Laporan keuangan Kec. Andir 2014 Februari 2014 KATA PENGANTAR

Laporan keuangan Kec. Andir 2014

Februari 2014

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Andir Kota Bandung pada akhir Tahun Anggaran 2014 (per 31 Desember 2014) telah selesai disusun, Laporan Keuangan Ini disusun dalam rangka memenuhi peraturan perundangan bidang pengelolaan keuangan Negara/Daerah khususnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampainnya. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pada akhir tahun anggaran Kecamatan Andir Kota Bandung menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan dengan dilampiri oleh Laporan Ikhtisar Realisasi KInerja. Dalam hal pelaksanaan dan pelaporan APBD Tahun 2014 tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun uraian ringkas dari Laporan Keuangan per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut, berdasarkan Laporan Realisasi APBD sampai dengan 31 Desember 2014, diketahui realisasi pendapatan Rp. 00,00 atau mencapai 0,00 % dari Anggaran 2014 sebesar Rp. 0,00 (Karena Kecamatan Andir Bukan SKPD penghasil), Realisasi belanja sebesar Rp. 11.449.682.043,- atau 70,14 % dari anggaran Tahun 2014 sebesar Rp. 16.323.315.900,- sehingga terdapat deficit sebesar Rp. 4.873.633.857,-. Selanjutnya berdasarkan Neraca, Kecamatan Andir Kota Bandung menyajikan informasi mengenai posisi Asset, Kewajiban dan Ekuitas dana per 31 Desember 2014.

Neraca Kecamatan Andir Kota Bandung per 31 Desember 2014 ditutup dengan jumlah akhir sebesar Rp. 11.301.988.025,- atau turun sebesar 64,45% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 10.425.979.975,- Nilai Asset sebesar Rp. 11.301.988.025,- asset tersebut, terdiri dari asset lancar sebesar Rp. 17.301.350,- dan asset tetap Page 1


Februari 2014

Rp. 11.279.799.769 dan asset lainnya, Rp. 4.886.906,- sedangkan dari sisi Kewajiban dan Ekuitas Dana, yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek Rp. 00,- ekuitas dana lancar Rp. 17.301.350 dan ekuitas dana yang investasikan sebesar Rp. 11.284.686.675 dan di investasikan dalam asset tetap Rp. 11.279.799.769,diinvestasikan dalam asset lainnya Rp. 4.886.906,- adapun uraian secara lengkap dan terinci disajikan lebih lanjut dalam laporan ini. Demikian kami sampaikan, semoga dengan tersusunnya Laporan Keuangan ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja Keuangan SKPD Kecamatan Andir Kota Bandung.

Bandung, Februari 2014 CAMAT ANDIR KOTA BANDUNG,

Drs. EDDY MARWOTO, M. Si Pembina TK. I NIP. 19680317 198910 1 001

Page 2


Februari 2014

BAGIAN I PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Dalam aspek pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Implementasi dari UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang menysusn dan menyampaikan Laporan Keuangan yang meliputi : 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan

dimaksud

disusun

sesuai

dengan

system

Akuntansi

Pemerintahan. Adapun maksud dan penyusunan laporan keuangan ini adalah : a. Menyediakan Informasi yang relevan mengenai posisi Keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan ( SKPD Kecamatan Andir Kota Bandung ) selama satu periode pelaporan. b. Menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan Keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode, maupun antar entitas. c. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, Realisasi Anggaran, dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sedangkan tujuan penyusunan laporan adlah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan Keputusan dan untuk menunjukan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

Page 3


Februari 2014

a. Menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi. b. Menyedikan

Informasi

mengenai

ketaatan

realisasi

terhadap

anggarannya. c. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. 1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Andir Kota Bandung atas Pelaksanaan APBD Tahun 2014. Adalah : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Undang-undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. 5. Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2005. Tentang Pengelolaaan Keuangan Daerah. 6. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014. 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014. 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014. Page 4


Februari 2014

10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : Tahun 2014 tentang Penjabarab Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014. 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor :

Tahun

tentang Pokok

–pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor :

Tahun

tentang

Dana Cadangan Daerah 1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Bab.I

PENDAHULUAN 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas laporan Keuangan

Bab. II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD. 2.2. Ekonomi Makro 2.3. Kebijakan Kauangan 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab.III.

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab.IV.

DAN

KEBIJAKAN AKUNTANSI 4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Page 5


Februari 2014

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar Akuntansi Pemerintahan. Bab.V.

