Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 KATA PENGANTAR

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Magetan Tahun 2014. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(LPPD) didasari oleh pasal

27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah Laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada pemerintah. Sejalan dengan Visi Kabupaten Magetan yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Magetan Yang Adil dan Bermartabat” melalui program prioritas pembangunan daerah dengan akronim DITATA INDAH yaitu Pendidikan, Pertanian, Pariwisata, Industri, Perdagangan dan Kesehatan serta Penanggulangan Kemiskinan dan Ketenagakerjaan, bahwa pembangunan yang dilaksanakan hendaknya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dengan tetap berbasis pada prinsip good governance yang dijalankan secara konsisten dan dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum secara adil. Penyusunan LPPD ini diharapkan dapat memberikan informasi yang obyektif sekaligus dapat dijadikan obyek evaluasi secara lengkap yang mencerminkan kinerja Pemerintahan Daerah sehingga dapat dilakukan pemetaan langkah-langkah strategis bagi perbaikan Kabupaten Magetan di masa yang akan datang. Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Magetan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, Amin. Magetan,

Maret 2015

BUPATI MAGETAN ttd

Drs. H. SUMANTRI, MM

1


BAB I PENDAHULUAN Pada

Tahun

Anggaran

2014,

Pemerintah

Kabupaten

Magetan

menyelenggarakan 26 urusan wajib, 8 urusan pilihan dan melaksanakan tugas pembantuan serta tugas umum pemerintahan. Secara umum penyelenggaraan pemerintahan tersebut berjalan dengan baik. Berbagai target program kegiatan yang ditetapkan dapat terlaksana. Namun demikian penyelenggaraan pemerintahan ini mengalami berbagai permasalahan eksternal dan internal. Sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD yang berupa informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran serta menyampaikan informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat yang didasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan sosial dengan mengakomodir aspirasi yang terdapat pada setiap lapisan masyarakat dan mempertanggungjawabkannya secara transparan. Menjaga akuntabilitas kinerja pemerintahan akan sangat mendorong stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat baik dalam mendukung proses pembangunan maupun dengan memanfaatkan dan memelihara hasil pembangunan yang telah tercipta. Penyusunan LPPD Kabupaten Magetan Tahun 2014 ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 1. Sebagai progress report kinerja Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah sekaligus merefleksikan akuntablitas bersama antara kelembagaan Pemerintah Daerah

dan

DPRD dalam rangka evaluasi pengukuran kinerja melalui Penilaian Kinerja Mandiri Pemerintah Daerah. 2. Sebagai bahan untuk mengukur keberhasilan maupun kekurangan dalam penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan

dan

kemasyarakatan

tahun

anggaran 2014. 2


3. Melaksanakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Memberikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada publik. LPPD Kabupaten Magetan Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

: PENDAHULUAN

BAB II

: RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

BAB III : URUSAN DESENTRALISASI BAB IV : TUGAS PEMBANTUAN BAB V

: TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

BAB VI : PENUTUP Selanjutnya berdasarkan sistematika LPPD Kabupaten Magetan Tahun 2014 tersebut di atas, pada Bab I ini dapat disajikan sebagai berikut :

A.

DASAR HUKUM Dasar hukum pembentukan Kabupaten Magetan adalah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah

dengan

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730 ); Adapun

dasar

hukum

penyusunan

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 459 ); 3. Peraturan

Pemerintah

Penyelenggaraan

Nomor

Pemerintahan

3

tahun

2007

tentang

Daerah Kepada Pemerintah,

Laporan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 3


4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4815 ); 5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 120/313/OTDA, tanggal 24 Januari 2011 perihal Penyusunan LPPD tahun 2010

B.

GAMBARAN UMUM DAERAH Gambaran umum daerah meliputi tentang kondisi geografis daerah, gambaran umum demografis dan kondisi ekonomi Kabupaten Magetan, secara rinci mengenai hal-hal tersebut sebagai berikut : 1. Kondisi Geografis a. Batas Administrasi Daerah Secara

geografis

Kabupaten

Magetan

terletak

pada

7 ° 38„ 30“ LS dan 111 ° 20‟ 30” BT bujur timur, terletak di ujung barat Propinsi Jawa Timur, dan berada di ketinggian antara 60 s/d 1.660 meter di atas permukaan air laut. Magetan berbatasan langsung dengan propinsi Jawa Tengah tepatnya di sebelah selatan dengan Kabupaten Wonogiri dan sebelah barat dengan Kabupaten Karanganyar. Selain dengan kedua Kabupaten tersebut disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, sebelah Timur dengan Kabupaten Madiun dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo. b. Luas Wilayah Magetan merupakan Kabupaten terkecil ke dua se Jawa Timur setelah Sidoarjo, dengan luas seluruh Kabupaten Magetan 688,8474 km2, Kecamatan Parang merupakan Kecamatan terluas dengan luas 71,6447 km2,

sedang

Kecamatan

Karangrejo

dengan

luas

15,1527

Km2

merupakan kecamatan dengan luas terkecil. Dengan 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Magetan, berarti rata – rata luas tiap kecamatan sebesar 38,2693 Km2, jarak antar Ibu kota kecamatan yang tidak terlalu jauh

merupakan

salah

satu

faktor

yang

menguntungkan

untuk

pelaksanaan pembangunan. Jarak terpendek adalah Kecamatan Poncol dan Plaosan yang berjarak 3,4 Km dan jarak terjauh Kecamatan Parang – Kartoharjo sejauh 41 Km. Sedang jarak terpendek dari Ibu kota Kabupaten ke Kecamatan, adalah Kecamatan Magetan sejauh 2 Km dan jarak terjauh dengan Kecamatan Kartoharjo dengan jarak 26 Km. 4


Secara administratif wilayah Kabupaten Magetan terdiri

dari

18 Kecamatan, 207 Desa, 28 Kelurahan dan 831Dusun. Tabel 1.1 Data Luas Wilayah, Jumlah Desa, Kelurahan dan Dusun Menurut Kecamatan se Kabupaten Magetan Luas Wilayah No

Jumlah

Kecamatan (Km2)

Desa

Kelurahan

Dusun

1

Barat

22,7248

12

2

36

2

Bendo

42,9000

15

1

100

3

Karangrejo

15,1527

11

2

28

4

Karas

35,2858

11

-

28

5

Kartoharjo

25,0300

12

-

27

6

Kawedanan

39,4450

17

3

57

7

Lembeyan

54,8461

9

1

49

8

Magetan

21,4124

5

9

54

9

Maospati

25,2599

12

3

37

10

Ngariboyo

39,1338

12

-

46

11

Nguntoronadi

16,7150

9

-

26

12

Panekan

64,2294

16

1

56

13

Parang

71,6447

12

1

54

14

Plaosan

66,0943

13

2

80

15

Poncol

51,3064

7

1

34

16

Sidorejo

39,1547

10

-

41

17

Sukomoro

33,0532

13

1

39

18

Takeran

25,4592

11

1

39

Jumlah

688,8474

207

28

831

Sumber : Kecamatan Se-Kabupaten Magetan

c. Topografi Kabupaten Magetan mempunyai topografis daerah sebagai berikut : a. Wilayah pegunungan dengan kondisi subur di Kecamatan Plaosan, kondisi sedang berada di Kecamatan Panekan, Kecamatan Poncol bagian barat dan Kecamatan Sidorejo, wilayah sedang di Kecamatan Parang, Kecamatan Lembeyan, Kecamatan Poncol bagian timur dan 5


Kecamatan Kawedanan bagian selatan termasuk daerah pegunungan yang kurang subur. b. Wilayah dataran rendah dengan kondisi subur di Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Karangrejo, Kecamatan Barat, Kecamatan Kartoharjo dan Kecamatan Takeran. Kondisi sedang berada di Kecamatan Maospati, Kecamatan Magetan, sebagian Kecamatan Sukomoro. Sedangkan sebagian Kecamatan Bendo dan sebagian Kecamatan Sukomoro termasuk daerah dataran rendah yang kurang subur. Dengan suhu udara berkisar antara 16° - 20° C di daerah pegunungan dan 22° - 26° C di dataran rendah, Magetan merupakan daerah yang berpotensi di bidang Pertanian dan Pariwisata, curah hujan yang turun mencapai 1.481 – 2.345 mm per tahun di dataran tinggi dan 867 – 1.551 mm per tahun untuk dataran rendah. d. Jumlah Bangunan Rumah Tempat Tinggal Adapun jumlah bangunan rumah tempat tinggal di Kabupaten Magetan adalah sebagi berikut : Tabel 1.2 Data Jumlah Rumah Menurut Kecamatan se Kabupaten Magetan No

Kecamatan

Jumlah Bangunan Rumah

1

Barat

8.738

2

Bendo

12.017

3

Karangrejo

6.955

4

Karas

9.630

5

Kartoharjo

7.560

6

Kawedanan

11.797

7

Lembeyan

10.700

8

Magetan

13.114

9

Maospati

14.265

10

Ngariboyo

10.160

11

Nguntoronadi

5.685

12

Panekan

14.736

13

Parang

11.719

14

Plaosan

12.624

Keterangan

6


15

Poncol

7.468

16

Sidorejo

7.012

17

Sukomoro

9.322

18

Takeran

10.346

Jumlah

183.848

Sumber : BPS, Kabupaten Magetan Dalam Angka Tahun 2014

2. Kondisi Demografis Populasi penduduk akhir tahun 2014 menurut kelompok umur menunjukkan bahwa usia 30 – 34 tahun memiliki jumlah paling besar dibanding kelompok umur yang lain yaitu sebesar 63.818 jiwa atau 9,14 % dari total penduduk. Selengkapnya seperti pada tabel 1.3 berikut : Tabel 1.3 Struktur Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin Kabupaten Magetan Per 31 Desember Tahun 2014 Struktur Usia

Jenis Kelamin Jumlah

( tahun )

Laki - Laki

Perempuan

75

12.583

22.131

34.714

70 – 74

11.111

14.732

25.843

65 – 69

10.988

13.993

24.981

55 – 59

22.178

23.900

46.078

45 – 49

25.782

28.920

54.702

40 – 44

29.873

31.473

61.346

35 – 39

31.190

31.554

62.744

30 – 34

35.073

35.441

70.514

25 – 29

31.693

32.517

64.210

20 – 24

26.737

27.377

54.114

15 – 19

26.769

26.395

53.164

10 – 14

26.852

26.686

53.538

7


5–9

26.384

26.018

52.402

0–4

24.431

24.189

48.620

Total

340.640

364.181

704.821

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Magetan posisi Desember 2014

Jumlah penduduk Kabupaten Magetan pada akhir tahun 2014 adalah 704.821 jiwa terdiri atas penduduk laki-laki 340.640 jiwa dan 364.328 jiwa penduduk perempuan, dengan demikian seks rasio penduduk Kabupaten Magetan dengan jumlah penduduk yang

terbesar

berada di Kecamatan

Panekan sebanyak 58, 243 jiwa, sedangkan yang paling sedikit adalah di Kecamatan Nguntoronadi sebanyak 22.497 jiwa. Banyaknya penduduk ini dikuti dengan banyaknya kepala keluarga (KK) yaitu yang paling banyak di Kecamatan Panekan sebesar

16.641,

dan terkecil di Kecamatan

Nguntoronadi sebanyak 6.428 KK. Dengan luas wilayah 688,85 km2 dan jumlah penduduk 704.821 jiwa maka rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Magetan adalah 900 jiwa per Km2. Kecamatan Magetan sebagai ibukota Kabupaten menempati urutan pertama sebagai kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya yaitu sebesar 2.227 jiwa per km 2, sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Poncol sebesar 590 jiwa per km2. Tabel 1.4 Data Jumlah Penduduk Kabupaten Magetan Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Per 31 Desember Tahun 2014 Jenis Kelamin No

Kecamatan

Jumlah Laki - Laki

Perempuan

1

Barat

16.201

17.475

33.676

2

Bendo

20.785

22.054

42.839

3

Karangrejo

12.725

15.287

28.012

4

Karas

18.967

19.496

38.463

5

Kartoharjo

13.000

13.552

26.552

6

Kawedanan

22.399

23.768

46.167

7

Lembeyan

19.858

21.462

41.320

8

Magetan

22.897

24.609

47.506 8


9

Maospati

22.171

26.675

48.846

10

Ngariboyo

19.456

20.459

39.915

11

Nguntoronadi

11.039

11.458

22.497

12

Panekan

28.528

29.715

58.243

13

Parang

22.348

24.519

46.867

14

Plaosan

26.527

27.178

53.705

15

Poncol

15.046

15.525

30.571

16

Sidorejo

14.177

14.526

28.703

17

Sukomoro

15.682

17.193

32.875

18

Takeran

19.838

20.377

40.215

340.640

364.181

704.821

Total


Jumlah kepala keluarga (KK) di Kabupaten Magetan

adalah

201.888 KK. Ini berarti bahwa banyaknya penduduk yang menempati satu rumah tangga dari hasil SP2010 rata-rata sebanyak 3,57 atau 4 jiwa. Ratarata anggota rumah tangga di setiap Kecamatan berkisar antara 3,26

jiwa

sampai dengan 4,02 jiwa. Kecamatan Karas memiliki rata-rata anggota rumah tangga terbesar yakni sebesar 4,02 atau 4 jiwa tiap rumah tangga, sedangkan kecamatan Kartoharjo memiliki rata-rata anggota rumah tangga terkecil yakni sebesar 3,26 atau 3 jiwa tiap rumah tangga. Tabel 1.5 Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Magetan Jumlah Kepala Kecamatan Keterangan Keluarga

No

1

Barat

9.622

2

Bendo

12.240

3

Karangrejo

4

Karas

5

Kartoharjo

6

Kawedanan

8.003 10.989 7.586 13.191

9


7

Lembeyan

11.806

8

Magetan

13.573

9

Maospati

13.956

10

Ngariboyo

11.404

11

Nguntoronadi

12

Panekan

16.641

13

Parang

13.391

14

Plaosan

15.344

15

Poncol

8.735

16

Sidorejo

8.201

17

Sukomoro

9.393

18

Takeran TOTAL

6.428

11.490 201.888


3. Kondisi Sosial a. Pendidikan Pendidikan sebagai aspek dasar menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, berpengetahuan, cakap, tangguh, dan berdaya saing, menjadi prioritas pembangunan dan mendapat perhatian sangat besar dari pemerintah kabupaten Magetan. Di era kompetisi global kemajuan suatu daerah memerlukan landasan yang cukup kuat di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang mewjudkan SDM yang berkualitas. Perkembangan pendidikan di Kabupaten Magetan tiap tahun terus mengalami peningkatan, ditandai dengan terus meningkatnya jumlah lulusan dari strata pendidikan yang lebih tinggi. Sarana dan prasarana pendidikan tiap tahun terus ditingkatkan, terutama melalui renovasi gedung sekolah dan peningkatan prasarana penunjang, peningkatan kualitas tenaga pengajar dari semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemerataan akses pendidikan terutama di daerah-daerah pinggiran. Namun demikian, angka hanya lulus di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) masih cukup tinggi.

10


Pembangunan

pendidikan

di

kabupaten

Magetan

telah

menunjukkan perkembangan yang cukup berarti. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya angka melek huruf masyarakat Magetan. Jika melihat dari partisipasi penduduk bersekolah dapat dilihat dari angka partsipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) yang semakin meningkat tiap tahunnya. Angka putus sekolah di Kabupaten Magetan relatif sangat kecil, tidak sampai 1% sampai dengan tahun 2013, baik untuk SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/MA/SMK. Keberhasilan ini karena telah dilakukan upaya untuk menekan angka putus sekolah antara lain dengan memberikan bantuan kepada siswa miskin dan memberikan penyuluhan berkelanjutan mengenai pentingnya pendidikan serta siswa diberikan bekal pelajaran ketrampilan dan memberikan tambahan mata pelajaran (kecakapan hidup) agar siswa memiliki daya saing manakala tidak mampu melanjutkan pendidikan berikutnya. Informasi lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut : TABEL 1.6 INDEKS PENDIDIKAN KAB. MAGETAN Uraian

2013 (%)

2014 (%)

97,82

99,37

- SD/MI

111,39

112,01

- SMP/MTs

101,24

102,00

- SMA/SMK/MA

93,23

94,92

- SD/MI

98,03

98,49

- SMP/MTs

91,81

92.46

- SMA/SMK/MA

76,59

77.18

7,76

7,76

a. Angka melek huruf b. Angka partisipasi kasar

c. Angka partisipasi murni

d. Rata-rata lama sekolah ( Tahun)

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Magetan Tahun 2014

TABEL 1.7 PROSENTASE JUMLAH LULUSAN SEKOLAH 2013 2014 Jenjang Sekolah (%) (%)

No. 1

SD

100

100

2.

SLTP

100

100

4.

SLTA

99,96

99,96 11


Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Magetan Tahun 2014 Komposisi penduduk menurut pendidikan merupakan isu sentral, karena dengan pembangunan Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta kemampuan sumber daya manusia. TABEL 1.8 KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN No

Tingkat Pendidikan

2012 (%)

2013(%)

1.

SD/MI

50.476

51.216

2.

SMP/MTs

24.307

27.203

3.

SMA/SMK/MA

5.741

5.067

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Magetan Tahun 2014 b. Ketenagakerjaan Struktur penduduk menurut ketenagakerjaan dapat digolongkan berdasarkan pada penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dibedakan sebagai angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Mereka yang dapat diserap oleh pasar kerja digolongkan bekerja, sedangkan yang tidak / belum diserap oleh pasar kerja yaitu mereka yang sedang mencari pekerjaan. Di sisi lain, mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi digolongkan sebagai bukan angkatan kerja, yaitu mereka yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga, sekolah atau mereka yang tidak mampu melakukan kegiatan karena usia tua atau alasan kesehatan fisik (cacat). Adapun komposisi penduduk usia kerja yang bekerja menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.9 Jumlah Pekerja Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Magetan Bidang pekerjaan Pertanian Pertambangan dan Penggalian

2009

2010

2011

275.449

283.653

286.489

44

57

63 12


Industri

35.426

36.482

37.212

522

538

591

Bangunan

12.447

12.819

13.075

Perdagangan, Hotel dan Restoran

61.148

61.330

62.556

Pengangkutan dan Komunikasi

6.397

6.589

6.720

Keuangan.

1.697

1.749

1.784

Jasa-jasa

40.870

42.088

42.848

Lain – lain

1.218

1.236

1.261

435.218

446.541

452.599

Listrik, Gas dan Air Bersih

TOTAL

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Magetan Tahun 2014

4. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan Daerah 1). Pariwisata Objek dan daya tarik pariwisata di Kabupaten Magetan yang dapat menarik pangsa pasar sebenarnya cukup banyak, namun belum dikembangkan secara optimal, obyek wisata andalan Kabupaten Magetan adalah telaga Sarangan. Pariwisata

di

Kabupaten

Magetan

khususnya

Telaga

Sarangan telah memberikan lapangan kerja jasa wisata seperti pemandu wisata, pedagang kaki lima, tukang kuda/perahu, pengusaha hotel restoran. Tercatat saat ini jumlah pemandu wisata sebanyak 25 orang, tukang perahu 60 orang, tukang kuda 40 orang, PK5 618 orang. TABEL 1.10 KUNJUNGAN WISATAWAN Pengunjung Wisata

Tahun 2013

Tahun 2014

Telaga Sarangan

577.373

627.198

Sumber : Dinas Parbudpora Kab. Magetan Namun demikian pemerintah Kabupaten Magetan juga terus mengembangkan obyek wisata lainnya sebagai pendudukung obyek wisata Telaga Sarangan antara lain : Pengembangan Agrowisata Strawberry dan Jeruk Pamelo, Pengembangan Wisata Budaya Labuh Sesaji di Telaga Sarangan, serta Ledug Suro di alon-alon kota Magetan. 13


TABEL 1.11 DAFTAR OBYEK WISATA No

Nama Obyek Wisata

Kecamatan

1

Telaga Sarangan

Plaosan

2

Telaga Wahyu

Plaosan

3

Air Terjun Tirtosari

Plaosan

4

Air Terjun Waton Jamas Ndak Tuo

Plaosan

(Air Terjun Watu Ondo , Jarakan dan Pundak Kiwo) 5

Air Terjun Tirto Gumarang

Plaosan

6

Camping Ground

Plaosan

8

Waduk Gonggang

Poncol

Sumber : Dinas Parbudpora Kab. Magetan Upaya penyediaan akomodasi pendukung lainnya beserta fasilitas informasi yang cukup lengkap mengenai keberadaan hotel yang ada : TABEL 1.12 HOTEL, KAMAR DAN TEMPAT TIDUR TAHUN 2014 No.

Klasifikasi

1

Bintang 1

2

Akomodasi / Hotel

Kamar

Tempat Tidur

2

59

257

Melati 1

59

702

2.198

3

Melati 2

9

240

676

4

Melati 3

6

177

505

5

Pondok Wisata

30

256

670

106

1.434

4.307

Jumlah

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Magetan 2). Industri Profil industri pengolahan di Kabupaten Magetan sampai tahun 2013 masih didominasi oleh Industri kecil, menunjukkan jumlah industri kecil formal maupun non formal. Jumlah industri kecil formal 14


bertambah 52 unit sehingga menjadi 761 dengan tenaga kerja 5.333 tenaga kerja, sedangkan untuk industri kecil non formal sebanyak 14.088 unit tenaga kerja 32.885 tenaga kerja. Beberapa jenis industri kecil

( kerajinan rakyat ) yang

memberikan andil cukup besar bagi perindustrian penyamakan kulit menghasil produksi sebesar Rp 73.711.000,00, alas kaki dari kulit menghasilkan produksi sebesar Rp. 69.750.000,00, makan ringan sebesar Rp. 56.566.000, Industri Tahun 56.565.000,00 dan batu bata Rp. 55.377.000,00. Jenis Industri Kecil Kerajinan Rakyat

Formal dan Non

Formal di Kabupaten Magetan sebanyak : 14.849 unit usaha, dan Tenaga kerja 38.218 tenaga kerja dengan Hasil produksi sebesar Rp. 645.742.145.500,00. 3). Perdagangan Perkembangan usaha perdagangan baru terus meningkat, karena adanya keuntungan usaha yang tentunya didukung oleh daya beli masyarakat, dan adanya fasilitasi ketersediaan pasar secara fisik, pameran dagang dan kemudahan perijinan. Perkembangan usaha perdagangan baru di

Kabupaten Magetan tahun 2013 sebanyak

5.692 meningkat menjadi 6.209 tahun 2014 atau 9,10 %. Pemilikan Surat Ijin Usaha perdagangan (SIUP) tahun 2013 menunjukkan bahwa perusahaan kecil dan mikro mendominasi hampir 90,49 % dari seluruh perusahaan yang memiliki SIUP. Jumlah perusahaan yang memiliki SIUP meningkat dari tahun ketahun. Pemilik Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kabupaten Magetan sejumlah 589 Perusahaan terdiri dari Perusahaan besar, Menengah, Kecil dan Mikro Kecil. 4). Pertanian

Luas wilayah Magetan 68.885Ha, terbagi atas 28.250 Hektar tanah sawah dan 40.635 hektar tanah kering, serta sawah irigasi : 27.138 hektar. Pertanian merupakan sektor yang paling dominan di Kabupaten Magetan hidup dari bercocok tanam. Komoditas tanaman bahan makanan, utamanya padi merupakan produk yang besar peranannya bagi masyarakat Magetan. Luas panen, produksi dan rara rata produksi tanaman pangan di Kabupaten Magetan, tahun 2014 padi 3.041.600 Kuintal 15


dan diikuti oleh produksi Jagung : 778.030 Kuintal, Ubi kayu 934.790 Kuintal serta Ubi jalar : 593.200 Kuintal. Buah – Buahan tiga jenis buah – buahan yang banyak dihasilkan adalah jeruk besar (216.261 Kuintal ) Mangga (202.648 Kuintal) dan Pisang (64.603 Kuintal) dari tiga jenis buah – buahan tersebut yang paling menonjol. Sayur – Sayuran Sementara sayur – sayuran yang banyak diproduksi adalah Bawang merah (14.665 Kuintal), Sawi (45.363 Kuintal) dan Cabe Rawit (11.813 Kuintal) dari sayur – sayuran ratarata mengalami peningkatan. 5). Perkebunan dan Kehutanan Perkembangan produksi hasil perkebunan yang paling dominan adalah Tebu (494.387,19) tahun 2013 dan meningkat menjadi (509.427,00 Kuintal) atau 3,04 %, dan untuk tanaman produksi hasil hutan rakyat jenis tanaman Kayu Jati (1.605,25 M3) dan Kayu Mahoni (1.965,50 M3) terus mengalami peningkatan. Sedangkan untuk hasil produksi Kehutanan Kayu Jati (1.592,43 M3) di tahun 2013 dan meningkat sebesar 1.605,25 m3 atau 0,80 %. Untuk hasil produksi Kayu Mahoni sebesar 1.929,38 m3 tahun 2013 meningkat menjadi 1.965,50 m3 atau 1,87 %. 6). Gambaran Polulasi Ternak Besar, Kecil, Unggas dan Kelinci, dan Perikanan Peternakan Gambaran mengenai populasi ternak besar, kecil dan unggas serta kelinci untuk ternak besar

rata

rata

mengalami

kenaikan, tahun 2014 sapi potong ( 106.913 ekor), Sapi perah (191 ekor), Kerbau (331 ekor) sedangkan ternak kecil Kambing mengalami penurunan 39.418 ekor tahun 2013 turun menjadi 37.918 ekor tahun 2014. Untuk unggas yang mengalami kenaikan Ayam pedaging 3.667.692 ekor tahun 2013 menjadi 9.327.200 ekor tahun 2014. Peningkatan

produksi

perikanan

budidaya

perikanan

budidaya didorong oleh berkembangnya usaha budidaya perikanan air tawar

(kolam)

dan

meningkatnya

minat

masyarakat

dalam

pembudidayaan ikan. Perkembangan produksi perikanan budidaya ikan : 937,86 Ton tahun 2013 naik menjadi 1.152,75 ton tahun 2014.

16


b. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB (tiga tahun terakhir) 1. Struktur Ekonomi Magetan Struktur perekonomian Kabupaten Magetan dapat dilihat dari indikator distribusi persentase nilai tambah bruto sektoral yang meliputi 9 sektor, yaitu pertanian, pertambangan dan penggalian, industri

pengolahan,

listrik,

gas

dan

air

bersih,

bangunan,

perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa. Dari kesembilan sektor tersebut dikelompokkan menjadi sektor primer (pertanian, pertambangan dan penggalian), sektor sekunder (industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan), sektor tersier (perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa). Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang ukurannya terdiri dari PDRB atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. PDRB dipakai untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah, dan secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan produksi yang terjadi di suatu daerah. TABEL 1.13 NILAI PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN DAN BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2012 – 2013 Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)

Sektor 2011 1. Pertanian 2. Pertambangan dan penggalian 3. Industri pengolahan 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan dan

2012

Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah) 2013

2011

2012

2013

2.470.674,00

2.71.127,07

3.137.005,43

1.146.1540,98 1.192.328,62 1.243.065,84

42.050,23

45.732,51

51.011,30

17.493,85

17.812,24

18.748,03

709.061,54

806.768,30

920.718,73

300.096,35

320.842,74

342.644,66

80.634,04

87.441,55

95.470,27

31.063,15

33.309,61

35.933,62

569.440,10

630.047,02

733.832,52

200.572,85

216.402,06

232.480,73

2.247.737,87

2.564.612,01

3.043.637,12

188.045,93

208.952,22

243.497,71

74.907,91

81.610,46

89.609,40

355.093,87

400.877,85

463.937,78

159.098,14

171.273,65

185.019,70

948.731,43 1.041.656,10 1.149.708,46

17

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Jasa Usaha 9. Jasa - jasa

1.615.442,72

1.782.133,40

1.909.076,10

PDRB

8.278.181,32

9.297.691,92

10.598.186,96

594.670,16

619.376,45

643.934,96

3.472.774,82 3.694.611,37 3.941.145,40

Sumber : BPS Kabupaten Magetan tahun 2014 Tabel di atas menunjukkan

bahwa

kontribusi

sektor

pertanian, perdagangan hotel dan restoran masih dominan menyusul bidang jasa - jasa, industri pengolahan, bangunan,

keuangan,

persewaan dan jasa usaha, pengangkutan listrik, gas dan air bersih dan yang paling rendah pertambangan dan penggalian, memiliki angka paling kecil karena Magetan tidak memiliki tambang yang dapat diunggulkan. Perkembangan perekonomian Kabupaten Magetan juga dapat dilihat dari PDRB perkapita, meskipun angka PDRB perkapita tersebut tidak menggambarkan pendapatan penduduk secara nyata karena angka tersebut merupakan angka rata-rata. PDRB perkapita merupakan suatu indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum di suatu daerah yang dihitung dengan cara membagi data PDRB terhadap jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Konstribusi

kelompok

sektor

primer

(pertanian,

pertambangan dan penggalian) terhadap PDRB Kabupaten Magetan padat tahun 2012 sebesar 30,29 % kemudian tahun 2013 turun menjadi 30,08 %. Sementara konstribusi kelompok sektor skunder (industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan), dari 16,40 % pada tahun 2012 menjadi 16,51 % tahun 2013, sedangkan konstribusi kelompok sektor tersier (perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa), dari 53,31 % pada tahun 2012 mejadi 53,41 % tahun 2013. Kondisi diatas menunjukkan telah terjadi transformasi perekonomian atau perubah struktur ekonomi yang ditandai dengan menurunnya sektor primer dan semakin meningkatnya peran sektor non primer terhadap PDRB Kabupaten Magetan. Peran sektor pertanian cenderung menurun. Hal ini karena alih fungsi lahan pertanian yang merubah menjadi lahan non pertanian terutama untuk pemukiman penduduk, luas lahan pertaninan semakin berukurang.

18


Sebaliknnya peranan sektor tersier terutama sektor perdagangan, hotel dan restoran menunjukan perkembangan semakin cepat.

TABEL 1.14 PERANAN SEKTORAL PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA No.

Tahun 2012

Tahun 2013

Primer

30,29

30,08

1

Pertanian

29,80

29,60

2

Pertambangan dan penggalian

0,49

0,48

Sekunder

16,40

16.51

3

Industri pengolahan

8,68

8,69

4

Listrik, Gas dan Air Bersih

0,94

0,90

5

Bangunan

6,78

6,92

Tersier

53.31

53,41

Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Usaha

27,58

28,72

2,25

2,30

4,31

4,38

Jasa – jasa

19,17

18,01

100,00

100,00

6 7 8 9

Sektor

PDRB

Sumber : BPS Kabupaten Magetan tahun 2014 2. Laju Pertumbuhan EKonomi Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ketersediaan sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, modal, tekhnologi, kebijakan pemerintah 19


daerah dan tentunya situasi keamanan wilayah. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh situasi perekonomian nasional maupun internasional, tersebut tabel dibawah pertumbuhan ekonomi Magetan dan Jawa Timur :

TABEL 1.15 PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT SEKTOR Sumber Pertumbuhan

Sektor

2012

2013

4.03

4,26

2. Pertambangan dan penggalian

1,82

5,25

3. Industri pengolahan

6,91

6,80

4. Listrik, Gas dan Air Bersih

7,23

7,88

5. Konstruksi

7,89

7,43

9,79

10,37

8,95

9,80

7,65

8,03

4,15

3,97

6,39

6,67

1. Pertanian

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Usaha 9. Jasa – jasa PDRB Sumber : BPS Th. 2014 Kab. Magetan

TABEL 1.16 PERBANDINGAN PERTUMBUHAN EKONOMI, MAGETAN, JAWA TIMUR DAN NASIONAL Tahun

Magetan

Jawa Timur

Nasional

2012

6,39

7,27

5,78

2013

6,67

6,65

6,23

Sumber : BPS Th. 2014 Kab. Magetan 3. PDRB Perkapita dan Pendapatan Perkapita Salah satu tujuan akhir penghitungan PDRB adalah untuk mendapatkan angka Pendapatan Regional Perkapita. Angka ini 20


merupakan salah satu indikator penting yang biasanya digunakan sebagai alat untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum disuatu wilayah. Besaran PBRB pendapatan perkapita dan pendapatan per kapita dapat dijadikan salah satu alat ukur untuk mengetahui sejauh mana nilai tambah yang dihasilkan dari berbagai kegiatan ekonomi dapat dinikmati setiap penduduk, mulai dari bayi yang baru lahir sampai penduduk usia lanjut. Penghitungan pendapatan yang benar – benar diterima oleh penduduk Kabupaten Magetan sampai saat ini belum dapat dilakukan, karena belum tersedianya data arus pendapatan yang mengalir antar Kabupaten atau kota. Dengan mengabaikan adanya arus pendapatan antar daerah maka penghitungan pendapatan perkapita yang paling mendekati adalah melalui besaran Produk Domestik Regional Neto (PDRN) Perkapita. Pada tahun 2012 pendapatan regional perkapita Kabupaten Magetan atas Harga Berlaku sebesar Rp. 13.927 Juta, atau naik Rp. 1,519 juta 21 di banding tahun sebelumnya. Dalam periode lima tahun terakhir telah terjadi peningkatan pendapatan regional perkapita mencapai 56,07 %, yaitu dari Rp. 8,924 juta pada tahun 2008 menjadi 13.927 juta pada tahun 2012. TABEL 1.17 PDRB PERKAPITA DAN PDRN PERKAPITA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2012 – 2013 PDRB & PDRN Perkapita No

(Rp. Juta )

Uraian 2012

2013

1

PDRB Perkapita

14,966

17.005

2

PDRN Perkapita

13,927

15.825

Sumber : BPS Th. 2014 Kab. Magetan 4. Tingkat Perkembangan Harga Pemerintah selalu berusaha agar laju inflasi terkendali, apabila

inflasi

tinggi,

tingkat

pendapatan

yang

diterima

oleh

masyarakat tidak akan mempunyai arti, karena dengan tingginya

21


tingkat inflasi kemampuan daya beli dari pendapatan (uang) yang diterima akan menurun. Dari hasil bagi PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan, maka diperoleh indeks harga implisit. Perubahan insdek harga implisit antar tahun merupakan gambaran angka inflasi dari sisi prodosen atau biasa disebut laju implisit. Hasil pengghitungan insdeks implisit dapat menunjukkan adanya kenaikkan harga barang dan jasa atau sebaliknya. Perubahan insdeks implisit dari PDRB Magetan merupakan gambaran dari peningkatan harga seluruh barang dan jasa dalam periode satu tahun. Angka ini mempunyai arti yang hampir sama dibanding inflasi, hanya berbeda cakupannya karena angka inflasi yang biasanya dihitung bulanan oleh pemerintah adalah angka inflasi yang diperoleh Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan jenis dan jumlah komoditi yang telah ditentukan, sedangkan angka inflasi yang disajikan pada publikasi ini mengacu pada perubahan harga ditingkat prodosen dengan jumlah komoditi yang lebih besar sesuai dengan komoditi yang diproduksi di wilayah Kabupaten Magetan dalam rentang waktu satu tahun, tersebut dalam tabel dibawah : TABEL 1.18 NILAI INFLASI RATA-RATA TAHUN 2012 S/D 2013 KABUPATEN MAGETAN Sektor

2012

2013

1. Pertanian

7,82

8,58

2. Pertambangan dan penggalian

6,81

5,98

3. Industri pengolahan

6,42

6,86

4. Listrik, Gas dan Air Bersih

1,13

1,21

5. Konstruksi

2,55

8,42

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

3,92

7,52

7. Pengangkutan dan Komunikasi

1,99

6,13

4,87

7,13

5,92

3,04

5,57

6,86

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Usaha 9. Jasa – jasa PDRB Sumber : BPS Th. 2014 Kab. Magetan

22


Pertumbuhan pengeluaran

ekonomi

pemerintah,

selain

investasi,

ditentukan

juga

oleh

dipengaruhi

peningkatan

oleh

konsumsi

masyarakat, dimana peningkatan konsumsi akan meningkat jika daya beli masyarakat juga meningkat. Indeks daya beli di tahun 2013 menjadi 65,55 %. Hal ini juga dapat menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi / kesejahteraan masyarakat stabil.

TABEL 1.19 INDEKS DAYA BELI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2012 – 2013 Uraian Indeks Daya beli (dalam %)

Indeks

Pembangunan

2012

2013

65,55

65,55

Manusia

(IPM)

,

Tujuan

utama

Pembangunan Manusia pada hakekatnya untuk meningkatkan kesejahateraan seluruh lapisan masyarakat baik materiil maupun spituriil. Namun demikian kenyataan menunjukkan masih ada masyarakat yang secara materi saja belum sejahtera. TABEL 1.20 ANGKA IPM KABUPATEN MAGETAN No.

Tahun

Angka IPM Magetan

1.

2012

73,59

2.

2013

74,34

Sumber : BPS Keberhasilan dalam pembangunan manusia, ditunjukkan besaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dibangun atas 3 komponen yakni Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Daya Beli. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Magetan terus mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. TABEL 1.21 REALISASI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 23


(IPM) No.

Indikator

2012

2013

1

Indeks pendidikan

77,73

77,73

2

Indeks kesehatan

77,51

77,51

3

Indeks daya beli

65,55

65,55

Sumber : BPS Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sangat berguna ketika Pemerintah

Kabupaten

Magetan

ingin

mengetahui

seberapa

besar

masyarakat Kabupaten Magetan yang tidak bekerja, yang pada akhirnya Kabupaten Magetan bisa merencanakan pembukaan lapangan kerja baru. Oleh karena semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka, kerawanan sosial diduga akan turut meningkat, dan sebaliknya, akan membuat kestabilan sosial di dalam masyarakat. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPP) Magetan menunjukkan tren bergelombang dari sebesar 2,48 % Tahun 2013, menjadi 2,93 % Tahun 2014, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat masih belum mampu menyerap tenaga kerja yang optimal. TABEL 1.22 PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KEATAS MENURUT KEGIATAN UTAMA DI KABUPATEN MAGETAN No.

Kegiatan Utama

2013

2014

1

Penduduk 15 +

489.406

532.576

2

Angkatan Kerja

352.469

378.195

3

 Bekerja

338.865

361.351

 Penganggur

13.604

16.844

4

TPAK (%)

70,39

71,01

5

TPT (%)

2,48

2,93

Indikator Jumlah Penduduk Miskin termasuk sangat strategis karena pembangunan tidak cukup hanya tumbuh tetapi terdistribusi kepada seluruh masyarakat Magetan. Oleh karenanya diperlukan alat ukur sebagai indikator melihat perkembangan kemakmuran seluruh masyarakat Kabupaten Magetan yang salah satunya adalah Indikator Jumlah Penduduk Miskin, dengan

semakin

rendah

jumlah

penduduk

miskin

maka

diharapkan

kemakmuran penduduk semakin merata.

24


Realisasi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Magetan. di tahun 2012 sebesar 11,45 %, angka kemiskinan tahun 2013 di Kabupaten Magetan 12,14 %. Berikut realisasi Jumlah Penduduk Miskin : TABEL 1.23 PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2011-2013 Indikator Jumlah Penduduk Miskin

Target (%) 2011

2012

2013

12,01

11,45

12,14

Sumber: BPS Kab. Magetan

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) Arah kebijakan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Magetan telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan Tahun 2005 - 2020 Selanjutnya, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah tersebut, dilakukan melalui tahapan dan skala prioritas pembangunan yang dijadikan agenda pembangunan jangka menengah daerah secara berkesinambungan dan saling menjaga dari periode satu ke periode berikutnya sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2013–2018, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor: 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan tahun 2013 - 2018, merupakan RPJMD Kedua dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Magetan yang ditujukan untuk lebih memantapkan hasil-hasil pembangunan.yang telah dicapai sebelumnya. A.

VISI DAN MISI 1) Visi 25


Visi merupakan cita-cita atau harapan yang ingin diwujudkan melalui program kegiatan yang terukur, dilaksanakan secara konsisten dan komprehensif berdasarkan kesepakatan bersama. Visi Pemerintah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut : TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MAGETAN YANG ADIL, MANDIRI DAN BERMARTABAT

2) Misi Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Magetan dirumuskan 5 (Lima) Misi pembangunan sebagai berikut : 1) Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat ; 2) Mewujudkan kepemerintahan yang baik, dan peningkatan SDM yang profesional, dilandasi semangat pelaksanaan otonomi daerah ; 3) Menggairahkan

perekonomian

daerah,

melalui

berbagai

program

pengungkit, dan optimalisasi pengembangan SDM serta pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan ; 4) Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai guna menunjang pertumbuhan ekonomi daerah ; dan 5) Mewujudkan suasana aman dan damai, melalui penegakan, kepastian dan perlindungan hukum. Kesejahteraan Konsep "6 W" (RPJM Lama Untuk Analisis 2009 - 2014 Yang Dilanjutkan Untuk Masa Bhakti 2013 - 2018) 1) Wareg

:

Cukup Sandang, Pangan & Papan

2) Waras

:

Sehat Jasmani Dan Rohani

3) Wasis

:

Memiliki Pendidikan Layak

4) Wutuh

:

Keseimbangan Pembangunan Jasmani & Rohani

5) Widodo

:

Keselamatan Dunia Dan Akhirat

6) Waskito

:

Berpandangan Jauh Kedepan (Visioner)

3) Misi Pembangunan Daerah a. Misi Pembangunan Daerah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(LPMD)

Kabupaten Magetan tahun 2014 berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di

26


Kabupaten Magetan dalam segala bidang, guna menyiapkan kemajuan, kemandirian dan kemampuan bersaing. Dengan memperhatikan isu dan pencapaian visi Kabupaten Magetan yaitu Terwujudnya kesejahteraan masyarakat magetan yang adil, mandiri dan bermartabat, maka dirumuskan 5 (lima) Misi Kabupaten Magetan dalam

rangka

pencapaian misi pembangunan Kabupaten

Magetan 2014 yaitu sebagai berikut : a) Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; b) Mewujudkan kepemerintahan yang baik, dan peningkatan SDM yang profesional, dilandasi semangat pelaksanaan otonomi daerah; c) Menggairahkan perekonomian daerah, melalui berbagai program pengungkit, dan optimalisasi pengembangan sumber daya manusia serta pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan; d) Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah; dan e) Mewujudkan suasana aman dan damai, melalui penegakan, kepastian dan perlindungan hukum. b. Perwujudan Misi 1) Misi Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mengandung pengertian senantiasa ingin meningkatkan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama yang mengarah kepada upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik secara formal maupun informal yang bertujuan ingin menciptakan suasana kebersamaan dalam rangka menjaga stabilitas

daerah

demi

kelangsungan

pembangunan.

Dalam

berbangsa dan bernegara wajib menaati dan memahami empat pilar antara lain adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. 2) Misi Mewujudkan kepemerintahan yang baik, dan peningkatan sumber daya manusia yang profesional, dilandasi semangat pelaksanaan otonomi daerah. Mengandung pengertian mengembangkan sistem pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur pemerintah 27


yang dilandasi semangat profesionalisme untuk mewujudkan good governance. Good governance mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai tingkatan pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumbersumber sosial-budaya, politik, dan ekonomi. 3) Misi Menggairahkan perekonomian daerah, melalui berbagai program pengungkit, dan optimalisasi pengembangan sumber daya manusia serta pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. Misi ini untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Magetan dalam lima tahun ke depan dibutuhkan peningkatan kinerja ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam setiap upaya peningkatan perekonomian perlu adanya

prinsip

pengembangan

sumber

daya

manusia

serta

pemanfaatan sumber daya alam untuk kecukupan manusia dengan mengelolanya ekonomi

secara

harus

optimal.

Setiap

mengandung

tujuan

program

pengembangan

untuk

meningkatkan

pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Magetan yang adil dan bermartabat. 4) Misi Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah. Menyadari betapa pentingnya peran infrastruktur yang merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi dalam bentuk peningkatan produktifitas, lancarnya distribusi barang dan jasa dan meningkatnya nilai tambah produk yang dihasilkan. Secara tidak langsung ketersediaan

sarana

dan

prasarana

infrastruktur

juga

akan

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang merupakan modal utama bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. 5) Misi Mewujudkan suasana aman dan damai, melalui penegakan, kepastian dan perlindungan hukum. Keamanan, ketertiban dan ketentraman merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, dan merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Kondisi yang aman, tertib dan tenteram akan terwujud apabila 28


terdapat kesadaran kolektif dan komitmen patuh dari seluruh stakeholder pembangunan terhadap berbagai ketentuan yang telah disepakati bersama, yang direalisasikan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan hukum. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Magetan yang adil dan bermartabat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dengan sungguh-sungguh dan adil dengan perlakuan yang sama terhadap semua orang tanpa diskriminasi. Selain itu, faktor penting bagi terpeliharanya stabilitas kehidupan yang aman, tertib, tenteram dan dinamis adalah adanya rasa saling percaya dan harmoni dari seluruh stakeholder pembangunan.

B.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH 1.

Strategi Pembangunan Daerah Strategi yang dipilih untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut : 1)

Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya ketahanan moral dan mental masyarakat untuk membentengi diri dari krisis nilai sebagai akibat dari dampak negatif perubahan dan pembangunan adalah melakukan

pembinaan

terhadap

lembaga-lembaga

keagamaan,

lembaga pendidikan keagamaan formal dan non formal serta tenaga pembimbing keagamaan, mengembangkan sarana dan prasarana peribadatan, pembinaan keagamaan terhadap aparatur pemerintah serta mengintegrasikan pengamalan ajaran agama di sekolah. 2)

Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya toleransi umat beragama adalah mengembangkan komunikasi inter dan antar umat beragama.

3)

Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pelayanan

publik

adalah

meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah dan pelayanan publik, meningkatkan kapasitas kelembagaan yang efektif dan efisien serta meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya aparatur. 29


4)

Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan adalah menyempurnakan

sistem dan

prosedur pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah dan berkualitas. 5)

Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi lokal dengan memperhatikan kebijakan ekonomi regional, nasional dan global adalah mendorong pertumbuhan ekonomi sektor unggulan yang berwawasan

lingkungan,

mendorong

tumbuhnya

kluster-kluster

ekonomi, 6)

Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya kegiatan investasi untuk mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal adalah memberikan kemudahan dalam berinvestasi serta mendorong tumbuhnya dan berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

7)

Strategi untuk mencapai sasaran terwujudnya stabilitas pangan dan energi utama adalah menjamin ketersediaan stok dan kelancaran distribusi bahan pangan dan energi utama.

8)

Strategi untuk mencapai sasaran menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka adalah memberdayakan masyarakat miskin dan PMKS, meningkatkan kualitas tenaga kerja dan jaminan ekonomi sosial tenaga kerja, meningkatkan penyerapan jumlah tenaga kerja lokal serta memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa dalam rangka penguatan pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi desa.

9)

Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan secara merata dan berkualitas, meningkatnya

akses

masyarakat

terhadap

layanan

informasi,

meningkatkan kualitas kehidupan perempuan, anak dan keluarga sejahtera, meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan, serta memajukan olah raga daerah melaui pembinaan secara sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan. 10) Strategi untuk mencapai sasaran berkembangnya budaya lokal multikultur

yang

dapat

menjadi

media

perekat

sosial

adalah

melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah dari berbagai etnik dan golongan untuk menjaga pluralisme namun tetap terjaga persatuan dan kesatuan. 30


11) Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas lingkungan permukiman yang layak dan sehat adalah penataan ruang permukiman dan kawasan sesuai ketentuan zonasi, penyediaan sarana dan prasarana permukiman, mengendalikan pencemaran lingkungan serta meningkatkan luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik dan privat. 12) Strategi untuk mencapai sasaran terwujudnya alam dan lingkungan hidup yang lestari adalah mengelola sumber daya alam secara optimal dan berwawasan lingkungan, merehabilitasi lingkungan hidup yang mengalami penurunan kualitas serta mengarahkan dan menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. 13) Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas sarana dan prasarana transportasi yang aman, nyaman dan memadai adalah menyediakan infrastruktur jalan, jembatan beserta pendukungnya yang layak yang dapat menghubungkan antar wilayah dan pemukiman penduduk serta menjangkau sentra-sentra produksi pertanian dan produk unggulan daerah lainnya. 14) Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas, kuantitas dan jangkauan jaringan irigasi adalah Membangun jaringan irigasi yang handal dan dapat menjangkau daerah irigasi yang seluas-luasnya. 15) Strategi untuk mencapai sasaran menurunnya kasus pelanggaran hukum serta gangguan keamanan ketertiban masyarakat adalah mengembangkan budaya hukum, kesadaran dan ketaatan hukum serta mendorong terlaksananya penegakan hukum, mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban untuk mendukung stabilitas daerah dan meminimalisir ancaman, hambatan dan gangguan, mengembangkan nilai-nilai nasionalisme, persatuan dan kesatuan bangsa, demokrasi, pluralisme, serta penghormatan terhadap HAM. 16) Strategi

untuk

mencapai

sasaran

meningkatnya

kesiapsiagaan

masyarakat dan lembaga pemerintah dalam mengurangi resiko bencana adalah Meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam mendeteksi ancaman bencana dan melakukan upaya penyelamatan korban bencana. 2.

Arah Kebijakan Pada dasarnya semua program pembangunan dilaksanakan setiap tahun untuk menjamin kontinuitas pelayanan masyarakat. Namun agar lebih

31


fokus dalam mencapai sasaran perlu ditetapkan arah kebijakan yang merupakan prioritas tahunan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. dari rumusan tujuan, sasaran dan strategi yang ditetapkan, maka arah kebijakan pembangunan daerah masing-masing

tahapan (tahun) adalah sebagai

berikut : a. Tahap I (tahun 2014) Arah kebijakan tahun pertama (2014) difokuskan pada penyiapan infrastruktur sarana dan prasarana layanan umum dan infrastruktur

penumbuh

daya

saing

agrobisnis

serta

penataan

kelembagaan dan aparatur pemerintah dalam rangka penguatan birokrasi. Infrastruktur yang telah dibangun pada periode sebelumnya perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan untuk memudahkan akses masyarakat serta dalam rangka menyiapkan berkembangnya klusterkluster ekonomi.

Indikator capaian arah kebijakan tahun pertama ini

antara lain adalah adanya peningkatan panjang jalan kabupaten kondisi baik serta tersusunnya struktur organisasi baru beserta penataan aparaturnya sebagai bagian dari penguatan birokrasi. b. Tahap II (tahun 2015) Arah kebijakan tahun kedua diprioritaskan pada penguatan sektor infrastruktur daerah dan pelayanan publik untuk menjamin standarisasi mutu pelayanan serta peningkatan tingkat kepuasan masyarakat melalui penyiapan sistem inovasi daerah yang berbasis pada karakteristik dan keunggulan daerah. Indikasi capaian dalam arah kebijakan ini antara lain adalah diterapkannya standar pelayanan publik seperti SPM, MDGs, maupun standar lain yang diadopsi seperti ISO, dll, merencanakan sistem inovasi daerah sebagai persiapan dalam mengembangkan kluster-kluster ekonomi, serta menyusun blue print potensi wisata. c. Tahap III (tahun 2016) 32


Arah

kebijakan

tahun

ketiga

diprioritaskan

peningkatan

produktivitas pertanian dan pertumbuhan UKM dengan daya dukung infrastruktur

pelayanan

dasar

dan

infrastruktur

infrastruktur

perekonomian bertema agrobisnis. Indikasi capaian pada tahap ketiga ini antara lain adanya peningkatan produksi pertanian yang mampu diserap oleh UKM yang mulai tumbuh dan berkembang. d. Tahap IV (tahun 2017) Arah kebijakan tahun keempat adalah mendorong produk olahan pertanian dengan meningkatkan kapasitas UMKM dan koperasi untuk mendatangkan investasi regional dan nasional. Indikasi capaian pada tahap keempat ini adalah meningkatnya Industri kecil menengah (IKM). e. Tahap V (tahun 2018) Arah kebijakan tahun keempat

pencapaian pertumbuhan

ekonomi (agrobisnis) melalui penguatan kerjasama antar daerah dan swasta dalam rangka perluasan pasar produk agribis. C.

PRIORITAS DAERAH Upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah agar mencapai hasil yang maksimal dilaksanakan melalui 8 program prioritas sesuai dengan kebutuhan, karakteristik dan keunggulan wilayah Kabupaten Magetan yaitu pendidikan, pertanian, pariwisata, industri, perdagangan, kesehatan, infrastruktur dan pengentasan kemiskinan, atau disingkat dengan akronim DITATA INDAH plus INSANI. 1.

Pendidikan Pembangunan bidang pendidikan diarahkan untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas dan terjangkau untuk membentuk sumber daya manusia yang mandiri, berbudi pekerti luhur, berkarakter yang kuat untuk menyiapkan hasil didik yang siap memenuhi kebutuhan tenaga kerja maupun penciptaan lapangan kerja (wirausaha). Program-program bidang pendidikan antara lain meliputi rehabilitasi gedung sekolah, peningkatan infrastruktur penunjang, pembangunan perpustakaan,

peningkatan kualitas pendidik,

peningkatan dan pengembangan secara bertahap wajib belajar pendidikan

33


menengah 12 tahun sebagai kelanjutan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta pemberian bea siswa utamanya bagi siswa miskin. 2.

Pertanian Pembangunan bidang pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian

tanaman

pangan

guna

mendukung

ketahanan

pangan,

peningkatan kesejahteraan petani serta peningkatan daya saing produk pertanian dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Oleh karena itu program-program pembangunan pertanian antara lain meliputi ketaatan terhadap tata ruang pertanian untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian, pemakaian bibit unggul, mekanisasi pertanian, keseimbangan

penggunaan

pupuk

organik

dan

kimia,

menjamin

ketersediaan air di musim kemarau melalui pembangunan/rehabilitasi jitut/jides,

stabilisasi harga saat panen raya serta pemberian akses

permodalan petani. 3.

Pariwisata Pembangunan bidang pariwisata diarahkan untuk meningkatkan daya saing obyek dan daya tarik wisata melalui penataan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata, peningkatan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan dan peningkatan kualitas SDM kepariwisataan untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan serta peningkatan promosi wisata.

4.

Industri Pembangunan bidang industri diarahkan untuk pengolahan hasil pertanian dan produk unggulan daerah lainnya sehingga meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan produk unggulan daerah melalui penguasaan dan pemanfaatan iptek industri, peningkatan kualitas SDM industri serta peningkatan akses permodalan bagi industri kecil menengah. Pembangunan industri juga diarahkan untuk peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

5.

Perdagangan Pembangunan bidang perdagangan diarahkan untuk penguatan pasar lokal dan ekspansi pasar regional maupun nasional bagi produk pertanian, hasil industri dan produk unggulan daerah lainnya serta untuk menjamin kelancaran disribusi barang guna memperkecil tekanan inflasi.

6.

Kesehatan Pembangunan bidang kesehatan dititikberatkan pada pendekatan preventif, tidak

hanya

kuratif

melalui

upaya

peningkatan

kualitas

kesehatan 34


masyarakat dan lingkungan, diantaranya penyediaan air bersih dan penataan lingkungan kumuh, jaminan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin serta upaya pencapaian sasaran Millenium Development Goals (MDGs) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. 7.

