hukum eksternal di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.

5.

Aspek Sarana dan Prasarana 

Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Kls 1A Khusus Bandung berupa website dan Desk Information pada Pengadilan Negeri Kls 1A Khusus Bandung.

D.

Tantangan yang dihadapi (Threats) Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 1. Aspek Proses Peradilan 

Belum terbangun suatu sistem pengukuran kepuasan masyarakat terhadap produk dan pelayanan peradilan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan 

Personil di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang belum seluruhnya menguasai sistem teknologi informasi.


Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

4. Aspek Tertib Admnistrasi dan Manajemen Peradilan 

Kurangnya jumlah Pegawai sehingga adanya pekerjaan yang merangkap yang mana hal itu mempengaruhi tertib administrasi dan manajemen peradilan.



Belum ada sistem kearsipan perkara yang terkomputerisasi.

5. Sarana dan Prasarana





Belum tersedianya lahan parkir kendaraan yang memadai disebabkan keterbatasan lahan yang dimiliki Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.



3.

VISI Visi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung adalah: “MEWUJUDKAN KEPANITERAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI BANDUNG SEBAGAI KEPANITERAAN YANG PROFESIONAL DALAM PELAKSANAAN TATA LAKSANA PERKARA”

4.

MISI Untuk mencapai visi tersebut, Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kls 1A Khusus Bandung menetapkan misi sebagai berikut: 1.

Meningkatkan tertib administrasi dan tata kelola perkara tindak pidana korupsi.

2.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

3.

Meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas kinerja.

5. TUJUAN DAN

SASARAN STRATEGIS

KEPANITERAAN

TIPIKOR Tujuan strategis yang ditetapkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung adalah sebagai berikut : 1.

Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;

2.

Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan;

3.

Publik dapat dengan mudah mengakses informasi perkara yang dibutuhkan.

Sasaran yang akan dicapai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan Penyelesaian Perkara; 2. Peningkatan aksepbilitas putusan hakim; 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara; 4. Peningkatan aksepbilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) dengan didukung oleh teknologi informasi berbasis website.



6. PROGRAM DAN KEGIATAN Program dan kegiatan mengacu kepada Indikator Kinerja (IKU), sebagai berikut : NO

1.

2.

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA


a. Peningkatan presentase Penyelesaian Sisa Perkara Tahun Lalu b. Peningkatan presentase Penyelesaian Perkara Tahun Berjalan c. Peningkatan Presentase Penyelesaian Perkara dalam waktu 5 bulan

Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim

a. Penurunan Presentase Perkara yang Diajukan Upaya Hukum Banding b. Penurunan Prosentase Perkara yang Diajukan Upaya Hukum Kasasi c. Penurunan Presentase Perkara yang Diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali a. Peningkatan Presentase Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Administrasi Perkara Tingkat Pertama b. Peningkatan Presentase Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Administrasi Perkara Tingkat Banding

3.

Peningkatan Tata Laksana Administrasi Perkara

c. Peningkatan Presentase Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Administrasi Perkara Tingkat Kasasi d. Peningkatan Presentase Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Administrasi Perkara Tingkat Peninjauan Kembali e. Peningkatan Presentase Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Administrasi Perkara Praperadilan f. Peningkatan Presentase Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Administrasi Perkara Grasi

4.

Peningkatan akses masyarakat terhadap putusan (acces to justice)

Peningkatan Presentase Putusan Perkara yang Dapat Diakses Masyarakat Selambatlambatnya 1x24 jam Setelah Putusan Dibacakan.



MATRIKS RENCANA STRATEGIS KEPANITERAAN TIPIKOR PENGADILAN NEGERI KLS. 1A KHUSUS BANDUNG a. Jumlah Penanganan Administrasi Perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

1.

2.