PENJELASAN POS-POS LAMPIRAN KEUANGAN Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos Pelaporan Keuangan : 5.1. Pendapatan. 5.2. Belanja 5.3. Pembiayaan 5.4. Aset 5.5. Kewajiban 5.6. Ekuitas Dana

Bab. VI

PENJELASAN KEUANGAN

Bab. VII

PENUTUP

ATAS

Page 6

INFORMASI-INFORMASI

NON


Februari 2014

BAGIAN II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD PADA KECAMATAN ANDIR KOTA BANDUNG

2.1

EKONOMI MAKRO Program-program

dibidang

Keuangan

telah

meningkatkan

Tufoksi Kecamatan Andir Kota Bandung, hal ini dapat terlihat dari adanya peningkatan rata-rata Angka Harapan Hidup ( AHH ) di Kota Bandung, Meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) tersebut tidak terlepas dari upaya menurunkan Angka Kematian Ibu ( AKI ), Angka Kematian Bayi (AKB), keberhasilan penurunan Angka Gizi Buruk di masyarakat Tahun 2014 tidak terlepas dari adanya upaya intensifikasi yang dilaksanakan oleh berbagai pihak baik melalui program-program yang bersifat rutin maupun dari bantuan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat. 2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinulai dengan uang,

termasuk

didalamnya

segala

bentuk

kekayaan

yang

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka Anggaran, Belanja dan Pembiayaan. Hal dalam penyelenggaraan fungsifungsi

pemerintahan,

pelaksanaan

pembangunan

dan

pelayanan

kepada masyarakat. Kebijakan Keuangan

daerah diarahkan untuk meningkatkan

struktur keuangan yang lebih baik melalui peningkatan kemampuan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan keuangan

daerah.

Kebijakan

tersebut

diharapkan

meningkatkan

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD. Hal tersebut ditempuh melalui peningkatan target penerimaam daerah. Untuk belanja melakukan efiensi terhadap Belanja Administrasi Umum dan Operasional / Pemeliharaan serta selektif dalam belanja modal serta Page 7


Februari 2014

memacu investasi pada daerah dalam menutupi deficit tahun anggaran berjalan dan pengeluaran lainnya. Kebijakan keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

2.2.1. Pendapatan Kecamatan

adalah

SKPD

yang

tidak

mempunyai

pendapatan, maka dalam hal ini kecamatan tidak memiliki pendapatan.

2.2.2.

Belanja Dalam

rangka

penyelenggaraan

pemerintah

dan

peningkatan pelayanan public, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Sesuai amanat

Undang-undang

nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah yang menyata bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Belanja pada dasarnya untuk membiayai kegiatan pada Kantor Kecamatan Andir Kota Bandung yang dibiayai oleh APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 16.323.315.900 direalisasikan sebesar Rp. 11.449.682.043 dengan kondisi Belanja tersebut diatas diserap 70.14%

Page 8


Februari 2014

2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, urusan wajib yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Andir Kota Bandung Tahun 2014 berbentuk Program dan Kegiatan sebagai berikut : a. Program dan Kegiatan

NO

URAIAN KEGIATAN

1.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan Insfrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Keluranan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentmanan dan Ketertiban Tingkat Kecamatan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Fasilitasi Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

Page 9

INDIKATOR KINERJA Tersedianya administrasi perkantoran Tersedianya sarana dan prasarana kantor Tersedianya aparatur yang handal, profesional Tersedianya Sumber daya aparatur Tersedianya fasilitas perekonomian masyarakat Tersedianya Insfrastruktur dan Lingkungan Hidup Tersedianya Kualitas kehidupan kemasyarakatan Tersedianya Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tersedianya Pemerintahan Umum Tersedianya Pelayanan Yang Prima Tersedianya Peningkatan Peran Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan


Februari 2014

BAGIAN III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD Sebagaimana dikemukakan pada bab terdahulu. Bahwa struktur APBD telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan ikhitisar pencapaian kinerja APBD yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD Tahun 2014. Ihtisar pencapaian kinerja keuangan dapat diuraikan melalui program dan kegiatan dari masing-masing urusan tersebut disajikan sebagai berikut : No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kegiatan Anggaran PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan penyediaan jasa 60.000.000 komunikasi sumber daya air dan Listrik Kegiatan penyediaan jasa 8.000.000 Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan 176.400.000 Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan 6.900.000 Peralatan Kerja Kegiatan Penyediaan Alat 169.980.000 Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan 139.790.000 dan Penggandaan Penyediaan Komponen 28.000.000 Instalasi Listrik Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan 491.900.000 Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah 72.576.000 Tangga Penyediaan Bahan Bacaan 33.600.000 dan Peraturan Perundang Undangan Penyediaan Makan dan 1.027.250.000 Minum Page 10

Realisasi

%

42.802.120 71.33 4.877.100 60.96 175.550.000 99.48 6.298.000 91.27 149.711.250 88.07 120.886.305 86.47 27.989.000 99.96 478.459.000 97.26 72.395.750 99.75 32.470.000 96.63 955.199.000 92.98


