KATA PENGANTAR. Polewali, 16 Februari 2014 Ketua, Drs. KAMSIN, M.H. NIP Kata Pengantar

PA.POLEWALI 2014

Kata Pengantar

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP ) Tahun 2014, Penetapan Kinerja Tahun 2015 dan Rencana Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Agama Polewali tepat waktu. Laporan ini kami susun dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 355A/SEK/KU.01/11/2014 tanggal 28 November 2014, Perihal Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015, telah disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja. Laporan ini berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Polewali tahun 2014. Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2014 ini meskipun jauh dari sempurna kiranya

dapat

memenuhi

kewajiban

akuntabilitas

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban capaian kinerja, laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Polewali , serta berguna bagi semua pihak. Polewali, 16 Februari 2014 Ketua, i

Drs. KAMSIN, M.H. NIP. 19620209 199103 1 002

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Polewali Tahun 2014|

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

A

kuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga atau Instansi Pemerintah dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu

tertentu. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Polewali

(LAKIP) Tahun 2014 ini disusun sebagaimana

diamanatkan dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2004. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimaksud, menyajikan capaian kinerja Pengadilan Agama Polewali selama tahun 2014 yang merupakan pelaksanaan kinerja lembaga pemerintah. Disamping

penyusunan

LAKIP

sebagai

syarat

Instansi

Pemerintah

dalam

mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam bentuk laporan akuntabilitas, namun LAKIP ini juga merupakan kebutuhan organisasi dalam melakukan analisa dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. LAKIP Tahun 2014 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang penyelesaian perkara, manajemen SDM, implementasi Teknologi dalam bidang informasi dan transparansi, pelayanan publik, pengawasan dan pembinaan serta pelaksanaan Justice For All. Keberhasilan pada program prioritas Pembaruan Peradilan Agama tentunya bukan hanya keberhasilan dari Sub tertentu atau kelompok kerja semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan seluruh komponen, dukungan supporting unit serta partisipasi masyarakat secara umum. ii

Mewujudkan aparatur peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih merupakan tujuan utama dalam rangka peningkatan pelayanan bagi masyarakat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Polewali Tahun 2014|

pencari keadilan. Beberapa capaian kinerja dari Pengadilan Agama Polewali secara ringkas dapat diuraikan pada tabel berikut: Capaian Kinerja Pengadilan Agama Polewali Tahun 2014

Indikator Kerja Kunci Meningkatnya penyelesaian perkara Peningkatan aksebilitas putusan hakim Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Meningkatnya kualitas pengawasan

Target

Realisasi

Capaian

90 %

997

100%

90 %

571

90%

100 %

997

100%

100 %

171%

100%

100 %

8

100%

100 %

26

100%

Keberhasilan dan kegagalan Pengadilan Agama Polewali dalam mencapai target yang ditetapkan menjadi catatan/evaluasi untuk tahun mendatang dalam mewujudkan seluruh target yang direncanakan. belum optimalnya beberapa Standar Kinerja pelayanan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih terbatas pada bidang keahlian tertentu, seperti keahlian pada bidang analisa dan evaluasi kegiatan, menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Polewali belum sepenuhnya berhasil. Hal ini tetap akan menjadi catatan bagi seluruh komponen aparatur Pengadilan Agama Polewali dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang iii

sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat para pencari keadilan maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan lembaga peradilan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Polewali Tahun 2014|

DAFTAR ISI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Tahun 2014

URAIAN KATA PENGANTAR EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tugas dan Fungsi C. Sistematika Penyajian BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. Rencana Strategis 2010 - 2014 1. Visi dan Misi 2. Tujuan dan Sasaran Strategis 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok B. Rencana Kinerja Tahunan 2016 C. Penetapan Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA v

A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja) B. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran-sasaran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Polewali Tahun 20114| |

Hal i ii iv 1 1 2 4 7 7 8 10 11 13 16 23 23 29

organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja) BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran-saran LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi 2. Penetapan Kinerja Tahun 2015 3. Rencana Kinerja Tahun 2016 4. Matriks Rencana Strategis 2015 - 2019 5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2014

v

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Polewali Tahun 20114| |

35 35 36

Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 merupakan langkah lanjutan bagi sebuah Instansi Pemerintah dalam menjalankan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunannya (2010-2014). Sejalan dengan Instruksi Presiden tersebut, Pengadilan Agama Polewali menyusun laporan akuntabilitas kinerja dengan tujuan untuk memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Pengadilan Agama Polewali. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)

yang

disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. Agar AKIP dapat terwujud dengan baik, harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara; 2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan; 3. Menunjukkan tingkat capaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan; 4. Berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh; 5. Jujur, oyektif, transparan dan akurat; 6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 1

Informasi Publik dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap lembaga publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau

LAKIP Pengadilan Agama Polewali Tahun 2014

Pendahuluan

menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya serta menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Tuntutan publik untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik (good governance) baik dalam wilayah legislatif, eksekutif maupun dalam wilayah yudikatif semakin besar. Untuk menciptakan good governance perlu adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, adanya partisipasi dan akuntabilitas yang diartikan

sebagai

suatu

perwujudan

kewajiban

mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Laporan akuntabilitas ini meliputi pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan, pencapaian sasaran-sasaran strategis Pengadilan Agama Polewali, termasuk faktor-faktor pendukungnya untuk rentang waktu mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014. B. Tugas dan Fungsi Berawal dari Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 inilah kemudian konsep Satu Atap dijabarkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pada tanggal 23 Maret 2004 lahirlah Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dan lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung, yang ditindaklanjuti dengan : 1.

Serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dari Departemen Kehakiman dan HAM ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2004.

2. 2

Serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial lingkungan Peradilan Agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung yang dilaksanakan tanggal 30 Juni 2004.


Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2004 tersebut, maka Pengadilan Agama mempunyai Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja organisasinya di bawah Mahkamah Agung bersama peradilan lainnya. 1.

Kedudukan Pengadilan Agama Polewali Sejak diberlakukannya Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2004, maka

peradilan agama (termasuk Pengadilan Agama Polewali) bersama peradilan lainnya telah satu atap di Mahkamah Agung RI, sehingga seluruh pembinaan teknis dan non teknis dilakukan oleh Mahkamah Agung, termasuk pembinaan yang selama ini dilakukan oleh Departemen Agama (sekarang, Kementrian Agama) dalam bidang organisasi, administrasi dan finansial. 2.

Tugas dan Fungsi Kompetensi Peradilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan meyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragma islam di bidang: (a) perkawinan; (b) kewarisan; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) sadaqah dan; (i) ekonomi syariah. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama melengkapi kompetensi Peradilan Agama dengan menambahkan beberapa kewenangan hukum diantaranya:

3

1.

Pengangkatan anak

2.

Zakat, infaq

3.

Ekonomi Syariah Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama


Pendahuluan

dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain meliputi: a.

Bank syariah

b.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah

c.

Asuransi Syariah

d.

Reasuransi Syariah

e.

Reksa Dana Syariah

f.

Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangkau Menengah Syariah

g.

Sekuritas Syariah

h.

Pembiayaan Syariah

i.

Pegadaian Syariah

j.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah

k.

Bisnis Syariah Penambahan kewenangan tersebut merupakan suatu kekuatan untuk

memberikan pelayanan hukum secara optimal kepada masyarakat Kabupaten Polewali Mandar yang mayoritas beragama Islam. Di samping itu, Pengadilan Agama Polewali dengan kekuatan yang dimiliki tersebut dapat mewujudkan masyarakat yang taat akan hukum yang bermuara pada cita-cita negara yakni Negara Hukum (rechtstaats). C. Sistematika Penyajian Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Polewali selama Tahun 2014. Capaian kinerja (performance results) 2014 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan 4

Kinerja (performance agreement) 2014 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan


Pendahuluan

organisasi, dimana tingkat capaiannya dibandingkan dengan periode selama Tahun 2013. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Polewali Tahun 2014 adalah sebagai berikut: Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas dan fungsi serta sistematika penyajian; Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan Rencana Strategis 2015 - 2019 yang meliputi : visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis serta program utama dan kegiatan pokok, dan menjelaskan Rencana Kinerja Tahunan 2016 serta penetapan kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2015. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan Pengukuran Kinerja (Perbandingan antara

Target

Akuntabilitas

dan Kinerja

Realisasi yang

Kinerja)

menguraikan

dan

Analisis

pencapaian

sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja. Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Polewali Tahun 2014 dan menguraikan saran-saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. BAB V LAMPIRAN, yang terdiri dari Struktur Organisasi, Indikator Kinerja Utama, 5

Rencana Kinerja Tahun 2016 dan Matriks Rencana Strategis 2015 – 2019 serta SK Tim Penyusunan Laporan


Pendahuluan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Pengadilan Agama Polewali Tahun 2014.

6


(LAKIP)

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A.

Rencana Strategis 2010 – 2014. Pengadilan Agama Polewali sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Pertama

yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah berupaya pada tahun kelima (dari Rencana Strategis (Renstra 2010-2014) membuktikan dirinya benar-benar dapat berkiprah sebagai aparatur Mahkamah Agung di daerah dalam memberikan pelayanan keadilan dan menjembatani sengketa

di

tengah-tengah

masyarakat atau

berupaya

sebagai fasilitator

kesepakatan antara pihak yang memerlukan mediasi pengadilan. Dengan berjalannya waktu dan seiring perkembangan dinamika hukum dan masyarakat