Infrastruktur Pembangunan bidang infrastruktur diarahkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, pengairan serta jaringan teknologi komunikasi untuk menjangkau sentra-sentra produksi pertanian dan produk unggulan daerah lainnya, peningkatan fasilitas umum lain seperti tempat ibadah, sarana olah raga dan prasarana pemerintah daerah.

8.

Pengentasan kemiskinan Program pengentasan kemiskinan dititikberatkan pada pemberdayaan masyarakat miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui bimbingan ketrampilan dan kewirausahaan. Selain itu pengentasan kemiskinan juga dilaksanakan melalui program perlindungan sosial berbasis keluarga seperti bantuan pangan, jaminan sosial bidang kesehatan dan bea siswa bagi keluarga miskin.

BAB III URUSAN DESENTRALISASI A.

Ringkasan Urusan Desentralisasi

35


Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggungjawaban yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. APBD Kabupaten Magetan Tahun 2014 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2014, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan, Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2014. Asas umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Sesuai dengan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, maka kebijakan umum keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Magetan tahun 2014 meliputi kebijakan umum Pendapatan Daerah, kebijakan umum Belanja Daerah, dan kebijakan umum Pembiayaan Daerah. Pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang menetapkan penyajian struktur belanja daerah dimulai dari urusan, organisasi, belanja langsung, dan belanja tidak langsung. Beberapa prinsip disipilin anggaran dalam penyusunan anggaran daerah antara lain adalah : 1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional , yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran tertinggi. 2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/P-APBD. 3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan , pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standart Akutansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun dalam Penyusunan LKPJ Tahun 2014 ini data yang digunakan adalah data APBD yang belum di Audit oleh BPK, karena susuai ketentuan hasil Audit BPK baru akan diterimakan 2 bulan setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di serahkan ke BPK dan hasilnya akan dilaporkan dalam Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Untuk memantapkan stabilitas ekonomi makro, kebijakan ekonomi makro melalui kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi dengan baik, harus didukung oleh kebijakan reformasi struktural, yang ditujukan untuk memperkuat dan memperbaiki fungsi pasar-pasar, seperti pasar modal dan uang, pasar tenaga kerja serta pasar barang dan jasa, serta sektor-sektor lainnya. Sesuai dengan pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan daerah terdiri atas : a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu (1) Hasil Pajak Daerah, (2) Hasil Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan (4) Lain-lain PAD yang syah b. Dana Perimbangan c. Lain-Lain Pendapatan daerah yang Syah 36


Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai ketentuan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk meningkatkan penerimaan daerah, perlu adanya usaha untuk meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan yaitu laba atas penyertaan Modal pada perusahaan Milik Daerah/BUMD serta lain-lain PAD yang sah, serta penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan penopang bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah. 1.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah a) Intensifikasi Pendapatan Daerah  Peningkatan kualitas layanan publik yang lebih efektif dan maksimal sehingga masyarakat merespon secara positif produk layanan publik yang ditawarkan kemasyarakat. Misalnya dengan kegiatan jemput bola.  Meningkatkan dan memperbaiki insfrastruktur prasarana dan sarana umu yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD  Mengadakan monitoring dan pengendalian diberbagai sektor pendapatan, termasuk wajib pajak dan wajib retribusi tingkat bawah sampai atas.  Sosialisasi peraturan daerah secara berkala serta permajaan data wajib pajak retribusi. b) Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Dengan melakukan penggalian sumber-sumber baru PAD, menata sistem yang sesuai dengan acuan peraturan daerah yang berlaku serta meningkatkan sarana prasarana. Disamping itu sebagai bentuk ektensifikasi terhadap pendapatan daerah, telah ditetapkan dengan beberapa Peraturan Daerah, sebagai dasar hukum : Pendapatan Asli Daerah yaitu: 1. Perda Nomor 2Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan 2. Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel 2. Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran 3. Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan 4. Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame 5. Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir 6. Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah 7. Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 8. Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 9. Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 10. Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 11. Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Adapun jenis-jenis sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

a. Pajak Daerah terdiri dari :    

Pajak hotel Pajak Losmen/Rumah, Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos Pajak Restoran Pajak Hiburan terdiri dari : (Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana, Karaoke, Permainan Ketangkasan dan Pertandingan Olahraga )  Pajak Reklamen terdiri dari : (Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron, Reklame Kain dan Reklame Selebaran)  Pajak Penerangan Jalan PLN  Pajak Parkir 37


 Pajak Air Tanah  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan b. Retribusi terdiri dari : Retribusi Jasa Umum  Retribusi Pelayanan Kesehatan  Retribusi Persampahan / Kebersihan  Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil  Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum  Retribusi Pelayanan Pasar  Retribusi Pengujian Kendaraan Bermoto  Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus  Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Retribusi Jasa usaha  Retribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah  Retribusi Terminal  Retribusi Tempat Khusus Parkir  Retribusi Rumah Potong Hewan  Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga  Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Retribusi Perizinan Tertentu  Retribusi Izin Mendirikan Bangunan  Retribusi Izin Gangguan  Retribusi Izin Trayek c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yaitu bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan Milik Daerah/BUMD ( Perusa haan Daerah Air Minum) dan Bagian laba atas penyertaan modal pada peusahaan milik swasta ( BPD Jatim )

d. Lain-lain PAD yang syah terdiri dari       

2.

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Jasa Giro Pendapatan Bunga Deposito Pendapatan Dari pengembalian Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Pendapatan dari Badan Pengelola Jaminan Sosial Pendapatan BLUD

Target dan Realisasi Pendapatan a. Pendapatan Daerah TABEL III.1 PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2014 38


Tahun 2014 No.

Uraian Target (Rp)

. Realisasi (Rp)

%

1

Pendapatan Asli Daerah

116.500.000.000,00

141.162.943.323,69

121,17

2 3

Dana Perimbangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

943.078.153.448,00 345.018.501.482,00

953.331.478.618,00 377.318.106.025,00

101,09 109,36

Jumlah

1.404.596.654.930,00

1.471.812.527.966,69

104,79

Sumber : Dispenda Kab.Magetan

Realisasi Rincian Pendapatan tersebut secara terinci dapat diuraikan sebagai berikut : 1). Pendapatan Asli Daerah TABEL III.2 RINCIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TAHUN 2014 Tahun 2014 No. 1 2 3 4

Uraian Pendapatan Pajak Daerah Hasil retribusi daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Jumlah

Target (Rp) 26.658.622.496,00 17.470.017.000,00 2.886.343.503,12

Realisasi(Rp) 33.247.378.505,31 19.284.825.296,00 2.886.343.503,12

% 124,72 110,39 100,00

69.485.017.000,00

85.744.396.019,26

123,40

116.500.000.000,00

141.162.943.323,69

121,17


Secara lebih rinci , realisasi Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Pajak Daerah yang di targetkan sebesar Rp 26.658.622.496,00 dan terealisasi sebesar Rp. 33.247.378.505,31 atau 124,72 %, disajikan dalam tabel dibawah : TABEL III.3 REALISASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH TAHUN 2014 No.

Uraian

1 2 3 4 5 6 7 8

Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan jalan Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

9

Target

Tahun 2013 Realisasi

%

240.000.000,00 850.622.200,00 23.000.000,00 360.000.000,00 11.000.000.000,00 25.000.296,88 373.000.000,00 12.687.000.000,00

245.005.800,00 1.006.802.221,70 30.077.500,00 373.090.313,50 12.015.694.980,00 31.843.500,00 428.128.376,72 17.444.868.330,39

102,09 118,36 130,77 103,64 109,23 127,37 114,78 137,50

1.100.000.000,00

1.671.867.483,00

151,99

39


No.

Uraian Jumlah

Tahun 2013 Target

Realisasi

%

26.658.622.496,00

33.247.378.505,31

124,72


2) Hasil Retribusi Daerah Retribusi daerah dimaksudkan untuk menampung jenis penerimaan yang di kelola oleh SKPD , dan diperoleh karena pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya direncanakan sebesar Rp. 17.470.017.000,00 Realisasi sebesar Rp 19.284.825.296,00 atau 110,39%, disajikan dalam tabel dibawah : TABEL III.4 REALISASI HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2014 No. 1 2 3

Uraian Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Retribusi perijinan tertentu Jumlah

Realisasi

Target (Rp) 8.428.097.000,00 8.229.920.000,00 812.000.000,00 17.470.017.000,00

Rp. 11.279.489.250,00 7.161.989.536,00 843.346.510,00

% 133,83 87,02 103,86

19.284.825.296,00

110,39


3)

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar Rp. 2.886.343.503,12 dengan realisasi Rp. 2.886.343.503,12 atau 100 % , berdasarkan jenis nya disajikan dalam tabel : TABEL III.5 REALISASI HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN TAHUN 2014

Target (Rp)

Realisasi

No.

Uraian

1

Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan Milik Daerah/BUMD ( Perusa haan Daerah Air Minum) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta ( BPD Jatim )

2.075.957.000,00

Rp. 2.075.957.000,00

% 100,00

810.386.503,12

810.386.503,12

100,00

Jumlah

2.886.343.503,12

2.886.343.503,12

100,00

2

Sumber : BPKAD Kab.Magetan

4)

Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pengelolaan lain–lain pendapatan yang sah direncanakan sebesar Rp. 69.485.017.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.85.744.396.019,26 atau 123,40 % yang secara keseluruhan dari masing – masing jenis sebagaimana dalam tabel sebagai berikut :

TABEL III.6 REALISASI LAIN – LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH TAHUN 2014 40


No.

Realisasi

Target (Rp)

Uraian

1.415.500.000,00

Rp. 1.421.002.848,00

% 100,39

2

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Jasa Giro

2.281.217.000,00

3.856.635.278,12

169,06

3

Pendapatan Bunga Deposito

5.776.000.000,00

11.210.821.916,44

194,09

4

Pendapatan Dari pengembalian

1.726.500.000,00

3.417.688.329,72

197,95

5

Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Pendapatan dari Badan Pengelola Jaminan Sosial Pendapatan BLUD

27.000.000,00

30.000.000,00

111,11

19.758.800.000,00

16.542.850.000,00

83,72

38.500.000.000,00

49.265.397.646,98

127,96

69.485.017.000,00

85.744.396.019,26

123,40

1

6 7

Jumlah


b. Dana Perimbangan Dana perimbangan ditunjuk untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan dalam penyelenggaraan pemeritahan antara Pusat dan Daerah serta mengurangi kesenjangan pendanaan antar pemerintah daerah. Dana perimbangan bersumber dari APBN berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dimaksud untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya dan dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi. Sebelum adanya penetapan pagu Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2014 dari Pemerintah Pusat, maka pemerintah Kabupaten Magetan memproyeksi pendapatan dari pos Dana Perimbangan menggunakan pagu definitif Dana Perimbangan tahun anggaran sebelumnya. Untuk dana alokasi umum diproyeksikan dengan rencana kenaikan 7%. Namun demikian apabila informasi pagu definitive dapat kita peroleh dalam pembahasan Rencana APBD tahun anggaran 2014 kiranya bisa langsung disesuaikan atau selisih pagunya ditampung pada perubahan APBD tahun 2014. TABEL III.7 REALISASI DANA PERIMBANGAN TAHUN 2014 No. 1 2 3

Target (Rp)

Uraian Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus, Jumlah

44.026.576.448,00 840.086.597.000,00 58.964.980.000,00 943.078.153.448,00

Realisasi Rp. 54.279.901.618,00

% 123,29

840.086.597.000,00 58.964.980.000,00 953.331.478.618,00

100,00 100,00 101,09


1). Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Direncanakan Rp. 44.026.576.448,00 terealisasi 101,09 %, terdiri dari :

Rp. 54.279.901.618,00 atau

TABEL III.8 RINCIAN REALISASI BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK TAHUN 2014 41


Uraian

1

Bagi Hasil Pajak :  Bagi hasil dari Pajak Bumi dan bangunan  Bagi hasil pajak penghasilan (PPh) ps.25 & ps.29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri & PPh ps.21 Bagi Hasil  Cukai Tembakau Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam  Bagi hasil dari provinsi sumberdaya hutan  Bagi hasil dari iuran eksplorasi dan iruan eksploitasi (Royalti)  Bagi hasil dari pungutan perikanan  Bagi hasil dari pertambangan minyak bumi  Bagi hasil dari pertambangan gas bumi  Bagi hasil dari pertambangan panas bumi Jumlah

2

Realisasi

Target (Rp)

No.

Rp.

%

9.466.395.902,00

9.533.595.703,00

100,71

13.293.485.873,00

12.281.636.816,00

92,39

10483046.734,00

11.020.757.169,00

105,13

333.718.649,00

348.813.642,00

104,52

14.059.138,00

42.227.010,00

300,35

301.357.594,00

383.182.410,00

127,15

8.506.032.678,00

18.283.783.314,00

214,95

1.621.711.330,00

2.374.891.304,00

146,44

6.768.550,00

12.014.268,00

177,50

44.026.576.448,00

54.280.901.636,00

123,29


2). Dana Alokasi Umum TABEL III.9 REALISASI DANA PERIMBANGAN TAHUN 2014 No. 1

Target (Rp)

Uraian Dana Alokasi Umum (DAU) Jumlah

Realisasi

840.086.597.000,00

Rp. 840.086.597.000,00

% 100,00

840.086.597.000,00

840.086.597.000,00

100,00


3). Dana Alokasi Khusus TABEL III.10 REALISASI DANA PERIMBANGAN TAHUN 2014 No. 1

Target (Rp)

Uraian Dana Alokasi Khusus(DAK) Jumlah

58.964.980.000,00 58.964.980.000,00

Realisasi Rp. 58.964.980.000,00 58.964.980.000,00

% 100,00 100,00


c.

Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lain Lain Pendapatan Daerah yang sah menampung anggaran pendapatan yang berasal dari alokasi dana bagi hasil propinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus dari Pemerintah pusat, dana bantuan keuangan khusus dari provinsi dan penerimaan hibah/bantuan lainnya. TABEL III.11 42


REALISASI LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TAHUN 2014 No.

Uraian

Target (Rp)

1 2

Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemerintah Daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Pendapatan Lainnya

Realisasi Rp.

3 4 5. 6.

Jumlah

2.000.000.000,00 57.589.672.129,00

0,00 86.302.763.768,00

% 0,00 149,86

257.561.087.000,00

259.961.301.000,00

100,15

25.824.277.000,00

30.959.577.000,00

119,89

6.216.353,00

6.216.353,00

100,00

37.249.000,00

88.247.904,00

236,91

345.018.501.482,00

377.318.106.025,00

109,36

Sumber data : BPKAD Kab.Magetan

.

Dari realisasi lain – lain pendapatan daerah yang sah lebih terinci sebagai berikut : 1). Pendapatan Hibah Dana Pendapatan Hibah sebesar Rp. 2.000.000.000,00. Hibah dari Pemerintah Pusat terkait dengan air minum belum terealisasi. 2). Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi terdiri dari Bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor, Bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor dan Bagi hasil dari pajak air permukaan sebesar Rp 57.589.672.129,00 terealisasi Rp. 86.302.763.768,00. atau 116,87 %, sebagaimana dapat dilihat pada tabel : TABEL III.12 REALISASI BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINYA TAHUN 2014 No.

Uraian

1

Bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor Bagi hasil dari Bea balik nama kendaraan bermotor Bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor Bagi hasil dari pajak air permukaan Jumlah

2 3 4

Target (Rp)

Realisasi

20.928.364.838,00

Rp. 42.736.578.110,00

% 204,20

15.210.806.248,00

18.408.529.993,00

121,02

21.249.716.359,00

24.834.603.759

116,87

200.784.684,00

323.051.906,00

57.589.672.129,00

86.302.763.768,00

149,86


3). Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana penyesuaian dan otonomi khusus dari pemerintah pusat sebesar Rp. 259.561.087.000,00 pada akhir tahun anggaran terealissai Rp 259.961.301.000,00 atau 100,15 %. 4). Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya direncanakan sebesar Rp. 25.824.277.000,00 dan telah terealisasi Rp. 30.959.577.000,00 atau 119,89 %. 5). Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya direncanakan sebesar Rp. 6.216.353,00 dan telah terealisasi Rp. 6.216.353,00 atau 100,00 %. 43


6). Pendapatan lainnya Merupakan Sumbangan dari pihak ketiga dengan jumlah anggaran setelah sebesar Rp. 37.249.000,00 terealisasi Rp. 88.247.904,00 atau 236,91 % , Berkaitan diuraikan tersebut Rekapitulasi keseluruhan realisasi Pendapatan Daerah pada tabel sebagai berikut : TABEL III.13 REKAPITULASI TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN N 2014

No 1

. 2

Uraian

Realisasi

116.500.000.000,00

(Rp.) 141.162.943.323,69

% 121,17

 Pendapatan Pajak Daerah

26.658.622.496,88

33.247.378.505,31

124,72

 Pendapatan Retribusi Daerah  Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan  Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Dana Perimbangan

17.470.017.000,00 2.886.343.503,12

19.284.825.296,00 2.886.343.503,12

110,39 100,00

69.458.017.000,00

85.744.396.019,26

123,40

943.078.153.448,00

953.331.478.618,00

101,09

44.026.576.448,00

54.279.901.618,00

123,29

840.086.597.000,00 58.964.980.000,00 345.018.501.482,00

840.086.597.000,00 58.964.980.000,00 377.318.106.025,00

100,00 100,00 109,36

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

 Dana Bagi Hasil pajak/ Bukan Pajak

3.

Target (Rp.)

 Dana Alokasi Umum  Dana Alokasi Khusus Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah  Pendapatan Hibah

2.000.000.000,00

0,00

0,00

 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

57.589.672.129,00

86.302.763.768,00

149,86

 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus  Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya  Dana bagi Hasil dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Lainnya

259.561.087.000,00 25.824.277.000,00

259.961.301.000,00 30.959.577.000,00

100,15 119,89

6.216.353,00

6.216.353,00

100,00

37.249.000,00

88.247.904,00

236,91

1.404.596.654.930,00

1.471.812.527.966,69

104,79

Pendapatan Lainnya JUMLAH PENDAPATAN


KETERANGAN : Bahwa Perangkaan Laporan Ini Sifatnya Masih Sementara, Mengingat Untuk Perhitungan APBD Tahun 2014 Masih Draft Unaudited

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum yang layak serta mengembangkan system jaminan social. Dalam konteks belanja, kegiatan pengalokasian anggaran diupayakan secara adil dan merata agar relative dapat dinikmati oleh seluru kelompk masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Disamping itu untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan 44


anggaran perlu diperhatikan terhadap penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. 1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah Belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Adapun kebijakan perencanaan belanja daerah tahun anggaran 2014 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Kebijakan perencanaan belanja daerah Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum dan sosial yang layak serta mengembangkan sistem jaringan sosial dan penanggulangan kemiskinan. 2) Belanja daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksaan capaian kinerja RKPD tahun yang lalu. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisien penggunaan anggaran. 3) Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah memberikan perhatian yang optimal terhadap upaya peningkatan sektor pertanian sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, pengembangan agrobisnis peternakan, perkebunan, perikanan, kehutanan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan jasa- jasa di daerah yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas. 4) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus mempunyai tolok ukur yang jelas diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 5) Dalam merencanakan kebutuhan belanja ketersediaan anggaran pendapatan dan penerimaan merupakan variable yang sangat menentukan. Keterbatasan anggaran pendapatan dan penerimaan membawa konsekuensi penetapan prioritas pada kebutuhan yang akan dialokasi pada belanja. Dalam struktur APBD bahwa belanja dibagi menjadi 2 kelompok yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kebijakan Belanja Pegawai Belanja Pegawai 1) Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan realisasi gaji bulan Agustus 2013 dan memperhitungkan kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang direncanakan sebesar 6%. 2)

Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, mutasi pegawai dan penambahan PNSD, maka diperhitungkan acress hanya sebesar 1,25% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan).

3)

Penganggaran gaji dan tunjangan ketiga belas PNSD dan tunjangan jabatan structural atau fungsional dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4)

Penganggaran tambahan penghasilan PNSD baik aspek kebijakan pemberian tambahan penghasilan maupun penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Kepala daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai amanat pasl 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 dan pasa 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 45


5)

Tambahan penghasilan PNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan PNSD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan pada tahun anggaran 2014 dialokasikan untuk tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sesuai dengan kemampuan anggaran yang akan diberikan satu kali setahun. Disamping itu pada pos ini juga disediakan alokasi anggaran untuk pemberiana honorarium bagi pengelolaan keuangan pada SKPD-SKPD.

6)

Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan berdasarkan pada :  PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007.  Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.

7)

Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman kepada PP No. 109 Tahun 2000 tentang Kependudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

8)

Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNSD yang dibebankan pada APBD berpedoman pada UU No. 24 tahu 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan jaminan kesehatan bagi PNSD di luar cakupan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

9)

Biaya Pemungutan PBB. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 83/KMK/04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati Magetan nomor 188/14/Kept/403.013/2011 tentang Tim Intensifikasi Pajak dan Banguan serta Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Magetan, maka pada tahun anggaran 2014 dialokasikan untuk Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

10) Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan telah diterbitkannya PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka pada tahun 2014 telah dialokasikan anggaran untuk insentif dimaksud. 2. Target dan Realisasi Belanja Dari target belanja sebesar Rp. 1.535.317.297.729,15 sampai dengan tahun anggaran 2013 telah dapat direalisasi sebesar Rp. 1.378.803.787.285,00 atau 89,81 % Lebih rinci realisasi Belanja Daerah pada tahun 2014 tersebut dapat dilihat pada tabel :

46


TABEL III.14 REALISASI BELANJA DAERAH TAHUN 2014 No. I

Belanja Tidak Langsung

1 2 3

Realisasi

1.008.881.601.192,15

(Rp.) 916.240.593.489,00

% 90,82

1

Belanja Pegawai

907.182.759.342,00

822.165.290.777,00

90,63

2 3

Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial

28.584.250.000,00 5.728.700.000l,00

26.820.610.000,00 4.810.219.500,00

93,83 83,97

4

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik Belanja Tidak Terduga

63.367.515.696,00

62.444.473.212,00

98,54

4.018.376.154,15

0,00

0,00

5 II

Target (Rp.)

Uraian

Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal JUMLAH

526.435.696.537,00

462.563.193.796,00

87,87

23.144.254.217,00 274.042.841.611,00 229.248.600.709,00

21.564.660.125,74 250.065.977.976,26 190.932.555.694,00

93,18 91,25 83,29

1.535.317.297.729,00

1.378.803.787.285,00

89,81


C. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembiayaan Daerah Sebagaimana diketahui bahwa struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutup atau memanfaatkan selisih antara pendapatan dan belanja. Oleh karenanya menurut sifatnya maka pembiayaan dibagi menjadi 2 bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan : 1.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan 1) Penganggaran Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun 2013 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran 2014 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA tahun anggaran 2013. 2)

Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Pencairan Dana Cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan.

3)

Penerimaan kembali dana bergulir dianggarakan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan dearah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

4)

Pemerintah Daerah dalam rangka menutup defisit dapat melakukan pinjaman daerah berupa pinjaman jangka menengah/panjang yang proses dan prosedurnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah. 47


2.

5)

Penyediaan anggaran penerimaan kembali pinjaman menampung sementara pengembalian dana bergulir.

digunakan

untuk

6)

Penerimaan pembiayaan menampung beberapa rekening penerimaan diantaranya yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pinjaman daerah.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan 1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non-permanen dalam bentuk dana bergulir sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2)

Penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah penyertaan modal tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

3)

Pemerintah Kabupaten dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan sehingga BUMD dapat berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan guna memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

4)

Dalam menganggarkan penyertaan modal daerah pada tahun anggaran 2014 tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik penyertaan modal permanen maupun non-permanen. Terutama penyertaan modal non-permanen dalam bentuk dana bergulir yang diarahkan pada program bidang peternakan, pertanian, perkebunan agar terus dilanjutkan dan dioptimalkan pelaksanaannya.

5)

Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 dan pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

3. Kebijakan Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan (SILPA) Dalam hal masih terdapat program dan kegiatan yang dibutuhkan, serta target atau sasaran yang belum terpenuhi, Pemerintah Daerah menghindari terjadinya dana yang menganggur (idle money) dalam bentuk Sisa lebih Pembiayaan Tahun Berjalan dalam APBD 4. Target dan Realisasi Pembiayaan a.

Penerimaan Pembiayaan Daerah Kebijaksanaan pembiayaan daerah hanya berasal dari Sisa Lebih Perhitungsn APBD (SILPA) dari Penerimaan Daerah sebesar Rp.149.220.642.799,15 terealisasi Rp.147.057.267.799,15 , atau 98,55 %, terdiri dari : 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp. 136.670.642.799,15 telah terealisasi Rp. 136.670.642.799,15 atau 100,00 % 48


2)

Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp. 12.550.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 10.386.625.000,00 atau 82,76 %

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Dari pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 18.500.000.000,00 telah terealisasi Rp. 16.842.400.000,00 atau 91,04 % , terdiri dari : 1) Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 terealisasi Rp. 2.000.000.000,00 atau 100 % 2). Pemberian pinjaman daerah sebesar Rp. 16.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 14.842.000.000,00 . atau 89,95 % Berkait diuraikan tersebut Rekap keseluruhan realisasi Belanja Daerah pada tabel sebagai berikut : TABEL III.15 REKAPITULASI TARGET DAN REALISASI BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

No. A. 1.

.

2.

Uraian

1.535.317.297.729,15 1.008.881.601.192,15

 Belanja Pegawai  Belanja Hibah  Belanja Bantuan Sosial  Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi / Kabupaten/kota, Pemerintahan Desa dan Partai  Belanja Tidak Terduga

907.182.759.342,00 28.584.250.000,00 5.728.700.000,00 63.367.515.696,00

822.165.290.777,00 26.820.610.000,00 4.810.219.500,00 62.444.473.212,00

90,63 93,83

4.018.376.154,15

0,00

0,00

Belanja Langsung

526.435.696.537,00

462.563.193.796,00

87,87

23.144.254.217,00

21.564.660.125,74

93,18

274.042.841.611,00

250.065.977.976,26

91,25

229.248.600,00

190.932.555.694,00

83,29

149.220.642.799,15

147.057.267.799,15

98,55

136.670.642.799,15

136.670.642.799,15

100,00

12.550.000.000,00

10.386.625.000,00

82,76

18.500.000.000,00

16.842.000.000,00

91,04

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

100,00

16.500.000.000,00

14.842.000.000,00

89,95

BELANJA Belanja Tidak Langsung

Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.

2.

Realisasi (Rp.) 1.378.803.787.285,00 916.240.593.489,00

Belanja Pegawai

B.

Target (Rp.)

% 89,81 90,82

83,97 98,54

PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan Daerah  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya  Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Pengeluaran Pembiayaan daerah Penyertaan modal/Investasi Pemerintah Daerah Pemberian Pinjaman daerah

Sumber data : DPPKAD Kab.Magetan

TABEL III.16 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

URAIAN

TARGET

REALISASI RP.

%

49


URAIAN

TARGET

REALISASI

%

RP. PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.404.596.654.930,00

1.471.812.527.966,69

104,79

116.500.000.000,00

141.162.943.323,69

121,17

Pendapatan Pajak Daerah

26.658.622.496,88

33.247.378.505,31

124,72

Hasil Retribusi Daerah

17.470.017.000,00

19.284.825.296,00

110,39

2.886.343.503,12

2.886.343.503,12

100,00

69.485.017.000,00

85.744.396.019,26

123,40

943.078.153.448,00

953.331.478.618,00

101,09

44.026.576.448,00

54.279.901.618,00

123,29

Dana Alokasi Umum

840.086.597.000,00

840.086.597.000,00

100,00

Dana Alokasi Khusus

58.964.980.000,00

58.964.980.000,00

100,00

345.018.501.482,00

377.318.106.025,00

109,36

2.000.000.000,00

0,00

0,00

57.589.672.129,00

86.302.763.768,00

149,86

259.561.087.000,00

259.961.301.000,00

100,15

25.824.277.000,00

30.959.577.000,00

119,89

6.216.353,00

6.216.353,00

100,00

37.249.000,00

88.247.904,00

236,91

1.535.317.297.729,15

1.378.803.787.285,00

89,81

1.008.881.601.192,15

916.240.593.489,00

907.182.759.342,00

822.165.290.777,00

90,63

28.584.250.000,00

26.820.610.000,00

93,83

5.728.700.000,00

4.810.219.500,00

83,97

63.367.515.696,00

62.444.473.212,00

98,54

4.018.376.154,15

0,00

0,00

BELANJA LANGSUNG

526.435.696.537,00

462.563.193.796,00

87,87

Belanja Pegawai

23.144.254.217,00

21.564.660.125,74

93,18

Belanja Barang dan Jasa

274.042.841.611,00

250.065.977.976,26

91,25

Belanja Modal

229.248.600.709,00

190.932.555.694,00

83,29

(130.720.642.799,15)

93.008.740.681,69

90,82

149.220.642.799,15

147.057.267.799,15

98,55

136.670.642.799,15

136.670.642.799,15

100,00

12.550.000.000,00

10.386.625.000,00

82,76

18.500.000.000,00

16.842.000.000,00

91,04

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

100,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Pendapatan Lainnya BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik Belanja Tidak Terduga

SURPLUS / (DEFISIT) PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

50


URAIAN

REALISASI

TARGET

%

RP. Pemberian Pinjaman Daerah PEMBIAYAAN NETTO

16.500.000.000,00

14.842.000.000,00

130.720.642.799,15

130.215.267.799,15

0,00

223.224.008.480,84

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

89,95

KETERANGAN : Bahwa Per Angkaan Laporan Ini Sifatnya Masih Sementara, Mengingat Untuk Perhitungan APBD Tahun 2014 Masih Draft Unaudited (Proses Audit BPK)

B.

PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN 1. URUSAN PENDIDIKAN Urusan Pendidikan adalah salah satu unsur yang harus dikelola untuk pencapaian visi, misi dan tujuan stratejik. Tanggung jawab dan wewenangnya terutama berkaitan dengan tujuan stratejik Pemerintah Kabupaten Magetan berupa meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan. Kebijakan stratejik yang digariskan dalam RPJMD untuk urusan pendidikan adalah meningkatkan pelayanan pendidikan, pemerataan dan perluasan kesempatan pendidikan serta penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Capaian sasaran dan indikator kinerja yang dihasilkan dalam tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1)

Sasaran “meningkatnya Aksessibility pendidikan”

diukur dengan

indikator kinerja sebagai berikut : a. APK Anak Usia Dini Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah penduduk yang bersekolah pada sekolah usia dini atau perbandingan jumlah anak yang bersekolah pada sekolah usia dini dibanding jumlah anak usia dini yang seharusnya sekolah. Persentase Angka Partisipasi Kasar Anak Usia Dini menunjukkan peningkatan yaitu sebesar 91,87 % tahun 2013 menjadi 95,85 % di tahun 2014 ( Melampui target SPM dari 40,70% ), pada tahun 2014, hal ini menunjukan keberhasilan memperoleh pendidikan

cakupan masyarakat dalam

usia dini, yang disebabkan keberhasilan

Pemerintah dalam memfasilitasi dan membina

pengelolaan

Pendidikan Anak Usia Dini yang dilaksanakan oleh organisasi masyarakat secara berkala sehingga dari tahun ketahun mengalami peningkatan dalam rangka

dipersiapkan untuk ke Jenjang 51


Pendidikan Dasar, namun

masih perlu upaya yang lebih optimal

karena masih terdapat anak usia dini yang belum bersekolah terutama

di

desa-desa

di

daerah

pegunungan.

Berikut

perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) anak usia dini pada tahun 2013 sampai dengan 2014 :

RUMUS Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak Jumlah anak usia 4 – 6 tahun TABEL. IV.1 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini

No. 1 2

Tahun

Uraian Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/ Penitipan Anak Anak usia 4 – 6 Tahun

Pendidikan Anak Usia Dini (%)

2013

2014

2013

2014

22.581

27.577

91,87

95.85

26.342

28.772

X 100 %

Target RPJMD Tahun Ke I (2014) 94,70%

Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Magetan b. Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni untuk SD/MI ataupun SMP/MTs dan SMA/MA dan SMK, merupakan indikator yang menunjukkan jumlah penduduk dengan usia 7-12 tahun yang memperoleh pendidikan di SD/MI atau menunjukkan jumlah penduduk dengan usia 13-15 tahun yang memperoleh pendidikan di SMP/MTs. telah meningkat bahkan melampuii SPM 90 %. Sedangkan jumlah penduduk dengan usia 1618 tahun yang memperoleh pendidikan di SMA/MA/SMK. Selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2014 APM mencapai 92.46%, di atas rata-rata nasional namun dari tahun 2013 – 2014 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan keberhasilan aksessebility/ cakupan masyarakat dalam memperoleh pendidikan baik SD/MI, SMP/MTs, yang disebabkan berhasilnya Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOS Pendamping biaya tidak mampu tetap bisa sekolah, sedang untuk SMA/MA/SMK dilakukan melalui program Bantuan Siswa Miskin (BKSM ) dan bertambahnya Unit Sekolah Baru (penyediaan sarana sekolah sampai ke daerah terpencil), intensifnya 52


sosialisi tentang pentingnya pendidikan kepada masyarakat, serta kesadaran dan partisipasi yang tinggi dari masyarakat, bisa meningkatkan Angka Partisipasi. Adapun Perkembangan Persentase Angka Partisipasi Murni adalah sebagai berikut :

RUMUS Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn

X100

TABEL IV.2 PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI MURNI SD/MI/Paket A

No.

1 2

Angka Partisipasi Tahun Murni (APM) SD/MI/Paket A (%) 2013 2014 2013 2014

Uraian

Target RPJMD Tahun Ke I (2014)

Jumlah Siswa usia 7-12 tahun 50.497 50.441 98,0 98, 49 98,41% jenjang SD/MI/Paket A Jumlah penduduk kelompok 7 51.513 51.216 – 12 tahun Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Magetan RUMUS

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP / MTs / Paket B

Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn

X100%

TABEL IV.3 PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SMP/MTs/PAKET B

No.

1 2

Uraian

Tahun

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Pak et B (%) 2013 2014


2013 2014 Jumlah siswa usia 13-15 tahun 22.921 25.1 91,81 92.4 91.32 % dijenjang SMP/MTs/Paket B Jumlah penduduk kelompok 13 24.965 27.2 – 15 tahun Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Magetan 53


RUMUS Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C

Jumlah siswa usia 16-18 thn dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C Jumlah penduduk kelompok usia 1618 thn

X100

%

TABEL IV.4 PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SMA/SMK/PAKET C

No.

Tahun

Uraian

2013 1

2

2014

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C (%) 2013 2013


Jumlah siswa usia 16-18 tahun dijenjang SMA/SMK/MA / PAKET 18.255 20.531 76,5 77.18 77,12 C Jumlah penduduk kelempok usia 23.835 26.601 16 – 18 tahun Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Magetan c. Angka Partisipasi Kasar (APK) Untuk SD/MI ataupun SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Kasar untuk SD/MI ataupun SMP/MTs dan SMA/MA/SMK merupakan indikator yang menunjukkan jumlah semua siswa yang sekolah di SD/MI dibanding penduduk usia 7-13 tahun

atau

menunjukkan

siswa

SMP/MTs

dibanding

jumlah

penduduk dengan usia 13-15 tahun dan menunjukkan jumlah semua siswa yang sekolah di SMA/MA/SMK dibanding penduduk usia 16 – 18 tahun. Adapun perkembangan APK tahun 2013-2014 adalah sebagai berikut : RUMUS

Angka Partisipasi Kasar ( APK ) Jenjang SD/MI

Jumlah Siswa Pendidikan SD dan MI Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun

X100%

TABEL IV.5 PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) JENJANG SD/MI 54


No 1 2

Tahun

Uraian Jumlah siswa pendidikan SD dan MI Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun

2013

2014

55.413

55.865

49.746

49.873

Angka Partisipasi Kasar ( APK ) Jenjang SD/MI (%) 2013 2014 111,39

112,01

Target RPJMD Tahun Ke I (2014) 112,00%

RUMUS

Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMP

Jumlah Siswa Pendidikan SMP dan MTs Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun

X 100%

TABEL IV.6 PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI KASAR ( A P K), SMP DAN MT.S

No. 1

2

Uraian Jumlah siswa pendidikan SMP dan MTs Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun

2013

2014

Angka Partisipasi Kasar ( APK ) Jenjang SMP (%) 2013 2014

29.935

32.39

101,2

29.978

27.20

Tahun

102,00 0

Target RPJMD Tahun Ke I (2014) 102,00% 4

3 Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Magetan RUMUS

Angka Partisipasi Kasar ( APK ) Jenjang SMA/SMK

Jumlah Siswa Pendidikan SMA/SMK/MA Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Tahun

X 100%

TABEL IV.7 PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI KASAR ( A P K), SMA/SMK/MA

No.

Uraian

1

Jumlah siswa pendidikan SMA/SMK/ MA

Tahun 2013

2014

29.935

26.674

Perkembangan Angka APK SMA/MA (%) 2013 2014 93,23

94,92

Target RPJMD Tahun Ke I (2014) 95,20% 55


No. 2

Tahun

Uraian Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun

2013

2014

29.978

28.101

Perkembangan Angka APK SMA/MA (%) 2013 2014


Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Magetan Angka APK untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK tahun 2013 sampai tahun 2014 menunjukkan peningkatan, sebab keberhasilan peningkatan

sama seperti dengan indikator APM di atas, yaitu

karena Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOS Pendamping biaya operasional sekolah bisa tercukupi sehingga masyarakat yang kurang dan tidak mampu tetap bisa sekolah, sedang untuk SMA/MA/SMK melalui dilakukan program Bantuan Siswa Miskin (BKSM ) dan juga bertambahnya Unit Sekolah Baru sampai ke daerah terpencil, intensifnya sosialisai tentang pentingnya pendidikan kepada masyarakat, serta kesadaran dan partisipasi yang tinggi dari masyarakat d. Angka Putus Sekolah (APS) Angka Putus Sekolah merupakan indikator yang menunjukkan besarnya jumlah anak didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan karena berbagai alasan. Berikut perkembangan Angka Putus Sekolah SD/MI pada Tahun 2013-2014: RUMUS

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI Jumlah pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya

X100%

TABEL IV.8 PERKEMBANGAN SISWA ANGKA PUTUS SEKOLAH ( A P S ) SD/MI

No . 1

Tahun

Uraian Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD/MI

2013

2014

9

6

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) 2013 2014 0,02

0,01

Target RPJMD Tahun Ke I (2014) <1% 56


2

Jumlah pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya

55.4

45.8 1 3

9 7

SumSumber data: Dinas Pendidikan Kab. Magetan RUMUS

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

Jumlah putus sekolah pada tingkat & jenjang SMP/MTs Jumlah siswa pada tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs pada ajaran tahun sebelumnya

X100

%

TABEL IV.9 PERKEMBANGAN SISWA ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP/MTS (APS)

No.

Uraian

Tahun 2013

1 2

2014

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%) 2013 2014


Jumlah putus sekolah pada tingkat 21 25 0,07 0,08 <1% dan jenjang SMP/MTs Jumlah pada tingkat yang sama 29.9 32.3 dan jenjang SMP/MTs pada tahun 5 2 ajaran sebelumnya Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Magetan RUMUS

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya

X100

TABEL IV.10 PERKEMBANGAN SISWA ANGKA PUTUS SEKOLAH ( A P S ) SMA/SMK/MA

57


Tahun

No.

Uraian

1

Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMA/SMK/MA Jumlah pada tingkat yang sama dan jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya

2

2013

2014

42

57

22.2

22.2

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%) 2013 2014 0,19


0,2 2 1

<1% 2 1

Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Magetan Angka putus sekolah relative sangat kecil tidak sampai 1% selama tahun 2013 sampai dengan

tahun 2014, baik untuk SD/MI,

SMP/MTs maupun SMA/MA/SMK. Keberhasilan ini karena telah dilakukan upaya untuk menekan angka putus sekolah antara lain dengan memberikan bantuan kepada siswa miskin dan memberikan penyuluhan berkelanjutan mengenai pentingnya pendidikan serta siswa diberikan bekal pelajaran ketrampilan dan memberikan tambahan mata pelajaran agar siswa memiliki daya saing manakala tidak mampu melanjutkan pendidikan berikutnya. e. Angka Transisi Angka transisi mencerminkan jumlah siswa yang telah lulus yang melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi atau perbandingan jumlah siswa yang lulus yang melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya

dengan

jumlah

siswa

yang

telah

lulus,

berikut

perkembangan Angka Transisi lulusan SD/MI dan SMP/MTs. RUMUS

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya

X100%

TABEL IV.11 ANGKA MELANJUTKAN (A M) DARI SD/MI KE SMP/MTS

58


No.

Tahun

Uraian

2013 1 2

2014 9.88

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%) 2013 2014


Jumlah siswa baru tingkat I pada 9.839 108,9 113 100 % jenjang SMP/MTs 2 Jumlah lulusan pada jenjang 8.72 9.028 SD/MI tahun ajaran sebelumnya 6 Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Magetan

RUMUS

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya

X100 %

TABEL IV.12 ANGKA MELANJUTKAN (AM) DARI SMP/MTS KE SMA/SMK/MA

No.

1 2

2013

2014

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%) 2013 2014

7.02

7.70

77,37

9.08

8.54

Tahun

Uraian

Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya

90.1


94 %

Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Magetan 2)

Sasaran

“meningkatnya

kualitas/mutu

pendidikan”

diukur

dengan

indikator kinerja sebagai berikut : 59


a. Angka Kelulusan Angka

Kelulusan

merupakan

indikator

yang

mencerminkan

kemampuan dalam meningkatkan jumlah peserta didik yang mampu lulus ujian atau rasio jumlah siswa yang lulus ujian dibanding seluruh siswa yang mengikuti ujian. Berikut perkembangan angka kelulusan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dalam Tahun 2013-2014 adalah sebagai berikut : RUMUS

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya

X100

TABEL IV.13 ANGKA KELULUSAN ( A L ) SD/MI

No

Uraian

Tahun 2013

1

2014

Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) 2013 2014


Jumlah lulusan pada jenjang 8.12 9.09 100 100 100 % SD/MI Jumlah siswa tingkat tertinggi 9.12 9.09 pada jenjang SD/MI pada tahun 8 3 ajaran sebelumnya Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Magetan

2

TABEL IV.14 ANGKA KELULUSAN ( A L ) SMP/MTs

No.

Tahun

Uraian

2013 1 2

2014

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) 2013 2014


Jumlah lulusan pada jenjang 9.544 9.40 100 100 100 % SMP/MTs Jumlah siswa tingkat tertinggi 9.40 pada jenjang SMP/MTs pada 9.544 5 tahun ajaran sebelumnya Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Magetan RUMUS

60


Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya

X100

TABEL IV.15 ANGKA KELULUSAN SMA/SMK/MA ( A L )

No.

1 2

Angka Kelulusan Tahun (AL) SMA / SMK / Target RPJMD Tahun Ke I MA (%) (2014) 2013 2014 2013 2014

Uraian Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya

6.80

7.31

6.80

7.31

99,9

99.66

100 %

Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Magetan b. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Data pendidikan guru yang sudah S1 dibanding jumlah guru yang ada di Kabupaten Magetan sebagai berikut : RUMUS

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

No.

1 2

Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA

TABET IV.16 GURU YANG MEMENUHI KUALIFIKASI S1/D-IV Guru Memenuhi Kualifikasi S1/DTahun IV Guru yang Uraian memenuhi kualifikasi S1/D-IV 2013 2014 2013 2014 Jumlah guru berijasah 9.470 9148 90,08 91,19 kualifikasi S1/D-4 Jumlah guru SD/Mi/SMP/ 10.285 10.032 MTs/ SMA / SM / MA

X 100%

Target RPJMD Tahun Ke I (2014) 93,25 %

Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Magetan TABEL IV.17 PERKEMBANGAN KUALIFIKASI GURU 61


No.

Uraian

1

Guru Kualifikasi D4 – S1 (orang) Guru Lulus Serifikasi (orang)

2

Tahun 2013 2014 9.048 9.148 5.751

Naik / Turun Kuantum % 100 1,09

5.901

150

2,54

Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Magetan

TABEL IV.18 ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH No. 1

Tahun

Uraian Angka Rata-Rata Lama Sekolah

2013

2014

12 tahun

12 tahun

Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Magetan 3)

Sasaran ”Meningkatnya wajib belajar melalui pendidikan non formal dan pemberantasan buta aksara” diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut : Persentase penduduk yang melek huruf Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah penduduk yang berusia > 15 tahun yang bisa membaca atau bebas dari buta aksara. Tabel dibawah menunjukkan peningkatan angka melek huruf. Namun demikian

pemerintah

tetap

berupaya

melaksanakan

program

pemberantasan buta huruf/aksara.

RUMUS PENDUDUK YANG BERUSIA >15 TAHUN MELEK HURUF (TIDAK BUTA AKSARA) Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis Jumlah penduduk usia 15 th ke atas

X100

%

TABEL. IV.19 PENDUDUK YANG BERUSIA >15 TAHUN MELEK HURUF

62


No.

1 2

Tahun

Uraian

Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (dapat baca tulis) Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas

2013

2014

372.551

472.201

380.871

475.200

Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) % 2013 2014


97,82

98,22 %

99,37

Sumber data: Dinas Pendidikan Kab. Magetan Selanjutnya urusan pendidikan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan antara lain : a. Program dan Realisasi Kegiatan Urusan Pendidikan pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar

Rp.

54.755.397.172,00

Rp. 40.564.980.401,00 atau 74.08%

dan

terealisasi

sebesar

dengan lampiran kinerja

sebagai berikut :

63


REALISASI PROGRAM DAN KEGAIATAN URUSAN PENDIDIKAN TAHUN 2014 Target No 1 1

Program/ Kegiatan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja 3

Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran

4

5

6

7

8

825.000.000,00  Penyediaan Jasa surat-menyurat, Kominikasi, sumber daya air dan listrik, administrasi keuangan, kebersihan kantor, perbaikan peralatan kantor

kegiatan

4

825.000.000.00

Capaian Kinerja (7/5*100 %) 9

794.486.450 4

794.486.450.00

100

 Belanja alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan, komponen isntalasi listrik/ penerangan, makanan dan minuman, Penggantian suku cadang, Bahan bakar minyak / gas dan pelumas. Surat nomor tanda kendaraan  Belanja alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan, komponen isntalasi listrik / penerangan, makanan dan minuman, Penggantian suku cadang, Bahan bakar minyak/gas dan pelumas. Surat nomor tanda kendaraan 64


Target No

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

1

2

3


Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran

4

5

6

7

8

 Penyediaan biaya perjalanan dinas rapatrapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah serta ke luar daerah. 2

3

4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Sosialisasi peraturan

1.408.441.000,00 Tersedianya kendaraan dinas Terpenuhinya peralatan gedung kantor yang memadai Tersedianya kondisi gedung kantor yang memadai Tersedianya kondisi gedung kantor yang memadai

1.332.246.200.00

unit

19

315.000.000,00

19

260.850.000.00

100

kegiatan

1

118.441.000,00

1

112.247.750.00

100

kegiatan

1

50.000.000,00

1

45.000.000.00

100

kegiatan

1

1

914.148.450.00

100

925.000.000,00 62.950.000,00

Tersedianya pakaian dinas pegawai yang memadai

paket

1

62.950.000,00

62.950.000.00 1

195.000.000,00 Terlaksananya DIKLAT formal pegawai kegiatan dilingkungan Dinas Pendidikan Diketahui dan dipahaminya peraturan perundang- kegiatan

62.950.000,00

100

120.000.000.00

1

75.000.000,00

0

0

1

20.000.000,00

1

20.000.000.00

0 100 65


Target No 1

5

6

7

Program/ Kegiatan 2 perundang-undangan Penilaian Angka Kredit Pejabat fungsional Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pendidikan Anak Usia Dini Pembangunan gedung sekolah pembangunan sarana dan Prasarana bermain Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Indikator Kinerja 3 undangan baru oleh pegawai Terlaksananya penilaian PAK pejabat fungsional

Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran

4

5

6

7

8

Orang

425

100.000.000,00

320

52.387.600,00 tersusunnys ikhtisar laporan kegiatan SKPD Pendidikan

kegiatan

1

52.387.600,00

terpenuhinya sarana prasarana bermain pada PAUDNI terpenuhinya alat praktek dan peraga siswa untuk lembaga PAUD Lancarnya proses pembelajaran pada PAUD Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya PAUD

75,29

52.387.600.00 1

1.225.000.000,00 Berdirinya TK/SD Model

100.000.000.00


52.387.600.00

100

1.139.164.900.00

unit

1

150.000.000,00

1

147.000.000.00

100

lembaga

2

300.000.000,00

2

217.270.000.00

100

Set

50

80.000.000,00

50

79.894.900.00

100

Orang

527

645.000.000,00

527

645.000.000.00

100

Orang

350

50.000.000,00

350

50.000.000.00

100

23.764.301.572,00

18.461.365.135.00 66


Target No 1

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

2

3


Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran

4

5

6

7

8

terpenuhinya alat praktek dan peraga siswa

paket

1

15.000.000,00

1

15.000.000.00

100

Terpenuhinya perlengkapan sekolah TK/SD

paket

1

75.000.000,00

1

74.774.000.00

100

Terpenuhinya kebutuhanbangunan sekolah yang memadai Terbentuknya kontingen atlit Kab Magetan dikirim ke tingkat Provinsi Jawa Timur Tersusunnya panduan kurikulum tahun 2013

kelas

594.667.000.00

100 100

Tahun Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan perlengkapan sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Pelatihan kompetensi siswa berprestasi Pelatihan Penyusunan kurikulum Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis

terpenuhinya kebutuhan dasar operasional sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB

Tertampungnya anak putus sekolah jenjang SMP Terwujudnya peningkatan manajemen berbasis sekolah pada satuan pendidikan dsar

600.000.000,00

kegiatan

1

450.000.000,00

1

444.000.000.00

kegiatan

1

125.000.000,00

0

0.00

kegiatan

1

50.000.000,00

1

47.600.000.00

100

Orang

39

55.000.000,00

39

55.000.000.00

100

kegiatan

1

150.000.000,00

1

150.000.000.00

100

0

67


Target No 1

8

Program/ Kegiatan 2 Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Ujian Akhir SMP Pelaksanaan Ujian Akhir SD Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa (SD) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD/MI Peningkatan sarana prasarana dan mutu pendidikan (tahun lalu) Peningkatan sarana prasarana dan mutu pendidikan Program Pendidikan Menengah

Indikator Kinerja

Realisasi


Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran

4

5

6

7

8

kegiatan

1

7.405.000,00

1

7.405.000.00

100

Terwujudnya peningkatan kualitas mutu lembaga pendidikan di jenjang SD Terwujudnya peningkatan kualitas mutu paket pendidikan dengan adanya program BOS Terukurnya prestasi Hasil Belajar Siswa SMP kegiatan

46

100.000.000,00

46

100.000.000.00

100

1

80.000.000,00

1

73.250.000.00

100

1

550.000.000,00

1

542.511.000.00

100

Terukurnya prestasi Hasil Belajar Siswa SMP

kegiatan

1

235.000.000,00

1

233.521.500.00

100

terbinanya minat, bakat dan kreativitas siswa SD

paket

1

200.000.000,00

1

200.000.000.00

100

Terpenuhinya kebutuhan ruang kelas sekolah yang memadai Layaknya Ruang kelas, berdirinya Gedung Perpustakaan dan terpenuhinya Ruang Kelas Baru

kelas

2

137.869.293,00

2

119.130.365.00

100

paket

54

10.299.669.279,00

54

9.000.857.495.00

100

paket

125

10.634.358.000,00

95

6.803.648.775.00

76

3 Tersosialisasinya berbagai informasi pendidikan dasar ke sekolah-sekolah

Terpenuhinya alat peraga edukatif PAUD

21.442.401.000,00

13.082.977.116.00 68


Target No 1

Program/ Kegiatan 2 Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu Penyelenggaraan paket C setara SMU Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah Pengadaan sarana prasarana laboratorium dan paraktikum sekolah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pengadaan Tanah untuk Gedung Pendidikan Menengah

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja (7/5*100 Anggaran %) 8 9 198.236.000.00 100

Realisasi

Satuan

Kinerja

4 unit

5 2

6 200.000.000,00

7 2

Terpenuhinya alat praktek dan peraga siswa

lembaga

6

1.112.095.000,00

6

1.102.106.000.00

100

Terpenuhinya ruang kelas sekolah yang memadai

lembaga

34

16.163.558.000,00

34

10.152.178.116.00

100

Terpenuhinya kebutuhan biaya sekolah bagi keluarga tidak mampu. Tertampungnya anak putus sekolah jenjang SMA

siswa

2.156

418.248.000,00

2.156

392.033.000.00

100

lembaga

8

112.500.000,00

8

112.500.000.00

100

paket

1

150.000.000,00

1

148.750.000.00

100

lembaga

94

20.000.000,00

94

20.000.000.00

100

terwujudnya program pendidikan 12 tahun

paket

4

2.614.000.000,00

2

357.174.000.00

50


kegiatan

1

600.000.000,00

1

600.000.000.00

100


paket

1

52.000.000,00

0

0.00

3 tersedianya ruang unit kesehatan sekolah

Terselenggaranya Lomba Kompetensi Siswa SMK Tersosialisasinya berbagai informasi pendidikan menengah ke sekolah-sekolah

Anggaran

Kinerja

0

69


Target No 1 9

Program/ Kegiatan 2 Program Pendidikan Non Formal Pemberdayaan tenaga pendidik non formal Pengembangan pendidikan keaksaraan Pengembangan pendidikan kecakapan hidup Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal Pengembangan kebijakan pendidikan non formal

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Indikator Kinerja

Realisasi

Satuan

Kinerja

4

5

6 617.500.000,00

7

8 617.500.000.00

Orang

35

65.000.000,00

35

65.000.000.00

100

Mengikuti Pameran HAI di Provinsi

kegiatan

1

57.500.000,00

1

57.500.000.00

100

WB KF memiliki tambahan mata pencaharian

Kelomp ok Desa

12

60.000.000,00

12

600.000.000.00

100

235

75.000.000,00

235

75.000.000.00

100

Orang/p endidik PAUD Orang/T utor Paket B/C lembaga

100

65.000.000,00

100

65.000.000.00

100

Orang

3 Terwujudnya peningkatan Mutu Pendidik KF

Tersedianya data PNF yang valid dan akurat Tersusunnya kegiatan yang responsive gender di lembaga PAUD Terbaruinya bahan ajar dan model pembelajaran kurikulum pendidikan non formal Penguatan lembaga Mitra PNF Berkurangnya jumlah penduduk buta aksara dan meningkatnya ketrampilan hidup warga KF

Anggaran

Kinerja

Anggaran


80

50.000.000,00

80

50.000.000.00

100

10

65.000.000,00

10

65.000.000.00

100

480

180.000.000,00

480

180.000.000.00

100

4.106.916.000,00

4.021.416.000.00 70


Target No

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

2

3

1


Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran

4

5

6

7

8

Terlaksananya Sertivikasi Guru

Orang

148

67.616.000,00

130

67.616.000.00

87,84

Terpenuhinya standar kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Orang

200

75.000.000,00

200

75.000.000.00

100

Terlaksananya pemilihan guru, Kasek, dan kegiatan Pengawas Berprestasi

1

120.000.000,00

1

116.000.000.00

100

Tersedianya Buku Panduan Kurikulum 2013 (buku kegiatan pegangan Guru) Terepenuhinya honor GTT/PTT baik yg ber SK Orang Bupati maupun yg tidak ber SK

1

80.000.000,00

0

0.00

1.588

3.573.000.000,00

1.588

Kependidikan Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 11 Program Manajemen

Terpenuhinya Data Kependidikan yang Uptudate

Terbitnya dan Padamu Negeri

Tercetaknya

Verval

NUPTK

kegiatan

1

Orang

14.750

100.000.000,00

1

91.300.000,00 14.225

628.000.000,00

0

3.573.000.000.00

100

100.000.000.00

100

89.800.000.00

96,44

452.987.000.00 71


Target No 1

Program/ Kegiatan 2 Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Peningkatan Sistem Manajemen Mutu Pendidikan Pembinaan UKS SD/MI; SMP/MTs dan SMA/SMK/MA

Seleksi Calon Kepala Sekolah Inpasing Penilaian Angka Kredit 12 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Penyelenggaraan kompetisi

Indikator Kinerja


Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran

4

5

6

7

8

Terselenggaranya UNPK Paket A, B dan C

kegiatan

4

55.000.000,00

4

55.000.000.00

Dipahaminya Kurikulum 2013 oleh Guru dan Kepala Sekolah SD Unggulan Magetan (Tersedianya Buku Panduan Kurikulum 2013 di SD Unggulan Magetan) Tersedianya data pendidikan

kegiatan

1

100.000.000,00

0

0.00

paket

1

72.000.000,00

1

70.236.000.00

100

paket

1

50.000.000,00

1

46.556.000.00

100

110.386.500.00

100

95.808.500.00

100

75.000.000.00

100

3

Tersedianya informasi capaian kinerja pendidikan Terwujudnya kesehatan sekolah

paket

467 TK, 495 SD 1

Orang

768

lembaga Terpilihnya calon kepala sekolah yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi Tersedianya data komposisi kepangkatan Guru Golongan IV/A s.d Golongan II/A

126.000.000,00

467 TK, 495 SD 1

75.000.000,00

768

150.000.000,00

427.500.000,00 Terlselenggaranya Liga Pendidikan Indonesia Tersedianya altit berprestasi wakil dari Kabupaten

paket 10 Cabor paket 10

100 0

427.500.000.00

10

162.500.000,00

10

162.500.000.00

100

10

265.000.000,00

10

265.000.000.00

100 72


Target No

Program/ Kegiatan

1

2 olahraga

Indikator Kinerja 3 magetan yang akan mengikuti ditingkat Provinsi JUMLAH

Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran

4 Cabor

5

6

7

8

54.755.397.172,00


40.564.980.401.00

73


b. Permasalahan dan Solusi Permasalahan  Ada 5 (lima) kegiatan yang tidak dilaksanakan Solusi  Menunggu Keputusan Mendikbud/yang berkompeten c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)

No

SKPD

Program/ Kegiatan Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur: Pendidikan dan pelatihan formal Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun : Pelatihan penyusunan kurikulum

Jumlah Anggaran (Rp)

1

DINDIK

2

DINDIK

3

DINDIK

Program Pendidikan Menengah : Pengadaan tanah untuk gedung pendidikan menengah

52.000.000,00

4

DINDIK

80.000.000,00

5

DINDIK

Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan : Pembinaan kelompok kerja guru Program Manajemen Pelayanan Pendidikan : Pelaksanaan kerja sama secara kelembagaan dibidang pendidikan

JUMLAH

Alasan Tidak Terserap

75.000.000,00

Kegiatan yang sama sudah diprogram dan dilaksanakan oleh Bagian ADBANG

125.000.000,00

Sesuai SE MENDIKBUD DIKDAS pelaksanaan K-13 ditunda sampai dengan tahun 2020 kecuali sekolah pilot. Untuk pensertifikatan tanah dan bangunan SMA Karas dibutuhkan peta bidang, namun sampai akhir tahun 2014, peta bidang belum ada/terbit. Sesuai SE MENDIKBUD DIKDAS pelaksanaan K-13 ditunda sampai dengan tahun 2020 kecuali sekolah pilot. Sasaran kegiatan SD Unggulan Magetan untuk kegiatan DIKLAT guru terkait Kurikulum 2013, Namun karena pelaksanaan K – 2013 ditunda, maka kegiatan tidak dilaksanakan.