12

13 14 15 16

17

18

19 20

22

Februari 2014

Rapat-rapat Koordinasi dan 142.350.000 132.210.000 92.87 Konlsultasi ke Luar Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Kegiatan Pemeliharaan 132.000.000 131.169.150 99.37 Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharan 428.000.000 424.184.181 99.10 Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rehabilitasi sedang/berat 4.177.458.986 158.795.000 38 Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan 51.000.000 48.991.200 96.06 Operasional PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas 128.600.000 125.740.500 97.77 Harian (PDH) PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Kursus-Kursus Singkat 115.204.000 59.990.000 52.07 pelatihan PROGRAM PENINGKATAN PERAN KECAMATAN DAN KELURAHAN Fasilitasi Peningkatan 54.240.000 53.377.500 98.40 Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Peningkatan 121.780.000 113.558.000 93.24 Kualitas Kehidupan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan Insfrastruktur 635.490.000 154.910.000 24.37 dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Page 11


Februari 2014

No Kegiatan Anggaran Realisasi 21 Peningkatan Kualitas 62.940.000 57.965.000 Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 22 Fasilitasi Peningkatan 63.427.500 59.310.500 Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 23 Fasilitasi Peningkatan Peran 1.040.562.500 541.778.000 Kecamatan dan Kelurahan dalam Pembangunan 24 Fasilitasi Peningkatan 102.685.000 102.657.000 Pelayanan Kepada Masyarakat

Page 12

% 92.09

93.50 00.96 99.97


Februari 2014

BAGIAN IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas pelaporan keuangan daerah Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

yaitu

Kepala

Kantor

Kecamatan Andir kota Bandung sebagai entitas akuntansi menyusun pertangungjawaban ppelaksanaan APBD Tahun2014 berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD. Neraca dan Catatan Atas laporan Keuangan. 4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan a.

Basis akuntansi yang digunakan laporan keuangan kebijakan akuntansi Kota Bandung, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.

b.

Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran. Berarti bahwa pendapatan dan penerimaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

c.

Basis akrual Neraca, berarti bahwa asset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat

kejadian

atau

kondisi

lingkungan

berpengaruh

pada

keuangan Pemerintah Kota Bandung, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah. d.

Asas

Bruto,

berarti

pengakuan

serta

pencatatanya

tidak

diperkenalkan secara netto, penerimaan dikurangi pengeluaran pada saat unit organisasi

Page 13


Februari 2014

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasarui Penyusunan Laporan Keuangan Beberapa

informasi penting yang perlu disajikan, sehubungan

dengan basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut : 1.

Penyusunan Neraca Kecamatan Andir Kota Bandung menganut Substansi mengungguli bentuk formalnya ( Substansi Overform )

2.

Asa yang digunakan adalah akrual yang dimodifikasi ( modified accrual basis ) kas yang dimodifikasi ( modified cash basis ).

3.

Periode Akuntansi yang digunakan dalam penusunan Neraca Kecamatan Andir Kota Bandung adalah tahun anggaran ( 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014)

4.

Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan / atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alas an sejarah dan budaya.

5.

Kas 

Pencatatan Kas menggunakan asaa dasar kas. Kas Bendahara dinyatakan dalam rupiah, jika terlepas kas dalam valuta asing maka harus dikonversikan berdasrkan nilai kurs pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas di bendahara dalam valuta asing dikonversikan berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas di bendahara dalam valuta asing dikonversikan kedalam rupiah menggunakan kurs pada tanggal neraca.



Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil Kas Opname di masing-masing bendahara.

Page 14


6.

Februari 2014

Piutang 

Piutang adalah hak atau klaim kepada fihak ketiga yang diharapkan

dapat

dijadikan

kas

dalam

satu

periode

akuntansi. 

Piutang adalah transaksi yang terjadi antara Pemda dengan fihak ketiga, dapat berupa penjualan barang, kewajiban kepada Pemda yang belum dilunasi seperti pajak/restribusi atau

pinjaman

uang

yang

belum

dilunasi

pada

saat

pencatatan 

Piutang dinilai sebesar nilai nominal



Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut.



Pengakuan Piutang Pajak/Retribusi yaitu Surat Keputusan Pajak

Daerah

/

Surat

Keputusan

Retribusi

Daerah

(

SKPD/SKRD ). 7.

Persediaan 

Persediaan adalah barang yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.



Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan, Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara : 

Harga

pembelian

terakhir

apabila

diperoleh

dengan

pembelian 

Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri.



Harga/Nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi,

Page 15




Februari 2014

Jenis-jenis persediaan : 

Persediaan Habis Pakai, adalah barang-barang yang bekas penggunaannya tidak dapat digunakan kembali, misalnya ATK.