yang

semakin

dinamis,

kompleks

dan

didukung

keterbukaan

komunikasi dan informasi, tantangan yang dihadapi Pengadilan Agama Polewali untuk lebih berperan aktif dan menunjukkan peran dirinya di masyarakat serta dituntut kepeloporan dalam perubahan-perubahan yang cerdas, inovatif serta bermartabat. Untuk menjawab tantangan tersebut dan pasca diberlakukannya Reformasi Birokrasi jilid II Mahkamah Agung RI dengan cetak birunya (blue print) pada Rakernas di Balikpapan, dan tindak lanjut Hasil Rakernas Mahkamah Agung di di Jakarta (Tahun 2011), dan di Manado (Tahun 2012), diperlukan pandangan visioner, didukung kemampuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis, dimana langkah tersebut dikehendaki menjadi keyakinan bersama oleh semua pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan menuju pencapaian visi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010-2035. Rencana Strategis 2010-2014 ini (selengkapnya pada Bundel Renstra 2010-2014 tersendiri) merupakan kelanjutan Rencana Strategis sebelumnya dan 7

merupakan upaya perbaikan secara kontinu sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi. Renstra 2010-2014 ini merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya yang terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA.Polewali Tahun 2014|

cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem dan kebijakan bidang aparatur peradilan termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan fungsi yudikatif. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Polewali dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi dirinya pada sektor yang sangat berkait erat dengan pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan pembaharuan dan perbaikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Reformasi

birokrasi

dan

Keterbukaan

Informasi

serta

pemanfaatan

Teknologi Informasi dalam menjalankan fungsi yudikatif pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional sistematis dan berkelanjutan. 1.

Visi Dan Misi VISI Lembaga Pengadilan Agama Polewali mengacu pada Visi Mahkamah Agung, Visi Mahkamah Agung dirumuskan sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG” (Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia) 2010 - 2035

“MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI YANG AGUNG” 8

(Visi Pengadilan Agama Polewali) 2010 - 2014

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA.Polewali Tahun 2014|

Perwujudan sebuah lembaga dapat memberikan kepastian bagi semua stakeholder khususnya masyarakat pencari keadilan dalam pelayanan dan proses peradilan dengan wujud transparansi informasi dan penerapan Standar Operasional Prosedur serta kejelasan alur kerja setiap fungsi pegawai.

MISI:

1. 2. 3. 4. 5.

Misi Pengadilan Agama Polewali 2010 – 2014 Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9


2. TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS Tujuan Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Seluruh aparatur Pengadilan Agama Polewali telah mengupayakan agar seluruh langkah kinerja dalam rangka memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan yang diformulasikannya dengan tujuan strategis, tentu dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga diupayakan seluruh aparatur Pengadilan Agama Polewali

dapat mengukur sejauh mana visi misi

lembaga yang telah dicapai mengingat tujuan strategis yang dirumuskan, merujuk pada visi misi Mahkamah Agung secara bertahap. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 1)

Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2)

Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3)

Publik percaya bahwa Pengadila Agama Polewali memenuhi butir 1 dan 2 di atas. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, Sasaran Strategis Pengadilan Agama Polewali adalah sebagai berikut :

10

1.

Meningkatnya penyelesaian perkara

2.

Peningkatan aksebilitas putusan hakim

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4.

Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan ( acces to justice )


5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

6.

Meningkatnya kualitas pengawasan.

3. PROGRAM UTAMA dan KEGIATAN POKOK Program utama pembangunan peradilan khususnya Pengadilan Agama Polewali 2010-2014 diupayakan fokus pada reformasi birokrasi yang mengacu pada rancangan Cetak Biru (blue print) Mahkamah Agung Tahun 2010-2035. Enam sasaran strategis yang telah diuraikan di atas, merupakan arah bagi Pengadilan Agama Polewali untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan memuat rincian program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : 1.

Program Penyelesaian Perkara. Tujuan : Terwujudnya Standar Operasional Prosedur dalam penyelenggaraan persidangan dan pelayanan Sasaran 1: Meningkatnya penyelesaian perkara peradilan Sasaran 2 : Putusan majelis hakim telah dapat disiapkan untuk para pihak maksimal 14 hari setelah dibacakan putusan Sasaran 3: Meningkatnya Penyelesaian perkara melalui Mediasi / Penasehatan /Perdamaian Sasaran 4 : Meningkatnya tertib administrasi perkara Kegiatan Pokok : Menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara Kegiatan 1 : Menyelenggarakan persidangan Kegiatan 2 : Melaksanakan pencatatan administrasi persidangan Kegiata 3 : Melaksanakan pencatatan produk hasil persidangan (Salinan Putusan/ Penetapan, Akta Cerai)

2. 11

Program Pengelolaan dan Pengembangan Transparansi Informasi. Tujuan : Meningkatkan transparansi dan informasi peradilan Sasaran 1 : Terwujudnya transparansi dan informasi perkara bagi masyarakat Sasaran 2 : Terselenggaranya pelayanan meja informasi dan pengaduan


Kegiatan Pokok : Menyelenggarakan Transparansi Informasi peradilan dan Pengaduan Publik Kegiatan 1 : Penginputan kondisi perkara yang diterima PA.Polewali Kegiatan 2 : Uploding data perkara pada Website, Infoperkara.badilag dan Direktori Putusan Kepaniteraan MA RI Kegiatan 3 : Menyelenggarakan pelayanan meja informasi (Information Desk) dan layanan pengaduan masyarakat Kegiatan 4 : Penginputan data pengelolaan keuangan APBN, PNBP, profil pegawai, data arsip perakara, asset BMN dan kegiatan pegawai PA.Polewali pada WebSite 3.