100.000.000,00

432.000.000,00

2. URUSAN KESEHATAN Urusan Kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang dikelola dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan–tujuan stratejik. Leading sector dalam 66


urusan ini adalah Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Sayidiman Magetan yang memiliki kewenangan desentralisasi dalam pembinaan pelayanan kesehatan masyarakat dan perumusan kebijakan teknis dalam urusan kesehatan. Tanggungjawab dan wewenangnya terutama berkaitan dengan tujuan stratejik berupa

peningkatan

kualitas

kesehatan

bagi

masyarakat.

Sedangkan

kebijakan stratejik yang digariskan dalam urusan ini adalah peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pemerataan pelayanan melalui pemberian bantuan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan bagi warga miskin. Penyelenggaraan Urusan Kesehatan diarahkan untuk mencapai tiga sasaran, yaitu : 1.

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

2.

Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan

3.

Meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit Keberhasilan pencapaian ketiga sasaran di atas tahun 2014 dapat dilihat

dari tingkat capaian indikator kinerja masing-masing sasaran tersebut. Secara berurutan hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1)

Sasaran ”Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat” diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut : a. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup Adalah indikator yang menunjukkan kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan dan masa nifas. Adapun data perkembangan angka kematian ibu melahirkan

per 100.000

kelahiran hidup adalah sebagai berikut : TABEL IV.20 ANGKA KEMATIAN IBU MELAHIRKAN Tahun No.

Uraian

1

Angka Kematian Ibu melahirkan

2013

2014

(%)

89,2/100.000 KH

113,79/100.000 KH

27,57%

Target RPJMD Tahun Ke I (2014) 102/100.000 KH

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Magetan Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa Angka Kematian Ibu melahirkan dii Kabupaten Magetan pada tahun 2014 meningkat sebesar 25,57% dibanding tahun 2013, karena penyebab langsung 67


(preeklampsia dan perdarahan post partum) sebesar 70% dan karena penyebab tidak langsung sebesar 30%. b. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup Merupakan indikator yang menunjukkan kematian yang terjadi pada bayi sebelum mencapai usia satu tahun. Kasus kematian masih ada sebab belum semua persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, belum semua bayi memperoleh pelayanan neonatal (0-28 hari) secara memadai serta adanya penyakit lain yang dapat menyebabkan kematian pada bayi. Data perkembangan angka kematian bayi

per 1000

kelahiran hidup

adalah sebagai berikut: TABEL IV.21 ANGKA KEMATIAN BAYI Tahun No.

IKK

1

Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup

2013

2014

11,15/1000 KH

10/1000 KH

(%) 7,17

Target RPJMD Tahun Ke I (2014) 23/1000 KH

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Magetan Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa Angka Kematian Bayi di Kabupaten Magetan pada tahun 2014 turun sebesar 7,17 % dari tahun 2013. Upaya-upaya peningkatan keahlian/ketrampilan tenaga pelayanan kesehatan yang telah berhasil dilaksanakan selama tahun 2014, terutama pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) bagi bidan, pembinaan dan pelatihan petugas, monitoring dan evaluasi, supervisi ke tempat pelayanan, meningkatkan kesadaran masyarakat serta peran lintas program dan lintas sektor yang mendukung. c. Pelayanan pasien jamkesmas dan jamkesda Merupakan indikator

perbandingan masyarakat miskin yang sakit

mendapat pelayanan kesehatan dengan jumlah masyakat miskin. Pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin semakin meningkat, bahkan mulai tanggal 12 Oktober 2009 semua masyarakat Magetan (KTP Magetan) yang membutuhkan pelayanan kesehatan di 68


pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas dan jaringannya) telah dijamin oleh Pemerintah Kabupaten Magetan (gratis). Demikian pula halnya untuk pelayanan rawat inap kelas III di Rumah Sakit. RUMUS

Pelayanan pasien jamkesmas dan Jamkesda

Jumlah masyarakat miskin mendapat pelayanan jamkesmas dan Jamkesda

X 100%

Jumlah masyarakat miskin TABEL IV. 22 PELAYANAN PASIEN JAMKESMAS DAN JAMKESDA

No

1

2

Pelayanan Pasien Jamkesmas dan Jamkesda (%)

Tahun

Uraian .

Jumlah masyarakat miskin mendapat pelayanan jamkesmas dan Jamkesda Jumlah masyarakat miskin

2013

2014

2013

2014

221.00

221.00

78,33 2

78,33 2

282.16

282.16 0

0

Target Nasion al 100 %

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Magetan Berdasarkan tabel tersebut diatas diketahui bahwa

jumlah

masyarakat miskin yang menggunakan fasilitas layanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya pada tahun 2014 sebesar 78,33 %. 2)

Sasaran ”Meningkatnya derajat mutu pelayanan kesehatan masyarakat” diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut : a.

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Merupakan indikator yang mendapat

perbandingan jumlah komplikasi kebidanan

penanganan dibanding jumlah

ibu dengan

komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. Cakupan mengalami peningkatan pada tahun 2013-2014, demikian juga realisasi tahun 2013 dan 2014 di atas Standar Nasional, hal ini dikarenakan petugas lebih memahami definisi operasional dari 69


komplikasi kebidanan yang ditangani. Jika sebelumnya dilaporkan per kasus, sekarang adalah per individu. Selain itu didukung dengan berfungsinya kembali Puskesmas PONED, adanya dokter SPOG sebagai konsultan PONED dan pengembangan program ANC Terpadu. RUMUS

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertetu Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yg sama

X 100%

TABEL IV. 23 CAKUPAN KOMPLIKASI KEBIDANAN YANG DITANGANI

No

1

2

Tahun Uraian .

Jumlah komplikasi kebidanan yg mendapatkan penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yg sama

201

201

1.8

1.9

2.0

Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani (%) 2013 3

2014 4

,27 4 7

98,91 9 8

Target Provin si

80 %

2.0 4 6

2 0

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Magetan b.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

1) Merupakan indikator perbandingan jumlah persalinan yang ditangani tenaga kesehatan dibandng jumlah persalinan. 2) Cakupan mengalami peningkatan diatas SPM dari tahun 2013 – 2014 karena adanya peningkatan jumlah bidan yang kompeten dalam menolong persalinan (Asuhan Persalinan Normal/APN), adanya sosialisasi / kebijakan bahwa persalinan harus ditolong oleh 70


tenaga kesehatan dan dilakukan di fasilitas kesehatan dan semua desa sudah dilayani oleh bidan desa. RUMUS Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

X100

TABEL IV. 24 CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN YANG MEMILIKI KOMPETENSI KEBIDANAN

No

1

2

2013

2014

Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yg memiliki Kompetensi kebidanan (%) 2013 2014

8.970

8.798

91.87

9.764

9.639

Tahun

Uraian .

Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama

Target Provinsi

91,28

94

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Magetan c. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Merupakan indikator perbandingan jumlah desa/kelurahan Uci dibanding jumlah desa/kelurahan. Desa di katagorikan UCI apabila 80 % bayi sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap yaitu BCG 1 kali, Polio 4 kali , DPT / HB 3 kali dan Campak 1 kali sebelum usia 1 tahun. Cakupan UCI pada tahun 2014 sudah mencapai target. RUMUS Cakupan Desa/kelurahan

Jumlah Desa / Kelurahan

X100 71


Universal Child Immunization (UCI)

UCI Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan

TABEL IV. 25 CAKUPAN DESA/KELURAHAN UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION (UCI)

No.

1 2

Tahun

Uraian

Jumlah Desa / Kelurahan UCI Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan

2013 208

2014 210

235

235

Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%) 2013 2014 88,51 89,36

Target Kinerja tahun 2014 88,51

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Magetan d.

Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Jumlah balita gizi buruk di tahun 2014 meningkat sebesar 17,95 dibanding tahun 2013, peningkatan ini disebabkan surveilans gizi di Kabupaten Magetan berjalan lebih aktif sehingga kasus gizi buruk dapat ditemukan lebih dini, tetapi

seluruh balita gizi berhasil

ditangani dengan baik atau capaian cakupan sudah memenuhi target 100%. RUMUS

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. di satu wil. kerja pada kurun wkt tertentu Jumlah seluruh balita gizi buruk buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama

X100

72


TABEL IV. 26 CAKUPAN BALITA GIZI BURUK MENDAPAT PERAWATAN

No .

Tahun

Uraian

Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelayanan Kesehatan di satu wilayah kerja pd kurun wkt tertentu 2 Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama

2013

2014

156

184

156

184

Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan(% ) 2013 2014

Targ et Provi nsi

1

100

100

100

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Magetan Cakupan UCI Desa tahun 2014 mencapai 89,36% meningkat dibanding capaian tahun 2013 sebesar 88,51%, sudah mencapai target yang diharapkan yaitu 88,51%. e.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA positif Peningkatan pencapaian yang cukup signifikan walaupun belum mencapai target di tahun 2013 – 2014 karena upaya penemuan penderita oleh petugas berjalan optimal. Pada tahun 2014 surveilans TB sudah dilaksanakan dengan baik tetapi karena banyak ditemukan penderita TB dengan hasil pemeriksaan BTA negative dan penderita TB ekstra paru maka penemuan penderita baru TBC BTA positif di Kabupaten Magetan tahun 2014 sebesar 51,73% turun 20,37%

dari

tahun 2013 dan masih di bawah target propinsi. Upaya menggalang kerjasama dan kepedulian dari berbagai pihak termasuk sosialisasi kepada masyarakat perlu terus dioptimalkan demi keberhasilan program. 73


RUMUS Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wil. kerja selama 1 thn Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

X100

%

TABEL IV. 27 CAKUPAN PENEMUAN DAN PENANGANAN PENDERITA PENYAKIT TBC BTA POSITIF

No.

1

2

Tahun

Uraian

Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 tahun Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama

2013 432

2014 344

665

665

Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Positif (%) 2013 2014 64,96 51,73

Target Provin si

85%

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Magetan f.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Selama tahun 2012-2013 penanganan penderita penyaqkit DBD telah mencapai target. Dilihat dari jumlah penderita DBD dari tahun ke tahun juga mengalami penurunan. Hal ini tidak lepas dari digalakannya upaya larvasida massal di desa endemis yang melibatkan lintas sektor dalam hal ini PKK, Dinas Pendidikan dan masyarakat. Pemeriksaan jentik secara berkala digalakkan. Begitu pula sosialisasi Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) DBD semakin ditingkatkan,

sehingga

bisa

lebih

meningkatkan

kesadaran

masyarakat dalam melaksanakan program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) DBD. 74


RUMUS

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama

X100%

TABEL IV. 28 CAKUPAN PENEMUAN DAN PENANGANAN PENDERITA PENYAKIT DBD

No .

1

Tahun

Uraian

Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama

2

2013 77

2014 76

77

76

Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%) 2013 2014 100,00 100,00

Target Provinsi

100%

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Magetan g.

Cakupan kunjungan bayi Berkat peran bidan desa sebagai penangung jawab wilayah di desa, cakupan mengalami peningkatan pada tahun 2013 – 2014 dan telah target melampaui Propinsi. Selanjutnya atas dukungan dana dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang dimanfaatkan untuk kunjungan rumah yang dilakukan oleh petugas bagi bayi yang drop out (tidak lagi mengikuti pemeriksaan secara rutin) juga berhasil meningkatkan cakupan. RUMUS

Cakupan kunjungan

Jumlah

kunjungan bayi memperoleh 75


bayi

pelayanan kes.sesuai standar di satu wilayah kerja pd Kurun waktu tertentu Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada Kurun waktu yang sama

X100%

TABEL IV. 29 CAKUPAN KUNJUNGAN BAYI

No .

Uraian

Tahun 2013 8.731

1

2014 8.588

Cakupan Kunjungan Bayi (%) 2013 2014 95,64 95

Target Provinsi

Jumlah kunjungan bayi 90% memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pd Kurun waktu tertentu Jumlah seluruh bayi 9.129 9.040 lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Magetan

2

h.

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Kunjungan ibu hamil K-4 adalah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan minimal satu kali pada triwulan pertama, satu kali pada triwulan kedua dan dua kali pada triwulan ketiga umur kehamilan dan mendapat 90 tablet Fe selama periode kehamilannya di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. RUMUS Jumlah kunjungan ibu hamil K4

Cakupan kunjungan ibu hamil K4

No .

X100% Jumlah keseluruhan ibu hamil

TABEL IV. 30 CAKUPAN KUNJUNGAN IBU HAMIL K4 Cakupan Tahun Kunjungan Ibu Uraian Hamil K4 (%) 2013 2014 2013 2014 Jumlah kunjungan 1 9.245 9.148

Target Provinsi

76


ibu hamil K4 Jumlah keseluruhan ibu hamil

90,39 10.228

90,55

92%

10.098

Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Magetan i.

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan kunjungan ibu hamil K4 mengalami kenaikan dan melampaui

SPM

Propinsi

dari

tahun

2013-2014.

Upaya

meningkatkan pemahaman dan kemampuan petugas terus dilakukan melalui evaluasi dan pembinaan yang rutin dilakukan, sehingga peningkatan cakupan bisa terus dicapai.

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

No .

1

j.

RUMUS Jumlah neonatus dengan komplikasi tertangani Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada

X100%

TABEL IV. 31 CAKUPAN NEONATUS DENGAN KOMPLIKASI YANG DITANGANI Cakupan Neonatus Dengan Tahun Target Komplikasi Uraian Provinsi Yang Ditangani (%) 2013 2014 2013 2014 Jumlah kunjungan ibu 1.134 1.185 82,83 87,39 75% hamil K4 Jumlah neonatus dengan komplikasi tertangani Jumlah seluruh 1.369 1.356 neonatus dengan komplikasi yang ada Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Magetan Kasus HIV Fluktuasi jumlah penderita HIV di Kabupaten Magetan dipengaruhi oleh keberadaan PSK yang tidak terlokalisir, sebagian dari penduduk Magetan yang menjadi TKI dan mengidap HIV/AIDS yang kembali ke Magetan serta penularan langsung dari penderita ke keluarga. Penanganan kasus HIV di Kabupaten Magetan pada tahun 2014 telah memenuhi target 100%. Pencapaian target tersebut antara lain 77


disebabkan meningkatnya jumlah fasilitas pelayan kesehatan yang mampu memberikan konseling dan testing bagi penerita HIV, dan didukung meningkatnya kesadaran masyarakat kelompok resiko tinggi untuk memeriksakan penyakitnya. Upaya

pencegahan

penyebarluasan

terus

informasi

dilakukan terkait

antara

penyakit

lain

melalui

HIV/AIDS

kepada

masyarakat terutama yang beresiko tinggi, meningkatkan kerjasama lintas sektor, lintas program dan stake holder, melaksanakan pemeriksaan secara rutin terhadap kelompok resiko tinggi (sero survey), memasyarakatkan pemakaian kondom bagi kelompok resiko tinggi, dibentuknya Komisi Penanggulangan AIDS Daerah/KPAD, meningkatkan kualitas layanan pemeriksaan (klinik VCT) dan melatih petugas pemberi pelayanan penderita serta pendampingan penderita oleh kelompok dukungan sebaya (sesama penderita).

Penanganan

No .

kasus HI V

Uraian

RUMUS Jumlah kasus HIV - AIDS yang ditangani Jumlah kasus HIV - AIDS yang ada TABEL IV. 32 PENANGANAN KASUS HIV Penanganan Tahun Kasus HIV (%)

Jumlah kasus HIV – AIDS yang ditangani Jumlah kasus HIV – AIDS yang ada

1 2

2013

2014

61

52

61

52

2013 100

2014 100

X100%

Target MDGs

100

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Magetan k.

Rasio tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat) dibanding jumlah penduduk. Rasio tenaga Kesehatan menggambarkan jumlah per jenis tenaga kesehatan per 1000 penduduk. Selama 2013-2014 rasio tenaga kesehatan di Kabupaten Magetan mengalami peningkatan, akan tetapi peningkatan tersebut masih di bawah target. Peningkatan jumlah tenaga kesehatan terutama disumbang oleh jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit baik pemerintah maupun swasta. Rasio tenaga kesehatan di Kabupaten Magetan tahun 2014 78


meningkat dibanding tahun 2013. Peningkatan tersebut terutama disumbang oleh jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit swasta. Tetapi rasio tenaga kesehatan di Kabupaten Magetan masih di bawah standar.

Rasio tenaga kesehatan

RUMUS Jumlah tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pd Kurun waktu tertentu Jumlah seluruh penduduk pada kurun waktu yang sama

X1000

TABEL IV.33 RASIO TENAGA KESEHATAN (DOKTER, BIDAN, PERAWAT) DIBANDING JUMLAH PENDUDUK

NO 1

Uraian Ratio

Standar per 1000 penduduk

Realisasi 2013

2014

Rasio dokter dibanding jumlah 0,48 0,04 0,11 penduduk Rasio perawat dibanding jumlah 1,58 0,26 0,87 penduduk Rasio bidan dibanding jumlah 0,75 0,31 0,7 Penduduk Sumber data : Dinas Kesehatan Kab. Magetan

2 3

l.

Penyediaan obat esensial generik atas persediaan obat di sarana kesehatan pemerintah. Penyediaan obat esensial generic di sarana kesehatan pemerintah di Kabupaten Magetan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

RUMUS Jumlah persediaan obat Penyediaan obat esensial generik generik atas persediaan obat di Jumlah seluruh sarana kesehatan pemerintah persediaan obat

X100%

TABEL IV. 34 PENYEDIAAN OBAT ESENSIAL GENERIK ATAS PERSEDIAAN OBAT DI SARANA KESEHATAN PEMERINTAH Penyediaan Obat Esensial Generik Atas Persediaan Target Tahun No Obat Di Sarana Uraian Nasion . Kesehatan Pemerintah al (%) 2013 2014 2013 2014 79


1

2

Jumlah persediaan obat generik Jumlah seluruh persediaan obat

131

189

165

230

79,39

82,17

90%

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Magetan Selanjutnya urusan kesehatan dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program dan Realisasi Kegiatan Urusan Kesehatan pada tahun 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 61.373.328.450,00

dan

terealisasi sebesar

Rp. 46.422.298.310,00 atau 75,47% dengan lampiran kinerja sebagai berikut :

80


REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN KESEHATAN TAHUN 2014 Target No

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

1 1

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3

2

3

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase peningkatan perlengkapan gedung kantor Persentase peningkatan kualitas gedung kantor yang dipelihara Persentase kendaraan dinas/operasional dipelihara yang meningkat kualitasnya Persentase peningkatan kualitas perlengkapan kantor yang dipelihara

Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran

4

5

6

7

8

%

100

unit

Capaian Kinerja (7/5*100%) 9

1.737.611.250,00

100

1.665.742.837,00

100

2

525.000.000,00

2

422.240.000,00

100

%

100

382.470.000,00

100

366.764.000,00

100

%

100

228.900.000,00

100

225.721.500,00

100

%

100

305.929.500,00

100

302.315.050,00

100

%

100

63.750.000,00

100

63.068.000,00

100

81


Target No

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

1

2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Penilaian angka kredit pejabat fungsional Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat

3

4

5

6

Satuan

Kinerja

4 %

5 100

Persentase karyawan Dinkes peserta Bimtek yang meningkat pengetahuannya Persentase usulan PAK diproses dan keluar SK PAK

%

Realisasi Anggaran

Capaian Kinerja (7/5*100%) 9 0

Kinerja

Anggaran

6 174.600.000,00

7

8 0

0

100

233.150.000,00

100

200.673.500,00

100

%

100

57.756.000,00

100

57.031.000,00

100

Persentase dokumen perencanaan dan anggaran tersusun sesuai standar

%

100

30.000.000,00

100

29.404.500,00

100

Ketersediaan obat sesuai kebutuhan

unit

23

3.505.950.000,00

23

3.478.101.012,00

100

unit

3

2.857.613.000,00

3

2.829.320.572,00

100

82


Target No

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

1

2 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

Peningkatan kesehatan masyarakat Peningkatan pelayanan kesehatan penanggulangan masalah kesehatan

Realisasi Anggaran

Kinerja

Anggaran


Satuan

Kinerja

3 Cakupan penanganan kegawatdaruratan pada kegiatan/event tertentu di Kabupaten Magetan - Persentase Puskesmas dan Jaringannya yang mendapat perbaikan - Persentase peningkatan kualitas Rumah Dinas Dokter yang mendapat perbaikan Cakupan pelayanan kesehatan remaja

4 %

5 100

6 191.700.000,00

7 100

8 188.005.000,00

%

52

4.379.807.000,00

52

4.333.199.300,00

%

82

126.803.000,00

54,15

124.471.000,00

1. Cakupan kunjungan ibu hamil K4

%

94

529.253.500,00

90,59

525.447.500,00

2. Cakupan komplikasi kebidanan ditangani 3. Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes yang kompeten 4. Cakupan Ibu Nifas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 5. Cakupan neonatal komplikasi ditangani

%

80

98,91

123,64

%

95

91,29

96,09

%

95

91,08

95,87

%

80

87,39

109,24

100

66,04 96,37

83


Target No

Program/ Kegiatan

1

2

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyediaan jasa pelayanan kesehatan Penyediaan jasa sarana kesehatan Pelayanan kesehatan masyarakat yang dijamin oleh Pemerintah

Pelayanan Kesehatan Dasar Icon Gubernur

Indikator Kinerja 3 6. Cakupan kunjungan bayi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 7. Cakupan pelayanan anak balita yang mendappat pelayanan kesehatan sesuai standar 8. Cakupan peserta KB aktif Evaluasi pelaporan SPM bidang kesehatan Tercukupinya dana jasa pelayanan kesehatan dalam satu tahun

1. Tercukupinya dana biaya pelayanan kesehatan dalam satu tahun 2. Cakupan kunjungan penduduk Magetan diluar Jamkesmas dan Askes PNS 3. Tercukupinya dana jasa pelayanan kesehatan dalam satu tahun Persentase alat kesehatan Pustu Gadar (Pustu Temboro) dan Puskesmas rawat inap standar (Puskesmas rawat inap Kawedanan)

Realisasi

Capaian Kinerja (7/5*100%) 9 100,00

Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran

4 %

5 95

6

7 95,00

8

%

87

% %

75 100

29.985.000,00

69,97 100

29.968.000,00

%

100

3.300.750.000,00

100

3.173.083.815,00

100

unit

23

4.058.337.300,00

23

3.791.402.625,00

100

%

100

4.580.000.000,00

100

3.954.505.400,00

100

%

80

764.000.000,00

87,78

100,90

754.177.500,00

93,29 100

0

84


Target No

Program/ Kegiatan

1

2

7

8

Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Indikator Kinerja 3 yang kebutuhannya terpenuhi

Cakupan Tempat Produksi Makanan/Minuman (TPM) memenuhahi syarat Cakupan Pembinaan/Pemantauan Obat, Makanan, Kosmetik, Bahan Berbahaya (OMKABA)

1. Jumlah dialog interaktif di media elektronik 2. Jumlah radio spot di media elektronik 3. Jumlah kader yang melaksanakan pertemuan kader PHBS 4. Jumlah peserta dalam rangka kegiatan Gelar Budaya Kerja 5. Jumlah guru yang mendapatkan penyuluhan bagi guru UKS 6. Jumlah petugas Promkes yang melaksanakan monitoring,

Realisasi


Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran

4

5

6

7

8

kecamatan

18

87.000.000,00

18

85.293.800,00

100

kecamatan

18

115.000.000,00

18,00

114.998.700,00

100

kali

25

352.920.000,00

352.536.400,00

0

kali

12

0

orang

66

0

orang

60

0

orang

100

0

orang

22

0

85


Target No

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

1

2

3 evaluasi dan pelaporan 7. Jumlah siswa yang mendapat penyuluhan bahaya merokok di sekolah SLTP/SLTA 8. Jumlah peserta yang melaksanakan kegiatan pertemuan Lintas Sektor 9. Jumlah media cetak untuk sarana promosi kesehatan 10. Jumlah petugas Promkes yang melaksanakan pengkajian PHBS 11. Jumlah kegiatan dalam rangka Pekan Pasar Rakyat Magetan 12. Jumlah kegiatan Pawai Pembangunan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Magetan 13. Jumlah desa yang dinilai dalam penilaian lomba PHBS tingkat Nasional tahun 2014

9

Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Realisasi


Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran

4

5

6

7

8

siswa

625

0

orang

25

0

paket

154

0

orang

22

0

kali

1

0

kali

1

0

desa

1

0

Desa Siga Aktif

%

60

1. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

%

100

213.699.500,00

463.030.000,00

100

191.569.500,00

0

462.510.000,00

100

86


Target No

Program/ Kegiatan

1

2

10

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

Indikator Kinerja

Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran

3 2. Persentase balita gizi buruk 3 Cakupan pemberian MP-ASI Balita Keluarga Miskin usia 6-24 bulan

4 % %

5 100 85

6

1. Cakupan keluarga menempati rumah sehat 2. Persentase pembakaran sampah medis Puskesmas 3. Cakupan keluarga memanfaatkan jamban sehat 4. Persentase kualitas air bersih memenuhi syarat 5. Cakupan keluarga menggunakan air bersih 3. Cakupan keluarga memanfaatkan jamban sehat 4. Persentase kualitas air bersih memenuhi syarat 5. Cakupan keluarga menggunakan air bersih 4. Persentase kualitas air bersih memenuhi syarat 5. Cakupan keluarga menggunakan air bersih

Desa

80

%

98

100

102,04

%

100

100

100

%

100

100

100

195.000.000,00

Kinerja 7 100 82

80

Anggaran

Capaian Kinerja (7/5*100%) 9 100 96,82

8

193.667.250,00

100

87


Target No

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

1

2

3 5. Cakupan keluarga menggunakan air bersih 1. Persentase penduduk menggunakan jamban sehat 2. Persentase penduduk memanfaatkan saraan air bersih berkualitas Kabupaten/Kota Sehat 3. Persentase Tempat-Tempat Umum memenuhi syarat 4. Penyusunan EHRA dan Buku Putih PPSP 3. Persentase sampel air memenuhi syarat (bakteriologis) 4. Penyusunan EHRA dan Buku Putih PPSP 4. Persentase sampel air memenuhi syarat (kimia) 4. Penyusunan EHRA dan Buku Putih PPSP

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

11

Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran

4 %

5 100

6

%

98

%

75

%

80

55

68,75

%

95

100

105,26

102.000.000,00

Kinerja 7 100

100,00

Anggaran


8

101.704.500,00

102,04 0,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

88


Target No

Program/ Kegiatan

1

2 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Peningkatan imunisasi

Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah

Indikator Kinerja

Realisasi

Satuan

Kinerja

3 Persentase TB BTA (+) yang mendapatkan pengobatan sesuai protap 2. Persentase penderita diare yang mendapatkan pengobatan 3. Persentase penderita HIV yang mendapatkan ARV 4. Persentase desa yang mendapatkan fogging fokus 5. Persentase penderita kusta baru yang dikonfirmasi 1. Persentase Desa UCI 2. Persentase bayi dengan imunisasi dasar lengkap 3. Persentase T2 + bumil 4. Persentase puskesmas dengan rantai vaksin efektif 1. Persentase KLB yang ditanggulangi <24 jam

4 %

5 100

%

100

106

106,00

%

100

100

100,00

%

100

100

100,00

%

100

100

100,00

% %

83 80

% %

80 100

%

100

2. Persentase kegiatan deteksi penyakit menular melalui Posbindu/Kegiatan Bindu 3. Persentase penemuan kasus AFP

%

80

75

93,75

%

80

133

166,25

1

Anggaran

Kinerja

Anggaran

6 368.887.900,00

7 100,00

8 365.552.450,00


77.054.700,00

89,36 95,35

76.980.150,00

81,49 100 67.673.000,00

100

107,66 119,19 101,86 100,00

66.432.000,00

100

89


Target No

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

1 12

2 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

13

14

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Pelayanan sunatan masal Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu

Realisasi


Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran

3

4

5

6

7

8

Puskesmas melaksanakan yankes sesuai standar 1. Cakupan pelayanan perizinan bidang kesehatan 2. Cakupan sarana kesehatan yang dibina 3. Jumlah nakes berizin di Kabupaten Magetan 4. Cakupan pengobat tradisional yang dibina

Puskesmas

22

190.000.000,00

22

188.996.300,00

100

%

100

86.750.000,00

100,00

86.384.050,00

100

%

70

83

119,14

orang

800

920

115,00

%

100

10

10,20

Cakupan anak dari masyarakat miskin yang terlayani sunatan massal

%

100

25.000.000,00

100,00

24.500.000,00

%

100

600.000.000,00

0,00

0,00

100

0

90


Target No

Program/ Kegiatan

1

2 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

15

Pelayanan pemeliharaan kesehatan 16

Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran

3 Persentase Puskesmas dan jaringannya yang mendapat perbaikan

4 %

5 100

6 3.269.839.000,00

7 100,00

8 3.256.126.700,00

Cakupan pelayanan kesehatan Pra lansia dan lansia mendapatkan pelayanan kesehatan

%

65

31.508.000,00

39,77

31.508.000,00

Cakupan peserta BPJS yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat dilayani

%

100

19.758.800.000,00

Persentase pemanfaatan kawasan bebas merokok

%

100

147.087.500,00

100,00

131.816.000,00

%

100

7.294.013.300,00

0,00

0,00


61,18

Program Jaminan Kesehatan Nasional Pelayanan Kesehatan bagi Peserta BPJS

17

Indikator Kinerja

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak rokok

14.177.080.399,00

0

100

0

91


Target No

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

1

2

3 JUMLAH

Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran

4

5

6

7

8

61.508.628.450,00


46.422.298.310,00

92


Permasalahan dan Solusi No Permasalahan 1. Ketersediaan obat sesuai kebutuhan target 90% realisasi 82,17% Tidak tercapainya target ketersediaan obat sesuai kebutuhan di Kabupaten Magetan pada tahun 2014 karena anggaran pengadaan obat dan perbekalan kesehatan tahun 2014 sebesar Rp 3.505.950.000,00 meskipun naik 24,84% dari tahun 2013 sebesar Rp 2.808.372.000,00, tetapi masih di bawah target. 2. Angka Kematian Ibu, target 102 per 100.000 KH realisasi 89,2 per 100.000 KH Berdasarkan uraian data tersebut diketahui bahwa Angka Kematian Ibu Kabupaten Magetan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 102 per 100.000 KH masih di bawah target. Jika dibandingkan dengan Angka Kematian Ibu tahun 2013 (89,2 per 100.000 KH) terjadi peningkatan sebesar 27,57%. Pada tahun 2014 jumlah kematian ibu sebanyak 10 orang. Kematian Ibu karena penyebab langsung (preeklampsia dan perdarahan post partum) sebesar 70% dan karena penyebab tidak langsung sebesar 30%. Permasalahan yang menyebabkan peningkatan AKI di Kabupaten Magetan adalah ketidakpatuhan tenaga kesehatan terhadap Standard Operating Prosedure (SOP) Antenatal Care dan Asuhan Persalinan Normal, kurangnya pendampingan ibu hamil risiko tinggi oleh nakes, serta keterlambatan penanganan di faskes rujukan. 3. Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes yang kompeten target 94% realisasi 91,28%

Solusi

Perlu penambahan alokasi anggaran untuk pengadaan obat dan perbekalan kesehatan pada tahun 2015, dimana alokasi anggaran untuk pengadaan obat dihitung berdasarkan standar Rp 10.000 per kapita.

Agar Angka Kematian Ibu pada tahun 2015 bisa diturunkan perlu dilakukan Review Audit Maternal Perinatal, orientasi pembentukan kelas ibu hamil bagi Puskesmas dan ANC terpadu bagi nakes, bimbingan pelayanan kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi bagi Bidan Desa, peningkatan pemanfaatan buku KIA dengan mitra terkait, peningkatan pembinaan Puskesmas PONED oleh Tim PONEK, mengoptimalkan program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) melalui Gerakan Sayang Ibu.

93


Permasalahan dan Solusi No Permasalahan 1. Ketersediaan obat sesuai kebutuhan target 90% realisasi 82,17% Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten tahun 2014 masih di bawah target. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten pada tahun 2014 (91,28%) turun sebesar 1,92% dibanding tahun 2013 (91,87%). Hal tersebut disebabkan oleh kekurangpatuhan tenaga kesehatan terhadap SOP Asuhan Persalinan Normal (APN). 4. Cakupan ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar target 95% realisasi 91,08% Belum tercapainya cakupan ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar tahun 2014 disebabkan pemantauan dan pelayanan petugas kesehatan terhadap ibu nifas kurang optimal. 5. Cakupan Rumah Tangga Sehat target 65% realisasi 60,45% Permasalahan yang dihadapi terkait dengan belum tercapainya target cakupan rumah tangga sehat adalah masih banyaknya masyarakat yang merokok di dalam rumah dan budaya merokok pada saat acara-acara tertentu seperti hajatan, pertemuan RT/RW, kegiatan yasinan dan lainlain. Masih banyaknya ibu balita yang bekerja belum membudayanya program pojok laktasi. 6. Cakupan keluarga menempati rumah sehat target 80% realisasi 76,9% Cakupan Rumah Tangga Sehat tidak tercapai karena masih kurangnya sarana sanitasi dasar yang memenuhi syarat (jamban, sarana pembuangan sampah/ limbah). 7. Cakupan keluarga memanfaatkan jamban sehat target 98% realisasi 100%

Solusi

Perlu dilakukan pelatihan APN terhadap semua bidan dan edukasi kepada para tenaga kesehatan agar memberikan Asuhan Persalinan Normal sesuai standar.

Solusi yang telah dilakukan selama tahun 2014 adalah peningkatan pelayanan masa nifas sesuai standar dan optimalisasi pelaksanaan kelas ibu hamil di Puskesmas dan masingmasing desa.

Optimalisasi peran lintas sektor melalui Pokja Sanitasi di tingkat kabupaten, Meningkatkan kegiatan penyuluhan melalui Program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat).

94


Permasalahan dan Solusi No Permasalahan 1. Ketersediaan obat sesuai kebutuhan target 90% realisasi 82,17% Cakupan keluarga memanfaatkan jamban sehat sudah sesuai target tetapi kepemilikan jamban sehat permanen baru 78%, dan 17,95% Jamban sehat semi permanen sehingga masih perlu peningkatan kualitas sarana jamban sehat.

8.

Persentase kualitas air bersih memenuhi syarat target 80% realisasi 55% Persentase kualitas air bersih tidak memenuhi syarat tidak memenuhi target yang diharapkan karena pengambilan sampel air tidak sesuai protap dan peralatan pengambilan sampel tidak sesuai standar.

Persentase T2+Bumil target 85% realisasi 81,49% Persentase T2+Bumil tahun 2014 sebesar 81,49% mengalami peningkatan 11,37% dibanding tahun 2013 sebesar 73,17% dimana target yang diharapkan sebesar 85%. Masih belum tercapainya target disebabkan mobilisasi yang tinggi pada ibu hamil sehingga mempengaruhi kepatuhan terhadap pemeriksaan ANC. 10. Angka kematian akibat DBD, target <1% realisasi 1,32%

Solusi

Optimalisasi peran lintas sektor melalui Pokja Sanitasi di tingkat kabupaten, Penguatan komitmen para pengambil kebijakan di tingkat kecamatan dan desa, Penguatan komitmen petugas untuk monitoring akses jamban di desa, Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pembuatan jamban sehat permanen dengan mengoptimalkan peran wirausaha sanitasi yang ada di masyarakat, Meningkatkan kegiatan pemicuan / penyuluhan akses jamban di Desa / Kelurahan, Advokasi dan pengajuan proposal CSR kepada lembaga keuangan lokal.

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan persentase kualitas air bersih pada tahun 2015 adalah peningkatan kegiatan inspeksi sanitasi sarana air bersih, pelatihan bagi petugas sanitasi dalam pengambilan sampel air, perlunya peralatan pengambilan sampel air bersih yang lengkap dan sesuai standar.

9.

Upaya untuk meningkatkan cakupan di tahun 2015 adalah terus ditingkatkannya pencatatan dan pelaporan secara terpadu antar puskesmas, rumah sakit, bidan praktek mandiri, rumah bersalin dan klinik swasta.

95


Permasalahan dan Solusi No Permasalahan 1. Ketersediaan obat sesuai kebutuhan target 90% realisasi 82,17% Angka kematian akibat DBD tahun 2014 sebesar 3,9% turun86% dari tahun 2013 3,9%. Angka tersebut masih di bawah target yang diharapkan yaitu sebesar <1% karena faktor keterlambatan keluarga penderita DBD membawa penderita ke sarana pelayanan kesehatan.

11. Cakupan penemuan dan penanganan penderita TB BTA Positif target 75% realisasi 51,73% Angka cakupan penemuan dan penanganan penderita tahun 2014 sebesar 51,73% belum mencapai target karena jumlah penderita baru TB BTA positif yang ditemukan dan diobati pada tahun 2014 sebesar 344 penderita masih di bawah target yang diharapkan sebesar 665 penderita. Hal tersebut disebabkan kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam upaya penemuan dan penanganan penderita TB di masyarakat kurang berjalan dengan baik. Masih banyaknya penderita TB yang berobat ke petugas kesehatan swasta dan hal tersebut belum tercatat dan terlaporkan kasusnya ke pengelola program TB Puskesmas dan Dinkes. Hal tersebut didukung dengan kurang maksimalnya sosialisasi tentang pengobatan TB kepada masyarakat. 12. Cakupan pelayanan kesehatan Pra Usila dan Usila meningkat target 60% realisasi 39,77% Kendala tidak tercapainya cakupan pelayanan kesehatan Pra Usila adalah mulai tahun 2014 di Posyandu Lansia tidak diperkenankan ada pengobatan sehingga menyebabkan kunjungan lansia ke Posyandu Lansia berkurang.

Solusi

solusi untuk menurunkan Angka kematian akibat DBD agar di bawah target yaitu peningkatan promosi kesehatan (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) tentang upaya pencegahan DBD dan penanganan penderita DBD sehingga masyarakat tidak terlambat membawa anggota keluarganya yang mengalami gejala demam ke pelayanan kesehatan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu terus meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program P2 TB di sarana pelayanan kesehatan yang ada yaitu 22 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit di Kabupaten Magetan, meningkatkan jejaring kerjasama untuk penemuan dan pengobatan penderita TBC dengan organisasi profesi kesehatan (IDI, IBI dan PPNI) sehingga penemuan dan penanganan penderita TB sesuai standar, tercatat dan terlaporkan dengan baik untuk meningkatkan pencapaian penemuan penderita TB di masyarakat. Meningkatkan frekuensi sosialisasi pengobatan TB.

Perlu peningkatan pemahaman peran Posyandu untuk lebih menitikberatkan kepada upaya pencegahan penyakit demi mewujudkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan kesehatan dengan dukungan peran serta aktif masyarakat 96


c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap) No

SKPD

1

Dinkes

2

3

Program/ Kegiatan



Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

174.600.000,00 Tidak cukup waktu untuk melaksanakan

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu Penambahan ruang rawat inap penyakit paru dan jantung di Puskesmas

600.000.000,00

Jumlah

Pemilik lahan membatalkan penjualan lahan yang sedianya akan dibeli Dinas Kesehatan

7.294.013.300,00 Hasil verifikasi tidak diperkenankan dibiayai dari DBHCHT

8.068.613.300,00

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman RSUD Magetan dengan Sasaran ”meningkatnya mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah ” diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut : a. Kunjungan rawat jalan di RSUD dr. Sayidiman Jumlah kunjungan rawat jalan mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2014 RSUD dr. Sayidiman mempunyai dokter spesialis bedah orthopedi, sehingga di rawat jalan telah dibuka klinik spesialis bedah orthopedi. Pelayanan hemodialisa juga mulai ada pada tahun 2014. Selain itu pada klinik spesialis lainnya juga mengalami peningkatan jumlah kunjungannya yang semuanya itu

terangkum dalam jumlah kunjungan

rawat jalan, sebagai berikut : TABEL IV. 35 JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN No. 1

Uraian Rawat jalan

2013 54.924

Tahun 2014 83.930

(%) 52,81

Sumber data : RSUD Kab. Magetan

97


b. Jumlah Kunjungan Rawat Inap di RSUD dr. Sayidiman Jumlah kunjungan pasien rawat inap di RSUD dr. Sayidiman Magetan mengalami penurunan sekitar 5%. Hal tersebut dikarenakan dengan sejak dihapusnya sistem jampersal maka jumlah pasien di ruang rawat inap persalinan pun juga berkurang. Namun secara umum jumlah pasien di rawat inap mengalami kenaikan, dengan total jumlah kunjungan rawat inap sebagai berikut :

No. 1

TABEL IV. 36 JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT INAP Tahun Uraian 2013 2014 Rawat Inap 13.799 13.051

(%) 5,00

Sumber data : RSUD Kab. Magetan c. Bed Occupancy Rate (BOR) Bed Occupancy Rate (BOR) adalah indikator yang menunjukkan tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur di rumah sakit pada satu satuan waktu tertentu. BOR pada tahun 2014 masih didalam nilai parameter BOR yang ideal antara 60-85%, yang artinya bahwa pemanfaatan tempat tidur di rumah sakit tidak rendah juga tidak sangat tinggi.

`TABEL IV. 37 BED OCCUPANCY RATE (BOR) No.

Indikator Kinerja

Bed Occupancy 1 Rate (BOR)

2013 71

Tahun 2014 69

(%) 2,81


d. Turn Over Interval (TOI) Turn Over Interval (TOI) adalah indikator yang menunjukkan rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya Dari data TOI tiap tahun dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur di rumah sakit sudah baik yaitu berada di kisaran 1-3 hari. 98


TABEL IV. 38 TURN OVER INTERVAL (TOI) No. 1

Uraian

2013 2

Turn Over Interval (TOI)

Tahun 2014 2

(%) 0

Sumber data : RSUD Kab. Magetan e. Bed Turn Over (BTO) Bed Turn Over (BTO) adalah indikator yang menunjukkan frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Dari tabel di bawah dapat kita lihat bahwa nilai BTO sudah cukup baik yang artinya bahwa rata-rata satu tempat tidur di rumah sakit dipakai dalam satu tahun sudah cukup tinggi. TABEL IV. 39 BED TURN OVER (BTO) No. 1

Uraian

2013 57

Bed Turn Over (BTO)

Tahun 2014 56

(%) 1,75

Sumber data : RSUD Kab. Magetan f.

Average Lenght on Stay (ALOS) Average Length of Stay (ALOS) adalah indikator yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur, untuk mengukur rata-rata lama perawatan pasien di rumah sakit, juga untuk menggambarkan mutu pelayanan yang diberikan kepada pasien. Secara umum ALOS yang ideal adalah 6-9 hari. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mutu pelayanan di RSUD dr. Sayidiman Magetan sudah baik, dimana nilai rata – rata lama pasien dirawat di rumah sakit hanya sekitar 3 hari. TABEL IV. 40 AVERAGE LENGHT ON STAY (ALOS) No.

Uraian

1

Average Lenght On Stay (ALOS)

2013 4

Tahun 2014 3

(%) -25,00

99



g. Gross Death Rate (GDR) Angka kematian perseribu penderita keluar mengalami penurunan, hal tersebut menunjukkan bahwa mutu pelayanan di rumah sakit semakin baik. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel tersebut dibawah : TABEL IV. 41 GROSS DEATH RATE (GDR) No. 1

Uraian Gross Death Rate (GDR)

Tahun 2014 34,7

2013 36,3

(%) -4,40

Sumber data : RSUD Kab. Magetan h. Net Death Rate (NDR) Kematian > 48 jam (Net Death Rate/NDR) merupakan angka kematian diatas 48 jam setelah dirawat di rumah sakit untuk setiap 1000 penderita yang keluar, indikator ini dapat memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. Adapun NDR yang masih dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000 penderita keluar TABEL IV. 42 NET DEATH RATE (NDR) No.

Uraian

1

Net Death Rate (NDR)

2013

Tahun 2014

23,8

17.1

(%) -28,15

Sumber data : RSUD Kab. Magetan i.

Angka Kematian Ibu (AKI) Dari tabel di bawah pada tahun 2013 dan 2014 angka kematian ibu mengalami kenaikan, hal tersebut dikarenakan rujukan ibu hamil ke rumah sakit rata-rata dengan diagnosa komplikasi seperti pre eklamsia berat yang datangnya ke rumah sakit sudah terlambat. Komitmen rumah sakit untuk mengurangi AKI yaitu dengan menyediakan tenaga yang profesional dan terus melengkapi peralatan kesehatan yang ada di Rumah Sakit. TABEL IV. 43 ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) No.

Uraian

2013

Tahun 2014

(%) 100


1

Angka Kematian Ibu (AKI)

0,0026

0,006

-


j.

Angka Kematian Bayi (AKB) Dari tabel dibawah dapat dilihat bahwa angka kematian bayi di rumah sakit mengalami kenaikan, hal tersebut dikarenakan kasus berat bayi lahir rendah (BBLR) semakin meningkat baik itu dari rujukan maupun persalinan di rumah sakit. Upaya rumah sakit untuk mengurangi AKB yaitu dengan menyediakan tenaga profesional dan terus melengkapi peralatan kesehatan yang ada di rumah sakit. TABEL IV. 44 ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) No.

Uraian

1

Angka Kematian Bayi (AKB)

2013

Tahun 2014

0,058

0.08

(%) -

Sumber data : RSUD Kab. Magetan k. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standard Ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai standar meningkat tahun 2013-2014, namun banyak sarana dan prasarana

di rumah sakit yang

belum sesuai standard yaitu hanya sebesar 42,10% tahun 2013 dan sebesar 45% tahun 2014, namun pihak rumah sakit akan terus mengupayakan

secara

bertahap

untuk memenuhi standard

sarana

prasarana rumah sakit yang sudah ditetapkan. TABEL IV.45 KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDARD Tahun No. Uraian 2013 2014 (%) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sesuai 1 42,10 45 Standard Sumber data : RSUD Kab. Magetan l.

Ketersediaan Dokter Spesialis Ketersediaan dokter spesialis di RSUD dr. Sayidiman Magetan masih belum sesuai dengan klasifikasi RS kelas C terutama pada jumlah empat spesialis dasar dan jenis spesialis yang di butuhkan oleh rumah sakit. Dimana pada 101


empat spesialis dasar (penyakit dalam, bedah, kesehatan anak, obstetri ginekologi) minimal harus dua orang dokter spesialis. Hal tersebut dikarenakan minimnya minat dokter spesialis untuk mau melayani di Magetan yang disebabkan oleh faktor geografis magetan sebagai kota kabupaten yang hanya memiliki satu rumah sakit umum, sehingga banyak dokter spesialis yang kurang berminat untuk bergabung di RSUD Magetan karena tidak bisa praktek lagi di RS Swasta yang notabene hanya ada di Madiun dan Ngawi dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Namun pihak rumah sakit mengambil inisiatif dengan memberikan kesempatan kepada dokter umum untuk mengambil pendidikan spesialis dengan sistem ikatan dinas sehingga setelah lulus pendidikan dokter spesialis tersebut akan kembali melayani di RSUD dr. Sayidiman Magetan. Perkembangan dokter spesialis sebagai berikut : TABEL IV. 46 KETERSEDIAAN DOKTER SPESIALIS No.

Kunjungan

1

Dokter Spesialis

2013 12

Tahun 2014 18

(%) 50,00

data : RSUD Kab. Magetan Selanjutnya urusan kesehatan dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program dan Realisasi Kegiatan Urusan RSUD dr. Sayidiman pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar

Rp.

54.608.985.000,00

dan

terealisasi

sebesar

Rp.

56.004.232.054,00 atau 102,60 %. Realisasi anggaran melebihi alokasi anggaran dikarenakan realisasi pendapatan rumah sakit yang berasal dari dana BLUD melebihi target pendapatan. Adapun lampiran kinerja nya sebagai berikut :

102


REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAHUN 2014 Target No

1 1

2

3

Program/ Kegiatan

2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin diluar data BPS Program pengadaan, peningkatan sarana dan

Indikator Kinerja

3 BOR 60 – 85 % BTO 40 – 50 kali TOI – 1 -3 Hari GDR < 45 0/00 NDR < 25 0/00 ALOS 6 – 9 Hari Cakupan kunjungan 10 % Proporsi kematian Ibu < 0,25 Proporsi kematian Bayi < 0,2

Terlayaninya pasien miskin diluar data BPS

Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Anggaran (Rp)

Capaian Kinerja (7/5*100 %)

4

5

6

7

8

9

40.953.645.936,00

100

8.999.972.370,00

100

Paket

Paket

60 – 85 % 40 – 50 kali 1 -3 Hari < 45 ‰ < 25 ‰ 6 – 9 Hari 10 % < 0,25 < 0,2

1

Realisasi

38.500.000.000,00 69 % 56 kali 2 Hari 34,7 ‰ 17,1 ‰ 3 Hari 9.1 % 0,006 0,08

9.000.000.000,00

1

103


Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Anggaran (Rp)

Capaian Kinerja (7/5*100 %)

6

7

8

9

Target No

1

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

2 3 prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata penambahan ruang rawat Prosentase inap rumah sakit (VVIP, VIP, tersedianya gedung Kelas I, II dan III) rawat inap kelas III Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Prosentase tersedianya alat kesehatan rs di icu

4

5

Paket

1

Prosentase tersedianya alat kesehatan di ruang bedah sentral dan rawat inap rs

Paket

Pengadaan Alat Kesehatan

JUMLAH

Realisasi

600.000.000,00

1

557.657.100,00

100

1.508.985.000,00

1

802.549.824,00

100

5.000.000.000,00

1

4.690.406.824,00

100

56.004.232.054,00

102,60

1 Paket

1

54.608.985.000,00

104


b. Catatan : Program Upaya Kesehatan Masyarakat untuk kegiatan Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan target anggaran sebesar Rp. 38.000.000.000,00 sedangkankan

Realisasi

anggaran

pada

akhir

tahun

sebesar

Rp.

40.953.645.936,00 melebihi plafon anggaran Rp. 2.953.645.934,00 atau 107,77% , karena BLUD RSU ada fleksibilitas dalam Rencana Anggaran Bisnis (RBA), dengan ambang batas 10%,

bisa digunakan asal pendapatan

memungkinkan dan pengeluaran dimaksud urgent untuk pelayanan pasien. c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap) Progra m/ Jumlah Anggaran No SKPD Alasan Tidak Terserap Kegiata (Rp) n -

Jumlah

-

3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Urusan Lingkungan Hidup memiliki kewenangan dalam pembangunan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan, wewenangnya terutama sebagai penunjang pencapaian tujuan stratejik berupa meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur publik dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan. Sedangkan kebijakan strategis yang ditempuh adalah pengendalian pencemaran, konservasi dan pelestarian lingkungan hidup. Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup diarahkan untuk mencapai sasaran “Terwujudnya pengendalian pemanfaatan sumberdaya lahan dan air yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan”. Sebagai berikut : 1)

Luas ruang terbuka hijau merupakan indikator yang menggambarkan segala upaya yang dilakukan untuk melakukan penambahan luas ruang terbuka hijau yang ada di wilayah Kabupaten Magetan, sebagai berikut :

TABEL IV.47 PERKEMBANGAN LUAS RUANG TERBUKA Bab III - 105


No.

