Kata Pengantar. Periode Februari 2014

Periode Februari 2014

Kata Pengantar Laporan Bulanan Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan

Internasional

merupakan

uraian

pelaksanaan kegiatan dari tugas dan fungsi Direktoratdirektorat dan Sekretariat di lingkungan Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional, yang terdiri dari rangkuman pertemuan, sidang dan kerja sama di fora Multilateral, ASEAN, APEC dan organisasi internasional lainnya, Bilateral, serta Perundingan Perdagangan Jasa setiap bulan baik di dalam maupun di luar negeri. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan laporan bulanan ini adalah untuk memberikan masukan dan informasi kepada unit-unit terkait Kementerian Perdagangan, dan sebagai wahana koordinasi dalam melaksanakan tugas lebih lanjut. Selain itu, kami harapkan Laporan Bulanan Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional ini, dapat memberikan gambaran yang jelas dan lebih rinci mengenai kinerja operasional Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional. Akhir kata kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sejak penyusunan hingga penerbitan laporan bulanan ini. Terima kasih. Jakarta,

Februari 2014

DIREKTORAT JENDERAL KPI

i


ii


Ringkasan Eksekutif Beberapa kegiatan penting yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional pada bulan Februari 2014, antara lain: 

Sidang TRIPS Council WTO Sidang diselenggarakan tanggal 25-26 Februari 2014 membahas 17 mata agenda baik yang bersifat reguler maupun mata agenda baru usulan anggota, di antaranya: Notifications Under Provisions of the Agreement; Non Violation and Situation Complaints (NVSC); Contribution of Intellectual Property to Facilitate the Transfer of Environmentally Rational Technology; dan Concerns with Respect to Measures Related to Plain Packaging of Tobacco Products and Their Compatibility with the TRIPS Agreement.



Six Bilateral Economic Working Groups Ministerial Meeting Indonesia-Singapore dan Koordinasi Revitalisasi SIJORI Six Bilateral Economic Working Groups Ministerial Meeting Indonesia-Singapore bertujuan mendiskusikan dan menetapkan kesepakatan Joint Report to Leader on the Bilateral Economic Working Groups The Republic of Indonesia and The Republic of Singapore, dilaksanakan pada tanggal 10-11 februari 2014 di Singapura. Sementar Rapat koordinasi Revitalisasi SIJORI pada tanggal 12-13 Februari di Johor Bahru, Kota Tinggi, Malaysia.



BIMP-EAGA Strategic Planning Meeting 2014 and Special Senior Officials’ Meeting Disampaikan dalam pertemmuan ini, upaya penguatan BIMP-EAGA yaitu: continue coordination and convergence between and among clusters; cluster should develop project prorosal; and private sectors to work closely with clusters. Pertemuan juga ditujukan untuk membahas priority projects/activities/programmes dalam lingkup Kerja sama BIMP-EAGA di tahun 2014.



Pertemuan the 25th High Level Task Force on ASEAN Economic Integration (HLTF-EI) Pertemuan membahas: (i) Public Communication on the AEC 2015; (ii) AEC Post 2015; (iii) AEC Scorecard Phase 4; (v) ASEAN Economic Community: A Work in Progress; (vi) HLTF-EI Recommendations to the 46th ASEAN Economic Ministers Meeting; (vii) Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP); dan (viii) Strengthening of the ASEAN Secretariat.

iii

Periode Februari 2014 

The ASEAN Economic Ministers’ Retreat and Related Meetings AEM Retreat merupakan pertemuan rutin para Menteri guna membahan hal-hal penting yang memerlukan keputusan untuk ditindaklanjuti oleh SEOM atau ASEAN Secretariat. Rangkaian didahului SEOM Preparatory Meeting dan AEM Working Dinner, dilanjutkan pertemuan mengenai AEC Scorecard, ASEAN Framework on Equitable Economic Development, ASEAN Medical Device Directive (AMDD), ASEAN Agreements and Protocols dan sejumlah pertemuan lainnya.



50th Asian and Pacific Coconut Community (APCC) Session Pada sidang yang diselenggarakan pada 11-14 Februari 2014 di Pohnpei, Federated States of Micronesia. Tiap-tiap negara anggota mempresentasikan kebijakan dan programnya terkait perkelapaan. Indonesia menyampaikan program peremajaan dengan menggunakan benih unggul untuk mengatasi rendahnya produktivitas dan banyaknya tanaman tua.



APEC First Senior Officials Meeting (SOM I) APEC First Senior Officials Meeting (SOM I) and Related Meetings telah diselenggarakan di Ningbo, RRT pada 15-28 Februari 2014. Selain menghadiri pertemuan SOM 1, Delri juga melakukan pertemuan bilateral dengan RRT, Peru, Filipina, Chinese Taipei, PNG, Australia dan Amerika Serikat serta mengikuti pertemuan ASEAN Caucus, ASEAN-Jepang Breatfast Meeting dan ASEAN-RRT. Sebelum pelaksanaan SOM 1, Delri telah menghadiri pula pertemuan Friends of the Chair (FotC) on Connectivity.



3rd Meeting of the Committee for Economic Cooperation (COMCEC) Trade Working Group Mengangkat tema "Facilitating the Intra-OIC Trade: Improving Efficiency of the Customs Procedures in the OIC Member States", disampaikan bahwa COMCEC Strategy bertujuan menjadikan COMCEC sebagai forum berbasis pengetahuan yang akan memproduksi dan menyebarkan informasi/pengetahuan dan menyediakan platform untuk anggotanya.



Intersessional Meeting Indonesia-EFTA CEPA Pertemuan telah membahas naskah consolidated draft Chapter CCB artikel per artikel dan berhasil menyetujui sejumlah poin, di antaranya terkait frekuensi pertemuan subcommittee CCB serta pertemuan pertama sub-committee. Juga diadakan pemaparan rencana aksi proposal program kerja sama teknik yang tercantum dalam list of Indonesian Proposal for Capacity Building.



Joint Commision Meeting (JCM) ke-4 RI-AS Joint Commission Meeting (JCM) IV Rl - AS telah dilaksanakan pada hari ini, Senin 17 Februari 2014, bertempat di ruang Nusantara, Kementerian Luar Negeri. Forum ini merupakan tindak lanjut dari hasil kunjungan Presiden Barack Obama ke Indonesia tahun 2010.

iv


Indonesia – Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IKCEPA) ke-7 Perundingan ke-7 yang diselenggarakan pada tangggal 21-28 Februari 2014 di Seoul, Korea Selatan ini belum berhasil menyelesaikan package deal di bidang Trade in Goods dan Investment yang merupakan deal breaker dari penyelesaian seluruh draft text perjanjian IKCEPA.



77th Meeting of the ASEAN Coordinating Committee on Services and Related Meetings Pertemuan membahas sejumlah isu backtracking commitment di Mode 3, terkait dengan Foreign Equity Participation (FEP) untuk beberapa subsektor dalam AFAS Paket 9 Myanmar. Pertremuan juga mencatat 6 (enam) negara anggota ASEAN telah menyelesaikan/ memenuhi threshold AFAS Paket 9 yaitu Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura dan Thailand.



Pertemuan APEC Group on Services (GOS) Pertemuan tanggal 23 Februari 2014 di Ningbo, RRT ini terdiri dari sejumlah mata agenda, antara lain: APEC 2014 Priorities; CTI 2014 Work Program; Transparency in Services Sectors; Trade in Services Statistics; Workshop FISIM, Workshop on Retailing Services; Selffunded Symposium oleh Australia; APEC Busniess Advisory Council dan GOS Convenor Chairmanship for 2014-2015.



World Trade Organization (WTO) Services Meetings Sebagai bagian dari rangkaian Sidang Services Cluster pada tanggal 25–26 Februari 2014, di Sekretariat WTO, Jenewa telah dilangsungkan pertemuan empat badan bawahan Council for Trade in Services yaitu Working Party on GATS Rules (WPGR), Working Party on Domestic Regulation (WPDR) dan Committee on Trade in Financial Services (CTFS).



Konsinyering Penyusunan Peta jabatan dan Form Data Pegawai Pertemuan bertujuan melakukan penataan pegawai di mana setiap unit Eselon II berkewajiban menysusn peta jabatan dan mengisi form data PNS sebagai data kekuatan pegawai di unit kerja Ditjen KPI.



Workshop Keuangan Negara Ditjen KPI Workshop diselenggarakan untuk meningkatkan pengentahuan dan pemahanman bagi para pengelola keuangan agar diperoleh pengelolaan yang lebih tertib dan administrasi keuangan yang lebih baik serta dapat meminimalisasi kesalahan-kesalahan dalam rangka mendukung terciptanya laporan keuangan yang akuntabel.



Pertemuan Penyusunan LAKIP Ditjen KPI Pertemuan diselenggarakan pada tanggal 23-25 Februari 2014, di Bogor dengan tujuan Workshop dilaksanakan menyusun LAK Ditjen KPI Tahun Anggaran 2013, dihadiri para Pejabat Eselon III, IV, Kasubbag TU dan Pelaksana dari masing-masing unit di lingkungan Ditjen KPI yang menangani Penyusunan LAK.

v


Daftar Isi KATA PENGANTAR

I

RINGKASAN EKSEKUTIF

III

DAFTAR ISI

VI

DAFTAR GAMBAR VIII

BAB I KINERJA A.

PENINGKATAN KERJA SAMA DAN PERUNDINGAN MULTILATERAL 1.

B.

1 1

Sidang TRIPS Council-WTO ................................................................................................. 1 PENINGKATAN KERJA SAMA DAN PERUNDINGAN ASEAN

4

1. Six Bilateral Economic Working Groups Ministerial Meeting Indonesia-Singapore dan Koordinasi Revitalisasi SIJORI ...................................................................................................... 4 2.

BIMP-EAGA Strategic Planning Meeting 2014 and Special Senior Officials’ Meeting ....... 7

3.

Pertemuan the 25th High Level Task Force on ASEAN Economic Integration (HLTF-EI) .. 10

4.

The ASEAN Economic Ministers’ Retreat and Related Meetings ..................................... 13

C. PENINGKATAN KERJA SAMA DAN PERUNDINGAN APEC DAN ORGANISASI INTERNASIONAL LAINNYA

21

1.

50th Asian and Pacific Coconut Community (APCC) Session ............................................ 21

2.

APEC First Senior Officials Meeting (SOM I) and Related Meetings................................. 24

3. 3rd Meeting of the Committee for Economic Cooperation (COMCEC) Trade Working Group ........................................................................................................................................ 33 D.

PENINGKATAN KERJA SAMA DAN PERUNDINGAN BILATERAL 1.

Intersessional Meeting Indonesia-EFTA CEPA .................................................................. 36

2.

Joint Commision Meeting (JCM) ke-4 RI-AS ..................................................................... 37

3.

Indonesia – Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IKCEPA) ke-7 ...... 39

E.

PENINGKATAN KERJA SAMA PERDAGANGAN JASA

45

1.

77th Meeting of the ASEAN Coordinating Committee on Services and Related Meeting 45

2.

Pertemuan APEC Group on Services (GOS) ...................................................................... 47

3.

World Trade Organization (WTO) Services Meetings ...................................................... 50

F.

vi

36

PENINGKATAN PERAN DAN KEMAMPUAN DIPLOMASI PERDAGANGAN INTERNASIONAL

56

1.

Konsinyering Penyusunan Peta Jabatan dan Form Data Pegawai ................................... 56

2.

Workshop Keuangan Negara Ditjen KPI ........................................................................... 57

3.

Pertemuan Penyusunan LAKIP Ditjen KPI ........................................................................ 57

Periode Februari 2014 BAB II PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

58

A.

KENDALA DAN PERMASALAHAN

58

B.

TINDAK LANJUT PENYELESAIAN

58

BAB III PENUTUP

60

vii


Daftar Gambar GAMBAR 1 SIX BILATERAL ECONOMIC WORKING GROUPS MINISTERIAL MEETING INDONESIA SINGAPORE .......................................................................................................... 5 GAMBAR 2 BIMP-EAGA STRATEGIC PLANNING MEETING 2014 ................................................. 8 GAMBAR 3 ASEAN HLTF-EI, 17-18 FEBRUARI 2014.................................................................. 12 GAMBAR 4 20TH ASEAN ECONOMIC MINISTERS’ RETREAT DI SINGAPURA ............................... 13 GAMBAR 5 PERTEMUAN BILATERAL INDONESIA-SINGAPURA DI SELA-SELA 20TH AEM RETREAT . 19 GAMBAR 6 APEC SOM 1 AND RELATED MEETINGS ................................................................. 27 GAMBAR 7 KONSINYERING PENYUSUNAN PETA JABATAN DAN FORM DATA PEGAWAI .......... 56 GAMBAR 8 PERTEMUAN PENYUSUNAN LAKIP DITJEN KPI ...................................................... 57

viii


BAB I KINERJA A. Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan Multilateral 1. Sidang TRIPS Council-WTO Sidang TRIPS Council diselenggarakan tanggal 25-26 Februari 2014 membahas 17 mata agenda baik yang bersifat reguler maupun mata agenda baru usulan anggota. Sidang dihadiri oleh Delri dari Kemendag, Kemenlu dan unsur PTRI Jenewa. Notifications Under Ketua memberikan informasi mengenai sejumlah anggota yang Provisions of the telah menyampaikan notifikasi peraturan domestik terkait HKI, Agreement antara lain: Australia, Kolombia, Taiwan, Gambia, Korea dan Swiss. Ketua kembali mengimbau seluruh anggota untuk dapat menyampaikan notifikasi atas semua peraturan terkait HKI termasuk amandemen-nya. Sebagai informasi, saat ini Indonesia sedang dalam proses amandemen sejumlah peraturan HKI dan RUU Hak Cipta akan mulai dibahas dengan DPR pada bulan Juni 2014. Review of the Provisions of Article 27.3(b); Relationship Between the TRIPS Agreement and the Convention of Biological Diversity (CBD); Protection of Traditional Knowledge and Folklore

Pada mata agenda ini, pemri kembali menyampaikan intervensi mengenai pentingnya ketentuan mandatory disclosure requirement untuk meningkatkan transparansi dan mencegah penyalahgunaan Sumber Daya Genetik (SDG) dan pengetahuan tradisional terkait serta pemberian paten yang keliru (erroneous patent). Oleh karena itu, sebagai proponen dokumen W/59 Indonesia mendukung amandemen TRIPS Agreement untuk mengakomodir hal tersebut. Selain Indonesia, sejumlah anggota juga memberikan pandangan serupa seperti Angola, India, China, Bangladesh, Peru, Afrika Selatan dan Kolombia. Amerika Serikat kembali menyampaikan penolakan atas perlunya amandemen TRIPS Agreement. Ditambahkan, anggota WTO yang menjadi proponen W/59 justru sebagian besar hingga kini belum melakukan ratifikasi atas Protokol Nagoya.

Non Violation and Ketua menyampaikan bahwa KTM ke-9 Bali telah memperpanjang Situation Complaints moratorium NVSC terhadap TRIPS Agreement hingga KTM ke-10. (NVSC) Anggota diharapkan dapat melakukan pembahasan secara intensif untuk mencari cakupan dan modalitas pemberlakuan NVSC.

1

Periode Februari 2014 Amerika Serikat dan Swiss kembali menyampaikan bahwa NVSC relevan diterapkan terhadap TRIPS Agreement. Amerika Serikat menyatakan bahwa perpanjangan moratorium harus dilakukan dengan consensus, jika tidak ada konsensus maka otomatis berlaku. Swiss menambahkan bahwa ketentuan pasal 64.3 TRIPS Agreement harus diartikan bahwa cakupan dan modalitas NVSC sudah ada dan oleh karenanya dapat diberlakukan terhadap TRIPS Agreement. Jika ada tambahan cakupan dan modalitas lainnya maka anggota yang bersangkutan diminta menyampaikan proposalnya. Mayoritas anggota berpandangan bahwa mereka tidak sepakat dengan pemberlakuan NVSC terhadap TRIPS Agreement. Argumentasi yang disampaikan antara lain:  TRIPS Agreement berbeda dengan GATT dan GATS yang merupakan persetujuan terkait dengan akses pasar. TRIPS Agreement bersifat sui generis dan mengatur standar minimum perlindungan dan penegakan HKI.  Pemberlakuan NVSC akan mencederai fleksibilitas yang ada dalam TRIPS Agreement misalnya terkait dengan kesehatan masyarakat.  Moratorium NVSC terus berlaku jika tidak ada konsensus terhadap cakupan dan modalitas yang diberlakukan.  Mengajak anggota dapat kembali mempelajari dokumen IP/C/W/385 yang disampaikan oleh sejumlah berkembang. Contribution of Intellectual Property to Facilitate the Transfer of Environmentally Rational Technology

Merupakan mata agenda usulan Ekuador yang diusulkan sejak sidang TRIPS Council bulan Juni 2013 (dokumen IP/C/W/585) dengan tujuan agar Anggota dapat melakukan diskusi terkait peran HKI dalam menunjang alih teknologi khususnya Environmentally Sound Technologies (ESTs) untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Ekuador kembali menyampaikan pandangan bahwa HKI khususnya paten berpotensi menghambat alih teknologi dari Environmentally Rational Technology. HKI dapat menghambat akses dan menciptakan biaya mahal bagi negara berkembang dalam upaya memerangi dampak perubahan iklim. Sejumlah negara berkembang kembali menyampaikan dukungannya agar proposal Ekuador dapat dibahas dalam TRIPS Council. Negara maju seperti AS, UE, Jepang, Swiss dan Australia kembali menyampaikan pandangan bahwa HKI bukan hambatan melainkan insentif bagi teknologi dan transfer teknologi. Banyak faktor lain yang diperlukan untuk mendukung alih teknologi seperti peraturan yang memadai, infrastruktur yang baik dan

2

Periode Februari 2014 rendahnya biaya paten. Swiss dan Australia memanfaatkan agenda ini untuk mempromosikan inisiatif yang telah dilakukan oleh 14 anggota WTO pada pertemuan WEF di Davos bulan Januari 2014 untuk memulai perundingan plurilateral atas Environmental Goods (EGs). Keempat belas anggota WTO tersebut adalah Australia; Kanada; China; Kosta Rika; UE; Hong Kong, China; Jepang; Korea; Selandia Baru; Norwegia; Singapura; Swiss; Taiwan; dan AS. Basis perundingannya adalah 54 produk EGs list APEC dan ditujukan membentuk Environmental Goods Agreement. Guna mencapai critical mass agar diberlakukan secara MFN kepada seluruh anggota WTO, mereka mengajak anggota lainnya untuk bergabung dalam inisiatif tersebut. Sebagai informasi, critical mass kerap dianggap telah terpenuhi bila mencapai angka 90% dan saat ini persentase perdagangan EGs dari kelompok tersebut terhadap perdagangan EGs global telah mencapai 86%. Concerns with Respect to Measures Related to Plain Packaging of Tobacco Products and Their Compatibility with the TRIPS Agreement

Merupakan mata agenda yang diusulkan Kuba untuk mengkritisi kebijakan kemasan polos atas produk tembakau yang telah diterapkan Australia dan akan diikuti beberapa negara lainnya seperti Selandia Baru, Irlandia, Inggris dan Uni Eropa. Sejumlah anggota yang menentang kebijakan tersebut seperti Kuba, Honduras, Republik Dominika, Ukraina, Nikaragua dan Nigeria menyampaikan intervensi yang intinya antara lain: 1. Kebijakan tersebut dipandang bertentangan dengan TBT Agreement dan TRIPS Agreement; 2. Mengakui atau tidak mempertanyakan hak Australia dan anggota lainnya untuk melindungi kesehatan masyarakat, namun kebijakan tersebut akan berdampak luas pada sosial ekonomi negara; dan 3. meminta anggota lain yang berencana untuk menerapkan kebijakan yang sama untuk menunggu hasil proses penyelesaian sengketa yang sedang berlangsung di WTO. Sebagai catatan, saat ini 5 (lima) anggota yaitu Ukraina, Honduras, Republik Dominika, Kuba, dan Indonesia telah secara resmi menjadi complainant atas kebijakan Australia tersebut. Pada kesempatan ini, Pemri turut menyampaikan intervensi untuk mendukung negara-negara tersebut karena kebijakan kemasan polos dipandang berpotensi memberikan dampak serius terhadap industri dan petani domestik. Pemri juga meminta agar anggota lain yang akan menerapkan kebijakan serupa untuk mempertimbangkan kembali rencananya dan mencari alternatif

3

Periode Februari 2014 kebijakan lain yang konsisten dengan aturan WTO. Australia menyampaikan bahwa proses penyelesaian sengketa yang sedang berlangsung saat ini antara Australia dan para complainant tidak boleh menjadi penghambat anggota lain untuk menerapkan kebijakan pengendalian tembakau dan mencapai legitimate objective-nya yaitu melindungi kesehatan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan plain packaging datang dari Selandia Baru, Uruguay, Kanada dan Swiss. Khusus untuk Selandia Baru, mereka menyampaikan perkembangan proses legislasi domestik kebijakan plain packaging di mana saat ini Smoke-Free Environment (Tobacco Plain Packaging) Amendment Bill telah disampaikan kepada Parlemen. Sesuai prosedur legislasi domestik dan kewajiban dalam TBT Agreement, Selandia Baru telah melakukan notifikasi melalui Committee on TBT dengan nomor dokumen G/TBT/N/NZL/62.add.1 tertanggal 17 Februari 2014. Anggota WTO yang ingin memberikan tanggapan diberikan batas waktu hingga 18 April 2014.

B. Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan ASEAN 1. Six Bilateral Economic Working Groups Ministerial Meeting Indonesia-Singapore dan Koordinasi Revitalisasi SIJORI Six Bilateral Economic Working Groups Ministerial Meeting Indonesia-Singapore, telah dilaksanakan pada tanggal 10 - 11 Februari 2014 di Singapura. Sementara Rapat Koordinasi Revitalisasi SIJORI pada tanggal 12-13 Februari 2014 di Johor Bahru, Kota Tinggi, Malaysia. Six Bilateral Economic Pertemuan yang ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Working Groups Perekonomian dan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura. Ministerial Meeting Pertemuan ini didahului dengan rapat internal Delegasi Indonesia di KBRI Singapura. Pertemuan didahului dengan rapat koordinasi internal di KBRI Singapura pada tanggal 10 Februari 2014, yang bertujuan untuk menyempurnakan isi Draft Joint Report on the Bilateral Economic Working Groups Indonesia-Singapore yang membawahi beberapa working group yaitu WG BBK, WG Investments, WG Air Connectivity, WG Tourism, WG Manpower dan WG Agribusiness. Draft joint report to Leader secara internal disepakati dan selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2014 dibawa ke forum Ministerial Meeting untuk disepakati bersama Rl-Singapura.

4


Gambar 1 Six Bilateral Economic Working Groups Ministerial Meeting Indonesia - Singapore Pada naskah Joint Report to Leader ini, disepakati untuk setiap Working Group agar membuat rencana aksi tindak lanjut kerjasama antara Indonesia dan Singapura. WG BBK dan KEK lainnya, perlu secara bersama sama mendorong BP Batam, BP Bintan dan BP Karimun untuk secara kolektif membawa investasi baru ke kawasan tersebut sampai akhir tahun 2014; WG on Investments, pada tahun 2014 akan menangani proyek terbaru dengan lembaga terkait seperti PLN, Pelindo dan Angkasa Pura, kepada perusahaan Singapura untuk proyek infrastruktur MP3EI dan memfasilitasi kemungkinan kerjasama dengan perusahaan Indonesia; WG on Air Connectivity, kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan identifikasi peluang pertumbuhan lintasan udara kedua belah pihak dalam rangka pelayanan jasa penerbangan antara Indonesia dan Singapura; WG on Tourism, Kedua belah pihak akan melanjutkan kerjasama untuk saling berbagi pengalaman pada MICE dan mendorong Capacity building untuk industri MICE, Indonesia dan Singapura mendorong yang lain seperti yang ditujuankan dari sebelum dan sesudah kegiatan tour MICE; WG on Manpower, kedua belah pihak akan melanjutkan kerjasama untuk berbagi pengalaman pada managemen tripartis dan manpower. Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi Revitalisasi SIJORI, dipimpin oleh Bapak Herman Revitalisasi SIJORI Prayitno, Duta Besar Rl untuk Malaysia, Bapak Taufiqur Rijal, Konsul General Rl untuk Johor Bahru-Malaysia, turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah perwakilan dari Direktorat Kerja Sama ASEAN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Prekonomian, BKPM, Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Provinsi Kepri, staf dari KBRI Malaysia dan Atase Perdagangan Rl untuk Malaysia, Otoritas Batam.

5

Periode Februari 2014 Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menindaklanjuti amanat para pimpinan Rl dan Malaysia terkait revitalisasi kerjasama SIJORI sebagaimana hasil pertemuan ke -10 konsultasi Tahunan RI-Malaysia pada 19 Oesember 2013 di Jakarta. Pertemuan SIJORI tidak menghasilkan kesimpulan atau kesepakatan, dikarenakan pertemuan ini merupakan yang pertama kalinya setelah sekian lama kerangka SIJORI ini mati suri, namun dari pertemuan tersebut terdapat beberapa masukan yang disampaikan oleh KJRI Johor, KBRI Malaysia, KBRI Singapore, BKPM, Pemerintah Kepri dan Kementerian Perdagangan. Pada intinya semua informasi dan masukan dimaksudkan untuk membangun kembali kerjasama SIJORI ini dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya untuk Indonesia, terutama dikawasan Kepulauan Riau. Informasi dan masukan disampaikan oleh perwakilan Kementerian Perdagangan, selain data dan informasi perdagangan Indonesia-Singapore dan Indonesia-Malaysia, juga disampaikan dukungan Kementerian Perdagangan terkait dengan pemberian pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan impor produk hortikultura kepada Badan Pengusahaan BBK melalui Permendag no. 06/M-DAG/PCR/1/2013. Serta presentasi informasi pengembangan Zona Free Trade Iquique (ZOFRI) Chile. Kawasan Bebas Iquique didirikan pada tanggal 25 Juni 1975, terletak di daerah utara Chile, sejauh 1.853 km dari Santiago dan berbatasan dengan negara tetangga Peru, Bolivia dan Argentina, serta berdekatan dengan Brasil bagian barat dan Paraguay yang keduanya dapat ditempuh dengan jalan darat. Pada tahun 1990 otoritas kawasan bebas tersebut diserahkan kepada perusahaan Iquique Free Trade Zone Inc. (ZOFRI S.A.). Saham pemerintah Chile di ZOFRI S.A. sebesar 71,2% dan sisanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan swasta Chile. Kawasan Bebas Iquique lebih mendalam antara lain, luas Zofri sekitar 200 hektar yang terbagi atas tempat terbuka, 87 ha; sektor industri, 56 ha; dan tempat terlindung (berpagar) seluas 57 hektar. Selain itu dijelaskan bahwa selain sebagai Otoritas ZOFRI, bidang usaha ZOFRI SA lainnya adalah Real Estate; Shopping Mall dan Logistic Service dengan memiliki gudang penyimpanan barang seluas 16.000 m2, semua bisnis tersebut berada di lingkungan Kawasan Bebas Iquique, serta juga mengelola Kawasan Industri Khusus "Chacalluta Park" di kota Arica yang berdekatan dengan kota Iquique. Presentasi ini dimaksudkan sebagai bahan masukan untuk menjadi perbandingan dan pertimbangan dalam pengembangan kawasan Ekonomi Khusus BBK, terkait dengan

6

Periode Februari 2014 informasi ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai host meminta agar dapat disampaikan secara formal kepada pimpinan Kemenko Perekonomian Rl. Peserta rapat juga melakukan kunjungan pada tanggal 13 Februari 2014 ke kawan industri Iskandar, di kantor ISDA tersebut dilakukan presentasi oleh otoritas ISDA terkait pengembangan kawasan ISDA. Kunjungan ini dimaksudkan untuk melihat lebih dekat kawasan industri Iskandar untuk dapat dijadikan bahan perbandingan dalam kerangka pengembangan kawasan Batam, Bintan dan Karimun.

2. BIMP-EAGA Strategic Planning Meeting 2014 and Special Senior Officials’ Meeting BIMP-EAGA Strategic -Planning Meeting 2014 and Special Senior Officials' Meeting diselenggarakan pada tanggal 10-13 Februari 2014 di Davao City, Filipina. Pertemuan diselenggarakan sebagai kelanjutan dari pertemuan BIMP-EAGA Strategic Planning Meeting 2013 yang telah diselenggarakan pada tanggal 7-9 Januari 2013 di Kota Kinabalu, Malaysia. Selain itu, pertemuan ditujukan untuk membahas priority projects/activities/ programmes dalam lingkup Kerja sama BIMP-EAGA di tahun 2014 Ini. BIMP-EAGA Strategic Planning Meeting 2014 Dalam pertemuan ini, disampaikan menyampaikan beberapa hal penting yang harus dilakukan guna penguatan BIMP-EAGA, yaitu: continue coordination and convergence between and among clusters; cluster should develop project prorosal; and private sectors to work closely with clusters. Chair juga menyampaikan expected outcome dari pertemuan: i) to identify 2014 BIMP-EAGA Target Deliverables; ii) to prepare the Operational and Work Plans for the 2014 programs and projects of each cluster and working group, dan iii) developing the draft manual of BJMP EAGA Project Implementation. Pada pertemuan ini juga disampaikan paparan mengenai BIMP-EAGA & IMT-GT Trade Fair and Business Leaders' Conference yang akan dilaksanakan pada tanggal 23-26 Oktober 2014 di Davao City, Filipina.

7


Gambar 2 BIMP-EAGA Strategic Planning Meeting 2014 Plennary Session: Paparan mengenai Highlights of the 17th BIMP-EAGA MM Highlights of the 17th disampaikan oleh BIMP-FC. Hal-hal yang dipaparkan dalam BlMP EAGA MM pertemuan ini terdiri dari: 2012-2016 BIMP-EAGA Implementation Blueprint, duster initiatives, engagement with private sector, BIMP-EAGA Facilitation Center, cooperation with strategic partner and development partners. Terkait dengan Cluster on Trade and Investment Facilitation (CTIF), hal yang ditekankan adalah completion of the scoping study on the "Protection: of Borneo Island from Quarantine Pests towards one Borneo SPS system”, strengthen collaboration and cooperation among the member countries corridor initiatives, dan BIMP-EAGA Statistical Profile on Trade, Investment and Tourism yang akan disampaikan pada pertemuan 1001 BIMP-EAGA Summit. Plennary Session: ASEAN Paparan disampaikan oleh ASEAN Secretariat (ASEC). Hal penting Economic Community and dalam paparan tersebut adaiah perlunya penguatan struktur Subreaional Cooperation organisasi dan mekanisme koordinasi yang dapat dicapai melalui fasilitasi sharing dan diskusi tentang master plan, roadmaps and sector studies sebagai input dalam planning and investment programming", pelaksanaan annual consultation meeting antara ASEC dan BIMP-EAGA; workshop and seminars; share date; serta extend institutional links to relevant sectoral bodies of ASEAN and the subregional programs. Selain itu turut disampaikan pula kerja sarna antara BIMP-EAGA dan ASEAN dalam bentuk: i) ADB TA 7718: Promoting Links and Improving Coordination Among the GMS, BIMP-EAGA, JMT-GT and ASEAN yang dilaksanakan pada 2 Oktober 2012 di ASEC, Jakarta (Stakeholder Consultation) dan 27 November 2012 di Bangkok (Regional Consultation Workshop), dan ii) ASEAN Secretariat-BlMP-EAGA Consultation pada bulan Maret 2013 bertempat di ASEC.

8

Periode Februari 2014 Manual of the BIMP- ADB menyampaikan paparan mengenai BIMP-EAGA Project Cycle EAGA Protect Manual yang memiliki tujuan sebagai: i) pedoman untuk Implementation (ABD) perencanaan, pemilihan, dan implementasi proyek-proyek BIMPEAGA; ii) result-based monitoring agar terukur hasil dan manfaat proyek yang dilaksanakan; dan iii) spesifikasi tanggung jawab dan akuntabilitas dari para stakeholders. Breakout Session Breakout session untuk Cluster on Trade and Investment Facilitation (CTlF) dilaksanakan pada tanggal 11-12 Februari 2014 dan dipimpin oleh Direktur Kerjar Sama ASEAN Kementerian Perdagangan serta dihadiri oleh perwakilan dari CTIF, Small Medium Enterprises Development Working Group (SMED WG) dan Customs, Immigration, Quarantine, and Security Working Group (ClQS WG). Pertemuan tersebut rnenghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu: 







On-going Project Promoting trade and investment through comprehensive and sound information program: Proyek tersebut berada di bawah CTIF dan terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu: (i) compilation of the BIMP-EAGA Trade, Investment Statistical Profile termasuk di dalamnya kompilasi data tentang ekonomi makro, perdagangan, investasi, dan pariwisata periode 2009-2012; dan (ii) expansion of BIMP-GAGA Trade, Investment, ad tourism Statistical Profile yang turut memasukkan kompilasi data tentang ekonomi makro, perdagangan, investasi, dan pariwisata untuk periode 2013, data perdagangan dan investasi dari Development Partners (China and Japan), top ten traded commodities, serta iriformasi atas kebijakan dan insentif dari masing-masing negara anggota BIMP-EAGA. Increase BIMP-EAGA SME Trade and Investments (BIMPEAGA SME promotion, Business Matching and Conference): Proyek tersebut berada di bawah SMED WG, dan akan dilaksanakan melalui penyelenggaraan exposition, trade fair, dan International Expo. Para negara anggota BIMP-EAGA perlu untuk menyampaikan 10 private sectors untuk mengikuti acara tersebut. Proyek ini masih membutuhkan endorsement dari BIMP-EAGA Ministers. Increase BIMP-EAGA SME Trade and Investments (BIMPEAGA SME promotion, Business Matching and Conference) Proyek ini juga masuk ke dalam lingkup SMED WG dan menekankan pada access to market. Recognition of SMEs - Top 200 BIMP-EAGA recognized SMEs

9

Periode Februari 2014 Proyek ini berada di bawah SMED WG dan akan dilaksanakan dengan menyampaikan daftar 50 SMEs dari "masing-masing negara sebelum 30 Maret 2014. New Project  Establishment of BIMP-EAGA Trade, Investment, and Tourism, Database Task Force (BTITD-TF) 1st BTITD-TF akan dibentuk pada 2nd CTIF Meeting pada bulan September 2014 di Sabah, Malaysia. Adapun concept paper project tersebut akan disampaikan ke SOM guna mendapatkan persetujuan.  Assessment on the performance of the BIMP EAGA CIQS Working Group Proyek tersebut dibawah CIQS WG dan bertujuan untuk: nurturing existing and proposed trade links. Proyek tersebut akan dilaksanakan dengan menjalarikan survei, konsultasi, dan publikasi dari' hasil studi Pertemuan ini juga menyepakati untuk rutin melaksanakan diskusi dengan BIMP-EAGA private sectors guna mendapatkan feedback untuk Cluster agar dapat mernfasilitasi perdagangan dan investasi dengan lebih baik. Pertemuan lebih lanjut menyepakatj untuk membuka kembali dialogue dengan private sector pada Cluster meeting selanjutnya guna merribicarakan beberapa kegiatan/proyefc dari CIQS WG yang terhenti. Special Senior Officials’ Meeting (SOM) Special SOM dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2014 dihadiri oleh para SOs, Clusters, WGs, National Secretariat (NS), BIMP-FC dan Asian Development Bank (ADB). Dalam pertemuan tersebut, masing-masing Cluster menyampaikan paparan mengenai projects yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 ini. Terkait dengan CTiF, SOM menyampaikan usulan mengenai pembuatan “buy-able investment projects package” guna mendorong aktivitas investasi di BIMP-EAGA, Lebih lanjut CTIF diharapkan dapat memperkuat kerja sama dan koordinasi dengan Transport Cluster dalam establishment of General Santos/Davao-Bitung route, mengingat project tersebut merupakan salah satu dari priority projects 41 kedua Clusters.

3. Pertemuan the 25th High Level Task Force on ASEAN Economic Integration (HLTF-EI) Pertemuan HLTF-EI Ke-25 diselenggarakan pada tanggal 17-18 Februari 2014 di Yangon, Myanmar membahas: (i) Public Communication on the AEC 2015; (ii) AEC Post 2015; (iii) AEC Scorecard Phase 4; (v) ASEAN Economic Community: A Work in Progress; (vi) HLTF-EI Recommendations to the 46th ASEAN

10

Periode Februari 2014 Economic Ministers Meeting; (vii) Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP); dan (viii) Strengthening of the ASEAN Secretariat. Public Communication on Pertemuan membahas dan memberikan catatan atas draft AEC 2015 komunikasi publik AEC 2015 yang disusun Sekretariat ASEAN antara lain: (i) agar mencakup seluruh elemen AEC; (ii) penekanan bahwa tahun 2015 hanya bagian dari perjalanan panjang ASEAN; (ii) agar disusun beberapa versi untuk berbagai pemangku kepentingan seperti UKM, pelajar, petani dan pekerja; (iii) agar diberikan penjelasan yang lebih komprehensif bagi perusahaan besar; (iv) agar menggunakan ilustrasi yang lebih tepat untuk memperkuat pesan kunci yang ingin disampaikan. Selanjutnya, Pertemuan sepakat agar Sekretariat ASEAN dapat menyempurnakan draft tersebut dengan fokus kepada masukan yang telah diberikan oleh Task Force. AEC Post 2015 Pertemuan membahas 2 (dua) kertas kerja mengenai konsep visioner AEC Post 2015 yang disusun masing-masing oleh ERIA dan RSIS-ISEAS. ERIA menekankan pada kerangka kerja bagi perluasan dan pendalaman dari seluruh Pilar AEC 2015 menuju ASEAN Miracle 2030, sedangkan RSIS-ISEAS menekankan pada visi misi ASEAN 2025, target baru dan menitikberatkan beberapa Pilar AEC. Kedua paper menyampaikan berbagai rekomendasi dan target pencapaian masing-masing. Beberapa catatan dari HLTF atas kertas kerja tersebut antara lain: (i) perlunya penjabaran yang lebih spesifik baik tantangan ataupun hasil yang berimbang bagi seluruh negara anggota; (ii) lebih adaptif terhadap dinamika internal ASEAN dan global setidaknya untuk satu dekade kedepan; (iii) perlunya sasaran dan langkah yang ambisius (bold targets and measures). Selanjutnya HLTF sepakat membentuk kelompok kerja dari negara anggota untuk menyusun kertas kerja visioner AEC post 2015 dengan kerangka waktu hingga 2025. Malaysia akan bertindak sebagai ketua kelompok kerja dan diharapkan seluruh negara anggota menyampaikan kontak utamanya kepada Sekretariat ASEAN selambat-lambatnya tanggal 25 Februari 2014. Kelompok kerja bersama Sekretariat ASEAN perlu menyusun rencana kerja dan menggunakan kajian dari ERIA dan RSIS-ISEAS sebagai referensi. Pertemuan sepakat agar kelompok kerja dapat melaporkan hasil awalnya pada bulan Juli 2014.