Optimalisasi Pelaksanaan Justice For All Tujuan : Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menjangkau pengadilan Sasaran 1 : Terpenuhinya pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu Sasaran 2 : Terpenuhinya pelayanan bagi masyarakat yang jauh dari akses pengadilan. Kegiatan Pokok : Menyelenggarakan pelayanan bagi masyarakat yang kurang mampu atas pelayanan peradilan (Justice For All) Kegiatan 1 : Pelayanan Perkara Prodeo Kegiatan 2 : Pelaksanaan Sidang Keliling

4.

Program Optimalisasi Anggaran Berbasis Kinerja Tujuan : Mewujudkan pengelolaan anggaran berbasis kinerja Sasaran 1 : Tercapainya tugas pokok aparatur peradilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kegiatan Pokok : Pendistribusian kebutuhan belanja didasarkan pada sasasan

12

kinerja tahunan Kegiatan 1 : Membuat dan menyusun perencanaan anggaran Kegiatan 2 : Inventarisasi kebutuhan berdasarkan sasaran kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA.Polewali Tahun 2014|

Kegiatan 3 : Menyusun kebutuhan berdasarkan prioritas sasaran kinerja Kegiatan 4 : Menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan anggaran berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan Kegiatan 5 : Mendistribusikan belanja APBN sesuai perencanaan dan program prioritas utama perencanaan kinerja satker B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 Rencana Strategi lima tahunan (2015 – 2019) Pengadilan Agama Polewali sebagai Rencana Jangka Pembangunan Menengah (RJPM) yang telah ditetapkan dan dijadikan sebagai pedoman perencanaan jangka pendek yang dibuat setiap tahun anggaran. Untuk merealisasikan tahapan perencanaan lima tahunan tersebut, Pengadilan Agama Polewali telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan 2016 sebagaimana dikehendaki Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang

Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Penyusunan Rencana Kinerja (RKT) 2016 telah diupayakan seiring dan sejalan pasca diberlakukannya Reformasi Birokrasi jilid II Mahkamah Agung RI dengan cetak birunya (blue print) dan sesuai dengan Rencana Startegis 2015-2019 PA. Polewali. Rencana Kinerja Tahunan 2016, sebagai kelanjutan Pengadilan Agama Polewali dalam menancapkan pondasi-pondasinya dalam membangun sebuah sistem pelayanan berbasis jaminan kepastian bagi masyarakat dengan penerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Alur Kerja yang telah dibangun, hal ini dioptimalkan dan sebagai upaya perbaikan secara kontinyu sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi. 13

Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 Pengadilan Agama Polewali, sebagai berikut:


RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016 PENGADILAN AGAMA POLEWALI

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET %

01

02

03

Peningkatan kinerja penyelesaian perka ra pada Pengadilan Agama Polewali

Peningkatan tertib administrasi perkara pada Pengadilan Agama Polewali

Peningkatan kualitas pengawasan pada Peradilan Agama Polewali.

14 Peningkatan aksesibilitas masyarakat

1. Prosentase mediasi yang diselesaikan 2. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan menjadi meningkat. 3. Prosentase perkara yang diselesaikan menjadi meningkat. 4. Prosentase perkara yang diputus kurang dari 5 (lima) bulan menjadi menurun. 5. Prosentase perkara yang diminutasi menjadi meningkat 6. Prosentase putusan tingkat pertama yang tidak banding menjadi meningkat. 1. Prosentase berkas yang diajukan secara lengkap dapat terpenuhi. 2. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis dapat terpenuhi. 3. Prosentase pengiriman berkas banding, kasasi dan PK yang dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding dan Kasasi tepat waktu. 4. Prosentase ketepatan laporan perkara yang dibuat tepat waktu. 5. Prosentase berkas perkara yang masuk box arsip 1. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti dapat meningkat. 2. Prosentase pelaksanaan pengawasan sesuai perencanaan. 3. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti tepat waktu. 4. Prosentase pelaksanaan sistem pengendalian internal dapat dilaksanakan. -

prosentase putusan tingkat pertama yang dipublikasikan menjadi meningkat


6 100

96 98 99,5 98 100 100

100

100 99,5 100 100 100 100

99,5

04

terhadap Peradilan Agama Polewali (acces to justice)

05

Peningkatan kualitas SDM pada Peradilan Agama Polewali.

06

07

Peningkatan dukungan manajemen dalam pelaksanaan tupoksi Pengadilan Agama Polewali

Peningkatan sarana prasarana dalam menunjang pelaksanaan tupoksi Pengadilan Agama Polewali.