Persediaan Tak Habis Pakai, adalah persediaan yang dapat digunakan berulang kali, missal file box.



Persediaan Bekas pakai adalah persediaan bekas pakai yang masih dapat digunakan.



Persediaan untuk dijual, missal aspal dalam drum, obatobatan, alat-alat kedokteran, bibit, benih ikan dlsb.

8.

Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah dalam BUMN/D atau lembaga keuangan Negara dicatat sebesar jumlah yang dibayar oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal tersebut baik didalam atau diluar negeri serta pada lembaga-lembaga keuangan dimana

pemerintah

daerah

memiliki

kepentingan

yang

berdasarkan perjanjiannya dinyatakan sebagai penyertaan modal, 9.

Aset Tetap Aset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau 1 (satu) tahun dugunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan asset lainnya dan atau dari sitaan atau rampasan. Kebijakan Penilian asset tetap telah mengacu pada PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa penyusunan Neraca Awal menggunakan nilai wajar pada saat penyusunan. Dalam

hal

penyusutan

Penyusunan belum

Aset

Tetap,

penerapan

akuntansi

dilakukan

karena

kebijakan

akuntansi

mengenai masa manfaat asset dan metode penyusutan belum ditetapkan. Page 16


Februari 2014

10. Kontruksi Dalam Pengerjaan Kontruksi dalam pengerjaab atau dapat dicatat sebagai asset daerah pada saat biaya telah dikeluarkan, Konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Bila biaya perolehan suatu kontriksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam valuta asing, maka dinilai rupiah asset

itu

akan

ditetapkan

berdasarkan

nilai

ukur

(kurs tengah BI)pada saat perolehan. Konstruksi dalam pengerjaan dinilai berdasarkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) yang diterbitkan atas pekerjaan tersebut. 11. Dana Bergulir Dana

bergulir

adalah

program

berupa

bantuan

pinjaman

penyaluran dana kepada pihak ketiga sesuai dengan program pemda,

Pengelolaan

dana

tersebut

diserahkan

kepada

Tim

Teknis/Bank Jabar Cabang kota Bandung. Jumlah yang dicatat dineraca adalah sebesar dana yang telah diserahkan dari Pemda ke Temnis/Bank Jabar. 12. Kewajiban Jangka Pendek Merupakan utang lancer yang harus dibayar kembali atau akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca. Dibukukan sebesar nilai nominal, Utang dalam valuta asing (valas)dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi terdiri dari : 

Bagian Lancar (BL) Utang kepada Pemerintah Pusat. Merupakan Bagian Utang Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat, yang dipindahkan e UTang Jangka Pendek karena akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca. Page 17




Februari 2014

Utang Perhitungan Fihak Ketiga Merupakan utang jangka pendek fihak ketiga yang akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi



Utang Bunga, Denda, dan Commitmen Fee. 

Utang Bunga adalah beban yang harus dibayar oleh Pemda kepada Lender melalui DP3 karena telah menarik pinjaman dengan tari suku bunga tertentu, dimana pembayarannya telah jatuh tempo.



Denda adalah kewajiban yang timbul karena Pemda tidak dapat melunasi angsuran pokok utang maupun bunganya dengan prosentase tertentu secara tepat aktu sesuai perjanjian pinjaman yang telah disepakati kedua belah fihak.



Commitment Fee adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pemda sebesar prosentase tertentu terhadap jumlah pinjaman yang belum/tidak ditarik sampai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.

13. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban jangka panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi, Kewajiban jangka panjang dapat berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Kewajiban jangka panjang diakui saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal, utang dalam valuta asing (valas) dikonversiklan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (Kurrs Tengan BI) pada tanggal transasksi. 

Utang Kepada Pemerintah Utang jangka panjang kepada pemerintah pusat, untuk tengang waktu lebih dari satu periode akuntansi.



Utang Bunga Jangka Panjang

Page 18


Februari 2014

Utang Bunga Jangka Panjang merupakan utang atas bungan pinjaman jangka panjang yang pembayaran bunganya belum jatuh tempo. 14. Ekuitas Dana Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan utang pemerintah 

Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah nilai asset lancer dengan jumlah nilai hutang lancer, Ekuitas Dana Lancar, terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA ), Cadangan untuk Pitang. Cadangan untuk persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek.



Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana yang Diinvestasikan merupakan selisih antara jumlah nilai investasi jangka panjang, asset tetap, asset lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan ) dengan jumlah nilai hutang jangka panjang. Ekuitas Dana yang Diinventasikan melip[uti dana yang; Diinventasikan dalam Investasi Permanen, Diinventasikan Dallam Aset tetap, mengurangi (contra account) adalah Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang.