11


Gambar 3 ASEAN HLTF-EI, 17-18 Februari 2014 AEC Scorecard Phase 4 Pertemuan membahas paparan ERIA mengenai 6 (enam) kajian yang ditujukan sebagai analisis implementasi dan hambatan AEC melalui konsultasi intensif dengan pemangku kepentingan untuk mendapatkan rekomendasi spesifik. Kajian meliputi NTMs, fasilitasi perdagangan, liberalisasi jasa, liberalisasi investasi, MRA jasa profesional dan pergerakan tenaga terampil dan standard kesesuaian. HLTF memberikan arahan agar 6 kajian tersebut dilakukan secara pararel dan diselesaikan pada bulan September 2014. ASEAN Economic Pertemuan mencatat laporan ISEAS mengenai kilasan singkat Community: A Work in kemajuan AEC yang mengulas tentang pencapaian, tantangan Progress dan langkah kritikal yang perlu dilakukan selanjutnya. HLTF lebih lanjut mencatat bahwa kilasan singkat tersebut telah dipublikasikan oleh ADB dan ISEAS. Regional Comprehensive Indonesia selaku Ketua Komite Perundingan RCEP menyampaikan Economic Partnership (RCEP) perkembangan negosiasi RCEP termasuk adanya proposal dari berbagai Negara AFPs (ASEAN FTA Partners) untuk mengangkat isu-isu baru seperti SMEs, government procurement dan food. HLTF sepakat agar: (i) ASEAN fokus perdagangan barang, jasa, investasi dan kerjasama ekonomi dan teknik sebagai prioritas utama; (ii) menempatkan aspek lain seperti persaingan, HKI, penyelesaian sengketa sebagai prioritas berikutnya; (iii) meningkatkan soliditas dengan tetap mengacu kepada prinsip, elemen dan pendekatan yang digunakan dalam perjanjian internal ASEAN ataupun ASEAN Plus 1 FTAs; (iv) Sekretariat ASEAN memberi dukungan penuh kepada setiap kelompok kerja yang ada; (v) tidak membentuk kelompok kerja baru. HLTF-EI Recommendations HLTF-EI sepakat untuk merekomendasi kepada AEM beberapa hal to the 46th AEM Meeting yaitu: (i) Penyusunan Komunikasi Publik tentang AEC yang lebih

12

Periode Februari 2014 tepat sasaran; (ii) Fokus pada Perundingan RCEP; (iii) Pembentukan Working Group untuk penanganan AEC post 2015; (iv) pertanyaan negara anggota ASEAN terkait Trade Policy Review di WTO suatu negara anggota ASEAN lainnya dapat dikoordinir dengan baik vide ASEAN Geneva Committee, dan (vi) penguatan kelembagaan Sekretariat ASEAN. Strengthening of the ASEAN Memperhatikan perkembangan ASEAN pasca 2015, pertemuan Secretariat sepakat bahwa untuk meningkatkan daya dukung Sekretariat ASEAN maka upaya penguatan kelembagaan Sekretariat ASEAN merupakan hal yang mutlak dilakukan secara sistematis.

4. The ASEAN Economic Ministers’ Retreat and Related Meetings Pertemuan AEM (ASEAN Economic Minister) Retreat ke-20 berlangsung pada tanggal 26-27 Februari 2014 di Singapura. Pertemuan didahului dengan SEOM Preparatory Meeting dan AEM Working Dinner pada tanggal 26 Februari 2014. Pertemuan ini merupakan pertemuan rutin para Menteri dalam format retreat guna membahas hal-hal penting yang memerlukan keputusan maupun arahan untuk ditindaklanjuti oleh SEOM dan/atau Sekretariat ASEAN.

Gambar 4 20th ASEAN Economic Ministers’ Retreat di Singapura 

Prep-SEOM for the 20th AEM Meeting

AEC Scorecard SEOM mencatat laporan Sekretariat ASEAN bahwa pada bulan Agustus 2013, nilai rata-rata scorecard menurun dari sebesar 79,7% (279/71) menjadi 72,3% (300/115) pada Desember 2013. Penurunan nilai ini akibat banyak perubahan measures baik yang diusulkan dimasukkan ataupun dikeluarkan dari scorecard AEC oleh sectoral bodies di bawah pilar AEC. Untuk menghindari pandangan dan pertanyaan publik yang pada akhirnya memberikan dampak serius bagi kredibiltas pencapaian AEC 2015, pertemuan sepakat agar menggunakan AEC Scorecard per bulan Agustus 2013. Sedangkan penghitungan scorecard untuk tahun 2014 dan 2015 akan disusun kembali secara tersendiri.

13

Periode Februari 2014 Untuk itu Sekretariat ASEAN akan melakukan pendataan ulang list of measures untuk target 2014 – 2015 yang akan dibahas pada pertemuan SEOM 2/45 bulan April 2014 di Solo, Indonesia. ASEAN Framework on Sebagai tindaklanjut kesediaan Bank Dunia untuk membantu Equitable Economic memfasilitasi operasionalisasi prakarsa AFEED, SEOM menyetujui Development proposal World Bank mengenai AFEED Monitoring Product (AMP) yang akan dipergunakan untuk mengamati perkembangan equitable economic development di masing-masing negara anggota ASEAN. AMP ini akan dikembangkan lebih lanjut untuk dilaporkan kepada Leaders pada KTT ke-24 ASEAN pada bulan Mei 2014. Other Matters Pertemuan mencatat mengenai rencana pertemuan Joint Preparatory Meeting (JPM) and related meetings dan ASEAN Coordinating Council Working Group yang secara khusus akan membahas visi ASEAN pasca 2015 pada tanggal 25 – 26 Maret 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar. Salah satu agenda pertemuan JPM adalah pembahasan draft statement for the 24th ASEAN Summit yang saat ini masih menunggu masukan dan tanggapan dari AMS. SEOM menyampaikan pandangannya bahwa tanggal pertemuan JPM berdekatan dengan perundingan RCEP maka negara anggota ASEAN akan mengirimkan masing-masing wakilnya untuk hadir pada pertemuan dimaksud. Terkait dengan OECD Technical Assiatance on Public-Private Partnership Framework, diharapkan agar SEOM dapat mempertimbangkan untuk menyetujui usulan project dimaksud. ASEAN Medical Device Pertemuan mencatat bahwa rencana penandatanganan AMDD Directive (AMDD) pada pertemuan AEM Retreat ini tertunda karena beberapa negara anggota ASEAN termasuk Indonesia masih menyelesaikan prosedur internal dalam negeri masing-masing. 

AEM Working Dinner

ASEAN-India Trade and Pertemuan para Menteri sepakat atas rekomendasi SEOM untuk Investment Centre meleburkan usulan pembentukan ASEAN-India Trade and Investment Center kedalam ASEAN-India Center, hal ini mengingat di beberapa kerja sama ASEAN+1 FTAs lainnya seluruh kegiatan baik promosi perdagangan, investasi, pariwisata, dan lainnya dilakukan secara terpusat dalam satu Center. AEM Roadshow to Indonesia sebagai Country Coordinator kerja sama ASEAN-Canada Canada menyampaikan rencana pelaksanaan AEM Road Show to Canada yang kemudian disepakati pelaksanakan pada minggu pertama Juni 2014, dengan program yang dipersingkat 1 hari dari rencana awal dengan tujuan kota Toronto dan Vancover serta tema yang

14

Periode Februari 2014 digunakan adalah connectivity antara ASEAN dengan Canada. Mengingat kendala waktu beberapa Menteri ASEAN, Pertemuan sepakat menggunakan format Troika yang terdiri dari Country Coordinator (Indonesia), ASEAN Chairman 2014 (Myanmar) dan Sekjen ASEAN. Pertemuan juga menyepakati usulan Indonesia untuk mengikutsertakan dunia usaha hingga maksimal 5 wakil per negara anggota ASEAN. Pertemuan juga meminta agar terdapat pembagian tugas di antara negara anggota ASEAN pada rangkaian program roadshow dimaksud. Agenda Pilot case studies on non-tariff measures/non-tariff barriers

Pertemuan mencatat perkembangan penanganan pilot projects NTMs/NTBs yang telah dipilih oleh masing-masing Negara Anggota ASEAN. Dari total 6 kasus pilot project, tercatat bahwa 2 kasus sudah terselesaikan yaitu dengan Kamboja dan Filipina dari 3 kasus dimana Indonesia sebagai complaining/reporting country. Sedangkan 1 kasus lain sebagai responding country saat ini Indonesia masih dalam proses pembahasan dengan Malaysia. Pertemuan menekankan kembali bahwa penanganan hambatan teknis akibat adanya NTMs/NTBs harus diselesaikan secara berkelanjutan, komprehensif dan transparan. Pada kesempatan ini, Indonesia mengusulkan perlunya penanganan yang intensif ditingkat kelompok kerja CCA (Coordinating Committee on ATIGA) antara lain dengan meningkatkan koordinasi fungsi fasilitasi perdagangan dengan sectoral bodies lainnya. 

The 20th AEM Retreat

Myanmar’s ASEAN Para Menteri Ekonomi ASEAN mendukung prioritas capaian tahun Chairmanship deliverables 2014 di bawah kepemimpinan Myanmar. Prioritas capaian for 2014 tersebut adalah: (i) Post-2015 Vision; (ii) Financial Integration; (iii) Strategic Plan of Action on Food Security under ASEAN Integration on Food Security (AIFS); (iv) ASEAN Good Aquaculture Practices Standards; (v) Public Private Partnership (PPP) Framework; (vi) Key Messaging for AEC 2015; (vii) Operationalization of AFEED; (viii) Development of a model for SME Credit Rating Agencies; (ix) Establishment of SME Service Centres with Sub-regional and Regional Linkages; (x) Signing ASEAN Agreements & Protocols. ASEAN Agreements and Pertemuan mencatat beberapa perjanjian/protokol di bawah Protocols koordinasi AEM yang perlu diselesaikan dan ditandatangani pada tahun 2014, yaitu: (i) ASEAN Medical Device Directive (AMDD); (ii) ASEAN MRA on Accountancy; (iii) ASEAN-India Trade in Services and Investment Agreements; (3) Protocol to Implement the 9th AFAS Package; (4) Protocol to Amend ACIA; (5) Protocol to Amend the Agreement Establishing the AANZFTA; (6) Protocol to incorporate the Chapters on Trade in Services, MNP, and

15

Periode Februari 2014 Investment in the AJCEP. Di samping itu terdapat beberapa perjanjian/protokol di bawah koordinasi AEC, namun berada di luar lingkup AEM, yang perlu diselesaikan dan ditandatangani pada tahun 2014, yaitu: (1) Protocol 2 & 7 of AFAGIT; (2) ASEAN-China MOU on SPS Cooperation; (3) Protocol to Implement 6th Package of Financial Services Commitments under AFAS; (4) Agreement on the Establishment of ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonosis; (5) MOU on ASEAN Cooperation Mechanism for Joint Spill Preparedness and Response (OSRAP). Para Menteri Ekonomi ASEAN berpandangan bahwa prioritas capaian dan kegiatan di bawah Kepemimpinan Myanmar tahun 2014 perlu mendapat atensi khusus dan didukung penuh oleh negara anggota ASEAN mengingat batas waktu realisasi AEC 2015. Dari beberapa prioritas capaian Myanmar, Menteri Ekonomi ASEAN sepakat bahwa peningkatan keterlibatan UKM dan pembangunan infrastruktur melalui skema PPP harus mendapat prioritas. Selain itu, Menteri Ekonomi ASEAN menegaskan bahwa ASEAN harus fokus untuk menyelesaikan kesepakatan terkait dengan komitmen AFAS paket 9 karena keberhasilan pemenuhan tersebut akan mempengaruhi pemenuhan AFAS paket berikutnya pada tahun 2015. The 20th HLTF-EI Pertemuan menyetujui rekomendasi hasil pertemuan ke-20 HLTFrecommendations to the EI yang disampaikan kepada para Menteri Ekonomi ASEAN, AEM antara lain mengenai: (a) penyusunan draft “key message” yang akan digunakan sebagai media komunikasi nasional dan regional menjelang terbentuknya AEC 2015; (b) memberikan pengawasan terhadap perundingan RCEP untuk memastikan sentralitas ASEAN; (c) mempertimbangkan rekomendasi untuk membentuk working group yang diketuai oleh Malaysia untuk membahas kajian yang dilakukan oleh ERIA mengenai “Moving ASEAN and AEC Beyond 2015,” dan studi dari RSIS/ISEAS mengenai “Vision Paper on the AEC Beyond 2015”; (d) usulan ERIA untuk melakukan studi tentang AEC Scorecard Tahap ke-4 mengenai langkahlangkah yang ditempuh ASEAN untuk melanjutkan Implementasi AEC Blueprint; (e) mekanisme Trade Policy Review (TPR) di WTO; dan (f) memperkuat Sekretariat ASEAN dengan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dalam kesempatan pembahasan agenda tersebut, Indonesia menyampaikan pandangannya mengenai masih sangat rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ASEAN baik ditingkat nasional ataupun regional ASEAN. Menyikapi kondisi

16

Periode Februari 2014 tersebut Indonesia menekankan perlunya upaya edukasi yang lebih ekstensif dan intensif kepada publik/pemangku kepentingan. Salah satu upaya yang diusulkan Indonesia adalah melaksanakan comedown to the public oleh para menteri ekonomi ASEAN ke berbagai kota di ASEAN untuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan di ASEAN. Hal ini mendapat tanggapan positif dari semua menteri ASEAN dan perlu dijajagi kemungkinannya dalam tempo yang tidak terlalu lama. AEC Post 2015 Para Menteri Ekonomi ASEAN menegaskan bahwa target 2015 bukan merupakan batas akhir untuk menyelesaikan semua inisiatif dalam merealisasikan AEC. Untuk itu pembahasan isu ASEAN pasca 2015, harus lebih diperluas dan diperkuat khususnya dalam aspek single market and production base guna mencapai kesinambungan pembangunan ekonomi regional yang berkelanjutan, serta meningkatkan peran ASEAN di Asia timur dan ekonomi global. Para Menteri juga mendukung rencana pembentukan Working Group untuk membahas dan mengembangkan draft kerangka kerja untuk meningkatkan integrasi ekonomi ASEAN sepuluh tahun mendatang (AEC 20162025) yang telah diadopsi oleh para Kepala Negara ASEAN mengenai ASEAN Community’s Post 2015 Vision pada KTT ASEAN di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam tahun 2013 lalu. Diharapkan working group dapat menghasilkan kerangka landasan yang konstruktif bagi proses integrasi ekonomi ASEAN untuk periode sepuluh tahun kedepan. Regional Comprehensive Pertemuan sepakat bahwa penyelesaian RCEP merupakan Economic Partnership prioritas utama ASEAN, sedangkan agenda kerja sama ASEAN+1 FTAs perlu menyesuaikan dengan prioritas tersebut. Pertemuan mencatat perkembangan perundingan RCEP meskipun seluruh negara anggota ASEAN dihadapkan pada berbagai keterbatasan sumberdaya. Brunei menyampaikan perlunya ASEAN memanfaatkan dinamika politik dan ekonomi di kawasan saat ini khusus di wilayah Asia Timur. Hampir seluruh negara anggota menekankan kembali area utama yang terdapat dalam Guiding Principle, sementara Singapura berpandangan bahwa pembahasan area tambahan lain dan pembentukan kelompok kerjanya perlu tetap dibuka. AEM sepakat untuk tetap memelihara dan menjaga momentum yang baik dalam negosiasi untuk menuntaskan negosiasi RCEP pada akhir tahun 2015. Agenda Review of the Para Menteri Ekonomi ASEAN membahas usulan SEOM terkait ASEAN+1 FTAs strategic approach dalam implementasi ASEAN+1 FTAs vis-a-vis RCEP. Pertemuan sepakat atas beberapa hal, yaitu: (i) memberikan prioritas terhadap perundingan RCEP untuk dapat

17

Periode Februari 2014 diselesaikan pada akhir tahun 2015; (ii) memahami dampak dan kesulitan apabila menghentikan secara penuh pelaksanaan pertemuan ASEAN+1 FTAs. Oleh karena itu, pembahasan atas beberapa inisiatif/usulan dari Para Mitra Dialog terkait permasalahan implementasi perlu disusun berdasarkan asas prioritas dan diutamakan bagi yang memberikan manfaat terbesar bagi ASEAN secara keseluruhan, serta tetap membuka peluang untuk membentuk working group dalam perundingan RCEP. Pertemuan turut sepakat atas prioritas yang perlu dilakukan oleh ASEAN pada tahun 2014 di dalam kerangka ASEAN+1 FTAs, yaitu: a.

b. c.

d. e. f. 

ASEAN-Japan CEP: menyelesaikan perundingan Perdagangan Jasa dan Investasi dengan target penandatanganan pada November 2014; ASEAN-India FTA: menandatangani Persetujuan Perdagangan Jasa dan Investasi pada Agustus 2014; ASEAN-Korea FTA: menyusun prioritas capaian untuk Pertemuan ASEAN-Korea Commemorative Summit yang akan diselenggarakan pada Desember 2014; AANZFTA: melanjutkan serangkaian kegiatan dalam program built-in agenda FTA; ACFTA: menyelesaikan pembahasan mengenai elemenelemen terkait rencana upgrade ACFTA; AHKFTA: perundingan untuk dilaksanakan pada awal tahun 2014. Informal Meeting mengenai Prakarsa Indonesia di Fora APEC

Proposal Indonesia di Indonesia telah melakukan Pertemuan Informal dengan 6 (enam) forum APEC negara anggota ASEAN yang juga termasuk negara anggota APEC (Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam) untuk meminta dukungan terkait implementasi dari prakarsa Indonesia tentang “Promoting Products which Contribute to Sustainable and Inclusive Growth through Rural Development and Poverty Alleviation” yang telah disetujui oleh para Kepala Negara APEC tahun 2013 lalu. Langkah tersebut ditempuh dalam rangka memperjuangkan sektor unggulan Indonesia baik di tingkat regional dan internasional sekaligus mendorong peningkatan ekspor non-migas nasional. Lima dari enam negara anggota ASEAN menyatakan dukungan kecuali Thailand yang harus menunggu perkembangan situasi domestik serta kajian lebih lanjut atas prakarsa tersebut. Brunei mendukung dan menyarankan agar Indonesia dapat melakukan

18

Periode Februari 2014 pendekatan ke China selaku Chair APEC 2014. Malaysia mendukung dan akan memberikan masukan atas bagi proses implementasi prakarsa dengan catatan Indonesia dapat memberikan beberapa timbal balik atas dukungan yang diperoleh dari Malaysia. Singapura mendukung dan secara khusus Indonesia mengharapkan agar Singapura dapat menyuarakan realisasi dari prakarsa ini kepada negara-negara lain. Philippine mendukung upaya Indonesia namun demikian tetap perlu melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan sektor pertaniannya. Vietnam mendukung dan akan memberikan masukan bagi proposal tersebut Bilateral Indonesia- Menteri Perdagangan Indonesia dan Singapura melakukan Singapura pertemuan bilateral untuk meningkatkan kerja sama bilateral khususnya terkait dengan upaya pengembangan kerja sama kawasan Batam-Bintan-Karimun dengan fokus pengembangan di wilayah Batam dalam rangka meningkatkan total perdagangan antara kedua belah pihak. Dalam kesempatan tersebut Indonesia kembali menyampaikan permintaan dukungan dan bantuan penuh dari Singapura atas implementasi prakarsa APEC mengenai “Promoting Products which Contribute to Sustainable and Inclusive Growth through Rural Development and Poverty Alleviation. Sebagai timbal balik Singapura juga menyampaikan permintaan agar Indonesia dapat membantu mengatasi 2 (dua) yang saat ini tengah terjadi di Batam yaitu (i) masalah perburuhan serta (ii) status tanah yang digunakan berbagai perusahaan/ investor asing akibat adanya klaim dari Kemenhut atas sebagian besar tanah di Batam sebagai daerah yang peruntukan bagi konservasi alam. Indonesia mencatat masukan Singapura dan akan menindaklanjuti di tingkat pusat atas dua hal tersebut.