1. Prosentase Pembinaan Teknis Yustisial. 2. Prosentase Pembinaan Teknis Non Yustisial. 1. Prosentase realisasi pelaksanaan anggaran layanan perkantoran dalam satu tahun anggaran. 2. Prosentase ketepatan penyelesaian laporan keuangan. 3. Prosentase ketepatan pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan. 4. Prosentase ketepatan penyelesaian laporan BMN. -

prosentase realisasi pelaksanaan anggaran pengadaan dalam satu tahun anggaran.

15


100 100

100 100 100 100

100

C. PENETAPAN KINERJA 2015 Berdasarkan

Inpres

Nomor

5

Tahun

2004

tentang

Percepatan

Pemberantasan Korupsi, kemudian Menteri Negara PAN segeramenindaklanjuti dengan

diterbitkannya

Surat

Edaran

Menteri

Negara

PAN

Nomor:

SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: 1. Meningkatkan akuntabilitas organisasi; 2. Transparansi, dan kinerja aparatur; 3. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; 4. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 5. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan 6. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Pengadilan Agama Polewali telah membuat penetapan kinerja tahun 2015 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2015. Penetapan kinerja Pengadilan Agama Polewali tahun 2015 disusun berdasarkan pada Evaluasi Rencana Kinerja Tahun 2015 / Lakip 2014 yang telah 16

ditetapkan sehingga secara substansial Penetapan Kinerja Tahun 2015 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja Tahun 2015. Ringkasan Penetapan Kinerja Tahun 2015 selengkapnya sebagai berikut : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA.Polewali Tahun 2014|

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN 2015 PENGADILAN AGAMA POLEWALI

NO.

SASARAN STRATEGIS

1.

Peningkatan kinerja penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Polewali

INDIKATOR KINERJA

1. Prosentase selesaikan

Mediasi

TARGET

Yang

di 5%

2. Prosentase sisa perkara yang 100% diselesaikan menjadi meningkat 3. Prosentase perkara yang diselesaikan menjadi meningkat 96%

4. Prosentase perkara yang diputus 98% kurang dari 6 (enam) bulan menjadi menurun 5. Prosentase perkara yang 99,5% diminutasi menjadi meningkat

6. Prosentase putusan pertama yang tidak menjadi meningkat. 2.

Peningkatan tertib administrasi perkara pada Pengadilan Agama Polewali

tingkat banding 98%

1. Prosentase berkas yang diajukan secara lengkap dan terpenuhi

100%

2. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 100% dapat terpenuhi

17


3. Prosentase pengiriman berkas banding, kasasi dan PK yang 100% dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding dan Kasasi tepat waktu 4. Prosentase ketepatan laporan perkara yang dibuat tepat waktu

100%

5. Prosentase berkas perkara yang 99,5% masuk box arsip. 3.

Peningkatan kualitas pengawasan pada Pengadilan Agama Polewali

1. Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti dapat meningkat

2. Prosentase pelaksanaan pengawasan sesuai perencanaan

100%

100%

3. Prosentase temuan yang ditindak 100% lanjuti tepat waktu

4. Prosentase pelaksanaan pengendalian internal dilaksanakan 4.

5. 18

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Pengadilan Agama Polewali (acces to justice) Peningkatan kualitas SDM pada Pengadilan Agama Polewali

system 100% dapat

-Prosentase putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dipublikasikan menjadi meningkat

1. Prosentase yustisial


pembinaan

99,5%

teknis 100%

2. Prosentase pembinaan teknis non 100% yustisial 6.

Peningkatan dukungan manajemen dalam pelaksanaan tupoksi Pengadilan Agama Polewali

1. Prosentase realisasi pelaksanaan anggaran dalam satu tahun 100% anggaran 2. Prosentase ketepatan penyelesaian laporan keuangan

100%

3. Prosentase ketepatan pelayanan administrasi kepegawaian yang 100% dilaksanakan

7.

Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam menunjang pelaksanaan tupoksi Pengadilan Agama Polewali

4. Prosentase ketepatan 100% penyelesaian laporan BMN Prosentase realisasi pelaksanaan anggaran pengadaan dalam satu 100% tahun anggaran

19


Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Polewali

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja Tahun 2014 Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Polewali Tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masingmasing indikator kinerja sasaran. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat digambarkan dalam tabel di bawah. MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5

4%

69

6,8%

100%

48

95%

1012

99%

992

Prosentase Mediasi yang diselesaikan

Prosentase sisa perkara yang Meningkatnya penyelesaian

diselesaikan

100 %

perkara Prosentase perkara yang diselesaikan

95.4 %

Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

23

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Polewali Tahun 2014|

98%


PENINGKATAN AKSEBILITAS PUTUSAN HAKIM SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5

- Banding

99%

11

99%

- Kasasi

99%

5

99%

100%

-

Prosentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Peningkatan Aksebilitas Putusan Hakim

- Peninjauan Kembali

100 %

PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5

100%

5

90%

100%

1007

100%

95%

1012

95.4%

Prosentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Prosentase berkas yang Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian

diregister dan siap didistribusikan ke majelis

perkara

Ratio majelis hakim

24

terhadap perkara


Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Polewali Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai

100%

369

95%

100%

-

100%

yang diserahkan penggugat/pemohon)

Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

PENINGKATAN AKSEBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCES TO JUSTICE)

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5

100%

7

100%

99%

132

100%

50%

-

0%

Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan Prosentase perkara yang dapat Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

diselesaikan dengan cara sidang keliling Prosentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu

25

maksimal 1 hari kerja sejak putus

% Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Polewali Tahun 2014|


MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5

100%

7

100%

Prosentase permohonan eksekusi atas putusan Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

perkara berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

1

2

3

4

5

100%

-

100%

100%

26

100%

Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas pengawasan

Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

26



TERCAPAINYA TUGAS POKOK APARATUR PERADILAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI

%

STRATEGIS 1

2

3

4

5

100%

3.388.964.824,

100%

100%

2.894.574.175,

100%

100%

494.390.649

100%

100%

72.000.000,-

100%

Perawatan Rumah Dinas

100%

4.400.000,-

100%

Perawatan Inventaris Kantor

100%

8.225.000,-

100%

Langganan Daya dan Jasa

100%

49.763.808,-

100%

100%

109.595.000,-

100%

Poliklinik / Obat-obatan

100%

6.200.000,-

100%

Pakaian Dinas Pegawai

100%

21.060.000,

100%

100%

2.440.000,-

100%

Rapat

100%

10.600.000,-

100%

Pembinaan dan Konsultasi

100%

117.919.750,-

100%

Perawatan Gedung kantor

100%

32.600.000,-

100%

100%

13.988.000,-

100%

Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tekhnis Lainnya Mahkamah Agung Pembayaran Gaji dan Tunjangan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Honor Operasional Satuan kerja

Tercapainya tugas pokok aparatur peradilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Operasional Perkantoran dan Pimpinan

Pakaian Supir/Pramubakti/Satpam

27

Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan dan Dokumentasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Polewali Tahun 2014|


Pertemuan jamuan tamu

11.599.900,-

100%

42.199.191,-

99%

100%

1.800.000,-

100%

100%

196.000.000

100%

100%

196.000.000

100%

Pelaporan Barang Milik Negara

15 item

15 item

100%

Penerbitan Daftar Barang Ruangan

18 DBR

18 DBR

100%

4

4

kegiatan

kegiatan

Perawatan Kendaraan Dinas Jasa Pengiriman Surat

Prosentase Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan Pengadaan kendaraan Dinas Roda 4

Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan

100% 100%

100%

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2014. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, Pengadilan Agama Polewali telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya tertuang pada bagian berikut ini.

28



B. Analisa Akuntabilitas Kinerja Analisa akuntabilitas kinerja diperoleh dengan cara mengukur pencapaian sasaran-sasaran

organisasi

dengan

pengungkapan

dan

penyajian

dari

hasil

pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilaksanakan untuk mengukur berhasil atau tidaknya pelaksanaan kegiatan berdasarkan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Agama Polewali. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis dan selanjutnya membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (20132014) untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mencapai Rencana Strategis lima tahunan (2010-2014). Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai pada Pengadilan Agama Polewali pada 5 (lima) tahun mendatang dan progress report pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatnya penyelesaian perkara

2.

Peningkatan aksebilitas putusan hakim

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

6.

Meningkatnya kualitas pengawasan

29



Meningkatnya penyelesaian perkara Tahun 2014, Sasaran 1 Pengadilan Agama Polewali pada penyelesaian perkara sebagai TUPOKSI utama peradilan dalam rangka implementasi kekuasaan kehakiman sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, diperkuat dengan Program Prioritas Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI hasil dari cetak biru Mahkamah Agung 2010-2035 dan Tema Rakernas Manado serta Rencana Strategi PTA Makassar. Hasil evaluasi dari sasaran ini, dengan 4 (empat) indikator kinerja diperoleh angka rata-rata sebesar 75,6%, bahkan pada sasaran prosentase mediasi yang diselesaikan telah mencapai 6,8% sementara hanya ditargetkan 4 %. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, telah menjadi Program Prioritas Peradilan, tidak terlepas untuk Peradilan Agama sebagaimana Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung dalam beberapa pertemuannya selalu menggaungkan kata-kata “damai” sebagai program utama penyelesaian perkara. Para pihak diajak untuk mencari solusi persoalan diantara mereka hingga mencapai kata sepakat (win-win solution). Disini diupayakan pemahaman penyelesaian sengketa melalui penelaahan secara mendalam atas isi Perma No 1 Tahun 2008 atau tujuan diharuskannya proses mediasi. Upaya telah dilakukan oleh Majelis Hakim ataupun mediator untuk agar para pihak yang bersengketa merasa adanya kepuasan diantara mereka manakala mediasi atau perdamaian dapat dilakukan, baik melalui mediasi ataupun perdamaian dalam persidangan, dikarenakan hampir dapat dipastikan ada salah satu pihak (terutama Tergugat/Termohon) menyatakan rasa tidak puas, manakala 30

putusan dijatuhkan oleh pengadilan (bersifat ajudikasi), sehingga langkah mediasi harus menjadi prioritas kinerja peradilan.