II. TIPIKOR b. Jumlah file elektronik putusan perkara yang diarsipkan dalam Database II. TIPIKOR c. Jumlah file elektronik putusan perkara yang dipublikasikan melalui Direktori Putusan II. TIPIKOR d. Jumlah pengajuan upaya hukum secara lengkap melalui Direktori Putusan II. TIPIKOR a. Jumlah penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan TIPIKOR b. Jumlah perkara dengan putusan lengkap saat dibacakan II. TIPIKOR c. Jumlah Minutasi Perkara dalam jangka waktu maksimal 14 Hari TIPIKOR d. Jumlah Pemberitahuan/Penyampaian Salinan Putusan dalam jangka waktu maksimal 14 Hari II. TIPIKOR a. Jumlah (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. II. TIPIKOR

2015 160 2015 160 2015 80 2015 20 2015 100 2015 100 2015 80 2015 100

2016 140 2016 140 2016 100 2016 18 2016 100 2016 100 2016 90 2016 100

2017 120 2017 120 2017 120 2017 16 2017 100 2017 100 2017 100 2017 100

2018 100 2018 100 2018 140 2018 14 2018 100 2018 100 2018 110 2018 100

2019 80 2019 80 2019 160 2019 12 2019 100 2019 100 2019 120 2019 100

2015

2016

2017

2018

2019

20

20

20

20

20


PERNYATAAN KINERJA BAGIAN PANKUM PADA PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG TAHUN 2015-2019 Dalam rangka mewujudkan manajemen peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan

: HJ. TRI MULYANI, SH. MH. : Panitera Muda Hukum

Pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 2015-2019 seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Bandung, 2015 Panitera Muda Hukum

TTD HJ. TRI MULYANI, SH. MH. NIP 19651206.198502.2.001


1.

KONDISI KEPANITERAAN HUKUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi,Organisasi,Perencanaan dan keuangan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung merupakan lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri /Hubungan Industrial/Tipikor Bandung sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Berkenaan dengan tugas dan wewenang Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung tersebut, maka Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung berkewajiban membuat laporan tentang keadaan perkara, hal ini dilakukan untuk mengetahui perkara-perkara mana yang telah diputus dan perkara-perkara mana yang yang masih diproses dan untuk perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum disimpan di Arsip Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung ; Bagian yang bertugas untuk membuat laporan dan penyimpanan arsip di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung adalah bagian Kepaniteraan Hukum ; Agar pelaksanaannya mendapatkan hasil yang maksimal, maka perlu disusun Perencanaan Strategis suatu proses yang berorintasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 ( Satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri/Hubungan Indutrial/Tipikor Bandung. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh Sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

2.

POTENSI DAN PERMASALAHAN KEPANITERAAN HUKUM

A. Kekuatan (Strength) Kekuatan Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial / Tipikor Bandung mencakup hal ‐ hal yang memang sudah diatur dalam peraturan / perundang‐undangan sampai dengan hal‐hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:



Tentang Pelaporan, hal ini didasarkan pada Pasal 10 ayat (4) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo Pasal 10 Undang-undang Nomor : 14 tahun 1985 yang menentukan bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan yang lain yaitu terhadap penyeleggaraan peradilan dan tingkah laku serta perbuatan para Hakim disemua lingkungan badan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman ; Ruang lingkup pengawasan Mahkamah Agung RI terhadap jalannya peradilan meliputi : -

Pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman (Pasal 32 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1985) ; Pengawasan atas tingkah laku dan perbuatan para hakim dalam menjalankan tugasnya (Pasal 32 ayat (2) Undang-undang No. 14 tahun 1985) ;

Pengawasan terhadap Hakim dikaitkan dengan tugas-tugas penyelenggaraan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, sehingga didalamnya termasuk pula aparat peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang meliputi Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita ; Pengawasan terhadap aparat Pengadilan sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh Ketua Pengadilan dalam hal ini Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama disemua lingkungan badan Peradilan yang merupakan pengawasan melekat, dengan cara memberikan petunjuk, tegoran dan peringatan dalam kedudukannya sebagai atasan langsung, sesuai dengan Pasal 53 Undangundang No. 7 tahun 1989 dan Pasal 53 Undang-undang No. 2 tahun 1986 ; Tata cara pengawasan terhadap Badan Peradilan dapat dilaksanakan dengan cara memeriksa pekerjaan dan meneliti proses kerja, mendadak dan juga dengan meneliti laporan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pola Bindalmin ; Tentang Kearsipan Perkara, diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 (LN 1971 -32) tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan ; Pengertian arsip sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 7 tahun 1971 adalah : a.

Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan ;

b. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima Oleh Badan-badan swasta dan/atau perorangan dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan ;



Sebagai dampak dari semakin majunya proses administrasi yang dibarengi pula dengan semakin ruwetnya pengaturannya, sehingga diperlukan penanganan kearsipan yang profesional, cepat dan aman, Tegasnya bidang kearsipan bukanlah tugas yang ringan, tetapi tugas yang berat dan memerlukan penanganan yang serius ; B.