Gambar 5 Pertemuan Bilateral Indonesia-Singapura di sela-sela 20th AEM Retreat

19


Pertemuan ASEAN Caucus untuk ASEAN-Hong Kong FTA

Pertemuan ASEAN Caucus ASEAN-Hong Kong FTA telah dilaksanakan secara paralel dengan Pertemuan Preparatory SEOM untuk pertemuan ke-20 AEM Retreat. Hal ini merupakan bentuk tindak lanjut atas arahan SEOM 1/45 untuk membahas lebih lanjut Scoping Paper dan Term of Reference rencana perundingan ASEAN-Hong Kong FTA. Pertemuan membahas dua dokumen yaitu Scoping Paper dan Term Of Reference AHKFTA, khususnya elemen yang terkait liberalisasi tarif perdagangan barang, ketentuan asal barang, hambatan non-tarif, prosedur kepabeanan dan fasilitasi perdagangan, TBT dan SPS, perdagangan jasa, mekanisme dispute, institutional issues, horizontal issues, dan economic and technical cooperation. Terkait pembahasan atas elemen tersebut, ASEAN sepakat atas beberapa hal antara lain: a. Melakukan perubahan dan menyesuaikan cakupan perundingan sesuai dengan ketentuan yang disepakati di perundingan WTO dan ASEAN+1 FTAs; b. Menggabungkan pembahasan perundingan investasi menjadi satu bagian dalam perundingan; c. Menghapus pengaturan mengenai trade remedies dan intelectual property; d. Merubah elemen Non-Tariff Barriers menjadi Non-Tariff Measures. e. Menetapkan referensi mengenai pengaturan special and differential treatment berdasarkan kesepakatan yang diformulasikan di perundingan RCEP. f. Tidak mencantumkan jadwal pertemuan dan target penyelesaian perundingan yang semula diharapkan dapat selesai pada tahun 2015. Pertemuan mencatat pandangan dari beberapa Negara Anggota ASEAN untuk dapat melihat rencana perundingan AHKFTA ini dari spektrum yang lebih luas dengan mengupayakan pembukaan akses pasar China melalui Hong Kong. Hal ini mengingat produk yang berasal dari Hong Kong sebagian besar merupakan reekspor dari China. Selain itu perlu dilakukan joint scoping exercise untuk melakukan pemetaan atas kebijakan strategis masingmasing AMS dalam mewujudkan ASEAN-Hong Kong FTA. Terkait hal tersebut, Pertemuan sepakat untuk memberikan rekomendasi kepada SEOM sebagai berikut:

20

Periode Februari 2014 a. Untuk segera melangsungkan pertemuan ASEAN-Hong Kong Preparatory Meeting guna membahas scope and coverage dan term of reference perundingan AHKFTA; b. Pertemuan Preparatory Meeting tersebut diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada Pertemuan SEOM-Hong Kong Consultations terkait upaya pembentukan arsitektur perundingan ASEAN-Hong Kong untuk selanjutnya dapat dijadikan dasar dimulainya perundingan AHKFTA.

C. Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan APEC dan Organisasi Internasional Lainnya 1. 50th Asian and Pacific Coconut Community (APCC) Session Sidang Asian and Pacific Coconut Community (APCC) ke-50 diselenggarakan pada tanggal 11-14 Februari 2014 di Pohnpei, Federated States of Micronesia. Situasi Perkelapaan Tiap-tiap negara anggota mempresentasikan kebijakan dan Negara Anggota programnya terkait perkelapaan. Adapun hal-hal yang menjadi perhatian antara lain: Indonesia: untuk mengatasi rendahnya produktivitas dan banyaknya tanaman tua, Kementerian Pertanian melaksanakan program peremajaan dengan menggunakan benih unggul. Program ini didukung oleh Balai Penelitian Palma yang menyediakan benih unggul di sentra produksi kelapa dan teknologi budidaya termasuk pengendalian hama penyakit dan pola jarak tanam kelapa yang lebih efisien. Terkait ekspor, data sampai September 2013 menunjukkan adanya penurunan ekspor baik dari nilai maupun volume produk-produk ekspor seperti kopra, minyak kelapa dan desiccated coconut sedangkan untuk coconut shell charcoal mengalami peningkatan. Indonesia memperhatikan bahwa negara-negara anggota APCC, pemasok 84% produk kelapa dunia, memiliki kesamaan program untuk meningkatkan produksi kelapa tetapi kurang memiliki program untuk menjaga tingkat harga produk kelapa di pasar internasional. Untuk itu, kami mengusulkan agar APCC memiliki program bersama untuk menetapkan harga komoditas kelapa yang wajar di pasar internasional, sebagai bagian dari tujuan APCC untuk memberikan manfaat bagi petani. India: memperluas program rejuvenasi dan peremajaan tanaman kelapa, membentuk Coconut Producers Society dan Coconut Producers Federations di mana integrasi dari Coconut Producers Federations akan membentuk Farmer Producer Company. Untuk mengatasi kurangnya tenaga kerja ahli untuk memanen kelapa maka dilakukan pelatihan bagi golongan muda dalam program

21

Periode Februari 2014 Friend of Coconut Tree (FoTC). Di bidang penelitian dan pengembangan, India melakukan pendekatan Technology Mission on Coconut (TMoC). Malaysia: permintaan terhadap kelapa di Malaysia meningkat seiring dengan meningkatnya konsumsi per kapita sampai 25 butir/tahun, Kementerian Pertanian melakukan program peremajaan menggunakan benih unggul (MATAG – Malayan Tagalan). Thailand: permintaan terhadap fresh coconut meningkat karena kurangnya produksi di dalam negeri. Program untuk meningkatkan produktivitas antara lain mendorong penggunaan produk kelapa bernilai tambah dan mempromosikan manfaat produk kelapa dari sudut pandang kesehatan. Situasi Perkelapaan Dunia Produksi kelapa tahun 2013 adalah 11,32 juta ton dan produksi tahun 2014 diperkirakan menurun sekitar 1% menjadi 11,19 juta ton. Hal disebabkan antara lain oleh banyaknya peralihan area kelapa ke komoditi lain di Indonesia dan bencana topan Haiyan di Filipina yang merusak 15 juta pohon kelapa. Minyak kelapa dengan produksi di tahun 2013 sebesar 3,52 juta ton terus mengalami kompetisi dengan minyak-minyak lainnya seperti minyak sawit. Untuk tetap dapat berkompetisi, diperlukan adanya kepastian supply untuk pasar produk edible dan non-edible serta perlu mendorong kampanye dengan bukti-bukti ilmiah mengenai nutrisi dan manfaat kelapa bagi kesehatan. FAO RAP-APCC Expert High Level Expert Consultation telah diselenggarakan selama dua Consultation on Coconut hari pada tanggal 30 Oktober – 1 November 2013 di Bangkok, Sector Development Thailand atas kerja sama Food and Agriculture Organization Regional Office for Asia and Pacific (FAO RAP) dengan APCC. Pertemuan yang dihadiri oleh 8 menteri dari 13 negara produsen kelapa di Asia Pasifik menghasilkan 3 strategi dan 5 rekomendasi yaitu: Strategi I: Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Pendapatan Petani I.1 : Peningkatan program peremajaan kelapa dengan benih unggul I.2 : Pengembangan lebih lanjut Coconut Based Farming System I.3 : Pembentukan Integrated Pest Management Network for Coconut Pest and Disease Strategi II: Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelapa Bernilai Tambah II.1 : Pemberian Bantuan Teknis antara lain untuk survei pasar dan transfer teknologi

22

Periode Februari 2014 Strategi III: Peningkatan Capacity Building dan Pemberian Dukungan Institusional I.1:Pemerintah masing-masing negara anggota diminta antara lain untuk memprioritaskan sektor kelapa dalam rencana pembangunan dan mengalokasikan anggaran bagi pembangunan industri kelapa; memberikan insentif finansial bagi usaha kecil dan menengah; mendukung kegiatan promosi pasar termasuk kampanye mengenai manfaat kelapa bagi kesehatan; memfasilitasi pembentukan koperasi petani kelapa, masyarakat produsen kelapa atau coconut producer company; dan menyusun coconut industry strategic plan and roadmap. Negara anggota menyetujui strategi dan rekomendasi di atas dan menugaskan Sekretariat APCC untuk menyusun metode pendekatan dalam rangka implementasi strategi dan rekomendasi tersebut serta melaporkan konsepnya kepada negara anggota pada waktu pertemuan COCOTECH 2014 di Sri Lanka. COCOTECH 2014 Pertemuan COCOTECH 2014 akan dilaksanakan pada tanggal 7- 11 Juli 2014 di Colombo, Sri Lanka dengan tema “Policies, Programs and Technologies towards a Resilient and Sustainable Coconut Sector” COCOTECH yang diadakan sekali dalam dua tahun merupakan forum diskusi bagi wakil pemerintah, kalangan swasta, ilmuwan, peneliti, petani, prosesor, eksportir dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk membahas perkembangan dan inovasi terbaru di bidang teknologi, coconut based farming system, temuan-temuan menyangkut kesehatan, kebijakan dan program untuk mendorong ketahanan industri perkelapaan, diversifikasi produk dan pemasaran produk kelapa. Pelatihan Produk Bernilai Pelatihan mengenai pengolahan kelapa menjadi produk bernilai Tambah tambah yang dihadiri oleh 11 negara anggota APCC termasuk wakil dari Indonesia telah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dan Koperasi Thailand dan Sekretariat APCC pada tanggal 24-28 Juni 2013 di Bangkok, Thailand. Pelatihan ini bertujuan untuk melatih dan mentransfer teknik-teknik dan keahlian berusaha dalam mengolah kelapa menjadi produk bernilai tambah terutama produk virgin coconut oil (VCO) dan produk turunannya, air kelapa, coconut sap syrup dan santan kelapa. Kunjungan dilakukan ke perkebunan organik kelapa dan tempat pengolahan high value product (HVP) seperti tempat pengolahan VCO, santan kelapa dan air kelapa serta pengolahan kelapa muda.

23

Periode Februari 2014 Keanggotaan Sekretariat APCC melaporkan bahwa telah mengirimkan undangan resmi kepada Pemerintah Maldives dan Timor Leste untuk menjadi anggota APCC. 15. Selain itu, negara anggota menyetujui anggaran APCC tahun 2014 sebesar USD 513,000 dan kontribusi Indonesia tahun 2014 sebesar USD 76.275,12.

2. APEC First Senior Officials Meeting (SOM I) and Related Meetings APEC First Senior Officials Meeting (SOM I) and Related Meetings telah diselenggarakan di Ningbo, RRT pada 15-28 Februari 2014. Selain menghadiri pertemuan SOM 1, Delri juga melakukan pertemuan bilateral dengan RRT, Peru, Filipina, Chinese Taipei, PNG, Australia dan Amerika Serikat serta mengikuti pertemuan ASEAN Caucus, ASEAN-Jepang Breatfast Meeting dan ASEAN-RRT. Sebelum pelaksanaan SOM 1, Delri telah menghadiri pula pertemuan Friends of the Chair (FotC) on Connectivity. Friends of the Chair (FoTC) on Connectivity FoTC on Connectivity dihadiri oleh seluruh ekonomi dan sebagian besar adalah Senior Officials FotC membahas secara mendalam inisiatif dan usulan RRT dan Indonesia mengenai Diaft APEC Blueprint of Connectivity Suggested General Outline dan Work Planto develop the, 2014 APEC Connectivity Blueprint yang diusulkan PSU. Pembahasar isu connectivity sangat penting mengingat hal ini merupakan inisiatif yang diangkat oldl Indonesia pada tahun keketuaan APEC 2013 dan menjadi bagian dari arahan leaders. Sejalan dengan hal tersebut, pihak RRT juga ingin mengangkat isu connectivity menjadi salah satu deliverables di tahun 2014 dan telah meminta Indonesia untuk menjalan kain leading role dalam hal ini. Dalam pertemuan ini, Indonesia c.q. Dir KSI Aspasaf- Kemlu telah menyampaikan presentasi mengenai Draft APEC Blueprint of Connectivity Suggested General Outline yang disusun Rl. FotC dipimpin oleh SO RRT dan menyepakati hal-hal sebagai berikut: a. Draft APEC Blueprint of Connectivity Suggested General Outline adalah sebuah living document yang akan terus disempurnakan sesuai dengan pembahasan dan keinginan bersama ekonomi anggota APEC. b. Pembentikan FoTC on Connectivity sebagai overseeing mechanism terhadap blueprint dengan ksanggotaan Senior Officials, serta Ketua CTI, EC, SCE, dan SFOM. Selain itu FoTC bertugas melakukan review terhadap draft Blueprint. c. Policy Support Unit (PSU) sebagai pihak yang ditugaskan untuk menyusun Blueprint.

24

Periode Februari 2014 d. Penyelenggaraan sebuah simposium mengenai blueprint dan

PSU diharapkan dapat menghasilkan draft awal dari Blueprint sebelum SOM3 berdasarkan hasil masukan dari simposium. Senior Officials Meeting (SOM) 1 SOM 1 membahas 3 area prioritas yang ditentukan oleh tuan rumah RRT, yaitu mata agenda mengenai Advancing Regional Economic Integration, Promoting Innovative Development, Economic inform and Growth dan Strengthening Comprehensive Connectivity and Infrastructure Development. SOM 1 juga membahas mata agenda Economic and Technical Cooperation (ECOTECH) dan Budget and Other Management Issues. Secara khusus, SOM Chair dari RRT mengundang Ketua Finance Deputies Meeting sebagai bentuk interaksi SOM dengan Finance Ministers Process. Opening Session SOM Chair menyampaikan tema APEC 2014 "Shaping the Future through Asia-Pacific Partnership", dengan 3 prioritas utama yaitu (i) Advancing Regional Economic Integration (REI), (ii) Promoting Innovative Development, Economic Reform and Growth dan (Hi) Strengthening. Comprehensive Connectivity and Infrastructure. Tema diusung dengan latar belakang perkiraan perkembangan perekonomian global tahun 2014, yang menandakan perbaikan namun masih terdapat resiko dan ketidakpastian. ABAC Chair melaporkan kemajuan program kerja ABAC dan rencana kerja tahun 2014. Salah satu rencana kerja tahun 2014 adalah melakukan pemetaan prosperityJangka panjang dengan lima prioritas target yaitu membantu mempercepat REI, strengthening infrastruktur, connectivity, promoting development dan integration.Work plan ditargetkan untuk lebih fokus dengan dialog yang efektif dengan APEC Leaders, target untuk mencapai FTAAP, connectivityar\\ara infrastruktur dan pembangunan. Agenda Advancing Pada agenda ini, pembahasan terkait dengan laporan pertemuan Regional Economic CTI 1, dukungan APEC terhadap sistem perdagangan mutilateral, Integration isu mendorong REI dan pembentukan roadmap FTAAP 2025 serta upaya mendorong kegiatan prioritas di bidang perdagangan dan investasi lainnya: supply chain connectivity, global value chains, implementation ofAPEC EG List. Laporan CTI a. SOM mengesahkan laporan Ketua CTi mengenai hasil pembahasan CTI 1 dan work plan CTI di tahun 2014. Dalam laporannya, disampaikan antara lain mengenai rekomendasi yang akan diangkat sebagai deliverables pada APEC Leaders seperti dukungan terhadap sistem perdagangan multilateral

25

Periode Februari 2014 yang menindaklanjuti hasil MC9 WTO di Bali tahun 2013. b. Agenda CTI dinilai sudah menjadi sangat luas sehingga perlu dilakukan streamlining agar Sub Fora dapat bekerja lebih efektif. CTI mengalami hambatan terkait hal yang bersifat cross cutting seperti bidang jasa. Group on Services (GOS) diharapkan lebih fokus dalam kerjanya dan berkoordinasi dengan fora APEC lainnya. c. RRT selaku tuan rumah mengajukan proposal mengenai Global Value Chain (GVC) dan meminta dukungan atas dokumen tersebut. Isu dukungan terhadap sistem perdagangan multilateral a. Ekonomi APEC menegaskan dukungannya terhadap sistem perdagangan multilateral dan mendukung adanya pernyataan Ministers Responsible for Trade (MRT) yang lebih kuat. b. Ekonomi APEC sepakat untuk menurunkan tarif hingga dibawah 5% untuk produk dalam daftar Environmental Goods (EG list). c. Indonesia menyampaikan dukungan kepada RRT dan menekankan agar APEC berkontribusi dalam menindaklanjuti hasilpertemuan WTO Ministerial Conference ke-9 utamanya mengenai kesepakatan trade facilitation Isu mendorong Regional Economic Integration (REI) dan pembentukan Free Trade Area in Asia Pacific (FTAAP) a. Ekonomi APEC sepakat untuk mendorong upaya menuntaskan REI menuju suatu FTAAP dan menilai APEC perlu memiliki capaian target dengan batasan jangka waktu yang jelas setelah Bogor Goals 2020. b. RRT mengusulkan agar target capaian FTAAP adalah tahun 2025 dan mendorong pembentukan Friends ofthe Chair (FotC) on REI. Komitmen yang tinggi terhadap proses REI akan memberi sinyal positif bagi pasar terhadap kemajuan dan keutuhan integrasi ekonomi di wilayah APEC. c. Beberapa Ekonomi menegaskan perlunya mempertimbangkan kembail target tahun 2025. d. Pertimbangan ini dapat didukung dengan membahas dan menentukan prinsip-prinsip yang akan mendasari pembentukan FTAAP. Langka-langkah yang akan dilakukan oleh China dalam mendorong agenda ini adalah melakukan studi kelayakan, stock take regional RTA, menganalisa daya saing ekonomi APEC, dan menentukan cakupan dan isi FTAAP.