Adapun untuk Tahun 2014 mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator cukup banyak yang berhasil diakhiri dengan kata sepakat untuk mencabut perkara dalam persidangan dan manakala mengacu pada hasil Rakernas 2012 di Manado dengan indikator keberhasilan mediasi dapat pula pada keberhasilan kesepakatan pada penyelesaian kumulasi atau rekonpensi, maka pada sasaran I (pertama) dapat ditemukan beberapa perkara yang berhasil dimediasikan pada kumulasi perkara dan pada rekonpensi (gugatan balik). Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Pengelolaan penyelesaian perkara terkait erat dengan pelayanan publik itu sendiri,

maka

kelalaian

dalam

pengelolaan

penyelesaian

perkara

dapat

mengakibatkan pelaksanaan pelayanan publik dapat terganggu, untuk itu aplikasi pengelolaan penyelesaian perkara harus didukung dengan sumber daya manusia yang unggul serta memiliki sarana prasaran yang memadai. Sasaran ini mutlak ditargetkan setiap tahunnya mencapai 100% terutama menyangkut pencatatan pada buku-buku register yang telah disediakan sebagai kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya. Dari evaluasi yang dilakukan pada tahun 2013 hingga 2014, pencatatan pada buku register selalu mencapai target yang direncanakan, hal ini dapat dilihat dari indikator kinerja yang telah ditetapkan, diantaranya: a. Prosentase

berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara

lengkap. b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis. c.

Ratio majelis hakim terhadap perkara

31



Profesionalisme Sumber Daya Manusia sangat menunjang pada pencapaian sasaran ini, karena tertib dan akurasi serta validitas data yang ada mutlak sebagai sumber informasi utama, yang tentu ditunjang dengan kerapihan kerja dari pemegang administrasi perkara tersebut. Peran Panitera/Sekretaris sangat menentukan dalam mengatur keberlangsungan Sasaran di Pengadilan Agama Polewali, diantaranya pada: 1. Pemegang buku induk perkara dibagi menjadi dua bagian; 2. Pemegang keuangan perkara terdiri dari 2 kelompok, yaitu pengelola biaya ATK dan panjar lainnya; 3. Adanya penunjukkan koordinator khusus pengelola keuangan perkara; 4. Pemegang buku induk terpisah dengan pemegang buku jurnal; Adapun kesulitan yang dihadapi, diantaranya: 1. Pemegang buku induk perkara dirangkap oleh tenaga fungsional Panitera Pengganti; 2. Pemegang buku induk keuangan dan buku jurnal yang masih dirangkap oleh tenaga fungsional Panitera Pengganti; 3. Penulisan register masih dilakukan oleh tenaga honorer karena kurangnya SDM dan sulitnya menemukan kader penulisan register yang memiliki kemampuan tulisan rapi; 4. Penerbitan akta cerai yang belum sesuai dengan SOP atau belum sesuai dengan ketentuan Pasal 84 (4) UU No. 7 Tahun 1989, sehingga masih perlunya pembinaan SDM;

32



PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (acces to justice)

Adapun untuk sasaran ini, ada 3 (tiga) Indikator Kinerja yang ditetapkan, diantaranya: 1. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan 2. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara Sidang Keliling; 3. Prosentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak putus. Adapun hasil evaluasi dari sasaran ini, Pengadilan Agama Polewali pada tahun 2013 mencapai rata-rata 1005 dari target yang direncanakan. Pelaksanaan “ acces to justice ” yang digulirkan Ditjen Badilag salah satunya adalah pemberian pelayanan Cuma-Cuma atau prodeo. Untuk tahun 2014, Pengadilan Agama Polewali mendapatkan anggaran untuk 7 perkara prodeo sebesar Rp. 2.100.000,-. Dan untuk realisasinya dapat tercapai sebesar 100% atau 7 perkara. Kemudian indikator yang lain adalah penyelesaian perkara dengan cara Pelaksanaan Sidang keliling, dimana sidang keliling merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan pelayanan kepada publik yang dirasakan sulit mengakses peradilan. Dengan cara ini, masyarakat pencari keadilan bisa terbantu dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya.

33



Peningkatan Kualitas Pengawasan Sasaran ini difokuskan pada peningkatan tindak lanjut pengawasan (temuan), khususnya pengawasan internal pada

dari

Pengadilan

hasil Agama

Polewali yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan dan hakim pengawas bidang yang telah ditetapkan dengan surat keputusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Untuk sasaran ke enam ini, Pengadilan Agama Polewali menetapkan dua indikator kinerja, yaitu : 1. Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti 2. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti Meskipun kegiatan-kegiatan yang dijadikan sebagai indikator kinerja tetap dilaksanakan, namun belum sepenuhnya menyentuh esensi pelayanan publik itu sendiri, sehingga komponen untuk sasaran ini mutlak ditambah untuk diperbaharui seiring dengan perkembangan kinerja peradilan yang terus menerus diawasi oleh pimpinan maupun oleh publik dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat itu sendiri.