Uraian

Tahun 2013

Tahun 2014

Naik/Turun (%)

1

Luas RTH Perkotaan (Ha)

2.870,69

3.157,76

10 %

Sumber data Badan Lingkungan Hidup

2).

Penegakan hukum lingkungan Persentase Penegakan hukum lingkungan merupakan indikator jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemerintah Daerah dibanding dengan

jumlah

kasus

lingkungan

yang

ada.

Berikut

mengenai

penyelesaian kasus : RUMUS Penegakan Hukum Lingkungan

Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda Jumlah kasus lingkungan yang ada

X100%

TABEL IV. 48 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN Tahun

No.

Uraian

1

Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda Jumlah kasus lingkungan yang ada

2

2013 4

2014 8

4

8

Penegakan Hukum (%) 2013 2014 100

100


3).

Jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air merupakan indikator

jumlah

usaha/kegiatan yang telah mentaati persyaratan administrasi dibanding dengan jumlah usaha/kegiatan yang diawasi. Data perkembangan jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi pencegahan pencemaran air, adalah sebagai berikut: RUMUS Prosentase jumlah usaha/ ke giatan yang mentatati persyaratan administrasi

Jumlah usaha9999/kegiatan yang telah mentatati persyaratan administrasi dan teknis

X100% Bab III - 106


pencegahan pencemaran air

pencemaran air jumlah kegiatan yang diawasi

No.

1

2

TABEL IV. 49 JUMLAH USAHA/KEGIATAN YANG MENTAATI PERSYARATAN ADMINSTRASI DAN TEKNIS PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR Usaha Yang Mentaati Adm. Dan Tahun Teknis Pencegahan Pencemaran Air Uraian (%) 201 2014 2013 2014 3 jumlah usaha/kegiatan yang telah ` mentatati persyaratan administrasi 3 2 23,08 6,9 dan teknis pencemaran air jumlah kegiatan yang diawasi

13

29


4).

Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal RUMUS

cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal

Jumlah perush wajib AMDAL/UKL-UPL yg telah diawasi Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL/UKL-UPL

X100%

TABEL IV.50 CAKUPAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN AMDAL/UKL-UPL

No.

1

2

Tahun

Uraian

Jumlah perushaan wajib AMDAL/UKL-UPL yang telah diawasi Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL/UKL-UPL

2013

2014

15

12

25

32

Cakupan Pengawasan Thd Amdal/UKL-UPL Pencemaran Air (%) 2013 2014 60,00

37,50

Bab III - 107


Sumber data Badan Lingkungan Hidup 5). Penanganan Sampah RUMUS Volume sampah yang ditangani (m3) Penanganan Sampah

X100% Volume produksi sampah (m3)

TABEL IV. 51 PENANGANAN SAMPAH Tahun

No . 1

2

Indikator Kinerja

201

Volume sampah yang ditangani (m3) Volume produksi sampah (m3)

Penanganan Sampah (%)

2014

2013 3

2014

125

125

67,5

78 %

185

160

Sumber data Badan Lingkungan Hidup Selanjutnya Badan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar

Rp.

11.135.874.050,00

9.598.938.865,00

atau 86,20 %

dan

terealisasi

sebesar

Rp.

dengan lampiran kinerja sebagai

berikut

Bab III - 108


REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2014 Target No

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

1

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

3

1

2

3

4

5

6


Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Anggaran (Rp)

4

5

6

7

8

Ketersediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran

bulan

12

445.950.000,00

12

405.191.497,00

100

Jumlah kendaraan operasional

Buah

2

700.000.000,00

2

680.526.800,00

100

Jumlah Sepatu

pasang

109

20.700.000,00

109

20.700.000,00

100

Jumlah pegawai yang ikut diklat

orang

8

20.000.000,00

8

19.575.000,00

100

dokume n

5

17.500.000,00

5

16.108.200,00

100

Jumlah dokumen Lakip dan Keuangan

Bab III - 115


Target No

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

1

2

3


Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Anggaran (Rp)

4

5

6

7

8

unit

33

613.531.000,00

33

604.938.000,00

100

Orang

88

1.902.952.000,00

88

1.674.687.680,00

100

orang orang

30 50

50.000.000,00 50.000.000,00

30 50

50.000.000,00 50.000.000,00

100 100

TPS

9

71.480.050,00

9

67.557.150,00

100

paket

1

400.000.000,00

1

382.500.000,00

100

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Bimbingan teknis persampahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Pemeliharaan TPS dan Transfer Depo Sampah Pembangunan Infrastruktur TPA

jumlah bank sampah dan komposting Jumlah Petugas Kebersihan

Pengadaan sarana pengangkutan sampah

Jumlah sarpras pengangkutan sampah Jumlah petak sampah TPA

unit

33

521.645.000,00

33

493.162.800,00

100

paket

1

200.000.000,00

1

188.550.000,00

100

7 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura

Jumlahpelaksanaan Adipura

paket

1

200.000.000,00

1

184.561.738,00

100

Pemantauan Kualitas Lingkungan

Jumlah uji kualitas lingkungan

kali

14

119.400.000,00

14

89.938.000,00

100

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Pengkajian dampak lingkungan

Jumlah industri yang diawasi

industri

10

60.000.000,00

10

42.187.500,00

100

jumlah lokasi uji kualitas tanah

kec

2

50.000.000,00

2

38.429.000,00

100

Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih

jumlah pengelolaan kebersihan sungai

paket

1

300.000.000,00

1

288.801.000,00

100

Rehabilitasi TPA

Jumlah Peserta Bintek Jumlah peserta Sosialisasi pengelolaan persampahan Jumlah TPS yang dibangun dan dipelihara Jalan akses dan talud penahan TPA

Bab III - 116


5

8 113.366.200,00


150.000.000,00

5

149.992.500,00

100

6

237.600.000,00

6

232.925.000,00

100

bibit

7.000

187.391.000,00

7000

183.044.500,00

100

jumlah fauna yg dibudidayakan

paket

1

50.000.000,00

1

49.980.000,00

100

jumlah sumur resapan dan biopori

buah

62

128.135.000,00

62

124.765.000,00

100

jumlah desa berseri dan dokumen MIH jumlah dokumen

desa

5

70.000.000,00

5

69.244.000,00

100

4

60.000.000,00

4

60.000.000,00

100

jumlah sosialisasi permata dan dokumen kalpataru

kali

1

40.000.000,00

1

36.216.000,00

100

Target No 1

Program/ Kegiatan

2 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan 8 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air Koordinasi pengelolaan konservasi SDA Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 9 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja

Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

3 jumlah dokumen studi pemetaan ekoregion

4 buah

5 5

6 116.000.000,00

jumlah lomba lingkungan

jenis

5

jumlah konstruksi bangunan pengolah sampah

unit

jumlah bibit tanaman

Kinerja 7

Anggaran (Rp)

Bab III - 117


Satuan

Kinerja

4 kali

5 1

6 25.000.000,00

7 1

8 22.500.000,00


dokume n kali

6

70.000.000,00

6

62.675.500,00

100

2

100.000.000,00

2

93.575.000,00

100

jumlah IPAL dan Biogas

unit

3

189.750.000,00

3

179.524.000,00

100

jumlah sosialisasi

kali

1

80.000.000,00

1

75.790.000,00

100

jumlah taman hijau

unit

1

337.375.000,00

1

334.535.000,00

100

Pemeliharaan RTH

jumlah taman yang dipelihara

unit

1

62.625.000,00

1

61.784.000,00

100

Pengembangan taman rekreasi

unit

1

2.725.000.000,00

1

1.745.501.000,00

100

Perawatan Taman dan Pohon Ayoman

jumlah pengembangan taman alonalon jumlah bibit tanaman

bibit

100

150.000.000,00

100

148.442.650,00

100

Rehabilitasi taman

jumlah taman yang direhab

paket

1

213.840.000,00

1

211.640.000,00

100

pengadaan tanah urug

paket

1

50.000.000,00

1

44.100.750,00

100

Target No 1

Program/ Kegiatan 2 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan Pengembangan data dan informasi lingkungan Koordinasi Penilaian Adiwiyata

Indikator Kinerja 3 jumlah FGD CSR jumlah dokumen SLHD dan SPM jumlah workshop dan seleksi sekolah adiwiyata

Realisasi

Anggaran (Rp)

Kinerja

Anggaran (Rp)

10 Program peningkatan pengendalian polusi Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran 11 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penataan RTH

12 Program pengelolaan persampahan Pembuatan sanitari landfill (pengurugan

Bab III - 118


Target No

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

1

2

3


Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Anggaran (Rp)

4

5

6

7

8

bimtek

3

150.000.000,00

unit

74

200.000.000,00

sampah) 13 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi

jumlah bimbingan teknis

jumlah pengolah limbah tembakau

JUMLAH BLH

11.135.874.050,00

3

74

109.013.400,00

100

192.910.000,00

100

9.598.938.865,00

Bab III - 119


b. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Minimnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia lingkungan hidup pada masing-masing bidang 2. Kurang adanya kesesuaian waktu antara perencanaan kegiatan dan pelaksanaannya 3. Masih kurangnya kerjasama antara lintas program dan lintas sektor Solusi -

Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM melalui pengajuan kebutuhan tenaga, mengikutsertakan pegawai dalam bimbingan teknis maupun diklat baik di tingkat propinsi atau nasional

-

Diperlukan perencanaan yang matang terhadap kegiatan yang dilakukan oleh bidang sehingga tepat waktu dan tepat sasaran;

-

Peningkatan sarana dan prasarana kantor untuk menunjang kinerja pegawai;

-

Meningkatkan kerjasama antar stakeholder/dunia usaha maupun instansi terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup

c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)

Bab III - 120


No

SKPD

Program/ Kegiatan



-

-

-

-

-

-

-

Jumlah

4. URUSAN PEKERJAAN UMUM Urusan Pekerjaan Umum merupakan urusan pemerintahan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan berbagai urusan lainnya. Wewenang dan tanggungjawabnya terutama berkaitan dengan pemukiman dan penyediaan sarana dan prasarana di wilayah Kabupaten Magetan. Kebijakan stratejik dalam urusan ini diantaranya adalah peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur yang mendukung perekonomian daerah. urusan ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan. Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum diarahkan untuk mencapai dua sasaran, yaitu : 1).

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana transportasi serta pengairan

2).

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya air Keberhasilan pencapaian kedua sasaran diatas selama tahun 2014 dapat dilihat dari tingkat capaian indikator kinerja masing-masing sasaran tersebut. Secara berurutan hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : A. Jalan

Bab III - 121


Persentase ketersediaan jalan yang kondisi baik merupakan indikator yang menggambarkan kondisi jalan yang masih dalam kondisi baik (memenuhi standard atau beraspal mantap) atau perbandingan jumlah jalan kondisi baik dengan jumlah seluruh ruas jalan kabupaten. Selama tahun 2013-2014 panjang jalan dengan

kondisi baik meningkat yaitu tahun 2013 sebesar 71,54% dibanding tahun 2014

sebesar 73,55% hal ini teruma disebabkan iklim /hujan yang terjadi selama satu tahun mulai membaik. Data perkembangan panjang jalan dengan kondisi baik adalah sebagai berikut RUMUS Panjang jalan aspal kabupaten dalam kondisi baik

No

Uraian .

Panjang jalan aspal kabupaten dalam kondisi baik Panjang seluruh jalan aspal kabupaten di daerah tersebut

X100%

TABEL IV.52 PANJANG JALAN ASPAL KONDISI BAIK (KM) Panjang Jalan Target Tahun Aspal Kondisi RPJMD Baik Tahun Ke I 201 2013 2014 2013 (2014 4

Bab III - 122


1

Jalan aspal kondisi baik 376,19

2

Panjang seluruh jalan aspal kabupaten di daerah tersebut

525,81

386,8

73,54%

73,

73,54% 5 5

0 525,8 1

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum RUMUS Panjang jalan makadam yg ditingkat menjadi jalan aspal

No

1 2

Uraian . Panjang jalan Makadam yang diaspal Panjang seluruh jalan

Panjang jalan makadam yang diaspal

X100%

Panjang seluruh jalan makadam kabupaten di daerah tersebut

TABEL IV.53 PANJANG JALAN MAKADAM YANG DI TINGKATKAN MENJADI JALAN ASPAL Panjang Jalan Makadam Tahun Meningkat Jalan Aspal (Km ) 2013 2014 2013 2014 Tuntas Tuntas 2009 2009 525,81 525,81

Bab III - 123


aspal kabupaten di daerah tersebut Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum RUMUS Panjang jalan poros desa Panj. jalan porosdesa strategis. strategis. dalam kondisi dalam kondisi baik baik Panjang seluruh jalan poros desa strategis

X100%

TABEL IV.54 PANJANG JALAN POROS DESA STRATEGIS DALAM KONDISI BAIK No 1

Uraian . Panjang jalan Poros desa strategis dalam kondisi baik

Tahun 2013 946,25

2014 1.009,

Panjang Jalan Poros Desa Kondisi Baik (% ) 2013 2014 75 80 2 8

Bab III - 124


2

Panjang seluruh jalan poros desa strategis

1.261,

1.261, 6 0

6 0 Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum RUMUS

jumlah titik lampu PJU yg ada Ketersediaan PJU

X10

jumlah titik lampu PJU yang dibutuhkan

0 %

TABEL IV.55 KETERSEDIAAN PJU No. 1 2

Uraian Jumlah Titik lampu PJU yang ada Jumlah Titik lampu PJU yang dibutuhkan

Tahun 2013 2014 1.540 1.738 5.000 5.000

Ketersediaan PJU 2013 2014 30,80 34,76

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum RUMUS Panjang drainase dalam kondisi baik

panjang saluran drainase dalam kondisi baik

X100%

Bab III - 125


panjang saluran drainase yg ada TABEL IV.56 PANJANG DRAINASE DALAM KEADAAN BAIK Tahun No. 1 2

Uraian Panjang seluruh drainase dalam kondisi baik Panjang saluran drainase yang ada

Panjang Drainase kondisi baik (%)

2013

2014

2013

2014

177,85

202,5

30,75

35

578,39

578,39 Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum

B. Jembatan dalam kondisi baik Persentase ketersediaan jembatan dalam kondisi baik merupakan indikator yang menggambarkan kondisi jembatan yang masih dalam kondisi baik (memenuhi standard) atau perbandingan jumlah jembatan kondisi baik dengan jumlah seluruh jembatan kabupaten. Jembatan dengan kondisi baik selama tahun 2013 sampai Tahun 2014 trennya relative meningkat yaitu 79,76% tahun 2013 dibanding tahun 2014 yaitu sebesar 85,05%. Hal ini karena ada perbaikan / peningkatan jembatan semi permanen ke jembatan permanen

Jembatan kab. dalam

RUMUS Jembatan kab. dalam kondisi X100%

Bab III - 126


kondisi baik

No.

1 2

Uraian

Jembatan kab. dalam kondisi baik Jembatan seluruh jalan kabupaten

baik Jembatan seluruh jalan kabupaten TABEL IV.57 PERKEMBANGAN KONDISI JEMBATAN KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK Jembatan Target Tahun Kab. Kondisi RPJMD Baik (%) Tahun Ke I 201 2014 2013 2014 (2014 3 256 273 79.76 85,05 231 321

321 Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum

C. Peningkatan jalan aspal konstruksi aspal lapen mejadi Konstrusi HRS. Merupakan indikator yang menggambarkan adanya peningkatan konstruksi HRS dari konstruksi Lapen, Jalan Kabupaten di Magetan telah seluruhnya beraspal dengan konstruksi Lapen dan Hot mix (HRS), selama tahun 2013-2014 terjadi peningkatan panjang jalan dengan konstruksi HRS, dengan

peningkatan yang semula lapis penetrasi (lapen) menjadi lapisan Hotmix akan diperoleh

peningkatan Kualitas Umur Jalan . Data perkembangan peningkatan jalan aspal HRS adalah sebagai berikut :

Bab III - 127


TABEL IV.58 PERKEMBANGAN JALAN KONSTRUKSI HRS No. 1

Uraian Jalan Konstruksi HRS

2013 98,962 Km

Tahun 2014 116,727km

(%) 3,4 Sumber data : Dinas PU Kab Magetan

Selanjutnya urusan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program dan Realisasi Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp. 128.877.432.292,00 dan terealisasi sebesar Rp. 117.318.338.746,00 atau 91,03% dengan lampiran kinerja sebagai berikut :

Bab III - 128


REALISASI PROGRAN DAN KEGIATAN URUSAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2014 Target No 1

Program/ Kegiatan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pembangunan Gedung Sarana Tempat Kerja Program peningkatan disiplin

Indikator Kinerja 3

Terpenuhinya jasa pelayanan administrasi perkantoran yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat

Terbangunnya Bangunan kantor di 7 lokasi Tersedianya kendaraan dinas yang memadai Terpeliharanya Bangunan Kantor Yang memadai Terpeliharanya Kendaraan operasional untuk menunjang kegiatan Tersedianya Bangunan kantor yang memenuhi syarat dan memadai Terbangunnya kantor yang memadai

Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Anggaran (Rp)

4

5

6

7

8

%

100

Lokasi

7

4.529.102.500,00

Unit

14

%

943.600.100,00

100


847.577.965,00

100

7

4.461.150.300,00

100

1.067.700.000,00

14

893.275.000,00

100

1

100.000.000,00

1

100.000.000,00

100

%

1

180.000.000,00

1

179.968.429,00

100

Lokasi

8

4.244.050.852,00

8

3.791.625.700,00

100

Lokasi

1

50.000.000,00

1

42.431.000,00

100

Bab III - 129


Target No 1

Program/ Kegiatan 2 aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Peningkatan Jalan & Jembatan Peningkatan Jalan (DAK) Pengadaan Bahan Bangunan Peningkatan Jembatan (DAK) Peningkatan Jalan Desa Peningkatan Jalan ( BKK Propinsi ) Program pembangunan jalan dan jembatan Pembangunan Jembatan

Indikator Kinerja

Realisasi


Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Anggaran (Rp)

4

5

6

7

8

%

100

48.250.000,00

100

48.250.000,00

100

Meningkatnya jumlah peserta yang mengikuti bimbingan

%

100

100.000.000,00

100

99.903.690,00

100

Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisai kinerja SKPD yang baik

%

100

45.000.000,00

100

43.511.000,00

100

Terbangunnya jalan di 1 lokasi Terpenuhinya bahan bangunan untuk menunjang kegiatan pembangunan Terbangunnya Jembatan 1 lokasi Terbangunnya jalan di 76 lokasi Terbangunnya jalan di 2 lokasi

Lokasi %

1 100

1.775.500.000,00 7.000.000.000,00

1 100

1.760.627.000,00 6.896.174.000,00

100 100

Lokasi Lokasi Lokasi

1 76 2

5.200.000.000,00 5.709.173.500,00 5.000.000.000,00

1 76 0

4.723.721.350,00 5.626.178.000,00 98.410.000,00

100 100 0

Terbangunnya jembatan di 8 lokasi

Lokasi

8

17.410.000.000,00

8

16.322.715.962,00

100

3

Bab III - 130


Target No

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

1

2 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program pembangunan turap/talud/bronjong Pembangunan turap/talud/bronjong Pembangunan turap/talud/bronjong Infrastruktur Daerah (BKK Propinsi) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

3

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan (BKK Propinsi) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Infrastruktur Daerah Pemeliharaan Jalan (DAK)

Realisasi


Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Anggaran (Rp)

4

5

6

7

8

Terbangunnya saluran di 11 lokasi

Lokasi

11

1.553.686.000,00

11

1.531.014.500,00

100

terbangunnya talud jalan di 29 lokasi

Lokasi

29

4.816.677.000,00

29

4.761.296.500,00

100

Terbangunnya talud jalan di 21 lokasi

Lokasi

21

3.600.000.000,00

21

3.535.695.000,00

100

Terpeliharanya jalan yang memadai di 71 lokasi Terpeliharanya jembatan yang memadai 7 lokasi terpeliharanya jalan di 4 wilayah dalam kabupaten Terpeliharanya jalan yang memadai di 8 lokasi terpeliharanya jalan di 9 lokasi

Lokasi

71

13.110.286.060,00

71

12.947.295.650,00

100

Lokasi

7

1.148.272.000,00

7

1.128.050.000,00

100

Wilaya h Lokasi

4

6.709.293.000,00

4

6.678.914.200,00

100

8

1.400.000.000,00

8

1.385.844.000,00

100

Lokasi

9

4.300.000.000,00

9

4.210.805.300,00

100

Lokasi

5

5.121.521.200,00

5

4.977.111.000,00

100

terpeliharanya jalan di 5 lokasi

Bab III - 131


Target No

Program/ Kegiatan

1

2 Pemeliharaan Jalan Desa Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan Evaluasi dan pelaporan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Pengadaan alat-alat berat Rehabilitasi/pemeliharaan alatalat berat Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Peningkatan distribusi penyediaan air baku Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program pembangunan infrastruktur perdesaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Biaya Umum PPIP)

Indikator Kinerja

Realisasi

Satuan

Kinerja

4 Lokasi

5 114

6 9.779.121.080,00

7 114

8 9.654.176.875,00

%

100

25.500.000,00

100

24.859.350,00

100

Unit %

2 100

885.745.000,00 180.600.000,00

1 100

596.214.700,00 180.186.500,00

50 100

terbangunnya penyediaan air baku di 9 lokasi Tersedianya laporan dan data yang baik

Lokasi

9

1.791.587.800,00

100

%

100

100.561.000,00

100

77.433.250,00

100

Tersedianya laporan dan data yang baik

%

100

75.000.000,00

78

58.172.500,00

78


%

100

37.500.000,00

100

35.408.500,00

100

3 terpeliharanya jalan di 114 lokasi

tersedianya sarana alat berat 2 unit Terpeliharanya sarana alat berat unit

Anggaran (Rp)

1.924.743.000,00

Kinerja

9

Anggaran (Rp)

Capaian Kinerja (7/5*100 %) 9 100

Bab III - 132


Target No 1

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

2 3 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Rehabilitasi sarana dan prasarana Tersedianya sarana dan prasaran pencegahan bahaya kebakaran operasional PMK Kegiatan pencegahan dan Tersedianya Sarana PMK 1 Unit pengendalian bahaya kebakaran Program pengelolaan areal pemakaman Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman Program Pembangunan Sarana Prasarana / Fasilitas Umum Pembangunan Masjid Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Pemeliharaan Jaringan PJU Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga

Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Anggaran (Rp)

4

5

6

7

8

100

240.000.000,00

100

229.320.750,00

100

Unit

1

400.000.000,00

1

295.845.280,00

100

Terpeliharanya sarana makam di 2 lokasi

Lokasi

3

320.000.000,00

3

293.300.000,00

100

Terbangunnya bangunan 1 lokasi

Lokasi

1

5.050.000.000,00

1

2.738.376.100,00

100

terpeliharanya jaringan PJU

%

100

8.396.550.000,00

100

8.172.835.595,00

100

Terbangunnya sarana olah raga 1 lokasi

Lokasi

2

6.300.000.000,00

2

6.079.076.000,00

100

JUMLAH DINAS PUD

%


128.877.432.292,00

117.318.338.746,00

91,03

Bab III - 133


b. Permasalahan dan Solusi Permasalahan  Perubahan desain  Pagu anggaran tidak mencukupi  Waktu pelaksanaan tidak mencukupi Solusi  Dilaksanakan pada yang sudah ada hasil perencanaannya  Dianggarkan tahun berikutnya  Anggaran fisik dilaksanakan tahun berikutnya c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)

No

SKPD

1.

Dinas Pekerjaan Umum

2.


3.


Program/ Kegiatan Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor(Rehabilitasi Eks. Kantor Dinas Perhubungan) Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Kegiatan : Pengadaan alatalat berat (Pengadaan Stoom Walles) Program : Peningkatan Jalan dan Jembatan Kegiatan : Peningkatan Jalan (BKK Propinsi) Jumlah



452.425.152,00 Perubahan desain semula 2 lantai menjadi 1 lantai

289.530.300,00 Pagu anggaran tidak mencukupi

4.901.590.000,00 Waktu Pelaksanaan tidak mencukupi untuk dilaksanakan (realisasi hanya penyusunan DED) 5.643.545.452,00

5. URUSAN PENATAAN RUANG Sangat mempengaruhi keberhasilan manajemen pemerintahan daerah, sehingga harus dikelola dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan stratejik. Bab III - 126


Tujuan stratejik dalam urusan ini adalah pengembangan penataan ruang yang berkelanjutan, sedangkan kebijakan stratejik dalam urusan ini

adalah

meningkatkan dan mengefektifkan pengendalian tata ruang daerah melalui dokumen tata ruang dan penegakan penerapannya. Capaian Sasaran “meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW” pada tahun 1).

2014 diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Merupakan indikator yang menggambarkan jumlah ruang terbuka hijau dibandingkan dengan Luas Wilayah HPL/HGB. 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut:

RUMUS Luas ruang terbuka hijau

Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

X100% Luas wilayah ber HPL/HGB

TABEL IV.61 PERKEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU PERSATUAN LUAS WILAYAH BER HPL/HGB

No.

Tahun

Uraian

2013 1

Luas Ruang terbuka

2014

2.871

2.871

16.023

16.023

Ruang Terbuka Hijau Persatua Wilayah Ber HPL/HGB (%) 2013 2014 17,92

17,92

Hija u 2

Luas Wil. HPL/HGB (Ha)

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Magetan 2).

Keberadaan PERDA RTRW Merupakan indikator yang menunjukkan penyusunan rencana umum pemanfaatan tata ruang dan wilayah.

RUMUS Tersediamya Dokumen Perencanaan Tata Ruang

Jumlah Kawasan Perkotaan Yang Di Susun Jumlah Kawasan Perkotaan

X100%

Bab III - 127


TABEL IV.62 TERSEDIANYA DOKUMEN PERENCANAAN TATA RUANG Tahun

No.

Uraian

1

Jumlah luas perkotaan yang disusun Jumlah kawasan perkotaan

2

2013 16.544

2014 24.235

7

10

Dokumen Perencanaan Tata Ruang (%) 2013 2014 30,43 43,48

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Magetan Perubahan pemanfaatan fungsi RTRW Merupakan indikator yang menunjukkan revisi RTRW selama 5 tahun sekali apabila ada perubahan pemanfaatan dalam perencanaan RTRW. Selanjutnya urusan Penataan Ruang pada BAPPEDA dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program dan Realisasi Kegiatan Urusan Penataan Ruang pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 879.423.200,00 atau 87,94% dengan lampiran kinerja sebagai berikut :

Bab III - 128


REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PENATAAN RUANG TAHUN 2014 No

Program/ Kegiatan

1

Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

2

Indikator Kinerja

Tersedianya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Tersedianya Raperda RDTRK Kec. Magetan,Sukomoro,Maospati,Plaosan,Sidorejo,Panekan dan Barat Penataan ruang daerah yang terkoordinasi dan terintegrasi

Tersusunnya Peta Kab. Magetan berbasis GIS

JUMLAH PENATAAN RUANG

Satuan

Target Kinerja Anggaran (Rp)

Kinerja

Target Anggaran (Rp)

Capaian Kinerja (7/5*100%)

Paket

1

600.000.000,00

1

588.292.000,00

100,00

Kec

7

300.000.000,00

7

251.437.200,00

100,00

Paket

1

50.000.000,00

1

39.694.000,00

100,00

Paket

1

50.000.000,00

0

0,00

1.000.000.000,00

879.423.200,00

0,00

87,94

Bab III - 129


b. Permasalahan dan Solusi Permasalahan 

Diperlukan waktu yang lebih panjang dan proses penyusunan yang rumit serta melibatkan sejumlah SKPD dan BIG

Solusi 

Dilakukan komunikasi yang intensif dengan semua pihak

c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap) No 1

SKPD BAPPEDA

Program/ Kegiatan



Program : Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kegiatan : Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Jumlah

50.000.000,00

Diperlukan waktu Yang lebih panjang dan proses penyusunan yang rumit serta melibatkan sejumlah SKPD dan BIG

50.000.000,00

6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Urusan

Perencanaan

Pembangunan

diselenggarakan

oleh

Badan

Perencacanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang bertanggungjawab atas tersusunnya dokumen perencanaan yang dibutuhkan Kabupaten Magetan dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan stratejik. Kebijakan stratejik dalam urusan ini adalah mendorong keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan. TABEL IV.63 PERENCANAAN PEMBANGUNAN No.

Uraian

1

Tersedianya dokumen perencanaan RPJDP yang telah ditetapkan dengan PERDA Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Tersedianya Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

2 3

Tahun 2013

2014

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia Bab III - 130


Sumber Data: Bappeda Kabupaten Magetan Selanjutnya urusan Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program dan Realisasi Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan pada BAPPEDA tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp. 5.588.749.851,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.977.159.619,00 atau 89,06 % dengan lampiran kinerja sebagai berikut :

Bab III - 131


REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014 Target No. 1 1

2

3

4

Program / Kegiatan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

Target

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja (7/5*10 0%) 9

Satuan

Volume

Anggaran (Rp

Kinerja

Realisasi (Rp

3

4

5

6

7

8

Tercukupinya kebutuhan rutin kantor Bappeda

Tahun

1

990.756.351,00

1

946.530.519,00

100,00

Unit

6

116.200.000,00

6

116.050.000,00

100,00

Paket

1

223.250.000,00

1

216.655.000,00

100,00

Unit

23

130.000.000,00

23

127.055.300,00

100,00

Terealisanya pengadaan Sepatu Dinas Harian

Orang

52

8.750.000,00

52

8.750.000,00

100,00

Meningkatnya SDM secara

Tahun

1

30.000.000,00

1

1.061.000,00

100,00

Terealisasinya pengadaan kendaraan dinas operasional 3 buah yamaha bison dan 2 buah yamaha mio soul Terpeliharanya bangunan gedung kantor Terwujudnya Pemelihaan rutin kendaraan dinas/ operasional

Bab III - 132


Target Program / Kegiatan

No. 1

2

5

6

7

Indikator Kinerja

Program pengembangan data/informasi Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan Konektifitas eGovernment

Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi dalam pemecahan masalahmasalah daerah Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh


Satuan

Volume

Anggaran (Rp

Kinerja

Realisasi (Rp

4

5

6

7

8

Orang

130

24.600.000,00

130

Tercukupinya data / informasi kebutuhan perencanaan pembangunanPembangunan Pengadaan router firewall dan server untuk cloud website dan aplikasi dalam domain magetankab.go.id

Paket

3

70.000.000,00

3

0,00

Buah

7

255.000.000,00

7

235.814.500,00

100,00

Terpantaunya Kegiatan yang bersumber dari DAK

Tahun

1

60.000.000,00

1

37.490.200,00

100,00

Tersusunnya rencana induk pengembangan pariwisata daerah

Dokum

1

300.000.000,00

1

298.730.000,00

100,00

3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Target

profesional Meningkatnya SDM perencanaan bidang perencanaan

15.286.500,00

100,00

0,00

e n

8

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

Bab III - 133


6 250.000.000,00

7 1

8 207.249.000,00

Capaian Kinerja (7/5*10 0%) 9 100,00

175.000.000,00

1

161.915.000,00

100,00


No. 1

2 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

Target

Indikator Kinerja 3 Terlaksanannya program PPSP tahap 2

Satuan

Volume

4 Dokum

5 1

Anggaran (Rp

Kinerja

Realisasi (Rp

e n

9

Program perencanaan pembangunan daerah Penetapan RPJMD

Penyusunan rancangan RKPD

Tersusunnya Dokumen RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 Informasi tentang aplikasi

Dokum

1 e n

Tahun

1

85.000.000,00

1

85.000.000,00

100,00

Tahun

1

250.000.000,00

1

243.174.000,00

100,00

Dokum

5

250.000.000,00

5

243.174.000,00

100,00

SIPPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penetapan RKPD

Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terselenggaranya Musrenbang RKPD Kabupaten Magetan Tersusunnya dokumen perencana an pembangunan daerah berupa dokumen RKPD, KUA, PPAS, KUA P dan PPAS P Tersusunya Dokumen LKPJ Bupati tahun 2013 Terintegrasinya sistem perencanaan pembangunan, pelaksanaan serta monitoring

e n Buku

150

150.000.000,00

150

131.743.500,00

100,00

Tahun

1

270.000.000,00

1

249.404.950,00

100,00

Bab III - 134



No. 1

10

2

Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan Monitoring, evaluasi dan pelaporan 11

Indikator Kinerja

Program perencanaan sosial dan budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Monitoring, evaluasi dan pelaporan


Satuan

Volume

Anggaran (Rp

Kinerja

Realisasi (Rp

4

5

6

7

8

Paket

1

150.000.000,00

1

150.000.000,00

100,00

Tahun

1

155.000.000,00

1

101.001.500,00

100,00

Tersusunnya buku LP2KD ( laporan percepatan penanggulangan kemiskinan daerah ) Terwujudnya laporan pemetaan daerah rawan pangan Terlaksananya monev pembangunan bidang ekonomi

Tahun

1

215.000.000,00

1

212.974.500,00

100,00

Tahun

1

110.000.000,00

1

105.556.000,00

100,00

Tahun

1

44.193.500,00

1

21.634.500,00

100,00

Tersusunnya buku rencana aksi daerah millenium development goals (RAD MDGs ) dan buku peta sosial CSR Terselenggaranya kegiatan monev penanggulangan kemiskinan kegiatan bidang

Tahun

1

30.000.000,00

1

30.000.000,00

100,00

Tahun

1

100.000.000,00

1

96.624.500,00

100,00

3 dan evaluasi kegiatan.

Program perencanaan pembangunan ekonomi Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan

Target

pelaksanaan

Tersusunya Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah RAD PG dan data inflasi

Bab III - 135



No. 1

Target

Indikator Kinerja


Satuan

Volume

Anggaran (Rp

Kinerja

Realisasi (Rp

3

4

5

6

7

8

Tersusunnya hasil perencanaan lingkungan hidup

Tahun

1

260.000.000,00

1

255.240.000,00

Terlaksananya Monev sehingga tersusunya Dokumen Monev Pelaksanaan Pembangunan bidang Pemukiman dan prasarana Wilayah

Tahun

1

21.000.000,00

1

0,00

Terlaksanannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah rawan pangan

Tahun

1

20.000.000,00

1

13.731.000,00

100,00

Tersusunnya updating data rumah tidak layak huni di Kabupaten Magetan Tersusunnya data strategis penanganan kawasan perumahan

Tahun

1

30.000.000,00

1

16.260.000,00

100,00

Tahun

1

200.000.000,00

1

195.890.000,00

100,00

2 sosial budaya

12

13

14

Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana Monitoring, evaluasi dan pelaporan

100,00

0,00

Program Pengembangan Perumahan Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)

Bab III - 136



No. 1 15

2 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha Penyelenggaraan pameran investasi

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 16

17

18

Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Survey Indek Kepuasan Masyarakat Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Pengembangan Inovasi Teknologi

Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Target

Indikator Kinerja


Satuan

Volume

Anggaran (Rp

Kinerja

Realisasi (Rp

3

4

5

6

7

8

Tersedianya media promosi investasi berupa mini banner dan pamlet Terselenggaranya promosi investasi (tersedianya stand pameran karimapawirogo ) Terselenggaranya monotoring dan evaluasi bidang investasi

Tahun

1

115.000.000,00

1

100.245.000,00

100,00

Tahun

1

140.000.000,00

1

86.865.100,00

100,00

Tahun

1

21.000.000,00

-

0,00

Dokumen IKM pada kantor Bappeda Kabupaten Magetan

Dokum en

1

15.000.000,00

1

14.699.500,00

100,00

Sosialisasi sistem inovasi daerah (Sda) dan lomba inovasi teknologi

Tahun

1

100.000.000,00

1

29.533.650,00

100,00

Dokumen blue government

Tahun

1

100.000.000,00

1

98.593.000,00

100,00

print ekabupaten

0,00

Bab III - 137



No. 1 19

2

Indikator Kinerja 3 Magetan 2014-2018

Program kerjasama informasi dengan mas media Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Target

Tereskposenya pembangunan daerah melalui media massa

JUMLAH PERENCANAAN

Satuan

Volume

Anggaran (Rp

Kinerja

Realisasi (Rp

4

5

6

7

8

Tahun

1

124.000.000,00

5.588.749.851,00

1

123.260.000,00 ` 4.977.159.619,00


100,00

89,06

Bab III - 138


b. Permasalahan dan Solusi Permasalahan  Solusi  c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap) No

SKPD

Program/ Kegiatan

-

-

-

Jumlah Anggaran (Rp) -

Jumlah

-

Alasan Tidak Terserap -

7. URUSAN PERUMAHAN a.

Perumahan Urusan Perumahan merupakan salah satu urusan wajib yang harus dikelola dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Penyelenggara dalam

urusan ini adalah Dinas Pekerjaan Umum,

Wewenangnya terutama berkaitan dengan tujuan stratejik Pemerintah Kabupaten Magetan berupa tersedianya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan stratejik yang digariskan dalam RPJMD untuk urusan ini adalah peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemukiman. Penyelenggaraan urusan perumahan diarahkan untuk mencapai dua sasaran,

yaitu

Meningkatnya

kualitas

kawasan

pemukiman

dan

Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih. Kinerja penyelenggaraan urusan perumahan tahun 2014 diukur dari meningkatnya kualitas sarana dasar pemukiman dengan indikator kinerja sebagai berikut :

RUMUS

Rumah tangga pengguna air bersih

Jumlah rumah tangga pengguna air bersih

X100%

Jumlah seluruh rumah tangga

Bab III - 138


TABEL IV.64. RUMAH TANGGA PENGGUNA AIR BERSIH

No . 1 2

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%) 2013 2014

Tahun

Uraian

Jumlah rumah tangga pengguna air bersih Jumlah seluruh rumah tangga

2013

2014

81.083

107.09

152.98

152.98

53

7

70

Target RPJMD Tahun Ke I (2014 55

7

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum

RUMUS Luas lingkungan permukiman kumuh

Lingkungan pemukiman kumuh

X100%

Luas wilayah

TABEL IV.65 CAPAIAN KINERJA URUSAN PERUMAHAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN KUMUH

Tahun No.

Uraian

Lingkungan Pemukiman Kumuh (%)

2013

2014

2013

2014

156

74

89,8

1

Luas lingkungan pemukiman kumuh

128,60

2

Luas wilayah

173,78

Target RPJMD Tahun Ke I (2014 0,72

173,7

8 Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum

RUMUS Jumlah rumah tangga ber Rumah Tangga Per Sanitasi

sanitasi

X100%

Jumlah total rumah tangga

Bab III - 139


TABEL IV.66 CAPAIAN KINERJA URUSAN PERUMAHAN RUMAH TANGGA PER SANITASI Rumah Tangga Per Sanitasi (%)

Tahun

No

Uraian . 2013 Jumlah rumah tangga bersanitasi Jumlah total rumah

1

2

95.846

tang

152.98

2014 148.83

2013

2014

62,65

81,57 0


182.46 7

ga

1


RUMUS Rumah layak huni

Jumlah rumah layak huni Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs.

X100%

TABEL IV.67. CAPAIAN KINERJA URUSAN PERUMAHAN RUMAH LAYAK HUNI Rumah Layak Huni (%)

Tahun No.

1 2

Uraian

Jumlah rumah layak huni Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs.

2013

2014

148.02

177.01

152.98

182.46

2013

2014

96,76 7

97,02 7

7


1

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum b.

Bangunan ber IMB per satuan bangunan Merupakan indikator yang menggambarkan Jumlah Rumah Ber IMB dibandingkan dengan Jumlah Rumah Seluruhnya di Kabupaten Magetan. Realisasi Bangunan ber IMB per satuan bangunan pada tahun 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut: RUMUS Bangunan ber-IMB per satuan Jumlah bangunan berBangunan IMB

X100% Bab III - 140


Jumlah bangunan

TABEL IV. 68 JUMLAH RUMAH BER IMB Tahun No

1 2

Uraian . Jumlah Rumah Ber IMB Jumlah Bangunan

Bangunan Ber IMB (%)

2013

2014

2013

2014

19.116

19.73

11,00

10,82 4

173.78

182.4 3


6 1


Jumlah Rumah Ber IMB di Kabupaten Magetan tahun 2014 sebanyak 19.734 unit, meningkat 618 Unit rumah, Peningkatan Jumlah Bangunan ber IMB per satuan bangunan pada tahun 2014 walaupun belum naik secara signifikan. Selanjutnya urusan Perumahan dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program dan Realisasi Kegiatan Urusan Perumahan pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp 3.604.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.970.914.462,00 atau 96,96% dengan lampiran kinerja sebagai berikut :

Bab III - 141


REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PERUMAHAN TAHUN 2014 Target No 1

Program/ Kegiatan 2 Pemberdayaan Komunitas Perumahan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (BSP2S) Program Pengembangan Perumahan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penataan Jalan Lingkungan Pemukiman Program Lingkungan Sehat Perumahan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Indikator Kinerja

Realisasi


Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Anggaran (Rp)

4

5

6

7

8


%

100

60.000.000,00

100

37.706.500,00

100


%

100

70.000.000,00

100

42.893.750,00

100

Paket

43

2.724.000.000,00

43

2.685.319.712,00

100

%

100

210.000.000,00

100

204.994.500,00

100

3

Tersedianya laporan dan data yang baik JUMLAH

3.604.000.000,00

2.970.914.462,00

96,96

Bab III - 142


b. Permasalahan dan Solusi Permasalahan  Pengurangan pagu anggaran lelang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan yang tersisa Solusi  Dilaksanakan DED untuk pekerjaan yang belum ada perencanaannya dan anggaran fisik dilaksanakan tahun berikutnya c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap) No

SKPD

1.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

Program/ Kegiatan



Program : Pembangunan Sarana Prasarana/ Fasilitas Umum Kegiatan : Pembangunan Masjid Baitussalam

Jumlah

Pengurangan 2.311.623.900,00 pagu anggaran lelang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan yang tersisa (gagal lelang 2 kali) 2.311.623.900,00

8. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Urusan Pemuda dan Olah raga berkaitan dengan tujuan stratejik berupa Meningkatnya potensi generasi muda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan

serta

Meningkatnya

partisipasi

generasi

muda

dalam

pembangunan. Sebagai leading sector adalah Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga. Tanggung jawab dan wewenang dalam urusan ini meliputi pembinaan dan pengembangan pemuda dan olah raga serta penyusunan kebijakan teknis urusan pemuda dan olah raga. Kebijakan stratejik yang dilakukan adalah peningkatan pemberdayaan organisasi pemuda dan keolahragaan.

Bab III - 144


Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olah Raga diarahkan untuk mencapai sasaran “meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga”. Keberhasilan pencapaian sasaran di atas selama kurun tahun 2013 2014 dapat dilihat dari tingkat capaian indikator kinerja dari sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut: 1.

Persentase organisasi kepemudaan yang aktif Merupakan

indikator

yang

menunjukkan

banyaknya

organisasi

kepemudaan yang aktif terhadap jumlah organisasi kepemudaan yang ada. Realisasi organisasi kepemudaan yang aktif dari tahun 2013-2014 adalah sebagai berikut: TABEL IV. 69 PERKEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN Tahun

No

1

Naik / Turun

Uraian .

2013

2014

Organisasi kepemudaan yang

2

2

0

0

2

2

0

0

Kuantu

%

m

aktif 2

Jumlah organisasi kepemudaan yang ada

Sumber data : Dinas Parbudpora Kab. Magetan Terjadi penurunan organisasi kepemudaan yang aktif dari tahun 2013 2014 yang disebabkan antara lain : 

Adanya organisasi kepemudaan yang tidak aktif;



Banyak pemuda-pemuda yang meninggalkan kampung halaman; dan



Adanya organisasi kepemudaan yang facum/mati.

Langkah-langkah selanjutnya yang diambil Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Magetan adalah:

2.



Sosialiasi tentang keorganisasian; dan



Memfasilitasi organisasi kepemudaan melalui konsolidasi organisasi.

Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) Merupakan indikator yang menunjukkan bahwa untuk meningkatkan derajat

kesehatan

perlu

dibangun

sarana

dan

prasarana

yang

menunjang, agar masyarakat lebih giat dalam menjaga kondisi kesehatan jasmaninya. Bab III - 145


RUMUS Gelanggang / remaja (selain swasta)

Jumlah gelanggang/balai remaja di kabupaten

balai milik

X100%

Jumlah penduduk

TABEL IV.70 GELANGGANG / BALAI REMAJA SELAIN MILIK SWASTA No . 1 2

Indikator Kinerja

2013

Jumlah gelanggang / balai remaja di kabupaten Jumlah penduduk

2 695.158

Tahun % 2014 0,000 2 28 695.158

% 0,00028

Sumber data : Dinas Parbudpora Kab. Magetan Selama periode tahun 2013-2014 sarana dan prasarana olahraga berupa gelanggang/balai remaja yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Magetan sebanyak 2 buah. 3.

Lapangan Olah Raga Merupakan indikator yang menunjukkan bahwa untuk meningkatkan derajat

kesehatan

perlu

dibangun

sarana

dan

prasarana

yang

menunjang, agar masyarakat lebih giat dalam menjaga kondisi kesehatan jasmaninya. Sarana dan prasarana olahraga berupa lapangan olah raga yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Magetan menunjukkan jumlah sebanyak

896

buah tahun 2014. Jika dibandingkan dengan 235 desa/kelurahan di Kabupaten Magetan, hal ini menunjukan bahwa tiap desa/kelurahan di Kabupaten Magetan rata-rata memiliki 4 lapangan olah raga. RUMUS

Perbandingan Lapangan olahraga

Jumlah lapangan olahraga di kabupaten Jumlah penduduk

X100%

TABEL IV.71 PERBANDINGAN LAPANGAN OLAH RAGA No.

Indikator Kinerja

1

Jumlah lapangan olah raga di Kabupaten (Buah)

2013 595

Tahun % 0,085

2014

%

685

0,098

Bab III - 146


2

Jumlah penduduk

695.15 8

695.158

Sumber data : Dinas Parbudpora Kab. Magetan RUMUS % emas cabang olah raga di Popdaprov

No

1

2

Jumlah perolehan medali emas th pada POPDAPROV th berjalan Jumlah perolehan medali emas th pada POPDAPROV th lalu

X100 %

TABEL IV.72 PROSENTASE CABANG OLAH RAGA POPDAPROV Tahun Indikator Kinerja . 2013 % 2014 Jumlah perolehan medali emas tahun pada POPDAPROV tahun 0 0 4 berjalan Jumlah perolehan medali emas tahun pada POPDAPROV tahun 3 0 lalu

% 0

Sumber data : Dinas Parbudpora Kab. Magetan

Selanjutnya Urusan Pemuda dan Olah raga dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program dan Realisasi Kegiatan Urusan Kepemudaan Dan OLah Raga pada tahun 2014 di alokasikan anggaran

sebesar

Rp.1.467.500.000,00

dan

terealisasi

sebesar

Rp.1.432.137.500,00 atau 97,59 % dengan lampiran kinerja sebagai berikut :

Bab III - 147


REALISASI PROGRAN DAN KEGIATAN URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2014 Target No

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

1 1

2 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Pendataan potensi kepemudaan Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan organisasi kepemudaan Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pembinaan cabang olah raga prestasi di tingkat daerah Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi Penyelenggaraan kompetisi olahraga

3

2

3

4


Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Anggaran (Rp)

4

5

6

7

8

Terpilihnya paskibraka pa/pi

Kec.

18

27.500.000,00

18

27.500.000,00

100,00

Pembina pramuka yang mahir dan kreatif

Paket Paket

1 1

50.000.000,00 30.000.000,00

1 1

50.000.000,00 30.000.000,00

100,00 100,00

Juara I,II,III pemuda pelopor Kabupaten

Orang

3

18.500.000,00

3

18.500.000,00

100,00

Kelompok produktif dan mandiri

Paket

1

26.000.000,00

100,00

26.000.000,00

100,00

Peningkatan prestasi atlit

Paket

1

243.000.000,00

96,71

235.000.000,00

100,00

Masyarakat yang sehat jasmani dan gemar berolah raga Terwujudnya atlit yang potensial dan

Paket

1

110.000.000,00

100,00

110.000.000,00

100,00

Paket

1

285.000.000,00

99,21

282.750.000,00

100,00

Bab III - 148


Target No

Program/ Kegiatan

1

2 Pengembangan olahraga rekreasi

5

Indikator Kinerja 3 berprestasi Masyarakat yang gemar berolah raga rekreasi Masyarakat yang berolah raga sekaligus berekreasi Atlit tenis meja yang berprestasi

Pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat Pendampingan Pembinaan Cabang Olah raga Berprestasi (PPLPD Teniis Meja) Pembinaan dan Pelatihan Parade Peningkatan kesadaran berbangsa dan Surya Senja bernegara Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Peningkatan Fasilitas Sarana dan Peningkatan pelayanan terhadap Prasarana Olah Raga masyarakat Pemeliharaan rutin/berkala sarana Terpeliharanya GOR KI Mageti dan prasarana olah raga JUMLAH PEMUDA DAN OLAH RAGA


Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Anggaran (Rp)

4

5

6

7

8

Paket

1

120.000.000,00

89,89

107.867.500,00

100,00

100

75.000.000,00

99,67

74.750.000,00

99,67

Tahun

1

40.000.000,00

1

40.000.000,00

100,00

Tahun

1

92.500.000,00

1

92.500.000,00

100,00

Tahun

1

150.000.000,00

1

140.520.000,00

100,00

Tahun

1

200.000.000,00

98,38

196.750.000,00

100,00

1.432.137.500,00

97,59

1.467.500.000,00

Bab III - 149


b. Permasalahan dan Solusi Permasalahan  Belum semua elemen paham tentang perlakuan anggaran keuangan : proposal di kirim pada tahun berjalan  Belum semua kegiatan terakomuder oleh dana APBD Solusi  Sosialisasi pemahaman prosedur bantuan dana  Kegiatan menyesuaikan anggaran yang ada c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap) No

SKPD

Program/ Kegiatan

-

-

Jumlah



9. URUSAN PENANAMAN MODAL Urusan Penanaman Modal Daerah berkaitan dengan tujuan stratejik Pemerintah Kabupaten Magetan berupa meningkatnya investasi, penyertaan modal. Kebijakan stratejik yang dilakukan adalah pelayanan investasi daerah secara terpadu. Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Daerah diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya investasi dan peningkatan pelayanan perijinan

kepada masyarakat. Tahun 2014 jumlah investasi Lokal ( Non

PMDN/PMK) di Kabupaten Magetan. Investasi mendorong pertumbuhan ekonomi, karena investasi

menimbulkan efek peningkatan pertumbuhan

ekonomi, hal ini disebabkan iklim investasi yang baik, daya beli masyarakat yang makin meningkat, perijinan yang tidak berbelit dan juga di dukung makro ekonomi nasional yang baik pula. Perkembangan jumlah investasi Lokal ( Non

PMDN/PMK)

di

Kabupaten

Magetan

tahun

2014

sebesar

Rp.

12.419.220.000,00. Selanjutnya urusan Penanaman Modal dilaksanakan melalui program dengan kegiatan sebagai berikut : a.

Program dan Realisasi Kegiatan Urusan Penanaman Modal pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar

Rp.

1.531.416.500,00.

1.656.118.154,00 atau

92,47 %

dan

terealisasi

sebesar

Rp.


berikut : Bab III - 150


REALISASI PROGRAM DAM KEGIATAN URUSAN PENANAMAN MPDAL TAHUN 2014 N o 1 1

2

Target Program/ Kegiatan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Pengembangan potensi unggulan daerah Koordinasi perencanaan pengembangan penanaman modal

Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan program Raskin

Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Anggaran (Rp)


3

4

5

6

7

8

9

Prosentasi jumlah terlaksananya kehadiran rapat di tingkat propinsi dan nasional serta terlaksananya konsultasi dengan koordinasi tugas – tugas di bagian administrasi Perekonomian

Tahun

1

100.000.000,00

1

91.859.860,00

100,00

Jumlah pelaksanaan promosi /pameran ditingkat nasional, provinsi dan lokal Jumlah tersedianya data pelaporan guna mengetahui perkembangan investasi secara periodik di berbagai bidang Jumlah pelaksana penyaluran Raskin sesuai target yang direncanakan dan sosialisasi serta evaluasi Raskin

Kali

5

270.000.000,00

5

214.993.450,00

100,00

Buku

500

60.000.000,00

500

47.455.000,00

100,00

Bln/Kali

12 / 3

300.000.000,00

12 / 3

291.409.007,00

100,00

Indikator Kinerja

Bab III - 151


N o 1 3

Target

4

5

Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Anggaran (Rp)


4

5

6

7

8

9

%

100

75.000.000.000,0 0

100

68.523.000,00

100,00

Kali

2

150.000.000,00

2

130.423.998,00

100,00

Prosentase terlaksananya penyusnan perda penanaman modal

Persen

100

75.000.000,00

100

73.264.800,00

100,00

Jumlah nasabah yang bisa didatangi untuk penagihan (Tunggak yang terbayar 100 juta)

orang

68

30.000.000,00

68

29.934.885,00

100,00

Jumlah masyarakat yang mengetahui tentang ketentuan cukai

orang

10.000

596.118.154,00

10.000

583.552.000,00

100,00

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

2 Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Penyusunan Perda penyertaan Modal

3

Rakor dan sosialisasi penanaman modal, investasi dan kerjasama luar daerah Penyusunan perda penanaman modal

Program penyiapan potensi suya, saranamberd dan prasarana daerah Penagihan dan evaluasi pelaksanaan KEK Intan Persada Program Sosisalisasi Ketentuan di Bidang Cukai Penyuluhan, seminar, forum diskusi atau dialog interaktif, penyebaran pamlet, brosur , iklan layananmasyarakat dibidang cukai

Realisasi

Prosentase terlaksananya penyusunan Perda penyertaan modal Terlaksanannya rakor penanaman modal

Jumlah sarana yang digunakan untuk pelaksanaan sosialisasi ketentuan dibidang cukai :

Bab III - 152


Target

N o

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

1

2

3 1. Spot iklan melalui media radio, televisi dan cetak 2. Pengadaan kalender, kaos dan jam dinding 3. Rehab papan baleho

Realisasi


Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Anggaran (Rp)

4 media

5 7

6

7 7

8

buah

3.000

3.000

100,00

buah

15

15

100,00

4. Dialog interaktif

kali

2

2

100,00

5. Sosialisasi tatap muka

kali

2

2

100,00

JUMLAH

1.656.118.154,00

1.531.416.500,00

9 100,00

92,47

Bab III - 153


a. Permasalahan dan Solusi Permasalahan  Solusi 

b. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap) No

SKPD

Program/ Kegiatan

-

-

Jumlah



Bab III - 154


10. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH ( UKM ) Urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah dilaksanakan oleh satu satuan kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Urusan Koperasi dan UKM memiliki ruang lingkup kewenangan yang cukup stratejik yang memberikan kontribusi terhadap pencapain visi dan misi kabupaten Pemerintah Kabupaten Magetan khususnya dalam usaha meningkatnya pemberdayaan koperasi serta

usaha kecil menengah.