Ekuitas Dana Cadangan. Diinvenatsikan dalam dana cadangan merupakan ekuitas dana yang dicadangkan untuk tujuan tertentu, Jadi perkiraan ini merupakan pasangan perkiraan dana cadangan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. 4.4.1. Kebijakan Akuntansi keuangan Page 19


Februari 2014

1. Kebijakan akuntansi anggaran bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi anggaran mencakup definisi, pengakuan dan pengukuran / penilaian. 2. Anggaran

merupakan

pedoman

tindakan

yang

akan

dilaksanakan Kota Bandung meliputi rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diukur dalam satuan mata uang rupiah dan disusun menurut klarifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. 3. Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan

pengendalian

manajemen

yang

digunakan

untuk

membantu pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 4. Anggaran diakui pada saat ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas kepala daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, serta pada saat anggaran di alokasikan. 4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan 1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan bertujuan untuk mengatur perlakuan pengakuan,

akuntansi

pendapatan

pengukuran/penilaian

mencakup dan

definisi,

pengungkapan

pendapatan. 2. Pendapatan adalah semua penerimaan uang kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang hak Pemerintah Kota Bandung, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah kota Bandung. 3. Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber dan pusat pertanggungjawaban. Sumber Pendapatan dirinci berdasarkan kelompok, jenis dan obyek pendapatan, sedangkan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bagaian atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kota Bandung.

Page 20


Februari 2014

4. Pendapatan mencakup pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. 5. Akuntansi

dan

berdasarkan

pembukuan

azas

bruto,

pendapatan

yaitu

dilaksanakan

dengan

membukukan

penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya. 6. Pengembalian yang sipatnya normal dan berlang (recurring) atas

penerimaan

pendapatan

pada

periode

pendapatan

maupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berkenaan. 7. Koreksi dan pengembalian yang sipatnya tidak berulang (non recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode

penerimaan

pendapatan

dibukukan

sebagai

pengurang pendapatan periode berkenaan. 8. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak terulang (non recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode

penerimaan

pendapatan

dibukukan

sebagai

pengurang ekuitas dana lancer pada periode ditemukan koreksi dan pengembalian tersebut. 9. Pendapatan diukur dengan mata uang rupiah pada saat kas diterima apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing, maka harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada saat terjadi pendapatan. 4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja 1. Kebijakan Akuntansi Belanja bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pertanggungjawaban. 2. Belanja

adalah

semua

pengeluaran

kas

daerah

yang

mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali

oleh

Pemerintah

Kota

Bandung

atau

sebagai

penurunan aktiva dan atau kenaikan utang yang digunakan Page 21


Februari 2014

untuk berbagai kegiatan pemerintahan dalam suatu periode akuntansi. 3. Belanja

diklasifikasikan

menurut

urusan

pemerintahan

sebagai urusan wajib dan urusan pilihan, serta menurut fungsi dan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan Kelompok,

jenis,

obyek

belanja,

sedangkan

pusat

pertanggungjawannya dirinci berdasarkan bidang atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kota Bandung. 4. Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari kas daerah, yang menjadi beban daerah dan pada saat SPJ disahkan. 5. Kelompok

Belanja

tidak

langsung

merupakan

belanja

administrasi umum yang dianggarkan tidak terkait secara langsung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD kerkenaan. 6. Kelompok dianggarkan

Belanja tidak

langsung terkaitt

merupakan secara

belanja

langsung

yang dengan

pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD kerkenaan 7. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. 8. Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah. 9. Belanja barang dan jasa, serta belanja modal diakui pada saat aktiva atau jasa yang dibeli telah diterima dan/atau hak kepemilikannya telah berpindah.

Page 22


Februari 2014

10. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja).

yang terjadi pada periode pengeluaran

belanja dibukukan sebagai pengurang belanja. Apabila diterima

pada

periode

berikutnya

dibukukan

sebagai

penambah ekuitas dana lancer

(

menambah pendapatan lainnya ). 11. Belanja diukur dengan menggunakan mata uang rupiah pada saat terjadi pengeluaran kas. Belanja yang diukur dengan mata uang rupuah berdasarkan kurs tengan BI pada saat terjadinya belanja. 4.4.4. Kebijakan Akuntansi Aset 1. Kebijakan Akuntansi Belanja bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian danpengungkatan asset. 2. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki

oleh

Pemerintah

Kota

Bandung

sebagai

akibat

peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa

depan

diharapkan

dapat

diperoleh,

baik

oleh

Pemerintah Kota Bandung maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, dalam pengertian ini yang dimaksud asset pemerintah Kota Bandung tidak mencakup hutan alam, kekayaan dalam laut, maupun kandungan tambang yang belum diolah oleh Pemerintah Kota Bandung. 3. Aset

disini

mencakup

juga

asset-aset

yang

dikuasai

Pemerintah Kota Bandung namun belum didukung dengan bukti kepemilikan formal yang sah, termasuk sumber-sumber daya yang dipelihara karena

alasan sejarah dan

budaya. Tujuannya untuk menjaga kelengkapan, keamanan, dan kelestarian aset, agar semua aset terdaftar dan terawasi 4. Aset bersejarah tidak harus diungkap dalam neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Page 23