26


Gambar 6 APEC SOM 1 and Related Meetings Isu mendorong perdagangan dan investasi melalui supply chain connectivity, global value chain, APEC EGs List, Bogor Goals, capacity buiding a. Supply Chain Connectivity: RRT menyampaikan beberapa proposal, antara lain concept note mengenai Promoting Supply Chain Connectivity through a Model E-Port Initiative, dan konsep MRT statement mengenai supply-chain connectivity. AS menyampaikan proposal Capacity Building Plan to Improve Supply Chain Performance. b. Global Value Chain: RRT menyampaikan proposal APEC Strategic Blueprint for Advancing Global Value Chains Development through Asia-Pacific Partnership. Draft Blueprint rencana akan disirkulasikan oleh RRT sebelum CTI2. c. APEC EGs List: RRT menyampaikan concept note Capacity Building on Implementation of APEC’s Environmental Goods Commitments. d. Bogor Goals: (PSU) menjelaskan persiapan Bogor Goals Progress Report (BGPR) 2014 sesuai update tentang Individual Action Plan (IAP) yang sudah disampaikan 19 Ekonomi (termasuk Indonesia). PSU akan sirkulasikan konsep laporan BGPR tiga minggu sebelum SOM2 2014 e. Capacity Buiding: rencana capacity building tahun ini antara lain Workshop on research and analysis for preparation of FTA negotiations (Selandia Baru), Capacity building for FTA negotiators on non-conforming measures and services and investment chapter (AS), dan Workshop mengenai IPR (Vietnam), dan Workshop on Provisions of RTAs/FTAs in The Asia-Pacific Region Concerning Safeguards, including Transitional Safeguards (Indonesia) di Surabaya (tentatif tanggal 10-11 Juni 2014). Terkait dengan usulan Indonesia Promoting Products which Contribute to Sustainable and Inclusive Growth through Rural

27

Periode Februari 2014 Development and Poverty Alleviation atau disingkat Development Products, Indonesia menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh ekonomi APEC terhadap pengesahan Terms of Reference studi APEC Policy Support Unit (PSU) mengenai Development Products dimaksud. Pada kesempatan tersebut, Indonesia kembali menekankan pentingnya pengembangan prioritas APEC di masa mendatang bagi liberalisasi dan keterbukaan pasar pada produkproduk yang mendukung pengentasan kemiskinan, khususnya yang menyangkut kepentingan pelaku usaha kecil dan petani produsen. Promoting Innovative RRT mengidentifikasi lima wilayah kerja sama utama antara lain Development, Economic economic reform, new economy, innovative development, Reform and Growth inclusive support dan urbanisasi. Pembahasan meliputi: Laporan EC a. SOM mengesahkan laporan Ketua Economic Committee (EC) mengenai hasil pertemuan EC 1. Laporan juga menyampaikan prioritas kerja sama dan kerangka kerja EC tahun 2014. Di bidang structural reform, RRT mengajukan proposal mengenai upaya mengatasi middle income trap. b. Australia akan menyelenggarakan Workshop capacity building ANSSR pada bulan Juni 2014 di Bali. Isu Innovative Growth through Science and technology, ICT, Internet Economy, dan urbanization a. Science, technology and innovation: RRT menyampaikan proposal Toward Innovation- Driven Development: Consensus and Action. b. ICT dan Internet Economy: RRT menyampaikan proposal berjudul Developing the Internet Economy through Enhanced ICT Cooperation. Concept paper akan dibahas di Telecommunication Working Group (TELWG). c. Urbanization: RRT menyampaikan concept paper berjudul Shaping the future through Asia Pacific partnership for urbanization and sustainable city development. PSU akan melakukan sutdi mengenai urbanisasi dan sustainable cities untuk mendukung policy dialogue pada SOM2 atau SOM3. Isu Inclusive Development including Food Security, Human Resources, SMEs, Anticorruption, Women and Health a. SOM mengesahkan laporan Ketua PPFS dari RRT mengenai tema PPFS tahun 2014 (Strengthening Partnership through Food Security). PPFS 2014 akan melaksanakan APEC Food Security Roadmap Towards 2020dan mengembangkan operational business plan. b. Human Resources: RRT menyampaikan concept paper

28

Periode Februari 2014 c.

d.

e.

f.

mengenai Youth Development Skills. SMEs: Ekonomi APEC memberikan dukungan yang luas terhadap pengembangan UKM di kawasan. Chinese Taipei akan menjadi tuan rumah pertemuan SMEWG berikutnya. Anti-corruption: RRT akan menyelenggarakan pertemuan ACTNET pada tahun 2014 dengan agenda mengenai anti bribery and extradiction of criminal suspects and asset recovery. Women: Terdapat dukungan yang luas dari ekonomi terhadap agenda perempuandi tahun 2014 dan peran APEC Policy Partnership on Women and the Economy(PP\NE). Health: RRT menyampaikan concept paper berjudul Healthy Asia Pacific 2020. Indonesia menyampaikan dukungan terhadap proposal ini dan menegaskan agar deliverables APEC 2013 mengenai traditional medicine dapat ditindaklanjuti di bawah agenda ini.

Isu Green Growth including Sustainable Energy, Environment, Forestry, Mining, Ocean related issues and Disaster Management a. Sustainable energy: RRT akan menyelenggarakan APEC Energy Ministerial Meeting pada tanggal 2-3 September 2014 di Beijing. b. Environment: RRT berencana untuk menyelenggarakan HighLevel Roundtable on Promoting Green Development and Transformation in the Asia-Pacific Region" pada tahun 2014. c. Forestry: RRT menyampaikan 2 proposal: Establishing a Regional Timber Legality Recognition Mechanism dan Assessment of the Progress Towards the APEC 2020 Forest Cover Objective. d. Mining: Pertemuan ke-5 APEC Ministers Responsible for Mining (MRM5) akan diselenggarakan pada tanggal 27-28 Juni 2014 di Beijing. e. Ocean related issues: RRT akan menindak lanjuti komitmen APEC 2013 mengenai mainstreaming oceans related issues dan menyelenggarakan APEC Oceans Related Ministerial Meetingpada tanggal 27-28 Agustus 2014 di Xiamen. f. Disaster management: Ekonomi APEC menyuarakan pentingnya mendorong kerja sama dalam disaster management untuk memastikan ketahanan kawasan dari bencana. RRT telah mengusulkan 18 concept papers dan proposal dimana 7 diantaranya meminta pertimbangan dan persetujuan SOM dan akan dibahas lebih lanjut di level working groups. Khusus untuk paper yang tidak memiliki working groups yang dapat membahasnya, maka akan dibahas pada tingkat SOM.

29

Periode Februari 2014 ECOTECH SOM 1 mengesahkan laporan Ketua SCE. SO Filipina sebagai ketua pertemuan SCE-COW. SCE menyampaikan laporan hasil pertemuan SCE COW dan SCE. Laporan pertemuan SCE-COW Pertemuan menyepakati empat hal penting, yaitu: (i) Penyempurnaan strategic plan fora dibawah SCE, dan menyepakati tindak lanjutnya : fokus pada outcomes (termasuk Key Performance Indicators) dan konsisten dengan template KPI; (ii) Komunikasi SCE Chair dengan fora/working group agar merevisi Strategic Plans (iii) Pembahasan isu cross-cutting yang mencakup topik: travel facilitation, ocean-related issues, gender; cross border education, health, connectivity, and services; serta (iv) Persetujuan rencana kerja untuk 12 SCE Working Groups, dan 4 working groups sisanya akan didiskusikan secara intersesional. Laporan pertemuan SCE Pertemuan menyepakati 8 (delapan) hal, yaitu: (i) Pelaksanaan review dan revisi TOR untuk dua tahun ke depan; (ii) Pelaksanaan review terhadap Medium-Term Priorities (iii) Pembahasan upaya peningkatan kualitas capacity building sebagai tindak lanjut proses penyiapan draft APEC capacity building guidelines; (iv) Pembahasan 10 proposal kegiatan yang diusulkan oleh ekonomi APEC; (v) Pembahasan implementasi independent assessments tahun 2014; (vi) Pembahasan laporan APEC Secretariate tentang Alignment of SCE Fora Workplans with APEC’s Overall Vision and Objectives; (vii) Amandemen terhadap annual fora workplan template, sehingga dapat mencakup bagian tentang kegiatan capacity building dan area prioritas; serta (viii) Pelaksanaan sejumlah pertemuan tingkat menteri di tahun 2014. Pada agenda ECOTECH, Indonesia menyampaikan 3 (tiga) hal utama, yaitu: (i) pentingnya KPI yang spesifik dan terukur sebagai landasan bagi proses monitoring dan evaluasi serta sebagai indikator terhadap efektivitas implementasi kegiatan; (ii) mendukung review prioritas jangka menengah, serta mengangkat isu SMEs, Health, Women, dan Technological Innovation agar sejalan dengan agenda APEC yang mendorong pembangunan inklusif dan inovatif; (iii) menyampaikan isu cross-cutting antar fora (antar CTI, SCE, dan EC) dan belum adanya mandat untuk memonitor dan mengarahkan kegiatan lintas fora. Interaction with Chair of Ketua FDM menyampaikan hasil-hasil pertemuan Deputies the Finance Deputies Meeting yang pada intinya membahas beberapa isu, yaitu antara Meeting (FDM) lain current economic development, cooperation on infrastructure and investment, fiscal policies for restructuring and economic

30

Periode Februari 2014 reform, dan improving financial services. Disampaikan pula mengenai pertemuan pertama APEC PPP Experts Advisory Pane/yang diselenggarakan back-to-back dengan pertemuan FDM. Petemuan yang di pimpin bersama oleh RRT dan Kanada tersebut membahas secara khusus upaya pembentukan PPP Center di Indonesia.Ekonomi anggota APEC menyampaikan dukungannya terdapat pilot project PPP Center tersebut dan diharapkan dapat menjadi kesuksesan yang dapat dicontoh oleh ekonomi-ekonomi lain dalam membentuk PPP Centers. Strengthening Comprehensive Connectivity and Infrastructure Development

SOM1 telah membahas inisiatif Indonesia yang berlanjut di tahun APEC RRT 2014, yaitu isu konektifitas dan infrastuktur, termasuk APEC Blueprint on Connectivity, APEC Public-Private Partnership (PPP) initiative, serta soft connectivity dan people-to-people connectivity. Sesuai permohonan tuan rumah RRT, Indonesia telah diminta untuk memulai diskusi pembahasan konektifitas khususnya terkait dengan perkembangan APEC Blueprint on Connectivity, serta PPP termasuk pembahasan Multi-Year Plan on Infrastructure Development and Investment (MYPIDI). SOM1 telah mengesahkan dua dokumen penting terkait dengan isu konektifitas yang merupakan hasil kerjasama yang baik antara Indonesia dan RRT, yaitu: a. DraftAPEC Blueprint of Connectivity Suggested General Outline b. The Workplan to Develop the 2014 APEC Bluepnnt of Connectivity. Kedua dokumen tersebut sebelumnya telah dibahas pada pertemuan SOMFriends of the Chair (FoTC). Sebagai sebuah living document, masukan-masukan ekonomi atas draft outline tersebut akan diajukan kembali pada perteman SOM FoTC berikutnya. Dua kesepakatan lain mengenai APEC Blueprint of Connectivity adalah APEC Policy Support Unit (PSU) akan lead penyusunan Blueprint dan mekanisme pengawasan akan dilakukan oleh SOM Friends of the Chair on Connectivity yang akan bertemu secara regular. Terkait dengan pembahasan Public-Private Partnership (PPP) dan Multi-Year Plan on Infrastructure Development and Investment (MYPIDI), Indonesia menyampaikan tindak lanjut dari MYPIDI, yaitu penyusunan “Guidebook on PPP Framework in APEC Region” dan pembentukan APEC PPP Advisory Panel, yang beranggotakan ahli-ahli PPP dari ekonomi anggota APEC, untuk membantu pemerintah Indonesia dalam pendirian PPP Center di Kementerian Keuangan RI. PPP Center tersebut akan berfungsi mempersiapkan penyusunan project infrastruktur di Indonesia dalam kerangka

31

Periode Februari 2014 PPP. Ekonomi anggota APEC menyambut baik upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia. Dukungan serupa juga telah disampaikan kepada Indonesia saat pertemuan sub-fora Investment Experts’ Group (IEG). Budget and Other SOM 1 mengesahkan laporan hasil pertemuan BMC 1. Ketua BMC Management Issues dari Indonesia menyampaikan laporan mengenai work plan tahun 2014 Laporan BMC a. BMC mencatat pembentukan Sub Fund on Supply Chain Connectivity pada APEC Support Fund. Dengan demikian, rekening APEC tersebut sudah operasional dan dapat membiayai kegiatan yang terkait dengan supply chain connectivityuntuk ekonomi berkembang.Sejumlah ekonomi telah menyampaikan pledge yaitu AS, Hong Kong, Selandia Baru, Chinese Taipei dan Singapura. b. Ketrua BMC menyampaikan permasalahan finansial yang saat ini dihadapi APEC, khususnya berkurangnya kontribusi sukarela untuk pendanaan proyek capacity building di masa mendatang. Menanggapi dana yang semakin menipis tersebut, telah dibentuk Steering Group on Voluntary Contribution (Indonesia, RRT, Filipina dan Peru) yang telah berkoordinasi dengan APEC Secretariat dan mengusulkan modus operandi dalam menarik kontribusi sukarela. Namun Opsi modus operandi kontribusi sukarela yang diusulkan oleh Steering Group masih belum dapat disetujui. APEC Secretariat ditugaskan untuk melakukan pendekatan kepada masing-masing ekonomi guna memperoleh kontribusi sukarela. c. BMC sepakat untuk menentukan aspirational target untuk kontribusi sukarela sebesar USD 30 juta untuk kurun waktu 3 tahun. Disampaikan pula kesepakatan agar nilai pendanaan proyek per tahun dibatasi agar pendanaan masih mencukupi untuk tahun- tahun berikutnya. d. Dalam hal manajemen proyek, khususnya Project Prioritisation and Ranking Process, BMC sepakat untuk melakukan upaya sistem seleksi proyek APEC yang lebih transparan dan semakin melibatkan sub-fora. BMC juga menyetujui untuk menjajaki pelaksanaan usulan scoring system Kanada sebagai pilot project. APEC Secretariat akan mengembangkan mekanismenya dan menyampaikan kepada masing-masing ekonomi.

32

Periode Februari 2014 APEC Executive Director juga berkesempatan untuk menyampaikan perkembangan isu management lainnya, yaitu terkait usulan revisi Guidelines on Hosting APEC Meeting dan Remote Participation. Usulan ini mendapat dukungan ekonomi APEC.

3. 3rd Meeting of the Committee for Economic Cooperation (COMCEC) Trade Working Group Pertemuan Ketiga COMCEC Trade Working Group telah dilaksanakan tanggal 27 Februari 2014 di Ankara, Turki, dengan mengangkat tema "Facilitating the Intra-OIC Trade: Improving Efficiency of the Customs Procedures in the OIC Member States". COMCEC Strategy bertujuan menjadikan COMCEC sebagai forum berbasis pengetahuan yang akan memproduksi dan menyebarkan informasi/pengetahuan dan menyediakan platform untuk anggotanya. Pertemuan dihadiri delegasi dari 21 negara anggota yakni Bangladesh, Kamerun, Comoros, Mesir, Indonesia, Irak, Yordania, Kazakhstan, Libya, Malaysia, Mali, Maroko, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Sudan, Tunisia, Turki dan Yaman serta organ-organ subsider dan yang berafiliasi dengan OKI, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Organisasi Kepabeanan Dunia (WCO) dan GTI. COMCEC Trade Outlook Wakil COMCEC Coordinating Office memaparkan gambaran umum perdagangan intra OKI dan tantangan yang dihadapi negaranegara OKI dalam perdagangan. Total perdagangan OKI meningkat sekitar 25 persen pada tahun 2010 dan 2011 pulih kuat setelah krisis global. Hal ini terutama menyumbang peningkatan aktivitas ekonomi global dan harga minyak. Dengan demikian, total perdagangan OKI (jumlah ekspor dan impor) sebesar USD 3,9 triliun pada tahun 2011. Pada 2012, total perdagangan OKI mencapai 4,1 triliun dolar dan terus tumbuh hingga 5,2 persen. Hal ini terutama disebabkan oleh perlambatan permintaan global, transisi politik di banyak negara di Timur Tengah dan penurunan harga komoditas non-BBM. Sementara itu, sebagian besar ekspor intra-OKl hanya dilakukan oleh beberapa negara OKI. Hal ini disebabkan oleh pangsa negaranegara OKI dalam ekspor dunia secara nil, terbatasnya jumlah mitra dagang, konsentrasi komoditas tertentu, ketergantungan pada komogitis;ste,rtentu yang umum dan besarnya perbedaan di antara negara-negara anggota dalam mencapai target intratrade 20 persen.

33

Periode Februari 2014 Improving the Efficiency of the Customs Procedures: Challenges and Global Trends

Wakil COMCEC Coordinating Office mempresentasikan mengenai efisiensi prosedur kepabeanan dalam rangka mengoptimalkan keiancaran arus barang Tantangan yang dihadapi adalah biaya yang tinggi dalam proses pengeluaran barang impor dan ketepatan waktu. Untuk itu, dalam dua dekade terakhir, banyak negara yang fokus dalam mengurangi biaya transaksi dan keterlambatan guna meningkatkan perdagangan luar negeri Salah satu bentuk dari upaya menurunkan hambatan perdagangan adalah dengan fasiltasi perdagangan. Kenyataannya, rendahnya daya saing, penguasaan teknologi dan standardisasi produk di negara berkembang dan kurang berkembang menempatkan isu fasilitasi perdagarfgan menjadi penting dalam pembahasan mata rantai perdagangan. Dengan demikian, faktor potensial yang menentukan suksesnya reformasi kepabeanan antara lain adalah kuatnya political will, kerangka hukum, manajemen administrasi dan kelembagaan, sumber daya manusia dan pembiayaan.

Overview of Customs Wakil COMCEC Coordinating Office kembali memaparkan sebuah Procedures in the OIC presentasi mengenai kendala yang dihadapi untuk ekspor ke Member States Negara anggota OKI. Berdasarkan data WEF tahun 2012, mengidentifikasi potensi pasar (16%), akses pembiayaan perdagangan (135), akses mengenai produk impor dengan harga bersaing (12%), produksi teknologi dan keterampilan yang tidak sesuai (10%), prosedur dan korupsi di perbatasan (8%), sulitnya menemukan persyaratan kulaitas/kuantitas pembeli (10%), dan hambatan-hambatan lain (31%). Reforming Customs Delegasi Malaysia menyampaikan pengalaman dalam Procedures: Success meningkatkan efisiensi prosedur kepabeanan. Salah satunya Stories adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam sistem pelayanan kepabeanan. Dalam sesi ini, wakil Kementerian Bea Cukai dan Perdagangan Turki memaparkan mengenai peluncuran Program Authorized Economic Operator (AEO) pada tanggal 10 Januari 2013. Tujuan program ini adalah untuk memfasilitasi operasional perdagangan luar negeri dengan meminimalkan lead time dan biaya yang diperlukan. Manfaat terbesar muncul ketika Mutual Recognition Agreements (MRA) yang ditandatangani dengan negara-negara lain. Program AEO Turki diharapkan dapat memfasilitasi perdagangan Turki dengan mitra dagangnya. Selain AEO, Turki juga memperkenalkan serangkaian inisiatif seperti Joint Use of Border Gates, Silk Road Customs Initiative, Dialog Customs Administrations-sektor swasta dan konsep Local Clearance sebagai contoh-contoh yang dilakukan dalam administrasi kepabeanan.

34

Periode Februari 2014 Private Sector GTI, sebuah perusahaan swasta, berbagi pengalaman membangun Involvement in Customs banyak Border Gates di Turki bersama dengan negara-negara Modernization tetangganya. Pengalaman menunjukkan bahwa Border Gates dapat dengan mudah dimodernisasi dengan investasi sektor swasta dan tanpa membebani anggaran negara. Pengalaman GTI ini dapat menjadi contoh bagi negara-negara anggota OKI lainnya dan GTI berminat untuk bekerja dan berinvestasi di negara anggota OKI. The WTO Trade Facilitation Agreement and Its Possible Impact on Customs Modernization

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) memaparkan mengenai WTO Trade Facilitation Agreement, perjanjian multilateral pertama yang dihasilkan WTO sejak organisasi ini terbentuk. Melalui perjanjian ini, negara anggota berkomitmen untuk melakukan penyederhanaan dan peningkatan transparansi berbagai ketentuan yang mengatur ekspor, impor, dan barang dalam proses transit sehingga kegiatan perdagangan menjadi semakin cepat, mudah, dan murah. Dalam Perjanjian ini, negara berkembang dan, negara kurang berkembang akan mendapatkan bantuan agar dapat melaksanakan komitmennya. Untuk itu, negara anggota OKI yang belum menjadi anggota WTO dihimbau agar dapat berkontribusi dalam negosiasi multilateral dan mengaksesi WTO.

The Way Forward Dalam menghadapi tantangan modernisasi kepabeanan di Negara angota OKI, CCO mempresentasikan mengenai langkah-langkah yang diperlukan yakni mendesain dan mengimplementasi reformasi kepabenan, memonitor implementasi tersebut dan melakukan kerja sama internasional serta modernisasi kepabeanan di Negara anggota OKI. Untuk maksud tersebut, konvensi internasional, rekomendasi, alat dan panduan telah dikembangkan WCO, UNECE dan institusi internasional lainnya. Wakil CCO juga menyampaikan presentasi mengenai teknis pengajuan proposal untuk memperoleh pembiayaan kegiatan dari program Project Cycle Management (PCM) khususnya pembiayaan proyek COMCEC. Adapun jenis pembiayaan proyek di bawah PCM ini adalah hibah (grant). Pada periode pertama proposal proyek ini diminati oleh banyak negara anggota dan badan-badan subsider OKI. Periode kedua proposal proyek akan dimulai pada bulan September 2014.