Kebijakan bidang perkoperasian diarahkan untuk revitalisasi kelembagaan dan usaha koperasi melalui pembinaan intensip. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah ini mengemban sasaran meningkatnya kualitas koperai dan usaha kecil dan menengah (UKM). Pencapaian kinerja urusan koperasi dan usaha kecil menengah Tahun 2014 diukur dari peningkatan kualitas koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tabel berikut : RUMUS Jumlah Koperasi aktif Koperasi aktif

X100% Jumlah seluruh koperasi TABEL IV. 73 KOPERASI AKTIF

No.

Koperasi Aktif

Tahun

Uraian

(%)

2013

2014

2013

2014

76,87

78,63

1

Jumlah Koperasi aktif

532

552

2

Jumlah seluruh koperasi

692

702

Sumber data: Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Magetan RUMUS Koperasi yang mendapatkan penilaian baik

Jumlah Koperasi aktif Jumlah seluruh koperasi

X100%

Bab III - 155


TABEL IV. 74 KOPERASI YANG MENDAPATKAN PENILAIAN BAIK

No.

Koperasi aktif

2013 1

Jumlah Koperasi aktif

2

Jumlah seluruh koperasi

Koperasi yang mendapatkan penilaian baik (%) 2013 2014

Tahun 2014

26

284

691

702

26,62

40,45

Sumber data: Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Magetan Dibandingkan dengan tahun 2013, kinerja kualitas koperasi tahun 2014 mengalami peningkatan, yaitu : 1)

Jumlah koperasi aktif tahun 2014 meningkat sebesar 5,14 % yang antara lain disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berkoperasi.

2)

Meningkatnya koperasi yang mendapatkan penilaian baik sebesar 40,45 % yang didorong oleh peningkatan kelembagaan, diversifikasi usaha dan manajemen administrasi keuangan serta peran aktif anggota yang makin meningkat. Secara keseluruhan peningkatan ini tidak terlepas dari keberhasilan

program-program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Magetan dalam rangka meningkatkan kualitas koperasi dan UKM.

Usaha Mikro dan Kecil

RUMUS Jumlah usaha mikro dan kecil Jumlah seluruh UKM

X100%

TABEL IV. 75 PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL No. 1 2

Koperasi aktif Jumlah usaha mikro dan kecil Jumlah seluruh UKM

Tahun 2013 565 154.800

2014 842 154.800

Usaha Mikro dan Kecil (%) 2013 2014 0,36 0,54

Sumber data: Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Magetan Selanjutnya urusan Koperasi dan UKM dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program dan Realisasi Kegiatan Urusan Koperasi dan UKM pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp. 1.733.923.550,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.624.935.590,atau 93,71 % dengan lampiran kinerja sebagai berikut : Bab III - 156


REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN KOPERASI & UKM TAHUN 2014 Target N o 1 1

2

3

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta

3

Realisasi


Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Anggaran (Rp)

4

5

6

7

8

Tesediaya jasa pelayanan administrasi kantor

Bulan

12

311.205.050,00

12

302.914.364

100,00

Kelancaran Pelaksanaan Tugas

Unit

3 unit

60.000.000,00

3

49.800.000

100,00

Tersediaya perlengkapan gedung kantor Terpliharanya gedung kantor secara rutin/berkala Terpeliharanya kendaraan operasional secara rutin/berkala Tersedianya gedung kantor

Bulan

12 bln

85.000.000,00

12 bln

84.667.500

100,00

Bulan

12 bln

8.000.000,00

12 bln

8.000.000

100,00

Bulan

12 bln

31.400.000,00

12 bln

29.271.326

100,00

Bulan

12 bln

82.000.000,00

12 bln

81.475.000

100,00

Terciptanya disiplin pemakaian

Pasang

32

6.200.000,00

32

5.850.000

100,00

Bab III - 157


Target N o 1

4

5

6

Program/ Kegiatan 2 perlengkapannya Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah Fasilitasi permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah Fasilitasi permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah (Pelatihan) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD Program Pengembangan Sistem

Indikator Kinerja

Realisasi


Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Anggaran (Rp)

4

5

6

7

8

Pengurus Koperasi

orang

80

17.926.550,00

80

14.866.550

100,00

Pengurus Koperasi

orang

176

48.159.450,00

176

44.976.550

100,00

Pengurus Koperasi

orang

120

40.694.000,00

120

40.694.000

100,00

UMKM

UMKM

160

50.000.000,00

160

50.000.000

100,00

UMKM

UMKM

135

80.000.000,00

135

80.000.000

100,00

Koperasi/Kelompok

Kop/kel

240

98.838.500,00

240

82.518.500

100,00

3 sepatu aparatur

Bab III - 158


Target N o 1

7

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

2 Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah Monitoring, evaluasi dan pelaporan

3

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi Sosialisasi prinsip-prinsip

Realisasi


Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Anggaran (Rp)

4

5

6

7

8

100

20.000.000,00

100

19.150.000

100,00

UMKM

Kopera si Orang

100

19.250.000,00

100

19.250.000

100,00

Koperasi/Kelompok

Kop/Kel

85

20.000.000,00

85

17.110.000

100,00

UMKM

UMKM

240

50.000.000,00

240

41.840.000

100,00

Bulan

12

300.000.000,00

12

298.464.000

100,00

Kop/kel

170

30.000.000,00

170

24.220.000

100,00

Koperasi

kop

120

20.000.000,00

120

19.764.000

100,00

Terlaksananya sosialisai prinsip-

kop

150

30.000.000,00

150

29.328.000

100,00

Koperasi

Koperasi/Kelompok

Bab III - 159


Target N o 1

Program/ Kegiatan 2 pemahaman perkoperasian Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pengembangan sistem informasi perencanaan pengembangan perkopersian 8 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau 10 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau atau daerah penghasil bahan baku

Indikator Kinerja

Realisasi


Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Anggaran (Rp)

4

5

6

7

8

kop

150

20.000.000,00

150

18.300.000

100,00

Terlaksananya penyebarab model-model pengembangan koperasi Koperasi/Kelompok

kop

320 kop

65.000.000,00

320

50.454.800

100,00

org

300

30.000.000,00

300

29.991.000

100,00

Anggota Koperasi

org

880

160.250.000,00

880

139.850.000

100,00

Kelompok

org

50 org

19.000.000,00

50

15.600.000

100,00

Kelompok

org

130

31.000.000,00

130

26.580.000

3 prinsip pemahaman perkoperasian Koperasi

100,00

Bab III - 160


Target N o 1

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

2 industri hasil tembakau

3 JUMLAH

Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Anggaran (Rp)

4

5

6

7

8


1.624.935.590

93,71

1.733.923.550,00

Bab III - 161

b. Permasalahan dan Solusi Permasalahan  Jumlah Personil / karyawan / staf Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah yang semakin menyusut karena pindah dinas, promosi, pensiun ataupun meninggal dunia.  Adanya kekosongan jabatan Kepala Dinas Koperasi UMKM dan satu kepala seksi yang sangat berpengaruh  Sarana Gedung kantor yang sudah waktunya untuk di rehabilitasi Solusi  Memaksimalkan jumlah personil yang ada walaupun harus merangkap tugas antar bidang  Memaksimalkan sarana prasarana yang ada, yang terenting kegiatan – kegiatan berjalan walaupun hasilnya kurang maksimal.


SKPD

Program/ Kegiatan



-

-

-

-

-

-

-

Jumlah

11. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan urusan yang menunjang keberhasilan seluruh pencapaian tujuan stratejik yang ditetapkan dalam renstra. Laju pertumbuhan penduduk adalah salah satu faktor penting yang menjadi pemicu bagi keberhasilan atau kegagalan sasaran–sasaran stratejik Pemerintah Kabupaten Magetan, sehingga bidang ini sangat vital dalam menunjang kinerja bidang–bidang lainnya. Urusan kependudukan dan catatan sipil memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam menangani dan mengendalikan masalah–masalah kependudukan. Sasaran “meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan” diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut: 1).

Persentase KTP yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 hari Persentase KTP yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 hari adalah indikator yang menggambarkan pelayanan administrasi kependudukan untuk pembuatan KTP yang dilakukan pemerintah dalam rangka Bab III - 162

meningkatkan pelayanan publik. Realisasi jumlah pemohon KTP dan KTP yang berhasil diselesaikan dalam jangka waktu 3 hari tahun 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut:

No .

TABEL IV.76 PERKEMBANGAN JUMLAH PEMOHON KTP DAN KETEPATAN WAKTU PENYELESAIAN KTP Jumlah Pemohon KTP Ketetapan Tahun Waktu Dalam Uraian penyelesaian KTP (%) 2013 2014 2013 2014 Jumlah pemohon 1 KTP 27.404 33.91 100,00 99.6 2 Jumlah KTP 2 yang selesai 27.404 33.78 diproses 3 hari 4 Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magetan Jumlah pemohon pembuatan KTP tahun 2014 sebanyak 33.912 orang, atau realisasi sebanyak 33.784 orang yang selesai di proses dalam 3 hari. Dengan demikian persentase jumlah KTP yang sesuai permohonan selesai di proses dalam 3 hari capaiannya adalah 99.6 %. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu pelayanan kependudukan telah sesuai yang diharapkan.

2).

Persentase akta kelahiran yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 hari Persentase akta kelahiran yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 hari adalah

indikator

kependudukan

yang

dalam

menggambarkan

pembuatan

akte

pelayanan kelahiran

administrasi

yang

dilakukan

pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Realisasi jumlah pemohon akta kelahiran yang berhasil diselesaikan dalam jangka waktu 3 hari tahun 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut : RUMUS Jumlah penduduk memiliki Kepemilikan akta kelahiran per akta kelahiran 1000 penduduk Jumlah Penduduk

X 100

TABEL IV.77 KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN PER 1000 PENDUDUK Bab III - 163

No.

Uraian

1

Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran Jumlah Penduduk

2

Kepemilikan Akta Kelahiran per Tahun 1000 penduduk (%) 2013 2014 2013 2014 232.88 247.08 24,03 36.5 6 8 704.82 676.71 1 7

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magetan Jumlah pemohon pembuatan akta kelahiran tahun 2013 sebanyak 232.886 orang, naik sebanyak 14.202 orang atau 36.5 % tahun 2014, jumlah akta kelahiran yang selesai di proses sebanyak 14.202. Dengan demikian persentase jumlah akta kelahiran yang selesai di proses dalam 3 hari capaiannya adalah 36.5 %. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu pelayanan kependudukan telah berhasil. Kenaikan kepemilikan akta kelahiran tahun 2014 masih relatif kecil disebabkan antara lain: a) Masyarakat

yang

usianya

diatas

usia

produktif

cenderung

mengabaikan kepemilikan akta kelahiran; b) Kurangnya perhatian masyarakat akan pentingnya akta kelahiran didalam kehidupan sehari-hari; c) Kurang efektifnya sosialisasi administrasi kependudukan (khususnya tentang kepemilikan akta kelahiran). Langkah-langkah selanjutnya yang diambil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan adalah: a) Akan terus mensosialisasikan arti pentingnya memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan (Akta Kelahiran); b) Memberikan

sanksi

administrasi

kepada

masyarakat

apabila

terlambat mengurus akta kelahiran sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2010

tentang

Penyelenggaraan

Administrasi

Kependudukan

sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013. c) Mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 hari diwajibkan melalui Putusan Kepala Dinas. d) Melakukan pendataan ke desa-desa tentang kepemilikan Akta Kelahiran untuk mengukur seberapa banyak masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran khususnya usia yang sudah tidak produktif. Bab III - 164

3).

Persentase penduduk ber KTP Persentase penduduk ber KTP menggambarkan seberapa besar jumlah penduduk yang wajib ber KTP yang memiliki KTP atau tercatat dalam data kependudukan atau perbandingan antara jumlah penduduk yang ber KTP dan jumlah penduduk yang wajib ber KTP. Realisasi penduduk ber KTP tahun 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut: RUMUS Jumlah Penduduk yang memiliki KTP Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau pernah/sudah menikah)

Kepemilikan KTP

X 100 %

TABEL IV.78 KEPEMILIKAN KTP No . 1 2

Tahun

Uraian Jumlah penduduk yang memiliki KTP Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau pernah/sudah menikah)

2013 563.847

2014 524.04

563.847

524.04

Kepemilikan KTP (%) 2013 2014 100,00 100.0 0 0

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magetan a) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 7 ayat (1) Pemerintah Kabupaten/Kota

berkewajiban

menyelenggarakan

urusan

dan

Administrasi

bertanggung

jawab

Kependudukan

yang

dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan kewenangannya diantaranya pada

huruf

kabupaten/kota

g

penyajian

berasal

dari

data data

kependudukan kependudukan

bersekala yang

telah

dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementrian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri. b) Hasil Update data Kependudukan dari Kementrian Dalam Negeri RI per 31 Desember 2014 Jumlah Penduduk Wajib KTP sebanyak 524.040 jiwa dan yang memiliki KTP Elektronik sebanyak 485.299, sedangkan sisanya sebanyak 38.741 jiwa masih pegang KTP Non Elektronik. Langkah-langkah selanjutnya yang diambil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan adalah:

Bab III - 165

a) Akan terus mensosialisasikan arti pentingnya memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan (KTP); dan b) Memberikan

sanksi

administrasi

kepada

masyarakat

apabila

terlambat mengurus KTP sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013. Perlu kami informasikan untuk data penduduk kepemilikan KTP dan wajib KTP tahun 2013 masih menggunakan database untuk pelayanan yang belum dibersihkan oleh kementrian dalam negeri.

4).

Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK TABEL IV.79 PENERAPAN KTP NASIONAL BERBASIS NIK Tahun

No.

Uraian

1

Jumlah penduduk yang memiliki KTP Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (Sudah/Belum) Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau pernah/sudah menikah)

2

2013 485.299

2014 485.29

563.847

524.04

Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK (%) 2013 2014 86 92.6 9

0

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magetan Perlu diketahui bahwa pada Tahun 2014, Kementrian Dalam Negeri melalui Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah tidak melaksanakan Pencetakan KTP-Elektronik. Selanjutnya urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan melalui program dan kegiatan Indikator Kinerja sebagai berikut : a.

Program dan Realisasi Kegiatan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp. 3.009.920.000 2.948.940.482 atau 98 %

dan terealisasi sebesar Rp

dengan lampiran kinerja sebagai berikut :

Bab III - 166


REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN DISPENDUKCAPIL TAHUN 2014 No 1 1

2

3

Program/ Kegiatan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta

Target

Indikator Kinerja


Realisasi

Satuan 4

Kinerja 5

Tahun

1

916.143.450,00

1

898.435.132,00

100,00

Unit Unit

2 4

290.000.000,00 192.000.000,00

2 4

288.506.450,00 191.280.000,00

100,00 100,00

paket

1

486.623.400,00

1

472.700.000,00

100,00

Prosentase gedung kantor yang diperbaiki Prosentase kendaraan dinas yang diperbaiki Prosentase peralatan kantor yang diperbaiki

Tahun

1

92.825.000,00

1

91.654.950,00

100,00

Unit

3

109.366.000,00

3

105.640.400,00

100,00

Tahun

1

12.750.000,00

1

12.750.000,00

100,00

Jumlah Perlengkapan Pakaian Dinas

Orang

43

8.000.000,00

43

7.800.000,00

100,00

3

Prosentase pelayanan administrasi perkantoran yang terserap

Prosentase gedung kantor yang di bangun Prosentase peralatan gedung kantor yang dibeli, Roda empat : 1 unit, Roda Dua : 3 unit Jumlah Peralatan Kantor yang di Beli

Anggaran 6

Kinerja 7

Anggaran 8

9

Bab III - 167


No 1 4

5

Program/ Kegiatan 2 perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program Penataan Administrasi Kependudukan Pengembangan data base kependudukan Penyusunan kebijakan kependudukan Sosialisasi Kebijakan kependudukan Pelayanan Administrasi Kependudukan Pengelolaan data arsip elektronik Pengelolaan Data Arsip Elektronik KK dan KTP

Target

Indikator Kinerja 3

Jumlah yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Prosentase pendataan / kepemilikan Akta Kelahiran untuk umur 0-18 tahun Jumlah Buku Profil Kependudukan Peserta yang mengikuti sosialisasi kependudukan Prosentase penerbitan KK, KTP dan jumlah perekaman e-KTP baik bagi wajib e-KTP maupun sebelum umur 17 tahun Jumlah Arsip data kependudukan secara elektronik Jumlah Arsip data kependudukan secara elektronik untuk KK dan KTP JUMLAH DISPENDUK


Realisasi

Satuan 4

Kinerja 5

Anggaran 6

Tahun

1

40.000.000,00

1

36.949.000,0000

100,00

Kec.

18

265.050.000,00

18

262.706.500,00

100,00

Buku

500

71.720.000,00

500

71.636.500,00

100,00

Orang

542

90.000.000,00

542

89.036.500,00

100,00

Tahun

1

305.517.150,00

1

293.161.050,00

100,00

Paket

1

60.950.000,00

1

58.948.000,00

100,00

Paket

1

68.975.000,00

1

67.736.000,00

100,00

2.948.940.482,00

97,97

3.009.920.000,00

Kinerja 7

Anggaran 8

9

Bab III - 168


b. Permasalahan dan Solusi Permasalahan  Masih

banyaknya

warga

masyarakat

yang

belum

melalukan

perekaman KTP-EL dikarenakan masih berada di luar negeri ( TKI ), berada di luar daerah dan tingkat kepedulian masyarakat masih rendah.  Untuk pencetakan KTP-EL masih terkendala masalah Blangko yang pemenuhannya semua dari pusat yang jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Magetan dan untuk mesin cetak KTP-EL yang kita punyai masih 2 Unit, tapi yang bisa kita operasikan baru 1 unit dikarenakan smart card yang kita punyai baru 1, dan untuk kapasitas cetaknya satu harinya hanya mampu mencetak 50 lembar  Untuk masalah akta capil masih rendahnya tingkat kepedulian masyrakat khususnya dalam pembuatan akta yang lainnya ( diluar Akta Kelahiran % perkawinan ) Solusi  Melakukan Kegiatan Sosialisai Kependudukan tentang pentingnya masalah administrasi kependudukan yang menjadi pokok data yang dimiliki masyarakat dan melakukan jemput bola ke masyarakat c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap) No

SKPD

Program/ Kegiatan



-

-

-

-

-

Jumlah

-

-

Bab III - 169


12. URUSAN KETENAGAKERJAAN Bidang Ketenagakerjaan memberikan kontribusi terhadap pencapain visi misi Kab. Magetan yang bertujuan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi, meningkatkan kesejahteraan

pendududuk

Magetan,

terkendalinya

laju

pertumbuhan

penduduk, dan terwujudnya peningkatan keberdayaan perempuan dan generasi muda. Kebijakan bidang ketenagakerjaan yang diarahkan untuk pengembangan prasarana dan sumberdaya manusia untuk mengembangkan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Penyelenggaraan

urusan

ini

mengemban

satu

sasaran,

yaitu

menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat terbangun tenaga kerja yang berkualitas yang siap kerja, baik ikut dalam suatu komunitas perusahaan, berwirakarya sebagai wirausaha secara mandiri. Indikator yang ditetapkan guna memberi gambaran pencapaian sasaran sebagai berikut : 1).

Tingkat partisipasi angkatan kerja Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja adalah indikator jumlah angkatan kerja dibanding dengan jumlah penduduk usia kerja(15-64 tahun), tabeltingkat partisipasi angkatan kerjaberikut ini:

Tingkat partisipasi angkatan kerja

RUMUS Jumlah penduduk Angkatan Kerja Jumlah penduduk usia kerja (15-64 thn)

X100%

TABEL IV. 80 TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA No

Uraian .

1

Jumlah angkatan kerja(orang)

2

Jumlah penduduk usia kerja/1564 tahun (orang)

Tingkat Partisipasi Tahun Angkatan Kerja (%) 2013 2014 2013 2014 373.86 378.19 70,39 71,01 9 5 531.14 532.57 8 6

Sumber data Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Bab III - 170


2).

Pencari kerja yang ditempatkan Persentase pencari kerja yang ditempatkan adalah indikator jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang mendaftar. RUMUS

Presentase Pencari kerja yang ditempatkan

No 1 2

Jumlah pencari kerja yang ditempatka n Jumlah pencari kerja yang mendaftar

X100%

TABEL IV. 81 PENCARI KERJA YANG DITEMPATKAN Pencari Kerja Yang Tahun Ditempatkan (%) Uraian . 2013 2014 2013 2014 Jumlah pencari kerja yang 1.555 2.912 7,70 11,96 ditempatkan Jumlah pencari kerja yang 20.19 24.34 mendaftar 1 8 Sumber data Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

3).

Tingkat pengangguran terbuka Pengangguran terbuka adalah indikator jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk angkatan kerja. TABEL IV. 82 PERSENTASE TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

No .

Uraian

Tahun 2013

1

Jumlah penganggur usia kerja (orang)

2

Jumlah penduduk angkatan kerja (orang)

9.950 401.9

2014 16.84

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 2013 2014 2,48 2,93 4

574.1 7 4

3 5


Bab III - 171


4).

Jumlah kecelakaan kerja Jumlah kecelakaan kerja adalah indikator yang menunjukkan jumlah kecelakaan kerja. Indikator kecelakaan kerja pada periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2014. RUMUS % kecelakaan kerjaKerja

kecelakaan kerja Kerja th lalu kecelakaan kerja Kerja th lsekarang

X

100 %

TABEL IV. 83 JUMLAH KECELAKAAN KERJA No 1 2

Uraian . Kecelakaan kerja tahun lalu Kecelakaan kerja tahun sekarang

Tahun 2013 29 15

2014 6 1

Kecelakaan Kerja (%) 2013 2014 1,93 6

Sumber data Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepatuhan terhadap norma jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). Persentase kepatuhan terhadap norma jaminan sosial tenaga kerja adalah indikator jumlah perusahaan yang memberikan jaminan sosial sesuai ketentuan dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang wajib memberikan jaminan sosial sesuai ketentuan, tersebut tabel dibawah ini : RUMUS Jml perusahaan yg memberikan jaminan sos. Sesuai ketentuan Kepatuhan Terhadap Norma Jaminan Sosial Tenaga Jml perusahaan yg wajib kerja memberikan jaminan sos. Sesuai ketentuan

No .

1

2

X 100 %

TABEL IV. 84 PERSENTASE KEPATUHAN TERHADAP JAMSOSTEK Kepatuhan Terhadap Norma Jaminan Tahun Sosial tenaga Uraian Kerja (%) 201 201 2013 2014 3 4 Jumlah perusahaan yang 147 147 22,89 22,58 memberikan jaminan sosial sesuai ketentuan (perusahaan) Jumlah perusahaan yang wajib 642 651 memberikan jaminan sosial sesuai ketentuan (perusahaan) Sumber data Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bab III - 172


5).

Tingkat upah minimum kabupaten(UMK) Tingkat upah minimum Kabupaten (UMK) adalah

indikator yang

menunjukkan seberapa besar upah yang diterima oleh setiap pekerja. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup pekerja secara rutin pemerintah kabupaten Magetan setiap tahun melakukan penyesuaian terhadap upah pekerja melalui penetapan UMK. Nilai rupiah upah minimum kabupaten ditetapkan setelah dilakukan survei terhadap Kebutuhan Hidup (KHL). Selama

periode

2013/2014

Upah

Minimum

Kabupaten

Magetan

cenderung meningkat. Berikut tabel perkembangan Upah Minimum Kabupaten Magetan TABEL IV.85 JUMLAH UPAH MINIMUM ( U M K ) KABUPATEN MAGETAN No.

Uraian

1

Jumlah upah minimum kabupaten/UMK (Rupiah)

Tahun 2013 865.250,00

2014 1.000.000

Naik /Turun % Kuantum 134.750

115,57

Sumber data : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Selanjutnya urusan Tenaga Kerja dilaksanakan melalui program dan kegiatan indicator kinerja sebagai berikut : a. Program dan Realisasi Kegiatan Uusan Ketenaga Kerjaan yang dilaksanakan Dinas Sosial dan Transmigrasi pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp. 660.816.000 dan terealisasii sebesar Rp. 500.668.672

atau

75,77 %

dengan lampiran

kinerja sebagai berikut :

Bab III - 173


REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN KETENAGA KERJAAN TAHUN 2014 Target No

Program/ Kegiatan

1

2

13

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja a Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja b Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan a Pengendalian dan pembinaan lembaga

14

15


Realisasi

Indikator Kinerja Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Anggaran (Rp)

4

5

6

7

8

Terlatihnya masyarakat penganggur untuk peningkatan kesejahteraan keluarganya

Kube

2

20.000.000,00

2

19.922.550

100,00

Meningkatnya mekanisme pelayanan AKAL, AKAD dan AKAN

Kec

18

88.000.000,00

18

45.144.910

100,00

org

40

100.000.000,00

40

94.010.000

100,00

Kasus

5

75.000.000,00

5

15.317.900

100,00

3

9

Terciptanya dan mengembangkan lapangan usaha baru untuk penganggur

Terwujudnya penempatan tenaga kerja sesuai peraturan perundang undangan

Bab III - 174


Target No 1

16

Program/ Kegiatan


Realisasi

Indikator Kinerja

2 penyalur tenaga kerja b Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan c Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Program Pembinaan Lingkungan Sosial a Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau

Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Anggaran (Rp)

3

4

5

6

7

8

Terlaksananya sosialisasi UMK Kab tahun 2015 serta kegtn Monev

Perush

60

92.816.000,00

60

81.024.262

100,00

Terlaksananya kegiatan penanaman norma pengawasan dan pembinaan norma ketenagakerjaan dan norma K3 di perusahaan

Perush

60

125.000.000,00

60

95.219.750

76,18

20

160.000.000,00

20

150.029.300

93,77

500.668.672

75,77

Terlaksananya pelatihan ketrampilan dan pembekalan kube petani tembakau

JUMLAH KETENAGA KERJAAN

Kube

660.816.000,00

9

Bab III - 175


b. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : 

bersaing di bursa kerja lokal, Nasional maupun Internasional



Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka

Solusi 

: Memberikan pelatihan dan ketrampilan bagi calon tenaga kerja

sehingga Perlu dibentuk / didirikan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Magetan 

Memperluas kesempatan kerja

Menciptakan lapangan kerja baru Masih rendahnya kemampuan dan ketrampilan pencari kerja sehingga tidak mampu


SKPD

Program/ Kegiatan

-

-

-



-

Jumlah

-

13. URUSAN KETAHANAN PANGAN Urusan Ketahanan Pangan berkaitan dengan tujuan stratejik berupa meningkatnya

pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi

daerah dan pemberdayaan masyarakat, sebagai leading sector adalah Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan. Kebijakan stratejik yang dilakukan adalah peningkatan ketahanan pangan masyarakat, tabel sebagai berikut : RUMUS Rata-Rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg)

Ketersediaan pangan utama

X100%

Jumlah penduduk TABEL IV. 86 KETERSEDIAAN PANGAN UTAMA No

Uraian

1

Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) Jumlah penduduk % jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg)

2

Tahun 2013

2014

245.904

191.793

695.158

696.007 27,55

Ketersediaan Pangan Utama (%) 2013 2014 33,91

27,55

33,91

27,55

Sumber Data: Badan Ketahanan Pangan Kab. Magetan Bab III - 176


Rata-rata konsumsi bahan pangan utama Merupakan indikator yang menggambarkan rata-rata konsumsi bahan pangan utama (beras) per kg/kapita/tahun. Realisasi rata-rata konsumsi bahan pangan utama (beras) dari tahun 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut: TABEL IV. 87 RATA-RATA KONSUMSI BAHAN PANGAN UTAMA No.

Uraian

1

Rata-rata konsumsi bahan pangan utama (beras) per kg/kapita/tahun

2013 91,25

Tahun 2014 90,25

% 0,01

Sumber Data: Badan Ketahanan Pangan Kab. Magetan Selanjutnya berikut :

urusan

dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai

a. Program dan Realisasi Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp.4.723.180.575,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.448.992.504,00 atau

94,19

%

dengan

lampiran

kinerja

sebagai

berikut

:

Bab III - 177


REALISIASI PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2014 Target No 1 1

2

Program/ Kegiatan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Indikator Kinerja 3

Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

Terpenuhinya kendaraan dinas roda dua Badan Ketahanan Pangan Terpenuhinya peralatan gedung kantor, sehingga pekerjaan dapat berjalanan dengan lebih baik Terciptanya gedung kantor yang baik dan bersih dan dapat bekerja dengan nyaman Terpenuhinya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas kantor Terbangunya Gedung kantor badan Ketahanan Pangan Terpenuhinya sepatu Dinas Kaeyawan Badan Ketahnan Pangan

Realisasi


Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran

4

5

6

7

8

bulan

12

200.000.000,00

12

93.674.644,00

100

unit

6

84.275.000,00

6

84.275.000,00

100

paket

1

71.796.700,00

1

71.796.700

100

paket

1

7.803.300,00

1

7.803.300

100

unit

12

56.100.000,00

12

56.100.000

100

paket

1

195.000.000,00

1

46.470.000

100

pasang

29

5.300.000,00

29

5.300.000

100

Bab III - 178

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Target Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran

3

4

5

6

7

8


Terwujudnya pembangunan fisik gudang cadangan pangan di Desa dan Penggilingan Padi Meningkatnya keberdayaan masyarakat dipedesaan dan tertanganinya keamanan pangan - Pengisian Lumbung Kabupaten '- Bantuan Gabah Lumbung masyarakat '- Buku NBM

unit

2

2

2.584.392.250,00

100

paket

1

No

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

1 4

2 Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan Penguatan Cadangan Pangan

Penanganan Daerah Rawan Pangan

Peningkatan Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita 5

6

Program Distribusi dan Akses Pangan Peningkatan Ketersediaan Informasi, Pasokan Harga dan Akses Pangan Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

Program Penganekaragaman dan Keamanan Pangan Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Realisasi

2.649.685.575

1 243.220.000

paket

1

1 595.000.000

Tersedianya Informasi, Pasokan Harga dan Akses Pangan di Kecamatan Pinjaman modal Lembaga Pembeli Gabah (LPG) dan Rakor Dewan Ketahanan Pangan (DKP)

paket

Meningkatnya ketersediaan konsumsi pangan melalui pemnfaatan pekarangan Tercapainya Lomba Cipta Menu Tingkat Kabupaten dan Propinsi, memberikan makanan kecil yang aman kepada anak SD dan kepada Ibu Hamil dan Ibu Neteki

paket

1

1

1

1

1 1

100 86.462.400,00

200.000.000

paket

100 593.357.050,00

90.000.000 paket

100 228.645.000,00

100 171.706.560,00

1 100.000.000 225.000.000,00

1

100 97.322.600 221.687.000,00

100

Bab III - 179

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Target No

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

1

2

3 JUMLAH

Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran

4

5

6

7

8


4.448.992.504,00

94,19

4.723.180.575,00

Bab III - 180


b. Permasalahan dan Solusi Permasalahan  Data pangan dari Dinas Instansi terkait yang belum lengkap/valit  Untuk distribusi dan akses pangan belum adanya timbangan barang sehingga distribusi tidak bisa terpantau  Pengembangan umbi-umbian masih lamban, dikarenakan persepsi masyarakat bahwa umbi-umbian makanan “wong ndeso” dan tidak bergizi  Masih terdapat daerah rawan pangan meskipun menunjukan tren yang menurun Solusi  Umbi-umbian merupakan sumber karbohidrat, sehingga perlu adanya sentuhan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah  Memberikan stimulan bantuan usaha produktif dan Sosialisasi pencegahan kerawanan pangan  Diadakan sinkronisasi  Perlu koordinasi lebih lanjut untuk distribusi dan akses pangan c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap) No

SKPD

Program/ Kegiatan

-

-

-


Jumlah


-

-

14. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan yang menunjang keberhasilan tujuan stratejik meningkatnya kualitas pelayanan

kesehatan

dan

pelayanan

dasar

lainnya

dalam

rangka

meningkatkan derajat kesehatan, kualitas hidup dan kesejahteraan sosial yang tinggi. Sedangkan kebijakan stratejik pada urusan ini adalah peningkatan perlindungan perempuan dan anak. Leading sector urusan ini adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan untuk mencapai sasaran “Terjaminnya keadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan”.dengan indicator sebagai berikut : RUMUS Bab III - 181


Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Pekerja perempuan di lembaga pemerintah

X100%

Jumlah pekerja perempuan

TABEL IV.88 PARTISIPASI TENAGA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMERINTAHAN No.

Indikator Kinerja

1 2

Tahun 2013

%

2014

%

Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah(orang)

6.247

65,46

6.914

82,75

Jumlah perempuan(orang)

9.543

pekerja

8.355

Sumber data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 1).

Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas Persentase angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas adalah indikator jumlah anak perempuan usia 15 tahun keatas dibanding dengan jumlah anak perempuan usia 15 tahun keatas. Selama periode tahun 2013-2014 angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas dapat digambarkan sebagai berikut: TABEL IV.89 PERSENTASE PARTISIPASI TENAGA PEREMPUAN DI LEMBAGA TAHUN URAIAN 2013 2014 Jumlah pekerja perempuan di lembaga 6.247 8.355 pemerintah(orang) Jumlah pekerja perempuan(orang) 7.506 9.748 Persentase 65,46 % 85,71 Sumber data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

No. 1

2

TABEL IV.90 PERSENTASE ANGKA MELEK HURUF PEREMPUAN USIA 15 TAHUN KEATAS Tahun Indikator Kinerja 2013 % 2014 Jumlah perempuan usia >15 254.108 tahun keatas melek huruf (orang) Jumlah anak perempuan usia > 15 tahun

285.178

89.16

257.508

% 90,28

285.236

Bab III - 182


Sumber data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

2).

Partisipasi angkatan kerja perempuan Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan adalah

indikator

jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibanding dengan jumlah angkatan

kerja

perempuan.

Selama

periode

tahun

2013-2014

persentase partisipasi angkatan kerja perempuan relatif tetap. 3).

Peningkatan peran perempuan di bidang ekonomi Persentase peningkatan peran perempuan di bidang ekonomi adalah indikator

jumlah

perempuan

pengembang

ekonomi

produktif

dibandingkan dengan jumlah perempuan. Selama periode tahun 20132014 peran perempuan di bidang ekonomi mengalami kenaikan, seperti yang terlihat pada data berikut :

Peningkatan peran Perempuan di bidang ekonomi

RUMUS Perempuan pengembang usaha ekonomi produktif jumlah perempuan

X100%

TABEL IV.91 PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI BIDANG EKONOMI No. 1 2

Indikator Kinerja Jumlah perempuan pengembang ekonomi produktif (orang) Jumlah perempuan

Tahun 2013

%

2014

%

1.162

37.38

2.031

60

3.108

3.385

(orang) Sumber data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

4).

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan P2T-P2A. Persentase Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan P2T-P2A dibandingkan dengan cakupan perempuan dan anak korban kekerasan. Bab III - 183


Selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2014 penanganan Pemerinah Kabupaten Mangetan dapat digambarkan sebagai berikut:

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan P2T-P2A

RUMUS Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan P2T-P2A Jumlah Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan

X100%

TABEL IV.92 CAKUPAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN PENANGANAN P2T-P2A Tahun No. Indikator Kinerja 2013 % 2014 1

Perempaun dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam pusat pelayanan terpadu perlindungan perumpuan P2T-P2A(orang)

75

2

Jumlah cakupan perumpuan dan anak korban kekerasan(orang)

184

40.76

85

% 77,27

110

Sumber data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Selanjutnya urusan kesehatan dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2014 alokasikan anggaran sebesar Rp 350.000.000. dan terealisasi sebesar Rp 331.136.500,- atau 94,61 % dengan lampiran kinerja sebagai berikut :

Bab III - 184


Bab III - 185


1 1

2

3

TABEL IV.75 REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Indikator Realisasi Kinerja Program / Kegiatan Indikator Kinerja Anggaran Satuan Kinerja Kinerja (Rp) 2 3 4 5 6 7 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Sosialisasi Undang-Undang Keberanian masyarakat 1 100 50.000.000 1 Perlindungan Perempuan melaporkan ke aparat apabila kegiatan dan Anak terjadi kekerasan dalam rumah tangga Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Evaluasi pelaksanaan PUG Semakin meningkatnya peran 2 100 30.000.000 2 perempuan sehingga tidak terjadi kegiatan diskriminatif bagi perempuan Operasional P2T-P2A Semakin berkurangnya korban 2 100 55.000.000 2 Tingkat Kabupaten kekerasan terhadap perempuan kegiatan dan anak Program Peningkatan kualitas Hidup dan

Anggaran (Rp) 8


48.681.000

100

27.435.000

100

54.348.000

100

Bab III - 186


1

4

TABEL IV.75 REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Indikator Realisasi Kinerja Program / Kegiatan Indikator Kinerja Anggaran Satuan Kinerja Kinerja (Rp) 2 3 4 5 6 7 Perlindungan Perempuan Penyusunan Database Menurunnya tindak Kekerasan 2 100 30.000.000 2 Korban Tindak Kekerasan bagi perempuan dan anak kegiatan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan Tercapainya pengetahuan dan 1 100 75.000.000 1 organisasi perempuan ketrampilan bagi perempuan kegiatan Kegiatan bimbingan Meningkatnya peran kaum 2 100 60.000.000 2 manajemen usaha bagi perempuan dalam usaha ekonomi kegiatan perempuan dalam megelola produktif usaha Monitoring, evaluasi dan Meningkatnya penghasilan 1 100 50.000.000 1 pelaporan masyarakat bagi perempuan kegiatan JUMLAH

350.000.000

94,61

Anggaran (Rp) 8


29.533.500

98,45

62.716.500

83,62

58.922.500

100

50.000.000

100

331.136.500

94,61

Bab III - 187


b. Permasalahan dan Solusi Permasalahan :  Adanya perubahan data terpilah untuk perempuan dan laki-laki setiap tahunnya.  Masih adanya perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan.  Kelompok perempuan yang berusaha dalam ekonomi produktif masih sedikit. Solusi :  Melaksanakan pendataan data terpilah p0erempuan dan laki-laki setiap tahun.  Melaksanakan sosialisasi Undang-undang Perlindungan Perempuan dan Anak.  Melaksanakan p0embinaan manajemen usaha ekonomi produktif. c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap) No

SKPD

Program/ Kegiatan

-

-

-



-

Jumlah

-

15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera merupakan urusan yang

menunjang

meningkatnya dalam

rangka

keberhasilan

pencapaian

tujuan

stratejik

berupa

kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan dasar lainnya meningkatkan

derajat

kesehatan,

kualitas

hidup

dan

kesejahteraan sosial yang tinggi. Sedangkan kebijakan stratejik pada urusan ini adalah Pengendalian pertumbuhan penduduk. Leading sector urusan ini adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Penyelenggaraan Urusan keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diarahkan untuk mencapai sasaran “Menurunnya pasangan usia subur yang tidak terlayani pemenuhan KB-nya dan meningkat partisipasi masyarakat dalam ber KB”. Keberhasilan pencapaian sasaran diatas pada tahun 2014 dapat dilihat dari tingkat capaian indikator kinerja dari sasaran tersebut. Secara berurutan dapat diuraikan sebagai berikut : 1).

Persentase PUS (Pasangan Usia Subur) yang menjadi peserta KB aktif adalah indikator yang menggambarkan pasangan usia subur yang aktif


ber KB atau perbandingan antara jumlah peserta KB aktif dengan jumlah pasangan usia subur. Dari tahun ke tahun selama periode 2013-2014 persentase jumlah peserta KB aktif dibanding PUS berfluktuasi bahkan terjadi penurunan, hal ini disebabkan minimnya tenaga penyuluh (PKB), dan banyak penyuluh KB yang pindah ke tugas lain atau SKPD, sehingga banyak penyuluh yang jumlahnya yang melebihi standar yaitu 1 petugas dua desa binaan, solusinya diperlukan adalah penambahan tenaga penyuluh baru. Berikut perkembangan peserta KB aktif : RUMUS Jumlah peserta KB aktif Prevalensi peserta KB aktif

Jumlah pasangan usia subur

No . 1 2

X100%

TABELIV. 93 PERSENTASE PUS (PASANGAN USIA SUBUR) YANG MENJADI PESERTA KB AKTIF PUS Usia Yan Tahun Menjadi Peserta Uraian KB Aktif (%) 2013 2014 2013 2014 Jumlah peserta KB aktif 85.861 86.331 74,99 73,98 Jumlah pasangan usia 114.492 116.693 subur


2).

Cakupan Pasangan Usia

Subur yang istrinya dibawah usia 20

Merupakan indikator perbandingan pasangan usia subur yang isterinya <20th dengan pasangan usia subur dengan istri usia 15th -45 th, Kerjasa/kemitraan dalam upaya menunda kehamilan dengan instansi terkait dari tahun 2012-2013 mengalami Penurunan. Hal ini karena keberhasilan upaya meningkatkan/mengintensipkan kerjasama dengan KUA (Kantor Urusan Agama) untuk memberikan KIE ( komukasi informasi dan edukasi) kepada masyarakat ( calon temanten baru) untuk menunda kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi Keluarga Berencana. Data perkembangan Cakupan Pasangan Usia dibawah usia 20 tahun. RUMUS

Subur yang istrinya


Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun

No

1 2

∑ PUS yang usia istrinya < 20 tahun ∑ PUS yang usia istrinya 15 – 49 tahun

X100%

TABEL IV.94 CAKUPAN PASANGAN USIA SUBUR YANG ISTRINYA DIBAWAH USIA 20 TAHUN Cakupan Pasangan Usia Subur Yang Tahun Istrinya Dibawah Usia Uraian 20 Tahun (%) 2013 2014 2013 2014 ∑ PUS yang usia istrinya < 20 560 339 0,49 0,29 tahun 114.4 116.6 ∑ PUS yang usia istrinya 15 – 9 9 49 tahun 2 3 Sumber data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencan

3).

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Merupakan indikator perbandingan jumlah keluarga Balita yang menjadi anggota BKB dengan jumlah keluarga Balita yang ada. Data perkembangan Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)

Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB)

No. 1 2

RUMUS Jml Keluarga Balita yg jadi anggota BKB Jumlh Keluarga Balita yg ada

X100%

TABEL IV. 95 CAKUPAN ANGGOTA BINA KELUARGA BALITA (BKB) Cakupan Anggota Tahun Bina Keluarga Balita Uraian (%) 2013 2014 2013 2014 Jml Keluarga Balita yg jadi 39.80 40.32 94,69 96,10 anggota BKB 6 0 42.03 41.95 Jumlh Keluarga Balita yg ada 7 3


4).

Cakupan pasangan usia subur ber KB tidak terpenuhi Pasangan Usia Subur potensial (unmetneed) tahun 2012-2013 turun (baik), hal ini merupakan suatu keberasilan atau perubahan kearah yang lebih baik, karena adanya peningkatan terhadap operasional Program KB.


RUMUS ∑ PUS (tak KB)iat +tial th ∑ PUS 15-49

Cakupan Pasangan Usia Subur yang ber-KB tidak terpenuhi

X100%

TABELIV. 96 CAKUPAN PASANGAN USIA SUBUR BER KB TIDAK TERPENUHI

No .

Tahun

Uraian`

2013 1

∑ PUS (tak KB)iat+tial

2

th

PUS 15-49

2014

14.450

15.192

114.492

116.693

Cakupan Pasangan Usia Subur Yang Ber KB Tidak terpenuhi (%) 2013 2014 12,62

13,02


Selanjutnya urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp. 4.826.450.222. dan terealisasi sebesar Rp 4.476.433.437 atau 92,87 % dengan lampiran kinerja sebagai berikut : 16. URUSAN PERHUBUNGAN Urusan Perhubungan memiliki kewenangan dalam pembangunan dan pelayanan transportasi dan perhubungan atas seluruh wilayah Kabupaten Magetan, wewenangnya terutama sebagai penunjang pencapaian tujuan stratejik berupa tersedianya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan kebijakan strategis yang ditempuh adalah meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata untuk seluruh wilayah. tergambar pada capaian indikator kinerja sebagai berikut : RUMUS Peningkatan ketersediaan rambu lalu lintas

Jumlah rambu lalu lintas standart yang ada Jumlah rambu lalu lintas standart yang dibutuhkan

X100%


TABEL IV. 97 PENINGKATAN KETERSEDIAAN RAMBU LALU LINTAS

No

1

2014

2.162

2.328

60,27

3.587

3.587

Tahun

Uraian . Jumlah rambu lalu lintas standart yang ada Jumlah rambu lalu lintas standart yang dibutuhkan

2

2013

Peningkatan Ketersediaan Rambu Lalu Lintas (%) 2013 2014 64,90

Sumber data: Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Magetan RUMUS Peningkatan ketersediaan marka jalan

Jumlah marka jalan yang ada Jumlah marka jalan yang

X100%

dibutuhkan TABEL IV. 98 PENINGKATAN KETERSEDIAAN MARKA JALAN

No.

Tahun

Uraian 2013

1 2

Jumlah marka jalan yang ada (m2) Jumlah marka jalan yang di butuhkan (m2)

2014

7.969,36 2 8.992,97 63.097,0

63.097,0 0

Peningkatan Ketersediaan Marka Jalan (%) 2013 2014 12,63

14,25

0

Sumber data: Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Magetan Uji kir adalah salah satu kewajiban dari angkutan umum. Maksud pengujian kendaraan adalah untuk mengecek kelayakan dan kondisi kendaraan untuk beroperasi di jalan raya agar sesuai dengan standar keamanan. Prosentase peningkatan kendaraan uji kir adalah sebagaimana tabel berikut : RUMUS Peningkatan kendaraan wajib uji kir

jumlah unit kendaaan yang telah diuji jumlah unit kendaraan yang wajib diuji

X100%


TABEL IV. 99 PENINGKATAN KENDARAAN UJI KIR No. 1

2

2013

2014

Peningkatan Kendaraan Uji Kir (%) 2013 2014

5.611

5.917

91,09

6.160

6.886

Tahun

Uraian Jumlah unit kendaraan yang telah di Uji Jumlah unit kendaraan yang wajib di Uji

85,93

Sumber data: Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Magetan Selanjutnya urusan Perhubungan dilaksanakan melalui program dan kegiatan indikator kinerja sebagai berikut : a. Program dan Realisasi Kegiatan Urusan Perhubungan pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp.5.657.587.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.552.686.734,- atau 98,14 % dengan lampiran kinerja sebagai berikut :


REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PERHUNGAN TAHUN 2014 No 1 1.

2.

Program/ Kegiatan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Satuan 4 bulan

Kinerja 5 12

Anggaran 6 781.647.000,00

Kinerja 7 12

Anggaran 8 748.671.234,00


bulan

12

781.647.000,00

12

748.671.234,00

100,00

Target

Indikator Kinerja 3 Kelancaran administrasi perkantoran Terpenuhinya penyediaan kebutuhan barang dan jasa perkantoran Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai Meningkatnya fasilitas gedung kantor Pengadaan kendaraan dinas roda 4 Pengadaan perlengkapan kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Terlaksananya peliharaan kendaraan dinas Meningkatnya gedung Telecenter

Realisasi

830.700.000,00

823.362.600,00

paket

2

125.000.000,00

2

121.120.000,00

100,00

unit

1

280.000.000,00

1

279.963.000,00

100,00

paket

1

155.700.000,00

1

155.680.000,00

100,00

unit

1

50.000.000,00

1

50.000.000,00

100,00

%

100

70.000.000,00

100

69.999.600,00

100,00

paket

1

150.000.000,00

1

146.600.000,00

100,00


No 1 3.

4.

5.

Program/ Kegiatan 2 Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana perlengkapan jalan

Target

Indikator Kinerja

Realisasi


Satuan 4

Kinerja 5

Anggaran 6 16.300.000,00

Kinerja 7

Anggaran 8 15.700.000,00

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas Prosentase tersedianya terminal angkutan penumpang yang angkutan umum dalam trayek Terlaksananya pembangunan terminal parang Cakupan Prasarana dan Fasilitas LLAJ kondisi baik

orang

84

16.300.000,00

81

15.700.000,00

96,43

%

80

340.000.000,00

80

334.860.000,00

100,00

paket

2

340.000.000,00

2

334.860.000,00

100,00

%

58

1.003.000.000,00

58

977.806.000,00

100,00

Terlaksananya pengadaan suku cadang, service dan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor Terlaksananya peliharaan UPTD balai pengujian kendaraan bermotor

paket

3

83.000.000,00

3

80.000.000,00

100,00

paket

1

230.000.000,00

1

222.410.000,00

100,00

paket

4

540.000.000,00

4

525.396.000,00

100,00

bulan

12

150.000.000,00

12

150.000.000,00

100,00

3

Terlaksananya pemeliharaan terminal angkutan darat Terpeliharanya sarana perlengkapan jalan (traffic light, warning lamp, rambu-rambu lalu lintas dan


No

Program/ Kegiatan

1

2

6.

Program peningkatan pelayanan angkutan Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal Kegiatan penataan tempattempat pemberhentian angkutan umum Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Target

Indikator Kinerja 3 perlengkapan jalan lainnya) Ratio Load Factor Keikutsertaan Lomba WTN

Terpenuhinya petugas keamanan dan kebersihan di terminal

Realisasi Anggaran 6

Kinerja 7

Anggaran 8


Satuan 4

Kinerja 5

nilai ratio kali

0,55

570.800.000,00

0,55

569.173.900,00

100,00

1

86.000.000,00

1

85.959.900,00

100,00

3

347.000.000,00

3

345.628.000,00

100,00

terminal

Terselenggaranya sosialisasi uji coba rute angkutan umum

trayek

4

30.000.000,00

4

30.000.000,00

100,00

Terselenggaranya angkutan lebaran bus balik gratis

kali

1

20.000.000,00

1

19.916.000,00

100,00

Terselenggaranya survey angkutan orang dan barang

kali

2

37.800.000,00

2

37.800.000,00

100,00

4 kali

4

50.000.000,00

4

49.870.000,00

100,00

Terlaksananya sosialisasi berlalu lintas bagi pengusaha dan awak kendaraan, pelajar , jukir dan pemilihan pelajar pelopor lalu lintas


No 1 7.

8.

Program/ Kegiatan 2 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Pengadaan pagar pengaman jalan Pengadaan dan pemasangan traffic light Pengendalian dan pengamanan lalu lintas di jalan Pemeliharaan Marka Jalan Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

Target

Indikator Kinerja

Realisasi

Satuan 4 %

Kinerja 5 35,32

buah

180

200.000.000,00

166

197.347.000,00

92,22

m

136

200.000.000,00

136

198.151.000,00

100,00

unit

4

800.153.000,00

4

775.908.000,00

100,00

bulan

12

320.000.000,00

12

320.000.000,00

100,00

Jumlah pengadaan marka jalan Prosentase angkutan yang diuji KIR

m2 %

1321 91,2

232.987.000,00 1023,61 362.000.000,00 85,93

231.448.000,00 360.259.000,00

77,49 94,22

Jumlah Pengadaan alat uji kendaraan bermotor

unit

1

362.000.000,00

360.259.000,00

100,00

3 Prosentase tersedianya perlengkapan jalan (rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, guadril dan APILL) Jumlah pengadaan rambu-rambu lalin Jumlah pengadaan pagar pengaman di tepi jalan Jumlah pengadaan traffic light di persimpangan jalan Jumlah pengamanan, pengawasan dan pengendalian Lalu lintas

JUMLAH PERHUBUNGAN

Anggaran 6 1.753.140.000,00

5.657.587.000,00

Kinerja 7 35,15

1

Anggaran 8 1.722.854.000,00


5.552.686.734,00

98,15


b. Permasalahan dan Solusi Permasalahan  Kondisi kendaraan umum yang dioperasionalkan tidak memadahi (kurang laik) dikarenakan

kemampuan

pengusaha

angkutan

umum dalam

mengelola ketersediaan sarana angkutan semakin melemah sehingga citra pelayanan angkutan umum tidak memiliki daya tarik.  Sebagian besar penumpang angkutan umum adalah masyarakat golongan ekonomi lemah sehingga tarif yang diberlakukan sangat memberatkan.  Kesadaran Wajib Uji khususnya truk menurun karena waktu pengujian berkala tidak bersamaan dengan waktu tebang  Kelengkapan Alat Uji kendaraan kurang lengkap dan ada alat uji yang mengalami kerusakan sehingga alat kurang berfungsi secara normal.  Capaian ketersediaan marka jalan masih dibawah target Standart Pelayanan Minimal. Solusi  Pembinaan kepada pemilik kendaraan angkutan umum dalam mengelola angkutan umum.  Membangun pencitraan pelayanan angkutan umum dengan peremajaan kendaraan dan pembinaan awak kendaraan umum teladan.  Penetapan tarif dasar angkutan umum perdesaan / perkotaan oleh Bupati.  Meningkatkan kesadaran wajib uji dengan pembinaan bagi pengusaha, meningkatkan pengawasan dan pengendalian kendaraan bermotor serta tiap tahun diadakan pemutihan denda keterlambatan uji .  Mengusulkan penambahan alat uji kendaraan bermotor dan penggantian alat yang rusak ( dianggarkan tahun 2015 )  Mengusulkan penambahan pengecatan marka jalan


SKPD

Program/ Kegiatan

-

-

Jumlah




17. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFOR MATIKA Urusan Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu urusan wajib yang harus dikelola dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Leading sector dalam bidang ini adalah Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika yang memiliki kewenangan desentralisasi di bidang komunikasi dan informatika. Tanggung jawab dan wewenangnya terutama berkaitan dengan tujuan stratejik Pemerintah Kabupaten Magetan berupa peningkatan sistem komunikasi, informasi dan media masa. Kebijakan stratejik yang digariskan dalam RPJMD untuk urusan ini adalah meningkatnya pengelolaan informasi berbasis tehnologi informasi(TI). Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media masa akan diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut : 1.

Keberadaaan Website Pemerintah Daerah Keberadaaan Website Pemerintah Daerah adalah indikator yang menggambarkan keberadaan website Pemerintah Kabupaten Magetan di internet. TABEL IV. 100 WEB SITE PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN No. 1

Tahun

Uraian Web site milik pemerintah daerah

2013

2014

%

1

1

-

Sumber data : Badan Perencanaan Pembangunan Kab. Magetan 2.

Pengunjung website Pemerintah Kabupaten Magetan Pengunjung website Pemerintah Kabupaten Magetan adalah indikator yang menunjukkan jumlah orang pengunjung website Pemerintah Kabupaten Magetan tiap tahun. TABEL IV. 101 JUMLAH PENGUNJUNG WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN No. Jumlah 1

Tahun

Uraian

2013

2014

Naik / Turun Kuantum

pengunjung website(or 352.093

% 352.0

497.093

141,18

ang) Sumber data : Badan Perencanaan Pembangunan Kab. Magetan

9

3


3.

Jumlah pemberitaan di media masa Jumlah pemberitaan di media masa adalah indikator yang menunjukkan jumlah pemberitaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Magetan yang muncul di pemberitaan media masa. TABEL IV. 102 JUMLAH KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN YANG MUNCUL DI PEMBERITAAN MEDIA MASSA Tahun Naik / Turun No. Uraian 2013 2014 Kuantum % 1

Jumlah pemberitaan(kali)

400

500

100

125

Sumber data : Bagian Humas Setda. Kab. Magetan 4.

Keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Telecenter Keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah indikator yang menunjukkan peranan masyarakat dalam turut serta menyebarluaskan informasi baik informasi berskala lokal maupun nasional sedangkan Telecenter merupakan suatu fasilitas warga dimana mereka berinteraksi, belajar, bekerja dan bermain untuk memanfaatkan komputer, internet dan berbagai tehnologi informasi dan komunikasi lainnya. TABEL IV. 103 JUMLAH KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) DAN TELECENTER Tahun No.

Naik / Turun Kuant

Uraian

2013

%

2014

u m

1

Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat

2

Jumlah Telecenter

7

8

1

1

1

-

14,29 -

Sumber data: Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Magetan 5.

Keberadaan Menara Telekomunikasi Keberadaan Menara Telekomunikasi adalah indikator yang menunjukkan tersedianya jaringan untuk bisa mendapatkan akses telekomunikasi bagi masyarakat, sehingga masyarakat bisa mudah berkomunikasi dengan orang lain.


No. 1

TABEL IV. 104 JUMLAH MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAGETAN Tahun Naik / Turun Uraian 2013 2014 Kuantum % Jumlah Telekomunikasi

Menara

116

117

1

0,86

Sumber data: Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Magetan Selanjutnya urusan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program dan Realisasi Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp. 473.669.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 469.389.300,- atau 99,09% dengan lampiran kinerja sebagai berikut :


REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2014

Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran


6

7

8

9

Target No

Program/ Kegiatan

Realisasi

Indikator Kinerja

1

2

3

4

5

1

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi Program kerjasama informasi dengan mas media Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Komunikasi dan Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat dan Telecenter

%

33,33

227.369.000,00

44,44

223.459.300,00

133,33

kali

5

227.369.000,00

5

223.459.300,00

100,00

2

3

Cakupan binaan bidang Kominfo

70.000.000,00

69.659.000,00

Terlaksananya pelatihan bidang kominfo

kali

1

70.000.000,00

1

69.659.000,00

100,00

Jumlah pendistribusian informasi melalui media

kali

66

176.300.000,00

66

176.271.000,00

100,00

media

4

176.300.000,00

4

176.271.000,00

100,00

Terlaksananya penyebaran informasi kepada masyarakat

JUMLAH KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

473.669.000,00

399.730.300,00

84,39


b. Permasalahan dan Solusi Permasalahan  Sampai dengan saat ini urusan komunikasi dan informatika masih ditangani oleh 3 SKPD ( Bidang Kominfo di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Bagian Humas di Sekretariat Daerah dan Subid. PDE di BAPPEDA) sehingga sering tumpang tindih tupoksi.  Kemajuan

pesat

di

bidang

TIK

menuntut

penyelenggaraan

pemerintahan berbasis elektronik ( E-goverment) Solusi  Perlu dibentuk SKPD tersendiri yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika sehingga penerapan e-gov di Pemerintah Kabupaten Magetan bisa lebih cepat untuk meningkatkan kinerja aparat dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.


SKPD

Program/ Kegiatan

-

-

JUMLAH


Alasan Tidak Terserap -L -

18. URUSAN PERTANAHAN Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, urusan pertanahan termasuk urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Namun demikian sampai sekarang urusan tersebut belum diserahkan ke Pemerintah Daerah dan masih dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional

19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1).

Bakesbangpol Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri berkaitan dengan tujuan

stratejik

berupa

meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan , akuntabel dan partisipatif, sebagai leading sektor adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Bagian Adminstrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri mengemban sasaran, yaitu Terwujudnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, terwujudnya sumberdaya aparatur yang profesional dan kompeten, terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan public, terwujudnya sinergi aktivitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, dan miningkatnya penerimaan daerah. Indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat dalam upayanya untuk secara bersama-sama mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, adalah:

a). Organisasi

masyarakat,

orpol,

pemuda

dan

organisasi

kemasyarakatan lainnya yang dibina. RUMUS Organisasi masyarakat, orpol, pemuda, organisasi kemasyarakatan yang dibina

Jumlah organisasi yg dibina Jumlah Organisasi

X100%

TABEL IV.105 JUMLAH ORMAS, ORPOL, KEPEMUDAN DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN LAINNYA YANG DIBINA

No 1 2

Tahun 201 2013

Uraian Jumlah organisasi yang dibina(organisasi) Jumlah organ isasi( organ isasi)

277

267

277

277

Ormas Yang Dibina (%) 2013

4

100

2014 96, 3%

Sumber data: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik b). Peningkatan penyelenggaraan forum antar kelompok masyarakat Peningkatan penyelenggaraan forum antar kelompok masyarakat adalah indikator yang menunjukkan jumlah penyelenggaraan forum antar kelompok masyarakat tiap tahun. Dalam rangka meningkatkan suasana yang kondusif untuk saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di Kabupaten Magetan maka dilaksanakan forum antar kelompok masyarakat yang dapat digambarkan sebagai berikut:


TABEL IV.106 PENYELENGGARAAN FORUM ANTAR KELOMPOK MASYARAKAT No.

Uraian

1

Jumlah penyelenggaraan forum antar kelompok masyarakat(kegiatan)

2013 6

Tahun 2014 6

% -

Sumber data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sedangkan jenis organisasi yang ada di Kabupaten Magetan pada tahun 2013 dan tahun 2014 dirinci sebagai berikut : No.

Tahun

Jenis Organisasi

2013

2014

1

Organisasi Politik

14

15

2

Ormas Keagamaan

52

54

3

Ormas Sosial

97

106

4

Ormas Ekonomi

16

14

5

Ormas Kebudayaan

8

1

6

LSM

44

33

7

Ormas Kepemudaan

16

16

8

Ormas Beladiri

14

14

9

Ormas Kewanitaan

6

6

10

Ormas Pendidikan

2

1

11

Ormas Profesi

4

4

12

Ormas Kesehatan

3

2

13

Ormas Angkutan

1

1

277

267

Jumlah

Sumber data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Selanjutnya urusan kesehatan dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program dan Realisasi Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar

Rp.

3.574.858.500,00

Rp.3.118.189.510,00 atau 87,23 % berikut :

dan

terealisasi

sebesar



REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI TAHUN 2014

Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran


4

5

6

7

8

9

%

100

259.110.000,00

97

252.156.709,00

97

unit

2

37.000.000,00

2

35.000.000,00

100,00

set

2

14.000.000,00

2

14.000.000,00

100,00

unit

5

11.900.000,00

5

11.900.000,00

100,00

unit unit

17 28

39.600.000,00 36.326.250,00

16 28

36.400.000,00 35.876.250,00

94 100,00

unit

1

17.525.000,00

1

17.525.000,00

100,00

paket

1

54.000.000,00

1

53.100.000,00

100,00

Unit

4

60.000.000,00

4

60.000.000,00

100,00

Target No

Program/ Kegiatan

1 2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya Pengadaan peralatan studio dan komunikasi Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Realisasi

Indikator Kinerja 3

Hasil pelayanan administrasi perkantoran berjalan lancar

Terwujudnya kelancaran dan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas

Terwujudnya kelancaran dan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas

Terwujudnya kelancaran dan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas Terwujudnya kelancaran dan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Target No 1

3

4

5

6

Program/ Kegiatan 2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

Realisasi


Kinerja

4 Unit

5 21

6 30.000.000,00

7 21

8 30.000.000,00

9 100,00

Pasang

32

5.950.000,00

31

5.800.000,00

97,00

Terlaksananya keamanan dan kenyamanan dalam bermasyarakat Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat di Kabupaten Magetan

kali

1

80.000.000,00

1

54.800.000,00

100,00

kali

3

50.000.000,00

3

49.984.500,00

100,00

Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat

kali

1

50.000.000,00

1

49.346.825,00

100,00

kali

6

65.000.000,00

6

64.222.000,00

100,00

kali

1

50.000.000,00

1

36.219.000,00

100,00

3 Terwujudnya kelancaran dan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas

Tercapainya pemahaman wawasan kebangsaan di masyarakat sehingga tercapai keamanan dan kenyamanan bermasyarakat

Anggaran

Kinerja

Anggaran



Program/ Kegiatan 2 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Fasilitasi Kegiatan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)

7 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan 8 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat Sosialisasi Keamanan Dalam Negeri 9 Program pendidikan politik masyarakat Penyuluhan kepada masyarakat Koordinasi forum-forum diskusi politik

Realisasi


Kinerja

4 kali

5 1

6 25.000.000,00

7 1

8 25.000.000,00

9 100,00

Tercapainya pemahaman wawasan kebangsaan di masyarakat sehingga tercapai keamanan dan kenyamanan bermasyarakat

kali

12

469.975.000,00

12

445.328.400,00

100,00

Meningkatnya pemahaman kebangsaan bagi pelajar dan pemuda

kali

1

85.000.000,00

1

82.200.000,00

100,00

Tercapainya situasi masyarakat yang aman dan terkendali Tercapainya situasi masyarakat yang aman dan terkendali

kali

4

100.000.000,00

4

98.950.000,00

100,00

kali

4

261.908.500,00

4

248.556.500,00

100,00

Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang politik Terjadinya hubungan timbal balik antara Pemerintah dan Ormas, Toga dan Organisasi

kali

9

455.000.000,00

9

395.268.300,00

100,00

kali

1

30.000.000,00

1

29.633.000,00

100,00

3

Anggaran

Kinerja

Anggaran



Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran


4

5

6

7

8

9

kali

1

15.000.000,00

1

14.299.000,00

100,00

parpol

14

33.860.000,00

14

30.406.500,00

100,00

kali

1

29.250.000,00

1

28.958.000,00

100,00

kali

1

50.000.000,00

1

49.673.300,00

100,00

kali

1

30.000.000,00

1

29.667.350,00

100,00

kali

3

1.129.453.750,00

2

809.418.876,00

66,67

3.118.189.510,00

87,23

Target No 1

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penelitian berkas bantuan keuangan partai politik Penyuluhan kepada partai politik Pembinaan Organisasi Masyarakat Rencana Aksi Nasional dan HAM Monitoring penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014

Realisasi

3 Profesi Terwujudnya situasi kondusif pada ormas Terwujudnya tertib administrasi permohonan dan prtanggung jawaban Banpol Terlaksananya penyaluran banpol sesuai ketentuan yang berlaku Terwujudnya pemahaman Ran HAM bagi Dinas Instansi, Camat, akademisi dan masyarakat Terlaksananya pemahaman Rencana Aksi Nasional dan HAM Terfasilitasinya tim koordinasi kelancaran pemilu 2014 JUMLAH

3.574.858.500,00


b. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : Solusi : c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)

No

SKPD

Program/ Kegiatan

-

-

Jumlah

2).



Satuan Polisi Pamong Praja Pencapaian indikator Kinerja, dengan Rasio Satpol PP terhadap 10.000 penduduk adalah indikator yang menunjukkan jumlah personil Satpol PP dibanding per 10.000 jumlah penduduk : RUMUS `Rasio Satpol PP terhadap Jumlah Penduduk

No 1 2 3

Jumlah Personil jumlah penduduk

x 10.000

Tabel IV. 107 PERKEMBANGAN RASIO SATPOL PP TERHADAP 10.000 PENDUDUK Rasio Satpol PP Tahun Terhadap Jumah Uraian Penduduk (%) 2013 2014 2012 2013 000,000137 0,000135 Jumlah Personil 95 94 `` 694.79 695.55 jumlah penduduk 8 8 Rasio Satpol PP terhadap 10.000 1.36 1.35 penduduk Sumber data: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Magetan

Selanjutnya urusan Satpol PP dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a.

Program dan Realisasi Kegiatan Urusan Otonomi Daerah pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp. 3.015.952.930,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.918.086.585,00 atau 96,76% dengan lampiran kinerja sebagai berikut :


REALIASASI PROGRAM DAN KEGIATAN SATPOL PP TAHUN 2014

Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran


4

5

6

7

8

9

Tahun

1

235.010.100,00

1

228.732.810,00

100,00

Unit

1

253.588.950,00

1

253.588.950,00

100,00

Gedung

1

55.000.000,00

1

55.000.000,00

100,00

Unit

1

128.321.650,00

1

128.320.550,00

100,00

Terpenuhinya kebutuhan seragam dinas

orang

94

117.195.000,00

94

115.624.000,00

100,00

Tersedianya kebutuhan Diklat & Bimtek

Tahun

1

50.000.000,00

0

0,00

Mengoptimalkan kinerja Satpol

Orang

94

185.635.050,00

94

185.276.050,00

Target No

Program/ Kegiatan

1

2

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

2

3

4

5

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Penyiapan tenaga pengendali kemanan

Realisasi

Indikator Kinerja 3

Tersedianya jasa & pelayanan administrasi perkantoran

Tersedianya biaya pemeliharaan kantor Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

0,00

100,00


Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran


4

5

6

7

8

9

Target No 1

6

Program/ Kegiatan

Realisasi

Indikator Kinerja

2

3

dan kenyamanan lingkungan

PP

Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat Pengendalian pengamanan Pileg dan Pilpres

Mengoptimalkan kinerja Satpol PP Terwujudnya Pengendalian pengamanan Pileg dan Pilpres

Paket

1

140.587.830,00

1

140.562.525,00

100,00

Paket

1

1.266.480.000,00

1

1.266.359.600,00

100,00

Peningkatan kemampuan pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Penegakan Peraturan Daerah dan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Mengoptimalkan kinerja Satpol PP Terwujudnya Penegakkan peraturan daerah dan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Kec

18

83.600.000,00

18

81.146.250,00

100,00

Paket

1

85.000.000,00

1

85.000.000,00

100,00

Kec

18

107.095.900,00

18

104.037.400,00

100,00

Paket

1

65.175.250,00

1

65.175.250,00

100,00

Tahun

1

53.263.200,00

1

53.263.200,l00

100,00

Tahun

1

190.000.000,00

1

156.000.000,00

100,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengamanan Hari Besar dan Perayaan Kegiatan ORMAS

Mengoptimalkan kinerja Satpol PP Terwujudnya kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI / POLRI / Kejaksaan Terwujudnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terwujudnya Pengamanan hari besar dan perayaan kegiatan


Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran


4

5

6

7

8

9

Target No 1

Program/ Kegiatan

Realisasi

Indikator Kinerja

2

3 ormas JUMLAH

3.015.952.930,00

2.918.086.585

96,76


b. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : Solusi : c.

Kegiatan Tahun 2013 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap) No

SKPD

Satpol PP

1

Program/ Kegiatan

Pendidikan dan pelatihan

Jumlah 3).



25.000.000,00

Danas direncanakan untuk Diklat PPNS tahun 2014 ternyata selama tahun 2014 tidak kegiatan dari POLDA Jatim

25.000.000,00

-

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) Pencapaian indikator Kinerja, BPBD degan tujuan meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat dari bencana sedangkan sasarannya meningkatkan kesiagaan masyarakat dan lembaga pemerintah daerah dalam mengurangi resiko bencana. Pencapaian sasaran kinerja tersebut adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga pemerintah daerah dalam mengurangi resiko bencana, hal ini sejalan dengan bertambahnya jumlah lembaga/ kelompok masyarakat siaga bencana yang terlatih di tahun 2014, serta jumlah lembaga/ kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi bencana (desa tangguh bencana) di tahun 2014 berjumlah 1.500 orang. 2. Bertambahnya sarana dan prasarana pendukung penanganan bencana serta tersedianya pos komando (posko) siaga bencana selama 24 jam.

Selanjutnya urusan

BPBD

dilaksan akan melalui program dan kegiatan

sebagai berikut : d. Program dan Realisasi Kegiatan Urusan Otonomi Daerah pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp. 1.323.117.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.273.084.950,- atau 95,98%

dengan

lampiran

kinerja

sebagai

berikut


REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2014 Target No 1 1

2

3

4

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pemantauan dan penyebarluasan informasi

3

Realisasi


Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran

4

5

6

7

8

Tersedianya jasa dan pelayanan administrasi perkantoran

tahun

1

143.950.000

1

131.662.900

100,00

Pengadaan perlengkapan kantor (komputer, mebeler) Perawatan gedung kantor bpbd

paket

2

290.393.750

2

278.393.750

100,00

paket

1

6.685.250

1

6.685.250

100,00

Perawatan kendaraan dinas/ operasional

tahun

1

119.348.000

1

94.907.550

100,00

Pengadaan sepatu kerja

buah

13

2.450.000

13

2.450.000

100,00

desa/ kelurahan

364

241.050.000

364

240.731.900

100,00

Antisipasi kejadian bencana oleh masyarakat di daerah rawan bencana


Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

2 potensi bencana alam

3

Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Anggota Tim SAR

Pengadaan peralatan dan kelengkapan evakuasi

Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

Penanganan bencana secara cepat dan tepat

Pelatihan anggota Tim Satuan Reaksi Cepat (SRC)

JUMLAH

Realisasi


Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran

4

5

6

7

8

paket

5

145.075.000

5

144.674.600

100,00

kali

2

104.550.000

2

104.550.000

100,00

tahun

1

269.615.000

1

269.154.000

100,00

1.273.209.950

96,23

1.323.117.000


e. Permasalahan dan Solusi Permasalahan  Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.  Belum tersedianya standard operational procedure (sop) penanganan bencana di wilayah Kabupaten Magetan.  Belum memadainya kinerja dan kapabilitas sumber daya aparatur dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana. Solusi  Perlu adanya pengadaan peralatan (sarana dan prasarana) pendukung dalam kegiatan penanggulangan bencana.  Untuk tahun 2015 direncanakan akan segera disusun standart operasional prosedur (sop) penanganan bencana.  Diadakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia aparatur pemerintah di tahun 2015. f. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap) No

SKPD

Program/ Kegiatan

-

-

Jumlah




20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN 20.1. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Pencapaian kinerja tahun 2014 yang diselenggarakan diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut : TABEL IV. 108 PETUGAS YANG LULUS UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA Tahun

No.

Indikator Kinerja

1

Keberadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Keberadaan E-procurement (Paket)

2 3

Jumlah Petugas yang lulus ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa

2013 ada

2014 ada

% -

144

150

104.17

155

181

116.77

Sumber data: Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Magetan Selanjutnya urusan kesehatan dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Administrasi Pembangunan tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp. 1.150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.134.987.300,00 sebagai berikut :

atau 98.69%

dengan lampiran kinerja


REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TAHUN 2014 Target No

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

1 1

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan standar satuan harga Penyusunan laporan Sistem Monitoring TEPPA (Sismontep) Penyusunan dokumen persiapan pelaksanaan APBD

3

2

3

Alat tulis kantor, Mamin dan Perjalanan dinas

% SKPD yang mempedomani standar satuan harga Prosentase realisasi fisik dan keuangan % SKPD yang mempedomani pedoman pelaksanaan APBD

Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran

4

5

6

7

8

Tahun

1

105.000.000,00

1


100.146.900,00

100,00

Prosen

100,00

50.000.000,00

100,00

49.692.500,00

100,00

Prosen

100,00

175.000.000,00

100,00

173.792.250,00

100,00

Prosen

100,00

230.000.000,00

100,00

228.604.500,00

100,00

Prosen

100,00

65.000.000,00

100,00

64.350.000,00

100,00


Target Satuan

Kinerja

3 % Paket Pengadaan Barang/Jasa yang diproses melalui ULP / LPSE

4 Prosen

5 100,00

6 260.000.000,00

7 100,00

8 258.129.450,00


Prosentase realisasi fisik dan keuangan Persentase tersedianya 7 layanan informasi Jasa Konstruksi tingkat Kabupaten

Prosen

100,00

215.000.000,00

100,00

211.771.700,00

100,00

Pelayanan Informasi

7

50.000.000,00

7

48.500.000,00

100,00

No

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

1

2 Pemantapan sistem dan prosedur pengadaan barang / jasa pemerintah Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pembinaan Jasa Konstruksi

JUMLAH

Realisasi Anggaran

1.150.000.000,00

Kinerja

Anggaran

1.134.987.300,00


b. Permasalahan dan Solusi Permasalahan  Tidak ada kecocokan antara Belanja Langsung Non Pegawai dengan total hasil identifikasi.

Dimulai dari Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan

komitmen seluruh SKPD dalam melelang/mengadakan kegiatan  Keberhasilan sebuah kegiatan pembangunan dapat dilihat dalam proses pelaksanaannya maupun hasil yang didapatkan (tujuan yang tercapai). Mengacu pelaksanaan S-8 dalam kalender tahunan, Jika setiap tahapan tersebut diatas bergeser, maka akan mengganggu tahapan berikutnya yang disebut sebagai „titik kritis”. Solusi  Dalam rangka memperkuat fungsi penyiapan bahan koordinasi bidang penyusunan pelaksanaan program, pengendalian dan pelaporan kegiatan pembangunan yang diemban oleh Bagian Administrasi Pembangunan, perlu kiranya

memperkuat

peran

kelembagaan

Bagian

Administrasi

Pembangunan sehingga dapat lebih efektif dalam menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan program, pengendalian dan pelaporan kegiatan pembangunan sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan pembangunan di masa mendatang, melalui: a. Terus-menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur dibidang penyusunan pelaksanaan program, pengendalian dan pelaporan; b. Memberikankemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya

melalui

pendidikan

kedinasan

maupun

diluar

kedinasan; c. Mengupayakan penerapan “reward dan punishment” secara proporsional; d. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas penyusunan pelaksanaan program, pengendalian dan pelaporan; e. Meningkatkan partisipasi seluruh stage holder dan dunia usaha dalam penyusunan pelaksanaan program, pengendalian dan pelaporan.  Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran dari pola “top down” menjadi “bottom up” sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi.

Bab III - 228


 Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran

dan

perkembangan

masalah-masalah

aktual

di

bidang

penyusunan pelaksanaan program, pengendalian dan pelaporan.  Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Bagian Administrasi Pembangunan akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.


No

SKPD

Program/ Kegiatan

-

-

Jumlah



Bab III - 229


20.2. BAGIAN PEMERINTAHAN Penyelenggaraan Urusan otonomi daerah, dengan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) adalah indikator yang menunjukkan hasil evaluasi kinerja atas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun sebelumnya yang dilaksanakan secara nasional, diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut : TABEL IV.109 CAPAIAN KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM Tahun Indikator Kinerja 2011 2012 Hasil Evaluasi Kinerja Peringkat Peringkat 50 Penyelenggaraan Pemerintahan 29 Nasional Nasional Daerah (EKPPD) dari 365 dari 373 Kabupaten Kabupaten se se Indonesia Indonesia

No. 1

%

Sumber data: Bagian Administrasi Pemerintahan Setdakab.Magetan Catatan

: Penetapan

Peringkat

dan

Status

Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Secara Nasional ditetapkan setelah 2 (dua) Tahun Anggaran berkenaan. Dasar

: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 - 2818 Tahun 2013 tentang Penetapan Peringkat Dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2011. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 - 251 Tahun 2014 tentang Penetapan Peringkat Dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2012 Selanjutnya urusan kesehatan dilaksanakan melalui program dan kegiatan

sebagai berikut : a. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Otonomi Daerah pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp. 1.197.150.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 974.054.104,00

atau 81,36 %


Bab III - 230


No

Program/ Kegiatan

1

2 Program Pelayanan Administrasi perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

2

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Rapat Koordinasi Unsur Muspida Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM TAHUN 2014 Target Indikator Kinerja Satuan Kinerja Anggaran (Rp) 3

4

5

Prosentase tersedianya jasa dan pelayanan administrasi perkantoran

Bulan

12

6

264.582.500,00

Realisasi Kinerja

Anggaran (Rp)

7

8

12


100,00 253.728.604,00

Prosentase Meningkatnya Pemahaman Tupoksi Bagi Perangkat Desa

Perangkat desa

414

Prosentase terlaksananya kegiatan rapat unsur MUSPIDA Prosentase meningkatnya koordinasi dengan pemerintah pusat dan

Kali/Rapat

12

65.000.000,00

414 63.800.000,00

12 131.250.000,00

Kali/Rapat

100,00

1

100,00 80.434.000,00

1

20.374.000,00

100,00

26.000.000,00

Bab III - 231


No 1 1

Program/ Kegiatan 2 Program Pelayanan Administrasi perkantoran

Indikator Kinerja 3

Target

Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Anggaran (Rp)

4

5

6

7

8

Kegiatan

8


pemerintah daerah lainnya 4

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif

Penyusunan LPPD

Prosentase meningkatnya pelayanan aparatur pemerintah daerah kepada masyarakat Prosentase terwujudnya Data Base Perangkat Desa yang valid sebagai bahan penyusunan penghitungan tunjangan tambahan penghasilan perangkat desa Prosentase terwujudnya laporan yang lengkap tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

0 15.150.000,00

Perbub

1

Rp -

0,00

1

16.972.500,00

100,00

1

84.311.500,00

100,00

26.250.000,00

Dokumen LPPD

1 98.500.000,00

Bab III - 232


No

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

1

2 Program Pelayanan Administrasi perkantoran Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik

3

1 5

6

Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten /Kecamatan/desa Fasilitasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pilkades

Pembekalan BPD

Peningkatan dan Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan

Target

Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Anggaran (Rp)

4

5

6

7

8

Prosentase meningkatnya pelayanan publik dan mengenalkan potensi unggulan antar daerah perbatasan

Dokumen PKS

2

Prosentase terlaksananya fasilitasi, pemantauan dan pelantikan Kepala Desa yang baru Prosentase meningkatnya SDM anggota BPD serta pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi BPD Prosentase terlaksananya kegiatan terpadu PBHN dan

Pilkades

15

45.000.000,00

2


100,00 38.435.000,00

50.000.000,00

0

0,00 -

Anggota BPD

414

Kali / Upacara

14

55.000.000,00

414

100,00 51.500.000,00

14 221.917.500,00

100,00 190.614.500,00

Bab III - 233


No 1 1

Program/ Kegiatan 2 Program Pelayanan Administrasi perkantoran Bernegara Pembinaan Administrasi Desa

Pembekalan Kepala Desa

7

Akselerasi Pembangunan Pedesaan (Pendamping Bantuan Propinsi) Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Pemberdayaan Dan Pengembangan Potensi Kelembagaan Lokal Pemerintah Desa Menuju Otonomi Desa

Indikator Kinerja 3

Upacara Gabungan di Pemkab. Magetan Prosentase terlaksananya komputerisasi sistem administrasi Desa / Kelurahan Prosentase meningkatnya pemahaman terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku Prosentase Terwujudnya pemerataan Pembangunan Pedesaan

Prosentase peningkatan pemahaman tupoksi bagi Perangkat Desa

Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Anggaran (Rp)

4

5

6

7

8


Orang / Perangkat

470

65.000.000,00

470

63.200.000,00

100,00

Org/ Kepala desa

207

35.000.000,00

207

33.550.000,00

100,00

Desa

78

78

14.834.000,00

100,00

414

62.300.000,00

100,00

Target

Realisasi

33.500.000,00

Perangkat desa

414 65.000.000,00

Bab III - 234


No 1 1

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

2 Program Pelayanan Administrasi perkantoran

3

JUMLAH

Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Anggaran (Rp)

4

5

6

7

8


974.054.104,00

81,36

Target

Realisasi

1.197.150.000,00

Bab III - 235


b. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Solusi c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap) No

SKPD

1

Bagian Adpum

Program/ Kegiatan



Fasilitasi dan pemantauan pelaksanaan PIL KADES

50.000.000,00

Pelaksanaan pengawasan internal seara berkala

15.150.000,00

Disebabkan adanya surat edaran Mendagri No. 140/7635/PMD, tentang pemilihan kepala desa tahun 2014 yang melarang pelaksanaan pemilih Kades selama tahun 2014 mengingat pada tahun 2014 bersamaan dengan pemilu legeslatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden Kegiatan sambang desa pada tahu 2014 tidak dilaksanakan dengan pertimbangan untuk menjadi stabilitas Kamtibmas dan menghindari waktunya bersamaan dengan kegiatan pemilu legeslatif dan pemilihan mpresiden wakil presiden.

Jumlah

65.150.000,00

-

Bab III - 236


20.3. BAGIAN HUKUM a. Persentase kasus hukum yang diselesaikan adalah indikator yang menunjukkan jumlah kasus hukum yang harus diselesaikan dibanding jumlah kasus hukum Perdata / PTUN yang masuk Bagian Hukum. Berikut perkembangan persentase kasus hukum yang diselesaikan, selama periode tahun 2013-2014 :

Kasus hukum yang diselesaikan

RUMUS Jumlah kasus hukum yang diselesaikan

X100%

Jumlah kasus hukum dalam tahun ybs

TABEL IV.110 CAPAIAN KINERJA BAGIAN HUKUM KASUS HUKUM YANG DISELESAIKAN No.

Indikator Kinerja

1

Jumlah kasus hukum yang diselesaikan Jumlah Kasus hukum dalam tahun yang bersangkutan

2

2013 -

Tahun % 2014 2

1

% 50,00

4

Sumber data: Bagian Hukum Setdakab. Magetan b. Rapeda yang dijaukan ke DPRD RUMUS Jumlah raperda yang diajukan ke DPRD Jumlah Raperda yang masuk ke bag hukum

Raperda yang diajukan ke DPRD

X100%

TABEL IV.111 RAPERDA YANG DIAJUKAN KE DPRD No.

Indikator Kinerja

1

Jumlah Raperda yang diajukan ke DPRD Jumlah Raperda yang masuk ke bagian hukum

2

Tahun 2013

%

2014

%

9

100,00

7

100,00

9

7

Sumber data: Bagian Hukum Setdakab. Magetan Selanjutnya urusan Bagian Hukum dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : Bab III - 237


a. Program Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Otonomi Daerah pada tahun 2014 Bagian Hukum di alokasikan anggaran sebesar Rp. 918.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 882.449.179,00

atau 96 %


Bab III - 238


REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN HUKUM TAHUN 2014 Target No 1 1

2

3

Program/ Kegiatan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Sosialisasi peraturan perundang undangan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Penataan Peraturan Perundang Undangan Koordinasi kerjasama permasalahan hukum dan perundang undangan Penyusunan Renana Kerja Rancangan peraturan perundang undangan Legislasi rancangan peraturan perundang undangan Publikasi peraturan perundang undangan

Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran

4

5

6

7

8


Pelaksanaan administrasi kegiatan bagian hukum

Tahun

1

207.941.500,00

1

206.408.299,00

100

Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang - undangan Terlaksananya bimbingan teknis penyusunan produk hukum daerah

orang

400

146.761.050,00

400

144.749.050,00

100

orang

100

71.079.000,00

100

70.429.000,00

100

Terlaksanannya koordinasi dalam penyelesaian masalah hukum dan perundang undangan Penyusunan produk hukum daerah Pelaksanaan sosialisasi rancangan peraturan perundang undangan Penyebar luasan produk hukum daerah

Tahun

1

77.889.650,00

1

75.233.200,00

100

Tahun

1

105.272.350,00

1

94.376.600,00

100

orang

400

75.444.800,00

400

67.344.800,00

100

Tahun

1

107.725.000,00

1

99.775.080,00

100

Indikator Kinerja 3

Bab III - 239


Target No

Program/ Kegiatan

1

2 Kajian peraturan perundangan undangan daerah terhadap peraturan peraturan undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang undangan daerah Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/Desa Pelaksanaan pembinaan keluarga sadar hukum

Realisasi

Satuan

Kinerja

3 Evaluasi produk hukum daerah

4 Tahun

5 1

6 17.386.650,00

7 1

8 15.633.150,00


Terlaksanannya pembinaan keluarga sadar hukum

orang

450

108.500.000,00

450

108.500.000,00

100

Indikator Kinerja

JUMLAH

Anggaran

918.000.000,00

Kinerja

Anggaran

882.449.179,00

Bab III - 240


b. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Solusi c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap) No

SKPD

Program/ Kegiatan

-

-

Jumlah



-

-

20.4. BAGIAN ORGANISASI Pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut : 1). Persentase SKPD yang telah dilakukan analisa jabatan adalah indikator yang menunjukkan jumlah SKPD yang telah dilakukan analisa jabatan (anjab) dibanding jumlah SKPD yang wajib dilakukan anjab. Perkembangan persentase SKPD yang telah dilakukan analisa jabatan periode tahun 2013-2014 adalah sebagai berikut: TABEL IV.112 PERKEMBANGAN PERSENTASE SKPD YANG TELAH DILAKUKAN ANJAB TAHUN 2013-2014 RUMUS Jumlah SKPD telah dilakukan ANJAB % Jumlah SKPD yang telah dilakukan ANJAB

X 1 0 0 %

Jumlah SKPD yang wajib dilakukan ANJAB

TABEL IV.113 SKPD YANG MEMILIKI RENSTRA DAN MENYUSUN LAKIP No.

Indikator Kinerja

1

Jumlah SKPD yang di lakukan ANJAB Jumlah SKPD yang wajib dilakukan ANJAB

2

2013 57 57

Tahun % 2014 100

57

% 100

57

Sumber data: Bagian Bagian Organisasi Setdakab. Magetan Bab III - 241


2). Persentase jumlah SKPD yang menyusun Rentra dan LAKIP adalah indikator yang menunjukkan jumlah SKPD yang menyusun Rentra dan LAKIP dibanding jumlah SKPD yang wajib menyusun Rentra dan LAKIP. Perkembangan persentase jumlah SKPD yang menyusun Rentra dan LAKIP periode tahun 2013-2014, sebagai berikut : RUMUS Jumlah SKPD yang menyusun Renstra dan LAKIP % Jumlah SKPD yang menyusun Renstra dan LAKIP

X 100%

Jumlah SKPD yang wajib menyusun Renstra dan LAKIP

TABEL IV.114 SKPD YANG MEMILIKI RENSTRA DAN MENYUSUN LAKIP No.

Indikator Kinerja

1

Jumlah SKPD yang menyusun Renstra dan Lakip Jumlah SKPD yang wajib menyusun Renstra dan Lakip

2

2013 57

Tahun % 2014 100 57

57

% 100

57

Sumber data: Bagian Bagian Organisasi Setdakab. Magetan 3). Persentase jumlah SKPD/unit pelayanan yang menyusun SPP adalah indikator yang menunjukkan jumlah SKPD/unit pelayanan yang menyusun standar pelayanan publik (SPP) dibanding jumlah SKPD/unit pelayanan yang wajib menyusun SPP. Perkembangan persentase jumlah SKPD/unit pelayanan yang menyusun SPP periode tahun 2013-2014 adalah sebagai berikut: TABEL IV.115 PERKEMBANGAN PERSENTASE SKPD/UNIT PELAYANAN YANG MENYUSUN SPP TAHUN 2013-2014

% Jumlah SKPD/Unit Pelayanan yang menyusun (Standar Pelayanan Publik SPP)

RUMUS Jumlah SKPD/Unit Pelayanan yang menyusun SPP Jumlah SKPD/Unit Pelayanan yang wajib menyusun SPP

X 100%

Bab III - 242


TABEL IV.116 UNIT PELAYANAN YANG MEMILIKI SPP No. 1 2

Indikator Kinerja

2013

Jumlah unit pelayanan yang memiliki SPP Jumlah SKPD/Unit Pelayanan yang wajib menyusun SPP

39

Tahun % 2014 67,2

58

48

% 82,7

58

Sumber data: Bagian Bagian Organisasi Setdakab. Magetan 4). Persentase jumlah SKPD/unit pelayanan yang telah melaksanakan survey IKM adalah indikator yang menunjukkan jumlah SKPD/unit pelayanan yang telah melaksanakan survey IKM dibanding jumlah SKPD/unit pelayanan yang wajib melaksanakan survey IKM. Berikut perkembangan persentase jumlah SKPD/unit pelayanan yang telah melaksanakan survey IKM periode tahun 2013-2014 : RUMUS % Jumlah SKPD/Unit Pelayanan yang telah melaksanakan survey IKM

Jumlah SKPD/Unit Pelayanan yang telah survey IKM Jumlah SKPD/Unit Pelayanan yang wajib survey IKM

X 100%

TABEL IV.117 UNIT PELAYANAN YANG DI SURVEY IKM No. 1 2

Indikator Kinerja Jumlah unit pelayanan yang telah Survey IKM Jumlah SKPD/Unit Pelayanan yang wajib Survey IKM

2013 17 58

Tahun % 2014 29,31

22

% 37,9

58

Sumber data: Bagian Bagian Organisasi Setdakab. Magetan Selanjutnya urusan Organisasi dan Tatalaksana dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Otonomi Daerah pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar

Rp.1.277.900.000,00

Rp.1.238.512.499,00

atau 96,9%

dan

terealisasi

sebesar


berikut : Bab III - 243


REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN ORGANISASI TAHUN 2014 N o 1 1

2

3

4

Target Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Komputer, Printer dan Kelengkapannya Program Penataan Peraturan PerundangUndangan Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Penataan Daerah Otonomi Baru Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tupoksi Jabatan Fungsional Kegiatan Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Tupoksi Organisasi Perangkat Daerah Kegiatan Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Otonomi Baru Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Kauangan Daerah Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan

3

Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

4

5

6

7

buah

7

20.000.000,00

7

20.000.000,00

100%

kali

5

400.000.000,00

5

393.707.250,00

100%

kali

4

50.000.000,00

4

49.994.500,00

100%

kali

2

25.000.000,00

2

24.744.100,00

100%

SKPD

47

30.000.000,00

47

27.118.500,00

100%

Prosentase SOTK yang sesuai peraturan dan kebutuhan

%

100

100.000.000,00

90

93.835.250,00

90%

Nilai akuntabilitas kinerja

-

C

100.000.000,00

C

98.565.650,00

100%

Pengadaan komputer dan printer

Pelaksanaan Bimtek/ Sosialisasi/gelar Pelaksanaan Monev

Pelaksanaan Monev tupoksi jabatan fungsional Pelaksanaan monev tupoksi perangkat daerah

Anggaran


Bab III - 244


N o 1 5

6

7

8

9

1


Indikator Kinerja

2 LAKIP, LKPJ dan RKT Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Sekretaris Daerah Kegiatan Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Kegiatan Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan Publik Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat ProgramPeningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

3

Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

4

5

6

7

SKPD

47

100.000.000,00

47

99.280.550,00

100%

kali

2

15.000.000,00

1

7.736.900,00

50%

Prosentase rapat/bimtek/ sosialisasi yang mendukung peningkatan kinerja

%

85

100.000.000,00

70

92.384.249,00

87,5 %

Jumlah SKPD/Unit kerja yang memperoleh penghargaan tkt propinsi

SKPD

1

100.000.000,00

1

95.014.500,00

100%

-

Baik

15.000.000,00

Baik

13.695.500,00

100%

Paket

1

222.900.000,00

1

222.435.500,00

100%

Jumlah dokumen penyusunan hasil analisis jabatan

Pelaksanaan Rakor

Nilai survey IKM Pengadaan perlengkapan pakaian dinas

Anggaran


Bab III - 245


Target

N o

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

1

2

3 JUMLAH

Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

4

5

6

7

1.277.900.000,00

Anggaran


1.238.512.449,00

Bab III - 246


a. Permasalahan dan Solusi Permasalahan  Belum Keseluruhan SKPD menyusun Standart Operating Operatur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagai dasar pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat ;  SKPD belum melaksanakan survey Indeks Kepuasan (IKM) secara mandiri ;  Dengan

terbitnya

peraturan-peraturan

yang

baru

di

bidang

kelembagaan, berimplikasi pada perubahan struktur organisasi pada beberapa SKPD Solusi  Melaksanakan sosialisasi SOP, SPP dan IKM secara komprehensif ;  Melaksanakan perubahan SOTK ;  Melaksanakan pembinaan terhadap SKPD yang melayani pelayanan kepada masyarakat. b. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap) No

SKPD

Program/ Kegiatan



-

-

-

-

-

-

-

Jumlah

20.5. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase Pembangunan tempat peribadatan yang dibantu adalah indikator jumlah rumah ibadah yang dibantu dibandingkan dengan jumlah rumah ibadah yang ada. Pencapaian Indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat dalam upayanya untuk secara bersama-sama mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah sebagai berikut :

Kegiatan

keagamaan dibantu

RUMUS Jumlah bantuan untuk yg kegiatan

X100%

Jumlah kegiatan yg ada

Bab III - 247


No. 1 2

TABEL IV.118 KEGIATAN KEAGAMAAN YANG DIBANTU Tahun Indikator Kinerja 2013 % 2014 Jumlah bantuan untuk kegiatan 10 100 10 Jumlah kegiatan yg ada 10 9

% 90

Sumber data : Bagian Administrasi Kesra

`No. 1 2

TABEL IV.119 PEMBANGUNAN TEMPAT PERIBADATAN YANG DIBANTU Tahun Indikator Kinerja 2013 % 2014 Jumlah bantuan Pembangunan 641 76,91 714 tempat peribadatan Pembangunan tempat 493 524 peribadatan yang dibantu

% 73,39

Sumber data : Bagian Administrasi Kesra Selanjutnya urusan Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp. 2.778.000.000,00

dan terealisasi sebesar Rp. 2.738.233.280,00

atau 98579 % dengan lampiran kinerja sebagai berikut :

Bab III - 248


REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2014 N o 1 1

2

3

4

5

6


Indikator Kinerja

2 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Pelayanan Sunatan Masal Program Lingkungan Sehat Perumahan Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Olah Raga Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran

3

Realisasi


Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran

4

5

6

7

8

Jumlah Peserta Sunatan Masal.

Org

180

105.000.000,00

180

102.992.250

100

Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pengawasan Lingkungan Sehat Perumahan.

Org

1000

150.000.000,00

1.000

150.000.000

100

Jumlah Peserta Pelatihan Membuat Aneka Kue

Org

180

60.000.000,00

180

58.940.000

100

Jumlah Pengadaan Alat-alat Olah Raga

Buah

110

60.000.000,00

110

57.958.000

100

bln

12

135.000.000,00

12

132.904.000

100

Terpenuhinya Kebutuhan ATK dan Perjalanan Dinas

Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/Desa

Bab III - 249


N o 1

Target Program/ Kegiatan 2 Peningkatan dan Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara (Bagian Administrasi kesejahteraan Rakyat) Peningkatan dan Pembinaan Kesadaran Umat Beragama. Peningkatan dan Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara (Bagian Adm. Kesra) Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hubah Lembaga Keagamaan dan Tempat Peribadatan.

Indikator Kinerja

Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

3 Jumlah Pelaksanaan PHBN dan Hari Jadi Kabupaten Magetan

4 Kali

5 16

6 1.120.000.000,00

7 16

8 1.113.385.980

Jumlah Pelaksanaan PHBI

Kali

14

705.000.000,00

14

680.286.850

100

Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur

Kali

1

50.000.000,00

1

50.000.000

100

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan

Kali

19

343.000.000,00

19

342.957.000

100

Waktu Pelayanan Bantuan Hibah.

bln

12

50.000.000,00

12

48.809.200

100

JUMLAH

2.778.000.000,00

Anggaran


2.738.233.280,00

98,57

Bab III - 250


b. Permasalahan dan Solusi Permasalahan  Masih banyak lembaga keagamaan dan tempat peribadatan yang belum memenuhi persyaratan administrasi pencairan bantuan hibah, sehingga dari 714 bantuan pembangunan tempat peribadatan yang ditargetkan hingga akhir Tahun Anggaran terakomodir sejumlah 524 lokasi. Solusi  Sebelum proses pencairan anggaran bantuan Hibah, para calon penerima diundang untuk diberikan sosialisasi mengenai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi serta tata cara untuk proses pencairan bantuan Hibah. c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap) No

SKPD

Program/ Kegiatan

-

-

-


Jumlah

-


20.6. BAGIAN UMUM a.

Realisasi Program dan Kegiatan Bagian Umum pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp. 15.413.006.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.914.517.411,- atau 64.33 % dengan lampiran kinerja sebagai berikut :

Bab III - 251


REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN UMUM TAHUN 2014 Target No

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

1 1

2 Program Pelayanan Administrasi Perkatoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

3

2

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala

Terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor

Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

4

5

6 5.730.979.500,00

7

8 4.865.696.802,00

Tahun

1

5.730.979.500,00

1

4.865.696.802,00

4.976.031.500,00

Anggaran


100

4.598.330.044,00

Tersedianya kendaraan dinas/operasional KDH :  Roda 2  Roda 4 perlengkapan rumah jabatan / dinas

Unit

28 3

2.270.418.000,00

2.032.939.000,00

100,00

Paket

1

203.550.000,00

1

151.660.690,00

100

pemeliharaan rumah jabatan KDH/WKDH

Paket

1

228.200.000,00

1

221.149.750,00

100

Pemeliharaan rumah lingkungan Rumah Dinas Bupati dan Sekda Kab. Magetan pemeliharaan kantor Setkab Magetan

Paket

1

33.000.000,00

1

25.763.000,00

100

Paket

1

503.838.500,00

1

503.062.000,00

100

Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional roda 4 pemeliharaan peralatan rumah jabatan /

Unit

36

1.528.325.000,00

36

1.503.648.204,00

100

Tahun

1

66.500.000,00

1

32.725.000,00

100

28 3

Bab III - 252


Target No

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

1

2 Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Pengadaan Peralatan Studio & Komunikasi Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

3

4

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelatihan & Pengembangan Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH Peningkatan Kapasitas KDH/WKDH

Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran

3

4

5

6

7

8

Tersediannya peralatan studio dan sarana komunikasi yang baik

Tahun

1


dinas 142.200.000,00

1

4.140.995.000,00 Jumlah pakaian dinas pada Pemkab Magetan terpenuhinya pakaian khusus untuk bupati dan wabup ( pakaian adat, olah raga, batik dan Korpri )

Potong

16.400

Tahun

1

Tahun

1

4.106.495.000,00

0

108.472.705,00

2,64

34.500.000,00

1

27.950.000,00

100

100.000.000,00

27.526.500,00 1

465.000.000,00 terfasilitasinya kegiatan kedinasan bupati dan wabup JUMLAH

Tahun

1

89,58

136.422.705,00

100.000.000,00 studi banding, workshop dan sosialisasi

127.382.400,00

465.000.000,00 15.413.006.000,00

27.526.500,00

100

286.541.360,00 1

286.541.360,00

100

9.914.517.411,00

Bab III - 253


b. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan  Pelaksanaan pengadaan pakaian dinas TA 2014 mengalami gagal lelang Solusi  Schedule time yang terencana c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)

No 1

20.7.

SKPD Bagian Umum

Program/Kegiatan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah



4.106.495.000 Pelaksanaan kegiatan pengadaan pakaian mengalami gagal lelang

4.106.495.000

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL Urusan Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu urusan wajib yang harus dikelola dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Leading sector dalam bidang ini adalah Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informasi yang memiliki kewenangan desentralisasi di bidang komunikasi dan informatika. Tanggung jawab dan wewenangnya terutama berkaitan dengan tujuan stratejik Pemerintah Kabupaten Magetan berupa peningkatan

sistem komunikasi, informasi

dan media masa. Kebijakan stratejik yang digariskan dalam RPJMD untuk urusan ini adalah meningkatnya pengelolaan informasi berbasis tehnologi informasi(TI). Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media masa akan diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut : a. Keberadaaan Website Pemerintah Daerah Keberadaaan Website Pemerintah Daerah adalah indikator yang menggambarkan keberadaan website Pemerintah Kabupaten Magetan di internet.

Bab III - 254


TABEL IV.120 WEB SITE PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN No.

Indikator Kinerja

1

Web site milik pemerintah daerah

2013 1

Tahun 2014 1

% -

Sumber data : Badan Perencanaan Pembangunan Kab. Magetan b. Pengunjung website Pemerintah Kabupaten Magetan Pengunjung website Pemerintah Kabupaten Magetan adalah indikator yang menunjukkan jumlah orang pengunjung website Pemerintah Kabupaten Magetan tiap tahun. TABEL IV.121 JUMLAH PENGUNJUNG WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN No. 1

Indikator Kinerja

2013 Jumlah pengunjung website (orang ) 352.093

Tahun 2014 497.093

% 141,18

Sumber data : Badan Perencanaan Pembangunan Kab. Magetan TABEL IV.122 JUMLAH KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN YANG MUNCUL DI PEMBERITAAN MEDIA MASSA Tahun No. Indikator Kinerja 2013 2014 % 1

400

Jumlah pemberitaan(kali)

500

125,00

Sumber data : Bagian Humas Setda. Kab. Magetan Selanjutnya urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2014 di alokasikan anggaran

sebesar

Rp.

1.538.000,00

dan

terealisasi

sebesar

Rp.

1.525.655.390,00 atau 99,20% dengan lampiran kinerja sebagai berikut :

Bab III - 255


REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN HUMAS DAN PROTOKOL TAHUN 2014 Target N o 1 1

2

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

3

Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Informasi Daerah 3

Realisasi

Capaian Kinerja (7/5*100% ) 9

Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerj a

Anggaran

4

5

6

7

8

Terlayaninya kegiatan keprotokolan aparatur pemerintah

tahun

1

277.434.150,00

1

277.362.339,00

100

Tercapainya pencitraan yang positif dan ekspose program-program pembangunan di Kabupaten Magetan lebih dapat diterima oleh masyarakat Terdokumentasikannya dengan baik berbagai program kebijakan pemerintah Kabupaten Magetan Terlayaninya dan terkelolanya dengan baik informasi yang dibutuhkan masyarakat

lembar

4.000

207.710.000,00

4.000

201.667.000,00

100

buah

75

114.848.450,00

75

114.843.500,00

100

tahun

1

75.000.000,00

1

70.301.000,00

100

Program Kerjasama Informasi

Bab III - 256


Target N o 1

Program/ Kegiatan 2 Dengan Mas Media Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Kegiatan Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat 4

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Kegiatan LPPL Radio Magetan Indah

Indikator Kinerja

Realisasi


Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerj a

Anggaran

3

4

5

6

7

8

Meningkatnya peranan sebagai pelayan dan pemberi informasi guna mempengaruhi dan menciptakan opini publik untuk merangsang partisipasi masyarakat Tingkat capaian informasi ke masyarakat meningkat dan meluas sehingga partisipasi masyarakat juga semakin meningkat

kali

1.400

662.847.500,00

1.400

662.842.850,00

100

kali

12

32.900.000,00

12

32.892.300,00

100

Informasi kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat dapat efektif tersampaikan

jam

7.248

167.259.900,00

7.248

165.746.401,00

100

1.525.655.390,0 0

99,20

JUMLAH

1.538.000.000,0 0

Bab III - 257


b. Permasalahan dan Solusi Permasalahan  Masih banyak SKPD yang belum memahami tugas Bagian Humas dan Protokol sehingga dalam pelaksanaan kegiatan baik untuk ekspose maupun dalam menjalankan suatu acara masih belum optimal  Kurangnya tenaga atau staf teknis yang menjalankan tugas dan kegiatan kehumasan dan keprotokolan  Kurangnya peralatan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan Solusi  SKPD perlu lebih terbuka dan produktif dalam koordinasi dengan Bagian Humas dan Protokol dalam menyampaikan materi sebagai bahan ekspose maupun dalam penyusunan suatu acara  Perlu diberikan pelatihan ataupun diklat teknis bagi staf Bagian Humas dan protokol  Segera ada peremajaan peralatan yang sudah tidak optimal difungsikan maupun pengadaan peralatan baru yang dapat digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap) No

SKPD

Program/ Kegiatan

-

-

Jumlah

20.8.



-

-

SEKRETARIAT DPRD Pencapaian Indikator kinerja sebagai berikut : 1). Persentase jumlah Raperda yang ditetapkan menjadi Perda adalah indikator yang menunjukkan jumlah Raperda yang ditetapkan menjadi Perda dibanding Raperda yang masuk tahun 2013 – 2014: TABEL IV. 86 PERKEMBANGAN PERSENTASE JUMLAH RAPERDA YANG DITETAPKAN MENJADI PERDA Jumlah Raperda yang diselesaikan menjadi Perda X100% Raperda yang diselesaikan Jumlah Raperda yang menjadi Perda diusulkan

Bab III - 258


TABEL IV.123 RAPERDA YANG DISELESAIKAN MENJADI PERDA No.