Kelemahan (Weakness)

Kelemahan‐kelemahan yang ada di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung dirinci dalam beberpa aspek : 1.

Laporan :

Kurang akuratnya data yang diterima yang disebabkan terlambatnya laporan dari Panitera Pengganti ; 2.

Pengarsipan :

Adapun masalah-masalah kearsipan yang seringkali adalah berkaitan dengan : Tidak dapat menemukan kembali secara cepat dan bagian arsip suatu surat/berkas yang diperlukan oleh Pimpinan organisasi/instansi lainnya ; Peminjaman atau pemakaian sesutu surat/berkas oleh Pimpinan atau satuan organisasi lainnya yang jangka waktunya sangat lama, bahkan tidak dikembalikan ; Bertambahnya terus-menerus berkas yang sudah inkracht kedalam bagian arsip tanpa adanya penyingkirannya sehingga tampat dan peralatan tidak lagi mencukupi ; Tata kerja dan peralatan kearsipan yang tidak mengikuti perkembangan dalam ilmu kearsipan modern sebagai akibat dari kurangnya sarana infrastuktur di bagian arsip ; C.

Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang‐peluang yang dimiliki oleh Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 1.

Adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang memberikan kemudahan dalam hal pelaporan oleh Panitera Pengganti dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan, adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja. 3.

Adanya sosialisasi, bimbingan teknis serta kualitas sumber daya Manusia.

pelatihan

untuk meningkatkan



4.

D.

Aspek Pengawasan dan Pembinaan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan‐tantangan di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung yang dihadapi dan terus dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan ; 1.

Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

-

Personil di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung

2.

Aspek Pengawasan dan Pembinaan

-

Tidak adanya tindakan bagi yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan SOP ;

3.

Aspek Sarana dan Prasarana

-

Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan khususnya : Untuk gedung arsip yang sudah tidak memadai untuk menampung berkasberkas perkara yang sudah inkracht yang belum bisa dimusnahkan ; Box pengisian berkas perkara ; Dan lain-lain sarana pendukung kearsipan lainnya ;

-



3.

VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung, dimana Visi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu: “MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG” dan untuk mewujudkan visi dari Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Tindak Pidana Korupsi Bandung tersebut Kepaniteraan Hukum yang merupakan bagian dari Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung telah pula membuat Visi, demi tercapainya visi dari Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi tersebut yaitu : “Memberikan pelayanan cepat tanpa melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP)”

4.

MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Kepaniteraan Hukum dalam mewujudkan Visi dari Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung dan visi Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung tersebut, adalah : “Memberikan kepuasan kepada masyarakat yang memerlukan layanan hukum dari Sub Kepaniteraan Hukum dengan berbasis teknologi”

5.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEPANITERAAN HUKUM

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung. Adapun Tujuan yang hendak dicapai oleh Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung adalah untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat yang memerlukan layanan hukum dari Sub Kepaniteraan Hukum dengan berbasis teknologi ; Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung adalah perwujudan dari Visi Mahkamah Agung RI/Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung yaitu : Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung ; Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung | 65


6.


Sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Kepaniteraan Hukum Pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : -

Memberikan wawasan dan Pengetahuan kepada Personil di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung agar seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tipikor Bandung ;

-

Adanya tindakan bagi aparat yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP ;



MATRIKS RENCANA STRATEGIS KEPANITERAAN HUKUM PENGADILAN NEGERI KLS 1A KHUSUS BANDUNG a. Jumlah pelaporan / pengarsipan Manual di Kepaniteraan Hukum

2016

2017

2018

2019

12 3 2 1

12 3 2 1

12 3 2 1

12 3 2 1

12 3 2 1

1512 64

1522 74

1532 84

1542 94

1552 104

342 400 164 2015 1851 18 13 42 120 446 2264 28 350 7 7

352 410 174 2016 1851 18 13 42 140 500 2500 33 360 7 7

362 420 184 2017 1851 18 13 42 160 700 2700 40 370 7 7

372 430 194 2018 1851 18 13 42 200 750 3000 45 380 7 7

382 440 204 2019 1851 18 13 42 500 800 3200 50 390 7 7

I.

1.

2.