35

Periode Februari 2014 D. Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan Bilateral 1. Intersessional Meeting Indonesia-EFTA CEPA Pada tanggal 12-14 Februari 2014, telah diadakan Intersessional Meeting Working Group on Cooperation and Capacity Building (WG CCB) Perundingan Putaran ke-9 Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) di Hotel Grand Royal Panghegar, Bandung. Pembahasan substansi pada tanggal 12-13 Februari 2014, yaitu: 1) pembahasan consolidated draft Chapter on Cooperation and Capacity Building dan, 2) pemaparan rencana aksi proposal program kerja sama teknik yang tercantum dalam list of Indonesian Proposal for Capacity Building yang disampaikan oleh masing-masing instansi pengusul (kementerian/lembaga terkait). Sedangkan kunjungan lapangan ke pusat-pusat yang memiliki kapasitas unggulan Indonesia di Bandung, pada tanggal 14 Februari 2014. Pertemuan telah membahas naskah consolidated draft Chapter CCB artikel per artikel dan berhasil menyetujui sejumlah poin, di antaranya terkait frekuensi pertemuan sub-committee CCB serta pertemuan pertama sub-committee. Selain itu, terdapat beberapa isu terkait pembahasan consolidated draft chapter CCB yang belum dapat disepakati dalam pertemuan dan masih perlu dikaji oleh kedua belah pihak di antaranya: a) Persetujuan pihak EFTA mengenai sektor-sektor kerjasama yang diajukan oleh Indonesia masih memerlukan diskusi internal negara-negara EFTA; b) MoU kerja sama akan diatur setelah daftar proposal disetujui oleh pihak EFTA; c) Artikel mengenai pengaturan finansial akan dibahas bersamaan dengan pembahasan MoU. Pihak Indonesia telah memberikan pemaparan tentang rencana aksi program-program peningkatan kapasitas yang dicantumkan pada pada list of project proposal. Pemaparan rencana aksi dilakukan oleh Delri dari kementerian/lembaga terkait, di antaranya: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Pertanian. Menanggapi pemaparan tersebut, Pihak EFTA menyampaikan ketertarikannya pada beberapa program yang menjadi fokus perhatian EFTA. Di samping itu, ada beberapa program yang diusulkan serupa dengan program kerjasama yang telah dilaksanakan secara bilateral Indonesia dengan negara-

36

Periode Februari 2014 negara anggota EFTA, dalam hal ini Norwegia dan Swiss. Dalam hal ini, pihak EFTA akan menomorduakan program-program yang serupa tersebut untuk menghindari duplikasi program kerjasama. Selain itu, pihak EFTA mengharapkan agar Indonesia memberikan perbaikan list of project proposal dengan informasi yang lebih terinci. Mengingat proposal yang diajukan oleh Indonesia cukup banyak, Pihak EFTA menginginkan agar Indonesia dapat membuat daftar prioritas proposal program untuk diajukan kembali 2 (dua) minggu sebelum perundingan putaran ke-9 berlangsung. Pihak EFTA telah menyampaikan reaksi awal atas usulan proyekproyek dari sektor transportasi maritim, perdagangan, dan kompetensi sertifikasi. Catatan terkait masukan EFTA atas proyekproyek ini akan kami sampaikan kepada K/L terkait secara tertulis. Kedutaan Besar Norwegia di Jakarta juga memberikan presentasi tentang program kerja sama peningkatan kapasitas yang telah dilakukan oleh Pemerintah Norwegia dengan Pemri. Pihak EFTA menyampaikan presentasi ini guna menghindari duplikasi proposal program kerja sama dalam kerangka EFTA-Rl dengan kerja sama yang telah dilakukan dalam kerangka bilateral. Guna memperlihatkan kepada pihak EFTA mengenai kapasitas unggulan yang dimiliki oleh Indonesia, Delegasi EFTA dibawa untuk mengunjungi 3 (tiga) lokasi, diantaranya: a) Sekolah Tinggi Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; b) Balai Besar Barang dan Bahan Teknik, Kementerian Perindustrian; dan c) Balai Besar Tekstil, Kementerian Perindustrian. Pada kunjungan ini ketua delegasi EFTA menyampaikan ketertarikannya untuk bekerjasama pada bidang-bidang tersebut sesuai dengan yang diajukan pada list of project proposal.

2. Joint Commision Meeting (JCM) ke-4 RI-AS Joint Commission Meeting (JCM) IV Rl - AS telah dilaksanakan pada hari ini, Senin 17 Februari 2014, bertempat di ruang Nusantara, Kementerian Luar Negeri. Forum ini merupakan tindak lanjut dari hasil kunjungan Presiden Barack Obama ke Indonesia tahun 2010. Dalam sambutan pembukaannya, Menlu Marty menyampaikan apresiasi atas kedatangan dan kunjungan Menlu Kerry ke Masjid Istiqlal sebagai sinyal kuat bagi hubungan kedua Negara dalam toleransi beragama. Selain itu, Menlu Marty menekankan perlunya monitoring dari pelaksanaan Plan of Action JCM yang telah disepakati pada tahun 2010. Kerja sama bilateral RI-AS seyogyanya juga didasarkan pada prinsip saling menghargai dan saling menguntungkan. Selanjutnya Menlu Marty juga menggarisbawahi pendapat Menlu Kerry bahwa isu climate

37

Periode Februari 2014 change merupakan isu hangatyang perlu ditindaklanjuti melalui kerja sama kedua negara di bidang ini. Menlu Kerry dalam tanggapannya menyampaikan bahwa semakin tingginya intensitas hubungan kedua negara, menyebabkan kerja sama Rl dan AS menjadi sangat penting. Potensi kerja sama yang masih dapat dikembangkan antara lain pada bidang climate change, ketahanan pangan dan ketahanan energi. Menlu Kerry juga menginformasikan beberapa kerja sama atau bantuan AS kepada Indonesia, di antaranya dalam program pengembangan energi terbarukan melalui USAid dan program Millennium Challenge Corporation (MCC) serta beberapa program di bidang pertahanan dan pendidikan. AS menargetkan peningkatan perdagangan kedua negara dapat ditingkatkan sebesar 7% pada tahun 2014. Dialog Interaktif: Indonesia Indonesia menyampaikan laporan atas pelaksanaan 3 Working Groups (WG) yaitu WG on Education (WGE), WG on Democracy and Civil Society (WGDCS), dan WG on Trade and Investment (WGTI). Dalam Laporan Senior Official bidang trade and investment, disampaikan bahwa berdasarkan pertumbuhan perdagangan Rl AS dalam 4 tahun terakhir yang menunjukkan peningkatan ratarata sebesar 9,31% per tahun, kedua Negara sepakat untuk mentargetkan perdagangan Rl -AS dari US$ 27 billion menjadi US$ 30 billion pada tahun 2015. Untuk itu, telah dilakukan beberapa kegiatan dalam kerangka JCM ini, antara lain: a. Penyelesaian Joint Plan of Action (POA) di bidang Intellecual Property Right. Perumusan POA dimaksudkan bukan hanya untuk meningkatkan status Indonesia dalam Priority Watch List (PWL) menjadi Watch List (WL) special 301 reports, akan tetapi Indonesia berharap dapat keluar dari daftar tersebut. (US comment on draft of POA on IPR dari Indonesia. b. Pelaksanaan SOM Level meeting dalam kerangka Commercial Dialogue yang telah dilaksanakan di Bali pada tanggal 5 Oktober 2014 disela-sela Konferensi APEC akan ditindaklanjuti pada 2014 oleh kedua negara. c. Usul Indonesia untuk melaksanakan Trade and Investment Framework Agreement (TIFA)-Trade Investment Councils (TIC) secara back to back dengan Commercial Dialogue pada bulan Mei 2014 di Washington DC. d. Kerja sama Energy Saving Company dengan memperkenalkan penghematan energi pada bangunan pemerintah.

38

Periode Februari 2014 Selain kerja sama tersebut, Indonesia juga mengharapkan penerbangan langsung ke Amerika Serikat dapat segera direalisasikan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kedua negara dan people to people connection. Amerika Serikat Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert O. Blake melaporkan hasil kerja tiga working groups selanjutnya yaitu WG on Security, WG on Climate and Environment, dan WG on Energy. Dalam hal isu Palm Oil, AS juga melihat peluang kerja sama dalam bidang peningkatan produksi dan perdagangan palm oil melalui pembangunan berkesinambungan dalam industri palm oil di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar penanaman dan produksi palm oil di Indonesia lebih berwawasan lingkungan. Penandatanganan 2 buah MoU, yaitu: a. MoU South - South and Triangular Cooperation, bersama Menteri Luar Negeri Rl; b. MoU on Combating Wildlife Trafficking and Promoting Wildlife Conservation, bersama Menteri Kehutanan Rl.

3. Indonesia – Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IKCEPA) ke-7 Perundingan Putaran Ketujuh Indonesia - Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IKCEPA) telah dilaksanakan pada tanggal 21-28 Februari 2014 di Seoul, Korea Selatan. Pertemuan terbagi dalam dua pertemuan yaitu Chief Negotiator Meeting dan Working Groups Meeting yaitu WG on Trade in Goods (TIG), WG on Services (Financial Services dan Telecommunication), WG on Rules of Origin, Customs Procedures and Trade Facilitation (RCTF), WG on Investment, WG on Rules (IPR, E-commerce, Government Procurement), WG on Cooperation and Capacity Building (CCB), WG on Legal and Institutional Issues (LII) serta pertemuan Industrial Technology Cooperation (ITC). Perundingan ke-7 belum berhasil menyelesaikan package deal di bidang Trade in Goods dan Investment yang merupakan deal breaker dari penyelesaian seluruh draft text perjanjian IKCEPA. Package deal Indonesia yang mengkaitkan investasi otomotif dalam trade in goods dan investment serta permintaan tambahan offer dari 81 tariff lines (TLs) yang di request Indonesia tidak di tawarkan oleh Korea. Untuk mencegah kebuntuan, Indonesia menyampaikan offer list 11 TIs (automotive parts) yang diharapkan dan ditujukan untuk dapat menciptakan "posisi keseimbangan baru" dalam package deal. Untuk mempercepat proses penyelesaian outstanding issues di masing-masing draft texts, perundingan lanjutan IKCEPA akan

39

Periode Februari 2014 dilaksanakan dalam format Intersessional Meeting antar Ketua Perunding yang akan dimulai pada bulan Maret 2014. Working Group on Trade In Kedua pihak telah mencapai kesepakatan beberapa artikel dalam Goods (TIG) draft text. Artikel yang masih belum disepakati temporary admission, facilitation for the importation of commercial samples and advertising materials dan artikel terkait dengan perpindahan kontainer dan kapal. Indonesia's First Package Deal (Februari 2014). Indonesia menyampaikan offer list 81 tariff lines (TIs) dari 114 TIs yang direquest Korea dengan skema sebagi berikut: 11 TIs (unconditional); 39 TIs produk baja (User Specific Duty Scheme) serta 31 TIs produk otomotif (Investment: x+2 tahun). Offer Indonesia dikaitkan komitmen investasi, CCB, Temporary Suspension dan offer Korea atas 81 TIs yang di-request Indonesia. Korea's Second Package Deal (25 Februari 2014). Korea belum memberikan tambahan offer list atas 81 TIs yang di-request Indonesia. Korea hanya memberikan 16 TIs sesuai posisi Chief Negotiator Meeting, 15 Januari 2014 di Jakarta. Package deal yang ditawarkan Korea hanya menerima skema USDS dan tidak menerima skema investasi yang di request Indonesia. Korea tidak lagi mengkaitkan isu AKFTA, namun mengajukan additional request list 18 TIs yang berasal dari 55 TIs AKFTA yaitu 15 TIs petrokimia (unconditional) dan 13 TIs produk baja (USDS). Indonesia dan Korea sepakat akan kembali memperbaiki package deal masing-masing pada Bulan Maret 2014. Trade Remedies. Kedua belah pihak membuat kemajuan pada beberapa elemen serta menegaskan kembali perbedaan posisi pada consolidated text terkait safeguard measures, anti dumping and countervailing measures, serta fungsi dari Joint Committee. Safeguard: kedua belah pihak sepakat perlunya diskusi internal mengenai tariff rate of the measures, suspension of the measures, and global safeguards action, yang akan dibawa ke putaran negosiasi berikutnya. Anti-dumping and countervailing (notification and consultation): Korea akan mempertimbangkan permintaan Indonesia untuk mengubah time frame, dari 15 hari menjadi 30 hari kerja, sejak 30 hari kerja sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia. Mengenai Pasal 5.9 melakukan ayat 1, tentang anti-dumping dan countervailing, Korea akan mempertimbangkan permintaan Indonesia untuk menghapus ayat ini karena tidak relevan dengan perjanjian anti-dumping.

40

Periode Februari 2014 Working Group on Investment Indonesia's Package Deal for Investment. Indonesia tidak dapat menerima Package Deal usulan Korea yang mengatur Taxation Measure, Performance Requirements, Non-Conforming Measures. Terkait Taxation Measure, Indonesia tetap mengusulkan agar semua hal terkait perpajakan agar dikecualikan dalam agreements sesuai surat edaran Menteri Keuangan, kecuali artikel Transfer, sehingga posisi Indonesia sama dengan posisi dalam AKFTA minus expropriation. Sementara untuk Protection of Investment of Services, Indonesia masih menolak isu proteksi services dalam chapter ini. Korea's Package Deal for Investment. Fall Back position Korea dapat menerima isu taxation tidak masuk dalam IKCEPA, namun mengusulkan tambahan artikel yang mengkaitkannya dengan perjanjian Investasi di AKFTA. Korea juga meminta agar protection of services diberlakukan dalam chapter of Investment. Working Group on Trade in Article Schedule of Specific Commitment dan Modification of Services (TIS) Schedule telah disepakati. Namun, beberapa bagian pembahasan pada isu ini masih harus menunggu hasil pembahasan dari WG lainnya seperti WG LII dan WG Investment. Terkait dengan pembahasan MNP, kedua pihak telah membahas consolidated text, terdapat banyak kemajuan di mana kedua pihak telah menyepakati beberapa artikel dan term yang sebelumnya pending. Terkait Request/Offer, kedua pihak kembali membahas secara mendalam. Korea meminta konfirmasi kembali mengenai beberapa request utamanya. Indonesia telah mendapat konfirmasi positif dari beberapa sektor untuk dapat memberikan offer lebih dalam, namun tetap dengan kondisi Korea juga dapat memenuhi request Indonesia pada mode 4 (professional). Telecomunication. Korea secara resmi telah mecabut rencana memasukkan isu telekomunikasi dalam Annex of Trade in Services dikarenakan lambannya pembahasan di sektor ini. Posisi Korea selama ini mengkaitkan annex of telecommunication dengan MNP. Jika pihak Korea menarik Annex of Telecommunication, Indonesia secara tegas meminta konsesi MNP tetap ada dalam Annex Trade in Services. Financial Services. Kedua pihak sepakat bahwa prudential measures adalah kewenangan otoritas keuangan di masingmasing negara sehingga dikecualikan dari kewajiban-kewajiban di seluruh perjanjian internasional. Oleh karena itu kedua pihak sepakat untuk melihat kembali seluruh pasal dalam Annex on

41

Periode Februari 2014 Financial Services yang berpotensi membatasi kewenangan prudential measures dimaksud. Kedua pihak juga berhasil menyepakati dua pasal yaitu Pasal 5 (Treatment of Certain Information) dan pasal 6 (Recognition) sebagai clean texts. Adapun pasal-pasal yang terkait dengan Chapter 7 Investment, kedua pihak sepakat untuk melanjutkan pembahasan pada perundingan berikutnya di mana masingmasing pihak akan menyampaikan proposal penyempurnaan draft text yang terkait dengan Chapter 7 Investment dimaksud. Working Group on Rules of Product Specific Rules (PSR). Dalam pertemuan Chief Negotiators Origin, Customs Procedures Meeting, Korea menyampaikan usulan penyelesain perundingan and Trade Facilitation (RCTF) terhadap isu PSR, di mana pada intinya pihak Korea menarik kembali usulan request-nya yang berjumiah 37 tariff lines (TLs) dari total 154 TIs, yang terdiri dari chapters 17 (sugar), 19 (preparations of cereals, flour, stc), 22 (beverages, spirits), dan 87 (vehicles). Korea juga mengusulkan agar kedua pihak dapat mengadopsi Indonesia-Japan CEPA untuk 117 TLs yang tersisa. Origin Procedure. Kedua belah pihak sepakat untuk menunda dimasukkannya skema self-certification ke dalam Draft Text on Origin Procedures (Section B of Draft Text on Rules of Origin and Origin Procedures) dalam jangka waktu tertentu yang belum disepakati, sambil menunggu pengimplementasian pilot project terkait self-certification yang diikuti Indonesia. Atas usulan Korea, penundaan pelaksanaan skema self-certification tersebut dimasukkan sebagai Work Program yang dituangkan dalam pasal 11 berikut annex-nya, yang menampung pasal-pasal tentang selfcertification, sebagai basis perundingan berikutnya. Pending issue terkait preferential tariff treatment (pasal 3 ayat (4)) akan dibahas lebih lanjut dalam perundingan selanjutnya. Working Group on Rules Intellectual Property Right (IPR). Kedua pihak telah menyetujui pasal Objectives, sebagian Transparency dan Geographical Indications. Indonesia menyampaikan usulan baru pada pasal 10 mengenai Copyright sebagai tanggapan atas posisi Korea. Kedua belah pihak sepakat untuk menyampaikan usulan reformulasi beberapa pasal yang belum disetujui dan akan dibahas pada perundingan berikutnya. Beberapa pasal masih memiliki perbedaan posisi yang signifikan antara kedua belah pihak. Pasal-pasal yang memerlukan perhatian khusus tersebut antara lain Dispute Settlement, di mana Korea

42

Periode Februari 2014 ingin menyelesaikan sengketa IPR melalui arbitrase sebagaimana diatur di Chapter Dispute Settlement, Exclusion from Patentability di mana Korea menginginkan ketentuan yang melampaui TRIPS (TRIPS Plus) dan Enforcement of IPR, di mana Korea ingin mengatur penegakan hukum IPR dengan formulasi yang lebih preskriptif dan mengharuskan perubahan hukum acara perdata Indonesia. Indonesia menolak usulan Korea tersebut, dan menawarkan formulasi TRIPS sebagai jalan tengah. Kedua pihak menyepakati kemungkinan pertemuan intersessional di Indonesia guna membahas lebih lanjut draft text IPR. Electronic Commerce. Korea mengusulkan perubahan atas Artikel X.3.1 menjadi: "Each party shall endeavor to maintain the current WTO practice of not imposing customs duties on electronic transmissions". Indonesia tetap berkeinginan untuk menghapus artikel dimaksud karena akan melanggar ketentuan dalam UU No. 17/2006. Government Procurement. Indonesia tetap berkeinginan agar Government Procurement dimasukkan dalam Chapter of CCB. Untuk itu, Indonesia mengusulkan adanya program kerja sama government procurement dalam Plan of Action CCB. Korea masih menginginkan adanya market access dalam government procurement. Pihak Indonesia menolak usulan dimaksud dan menekankan bahwa Government Procurement dalam CCB hanya mencakup pertukaran informasi saja. Working Group on Pertemuan WG CCB difokuskan pada dua agenda yaitu: (1) Cooperation and Capacity pembahasan tanggapan Korea terhadap draft Plan of Action (PoA) Building Indonesia, dan (2) pembahasan draft text Chapter CCB IK-CEPA. Dalam pembahasan draft Plan of Action (PoA), pertemuan telah menyepakati secara prinsip beberapa sektor dalam PoA yang diajukan oleh Indonesia. Sementara itu sektor lainnya akan dikonsultasikan lebih lanjut oleh para pejabat/tenaga ahli bidang terkait. Adapun bidang-bidang yang tidak dihadiri oleh expert terkait akan dikonsultasikan dengan expert tersebut untuk memperoleh tanggapan. Walaupun terkait PoA terdapat banyak kemajuan terkait sektorsektor yang telah disepakati, namun pendekatan Korea yang langsung mencoret semua usulan yang terkait dengan pembangunan fasilitas atau infrastruktur memperlihatkan ketidak seriusan pihak Korea atas kesepakatan bahwa pilar yang ketiga dari CEPA ini adalah kerja sama dan pembangunan kapasitas. Bukan hanya Pembangunan Kapasitas.