Indikator Kinerja

1

Jumlah Raperda yang diselesaikan menjadi PERDA Jumlah RAPERDA yang diusulkan

2

2013 11

Tahun % 2014 100 10

11

% 77

13

Sumber data: Sekretariat DPRD Kab. Magetan 2). Persentase jumlah Perda yang dihasilkan atas inisiatif DPRD adalah indikator yang menunjukkan jumlah Perda yang dihasilkan atas inisiatif DPRD dibanding jumlah Raperda yang masuk tahun 2013-20014 : TABEL IV. 124 PERKEMBANGAN PERSENTASE RAPERDA YANG DIHASILKAN ATAS INISIATIF DPRD Tahun No. Indikator Kinerja 2013 2014 1 Raperda yang masuk 2 2 Raperda yang ditetapkan menjadi Perda 2 3 Jumlah Perda yang dihasilkan atas 2 inisiatif DPRD

% -

Sumber data: Sekretariat DPRD Kab. Magetan

Selanjutnya urusan pemerintah daerah dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. Realisasi Program dan Kegiatan

Urusan Otonomi Daerah pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp. 21.880.529.150,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.431.526.959,00 atau 65,96 % dengan lampiran kinerja sebagai berikut :

Bab III - 259


REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2014 Target No

Program/ Kegiatan

1 2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor

Indikator Kinerja


Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran

3

4

5

6

7

8

Tersedianya ATK, Terpenuhinya kebutuh listrik, telp, air, bia perj dinas)

tahun

1

1.275.444.600,00

1

937.535.590,00

75,50

2 buah kendaraan roda 4 3 buah kendaraan roda 2 2 bh almari, 15 bh tempat tissu, 12 bh taplak meja, 1 set gordyn, 3 set partisi ruangan, 13 bh meja 2 bh kerja, kursi kerja dan 60 bh papan nama meja Pengadaan peralatan gedung kantor 50 bh plakat 2 unit komp PC

buah

5

872.160.100,00

5

862.275.000,00

100,00

Buah Buah Buah Set Set Buah Buah Buah buah

2 15 12 1 3 13 2 60 68

150.495.000,00

2 15 15 1 3 12 2 50 68

125.282.000,00

92,59

70.416.500,00

100

80.775.000,00

Bab III - 260


Target No

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

1

2

3 4 bh printer lazer jet 3 bh printer 1 bh layar monitor LCD 2 bh camera digital 2 bh mic 4 bh voice record Penggantian paving, pengecatan mushola, pagar keliling kant, pos jaga penggantian tanaman rumput Pemeliharaan 4 buah kendaraan dinas Pimpinan DPRD Pemeliharaan kendaraan operasional 14 bh kend roda 2 dan 25 bh kend roda 4 dinas ops yang siap pakai Terwujudnya peralatan inunit jaringan listrik,I unit jaringan ac,I unit jaringan air dan hidrant dan 1 unit air mancur Pemeliharaan mebeleur : 14 bh meja, 5 bh kursi dan 1 bh almari Pemeliharaan peralatan kantor 25 bh komputer dan printer,

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor


Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran

4

5

6

7

8

paket

1

122.793.000,00

1

114.428.000,00

100

tahun

1

295.318.000,00

1

221.728.550,00

100

tahun

1

239.897.100,00

1

206.514.679,00

100

Paket

1

132.610.000,00

1

122.913.000,00

100

buah

20

10.000.000,00

20

9.250.000,00

100

buah

63

44.788.500,00

50

38.510.700,00

79,37

Bab III - 261


Target No

Program/ Kegiatan

1

2

3 Program peningkatan disiplin aparatur 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 5 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Pembahasan rancangan peraturan daerah

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

Indikator Kinerja


Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran

4

5

6

7

8

Terlaksananya Bimbingan tehnik staf Sekretariat DPRD yang berkwalitas sejumlah 5 orang

Org/kali

5

76.079.000,00

2

18.053.200,00

40,00

Terlaksananya Pembahasan rancangan peraturan daerah baik interen DPRD maupun dengan eksekutif koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / agama

Kali/ Raperda

13

5.497.737.500,00

10

2.534.081.350,00

76,92

Kali RPD

90

75.740.000,00

41

34.616.000,00

45,55

kali

300

6.461.286.900,00

248

5.368.431.740,00

83,08

3 13 bh laptop, 4 bh mesin ketik, 2 bh mesin foto copy, 15 bh tabung pemadam kebakaran, 4 unit alat studio

Terlaksana Rapat rapat alat keleng kapan Dewan

Bab III - 262


Target No 1

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Satuan

Kinerja

4 kali Org/kali

5 65 2 kali reses ( 90 orng ) 24

2 Rapat-rapat paripurna Kegiatan Reses

3 rapat paripurna Kegiatan reses (90 orang)

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Terlaksananya kunker dalam daerah 24 kali

kali

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Penyediaan tenaga ahli dan advokasi anggota dewan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD

Bimtek Work shop Anggota DPRD Terpenuhinya tenaga ahli fraksi

kali

6 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Penyebarluasan informasi

org anggota DPRD orng suami/istri orang anak

Penyebar luasan informasi

Realisasi Anggaran 6 536.677.500,00 731.981.000,00 73.683.250,00

3 2 6

3.924.829.500,00

orang

45 45 90

377.127.000,00

kali

Terpenuhinya informasi kepada masyarakat

Org/Th

183.324.700,00

Kinerja 7 45 2 kali reses ( 89 orng ) 0

Anggaran 8 383.451.250,00 678.510.500,00 0,00

Capaian Kinerja (7/5*100%) 9 70,31 98,88 0

2 1 6

1.582.297.900,00 146.198.000,00

100

43 42 60

359.127.000,00

80,55

231.150.000,00

74,44

310.500.000,00 Terpenuhinya informasi kepada masyarakat lewat media cetak dan elektronik

53,78

7 Program Peningkatan sarana dan prasarana

Bab III - 263


Target No

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

1

2

3

Penyediaan Dokumentasi dan bahan bacaan

dokumen dan bahan bacaan buku Peraturan Perundangundangan JUMLAH


Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran

4

5

6

7

8

buah

75

22.107.500,00

21.880.529.150,00

75

17.460.000,00

100

14.431.526.959,00

Bab III - 264


b. Permasalahan dan Solusi

1. Program Peningkatan Kapasitas Sember Daya Aparatur Permasalahan :  Pada tahun 2014 pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan tidak tercapai sesuai target, mengingat anggaran ini tersedia untuk menghadiri atau mengikuti undangan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan oleh pihak ke III. Namun dalam pelaksanaanya undangan yang ada tidak semua diikuti dan sedikit undangan Bimbingan Teknis yang luar daerah Solusi  Untuk tahun selanjutnya anggaran Bimbingan Teknis akan kami sesuaikan dengan kebutuhan dan kami perhitungkan dengan cermat. 2. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Permasalahan  Pelaksanaan kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tidak tercapai sesuai target, mengingat pada tahun 2014 adalah masa transisi bagi anggota DPRD untuk itu penyelesaian prolegda oleh pansus DPRD mengalami kendala sehingga tidak semua prolegda dapat disahkan Solusi  Untuk tahun depan penganggaran kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah akan kami sesuaikan dengan prolegda yang masuk ke DPRD dan penjadwalan untuk lebih kami cermati juga disesuaikan dengan skedul waktu. Permasalahan  Pelaksanaan kegiatan Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama (RDP) tidak tercapai sesuai target, karena RDP yang terlaksana sangat sedikit dan tidak sesuai dengan skedul rencana. Solusi  Untuk tahun depan penganggaran dan pelaksanaan kegiatan RDP akan kami sesuaikan dengan kebutuhan dan penjadwalan untuk lebih kami cermati. Permasalahan  Pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah tidak tercapai sesuai target, karena padatnya kegiatan konsultasi dan koordinsi serta padatnya jadwal rapat sehingga anggota Bab III - 265


dewan dalam melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah berkurang. Saat melaksanakan sidak beliau tidak menggunakan SPPD perjalanan dinas dalam daerah namun memilih menggunakan fasilitas bantuan BBM. Solusi  Untuk tahun depan penganggaran dan pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota dalam daerah akan kami sesuaikan dengan kebutuhan dan penjadwalan akan lebih kami cermati. Permasalahan  Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

tidak tercapai sesuai target. Hal ini terjadi karena kegiatan

peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan dalam bentuk Bimtek dan Workshop dimana pelaksananya pihak ke III yang penganggarannya dilaksanakan di Jakarta karena adanya surat edaran dari Badan Diklat bahwa pelaksanaan haris di Propinsi masingmasing. Solusi  Untuk

tahun

depan

penganggaran

peningkatan kapasitas

dan

pelaksanaan

kegiatan

pimpinan dan anggota DPRD akan kami

sesuaikan dengan kebutuhan peraturan perundangan yang berlaku.


No

SKPD

1

Sekretariat DPRD

Program/ Kegiatan



Prog. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Keg. Kunjungan Kerja Pimp dan anggota DPRD dalam daerah Jumlah

73.683.250 Padatnya kegiatan konsultasi dan koordinsi serta padatnya jadwal rapat 73.683.250,00

Bab III - 266


20.9.

BPPKAD Penyelenggaraan Urusan otonomi daerah, administrasi keuangan daerah, dengan pencapaian sasaran indicator kinerja sebagai berikut : Persentase peningkatan PAD adalah indikator yang menunjukkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tahun ini dibanding PAD tahun lalu.

No

Indikator Kinerja

TABEL IV.125 PERKEMBANGAN PENINGKATAN PAD Tahun 2013

2014

141.162.943.32 1

Peningkatan PAD

87.859.707.871, 4 2

Naik

Kuantum

53.303.235.4 3 , 6 9

(%)

60,6 5 2 , 2 7

Sumber data: DPPKAD Kab. Magetan Selanjutnya urusan kesehatan dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Otonomi Daerah pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp. 6.110.693.700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.624.992.133,00

atau

92,05 % dengan lampiran kinerja sebagai berikut :

Bab III - 267


REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN DPPKAD TAHUN 2014 Target No 1 1

2

3

Program/ Kegiatan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Indikator Kinerja 3 Tersedianya administrasi perkantor Ketersediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda 2

Realisasi


Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran

4

5

6

7

8

Tahun

1

637.259.000,00

1

590.756.577,00

100,00

Unit

3

50.000.000,00

3

49.033.750,00

100,00

1

300.387.000,00

1

272.876.500,00

100,00

1

15.000.000,00

1

14.863.500,00

100,00

0,00

-

0,00

Jumlah pengadaan perlengkapan gedung Paket kantor : 3 printer,2 filling besi,1 brankas, 1 meja rapat,15 kursi rapat,AC, 4 alamari besi, 2 monitor, 1 camera, 6 lemari kayu, 3 meja kerja,2 notebook,10 kursi staf,1 penghancur kertas Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah gedung yang dipelihara Gedung kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan sarana dan prasarana Kantor aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya keseragaman kelengkapan Pasang

45

7.800.000,00

45

9

7.800.000,00

-

100,00

Bab III - 268


Target No 1

4

5

6

Program/ Kegiatan 2 perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Pendidikan dan latihan pendapatan asli daerah Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rekon Data Benda Berharga Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

Indikator Kinerja 3 pakaian Dinas Sepatu Prosentase jumlah pegawai yang mengikuti Bintek Jumlah pegawai yang mengikuti bintek Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peningkatan capaian kinerja dan keuangan Jumlah laporan kegiatan dan keuangan

Peningkatan sistem pelaporan presentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan

Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran


4

5

6

7

8

9

orang Tahun

5 1

65.000.000,00 7.229.000,00

5 1

21.980.805,00 7.229.000,00

100,00 100,00

Laporan

6

70.000.000,00

6

60.123.100,00

100,00

17.698.400,00

100,00

17.698.400,00 dan

Jumlah dokumen kebijakan akuntansi

Dokumen

1

85.308.000,00

1

76.066.600,00

100,00

Jumlah dokumen APBD

Dokumen

6

421.050.000,00

6

379.669.300,00

100,00

Jumlah dokumen PAPBD

Dokumen

6

303.800.000,00

6

293.447.600,00

100,00

Jumlah dokumen pertanggungjawaban

Dokumen

6

175.000.000,00

6

171.966.000,00

100,00

Bab III - 269


Target No 1

Program/ Kegiatan 2 pertanggungjawaban pelaksanaan APBD penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi Penerimaan TP/TGR Pemantapan Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan dana transfer ke Daerah Pengelolaan administrasi gaji dan Rekonsiliasi Gaji PNS Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Optimalisasi pengelolaan keuangan PPKD Intensifikasi PBB Operasionalisasi Aplikasi Sistim Informasi Pendapatan Daerah Sosialisasi Pedoman Penyusunan

Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran


4

5

6

7

8

9

Jumlah informasi yang disampaikan

Dokumen

595

Peningkatan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dokumen

Jumlah SP2D yang diterbitkan

Dokumen

8500

170.000.000,00

Jumlah kasus kerugian yang dipantau Jumlah peserta sosialisasi dan bintek

Dokumen Orang

20 800

Jumlah dokumen yang dilaporkan ke Dokumen pemerintah pusat dan pemprov Jumlah daftar gaji dan SKPP yang terbit Dokumen Jumlah dokumen laporan realisasi APBD semesteran Jumlah pencairan dana hibah, bansos,bantuan keuangan Terlaksanya pemungutan PBB secara optimal Tersedianya aplikasi SIMPADA

Indikator Kinerja 3

Jumlah SKPD yang disosialisasi

95.565.550,00

100,00

29.289.600,00

100,00

8500

133.167.700,00

100,00

45.000.000,00 70.500.000,00

20 800

13.746.000,00 68.576.000,00

100,00 100,00

30

189.300.000,00

30

184.275.300,00

100,00

85

196.673.000,00

85

177.606.700,00

100,00

Dokumen

2

80.000.000,00

2

77.055.000,00

100,00

Berkas

1660

113.413.000,00

1660

104.391.300,00

100,00

124.775.750,00

124.775.750,00

100,00

9.201.850,00

9.201.850,00

100,00

60.612.900,00

100,00

Orang

102.600.000,00

595

29.289.600,00

255

65.000.000,00

255

Bab III - 270


Target No 1

Program/ Kegiatan 2 APBD Penyediaan Benda Berharga Sosialisasi Perpajakan

Asistensi pengelolaan keuangan daerah Penyediaan Blanko SPPT, STTS, DHKP Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pusat Pendampingan Operasional PBB Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Aset Daerah Peningkatan Manajemen Aset Daerah

Penghapusan Aset Daerah Penyusunan Laporan Semesteran

Indikator Kinerja 3 Peningkatan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tersedianya perbub sebagai pedoman dalam rangka Pendaerahan PBB Jumlah SKPD yang mendapat asistensi Tersedianyan blangko SPPT, STTS dan DHKT Jumlah SKPD yang disosialisasi

Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran


4

5

6

7

8

9

665.121.600,00

100,00

Orang

50

92.050.000,00

50

92.050.000,00

100,00

SKPD

85

230.000.000,00

85

125.835.500,00

100,00

0,00 Orang

510

280.000.000,00

510

4.737.500,00

Jumlah buku inventaris,jumlah perpanjangan STNK, instansi vertikal,jumlah buku sisdur BMD, jumlah papan aset tanah : 170 SKPD,700buku,55papan, 60 kend Jumlah penghapusan BMD Jumlah lap mutasi aset tetep sem I, jumlah lap mutasi aset tetap semester II , blangko pemeliharan BMD

665.121.600,00

252.905.500,00

100,00

4.737.500,00

100,00

Paket

1

500.000.000,00

1

492.125.083,00

100,00

Paket Tahap

1 3

132.000.000,00 50.000.000,00

1 3

99.090.100,00 49.976.000,00

100,00 100,00

Bab III - 271


Target No 1

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

2 Pensertifikatan Tanah Pendataan Aset Daerah Rekonsiliasi Aset Daerah

3 Jumlah sertifikat tanah hak pakai validasi aset tetap tanah pada SKPD Jumlah buku penerimaan barang, jumlah kartu pengeluaran barang,jumlah kartu inventaris ruangan : 225 buku,20.000 lembar kartu

Inventarisasi Aset Daerah

Jumlah label inventaris

Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran

4 Dokumen Sertifikat Tahun

5 170 20 1

Lembar

120000

405.500.000,00 120000

-

-

0,00 6.110.693.700,00

6 150.000.000,00 0,00 250.000.000,00

Kinerja 7 170 1


Anggaran 8 149.907.568,00 0,00 247.083.000,00

9 100,00 100,00

404.385.500,00

100,00

-

0,00

-

-

5.624.992.133,00

Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Pendataan dan Klasifikasi Zona Nilai Tanah

JUMLAH

92,05

Bab III - 272


b.

Permasalahan dan Solusi Permasalahan  Solusi 

c.

Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap) N o

SKPD

Program/ Kegiatan



-

-

-

-

-

Jumlah

-

-

20.10. INSPEKTORAT 1). Persentase rekomendasi atas temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti adalah indikator yang menunjukkan jumlah rekomendasi atas hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibanding jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan. Perkembangan

persentase

rekomendasi

atas

temuan

hasil

pengawasan yang ditindaklanjuti periode tahun 2013-2014 adalah sebagai berikut: PERKEMBANGAN PERSENTASE REKOMENDASI YANG DITINDAKLANJUTI RUMUS Jumlah tindak lanjut tahun ybs Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP Jumlah rekomendasi tahun ybs

No 1 2

X100%

TABEL IV. 126 TINDAK LANJUT HASIL EMERIKSAAN APIP Tindak Lanjut Hasil Tahun Pemeriksaan APIP Uraian (%) 2013 2014 2013 2014 Jumlah tindak lanjut tahun 445 230 98,00 68,00 ybs Jumlah rekomendasi tahun 454 336 ybs Sumber data: Inspektorat Kab. Magetan Bab III - 273


2). Persentase LAKIP SKPD yang dievaluasi adalah indikator yang menunjukkan jumlah LAKIP SKPD yang dievaluasi dibanding jumlah SKPD yang wajib menyusun LAKIP , SKPD yang dievaluasi periode tahun 2013-2014 : RUMUS Realisasai pelaksanaan pemeriksaan PKPT, Insidentil, Wasbangda, Pelayanan Publik, Audit Akhir Tahun Anggaran, Review Kuangan, Evaluasi tindak lanjut dan LAKIP

Jumlah realisasi pelaksanaan audit/pemeriksaan tahun ybs Jumlah rencana audit/pem eriksaan

X100

%

TABEL IV.127 REALISASAI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PKPT, INSIDENTIL, WASBANGDA, PELAYANAN PUBLIK, AUDIT AKHIR TAHUN ANGGARAN, REVIEW KUANGAN,EVALUASI TINDAK LANJUT DAN LAKIP Tahun No

Uraian 201

1

2

Jumlah realisasi pelaksanaan audit/pemeriksaan tahun ybs Jumlah rencana audit/pem eriksaan

2014

69

69

69

69

Realisasi Pelaksanaan Pemerikisaan (%) 2013 3 100,00

2014 100,00

Sumber data: Inspektorat Kab. Magetan 3). Persentase informasi masyarakat yang ditindaklanjuti adalah indikator yang menunjukkan jumlah informasi masyarakat yang ditindaklanjuti dibanding jumlah informasi masyarakat yang masuk : PERKEMBANGAN INFORMASI MASYARAKAT YANG DITINDAKLANJUTI PERIODE TAHUN 2013 – 2014 RUMUS Aspirasi masyarakat yang ditindak lanjuti

Jumlah aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti Jumlah seluruh aspirasi masyarakat

X100%

Bab III - 274


TABEL IV. 128 ASPIRASI MASYARAKAT YANG DITINDAK LANJUTI No 1

2

Tahun

Uraian Jumlah masyarakat ditindaklanjuti ditindaklanjuti Jumlah seluruh masyarakat

Aspirasi Masyarakat Yang Ditindak Lanjuti (%) 2013 2014 100,00 100,00

aspirasi yang

aspirasi

2013 32

2014 38

32

38

Sumber data: Inspektorat Kab. Mageta

Selanjutnya urusan Inspektur dilaksanakan

melalui program dan

kegiatan sebagai berikut : a. Program dan Realisasi Kegiatan Urusan Otonomi Daerah / Inspektorat pada tahun 2014 di alokasikan anggaran

sebesar

Rp.

2.177.924.500,00

dan

terealisasi

sebesar

Rp. 2.141.097.410,00 atau 98% dengan lampiran kinerja sebagai berikut :

Bab III - 275


REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT TAHUN 2014

Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran


4

5

6

7

8

9

Target No 1 1

2

3

4

Program/ Kegiatan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya Koordinasi pengawasan yang

Realisasi

Indikator Kinerja 3

Terpenuhinya Kebutuhan Barang Dan Jasa

Terpenuhinya Kebutuhan BBM Dan Suku Cadang Kendaraan Dinas

Jumlah sepatu

Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Dan Penertiban Administrasi Terlaksananya Kegiatan Penanganan Kasus Dan Pengaduan Masyarakat Terlaksananya Koordinasi Kegiatan

Tahun

1

207.272.000,00

1

205.085.410,00

100,00

Unit

6

143.599.200,00

6

143.378.000,00

100,00

pasang

37

7.000.000,00

37

7.000.000,00

100,00

Kali

69

635.207.500,00

69

609.762.500,00

100,00

Kasus

38

123.200.000,00

38

121.738.200,00

100,00

Tahun

1

300.000.000,00

1

299.978.000,00

100,00

Bab III - 276


Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran


4

5

6

7

8

9

Kali

2

176.406.000,00

2

170.716.000,00

100,00

Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Kali

1

19.235.000,00

1

18.335.000,00

100,00

Peningkatan Kualitas Lakip

Kali

1

19.235.000,00

1

18.335.000,00

100,00

Orang

33

521.769.800,00

33

521.769.300,00

100,00

Jml SOP

8

25.000.000,00

8

25.000.000,00

100,00

Target No 1

5

6

Program/ Kegiatan 2 lebih komprehensif Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Review Laporan Keuangan Daerah Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Realisasi

Indikator Kinerja 3 Pengawasan Ketuntasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Meningkatnya Kualitas Sdm Pengawas / Auditor

Penyempurnaan proses Penyelenggaraan Pemerintahan JUMLAH

2.177.924.500,00

2.141.097.410,00

98

Bab III - 277


b. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Bahwa

sesuai

hasil

pemeriksaan

APIP

tahun

2014

terdapat

336

rekomendasi, dari rekomendasi yang sudah ditindak lanjuti oleh obyek pemeriksaan (Obrik) baru 230 rekomendasi (68%), hal ini dikarenakan kurangnya perhatian SKPD dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP. Solusi  Inspektorat selalu melakukan penagihan atas tindak lanjut hasil temuan kepada SKPD  Dalam setiap pnugasan , tim pemeriksa / audit selalu menekankan kepada SKPD yang diperiksa untuk segera melakukan percepatan penyelesaian atas rekomendasi hasil pemeriksaan APIP. c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap) N o -

SKPD

Program/ Kegiatan



-

-

-

-

-

-

Jumlah

20.11. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Penyelenggaraan

Urusan

otonomi

daerah

dalam

bidang

Kepegawaian diarahkan untuk mencapai sasaran yaitu terwujudnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, terwujudnya sumberdaya aparatur yang profesional dan kompeten, terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, terwujudnya sinergi aktivitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, dan meningkatnya penerimaan daerah, dengan indikator kinerja sebagai berikut : 1) Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan menurut profesi dan golongan.

Bab III - 278


TABEL IV.129 JUMLAH PNS DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN No

Uraian

1

Guru TK/SD

2 3 4

Tahun 2013 I

II

III

0

249

Guru SMP

0

Guru SMA/S MK Non Guru Jumlah

Tahun 2014 IV

Juml

716

2.837

3.802

13

530

950

0

7

448

244

1.685

2.265

244

1.954

3.959

I

IV

Juml

Naik / Turun (%) Turun 1,93%

II

III

0

197

659

2519

3554

1.493

0

13

488

945

1472

Naik 0,45 %

475

930

0

7

425

461

893

Naik 0,19%

295

4.489

172

1511

2327

335

4345

4.557 10.714

172

1728

3.899

4260

10.059

Naik 1,29% Turun 6,51%

Sumber data: Badan Kepegawaian Daerah Kab. Magetan 2) Rasio pejabat struktural yang mengikuti Diklatpim sesuai jenjangnya, merupakan indikator yang menggambarkan jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti Diklatpim sesuai jenjangnya dibanding seluruh pejabat struktural. Berikut perkembangan rasio pejabat struktural yang mengikuti Diklatpim sesuai jenjangnya periode tahun 2013- 2014 : RUMUS Rasio pejabat struktural yang telah mengikuti Diklatpim sesuai jenjangnya

Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklatpim sesuai jenjangnya Seluruh Pejabat Struktural

X 100%

TABEL IV. 130 RASIO PEJABAT STRUKTURAL YANG TELAH MENGIKUTI DIKLATPIM SESUAI JENJANGNYA

No 1

2

Uraian

Tahun 2013

2014

Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklatpim sesuai jenjangnya (Orang)

382

389

Seluruh Pejabat Struktural (Orang)

856

839

Rasio pejabat struktural yang telah mengikuti Diklatpim sesuai jenjangnya (%) 2013 2014 44,62

46,36

Sumber data: Badan Kepegawaian Daerah Kab. Magetan Bab III - 279


3). Rasio jabatan yang terisi, merupakan indikator yang menggambarkan jumlah jabatan struktural yang terisi dibanding seluruh jabatan struktural. Berikut perkembangan rasio jabatan yang terisi periode tahun 20132014 : RUMUS Rasio jabatan yang terisi

Jabatan Struktural yang terisi

X 100%

Seluruh Jabatan Struktural

TABEL IV. 131 RASIO JABATAN YANG TERISI No 1 2

Tahun

Uraian Jabatan Struktural yang terisi Seluruh Jabatan Struktural

2013 856 999

2014 839 999

Rasio Jabatan Yang Terisi (%) 2013 2014 85,69 83,98

Sumber data: Badan Kepegawaian Daerah Kab. Magetan 4). Rasio pejabat struktural yang telah sesuai dengan pendidikan, merupakan indikator yang menggambarkan jumlah pejabat struktural yang telah sesuai dengan pendidikan formal dibanding seluruh jabatan struktural tahun 2013 – 2014 dengan indicator kinerja : RUMUS Rasio Pejabat struktural yang telah sesuai dengan pendidikan formal

Jumlah Pejabat Struktural yang sesuai dengan Pendidikan Formal Seluruh Jabatan Struktural

X 100%

TABEL IV. 132 RASIO PEJABAT STRUKTURAL YANG TELAH SESUAI DENGAN PENDIDIKAN FORMAL

No 1 2

Uraian Jumlah Pejabat Struktural yang sesuai dengan Pendidikan Formal Seluruh Jabatan Struktural

Tahun 2013 856

2014 839

999

999

Rasio Pejabat Struktural Sesuai Pendidikan Formal (%) 2013 2014 85,69 `83,98

Sumber data: Badan Kepegawaian Daerah Kab. Magetan

Bab III - 280


Selanjutnya urusan BKD dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program dan Realisasi Kegiatan Urusan Otonomi Daerah pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp.4.520.771.600,00

dengan

terealisasi sebesar Rp.4.083.972.410,00

atau

dengan

lampiran

90,33

%

kinerja

sebagai

berikut

:

Bab III - 281


REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2014 Target N o 1 1

2

3

4

5

6

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan mesin/kartu absensi Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS Penyelesaian SK Pensiun Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan mental dan fisik aparatur

3


Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran

4

5

6

7

8

Persentase Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas

tahun

1

Persentase peningkatan sarana dan prasarana

tahun

Terselenggaranya SIPO Terselenggaranya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

unit pasang

Proses Pensiun tepat waktu

Jumlah PNS yang mengikuti pembinaan mental dan fisik aparatur

250.367.250,00

1

246.136.010,00

100,00

365.050.400,00

1

352.418.300,00

100,00

18 42

240.573.850,00 7.500.000,00

18 42

239.774.800,00 7.500.000,00

100,00 100,00

orang

288

52.626.000,00

288

52.571.250,00

100,00

orang

45

50.000.000,00

45

49.009.450,00

100,00

1

Program peningkatan pengembangan

Bab III - 282


Target N o 1

4

5

6

Program/ Kegiatan 2 sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pendidikan Kedinasan Peningkatan keterampilan dan profesionalisme/Pembekalan CPNS Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset bagi PNS Daerah Bimbingan Teknis Pelayanan Prima bagi PNS Daerah Program pembinaan dan pengembangan aparatur Seleksi penerimaan calon PNS

Indikator Kinerja 3

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan


Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran

4

5

6

7

8

laporan

19

6.100.000,00

19

6.098.000,00

100,00

Jumlah peserta pembekalan CPNS

orang

388

71.517.300,00

338

19.179.800,00

100,00

Jumlah Pejabat Struktural yang mengikuti Diklatpim Jumlah PNS bersertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa Jumlah lulusan diklat fungsional

orang

522

52

100

100

1.273.525.900,0 0 167.634.700,00

100,00

orang

1.378.855.500,0 0 167.634.700,00

orang

50

329.500.000,00

50

304.137.750,00

100,00

Jumlah PNS yang mahir dalam pengelolaan aset daerah Jumlah PNS yang mahir dalam pelayanan prima

orang

60

62.834.900,00

60

62.834.900,00

100,00

orang

60

74.249.500,00

60

65.282.900,00

100,00

Jumlah peserta seleksi pengadaan dan pembekalan CPNS

orang

12.000

636.520.600,00

12.000

486.167.400,00

100,00

100,00

Bab III - 283


Satuan

Kinerja

4 orang

5 2.500

6 62.966.000,00

7 2.500

8 62.187.100,00

Capaian Kinerja (7/5*100% ) 9 100,00

tahun

1

222.328.600,00

1

214.472.050,00

100,00

orang

250

5.000.000,00

250

2.528.250,00

100,00

orang

66

70.349.900,00

66

65.582.550,00

100,00

tahun

1

54.744.600,00

1

47.684.500,00

100,00

orang

12

230.000.000,00

11

209.877.350,00

91,66

orang

40

15.000.000,00

21

14.657.150,00

52,50

tahun orang

1 12.883

37.171.000,00 32.500.000,00

1 12.883

33.472.200,00 30.597.050,00

100,00 100,00

orang

8.604

84.686.500,00

7.833

61.749.300,00

91,03

Target N o 1

Program/ Kegiatan 2 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Fasilitasi penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN Pengelolaan pegawai Non PNS Penyusunan Formasi Pegawai Negei Sipil

Pengelolaan Jabatan Struktural/Fungsional

Indikator Kinerja 3 Persentase PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat Peningkatan data PNS yang lebih akurat Jumlah PNS yang melanjutkan pendidikan melalui program tugas belajar dan ijin belajar Persentase jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan karena berprestasi Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin terhadap peraturan kepegawaian Jumlah PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Jumlah pelamar yang mendaftar Capra IPDN Jumlah pegawai Non PNS Jumlah PNS yang ditempatkan sesuai dengan formasi berdasarkan pangkat/golongan, pendidikan dan kemampuan Jumlah PNS yang menduduki jabatan struktural dan fungsional

Realisasi Anggaran

Kinerja

Anggaran

Bab III - 284


Target N o 1

Program/ Kegiatan 2 Fasilitasi Penerbitan Kartu Istri/Suami, Kartu Pegawai dan Tabungan Pensiun

Indikator Kinerja 3 Persentase Penerbitan Karis/Karsu, Karpeg dan Taspen JUMLAH

Satuan

Kinerja

4 tahun

5 1

Realisasi Anggaran 6 12.695.000,00 4.508.076.606,0 0

Kinerja 7 1

Anggaran 8 8.893.750,00

Capaian Kinerja (7/5*100% ) 9 100,00

4.075.078.660,0 0

Bab III - 285


b. Permasalahan dan Solusi Permasalahan  Solusi  c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap) No

SKPD

-

-

Program/ Kegiatan Jumlah



-

-

20.12. KANTOR PELAYANAN PERJINAN TERPADU ( KPPT ) Urusan perijinan Daerah berkaitan dengan tujuan stratejik Pemerintah

Kabupaten

Magetan

berupa

meningkatnya

investasi,

penyertaan modal. Kebijakan stratejik yang dilakukan adalah pelayanan perijinan daerah secara terpadu. Penyelenggaraan Urusan perijinan Daerah diarahkan untuk mencapai sasaran “Meningkatnya investasi dan peningkatan pelayanan perijinan kepada masyarakat”. Selanjutnya urusan perijinan dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : b. Realisasi Program dan Kegiatan KPPT Pada tahun 2014 di

alokasikan

anggaran

sebesar

Rp. 995.150.000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 962.912.574,00 atau 96,76%

dengan

lampiran

kinerja

sebagai

berikut

:

Bab III - 286


REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR PELAYANAN TERPADU TAHUN 2014 Target No

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

1 1

2 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi Pembangunan Tempat Reklame

3

2

3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Persentase peningkatan kinerja pelayanan publik Jumlah peningkatan sarana promosi dan kerja sama melalui reklame

Persentase kelancaran pelayanan jasa dan administrasi perkantoran dalam 1 Tahun

Jumlah peningkatan sarana printer dan UPS yang memadai Jumlah peningkatan sarana printer dan UPS yang memadai Persentase peningkatan pemeliharaan gedung kantor Persentase tingkat pemeliharaan kendaraan dinas operasional dalam 1(satu) TA

Realisasi


Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran

4

5

6

7

8

%

100

50.000.000,00

100

49.805.000,00

100%

unit

3

90.000.000,00

3

88.960.000,00

100%

%

100

375.000.000,00

100

347.213.074,00

100%

buah

2

26.600.000,00

2

26.400.000,00

100%

unit

16

20.000.000,00

16

19.750.000,00

100%

%

100

15.000.000,00

100

14.987.900,00

100%

%

100

40.000.000,00

100

40.000.000,00

100%

Bab III - 287


Target Satuan

Kinerja

3 Persentase peningkatan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Persentase peningkatan pemeliharaan peralatan kantor Persentase peningkatan perbaikan gedung kantor

4 %

5 100

6 15.000.000,00

7 100

8 15.000.000,00

Capaian Kinerja (7/5*100%) 9 100%

%

100

25.000.000,00

100

25.000.000,00

100%

%

100

140.000.000,00

100

139.619.100,00

100%

Jumlah pengadaan sepatu dinas harian pegawai

buah

29

5.150.000,00

29

5.150.000,00

100%

Jumlah kegiatan pemanfaatan teknologi informasi terhadap layanan publik Skor IKM KPPT

kegiatan

1

48.400.000,00

1

46.780.000,00

100%

Skor

75

50.000.000,00

49.407.500,00

101%

Persentase peningkatan penyebarluasan informasi layanan perijinan

%

100

45.000.000,00

75,61 100

44.890.000,00

100%

Prosentase peningkatan kinerja pelayanan publik JUMLAH

%

100

50.000.000,00

100

49.950.000,00

100%

No

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

1

2 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Penyebarluasan informasi

4

5

6

Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan Publik

Realisasi Anggaran

995.150.000,00

Kinerja

Anggaran

962.912.574,00

Bab III - 288


b. Permasalahan dan Solusi Permasalahan  Solusi  c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)

No

SKPD

Program/ Kegiatan



-

-

-

-

-

Jumlah

-

-

20.13. SEKRETARIAT KORPRI Pencapaian kinerja untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap KORPRI dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan. Selanjutnya Sekretariat KORPRI dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Otonomi Daerah pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp. 266.350.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 199.213.200,00 atau

74,79

%

dengan

lampiran

kinerja

sebagai

berikut

:

Bab III - 289


REALISASI PROGRAM DAN KEIGIATAN SEKRETARIAT KORPRI TAHUN 2014 Target No

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

1 1

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembekalan Kewirausahaan

3

2

3

4

Realisasi


Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran

4

5

6

7

8

Tersedianya ATK, tagihan telepon dan perjalanan dinas

Tahun

1

74.533.000,00

1

70.027.700,00

100,00

Terpeliharanya gedung kantor

Tahun

1

15.000.000,00

1

15.000.000,00

100,00

Terawatnya kendaraan dinas opersional

Tahun

1 unit

18.000.000,00

1

10.902.500,00

100,00

Pelaksanaan kegiatan berjalan lancar, aman dan nyaman

Tahun

1

70.000.000,00

1

56.500.000,00

100,00

Keseragaman dan disiplin Aparatur Sekretariat KORPRI

Tahun

1

1.350.000,00

1

1.050.000,00

100,00

Memberikan bekal anggota korpri yang pensiun

Tahun

2

49.585.000,00

2

32.133.000,00

100,00

Bab III - 290


Target No

Program/ Kegiatan

1

2 bagi Anggota KORPRI yang menjelang Pensiun Pembinaan Mental dan Rohani Anggota KORPRI

Indikator Kinerja 3 agar siap untuk berwiraswasta Menambah ketaqwaan dan iman anggota KORPRI

Pelatihan dan Meningkatnya SDM karyawan/karyawati Pengembangan Sumber Daya Aparatur JUMLAH

Realisasi


Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran

4

5

6

7

8

Tahun

1

15.000.000,00

1

Tahun

1

22.882.000,00

-

-

266.350.000,00

199.213.200,00

74,79

13.600.000,00

100,00

Bab III - 291


d. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Program kegiatan baik program prioritas dan rutin di sekretariat KORPRI sesudah berjalan sesuai dengan pengajuan anggaran / alokasi ketentuan anggaran yang ada dan tidak ada masalah Solusi Adapun solusi dalam

memberikan usul dan ikut partisipasi

Pembangunan Daerah mohon kedepan lebih ditingkatkan lagi terutama program baru serta diberi kesempatan untuk mengembangkan program tersebut demi kemajuan organisasi serta dapat meningkatkan kesejahteran anggota dan masyarakat pada umumnya. e. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap) No

SKPD

1.

Sekretariat KORPRI Kab. Magetan

Program/ Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk anggota KORPRI dan keluarga

Jumlah

Jumlah Alasan Tidak Anggaran Terserap (Rp) 22.882.000 1. Adanya kekosongan PA dan Bendahara selama 2 bulan 2. Karena sudah di Laksanakan oleh Dharma wanita dan PKK 22.882.000

20.14. DINAS PENDAPATAN DAERAH Penyelenggaraan Urusan otonomi daerah, administrasi keuangan daerah,

dengan

pencapaian

kinerja

Dinas

Pendapatan

Daerah

berdasarkan sasaran Indikator Kinerja adalah sebagai berikut : a. Ketersediaan jasa dan pelayanan administrasi kantor b. Jumlah pengadaan kendaraan dinas c. Jumlah gedung yang dipelihara d. Jumlah pengadaan sarana dan prasarana e. Jumlah pengadaan sepatu dinas f.

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat PAD

g. Jumlah laporan capaian kinerja Bab III - 292


h. Jumlah rekonsiliasi dengan SKPD yang terkait PDRD i.

Jumlah data potensi dan target PAD

j.

Kelancaran operasionalisasi aplikasi Simpada

k. Jumlah pengadaan benda berharga l.

Jumlah kegiatan sosialisasi pajak daerah

m. Jumlah pengadaan sarana pemungutan PBB n. Kelancaran pelaksanaan PBB o. Jumlah Kecamatan yang dilakukan pendataan dan klasifikasi ZNT p. Optimalnya pemungutan pajak daerah Selanjutnya urusan yang

dilaksanakan melalui program dan kegiatan

sebagai berikut : a. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Otonomi Daerah pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar

Rp.4.081.084.800,00

Rp.3.258.066.719,00

dan

terealisasi

sebesar

atau 79,83% dengan lampiran kinerja sebagai

berikut :

Bab III - 293


REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2014 Target Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran


4

5

6

7

8

9

bulan

7

437.567.000,00

7

311.749.416,00

100

Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas

unit

14

711.500.000,00

14

673.893.500,00

100

Jumlah gedung yang dipelihara

buah

1

72.000.000,00

1

59.883.550,00

100

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana

paket

27

357.334.250,00

27

334.986.650,00

100

Jumlah Pengadaan Sepatu Dinas

Pasang

65

11.700.000,00

65

11.180.000,00

100

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat PAD

Orang

10

92.771.000,00

4

31.040.000,00

40,00

No

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

1 1

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan Latihan Pendapatan Asli Daerah

3

2

3

Realisasi

Ketersediaan jasa dan pelayanan administrasi kantor

Bab III - 294


Target No

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

1

2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan Rekon Data Benda Berharga

3

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan daerah Kegiatan Operasionalisasi Aplikasi Simpada Kegiatan Penyediaan Benda Berharga Kegiatan Sosialisasi Perpajakan Kegiatan Penyediaan Blanko SPPT, STTS, DHKP Kegiatan Pendampingan Operasional PBB Program Peningkatan Dan Pengembangan Pendapatan Daerah Kegiatan Pendataan dan Klasifikasi Zona Nilai Tanah

Jumlah Laporan Capaian Kinerja

Jumlah rekonsiliasi dengan SKPD yang terkait PDRD

Jumlah data potensi dan target PAD Kelancaran operasionalisasi aplikasi Simpada Jumlah pengadaan benda berharga Jumlah kegiatan sosialisasi pajak daerah Jumlah pengadaan sarana pemungutan PBB Kelancaran pelaksanaan pemungutan PBB

Jumlah Kecamatan yang dilakukan pendataan dan klasifikasi ZNT

Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran


4

5

6

7

8

9

dokumen

5

29.476.700,00

5

21.689.800,00

100

bulan

7

75.000.000,00

7

72.420.250,00

100

dokumen

2

1.108.558.200,00

2

1.056.047.733,00

100

bulan

7

135.798.150,00

7

71.671.150,00

100

paket paket bok

1 4 499

32.291.000,00 82.950.000,00 218.800.000,00

1 4 499

32.105.120,00 80.597.500,00 215.163.000,00

100 100 100

bulan

7

274.663.450,00

7

93.145.500,00

100

Kecamata n

2

150.000.000,00

0

0,00

0

Bab III - 295


Target No 1

Program/ Kegiatan 2 Kegiatan Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah

Indikator Kinerja 3 Optimalnya pemungutan pajak daerah JUMLAH

Satuan

Kinerja

4 %

5 100

Realisasi Anggaran 6 290.675.050,00 4.081.084.800,00

Kinerja 7 90


Anggaran 8 192.493.550,00 3.258.066.719,00

9 90 79,83

Bab III - 296


b. Permasalahan dan Solusi Permasalahan  Terkendala jadwal dari Badan Diklat STAN tahun 2014 untuk konsentrasi Juru Sita dan pemeriksa pajak diadakan tahun 2015  Terkendala tenaga ahli penilai Zona Nilai Tanah Solusi  Mengikuti diklat Pendataan dan Penilaian di Badan diklat STAN  Direncanakan kembali tahun 2015 c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap) No No

SKPD

1

Dinas Pendapata n Daerah

Program/ Kegiatan



Program Peningkatan Dan Pengembangan Pendapatan Daerah 150.000.000,00 Kegiatan Pendataan dan Klasifikasi Zona Nilai Tanah Jumlah

Terkendala tenaga ahli terkait dengan keterbatasan waktu pendataan

150.000.000,00

Bab III - 297


20.15. KECAMATAN

No.

Kecamatan

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaian Kinerja (%)

1

Kecamatan Magetan

290.850.000,00

279.895.934,00

96,23

2

Kecamatan Panekan

319.250.000,00

317.171.978,00

99,35

3

Kecamatan Plaosan

319.500.000,00

303.192.499,00

94,90

4

Kecamatan Poncol

285.000.000,00

276.623.915,00

97,06

5

Keamatan Parang

308.900.000,00

298.651.350,00

96,68

6

Kecamatan Lembeyan

295.550.000,00

276.217.968,00

93,46

7

Kecamatan Takeran

319.700.000,00

313.349.950,00

98,01

8

Kecamatan Kawedanan

319.700.000,00

313.349.950,00

98,01

9

Kecamatan Bendo

311.250.000,00

309.025.518,00

99,29

10

Kecamatan Maospati

297.750.000,00

265.889.392,00

89,30

11

Kecamatan Barat

299.700.000,00

290.084.297,00

96,79

12

Kecamatan Karangrejo

293.000.000,00

282.889.069,00

96,55

13

Kecamatan Sukomoro

324.200.000,00

308.122.340,00

95,04

14

Keamatan Kartoharjo

295.400.000,00

288.291.800,00

97,59

15

Kecamatan Karas

290.300.000,00

281.939.112,00

97,12

16

Kecamatan Ngariboyo Kecamatan Nguntoronadi Kecamatan Sidorejo

323.400.000,00

321.973.046,00

99,56

283.850.000,00

280.698.290,00

98,89

297.050.000,00

278.079.831,00

93,61

5.474.350.000,00

5.285.446.239,00

96,55

17 18

JUMLAH

Sumber data: Kecamatan Se Kab. Magetan. 21. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Penyelenggaraan

Urusan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Desa

diarahkan untuk mencapai sasaran “meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa” adalah : 1.

Bantuan alat teknologi tepat guna (TTG) Merupakan indikator yang menggambarkan bantuanalat teknologi tepat guna yang telah disalurkan Pemerintah Kabupaten Magetan kepada pengrajin dan usaha industri kecil, kelompok tani, dan masyarakat miskin, terinci sebagai berikut:

Bab III - 298


TABEL IV.133 BANTUAN TTG KEPADA MASYARAKAT Tahun

1

Alat TTG (unit)

-

Tahun 2 0 1 3 -

2

Kerbot

-

-

-

3

Alat Pencuci Wortel

-

-

-

4

Pengepres Genting

2

-

-

5

Mesin Penepung kedelai

3

-

-

6

Hand Traktor

1

-

-

7

Mesin Pres Jahit Sepatu

1

-

-

8

Mesin

-

-

-

No.

Jenis Bantuan

Penggiling

kacang

2 Naik/Turun 0 (%) 1 4 -

Tanah 9

Alat Perontok Padi

-

2

-

10

Mesin Pencacah Rumput

2

1

-

11

Alat Kelengkapan Roti

1

1

-

12

Peralatan Bengkel

2

-

-

13

Mesin Molen

1

-

-

14

Alat Mesin Jahit

2

-

-

15

Alat Pertukangan

1

-

-

16

Alat Pencetak Pres Layah

1

-

-

Sumber data: Bapermas Kab. Magetan 2.

Persentase PKK aktif dan Posyandu aktif Merupakan indikator yang menggambarkan tingkat keaktifan PKK dan Posyandu dibandingkan dengan jumlah PKK dan Posyandu yang dibina. Realisasi PKK aktif dan Posyandu aktif tahun 2013 dan 2014, terinci sebagai berikut: RUMUS Jumlah PKK aktif PKK aktif

X100% Jumlah PKK

Bab III - 299


No 1

2

TABEL IV. 134 PERSENTASE PKK AKTIF Tahun PKK Aktif (%) Uraian 2013 2014 2013 2014 6.750 101.4 100,00 100 Jumlah PKK aktif 5 5 6.750 101.4 Jumlah PKK 5 5 Sumber data: Bapermas Kab. Magetan RUMUS Jumlah Posyandu Aktif Posyandu

X100% Total Posyandu TABEL IV. 135 POSYANDU AKTIF

No 1 2

Tahun 2013 2014 920 920 920 920

Uraian Posyandu aktif Jumlah Posyandu

Posyandu Aktif (%) 2013 2014 100.00 100

Sumber data: Bapermas Kab. Magetan 3.

Pembangunan

sarana

dan

prasarana

dana

bantuan/program

pembangunan yang dilaksanakan pokmas (kelompok masyarakat) Merupakan indikator yang menggambarkan pembangunan sarana dan prasaranadana bantuan/program pembangunan yang telah dilaksanakan pokmas (kelompok masyarakat). Realisasi pembangunan sarana dan prasarana pada tahun 2013 dan 2014 disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia,antara lain sebagai berikut :

TABEL IV.136 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLEH POKMAS No.

Indikator Kinerja

1

Pembangunan Bidak/Los Pasar

2

Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan

Tahun 2013

2014 4

-

17.713

23.810

22

44

perdesaan 3

Pembangunan sarana jembatan

Bab III - 300


No.

Indikator Kinerja

Tahun 2013

2014

4

Pembangunan saluran irigasi

8.960

14.014

5

Pembangunan Talud Penahan Tanah

1.540

4.239

6

Pembangunan Pasar Desa

-

6

7

Pembangunan Drainase

2.033

2.796

8

Pembangunan sarana air bersih

-

3.000

9

Pembangunan Gedung Sekolah TK

16

12

10

Pembangunan Gedung PAUD

7

5

11

Pembangunan Gedung Polindes

8

5

12

Pembangunan Kantor Desa

1

-

Sumber data: Bapermas Kab. Magetan Selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program dan Realisasi Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp. 4.325.178.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.264.611.821,00 atau 98.60 % dengan lampiran kinerja sebagai berikut :

Bab III - 301


REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2014 Target No

Program/ Kegiatan

1 2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 3 Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan

Indikator Kinerja

Realisasi


Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran

4

5

6

7

8

tahun

1

423.062.000,00

1

40.861.596,00

100

gedung

1

40.000.000,00

1

39.660.750,00

100

unit

3

70.000.000,00

3

69.988.675,00

100

gedung

1

60.000.000,00

1

59.830.000,00

100

Terpenuhinya Pakaian Dinas bagi Karyawan karyawati

buah

41

7.850.000,00

41

7.750.000,00

100

Terlaksananya bintek bagi karyawan/karyawati

orang

10

25.000.000,00

10

13.246.500,00

100

3

Terpenuhinya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya kenyamanan dan keindahan kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional di Bapermas dalam bentuk servis, bbm, suku cadang, dsb Terpenuhinya fasilitas kantor yang lebih baik dan menunjang kegiatan-kegiatan

Bab III - 302


Target No 1

Program/ Kegiatan 2 perundang-undangan

5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 6 Program Wilayah Terpadu Antar Desa Dana Pendampingan Pengembangan Wilayah Terpadu Antar Desa 7 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (Pokjanal Posyandu) Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (APBD) Pendampingan Gerakan Terpadu Pengentasan

Indikator Kinerja

Realisasi


Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran

4

5

6

7

8

paket dokumen

1

25.000.000,00

1

23.114.000,00

100

Desa

1

15.000.000,00

1

14.572.500,00

100

Meningkatkan SDM dalam pelayanan posyandu

kecamata n

18

42.500.000,00

18

42.475.500,00

100

Terlaksananya Pendampingan PNPM Mandiri Perdesaan

kecamata n

18

550.000.000,00

18

547.679.600,00

100

desa

2

88.000.000,00

2

75.405.600,00

100

3

Tersusunnya buku LAKIP, LAPORAN AKHIR dan penyusunan RKA dan DPA 2014

Berkembangnya Usaha Ekonomi Kelompok Masyarakat miskn yang berkearifan lokal

Terlaksananya kegiatan program yang maksimal

Bab III - 303


Target No 1

Program/ Kegiatan

2 Kemiskinan (Gerdu Taskin/PPKM) Pengembangan dan Peningkatan Informasi Potensi Desa Peningkatan 10 Program Pokok PKK Monitoring dan Evaluasi UPKU Desa Gerdu Taskin / PPKM Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan (Pembekalan LPM) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan (Pembekalan BPD dan Kades) Penguatan Program Pembangunan Desa Terpadu (PDT) Pendampingan PNPM Mandiri Perdesaan Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) 8 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan

Indikator Kinerja

Realisasi


Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran

4

5

6

7

8

desa

3

25.000.000,00

3

25.000.000,00

100

Kec. Desa/Kel desa

18/235

802.266.500,00

18/235

802.200.500,00

100

207

10.000.000,00

207

10.000.000,00

100

Terlaksananya Bintek bagi LPM Desa

Desa

207

100.000.000,00

207

99.816.000,00

100

Terlaksananya Bintek bagi Kades dan BPD

Desa

207

100.000.000,00

207

99.900.000,00

100

Terwujudnya sarana dan Prasarana Pembangunan di Desa

desa

3

32.500.000,00

3

32.500.000,00

100

Desa/Kel

120

260.000.000,00

120

259.979.000,00

100

unit

1

50.000.000,00

1

50.000.000,00

100

3

Terlaksananya Pembinan dan Pemberian serta pegisian Papan Monografi Desa Terlaksananya pembinaan bagi TP PKK desa dan kecamatan Terlaksananya Monev UPKu

Terlaksananya sosialisasi, rakor dan monev untuk kegiatan PNPM Mandiri pedesaan

Memperkenalkan hasil produksi home industry binaan Bapermas dan Pemdes Kab.Magetan

Bab III - 304


Target No 1

Program/ Kegiatan 2 menengah di perdesaan Pelatihan Pemasyarakatan dan Pemanfaatan TTG Dana Pendampingan Desa Mandiri Energi/DME Pelatihan Pengelola Pasar Desa Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Pilot Project Profil Desa dan Kelurahan) Dana Pendampingan Pengembangan Sumber Daya Lokal Berbasis Kawasan (P2SLBK)

Penyusunan Data Potensi Kekayaan Desa Pendidikan dan Peningkatan Kwalitas Masyarakat Fasilitasi Permodalan UED-SP

Fasilitasi Pasar Desa

Indikator Kinerja

Realisasi


Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran

4

5

6

7

8

desa/kel

235

40.000.000,00

235

39.808.000,00

100

sosialisasi dan Bantuan alat TTG

desa

12

50.000.000,00

12

50.000.000,00

100

terlaksanannya pelatihan bagi pengelola pasar desa dan kepala desa Terlaksananya pelatihan pengisian profil desa lewat internet

Desa

235

15.000.000,00

235

15.000.000,00

100

Desa

235

104.500.000,00

235

104.223.000,00

100

Terlaksananya pendampingan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di desa juara P2SLBK th. 2012 di desa cileng dan gonggang dalam bentuk bantuan operasional bagi kegiatan P2SLBK seperti simpan pinjam, fisik bantuan sarparas Terlaksananya pendataan potensi kekayaan/aset desa Terlaksananya pelatihan kewirausahaan dan stimulan modal bagi rumah tangga hampir miskin Terpenuhinya kebutuhan permodalan bagi kelompok usaha ekonomi desa untuk simpan pinjam di 2 desa Meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui bantuan pengembangan pasar desa di

Kec/Desa

2/4

17.500.000,00

2/4

17.500.000,00

100

Desa

36

50.000.000,00

36

50.000.000,00

100

Desa

65

10.000.000,00

65

7.033.000,00

100

desa

2

15.000.000,00

2

14.016.000,00

100

Desa

1

9.000.000,00

1

7.355.000,00

100

3 melalui ajang Pameran Hari Jadi Kab.Magetan Terlaksanya pelatihan bagi UMKM

Bab III - 305


Target No

Program/ Kegiatan

1

2

Pengembangan Keswadayaan Masyarakat (CCB) Pilot Project Fasilitasi Pembentukan BUMDes 9 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa (BBGR) Pengembangan Sistim Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) Pengendalian Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Kabupaten Pelaksanaan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan dan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (P2KPM) Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator Kinerja

Realisasi


Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran

4

5

6

7

8

Desa

1

10.000.000,00

1

8.339.500,00

100

Terfasilitasinya BUMDes sebagai wadah Lembaga keuangan mikro di desa

desa

2

27.000.000,00

2

26.102.000,00

100

Terlaksananya Bintek bagi kelompok pembangunan desa

desa

207

150.000.000,00

207

150.000.000,00

100

Terlaksananya pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR), pameran di tingkat provinsi dan menghadiri pameran tingkat nasional Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan di lokasi pilot project SMPP

Desa/Kel

235

150.000.000,00

235

149.767.300,00

100

Desa

10

10.000.000,00

10

8.640.000,00

100

Meningkatkan kesejahteraaan masyarakat desa

Desa/kel

235

175.000.000,00

235

174.778.250,00

100

Terlaksanannya pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa Evaluasi dan pembinaan pokmas/UPKU tingkat Desa

Desa

15

37.500.000,00

15

37.493.000,00

100

desa/or

1/25

25.000.000,00

1/25

24.074.500,00

100

Ponpes

1

30.000.000,00

1

27.994.000,00

100

3 Desa Sampung untuk rehab los pasar Peningkatan Ekonomi Pokmas

Bantuan berupa hand traktor dan pompa air ( sudah realisasi )

Bab III - 306


Target No

Program/ Kegiatan

2 Pondok Pesantren Penyusunan RPJMDes Evaluasi / Lomba Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Kabupaten Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan Perda RPJMDes 10 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Penyelenggaraan Desiminasi Informasi bagi Masyarakat Desa 11 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan Penyuluhan Kesehatan Anak Balita (PMT-AS)

Indikator Kinerja

1

3 Terwujudnya dokumen RPJMDes Desa Terlaksananya Evaluasi/lomba ADD

Realisasi


Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran

4

5

6

7

8

Desa Desa

207 207

338.500.000,00 40.000.000,00

207 207

336.158.000,00 40.000.000,00

100 100

207

199.628.700,00

100

Terwujudnya Perda RPJMDes bagi desa

Desa

207

0,00 200.000.000,00

Terlaksanya Lomba Pro Poor Word tingkat Propinsi

Desa

1

20.000.000,00

1

18.139.500,00

100

Terlaksanya penyuluhan dan pemberian makanan bagi SD/MI

Siswa

300

75.000.000,00

300,00

74.581.850,00

100

JUMLAH

4.325.178.500,00

3.894.611.821,00

Bab III - 307


b. Permasalahan dan Solusi Permasalahan  Sisa 1% tidak dapat terealisasi adalah biaya Perjalanan Dinas. Solusi  Perhitungan Perjalanan Dinas lebih dimaksimalkan


No

SKPD

Program/ Kegiatan



-

-

-

-

-

-

-

Jumlah

22. URUSAN SOSIAL Tujuan utama penerapan otonomi daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Tujuan ini sangat komprehensif, karena banyaknya faktor yang mempengaruhi pencapaian kesejahteraan masyarakat baik faktor internal berupa tingkat pendidikan, mental, ekonomi dan lingkungan juga faktor eksternal seperti kebijakan poleksosbud pemerintah daerah maupun pusat, kondisi sosial politik, keamanan dan lain sebagainya. Melihat kenyataan tersebut, koordinasi semua pelaku pembangunan baik yang bersifat lintas sektoral maupun wilayah mutlak diperlukan. Urusan bidang sosial pada pemerintah kabupaten Magetan dilaksanakan oleh satuan kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tanggung jawab dan wewenangnya terutama berkaitan dengan tujuan stratejik Pemerintah Kabupaten Magetan berupa meningkatnya kualitas pelayanan

kesehatan

dan

pelayanan

dasar

lainnya

dalam

rangka

meningkatkan derajat kesehatan, kualitas hidup dan kesejahteraan sosial yang tinggi. Kebijakan stratejik yang digariskan dalam renstra untuk urusan ini adalah meningkatkan kualitas hidup bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

(PMKS)

dengan

kesejahteraan sosial.

peningkatan

rehabilitasi

dan

bantuan

dasar


Penyelenggaraan urusan ini mengemban sasaran meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial. Keberhasilan atas pelaksanaan urusan sosial tahun 2013 dapat dilihat dari meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan sosial sebagaimana tabel berikut : TABEL IV.137 CAPAIAN KINERJA URUSAN SOSIAL No.