Februari 2014

Keuangan, nilai perolehan ataupun nilai wajar tidak harus diungkap, namun biaya konstruksi, pemeliharaan harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran. 5. Suatu aset dapat diakui dan tercatat dalam akuntansi kala aset tersebut mempunyai manfaat ekonomi masa depan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. 6. Semua aset yang tercatat dalam neraca harus diukur nilainya dengan satuan uang rupiah, jika terdapat aset yang diperoleh dengan mata uang asing harus dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia. 7. Untuk pertanggungjawaban, aset dinilai dengan menggunakan biaya perolehan, dimana jika biaya perolehan tidak diketahui digunakan penaksiran atau nilai wajar atas biaya perolehan aset yang bersangkutan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 8. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan

atau

dinilai

wajar

yang

diberikan

untuk

memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau suatu konstruksi mencerminkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat siap untuk dipergunakan. 9. Aset tidak dicatat dan tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Pemerintah Kota Bandung setelah periode akuntansi berjalan. 10. Aset

diakui

diserahkan

pada hak

saat

timbulnya,

kepemilikannya

diterimakan

dan/atau

pada

atau saat

penguasaannya berpindah. 11. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Pengakuan

aset

dalam

akuntansi

bersamaan dengan perolehan aset yang bersangkutan. Page 24

terjadi


Februari 2014

12. Aset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sipat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Kota Bandung.

Page 25


Februari 2014

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) KECAMATAN ANDIR Berdasarkan

Laporan

Realisasi

Anggaran

sampai

dengan

31

Desember 2014, Karena Kecamatan Bukan Merupakan SKPD penghasil sehingga Target dan Realisasi Pendapatan Tidak ada, Realisasi Belanja sebesar Rp. 11.449.682.043 atau 70,14 %, dari anggaran Tahun 2014 sebesar Rp. 16.323.315.900,-. sehingga terdapat deficit sebesar Rp. ( 4.873.633.857,-). Neraca

Kecamatan

Andir

Kota

Bandung

menyajikan

informasi

mengenai posisi aktiva, kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2014. Neraca Kecamatan Andir Kota Bandung per 31 Desember 2014 ditutup dengan jumlah akhir sebesar Rp. 11.651.063.025,- atau naik, 64,45 % dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 10.425.979.975,- Nilai aset sebesar Rp. 11.651.063.025,- tersebut, terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 17.301.350,- aset tetap Rp. 11.628.874.769,Aset Tidak Berwujud Rp. 4.886.906, sedangkan nilai Kewajiban dan Ekuitas Dana sebesar Rp. 00,- terdiri dari : Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 17.301.350,- dan Ekuitas Dana Investasi dalam asset lainnya sebesar 4.886.906,- dan Ekuitas dana Investasi sebesar Rp. 11.633.761.675,Laporan Realisasi Anggaran : 1.1 Pendapatan Realisasi pendapatan tidak ada karena Kecamatan bukan merupakan SKPD penghasil. 1.2 Belanja Struktur Belanja dalam APBD Kota Bandung Tahun 2014 pada Kecamatan Andir Kota Bandung sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja Daerah terdiri dari dua bagian yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Page 26


Februari 2014

Realisasi Belanja periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 11.449.682.043 atau mencapai 70,14%

dari

anggaran

Tahun

2014

adalah

sebesar

Rp.

16.323.315.900,- terdiri dari : a. Belanja DPA Kecamatan Andir terdiri : No. urut 1.2 1.2.1

1.2.3

Anggaran Realisasi 2014 2014 Belanja 16.323.315.900,- 11.449.682.043,Belanja Operasi 11.418.156.914,- 10.581.582.743,- Belanja Pegawai 7.840.025.900,7.354.865.717,- Belanja Barang 3.382.831.014,3.035.517.026,- Belanja hibah 195.300.000,191.200.000,Belanja Modal 4.905.158.986,868.099.300,- Belanja Peralatan 727.700.000,709.304.300,dan Mesin - Belanja Bangunan 4.177.458.986,158.795.000,dan Gedung Jumlah ………. 16.323.316.900,- 11.449.682.043,Uraian

b. Neraca 1. Aset 1.1

1.2

Aset Lancar -

Kas

: Rp. 00

-

Biaya di Bayar dimuka : Rp. 00

-

Persediaan

: Rp. 17.301.350,-

Jumlah asset lancar

: Rp. 17.301.350,-

Aset Tetap -

Tanah

: Rp. 5.114.185.000,-

-

Peralatan dan Mesin

: Rp. 3.809.236.269,-

-

Gedung dan bangunan : Rp. 2.333.624.000,-

-

Jalan, Jaringan dan

: Rp.