43

Periode Februari 2014 Pada pembahasan Chapter CCB, terlihat adanya ketidak sepahaman antara pihak Indonesia dan Korea terkait kesepakatan "time frame" yang akan dicantumkan dalam Implementation Plan. Hal ini suatu set back yang sangat disesalkan. Working Group on Legal and Kedua delegasi telah membahas klausul-klausul yang masih Institutional Issues (LII) pending, antara lain transparency, general exception, dispute settlement, hubungan antara chapter legal and institutional issues dengan bab lain dalam perjanjian dan review mechanism. Pertemuan juga membahas klausul mengenai measures dan territory yang terdapat pada pasal definisi. Pada kesempatan tersebut pihak Korea telah menyampaikan draft teks baru mengenai General Exception, sementara Indonesia telah menyerahkan definisi teritori Indonesia. Kedua belah pihak menyepakati beberapa pasal pada bab dispute settlement (Scope of Application, Consultation, Request for Establishment of Arbitration Panel dan ToR of the Arbitration). Secara prinsip kedua belah pihak juga sepakat mengenai perlunya klausul yang mengatur hubungan antara chapter legal and institutional issues dengan chapter lainnya, klausul yang mengatur review dan pembahasan pasal definisi pada akhir perundingan. Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti Indonesia untuk perundingan berikutnya adalah tanggapan terhadap usulan Korea mengenai General Exception dan lampiran A serta lampiran B pada Bab Dispute Settlement. Industrial Technology Indonesia mengusulkan kerja sama di sektor (i) enginering Cooperation (ITC) (machine tools, textile machinery, medical devices), (ii) material (rare earth metal), (iii) Energy Alternative (enzymatic-biological catalyst), dan (iv) other possible sectors (petrochemical industry, defence industry). Pihak Korea memberikan indikasi positif untuk sektor machines tools namun untuk sektor lainnya pihak Korea meminta Indonesia memberikan usulan kerja sama yang lebih spesifik (material, produk, teknologi). Masing-masing pihak akan menyusun Terms of Reference (TOR) joint study yang selanjutnya diharapkan dalam waktu 2 (dua) minggu dapat menghasilkan consolidated TOR ITC. Diperkirakan joint study dapat diselesaikan dalam waktu 2 (dua) bulan sehingga diperoleh kesepakatan sektor/industri yang akan dicakup ke dalam ITC yang dimaksud. Bila memungkinkan, maka MoU on ITC dapat ditandatangani bersamaan dengan IKCEPA.

44

Periode Februari 2014 Environment Kedua pihak sepakat untuk mengeluarkan isu lingkungan dalam perundingan IKCEPA. Namun demikian, masih perlu diklarifikasikan apakah dikeluarkannya isu lingkungan tersebut juga mencakup pasal terkait lingkungan dalam Chapter Investasi dan pembahasan jasa lingkungan dalam WG on Trade in Services. Pasal terkait lingkungan dalam Chapter Investasi sebaiknya tetap dipertahankan, demi menjaga pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup. Dalam hal ini, kedua pihak telah menyetujui wording dalam article dimaksud.

E. Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Jasa 1. 77th Meeting of the ASEAN Coordinating Committee on Services and Related Meeting Pertemuan the 77th Meeting of the ASEAN Coordinating Committee on Services and Its Related Meetings telah dilaksanakan pada tanggal 10-14 Pebruari 2014 di Yangon, Myanmar. AFAS Paket 9 Tercatat 6 (enam) negara anggota ASEAN telah menyelesaikan/ memenuhi threshold AFAS Paket 9 yaitu Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura dan Thailand. Pertemuan meminta agar negara anggota ASEAN yang belum memenuhi target threshold AFAS Paket 9, agar menyampaikan revised/final offers satu bulan sebelum Pertemuan CCS ke-78 yang akan diselenggarakan bulan Mei 2014 di Vietnam. Rencana penandatanganan Protocol to Impelement 9th AFAS Package beserta Annex (SoC) disepakati tetap akan dilaksanakan pada Pertemuan ASEAN Economic Ministers (AEM) ke-46 bulan Agustus 2014. Pertemuan juga telah membahas isu backtracking commitment di Mode 3, terkait dengan Foreign Equity Participation (FEP) untuk beberapa subsektor dalam AFAS Paket 9 Myanmar. Adapun perubahan batasan FEP yang disampaikan Myanmar, tidak lebih rendah dari target threshold AFAS Paket 9 sebesar 70%. Pertemuan CCS sepakat menerima perubahan komitmen Myanmar dengan beberapa pertimbangan antara lain hak yang sama apabila di masa yang akan datang terjadi perubahan kebijakan serupa. Selain itu, saat ini belum ada data mengenai keberadaan perusahaan nasional ASEAN di Myanmar di sektorsektor jasa yang backtracking. Dalam rangka menetapkan kriteria apakah suatu backtracking dapat diterima, Indonesia secara sukarela menyampaikan akan menyiapkan non-paper mengenai disiplin backtracking commitments.

45

Periode Februari 2014 AFAS Paket 8 Tercatat hingga saat ini 6 negara anggota ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam telah menyampaikan instrumen notifikasi Protocol to implement 8th AFAS Package. Untuk Indonesia, Rancangan Peraturan Presiden Rl tentang Pengesahan Protocol to Implement the Eighth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services telah disampaikan kembali kepada Sekretariat Kabinet. ASEAN Agreement on MNP Tercatat hingga saat ini 7 negara anggota ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam telah menyampaikan instrumen notifikasi ASEAN MNP Agreement kepada Sekretariat ASEAN. Untuk Indonesia, proses ratifikasi saat ini dalam tahap Harmonisasi Peraturan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM. ASEAN Trade in Services Pertemuan kedua ATISA diselenggarakan pada tanggal 13 Pebruari Agreement (ATISA) 2014 mencatat beberapa negara anggota ASEAN yang menyampaikan pertanyaan dan tangggapan secara lisan atas Draft Text ATISA yang telah kami paparkan selaku Interim Chair ATISA pada Pertemuan CCS ke-76 bulan November 2013 di Luang Prabang, Laos. Pertemuan sepakat ATISA akan menggunakan modalitas positive list approach. Hal ini berdampak terhadap draft text yang disiapkan Indonesia. Untuk itu Indonesia diharapkan dapat merevisi draft text tersebut. Pertemuan mencatat beberapa pertanyaan maupun permintaan klarifikasi untuk beberapa Chapter/Article dan sepakat agar negara anggota ASEAN menyampaikan pertanyaan/masukan/ proposal text ATISA secara tertulis dengan batas waktu paling lambattiga minggu sebelum Pertemuan CCS ke-78 bulan Mei 2014. Pertemuan juga sepakat agar negara anggota ASEAN melakukan konsultasi domestik dengan para pemangku kepentingan sektor jasa telekomunikasi masing-masing terkait dengan usulan CCS untuk mengaktifkan Telecommunication Services Sectoral Working Group (TSSWG). Jadwal Pertemuan CCS CCS sepakat untuk melakukan pertemuan sebanyak 3 kali selama tahun 2014 tahun 2014. Dua pertemuan selanjutnya adalah CCS 78 bulan Mei 2014 di Vietnam dan CCS 79 bulan Agustus 2014 di Indonesia.

46

Periode Februari 2014 2. Pertemuan APEC Group on Services (GOS) Pertemuan APEC Group on Services (GOS) telah dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2014 di Ningbo, China. Pertemuan dihadiri delegasi dari Ekonomi APEC, kecuali Peru dan Meksiko, ABAC dan PECC serta Kolombia dan Kosta Rika sebagai Guest Members GOS. APEC 2014 Priorities China selaku pemegang APEC Chairmanship tahun 2014 menyampaikan tema APEC tahun 2014 yaitu "Shaping the Future through Asia Pacific Partnership" dengan 3 (tiga) prioritas utama, yakni: (i) Advancing Regional Economic Integration (REI); (ii) Promoting Innovative Development, Economic Reform and Growth; dan (iii) Strengthening Comprehensive Connectivity and Infrastructure. CTI 2014 Work Program CTI Chair menyampaikan presentasi mengenai prioritas CTI di tahun 2014 khususnya yang terkait dengan isu Jasa: (a) REI (Environmental Goods and Services); (b) Strengthening Connectivity; (c) Regulatory Cooperation on Good Regulatory Practices; (d) Contributions to APEC cross-cutting mandates; dan (e) CTI Recommendations to SOM on the review of CTI Sub-Fora Supporting the Multilateral Pertemuan membahas hasil WTO MC9 utamanya terkait dengan Trading System operasionalisasi LDCs Services Waiver. Untuk itu, GOS Convenor menggarisbawahi atas pentingnya kontribusi APEC terhadap operasionalisasi waiver dimaksud derujan meminta kepada PECC agar dapat memberikan masukan atas operasionalisasi waiver tersebut khususnya sehubungan dengan kebutuhan LDCs atas preferential treatment yang dapat diberikan oleh anggota WTO lainnya. Pada kesempatan ini, China juga menyampaikan rencana dan permohonan dukungan atas rencananya untuk bergabung pada perundingan plurilateral Trade in Services Agreement (TISA). Transparency in Services Australia menyampaikan concept note on the APEC Services Sectors Trade Access Requirements Database-Phase 4 guna memperbaharui seluruh informasi yang terdapat di STAR Database secara komprehensif termasuk memperluas cakupannya untuk seluruh 21 ekonomi APEC untuk 8 sektor jasa di mana saat ini untuk 3 sektor jasa (jasa pendidikan, jasa distribusi dan CRS) hanya mencakup 15 ekonomi APEC. Pertemuan sepakat dengan concept note tersebut dan Indonesia meminta Australia agar dapat menambahkan sektor baru di dalam STAR Database yaitu Jasa Konstruksi, namun Australia menyampaikan bahwa fokusnya saat ini adalah untuk pemutahirkan data dan coverage ekonomi APEC termasuk kemungkinan untuk menambahkan data investasi.

47

Periode Februari 2014 Trade in Services Statistics Pertemuan membahas Action Plan on Statistics on Trade on Services yang diusulkan oleh Russia dengan tujuan: capacity building, improvement on quality of measuring trade statistics, improvement on compatibility & visibility of national statistics serta progress on quantitative indicators on regulatory measures on trade in services termasuk kemungkinan tindak lanjut dari action plan dimaksud. Workshop FISIM Pada kesempatan ini Indonesia juga menyampaikan completion report mengenai Workshop "Measuring Financial Intermediation Services Indirectly Measured (FISIM)" yang telah diselenggarakan pada tanggal 18-19 September 2013 di Jakarta, Indonesia. Sebagai tindak lanjut, Indonesia menyampaikan rencananya untuk mengumpulkan informasi dari seluruh peserta terkait action plans/future plans implementasi FISIM di masing-masing BOP. Workshop on Pertemuan mencatat dan menerima completion report yang Retailing Services disampaikan Indonesia mengenai Workshop on Retailing Services: Potential for and Challenges to enhancing SME Participation in Supply Chains in APEC yang telah dilaksanakan pada tanggal 10-11 April 2013. Self-funded Symposium oleh Pertemuan mencatat concept note Australia mengenai Self-funded Australia Symposium on "Facilitating Good Regulatory Practices for Trade and Investment in Transport and Logistics Services in APEC" yang bertujuan untuk mempromosikan good regulatory practices perdagangan dan investasi di bidang jasa transportasi dan logisitik di kawasan APEC yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Juli 2014 di Hongkong. Sehubungan dengan itu, Indonesia mengusulkan agar narasumber pada simposium tersebut dapat berasal dari negara yang bersifat archipelagic (kepulauan) dan mainland state guna memberikan gambaran aturan dan regulasi untuk sektor jasa logistik dan transportasi sesuai dengan karateristik geografis. Untuk itu, Australia meminta tanggapan kepada seluruh ekonomi paling lambat 1 minggu setelah pertemuan GOS1 berlangsung. Education Services Pertemuan membahas APEC Draft Work Plan on Promoting CrossBorder Education Cooperation yang merupakan mandat dari APEC Ministers mengenai tindak lanjut dan implementasi kegiatankegiatan yang ada di dalam workplan dimaksud. Sehubungan dengan itu, Indonesia menyampaikan rencana pengusulan kegiatan simposium mengenai Capacity Building for the Quality Assurance System Linked to the National Qualifications Framework (NQF). Sebagai informasi Indonesia saat ini sedang mengembangkan concept note kegiatan dimaksud dan akan mempertimbangkan masukan/tanggapan dari seluruh ekonomi.

48

Periode Februari 2014 Lebih lanjut, Australia juga menyampaikan status implementasi kegiatan proyek "Enhancing provider mobility in cross order education in the APEC region" yang bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan praktis terhadap pembentukan dan pemeliharaan dari keberadaan penyedia jasa pendidikan dari satu ekonomi APEC ke ekonomi APEC lain (mobilitas penyedia jasa). APEC Busniess Advisory Pertemuan mencatat presentasi ABAC mengenai perkembangan Council ABAC services action plan for 2014 yang telah dibahas pada Pertemuan ABAC pertama di Selandia Baru. Untuk itu, pertemuan menggarisbawahi tentang pentingnya ABAC action plan agar dapat sejalan dengan agenda GOS termasuk kemungkinan untuk menyeleggarakan Public Policy Dialogue on Services di tahun 2014. Streamlining of CTI Sub- Pertemuan membahas draft concept paper mengenai 8 (delapan) Fora rekomendasi CTI kepada SOM dalam upaya merampingkan CTI Sub-Fora yang akan disampaikan pada pertemuan SOM1 2014. Secara umum pertemuan dapat menerima draft concept paper dimaksud namun Indonesia menyampaikan bahwa terdapat duplikasi isu-isu yang dibahas di tingkat GOS tetapi juga dibahas di tingkat CTI seperti Environmental Services. Indonesia juga mengusulkan agar interaksi GOS dan CTI dapat lebih terarah. Terkait dengan rekomendasi mengenai kemungkinan untuk berkolaborasi dengan sub-fora lainnya, Indonesia dan beberapa ekonomi lainnya akan meminta arahan mengenai hal ini kepada CTI. Hal ini dikarenakan diperlukannya agenda yang jelas dan terstruktur sebelum melakukan kolaborasi dengan sub-fora lainnya. GOS-MAG Collaboration Untuk tahun 2014 direncanakan akan dilaksanakan pertemuan kolaborasi antara GOS dan MAG dengan possible agenda antara lain: (a) Global Value Chain; (b) Non-Tariff Measures (NTMs); dan (c) Environmental Goods and Services sebagaimana hasil diskusi pertemuan MAG pada tanggal 22 Februari 2014. Sehubungan dengan adanya usulan ABAC untuk menggabungkan MAG dan GOS, GOS Convenor dan Indonesia tidak dapat menyepakati hal ini dikarenakan antara sektor barang dan jasa merupakan dua hal yang berbeda, namun demikian masih terdapat kemungkinan unluk menggabungkan GOS dan IEG karena masih terdapat keterkaitan pembahasan khususnya mengenai investasi di sektor Jasa. Sehubungan dengan itu, GOS Convenor meminta tanggapan secara intersesi kepada seluruh ekonomi terkait penyelenggaraan pertemuan dimaksud termasuk

49

Periode Februari 2014 kemungkinan agenda yang akan dibahas paling lambat 1 bulan setelah pertemuan GOS1 berlangsung. GOS Convenor Chairmanship Guna mengatasi masalah pemilihan GOS Convenor untuk tahun for 2014-2015 2015, Pertemuan membahas kemungkinan opsi-opsi pemilihan GOS Convenor yang lebih jelas dan terstruktur. Sebagaimana diketahui, Indonesia telah menjadi GOS Convenor selama 2 tahun (2012-2013). Untuk Itu diperlukan adaya rotasi atau pergantian GOS Convenor untuk tahun 2015. GOS Convenor mengusulkan 2 (dua) opsi pemilihan GOS Convenor yaitu secara alphabetical order atau attached kepada hosting economy. Sehubungan dengan itu, Indonesia mengusulkan untuk merevisi GOS TOR yang ada saat ini dengan menambahkan mekanisme pemilihan GOS Convenor di dalam TOR dimaksud. Terhadap usulan GOS Convenor tersebut beberapa ekonomi menyampaikan reservasinya antara lain Amerika Serikat, Selandia Baru, Singapura, dan Australia. Sementara Filipina dan Jepang akan melakukan konsutasi domestik terlebih dahulu terkait permintaan GOS Convenor atas opsi tersebut diatas. Yang menjadi perhatian ekonomi-ekonomi tersebut adalah adanya isu-isu seperti keterbatasan sumber daya manusia atau sudah adanya perwakilan suatu ekonomi di suatu sub-fora atau working group lainnya.