Pelaporan i. Laporan Bulanan ii. Laporan Empat Bulanan iii. Laporan Enam Bulanan iv. Laporan Tahunan II. Arsip Pidana i. Pidana Singkat ii. Pidana Biasa iii. Pidana Cepat III. Arsip Perdata i. Gugatan ii. Permohonan IV. Arsip Pidana Tipikor b. Pelayanan Lainnya i. Pencatatan Pendaftaran Akta Notaris ii. Pembuatan Catatan Penolakan Warisan iii. Pembuatan Legalisasi Surat Pernyataan Ahliwaris iv. Pencatatan Akta dibawah tangan v. Pembuatan Surat Keterangan vi. Legalisir bukti Perkara vii. Pendaftaran Surat Kuasa Perkara Perdata/Pidana viii. Surat Izin Insidentil ix. Melayani Mahasiswa yang mencari data a. Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

2015




MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 – 2019 Tujuan: 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Bandung dan badan peradilan di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas NO

1.

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA


a. Prosentase Penanganan Administrasi Perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) I. PIDANA i. Pidana Singkat ii. Pidana Biasa 1. Dewasa 2. Anak iii. Pidana Cepat Tipiring Lalu Lintas II. PERDATA Permohonan Gugatan III. PHI i. Perselisihan Hak ii. Perselisihan Kepentingan iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja

2015

2016

2017

2018

2019

-

-

-

-

-

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

90% 90%

90% 90%

90% 90%

90% 90%

90% 90%

90%

90%

90%

90%

90%



NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan IV. TIPIKOR b. Prosentase file elektronik putusan perkara yang diarsipkan dalam Database I. PIDANA i. Pidana Singkat ii. Pidana Biasa 1. Dewasa 2. Anak iii. Pidana Cepat 1. Tipiring 2. Lalu Lintas II. PERDATA Permohonan Gugatan III. PHI i. Perselisihan Hak ii. Perselisihan Kepentingan iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan

2015

2016

2017

2018

2019

90%

90%

90%

90%

90%

80%

85%

90%

95%

100%

-

-

-

-

-

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

90% 90%

90% 90%

90% 90%

90% 90%

90% 90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%



NO

NO

KINERJA UTAMA

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

2015

2016

2017

2018

2019

IV. TIPIKOR c. Prosentase file elektronik putusan perkara yang dipublikasikan melalui Direktori Putusan I. PIDANA i. Pidana Singkat ii. Pidana Biasa 1. Dewasa 2. Anak iii. Pidana Cepat Tipiring Lalu Lintas II. PERDATA i. Permohonan ii. Gugatan III. PHI i. Perselisihan Hak ii. Perselisihan Kepentingan iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan IV. TIPIKOR

80%

85%

90%

95%

100%

-

-

-

-

-

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

70% 50%

75% 65%

80% 75%

90% 85%

100% 100%

75% 50%

75% 75%

75% 75%

75% 80%

75% 90%

75%

75%

75%

80%

80%

75%

75%

75%

80%

80%

80%

85%

90%

95%

100%

2015

2016

2017

2018

2019

INDIKATOR KINERJA



d. Prosentase pengajuan upaya hukum secara lengkap melalui Direktori Putusan I. PIDANA Pidana Singkat Pidana Biasa 1. Dewasa 2. Anak Pidana Cepat 1. Tipiring 2. Lalu Lintas II. PERDATA i. Permohonan ii. Gugatan III. PHI i. Perselisihan Hak ii. Perselisihan Kepentingan iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan IV. TIPIKOR e. Jumlah pelaporan / pengarsipan Manual di Kepaniteraan Hukum I. Pelaporan i. Laporan Bulanan NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

-

-

-

-

-

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

90% 90%

90% 90%

90% 90%

90% 90%

90% 90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2015

2016

2017

2018

2019



2.

NO


KINERJA UTAMA

ii. Laporan Empat Bulanan iii. Laporan Enam Bulanan iv. Laporan Tahunan II. Arsip Pidana i. Pidana Singkat ii. Pidana Biasa iii. Pidana Cepat III. Arsip Perdata Gugatan Permohonan IV. Arsip Pidana Tipikor a. Prosentase penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan I. PIDANA i. Pidana Singkat ii. Pidana Biasa Dewasa Anak iii. Pidana Cepat 1. Tipiring 2. Lalu Lintas II. PERDATA i. Permohonan ii. Gugatan III. PHI i. Perselisihan Hak