197.241.000,-

Instalasi -

Aset Tetap Lainnya

: Rp.

15.793.500,-

-

Konstruksi dalam

: Rp.

158.795.000,-

pengerjaan Page 27

(%) 70,14 92,67 93,81 89,73 97,90 17,70 97,47 3,80 70,14


-

Februari 2014

Akumulasi Penyusutan : Rp. 00 Jumlah asset tetap

1.3

1.4

1.5

Aset lainnya - Aset Tidak Berwujud Jumlah Aset lainnya Ekuitas Dana Lancar - Cadangan untuk Persediaan

: Rp. 11.628.874.769,: Rp. 4.886.906,: Rp. 4.886.906,: Rp. 17.301.350,-

Ekuitas Dana Investasi - Diinventasikan dalam : Rp. 11.628.874.769,asset tetap - Diinvestasikan dalam : Rp. 4.886.906,Asset lainnya (tidak Termasuk dana cadangan Jumlah Ekuitas dana : Rp. 11.633.761.675,Investasi Jumlah Ekuitas dana : Rp. 11.651.063.025,-. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana

: Rp. 11.651.063.025,-

5.4.2 Kas di Bendahara Pengeluaran Nilai saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 00,00 yang terdiri dari : -

Bunga Bank

: Rp. 00,00

-

UYHD

: Rp. 00,00

Jumlah

: Rp. 00,00

Nilai saldo Kas per 31 Desember 2014 tersebut telah sesuai dengan Berita Acara Opname kas dan register penutupan kas 31 Desember 2014 disetorkan ke Kas Daerah pada bulan Januari 2014. Sedangkan saldo kas tahun 2012 telah disetor ke kas Daerah tahun 2014. 5.4.3 Persediaan Saldo persediaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 17.301.350,- dan saldo persediaan per 31 Desember 2013, sebesar Rp. 9.392.600, Saldo

Page 28


Februari 2014

persediaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 17.301.350,- terdiri dari : -

Persediaan Habis Pakai

: Rp. 12.819.850,-

-

Persediaan untuk dijual/diserahkan : Rp. 4.481.500,Jumlah

: Rp. 17.301.350,-

Saldo per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 17.301.350,- Telah sesuai dengan Berita Acara Stock Opname Persediaan tanggal 31 Desember 2014 (Terlampir). A. PERSEDIAAN HABIS PAKAI Saldo Akhir Tahun 2013 Persediaan Habis Pakai : : Rp. Penambahan selama tahun 2014 Jumlah

9.392.600,-

: Rp. 199.860.187,: Rp. 209.252.787,-

Di Keluarkan selama tahun 2014

: Rp. 191.951.437,-

Saldo akhir per 31 Desember 2014 : Rp. 17.301.350,5.4.5 Aset Tetap Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 11.628.874.769,dan

Saldo

Aset

Tetap

per

31

Desember

2013

sebesar

Rp.

10.411.700.469 Adapun Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 11.628.874.769,- berasal dari : Saldo per 31 Desember 2013

: Rp.10.411.700.469,-

Mutasi Penambahan aset tahun 2014 : Rp. Saldo per 31 Desember 2014 Penambahan

Aset

868.099.300,-

: Rp.16.364.280.738,-

selama

tahun

2014

APBD

Rp . 868.099.300,- terdiri dari : a. Biaya Peralatan dan Mesin

: Rp.

709.304.300,-

b. Belanja Gedung dan Bangunan

: Rp.

158.795.000,-

: Rp.

868.099.300,-

Jumlah Page 29

sebesar


Februari 2014

Penjelasan Aset Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2014 terdiri dari : -

Tanah

: Rp.

5.114.185.000,-

-

Peralatan dan Mesin

: Rp.

3.809.236.269,-

-

Gedung dan Bangunan

: Rp.

2.333.624.000,-

-

Jalan, Jaringan Dan Instalasi

: Rp.

197.241.000,-

-

Aset Tetap lainnya

: Rp.

15.793.500,-

-

Konstruksi Dlm Pengerjaan

: Rp.