34



BAB IV PENUTUP

A.

Kesimpulan Laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Polewali Tahun 2014 dapat

memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, di bidang pelayanan publik yang menyangkut pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Laporan akuntabilitas ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan

Agama

Polewali

dalam

melaksanakan

berbagai

kewajiban

pembangunannya, khususnya dalam kapasitasnya sebagai lembaga yudikatif. Sangat disadari bahwa laporan ini

masih jauh dari kesempurnaan dalam

menyajikan

prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja dan pelayanan publik yang telah dilakukan oleh aparatur Pengadilan Agama Polewali untuk Tahun 2014. Di masa mendatang Pengadilan Agama Polewali

masih perlu melakukan

berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi sebagai implementasi cetak biru Mahkamah Agung RI jilid II. Pengadilan Agama Polewali sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di daerah telah berusaha dengan berbagai upaya agar terwujud lembaga peradilan yang efektif, efisien, bersih serta berorientasi kepada rasa keadilan masyarakat. Belum seluruh upaya tersebut mencapai hasil sesuai dengan harapan, namun setidaknya upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan oleh seluruh aparatur 35

Pengadilan Agama Polewali

dalam mewujudkan reformasi birokrasi ini melalui

penyusunan birokrasi yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Polewali Tahun 2014|


ketersediaan SDM aparatur yang profesional, peningkatan akuntabilitas, penerapan sistem pengawasan yang integral, penerapan budaya kerja dan pada akhirnya mampu mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam upaya tersebut, maka pada tahun mendatang Pengadilan Agama Polewali akan melakukan berbagai langkah koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah terkait untuk mensinergikan dan mengharmoniskan berbagai kebijakan yang terkait dengan Program Prioritas Peradilan Agama dalam pelaksanaan Justice For All. Kiranya LAKIP Tahun 2014 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus

menjadi

sumber

informasi

dalam

pengambilan

keputusan

guna

peningkatan kinerja dan pula khususnya bagi Pimpinan dan seluruh komponen organisasi Pengadilan Agama Polewali, LAKIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang menuju akhir Rencana Strategis pada Tahun 2014

B. Saran Pemaparan LAKIP 2014 Pengadilan Agama Polewali berupaya untuk menyajikan semua kinerja yang telah dilakukan sebagai bentuk transparansi akuntabilitas kinerja, sehingga Pengadilan Agama Polewali

berharap kajian dan

analisa yang dilakukan dapat bermanfaat. Setelah dilakukan analisa dan kajian atas Rencana Kinerja Tahunan 2014, saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut: -

Sangat penting adanya pelatihan/bintek penyusunan LAKIP, serta perlu adanya kerja sama yang baik antara hakim, kepaniteraan dan kesekretariatan dalam

36

menyusun LAKIP, sehingga ke depan tersusunlah LAKIP yang benar-benar



mencerminkan capaian kinerja pada suatu satker, tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban pelaporan. -

Seluruh personil sebuah organisasi dioptimalkan untuk mengetahui sasaran yang telah ditetapkan sebagai perwujudan komitmen dalam melaksanakan kinerja dalam satu tahun anggaran

-

Penerapan fungsi kontrol lebih dioptmalkan secara periodik, agar keberjalanan rencana organisasi dapat ditempuh dengan upaya maksimal

-

Optimalisasi pengawasan yang lebih difokuskan pada capaian indikator kinerja utama sebagai bahan untuk beberapa kepentingan organisasi, diantaranya: a. Perencanaan jangka menengah b. Perencanaan tahunan c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja d. Pelaporan akuntabilitas kinerja e. Evaluasi kinerja instansi/organisasi f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatankegiatan.

-

Program Prioritas instansi peradilan, khususnya Peradilan Agama lebih difokuskan pada beberapa item, diantaranya: a. Penataan dan penguatan organisasi dalam penyelesaian perkara b. Penataan tata laksana, dalam bidang pengelolaan website, implementasi SIADPA-Plus c. Penataan manajemen SDM aparatur, dalam bidang pelayanan publik dan meja informasi d. Penguatan pengawasan intern, diantaranya pengawasan justice for all e. Penguatan akuntabilitas kinerja, diantaranya penguatan supporting unit instansi f. Mekanisme monitoring

37

g. Evaluasi dan pelaporan h. Manajemen perubahan serta penataan peraturan-peraturan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi peradilan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Polewali Tahun 2014|


-

Keberhasilan pelaksanaan pencapaian sasaran sebagai modal awal untuk melangkah lebih baik dalam mencapai visi dan misi peradilan yang ditetapkan Mahkamah Agung, sedangkan kegagalan pencapaian sasaran sebagai bahan perencanaan kinerja lanjutan bagi instansi untuk melakukan penataan dan pengaturan manajemen organisasi menuju visi dan misi organisasi.

38


KATA PENGANTAR. Polewali, 16 Februari 2014 Ketua, Drs. KAMSIN, M.H. NIP Kata Pengantar

Recommend Documents