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

-

-

-

-

-

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 40%

100% 45%

100% 50%

100% 60%

100% 80%

75%

80%

85%

90%

90%

INDIKATOR KINERJA

2015

2016

2017

2018

2019



ii. Perselisihan Kepentingan iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan IV. TIPIKOR b. Prosentase perkara dengan putusan lengkap saat dibacakan I. PIDANA i. Pidana Singkat ii. Pidana Biasa Dewasa Anak iii. Pidana Cepat Tipiring Lalu Lintas II. PERDATA i. Permohonan ii. Gugatan III. PHI Perselisihan Hak Perselisihan Kepentingan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

75%

80%

85%

90%

90%

75%

80%

85%

90%

90%

75%

80%

85%

90%

90%

90%

95%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

90% 90%

90% 90%

90% 90%

90% 90%

90% 90%

90%

90%

90%

90%

90%

2015

2016

2017

2018

2019



Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan IV. TIPIKOR c. Prosentase Minutasi Perkara dalam jangka waktu maksimal 14 Hari I. PIDANA i. Pidana Singkat ii. Pidana Biasa 1. Dewasa 2. Anak iii. Pidana Cepat 1. Tipiring 2. Lalu Lintas II. PERDATA i. Permohonan ii. Gugatan III. PHI i. Perselisihan Hak ii. Perselisihan Kepentingan iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

90%

90%

90%

90%

90%

80%

85%

90%

95%

100%

-

-

-

-

-

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

50% 40%

60% 45%

70% 50%

80% 55%

90% 60%

85% 85%

85% 85%

85% 85%

85% 85%

85% 85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

2015

2016

2017

2018

2019



IV. TIPIKOR d. Prosentase Pemberitahuan/Penyampaian Salinan Putusan dalam jangka waktu maksimal 14 Hari I. PIDANA Pidana Singkat Pidana Biasa Dewasa Anak Pidana Cepat 1. Tipiring 2. Lalu Lintas II. PERDATA i. Permohonan ii. Gugatan III. PHI i. Perselisihan Hak ii. Perselisihan Kepentingan iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan IV. TIPIKOR

NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

75%

80%

85%

90%

95%

-

-

-

-

-

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

85% 85%

85% 85%

85% 85%

85% 85%

85% 85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

80%

85%

90%

95%

100%

2015

2016

2017

2018

2019



3.

4.

NO

Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata melalui Mediasi

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

KINERJA UTAMA

a. Jumlah Mediasi yang berhasil b. Prosentase Mediasi yang berhasil dengan Akta Perdamaian

a. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. PIDANA Pidana Singkat Pidana Biasa 1. Dewasa 2. Anak Pidana Cepat 1. Tipiring 2. Lalu Lintas PERDATA Permohonan Gugatan PHI Perselisihan Hak Perselisihan Kepentingan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja INDIKATOR KINERJA

4%

6%

10%

12%

15%

4%

6%

10%

12%

15%

-

-

-

-

-

100% -

100% -

100% -

100% -

100% -

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

10% 10%

20% 20%

30% 30%

40% 40%

50% 50%

85% 85%

85% 85%

85% 85%

85% 85%

85% 85%

85%

85%

85%

85%

85%

2015

2016

2017

2018

2019



5.

6.

Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan TIPIKOR b. Pelayanan Lainnya i. Pencatatan Pendaftaran Akta Notaris ii. Pembuatan Catatan Penolakan Warisan iii. Pembuatan Legalisasi Surat Pernyataan Ahliwaris iv. Pencatatan Akta dibawah tangan v. Pembuatan Surat Keterangan vi. Legalisir bukti Perkara vii. Pendaftaran Surat Kuasa Perkara Perdata/Pidana viii. Surat Izin Insidentil ix. Melayani Mahasiswa yang mencari data Meningkatnya Persentase permohonan eksekusi atas putusan kepatuhan terhadap perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap putusan pengadilan. yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas pengawasan b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

85%

85%

85%

85%

85%

90%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%



MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 – 2019 Tujuan: 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Bandung dan badan peradilan di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas NO

1.