158.795.000,-

Saldo per 31 Desember 2014

: Rp. 11.628.874.769,-

5.5.2 Pendapatan ditangguhkan

Yang

Kecamatan Andir adalah SKPD yang bukan merupakan SKPD penghasil sehingga tidak mempunyai pendapatan yang ditangguhkan. 1.3 Ekuitas Dana 5.6.1 SiLPA / ( SiKPA ) Saldo SiLPA / SiKPA per 31 Desember 2014 sebesar : Rp. 00,merupakan realisasi belanja selama tahun 2014. Penjelasan SILPA : Belum terrealisasinya belanja rehabilitasi sedang/berat gedung kantor. 5.6.2 Cadangan Piutang Cadangan Piutang per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 00,00

dan

Cadangan piutang tahun 2013 sebesar Rp. 00,00 telah disetor Bulan Januari 2014, merupakan pendapatan dari PT.Askes. 5.6.3 Cadangan Persediaan Page 30


Februari 2014

Saldo Cadangan persediaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 17.301.350,-

merupakan

saldo

persediaan

berdasarkan

opname

persediaan per 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut : - Persediaan Habis Pakai

: Rp. 12.819.850,-

- Persediaan untuk dijual/diserahkan : Rp. 4.481.500,Jumlah 5.6.4

Ekuitas diinvestasikan Aset Tetap

: Rp. 17.301.350,Dana Dalam

Saldo Ekuitas dana diinvestasikan dalam aset tetap per 31 Desember 2014

sebesar Rp. 11.628.874.769,- dan saldo per 31 Desember 2013

sebesar Rp. 10.411.700.469,- Adapun Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 11.628.874.769,- berasal dari : Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2013: Rp. 10.411.700.469,Mutasi Penambahan Aset Tahun 2014 : Rp. Saldo per 31 Desember 2014

868.099.300,-

: Rp. 11.279.799.769,-

Terdapat perbedaan antara Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Keuangan di karenakan adanya mutasi aset dari SKPD lain yang belum terdaftar dalam laporan neraca aset peralatan dan mesin akan tetapi dalam Neraca Keuangan sudah terdaftar adapun aset tersebut berupa 1. Kendaraan Dinas Beroda Tiga

(Pemprov Jabar)

2. Kendaraan Dinas Beroda dua

(Satpol PP Kota Bandung)

Page 31

:


Februari 2014

BAGIAN VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah

membawa

dampak

terhadap

perubahan

Struktur

Organisasi pada Kecamatan Andir Kota Bandung yaitu dengan lahirnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor …. Tahun ….. tentang Organisasi Perangkat Daerah 6.1. Susunan Organisasi Kecamatan Andir Kota Bandung Susunan Organisasi Kecamatan Andir Kota Bandung 6.2. Keadaan Pegawai Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Andir Kota Bandung, keadaan sampai dengan Bulan Desember 2014 sebanyak : 65 Orang.

Page 32


Februari 2014

BAB VII PENUTUP Catatan atas laporan Kuangan ( CALK ) yang merupakan salah satu bagian dari Laporan Keuangan APBD Kota Bandung Tahun 2014 disusun dengan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( SAP ). Namun demikian. Catatan Atas laporan Keuangan ini tetap disusun dengan mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap laporan keuangan secara keseluruhan sehingga diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan, Semoga dengan tersusunnya Catatan atas laporan Keuangan ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna berbagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan Kinerja Keuangan Lingkup Pemerintah kota Bandung. Bandung, Februari 2014 CAMAT ANDIR KOTA BANDUNG,

Drs. EDDY MARWOTO. M.Si NIP. 19680317.198910.1.001

Page 33


Februari 2014

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAGIAN I PENDAHULUAN ………………………………………………….. 1 1.1

Maksud Dan Tujuan ……………….………………………… 1

1.2

Landasan Hukum …………………………………………….. 2

1.3

Sistematika Penulisan CALK ……………………………….. 3

1.4

Berita Acara Rekonsiliasi Data Realisasi Belanja APBD

BAGIAN II PENJELASAN POS-POS KEUANGAN 2.1

Laporan Realisasi Anggaran (Lra – Sap)

2.2

Neraca

2.3

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

2.4

Ekonomi Makro ……………………………..……………….. 5

2.5

Kebijakan Keuangan ……………………………………….. 6

2.6

Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD …………… 7

BAGIAN III EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD PADA KECAMATAN ANDIR KOTA BANDUNG BAGIAN IV KEBIJAKAN AKUTANSI ……………………………………… 11 BAGIAN IV PENUTUP

Page 34


Februari 2014

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

KECAMATAN ANDIR JL. SRIGUNTING RAYA NO. 1 BANDUNG

Page 35


Februari 2014

Page 36

Laporan keuangan Kec. Andir 2014 Februari 2014 KATA PENGANTAR

Recommend Documents