3. World Trade Organization (WTO) Services Meetings Sebagai bagian dari rangkaian Sidang Services Cluster pada tanggal 25–26 Februari 2014, di Sekretariat WTO, Jenewa telah dilangsungkan pertemuan empat badan bawahan Council for Trade in Services yaitu Working Party on GATS Rules (WPGR), Working Party on Domestic Regulation (WPDR) dan Committee on Trade in Financial Services (CTFS). Working Party on GATS Rules Sidang membahas isu-isu Dedicated Discussion on ESM Provisions (WPGR) in FTAs/RTAs; tanggapan terhadap working paper: The Relationship between Services Trade and Government Procurement Commitments; Insights from Relevant WTO Agreements and Recent RTAs; dan tanggapan atas usulan Ketua Working Party untuk menyederhanakan Secretariat's Paper: "Subsidies for Services Sectors-Information Contained in WTO Trade Policy Reviews". Dedicated Discussion on ESM Provisions in FTAs/RTAs. Pada Pertemuan WPGR bulan Oktober 2013, anggota telah menyepakati usulan Friends of ESM (ASEAN Minus) untuk melakukan dedicated discussion mengenai keberadaan ESM, maupun provisi serupa dalam FTAs/RTAs. Dedicated discussion ini

50

Periode Februari 2014 didasari oleh adanya studi dari Sekretariat WTO yang mengindikasikan meningkatnya penggunaan ESM maupun provisi sejenis dalam negosiasi FTAs/RTAs. Dalam Secretariat Note: Safeguards Procesures in RTAs (dokumen S/WPGR/W/4 serta addendum 2) terlihat bahwa dalam beberapa FTA, termasuk pembentukan EU, terdapat klausul mengenai safeguard di bidang jasa. ASEAN Committee in Geneva telah meminta masukan kepada ASEAN Secretariat mengenai motivasi dari tujuan ASEAN dalam memasukkan provisi mengenai ESM dalam beberapa FTA dengan negara mitra. Filipina mempresentasikan paper mengenai ESM yang telah ada pada FTAs dan RTAs di Filipina. negara anggota seperti: Selandia Baru, Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa memberikan tanggapan yang pada umumnya akan mencatat semua penjelasan dari Friends of ESM dan meminta agar datadata lebih dilengkapi. Pada kesempatan ini, Indonesia menyampaikan intervensi mengenai perkembangan perdagangan jasa yang mengalami defisit. Indonesia juga menyampaikan ESM yang sudah ada pada FTAs/RTAs Indonesia dengan negara mitra yaitu dengan: AKCEPA, AANZFTA, IJEPA, AITISA. Negotiations on Government Procurement Under Article XIII of The GATS. Sekretariat telah mengeluarkan paper yang berjudul “The Relationship between Services Trade and Government Procurement Commitments: Insights from Relevant WTO Agreements and Recent RTAs". Paper tersebut menganalisa berbagai lingkup komitmen di bidang perdagangan jasa dalam kerangka pengadaan jasa pemerintah di berbagai tingkat akses pasar, balk plurilateral maupun regional dalam FTAs/RTAs. Tercatat hanya 3 (tiga) negara yang menyampaikan tanggapan terhadap paper tersebut yaitu : Uni Eropa, Swiss dan India. Posisi Delri dan wakil dari LKPP bahwa paper ini dianggap masih belum mewakili WTO secara institusional dan masih bersifat preliminary dan hanya procurement yang bernilai di atas 50 miliar yang dapat diikuti oleh Badan Hukum yang mayoritas kepemilikannya adalah pihak asing. Penyederhanaan Secretariat's Paper: "Subsidies for Services Sectors-Information Contained in WTO Trade Policy Reviews". Pada tanggal 18 Maret 2013, atas permintaan anggota, Sekretariat telah mengeluarkan Note "Subsidies for Services Sectors Information Contained in WTO Trade Policy Review" (S/WPGR/W/Add.6). Indonesia pada dasarnya mendukung peraturan subsidi. Jika subsidi tidak disisiplinkan, perusahaan jasa asing yang masuk ke

51

Periode Februari 2014 Indonesia dari negara maju akan lebih unggul karena perusahaan tersebut telah mendapat subsidi dari pemerintahnya. Working Party on Domestic Discussion on Technical Issues. Pada pertemuan Oktober 2013, Regulation (WPDR) anggota telah menyelesaikan diskusi teknis yang berisikan 93 pertanyaan terkait isu domestic regulation yang tedapat dalam dokumen "List of Potential Technical Issues Submitted for Discussion" (RD/SERV/68). Kompilasi hasil diskusi tersebut telah disirkulasikan kepada anggota dan mendapat reaksi dalam dokumen yang merupakan refleksi bersama dari negara anggota yaitu dari Australia, Kolombia, Hongkong, Tiongkok, Korea, Meksiko, Selandia Baru dan Swiss yang tertuang dalam dokumen RD/SERV/96. Tujuan dokumen tersebut untuk membantu anggota agar dapat mengikuti perkembangan diskusi dan lebih mudah melakukan tindak lanjut yang dianggap perlu. Discussion on Regulatory Issues. Pertemuan kali ini membahas isu/sektor/mope of supply: development, financial services, tourism services, environmental services, energy services, health services dan mode of supply 3.  Financial Services (Jasa Keuangan). Afrika Selatan memberikan gambaran kerangka peraturan yang mengatur non-banking financial services yang meliputi 6 area: penyedia jasa keuangan, pasar modal, skema investasi kolektif, dana pensiun, asuransi dan lembaga pemeringkat kredit. Penjelasan Afrika Selatan tersebut mendapat tanggapan dari Kanada yang menyampaikan apresiasi atas laporan transparansi yang dapat meningkatkan perdagangan dan pemahaman tentang persyaratan peraturan dalam negeri termasuk untuk penyedia jasa keuangan lintas batas. Kanada menyarankan agar laporan Afrika Selatan harus dibahas juga dalam CTFS. Brazil menekankan bahwa diskusi tentang regulasi keuangan diperlukan dari para ahli yang menguasai secara teknis dan harus memperhatikan peraturan organisasi-organisasi internasional seperti Dewan Stabilitas Keuangan, Bank of International Settlement dan Dana Moneter International (IMF). Brazil juga menyoroti masalah perizinan, kualifikasi, pembatasan iklan, modal minimum untuk bank internasional dan praktek regulasi.  Environmental Services (Jasa Lingkungan). Isu Jasa Lingkungan, sesuai yang terkandung dalam paragraph 177-184, yang diangkat meliputi: kurangnya kerangka peraturan yang tepat; proses administrasi yang tidak efisien; kurangnya informasi

52

Periode Februari 2014 mengenai prosedur perizinan, sertifikasi dan proses tender; keterlambatan dalam aplikasi pengolahan dan informasi pemasok; serta lemahnya penegakan hukum atau tidak konsistennya peraturan mengenai lingkungan Uni Eropa menanggapi bahwa liberalisasi jasa lingkungan sangat penting karena dapat memberikan manfaat besar bagi semua pihak yang terlibat. Sebagaimana yang tercantum dalam secretariat note, liberalisasi ini harus berjalan seiring dengan penguatan kerangka hukum. Kerangka peraturan harus mencegah perilaku anti kompetitif, melidungi kepentingan umum dan berkontribusi untuk tujuan sosial.  Energy Services (Jasa Energi). Isu yang diangkat meliputi: kurangnya kerangka peraturan yang memadai; sistem administrasi yang buram; miskinnya peraturan transparansi mengenai korupsi; bisnis dan praktek perizinan yang sewenang-wenang; dan perubahan kebijakan/rezim yang tidak terduga. Australia menanggapi dengan menggambarkan reformasi yang terjadi di Australia dalam dekade terakhir terjadi perbaikan terhadap peraturan jasa lingkungan yang berhubungan dengan energi. Dampak dari reformasi ini adalah tersedianya jaringan transportasi energi bagi konsumen seperti kabel listrik dan pipa gas. Reformasi juga menghasilkan pembentukan dua badan hukum baru yaitu : Australian Market energy Commission dan The Australian Energy Regulator. Dedicated Discussion on Members' Experiences with Domestic Regulation Disciplines in Services Regional Trade Agreements (RTAs). Pada pertemuan Oktober 2013, disepakati akan diadakannya dedicated discussion mengenai pengalaman anggota dalam memasukkan elemen domestic regulation dalam FTAs/RTAs. Pertemuan akan melakukan diskusi mengenai:  Jenis ketentuan dalam domestic regulation yang ada pada FTAs/RTAs  Persamaan dan Perbedaan dalam negosiasi sesuai amanat Pasal VI : 4.  Pengalaman dalam negosiasi dan implementasinya. Committee on Specific Sectoral Discussion. Sejak akhir 2011, CSC telah melakukan diskusi Commitments (CSC) sektoral dengan tujuan untuk melihat secara sektor per sektor ketidakharmonisan antara klasifikasi sketor jasa dalam W/120 dan UN CPC serta tantangan yang dihadapi dalam sistem klasifikasi perdagangan jasa sebagai akibat perkembangan teknologi dan bisnis selama 20 tahun terakhir.

53

Periode Februari 2014 Pada pertemuan bulan Oktober 2013, disepakati untuk melanjutkan diskusi sektoral di bidang educational services, health services, tourism, recreational dan cultural services yang terdapat dalam dokumen Job/Serv/158 s/d 160 Secretariat's Note on WTO Jurisprudence. Pada pertemuan bulan Maret 2013, Sekretariat telah mengeluarkan note berjudul: "Services Clasification in WTO Jurisprudence" (S/CSC/W/61 dan S/CSC/W/61 Corr 1). Nota tersebut menganalisa isu klasifikasi perdagangan jasa yang muncul dalam yurisprudensi WTO termasuk pendekatan yang dilakukan oleh Panel dan Appelate Body dalam menginterpretasikan masuknya suatu sektor dalam schedule of specific commitments (SoC). Dalam beberapa pertemuan sebelumnya, anggota telah berbagi pandangan mengenai kepastian hukum komitmen yang saat ini ada dalam SoC, status hukum Chairman's Note on Basic Telecom dan fleksibilitas dalam melakukan scheduling di luar sistem yang ada. Untuk isu ini, tidak ada komentar/intervensi dari anggota. Committee on Trade in Trade in Financial Services and Development. Pada Financial Services (CTFS) pertemuan Oktober 2013, anggota menginginkan untuk dilaksanakan diskusi mengenai Financial Inclusion dan perannya terhadap pembangunan. Dalam pertemuan informal CTFS bulan Januari 2014, China Taipei menyatakan akan mempresentasikan makalah mengenai mobile banking dan perannya dalam pembangunan dan pada pertemuan Februari 2014, telah disampaikan presentasinnya terkait mobile banking antara lain fasilitasi dan keamanan dari financial services, Governing Branches, Financial Regulation. Regulatory Issues in Trade in Financial Services. Pada pertemuan informal CTFS bulan Januari 2014, anggota meminta agar dilakukan briefing dari international standard setting organization mengenai perkembangan reformasi pengaturan jasa keuangan global, terutama menyangkut isu macruprudential measures. Untuk isu ini akan diadakan diskusi dengan mengundang dari organisasi-organisasi internasional seperti Dewan Stabilitas Keuangan, Bank of International Settlement, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Islamic Development Bank. Council for Trade in Services Operationalization of the Services Waiver. Salah satu hasil dari (CTS) KTM IX WTO di Bali adalah Ministerial Decision on the Operationalization of the Waiver concerning Preferential Treatment to Services and Services Suppliers of LDCs. Dari hasil tersebut, CTS harus selalu memonitor perkembangan proses pemberian preferensi perdagangan tersebut. Selain itu, LDCs

54

Periode Februari 2014 diminta untuk menyusun collective request mengenai sektor jasa dan mode of supply yang menjadi kepentingannya untuk kemudian ditawarkan kepada anggota lain untuk diberikan preferensi. Hingga saat ini collective request tersebut belum tersusun. Pada pertemuan informal CTS tanggal 12 February 2014, Kolombia mengusulkan agar dalam menyusun collective request ini dapat ditempuh beberapa cara, antara lain : mengidentifikasi sektor dan mode of supply; pemberian akses pasar; presentasi kisah sukses ekspor jasa dan memanfaatkan hasil riset berbagai organisasi internasional seperti ITC. Uganda selaku koordinator LDCs dan beberapa anggota LDCs lainnya seperti Lesotho dan Zambia meminta agar anggota tidak mengkaitkan antara collective request dengan pemberian preferensi. Mereka juga menolak usulan diperbantukannya ITC dalam proses tersebut. Work Programme in E-Commerce. Salah satu hasil KTM IX adalah kelanjutan diskusi mengenai peran E-Commerce dalam peningkatan kesempatan pembangunan ekonomi terutama bagi negara berkembangan dan LDCs sebagaimana dokumen WT/L/907, tanggal 11 Desember 2013. Telah menginstruksikan Dewan Umum dan badan-badan yang relevan "to continue substantialy invigorating" bekerja di bawah Program Kerja, terutama di bawah inisiatif yang diambil dalam kaitannya dengan isu-isu komersial, pengembangan dan teknologi berkembang dibahas dalam diskusi/lokakarya perdagangan elektronik yang diselenggarakan di bawah naungan CTD dan CTS. Selain itu juga mengharuskan Dewan Umum untuk mengadakan tinjauan secara periodik, untuk menilai kemajuan dengan Program Kerja , berdasarkan laporan yang disampaikan oleh badan-badan WTO yang relevan. Sebagai langkah awal, dengan latar belakang untuk merespon perintah Menteri, Dewan akan melakukan pembahasan pertama dijadwalkan pada bulan Juli. Compliance With CATS Notification Requirements. Sebagaimana dokumen Secretariat note pada tanggal 12 Februari, JOB/SERV/174 tentang pemberitahuan notifikasi jasa (SPS dan TBT) secara online system, bahwa Sekretariat telah memberikan penjelasan kepada delegasi pada bulan Oktober. Untuk itu menyarankan agar Anggota lebih fokus pada bagian catatan terakhir, yang berisi sejumlah pertimbangan terkait dengan dua elemen, khususnya biaya membangun sebuah sistem online yang diperkirakan akan menghabiskan biaya sekitar 100.000 CH dan Komite Pengarah Tl menyampaikan keterbatasan anggaran saat ini.

55

Periode Februari 2014 Perwakilan Swiss mengucapkan terima kasih kepada Sekretariat dan merujuk pada proposal yang telah diajukan terkait pendirian sebuah sistem online untuk pemberitahuan notifikasi jasa. Pada kenyataannya data menunjukkan bahwa hanya 50 % dan 35 % dari SPS dan TBT yang menyampaikan pengajuan pemberitahuan jasa yang disampaikan melalui sistem pendaftaran online yang relevan. Terhadap kenyataan ini dan dengan pengamatan dalam catatan ayat 4,8 bahwa lebih refleksi itu dibenarkan dan bahwa mungkin terlalu dini untuk mengambil keputusan tentang proposal pada tahap itu.

F. Peningkatan Peran dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional 1. Konsinyering Penyusunan Peta Jabatan dan Form Data Pegawai Pada tanggal 17-18 Februari di Bogor, dilaksanakan Pertemuan Permabahsan penyusunan Peta Jabatan dan Nama Jabatan Fungsional Pegawai di lingkungan Ditjen KPI. Pertemuan bertujuan melakukan penataan pegawai di mana setiap unit Eselon II berkewajiban menysusn peta jabatan dan mengisi form data PNS sebagai data kekuatan pegawai di unit kerja Ditjen KPI. Pertemuan yang menghadirkan narasumber, yaitu pejabat dan staf dari Biro Organisasi dan Kepegawaian tersebut menghitung jumlah kebutuhan pegawai baru (CPNS) sehingga Ditjen KPI dapat melaksanakan tugas dan fungsi pekerjaan dengan lebih efektif dan efisien.

Gambar 7 Konsinyering Penyusunan Peta Jabatan dan Form Data Pegawai

56

Periode Februari 2014 2. Workshop Keuangan Negara Ditjen KPI Workshop Keuangan Negara Ditjen KPI diselenggarakan pada 1819 Februari 2014 di Hotel Salak, Bogor. Workshop bertujuan menicptakan manajemen keuangan negara yang efisien dan efektifserta sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Workshop dihadiri Para Pejabat di lingkungan Ditjen KPI dengan beberapa narasumber yaitu dari Direktorat Sistem Penganggaran, Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan Ditjen Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Workshop Keuangan Negara dianggap penting untuk meningkatkan pengentahuan dan pemahanman bagi para pengelola keuangan agar diperoleh pengelolaan yang lebih tertib dan administrasi keuangan yang lebih baik serta dapat meminimalisasi kesalahan-kesalahan dalam rangka mendukung terciptanya laporan keuangan yang akuntabel.

3. Pertemuan Penyusunan LAKIP Ditjen KPI Pertemuan diselenggarakan pada tanggal 23-25 Februari 2014, di Bogor dengan tujuan menyusun LAK Ditjen KPI Tahun Anggaran 2013, dihadiri para Pejabat Eselon III, IV, Kasubbag TU dan Pelaksana dari masing-masing unit di lingkungan Ditjen KPI yang menangani Penyusunan LAK. Pertemuan menghadirkan narasumber dari Inspektorat KEMENPANRB yang melakukan pendampingan dan memberikan arahan atas penghitungan dan evaluasi capaian kinerja yang terdapat pada LAK Ditjen KPI Tahun 2013 agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam pelaporan. Rapat menghasilkan finalisasi draft LAK Ditjen KPI Tahun 2013, yang selanjutnya direview oleh Tim Review (ad hoc).

Gambar 8 Pertemuan Penyusunan LAKIP Ditjen KPI

57


BAB II PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT A. Kendala dan Permasalahan Sidang TRIPS Council-WTO Pada TRIPS-CBD dan NVSC, terdapat pandangan bahwa kedua isu tersebut tidak seimbang di mana melalui isu NVSC negara penuntut akan memperoleh kompensasi jika memenangkan sengketa di DSB sedangkan melalui isu TRIPS-CBD negara berkembang hanya akan mendapatkan transparansi dalam bentuk disclosure requirement pada pengajuan paten. Di sisi lain, aspek dari CBD bukan sebatas disclosure requirement namun juga mencakup access and benefit sharing yang memiliki nilai ekonomi dan juga dapat mencegah penyalahgunaan SDG yang kerap dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Indonesia – Korea Perundingan ke-7 belum berhasil menyelesaikan package deal di Comprehensive Economic bidang Trade in Goods dan Investment yang merupakan deal Partnership Agreement breaker dari penyelesaian seluruh draft text perjanjian IKCEPA. (IKCEPA) ke-7

B. Tindak Lanjut Penyelesaian The ASEAN Economic Guna mendapatkan hasil yang maksimal dalam rangka Minister’s Retreat and memperjuangkan produk-produk unggulan dari sektor agroRelated Meetings kehutanan nasional, maka seluruh kementerian terkait dan pemangku kepentingan lain untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam memperjuangkan prakarsa Indonesia di APEC. Kemendag perlu melakukan pendekatan kepada seluruh pihak/mitra APEC yang memiliki posisi strategis seperti China, Jepang dan AS serta memastikan bahwa sebelum APEC MRT seluruh pihak penting tersebut telah dilobi guna mendukung implementasi prakarsa Indonesia tersebut. APEC SOM I and Related Pada SOM1 APEC 2014, terdapat beberapa prakarsa Indonesia Meetings yang telah di endorse oleh SOM maupun pada pertemuan tingkat Committee, antara lain: a. DraftAPEC Blueprint of Connectivity Suggested General Outline b. The Workplan to Develop the 2014 APEC Blueprint of Connectivity c. Perubahan pada TOR SCE mengenai pembahasan perluasan mandate untuk penyelesaian isu-isu lintas fora atau cross cutting issues, “to guide and oversee the cross cutting work implementation’1

58

Periode Februari 2014 d. Dalam rencana Healthy Asia Pacific 2020, Indonesia berhasil memasukan isu-isu public health dan Traditional and Complementary Alternative Medicines (TCAM) dimasukan. e. Dalam CTI1 terdapat pengesahan prakarsa Indonesia mengenai TOR Development Products yang merupakan upaya untuk mempromosikan produk-produk yang berkontribusi pada pembangunan yang berkesinambungan dan inklusif melalui pembangunan perdesaan dan pengentasan kemiskinan. Indonesia – Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IKCEPA) ke-7

Indonesia perlu segera menyusun posisi final atas beberapa pending issues IKCEPA. Khusus pada bidang Investment, Kementerian Perdagangan dapat menetapkan posisi final Indonesia atas Taxation. Sementara pada bidang Trade in Services, diharapkan Kementerian Perdagangan dapat menyusun posisi untuk menyelesaikan pending issues yang terkait dengan WG on Investment dan WG on LII serta Protection of Investment of Services.

Pertemuan APEC Group on Pemerintah pusat perlu mempertimbangkan pengusulan kegiatan Services (GOS) dalam Forum GOS seperti pemanfaatan kembali kegiatan dalam Action Plan on Statistics on Trade on Services 21. Termasuk juga mendorong Kemendikbud untuk menyusun usulan Indonesia mengenai simposium Capacity Building for the Quality Assurance System Linked to the National Qualifications Framework (NQF). World Trade Organization Terkait dengan isu Financial Services (macruprudential measures, (WTO) Services Meetings Financial Inclusion dan Mobile Banking), perlu diadakan diskusi yang mengundang organisasi-organisasi internasional seperti Dewan Stabilitas Keuangan, Bank of International Settlement dan Dana Moneter International (IMF) dan Islamic Development Bank. Selain itu, hal yang menjadi prioritas utama ke depan adalah pembahasan tindak lanjut dari Paket Bali khususnya arahan MC9 yang terkait dengan. LDC Waiver, UMKM sektor jasa dan ecommerce.

59


BAB III PENUTUP Kesimpulan umum Selama bulan Februari 2014, Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional telah berpartisipasi dalam berbagai perundingan baik di forum multilateral, regional, dan bilateral. Sementara itu sebagian perundingan lainnya sedang dalam proses pembahasan. Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional menyadari adanya kendala-kendala dalam mencapai kesepakatan kerja sama perdagangan internasional dalam berbagai perundingan internasional baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal-hal yang belum optimal dilaksanakan pada bulan ini menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan. Sedangkan hal-hal yang harus ditindaklanjuti menjadi catatan untuk pelaksanaan kinerja pada bulan berikutnya oleh unit terkait.

60

Kata Pengantar. Periode Februari 2014

Recommend Documents