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA


a. Jumlah Penanganan Administrasi Perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) I. PIDANA i. Pidana Singkat ii. Pidana Biasa 1. Dewasa 2. Anak iii. Pidana Cepat 1. Tipiring 2. Lalu Lintas II. PERDATA i. Permohonan ii. Gugatan III. PHI i. Perselisihan Hak ii. Perselisihan Kepentingan iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja

2015

2016

2017

2018

2019

-

-

-

-

-

1600 25

1650 30

1675 33

1700 35

1800 40

34 85.000

15 55.946

20 56.727

25 60.100

30 60.300

500 500

520 520

540 540

560 560

580 580

200 200

250 250

300 300

350 350

400 400

200

250

300

350

400



NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan IV. TIPIKOR b. Jumlah file elektronik putusan perkara yang diarsipkan dalam Database I. PIDANA i. Pidana Singkat ii. Pidana Biasa 1. Dewasa 2. Anak iii. Pidana Cepat 1. Tipiring 2. Lalu Lintas II. PERDATA i. Permohonan ii. Gugatan III. PHI i. Perselisihan Hak ii. Perselisihan Kepentingan iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan

2015

2016

2017

2018

2019

200

250

300

350

400

160

140

120

100

80

-

-

-

-

-

1600 -

1265 -

1280 -

1290 -

1300 -

34 85.000

15 55.946

20 56.727

25 60.100

30 60.300

500 500

520 520

540 540

560 560

580 580

100 100

150 150

200 200

250 250

300 300

100

150

200

250

300

100

150

200

250

300

iv.



NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

2015

2016

2017

2018

2019

IV. TIPIKOR c. Jumlah file elektronik putusan perkara yang dipublikasikan melalui Direktori Putusan I. PIDANA i. Pidana Singkat ii. Pidana Biasa 1. Dewasa 2. Anak iii. Pidana Cepat 1. Tipiring 2. Lalu Lintas II. PERDATA i. Permohonan ii. Gugatan III. PHI i. Perselisihan Hak ii. Perselisihan Kepentingan iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan IV. TIPIKOR

160

140

120

100

80

-

-

-

-

-

1600 25

800 15

850 20

1000 22

1100 25

34 85.000

15 55.946

20 56.727

25 60.100

30 60.300

350 250

390 390

450 450

500 500

580 580

150 150

175 175

180 180

200 200

250 250

150

175

180

200

250

150

175

180

200

250

80

100

120

140

160



NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA d. Jumlah pengajuan upaya hukum secara lengkap melalui Direktori Putusan I. PIDANA i. Pidana Singkat ii. Pidana Biasa 1. Dewasa 2. Anak iii. Pidana Cepat 1. Tipiring 2. Lalu Lintas II. PERDATA i. Permohonan ii. Gugatan III. PHI i. Perselisihan Hak ii. Perselisihan Kepentingan iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan IV. TIPIKOR e. Jumlah pelaporan / pengarsipan Manual di Kepaniteraan Hukum I. Pelaporan i. Laporan Bulanan

2015

2016

2017

2018

2019

-

-

-

-

-

47 10

49 15

50 20

51 22

53 25

9 54.936

15 55.946

20 56.727

22 60.100

30 60.300

100

120

140

160

180

50 50

75 75

100 100

125 125

200 200

50

75

100

125

200

50

75

100

125

200

20

18

16

14

12

12

12

12

12

12



NO

2.

KINERJA UTAMA


INDIKATOR KINERJA

2015

2016

2017

2018

2019

ii. Laporan Empat Bulanan iii. Laporan Enam Bulanan iv. Laporan Tahunan II. Arsip Pidana i. Pidana Singkat ii. Pidana Biasa iii. Pidana Cepat III. Arsip Perdata i. Gugatan ii. Permohonan IV. Arsip Pidana Tipikor a. Jumlah penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan I. PIDANA i. Pidana Singkat ii. Pidana Biasa 1. Dewasa 2. Anak iii. Pidana Cepat 1. Tipiring 2. Lalu Lintas II. PERDATA i. Permohonan ii. Gugatan III. PHI i. Perselisihan Hak

3 2 1

3 2 1

3 2 1

3 2 1

3 2 1

1512 64

1522 74

1532 84

1542 94

1552 104

342 400 164

352 410 174

362 420 184

372 430 194

382 440 204

-

-

-

-

-

1600 25

320 15

350 20

370 22

400 25

34 85.000

15 55.946

20 56.727

25 60.100

30 60.300

500 200

520 220

540 240

560 260

580 280

200

225

250

300

325



NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

2015

2016

2017

2018

2019

ii. Perselisihan Kepentingan iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan IV. TIPIKOR b. Jumlah perkara dengan putusan lengkap saat dibacakan I. PIDANA i. Pidana Singkat ii. Pidana Biasa 1. Dewasa 2. Anak iii. Pidana Cepat 1. Tipiring 2. Lalu Lintas II. PERDATA i. Permohonan ii. Gugatan III. PHI i. Perselisihan Hak ii. Perselisihan Kepentingan iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja

200

225

250

300

325

200

225

250

300

325

200

225

250

300

325

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

1600 25

350 15

400 20

450 22

500 25

34 85.000

15 55.946

20 56.727

25 60.100

30 60.300

500 500

520 520

540 540

560 560

580 580

200 200

225 225

250 250

300 300

325 325

200

225

250

300

325



NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan IV. TIPIKOR c. Jumlah Minutasi Perkara dalam jangka waktu maksimal 14 Hari I. PIDANA i. Pidana Singkat ii. Pidana Biasa 1. Dewasa 2. Anak iii. Pidana Cepat 1. Tipiring 2. Lalu Lintas II. PERDATA i. Permohonan ii. Gugatan III. PHI i. Perselisihan Hak ii. Perselisihan Kepentingan iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan

2015

2016

2017

2018

2019

200

225

250

300

325

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

1600 25

110 15

120 20

125 22

150 25

34 85.000

15 55.946

20 56.727

25 60.100

30 60.300

250 200

300 220

350 240

400 260

450 280

200 200

225 225

250 250

300 300

325 325

200

225

250

300

325

200

225

250

300

325

iv.



NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

2015

2016

2017

2018

2019

IV. TIPIKOR d. Jumlah Pemberitahuan/Penyampaian Salinan Putusan dalam jangka waktu maksimal 14 Hari I. PIDANA i. Pidana Singkat ii. Pidana Biasa 1. Dewasa 2. Anak iii. Pidana Cepat 1. Tipiring 2. Lalu Lintas II. PERDATA i. Permohonan ii. Gugatan III. PHI i. Perselisihan Hak ii. Perselisihan Kepentingan iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan IV. TIPIKOR

80

90

100

110

120

-

-

-

-

-

1600 25

110 15

120 20

125 22

150 25

34 -

15 -

20 -

22 -

25 -

500 500

520 520

540 540

560 560

580 580

200 200

225 225

250 250

300 300

325 325

200

225

250

300

325

200

225

250

300

325

100

100

100

100

100



NO

KINERJA UTAMA

3.

Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata melalui Mediasi

4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

INDIKATOR KINERJA a. Jumlah Mediasi yang berhasil b. Jumlah Mediasi yang berhasil dengan Akta Perdamaian

a. Jumlah (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. I. PIDANA i. Pidana Singkat ii. Pidana Biasa 1. Dewasa 2. Anak iii. Pidana Cepat 1. Tipiring 2. Lalu Lintas II. PERDATA i. Permohonan ii. Gugatan III. PHI i. Perselisihan Hak ii. Perselisihan Kepentingan iii. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja

2015

2016

2017

2018

2019

24

30

35

40

45

20

25

30

35

40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200 200

225 225

250 250

300 300

325 325

200

225

250

300

325



NO

5.

6.

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

iv. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan IV. TIPIKOR b. Pelayanan Lainnya i. Pencatatan Pendaftaran Akta Notaris ii. Pembuatan Catatan Penolakan Warisan iii. Pembuatan Legalisasi Surat Pernyataan Ahliwaris iv. Pencatatan Akta dibawah tangan v. Pembuatan Surat Keterangan vi. Legalisir bukti Perkara vii. Pendaftaran Surat Kuasa Perkara Perdata/Pidana viii. Surat Izin Insidentil ix. Melayani Mahasiswa yang mencari data Meningkatnya Jumlah permohonan eksekusi atas putusan kepatuhan terhadap perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap putusan pengadilan. yang ditindaklanjuti a. Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas pengawasan b. Jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

2015

2016

2017

2018

2019

200

225

250

300

325

20

20

20

20

20

1851

1851

1851

1851

1851

18

18

18

18

18

13

13

13

13

13

42 120 446

42 140 500

42 160 700

42 200 750

42 500 800

2264

2500

2700

3000

3200

28

33

40

45

50

350

360

370

380

390

10

15

20

25

30

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7


KATA PENGANTAR. Ketua, TTD PONTAS EFFENDI,SH.MH NIP

Recommend Documents