Uraian

Tahun 2013

Tahun 2014

(%)

1

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi % Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial % Masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapat bantuan

33 Unit

37 unit

89,19

6.371

7.194

88,55

2.850

4.519

63,06

2 3

Sumber data: Dinas Sosnakertrans Kab. Magetan

RUMUS Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Jumlah PMKS yg tertangani X100% Jumlah PMKS yg ada

TABEL IV.138 PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

No

Penanganan PMKS (%) 2013 2014

Tahun

Uraian .

1

Jumlah PMKS yang tertangani

2

Jumlah PMKS yang ada

2013

2014

2.850 6.371

7.194 74.919

44,73

9,60


RUMUS

PMKS yg memperoleh

Jumlah PMKS yg diberikan bantuan

bantua n sosial

Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan

X100%


TABEL IV.139 PMKS YANG MEMPEROLEH BANTUAN SOSIAL

No . 1 2

PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial (%) 2013 2014 44,73 6,03

Tahun

Uraian

Jumlah PMKS yang di beri bantuan Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan

2013 2.850

2014 4.519

6.371

74.919

Sumber data Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah kelembagaan kesejahteraan sosial tahun 2014 sebanyak …. unit, sama dengan tahun lalu, sudah cukup memadai untuk menjangkau pelayanan sosial

di

wilayah

Kabupaten

Magetan

dengan

dukungan

program

pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial. Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebesar 9,60 % dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapat bantuan sebesar 6,03 % tahun 2014, antara lain didukung oleh keberhasilan dari program-program dan pembinaan yang dilaksanakan oleh penyelenggara urusan sosial. Namun demikian hasil yang telah

dicapai

penanganan

belum

maksimal,

penyandang

sehingga

masalah

untuk

kesejahteraan

memacu sosial

percepatan yang

lebih

menyeluruh dan untuk mengurangi beban masyarakat PMKS antara lain diperlukan strategi kedepan sebagai berikut. Selanjutnya urusan

Sosial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

dilaksanakan melalui program dan kegiatan Indikator sebagai berikut : a.

Program dan Realisasi Kegiatan Urusan Otonomi Daerah pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp. 3.694.581.000 dan terealisasi sebesar Rp. 3.582.829.383 atau 96,98% dengan lampiran kinerja sebagai berikut :


REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN SOSIAL TAHUN 2014

No 1 1

2

Program/ Kegiatan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a pengadaan Kendaraan dinas/operasional b Pengadaan mebeleur c

3

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor d Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional e Pemeliharaan rutin/berkala Taman Makam Pahlawan Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Target

Indikator Kinerja

Realisasi

Satuan 4

Kinerja 5

Tahun

1

507.728.000,00

1

504.013.304,00

100,00

Meningkatnya jumlah saana trasportasi

unit

5

115.000.000,00

5

112.470.500,00

100,00

Tersedianya sarana kerja dan penyimpanan arsip/berkas Terpenuhinya tempat kerja yang nyaman dan bersih Mobil dinas yang terawatt dengan baik

buah

24

109.368.000,00

24

109.043.000,00

100,00

unit

1

175.000.000,00

1

174.250.000,00

100,00

buah

6

175.000.000,00

6

173.662.327,00

100,00

%

100

140.000.000,00

100

138.875.000,00

100,00

pasang

53

9.900.000,00

53

9.750.000,00

100,00

3

Terselenggaranya administrasi perkantoran

Terawatnya TMP Yudonegoro dengan baik

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan perlengkapnnya

Anggaran 6

Kinerja 7

Anggaran 8



No 1 4

5

6

Program/ Kegiatan 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya a Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin b Pendataan PMKS c

Penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial d Pemberdayaan Fakir Miskin e Pemberdayaan Program Keluarga

Target

Indikator Kinerja

Realisasi

Satuan 4

Kinerja 5

Bertambahnya jumlah pegawai yang mengikuti diklat

org

53

30.000.000,00

53

29.890.400,00

100,00

Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yg disusun sesuai standart

Dokumen

4

35.000.000,00

4

34.874.400,00

100,00

Paket

480

75.000.000,00

480

74.329.700,00

100,00

Kec

4

166.000.000,00

4

164.996.350,00

100,00

paket

430

75.000.000,00

430

74.725.000,00

100,00

Meningkatnya taraf hidup fakir miskin di Kab.Magetan yang telah terbantu

Paket, org

700,100

469.335.000,00

700,100

445.296.650,00

100,00

Meningkatnya kinerja pendamping dan

Kec, org

38,18

279.500.000,00

38,18

252.206.750,00

100,00

3

Jumlah keluarga fakmis yang tertangani

Jumlah PMKS yg terdata by name by adress secara falid Terjalinnya kesetiakawanan social di masyarakat

Anggaran 6

Kinerja 7

Anggaran 8



No

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

1

2

3 operator PKH sehingga bs meningkatkan pelayanan terhadap RTSM/KSM penerima manfaat PKH di Kab.Magetan

Harapan (PKH)

7

8

9

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial a Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak b Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) c Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Program pembinaan anak terlantar a Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Terlaksananya Sosialisasi dan pemberian bantuan terkait Program Tindak Kekerasan serta perdagangan perempuan dan anak Terlaksananya Sosialisasi serta meningkatkan pengetahuan masyarakat akan bahaya penyakit HIV/AIDS dan Napza Terselenggaranya Sosialisasi daerah rawan bencana alam/sosial

Terlaksananya pelatihan ketrampilan dan praktek krj bg anak terlantar yg memiliki ketrampilan

Target


Kinerja 7

Anggaran 8


Satuan 4

Kinerja 5

org

20

50.000.000,00

20

48.265.350,00

100,00

org

120

40.000.000,00

120

39.987.600,00

100,00

Paket, org

650,52

378.750.000,00

650,52

375.439.102,00

100,00

org

290

120.000.000,00

290

118.742.050,00

100,00

9


No

Program/ Kegiatan

1

2 a Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma Program pembinaan panti asuhan /panti jompo Pendampingan operasional bantuan langsung tunai untuk lanjut sosial

10

11

12

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial a Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat b Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

c

Target

Indikator Kinerja

Realisasi


Satuan 4 org

Kinerja 5 608

Anggaran 6 180.000.000,00

Kinerja 7 608

Anggaran 8 180.000.000,00

9 100,00

Terlaksananya up duting data LU terlantar

org

238

50.000.000,00

238

50.000.000,00

100,00

Terwujudnya pemberdayaan sosial dalam bentuk usaha ekonomis produktif bg eks penyakit sosial untuk peningkatan kualitas hidup

org

208

134.000.000,00

208

95.630.150,00

71,37

Terlaksananya kegiatan pameran dalam rangka Hari Jadi Magetan

Kegt

1

25.000.000,00

1

25.000.000,00

100,00

Meningkatnya kualitas dan kuantitas PSM serta pengetahuan kinerja TKSK

Org

155.000.000,00

153.253.500,00

100,00

Kelp

200.000.000,00

198.128.250,00

99,06

3 Terbantunya ketrampilan bagi Paca mampu latih

Pengembangan model kelembagaan Meningkatnya pengetahuan dan modal


No 1

Program/ Kegiatan 2 perlindungan sosial

Target

Indikator Kinerja 3 KT, meningkatnya fungsi sosial KW dan Meningkatnya Kualitas pelayanan Orsos JUMLAH SOSIAL

Satuan 4

Kinerja 5


3.694.581.000,00

Kinerja 7


Anggaran 8

9

3.582.829.383,00

96,98


b.

Permasalahan dan Solusi Permasalahan  Acuan data yang dipakai untuk penanggulangan kemiskinan tidak ada kesamaan antar Dinas / Instansi terkait sehingga mengakibatkan sering terjadi penerima manfaat tidak sesuai kriteria  Masih tingginya angka kemiskinan  Masih besarnya jumlah PMKS utamanya 5 prioritas PMKS khususnya gelendangan ,pengemis, gelandangan psykotik, anak jalanan dan WTS  Minimnya fasilitas untuk pelayanan penyandang masalah hasil razia ( Rumah trauma center)  Belum adanya pembagian tugas yang jelas untuk pelayanan mayat terlantar, gelandangan psykotik dan psykotik korban pasung dan penyandang HIV/AIDS Solusi :  Perlu adanya acuan yang jelas yaitu mengacu pada data BPS sesuai dengan PPLS tahun 2011  Melaksanakan koordinasi antar Dinas / Instansi terkait, Camat dan Kepala Desa tentang akurasi data kemiskinan calon penerima manfaat  Mengoptimalkan program / kegiatan Komite PMKS di Kabupaten Magetan  Memanfaatkan potensi aset yang tersedia untuk penampungan sementara yang selanjutnya dikirim ke rehabilitasi sosial sesuai dengan permasalahannya  Perlu adanya kegiatan yang sinergi Komite PMKS sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing


SKPD

Program/ Kegiatan

-

-

Jumlah




23. URUSAN KEBUDAYAAN Urusan Kebudayaan berkaitan dengan sasaran terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah, sebagai leading sector

adalah Dinas Pariwisata

Kebudayaan Pemuda dan Olahraga. Tanggung jawab dan wewenang dalam urusan ini meliputi pembinaan dan pengembangan budaya daerah serta penyusunan kebijakan teknis urusan kebudayaan. Keberhasilan pencapaian sasaran di atas selama kurun tahun 2013-2014 dapat dilihat dari tingkat capaian indikator kinerja dari sasaran tersebut. Secara berurutan dapat diuraikan sebagai berikut : 1.

Jumlah kegiatan festival seni dan budaya Jumlah kegiatan festival seni dan budaya adalah indikator jumlah kegiatan festival seni dan budaya yang dilaksanakan dalam satu tahun, berikut Tabel dari tahun 2013 sampai dengan 2014 : TABEL IV. 140 JUMLAH KEGIATAN FESTIVAL SENI DAN BUDAYA Tahun

Naik / Turun Kuantu %

No.

Uraian

2013

2014

1

Jumlah kegiatan festival seni dan budaya(kegiatan) Sarana penyelenggaraan seni budaya

7

8

1

14,28

3

3

0

0

2

m


2.

Peninggalan/Cagar Budaya (situs) yang dilestarikan. Prosentase

peninggalan/Cagar

Budaya

(situs)

yang

dilestarikan

Merupakan indikator jumlah peninggalan/cagar budaya (situs) yang dilestarikan dibandingkan dengan total benda, situs dan kawasan yang dimiliki daerah. RUMUS Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Jumlah Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah

X100%


No . 1

2

TABEL IV. 141 BENDA SITUS DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN Kawasan Cagar udaya Tahun Yang dilestarikan (%) Uraian 201 2013 2013 2014 4 Jumlah peninggalan/cagar 56 56 80,00 80,00 budaya(situs) yang dilestarikan Jumlah benda, situs dan 70 70 kawasan yang dimiliki daerah Sumber data : Dinas Parbudpora Kab. Magetan

3.

Kelompok seni dan budaya yang menerima pembinaan. Kelompok seni dan budaya yang menerima pembinaan merupakan indikator jumlah kelompok seni dan budaya yang menerima pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Magetan pada tabel sebagai berikut :

RUMUS Jumlah kelompok seni/ budaya yang menerima pembinaan dari % Kelompok seni dan Pemerintah(kelompok) budaya yang X100% Jumlah kelompok seni dan budaya menerima yang pembinaan dimiliki daerah TABEL IV. 142 JUMLAH KELOMPOK SENI/BUDAYA YANG MENERIMA PEMBINAAN Kelompok Seni Yang Menerima Tahun Pembinaan No Uraian (%) . 201 2014 2013 2014 3 1 Jumlah kelompok seni/ budaya 94 39 51,36 14,88 yang menerima pembinaan dari Pemerintah(kelompok) 2 Jumlah kelompok seni dan 183 262 budaya yang dimiliki daerah Sumber data : Dinas Parbudpora Kab. Magetan Selanjutnya urusan Kebudayaan dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program dan Realisasi Kegiatan Urusan kebudayaan pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp. 2.003.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 91,98 % dengan kinerja sebagai berikut :

1.842.519.000,00 atau


REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN KEBUDAYAAN TAHUN 2014 No 1 1

2

3

Program/ Kegiatan 2 Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan Penyelenggaraan dialog kebudayaan

Target

Indikator Kinerja 3 Mewujudkan pelestarian sejarah nilai tradisional adat budaya daerah Terlaksananya kegiatan pengembangan seni dan budaya oleh Desima dan HPK Tersusunya database tentang seniman, budayawan dan sanggar seni Mewujudkan Peningkatan Dan Pemeliharaan Keamanan,Perawatan,BCB,Sejarah Museum Kepeurbakalaan


Kinerja 7

Anggaran 8


Satuan 4

Kinerja 5

paket

1

455.000.000,00

1

436.229.000,00

100,00

paket

1

50.000.000,00

1

48.350.000,00

100,00

50.000.000,00

1

40.725.000,00

100,00

Paket

1

123.000.000,00

1

77.118.000,00

100,00

Terwujudnya pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya

Kegiatan

1

450.000.000,00

1

394.066.000,00

100,00

Pengembangaan Keseniaan dan Kebudayaan Daerah Tersusunya database tentang seniman, budayawan dan sanggar seni Terlaksananya pelatihan seniman serta bimbingan teknis dalam rangka peningkatan

Paket

1

535.000.000,00

1

521.475.000,00

100,00

Paket

1

25.000.000,00

1

25.000.000,00

100,00

Paket

1

50.000.000,00

1

40.251.000,00

100,00


No 1

Program/ Kegiatan 2

Target

Indikator Kinerja

3 kualitas tampilan dan pengelolaan kekayaan daerah Fasilitasi penyelenggaraan festival Terwujudnya penyelenggaraan festifal seni budaya daerah budaya daerah baik di dalam maupun luar daerah JUMLAH KEBUDAYAAN

Satuan 4

Paket

Kinerja 5

1


265.000.000,00

2.003.000.000,00

Kinerja 7

1

Anggaran 8


259.305.000,00

100,00

1.842.519.000,00

91,99


b. Permasalahan dan Solusi Permasalahan  Tempat latihan (Belum adanya gedung kesenian)  Sarana latihan / alat – alat pendukung  Belum adanya tenaga ahli BCB (Arkeologi)  Belum ada museum daerah Solusi  Pinjam tempat  Sewa alat sarana latihan  Perlu adanya tenaga ahli BCB  Rintisan museum daerah c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)

No

-

SKPD

-

Program/ Kegiatan

Jumlah Anggaran


(Rp)

-

-

-

Jumlah

-

-

24. URUSAN STATISTIK Diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) yang bertanggungjawab atas tersedianya data statistik daerah yang akurat dan tepat waktu dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan stratejik. Kebijakan stratejik dalam urusan ini adalah mendokumentasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan informasi hasil-hasil pembangunan. Capaian sasaran dan indikator kinerja yang dihasilkan dalam tahun 2013-2014 dengan sasaran “tersedianya data statistik yang akurat dan tepat waktu” diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut : TABEL IV.143 INDIKATOR KINERJA URUSAN STATISTIK `CAPAIAN KINERJA

N o

Uraian 2013

2014

1

Buku Kabupaten Dalam Angka

Tersedia

Tersedia

2

Buku PDRB Kabupaten

Tersedia

Tersedia

Sumber data: Bappeda Kab. Magetan


Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja urusan statistik periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan yang ditargetkan, kecuali dokumen PDRB tahun 2014 dalam tahap pengolahan data. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan melalui program

pengembangan

data/informasi/statistik

daerah

telah

berhasil

menyediakan dokumen statistik yang memadai bagi para pemangku kepentingan. Ketersediaan data statistik yang akurat dan tepat waktu tentang hasilhasil penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berguna baik bagi para

pemangku

Kabupaten

kepentingan

Magetan.

Melalui

maupun data

lingkungan

statistik

dapat

internal

Pemerintah

dilakukan

kegiatan

perencanaan sehingga menjadi pijakan untuk menetapkan arah kebijakan melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Sedangkan bagi lingkungan internal pemerintah data statistik tersebut merupakan rujukan dalam melakukan pemantauan/monitoring dan mengevaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai, merumuskan perbaikan dan optimalisasi kinerja, dan media akuntabilitas kepada publik. Selanjutnya urusan Statistik Daerah dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program dan Realisasi Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp. 175.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 174.235.000,00 atau 91,99 % dengan lampiran kinerja sebagai berikut :


REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN SATATISTIK TAHUN 2014

No 1 1

Program/ Kegiatan 2 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah

Indikator Kinerja 3

Tersusunya Buku Data Dasar Kabupaten Magetan, PDRB , Data Dasar Kecamatan

JUMLAH URUSAN STATISTIK

Kinerja 5

Anggaran 6

Kinerja 7

Anggaran 8


3

175.000.000,00

3

174.235.000,00

100,00

174.235.000,00

91,99

Target Satuan 4

Dokumen

Realisasi

175.000.000,00


b. Permasalahan dan Solusi Permasalahan  Solusi  c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap) No

SKPD

Program/ Kegiatan

-

-

-


Jumlah

-


25. URUSAN KEARSIPAN Urusan Kearsipan merupakan salah satu urusan wajib yang harus dikelola dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Penyelenggara dalam bidang ini adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah yang memiliki kewenangan desentralisasi di bidang perpustakaan. Tanggung jawab dan wewenangnya terutama berkaitan dengan tujuan stratejik Pemerintah

Kabupaten

Magetan

berupa

meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Kebijakan stratejik yang digariskan dalam RPJMD untuk urusan

ini

adalah

peningkatan

kuantitas

dan

kualitas

kinerja

penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan kearsipan diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal, sedangkan program pembangunan yang dilaksanakan adalah program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah dengan indicator sebagai berikut :

Penerapan pengelolaan arsip secara baku

RUMUS Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku Jumlah SKPD

X 100%


TABEL IV.146 PENERAPAN PENGELOLAAN ARSIP SECARA BAKU No. 1

Indikator Kinerja Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku Jumlah SKPD

2

Tahun % 2014

%

62

61

2013 35

35

56

57

Sumber data : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kab. Magetan

RUMUS Pemerintah Desa/Kelurahanyang sudahmelaksanakan Tata Kelola Kearsipan sesuai ketentuan ( Program Arsip Masuk Desa )

Jumlah Desa/Kelurahanyang telah menerapkan arsip secara baku

X 100%

Jumlah SKPD

TABEL IV. 147 PEMERINTAH DESA/KELURAHANYANG SUDAH MELAKSANAKAN TATA KELOLA KEARSIPAN SESUAI KETENTUAN ( PROGRAM ARSIP MASUK DESA ) Tahun

No.

Indikator Kinerja

1

Jumlah Desa/Kelurahanyang telah menerapkan arsip secara baku Jumlah SKPD (Unit)

2

2013

%

2014

%

227

96,59

228

97


Selanjutnya urusan Kearsipan dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Kearsipan pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp. 857.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 851.391.000,00 dengan

lampiran

kinerja

sebagai

atau 99,29 % berikut

:


REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN ARSIP TAHUN 2014 Target Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran

4

5

6

7

8

Jumlah Petugas Perpustakaan Sekolah

Desa

235

75.000.000,00

235,00

75.000.000,00

100,00

Tersedianya peserta lomna bercerita yang terlatih

Orang

18

27.500.000,00

18,00

27.500.000,00

100,00

Peningkatan pelayanan perpustakaan umum Tersedianya perpustakaan sekolah dan memadai

Bulan

12

185.000.000,00

12,00 185.000.000,00

100,00

Prosen

100

35.000.000,00

35.000.000,00

111,00

Kec

18

135.000.000,00

18,00 135.000.000,00

100,00

1 250.000.000,00

1,00 243.891.000,00

100,00

15.000 100.000.000,00

15.000 100.000.000,00

100,00

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

1 1

2 Program Pendidikan Non Formal Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Pengembangan minat dan budaya baca

3

2

`

Satuan


No

Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah Penataan dan Pengolahan Buku

Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan keliling Meningkatnya kualitas dan kuantitas koleksi bahan pustaka perpustakaan umum Terwujudnya kelancaran sirkulasi

Paket

Eksemplar

Realisasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Perpustakaan

peminjaman buku

Pemeliharaan Bahan Pustaka

Terawatnya koleksi bahan pustaka Jumlah Kearsipan

Prosen

100

50.000.000,00 857.500.000,00

100,00

50.000.000,00

100,00

851.391.000,00

99,29


b. Permasalahan dan Solusi Permasalahan  Dokumentasi yang sebenarnya merupakan bagian dari urusan arsip sementara ini masih melekat pada Tupoksi Bagian Humas Solusi  Bagian ORTALA agar melakukan penataan ulang, terkait dengan Tupoksi dan Kelembagaan khususnya Tupoksi Kearsipan dan Bagian Humas agar tidak terjadi tumpang tindih. c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap) No

SKPD

Program/ Kegiatan

-

-

Jumlah



26. URUSAN PERPUSTAKAAN Urusan Perpustakaan merupakan salah satu urusan wajib yang harus dikelola dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Leading sector dalam bidang ini adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah yang memiliki kewenangan desentralisasi di bidang perpustakaan. Tanggung jawab dan wewenangnya terutama berkaitan dengan tujuan stratejik Pemerintah Kabupaten Magetan berupa Meningkatnya wajib belajar melalui pendidikan non formal dan pemberantasan buta aksara. Kebijakan stratejik yang digariskan dalam RPJMD untuk urusan ini adalah peningkatan jangkauan pelayanan perpustakaan. Sasaran “Meningkatnya Minat baca Masyarakat” : Analisis terhadap pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :  Meningkatnya kunjungan ke perpustakaan 

Merupakan indikator yang menunjukkan minat baca masyarakat yang ditunjukan melalui peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan dibanding tahun dasar.

Adapun perkembangan angka kunjungan ke perpustakaan tahun 2013-2014 adalah sebagai berikut:

RUMUS


Pengunjung perpustakaan

No. 1

2

Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama tahun berjalan

X 100%

Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama tahun lalu

TABEL IV. 144 JUMLAH PENGUNJUNG KE PERPUSTAKAAN Tahun Indikator Kinerja 2013 % 2014 23.669 23.736 Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama tahun 98,99 berjalan Jumlah kunjungan ke 23.929 23.669 perpustakaan selama tahun lalu

% 100,28

Sumber data : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kab. Magetan Perkembangan minat baca masyarakat sangat menggembirakan, terjadi tren peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke Perpustakaan karena layanan kepada masyarakat meningkat melalui koleksi perpustakaan yang meningkat dan bervariasi, perpindahan lokasi gedung perpustakaan ke tempat yang lebih strategis, mengadakan kegiatan promosi perpustakaan, dengan cara kunjungan perrpustakaan sekolah secara bergilir, serta upaya untuk meningkatkan minat baca anak dan siswa sekolah, yaitu dengan cara menyelenggarakan Lomba Bercerita. Namun demikian pelayanan kepada pengunjung perpustakaan melalui pengembangan system informasi sehingga masyarakat dengan cepat memperoleh data buku dan mencari buku tetap perlu dikembangkan. RUMUS

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Jumlah koleksi buku yg tersedia di perpustakaan daerah s/d th berjalan Jumlah koleksi buku yg tersedia di perpustakaan daerah s/d tahun lalu

X 100%


No. 1

2

TABEL IV. 145 JUMLAH PENGUNJUNG KE PERPUSTAKAAN Tahun Indikator Kinerja 2013 % 2014 Jumlah koleksi buku yg tersedia di 105 perpustakaan daerah s/d th 54.486 57.500 berjalan Jumlah koleksi buku yg tersedia di perpustakaan daerah s/d tahun 51.891 54.486 lalu

% 105,5 %


Selanjutnya urusan Perpustakaan dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Perpustakaan pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp. 1.109.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.060.579.343,00 atau 99,28% dengan

lampiran

kinerja

sebagai

berikut

:


REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PERPUSTAKAAN TAHUN 2014 No

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

1

2 Program Pendidikan Kedinasan Pendidikan dan pelatihan teknis Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Penyusunan dan pengesahan jadwal Retensi Arsip Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3

Target

Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran

4

5

6

7

8

%

100

50.000.000,00

Jumlah Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Prosentase Penataan Arsip Baku

Prosen

100

Prosen

Prosentase Monitoring Evaluasi Data Pelaporan

%

Terpenuhinya kualitas pelayanan arsip

Prosentase Jasa dan Pelayanan Administrasi Kantor

54,00


27.000.000,00

60,00

200.000.000,00

200.000.000,00

110,00

100

70.000.000,00

70.000.000,00

111,00

100

25.000.000,00

25.000.000,00

111,00

Paket

1

60.000.000,00

1,00

60.000.000,00

111,00

Bulan

12

250.000.000,00

12,00

242.975.043,00

100,00


No

Program/ Kegiatan

1

2 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

1

6 190.000.000,00

7 1,00

8 184.477.350,00


Paket Unit Unit

1 1 4

86.000.000,00 25.000.000,00 100.000.000,00

1,00 1,00 4,00

83.840.000,00 24.900.000,00 90.036.950,00

108,00 111,00 100,00

Terpenuhinya sepatu dinas

Paket

20

3.550.000,00

20,00

3.550.000,00

100,00

Terpenuhinya petugas kearsipan dinas instansi

Orang

120

50.000.000,00

120,00

48.800.000,00

100,00

Indikator Kinerja

Target Satuan

Kinerja

3 Meningkatkan kelancaran tugas

4 Unit

5

Terpenuhinya kebutuhan CCTV dab AC Terpenuhinya kebutuhan pintu kaca Terawatnya kendaraan dinas

JUMLAH

Realisasi Anggaran

1.109.550.000,00

Kinerja

Anggaran

1.060.579.343,00


b. Permasalahan dan Solusi Permasalahan  Perpustakaan Desa adalah urusan wajib dalam rangka ikut mencerdaskan masyarakat, akan tetapi dari 235 Desa/ Kelurahan yang mempunyai perpustakaan baru ± 30%. Solusi  Bantuan keuangan untuk Desa/ Kelurahan penggunaannya sebagian agar dialokasikan untuk pengadaan Perpustakaan Desa/ Kelurahan. c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap) No

SKPD

Program/ Kegiatan



-

-

-

-

-

-

-

Jumlah


C.

PRIORITAS URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN 1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Urusan pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Magetan dilaksanakan oleh satu satuan kerja, yaitu Dinas Peternakan dan Perikanan. Penyelenggara urusan ini mengemban sasaran “meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan” untuk mendukung tujuan stratejik berupa pengembangan kegiatan perikanan yang berorientasi pada peningkatan produksi dan produktivitas, pendapatan pembudidaya ikan, dan daya saing produk perikanan. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut pada tahun 2014 dapat dilihat dari tingkat capaian indikator kinerja dari sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut:

A.

Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Indikator

peningkatan

produksi

perikanan

budidaya

diukur

dari

persentase peningkatan produksi dan nilai produksi perikanan budidaya. a) Peningkatan

produksi

perikanan

budidaya

didorong

oleh

berkembangnya usaha budidaya perikanan air tawar (kolam) dan meningkatnya

minat

masyarakat

dalam

pembudidayaan

ikan.

Perkembangan produksi perikanan budidaya tahun 2013 dan 2014 tercantum pada tabel berikut:

RUMUS Jumlah Produksi Ikan (ton)th sekarang-Jumlah produksi ikan (ton) tahun lalu

Produksi perikanan

X100%

Jumlah Produksi Ikan (ton)th lalu TABEL IV. 148 PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN No

Uraian

1

Jumlah Produksi Ikan (ton) th sekarang Jumlah Produksi Ikan (ton) th lalu

2

Tahun 2013 937,86

2014 1.152,7

614,00

937,86

Produksi Perikanan (%) 2013 2014 52,75 22,91 5

Sumber Data: Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Magetan


No.

1

2 3

TABEL IV.149 PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA Tahun Naik / Turun Tahun Tahun 2 2 Uraian 0 Kuantum 0 % 1 1 3 4 Ikan Tombro ( t 5,80 10,70 4,9 o n 84,48 ) 4,66 Ikan Patin (ton) 23,60 24,7 1,1 Ikan Nila (ton) Ikan Gurami

117,60 63,98

( t o n )

4

5

88,46 28,60

Ikan Lele (ton) Jumlah

29,14

32,94

35,38 123,71 791,40 937,86

935,77 1.152,75

144,37

18,24

Sumber Data: Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Magetan b). Produksi Ikan Tombro tahun 2014 sebanyak 10,7. ton, meningkat sebanyak 4,9 ton atau 184,48. % jika dibandingkan tahun 2013 yang baru mencapai 5,8 ton. c). Produksi Ikan Patin tahun 2014 sebanyak 24,7 ton meningkat sebanyak 1,1 ton atau 104,66 % jika dibandingkan tahun 2013 yang baru mencapai 23,6 ton. d). Produksi Ikan Nila tahun 2014 sebanyak 117,6 ton, meningkat sebanyak 29,14 ton atau 132,94 % jika dibandingkan tahun 2013 yang telah mencapai 88,46 ton. e). Produksi Ikan Gurami tahun 2014 sebanyak 63,98. ton, meningkat sebanyak 35,38 ton atau 223,71 % jika dibandingkan tahun 2013 yang telah mencapai 28,60 ton. f). Produksi Ikan Lele

tahun 2014 sebanyak 935,77 ton, meningkat

sebanyak 144,37 ton atau 118,24 % jika dibandingkan tahun 2013 yang baru mencapai 791,94 ton. Kenaikan produksi perikanan budidaya

disebabkan adanya program-

program dari pemerintah untuk pengembangan budidaya ikan, bantuan


kepada kelompok pembudidaya ikan, intensifikasi budidaya ikan, pembinaan secara terus menerus kepada POKDAKAN, naiknya harga ikan di pasaran, serta kontrak kinerja antara Dinas Peternakan dan Perikanan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sedangkan penurunan budidaya perikanan disebabkan pembudidaya beralih ke komoditas ikan lain karena permintaan pasar yang berubahubah sehingga pembudidaya juga merubah komoditas perikanannya menjadi yang disenangi oleh pasar (berharga lebih tinggi). B.

Produksi Perikanan di Perairan Umum Indikator peningkatan produksi perikanan di perairan umum diukur dari persentase

peningkatan

produksi

perikanan

di

perairan

umum.

Perkembangan produksi perikanan di perairan umum tahun 2012 dan 2013 tercantum pada tabel berikut:

TABEL IV. 150 PRODUKSI PERIKANAN PERAIRAN UMUM No.

Uraian

1

Ikan perairan umum (ton)

Tahun 2013

2014

36,50

36,71

Naik/Turun Kuantum % 0.21

0,58

Sumber Data: Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Magetan Produksi ikan di perairan umum tahun 2014 sebanyak 36,71 ton, meningkat sebanyak 0,21 ton atau 0,58 % jika dibandingkan tahun 2013 yang baru mencapai 36,50 ton. Selanjutnya urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program dan Realisasi Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2014 di alokasikan anggaran

sebesar

Rp.3.393.722.500,- atau berikut :

Rp.3.451.223.400,98,33 %

dan

terealisasi



REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2014 Target No 1

Program/ Kegiatan 2 Program pengembangan budidaya perikanan Pembinaan dan pengembangan perikanan Pembangunan/Rehab Sarana dan Prasarana Peningkatan Produksi dan Produktivitas usaha Perikanan Budidaya Pembangunan/Rehab Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pembenihan Ikan Penyediaan sarana statistik perikanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Operasional BBI Pengembangan bibit ikan unggul dan sarana prasarana pembenihan ikan Pengembangan Kemitraan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya Program pengembangan perikanan tangkap

Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran


4

5

6

7

8

9

orang

80

Indikator Kinerja 3

Jumlah pembudidaya ikan yang terbina Jumlah peningkatan produksi perikanan budidaya

100.000.000,00

80

100

Prosen

100

1.295.000.000,00

100

99.350.000 1.271.332.000

Jumlah penigkatan produksi benih

Prosen

100

1.423.639.000,00

100

1.395.171.000

100

Jumlah data statistik perikanan yang akura dan terbarukan Jumlah produksi benih ikan di BBI yang berkualitas Jumlah Peningkatan perikanan budidaya dan produksi benih Jumlah peningkatan produksi perikanan budidaya

Prosen

100

25.153.000,00

100

25.040.000

100

Prosen

100

100.000.000,00

100

100.000.000

100

Prosen

100

359.431.400,00

100

354.836.500

100

Prosen

100

10.000.000,00

100

9.993.000

100

100


Program/ Kegiatan 2 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Gerakan Peningkatan Konsumsi Ikan (Gemarikan)

Realisasi

Indikator Kinerja 3 Jumlah peningktan produksi perikanan tangkap

Satuan

Kinerja

4 Prosen

5 100

Anggaran

Kinerja

Anggaran


6 23.000.000,00

7 100

8 23.000.000

9 100

115.000.000,00

100

115.000.000

100

Prosen Jumlah masyarakat yang menerima promosi Gemarikan JUMLAH

Prosen

100

3.451.223.400,00

3.393.722.500,00

98,33


b. Permasalahan dan Solusi Permasalahan  Belum tercukupinya jumlah pakan ideal yang sesuai dengan jumlah ikan yang ada  Terbatasnya tenaga teknis di BBI untuk megoptimalkan fungsi BBI dan bisa memenuhi kebutuhan benih serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat  Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian ikan diperairan umum dengan melakukan penangkapan ikan yang baru ditebar Solusi  Memberikan pakan pada ikan sesuai dengan prioritas produksi  Mengoptimalkan SDM yang ada di BBI.  Sosialiasi terhadap perlakuan terhadap perairan yang baru saja ditebar benih serta penggunaan bahan dan alat yang dilarang oleh pemerintah. c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap) No

SKPD

Program/ Kegiatan



-

-

-

-

-

-

Jumlah 2. URUSAN PERTANIAN Urusan Pertanian adalah salah satu urusan pilihan yang dikelola Pemerintah Kabupaten Magetan dalam rangka pencapaian tujuan stratejik berupa pengembangan kegiatan pertanian yang berorientasi pada peningkatan produksi dan produktivitas, pendapatan petani dan daya saing produk pertanian.

Sedangkan

kebijakan

stratejik

mengembangkan usaha pertanian terpadu

dalam

urusan

ini

adalah

(pertanian tanaman pangan,

peternakan, dan perkebunan). Penyelenggaraan urusan ini di Kabupaten Magetan dilaksanakan oleh tiga satuan kerja, yaitu Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan

Dinas

Peternakan

dan

mengemban tiga sasaran, yaitu :

Perikanan.

Penyelenggaraan

urusan

ini


a)

Meningkatnya

produksi

dan

produktivitas

tanaman

pangan

dan

hortikultura; b)

Meningkatnya Produksi Hasil Perkebunan; dan

c)

Meningkatnya produksi dan populasi peternakan. Gambaran pencapaian masing-masing sasaran diatas dan indikator

kinerjanya dapat dijelaskan sebagai berikut : Sasaran

meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan

hortikultura. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, salah satu prioritas yang harus dilakukan adalah meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Ada dua hal yang dapat dilakukan yaitu peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta perluasan areal panen. Peningkatan produktivitas dapat dilakukan melalui upaya peningkatan mutu intensifikasi

dengan

kegiatan

penumbuhan

dan

pengembangan

para

penangkar benih dalam rangka penyediaan benih bermutu, penggunaan pupuk alternatif/pupuk organik, pengendalian organisme pengganggu tanaman melalui pengendalian hama terpadu, pengkajian dan pengembangan agensia hayati, tata guna air dan penguasaan teknologi pertanian serta penyediaan sarana dan prasarana pertanian, penanganan panen dan pasca panen secara tepat. Sedangkan perluasan areal panen tanaman pangan dan hortikultura diupayakan melalui peningkatan indeks pertanaman serta pengembangan sentra komoditi di beberapa kecamatan potensi. Indikator yang ditetapkan guna memberi gambaran pencapaian sasaran sebagai berikut : A.

Meningkatnya Produksi Dan Produktivitas Tanaman Pangan Dan Hortikultura (1) Peningkatan produksi hasil pertanian

Merupakan indikator yang menggambarkan peningkatan produksi hasil pertanian. Kontribusi peningkatan produksi hasil pertanian Kabupaten Magetan mayoritas didapat dari komoditas padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Perkembangan produksi hasil pertanian tahun 2013 dan 2014 tercantum pada tabel berikut :


RUMUS Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

X100%

Jumlah total PDRB

TABEL IV.151 KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB No.

Indikator Kinerja

1

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian Jumlah total PDRB

2

Tahun 2013 2.161.369.070

% 68,89 0

3.137.005.430

Sumber Data: Dinas Pertanian Kab. Magetan RUMUS Peningkatan pertanian

No.

produksi

Produksi padi tahun sekarang Produksi padi tahun sebelumnya(per komoditi) Produksi padi tahun sebelumnya

TABEL IV.152 PRODUKSI HASIL PERTANIAN Tahun (Kuintal) Indikator Kinerja 2013 2014

1

Padi

2

X100%

Naik Turun Kuantum

(%)

3.053.587

3.041.600

-11.987

(0,39)

Jagung

767.369

778.030

10.661

1,39

3

Ubi Kayu

952.051

934.790

-17.261

(1,81)

4

Ubi Jalar

556.832

593.200

36.368

6,53

Sumber Data: Dinas Pertanian Kab. Magetan

(2)

Peningkatan produktivitas hasil pertanian Merupakan

indikator

yang

menggambarkan

peningkatan

produktivitas hasil pertanian. Kontribusi peningkatan produktivitas hasil

pertanian

Kabupaten

Magetan

mayoritas

didapat

dari

komoditas padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Perkembangan produktivitas hasil pertanian tahun 2013 dan 2014 tercantum pada tabel berikut :


RUMUS Produksi (kuintal) Peningkatan produktifitas Luas Panen ( Ha )

Pertanian

2

TABEL IV.153 PRODUKTIVITAS HASIL PERTANIAN Tahun (Kuintal) Naik / Turun Uraian 2013 2014 Kuantum (%) 64,08 (1,97) -1,29 Padi 65,37 57,36 (12,64) -8,3 Jagung 65,66

3

Ubi Kayu

449,93

526,34

76,41

16,98

4

Ubi Jalar

375,98

296,9

-79,08

(21,03)

No. 1


(3) Peningkatan produksi sayur-sayuran

Merupakan indikator yang menggambarkan peningkatan produksi sayur-sayuran. Kontribusi peningkatan produksi sayur-sayuran Kabupaten Magetan mayoritas didapat dari komoditas bawang merah, sawi, cabe, dan tomat. Perkembangan produksi sayur-sayuran tahun 2013 dan 2014 tercantum pada tabel berikut:

No. 1 2 3 4

TABEL IV.154 PRODUKSI SAYUR-SAYURAN Tahun (Kuintal) Uraian 2013 2014 Bawang Merah 9.951 14.665 Sawi 33.214 45.363 Cabe 14.542 11.813 Tomat 34.716 22.741

(%) 47,37 36,58 (18,76) (34,49)


(4) Peningkatan produktivitas sayur-sayuran

Merupakan indikator yang menggambarkan peningkatan produktivitas sayur-sayuran. Kontribusi peningkatan produktivitas hasil pertanian Kabupaten Magetan mayoritas didapat dari komoditas bawang merah, sawi, cabe, dan tomat. Perkembangan produktivitas sayur-sayuran tahun 2013 dan 2014 tercantum pada tabel berikut :


TABEL IV.155 PRODUKTIVITAS SAYUR-SAYURAN No.

Uraian

Tahun (kuintal) 2014

(%)

69,83

(1,75)

1

Bawang Merah

2013 71,08

2

Sawi

115,33

121,29

5,17

3

Cabe

41,91

39,77

(5,1)

4

Tomat

192,86

140,38

(27,21)


(5) Peningkatan produksi buah-buahan

Merupakan indikator yang menggambarkan peningkatan produksi buah-buahan

di Kabupaten Magetan. Produksi buah-buahan di

Kabupaten Magetan pada tahun 2014 secara umum fluktuatif dan mayoritas didapat dari komoditas Jeruk, Mangga, dan Pisang. Perkembangan produksi buah-buahan pada tahun 2013 dan 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

No. 1 2 3 4 5 6 7 8

TABEL IV.156 PRODUKSI BUAH-BUAHAN Tahun (Kuintal ) Uraian 2013 2014 Jambu Biji 1.607 1.474 Jeruk 186.832 216.261 Mangga 107.811 202.648 Pepaya 16.878 17.872 Pisang 104.367 64.603 Blimbing 1.087 547 Sawo 771 1.945 Sirsak 91 27

(%) (8,27) 15,75 87,96 5,89 (38,1) (49,67) 152,27 (70,32)

Sumber Data: Dinas Pertanian Kab. Magetan Selanjutnya urusan Pertanian dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pertanian sebesar

pada tahun 2014 di

alokasikan

anggaran

Rp. 27.413.707.572,00 dan terealisasi sebesar Rp.

26.972.653.360 atau 98,39 % dengan lampiran kinerja sebagai berikut :


REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PERTANIAN TAHUN 2014 Target No 1 1

2

Program / Kegiatan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor

Indikator Kinerja

Realisasi Anggaran (Rp) 6

Anggaran (Rp) 8

Satuan

Kinerja

4

5

Pembayaran rekening listrik air dan telepon

Bulan

12

299.125.000

12

294.117.461

100,00

Paving halaman kantor dan kamar kecil Mebeulair untuk BPP, labtop, proyektor, dan printer Pengadaan BBM sukucadang dan perbaikan

Paket Paket

1 1

155.000.000 520.362.000

1 1

153.594.000 517.368.228

100,00 100,00

Paket

1

150.000.000

1

149.707.381

100,00

Paket

1

176.500.200

1

166.744.200

100,00

unit

7

2.318.000.000

7

2.283.918.000

100,00

3

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Pekarangan Honorarium penjaga malam, pengelola Kantor Dinas gudang, pengelola kebun, dan kebersihan kantor Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pembangunan BPP dan rehap BPP

Kinerja


7

9


Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

1

2

3


Kinerja

Anggaran (Rp) 8


Satuan

Kinerja

4

5

Sepatu laki-laki dan perempuan

Unit

242

43.800.000

242

42.000.000

100,00

Sosialisasi pelatihan dan monev puap, HR pendamping Sosialisasi, Bantuan bibit biofarmaka

Paket

1

100.000.000

1

99.673.250

100,00

Paket

1

217.000.000

1

215.844.000

100,00

Sosialisasi, jalan agrowisata, studi banding, pembelian tanah, gerobak niaga, penataan lapak Sosialisasi, bantuan bibit buah-buahan, peralatan pertanian Sosialisasi, bantuan bibit bawang putih, bawang merah dan bokhasi Bantuan bibit jeruk keprok

Paket

1

449.000.000

1

446.981.000

100,00

Paket

1

300.000.000

1

296.970.000

100,00

Paket

1

219.000.000

1

216.767.000

100,00

Batang

14.425

250.000.000

14.425

248.346.000

100,00

7

9

Kantor 3

4

Program Peningkatan Disipin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan kemampuan lembaga petani Pengembangan Agrobisnis Tanaman Hias dan Bio Farmaka Pengembangan Agrowisata BuahBuahan Pengembangan Agribisnis Buah-Buahan Agrobisnis Sayur - Sayuran

5

Pengembangan dan pengadaan bibit buah buahan Program Peningkatan Ketahan Pangan


Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

1

2 (pertanian/perkebunan) Penyusunan data base potensi produksi pangan Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

3

6

7

Alat ubinan, buku data statistik Bantuan benih sayuran

Pengadaan alat pasca panen (3 corn seller, 5 power threser, 7 pedal threser, 1 alat pengolah biofarmaka, 1 alat pengolah ubi jalar, 1 alat pengolah waluh) Pengembangan intensifikasi tanaman Bantuan benih (padi 1.800 kg, jagung 450 kg, padi, palawija pupuk organik hayati 27.600 kg) Peningkatan mutu dan keamanan Sosialisasi, SL GAP, mini screen, benih 20.000 pangan batang, bokhasi 20.000 kg Penelitian dan pengembangan teknologi Bantuan benih (padi 500 kg, ubi jalar 13.500 budidaya kg, pupuk organik 45.000 kg) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Promosi atas hasil produksi Even Promosi pertanian/perkebunan unggulan daerah Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan


Kinerja

Anggaran (Rp) 8


Satuan

Kinerja

4

5

Paket

1

88.325.000

1

77.954.740

100,00

Kec

18

151.000.000

18

150.303.000

100,00

Paket

1

318.413.000

1

306.265.000

100,00

Paket

1

150.000.000

1

148.462.000

100,00

Paket

1

326.000.000

1

324.186.250

100,00

Paket

1

250.000.000

1

240.870.000

100,00

kali

5

392.500.000

5

392.500.000

100

7

9


8

Program / Kegiatan 2 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Pengadaan sarana dan prasarana teknologi budidaya pertanian Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian Pendampingan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air dan lahan (DAK) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Penyediaan sarana produksi

Indikator Kinerja

Realisasi

Satuan

Kinerja

3 Hand traktor 26 unit, cultivator 2 unit, transplanter 1 unit

4 Paket

5 1

Anggaran (Rp) 6 715.000.000

Rehap JIT 50 lokasi, sumur pompa dangkal

Paket

1

Pembangunan dan rehap jaringan irigasi tersier Hand traktor 1 unit, pompa air 1 unit, perontok jagung 2 unit, perontok padi 1 unit, gedung pertemuan 1 unit JIT dan JUT

Paket


7 1

Anggaran (Rp) 8 664.162.500

7.070.224.822

1

6.990.173.200

100,00

1

4.000.000.000

1

3.980.905.700

100,00

Paket

1

607.000.000

1

594.216.000

100,00

titik

18

1.570.000.000

18

1.553.767.500

100,00

Perencanaan dan pengawasan SID APBN

Paket

1

104.600.000

1

104.195.000

100,00

Rehap JUT dan Pipanisasi

Paket

1

2.645.072.750

1

2.622.804.600

100,00

Penyusunan dan sosialisasi perbup,

Paket

1

490.000.000

1

479.992.550

100,00

Kinerja

9 100,00


Program / Kegiatan 2 pertanian/perkebunan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pengembangan Kawasan Jeruk Keprok Pengembangan Kawasan Pamelo

9

Pengembangan dan pemantapan kawasan buah unggulan daerah Program pemberdayaan penyuluh pertanian /perkebunan lapangan Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

Indikator Kinerja


Anggaran (Rp) 8

Satuan

Kinerja

4

5

Paket

1

1.129.784.800

1

1.039.044.800

100,00

Paket

1

250.000.000

1

243.699.500

100,00

Bantuan benih 10.400 bt, SL GAP, irigasi tertutup, peralatan pasca panen Dem rehap kebun, SL GAP, benih 5.600 bt, tanaman sela, peralatan pasca panen Bantuan benih pisang

Paket

1

950.000.000

1

944.421.500

100,00

Paket

1

250.000.000

1

248.218.000

100,00

batang

16.600

200.000.000

16.600

197.900.000

100,00

Penyusunan program

Paket

1

558.000.000

1

536.581.000

100,00

26.972.653.360

98,40

3 penyusunan RDKK monev Penangkaran benih padi 20 ha, kentang 1 ha, talud kebun benih 2 lokasi, peralatan penangkaran Pelatihan pembuatan agensi hayati, rumah burung hantu, alat lab

JUMLAH

27.413.707.572

Kinerja


7

9

Sumber data: Dinas Pertanian Kab. Magetan


b. Catatan : Penurunan hasil Produksi padi dari

3.053.587 kuintal tahun 2013 turun

menjadi 3.041.600 kuintal atau 0,39 %, terkena bencana alam debu gunung kelud pada bulan Pebruari saat tani padi pengisian bulir. c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap) No

SKPD

Program/ Kegiatan



-

-

-

-

-

-

Jumlah B.

Meningkatnya Produksi Hasil Perkebunan Persentase indikator

Peningkatan Produktivitas Hasil Perkebunan merupakan

yang

menggambarkan

peningkatan

produktivitas

hasil

perkebunan. Perkembangan produktivitas hasil perkebunan pada tahun 2013 dan 2014 dapat dilihat pada tabel berikut : RUMUS

Peningkatan produksi Perkebunan

Produksi Perkebunan tahun sekarang - Produksi tahun sebelumnya(per komoditi) Produksi Perkbunan tahun sebelumnya

X100%

TABEL IV. 157 PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PERKEBUNAN No.

Uraian

1

Tebu

2

Kelapa

3

Cengkeh

4

Kopi

5

Tembakau

6

Kakao

7

Jambu mete

8

Kapuk Randu

Tahun (Kuintal) 2013

Naik / Turun

2014

%

494.387,19

509.427,00

3,04

12.080,50

13.327,10

10,32

829,50

877,00

5,73

959,96 6.184,77

940,00

2,08

3.086,06

- 50,10

333,90

315,00

- 5,66

1.297,25

1.120,00 324,90

- 13,66

384,50

- 15,60

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan


RUMUS Produksi (kuintal)

Peningkatan produktifitas Perkebunan

Luas Panen ( Ha )

TABEL IV. 158 PENINGKATAN PRODUKTIVITAS HASIL PERKEBUNAN No.

Uraian

Tahun (Kuintal)

Naik / Turun

2013

2014

Kuantum

%

1

Tebu

61,50

63,87

2,37

4

2

Kelapa

9,68

11,40

0,72

7

3

Cengkeh

2,72

2,78

0,06

2

4

Kopi

3,29

3,28

-0,01

-0,3

5

Tembakau

6,35

5,70

-0,65

-11

6

Kakao

3,10

2,83

-0,27

10

7

Jambu Mete

3,20

2,96

-0,24

-8

8

Kapuk Randu

2,80

2,70

-0,1

-4

Sumber Data: Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Magetan Selanjutnya Urusan Perkebunan Dilaksanakan Melalui Program Dan Kegiatan Sebagai Berikut : a. Program dan Realisasi Kegiatan Urusan Perkebunan Pada Tahun 2014 Di Alokasikan Anggaran Sebesar Rp.3.224.500.000 Dan Terealisasi Sebesar Rp3.210.024.200,- Atau 99,55% dengan

Lampiran

Kinerja

Sebagai

Berikut

:


Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

1 1

2 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

3

2

3

4

Realisasi


Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran

4

5

6

7

8

Orang

30

30.000.000,00

30

30.000.000,00

100,0

Memeperluas informasi peluang pemasaran hasil

Kali

2

115.000.000,00

2

114.300.000,00

100,00

Meningkatnya produksi perkebunan.

Unit

3

575.000.000,00

3

573.870.000,00

100,00

Tersedianya alat mekanisasi.

Unit

7

1.039.500.000,00

7

1.035.644.000,00

100,00

Meningkatnya produksi tebu Lancarnya pinjaman modal di KPTR

Paket

1

400.000.000,00

1

399.514.200,00

100,00

Paket

1

100.000.000,00

1

97.775.000,00

100,00

Meningkatnya ketrampilan petani

JUMLAH PERKEBUNAN

2.259.500.000,00

2.251.103.200,00


b. Permasalahan dan Solusi Permasalahan  Kurang layaknya sarana prasarana produksi (Jalan Produksi)  Rendahnya harga gula Solusi  Meningkatkan jalan prooduksi  Menekan biayan produksi dan meningkatkan penggunaan mekanisasi serta menghentikan import gula rafinasi.


SKPD

Program/ Kegiatan



-

-

-

-

-

-

-

Jumlah

C. Meningkatnya Produksi Dan Populasi Peternakan Persentase Peningkatan Produksi Daging, Telur, Dan Susu 1). Perkembangan Produksi Daging, Telur, Dan Susu Merupakan indikator yang menggambarkan peningkatan produksi daging, telur, dan susu. Produksi daging dan telur di Kabupaten Magetan periode tahun

2013-2014 dapat dilihat pada tabel berikut: TABEL IV.159 PENINGKATAN PRODUKSI DAGING, TELUR, DAN SUSU Tahun Naik / Turun Satuan 2013 2014 Kuantum % Kg 7.017.667 8.837.294 1.819.627 25,93

No

Uraian

1

Daging

2

Telur

Kg

3

Susu

Liter

18.365.642

17.780.121

-585.521

-3,19

153.990

137.175

-16.815

-0,92

Sumber data Dinas Peternakan dan Perikanan


Tabel IV. 160 KONSUMSI DAGING SAPI Tahun

No

Uraian

1

Produksi daging (kg/tahun) Konsumsi daging sapi (kg/Kap/th n) Konsumsi daging sapi olahan (sosis, daging kaleng dan dendeng) (kg/Kap/thn)

2

3

2013 862.429

2014 906.428

1,226

0,636

Naik / Turun % Kuantum 43.999

5,10

1,338

0,112

9,14

0,648

0,012

1,89

Sumber data Dinas Peternakan dan Perikanan Kenaikan konsumsi daging sapi

dikarenakan meningkatnya kesadaran

masyarakat untuk mengkonsumsi daging sapi yang mempunyai kandungan protein dan asam amino lebih lengkap dari pada daging yang lain seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat demikian. 2). Perkembangan Populasi Ternak Merupakan indikator yang menggambarkan peningkatan produksi ternak. Perkembangan produksi ternak dalam periode tahun 2013-2014dapat dilihat pada tabel berikut:

1

TABEL IV.161 PENINGKATAN POPULASI TERNAK (EKOR) Tahun Naik / Turun Uraian 2013 2014 Kuantum % Sapi Potong 96.185 106.913 10.728 11,15

2

Sapi Perah

174

191

17

9,77

3

Kerbau

308

331

23

7,47

4

Kambing

39.418

37.918

-1.500

-3,81

5

Domba

29.689

29.838

149

0,50

6

Kuda

165

166

1

0,61

7

Ayam Buras

702.210

684.104

-18.106

-2,58

8

Ayam Petelur

2.889.49

9

Ayam Pedaging

3.667.69

10

Itik

27.579

2.704.10 7 9.327.20 2 27.776

-185.397 0 5.659.50 0 197

154,31 8 0,71

11

Entok

7.876

7.995

119

1,51

No

-6,42

Sumber data Dinas Peternakan dan Perikanan


Peningkatan populasi ternak sapi potong dikarenakan meningkatnya minat beternak yang meningkat seiring dengan peningkatan harga ternak sapi. selain itu juga banyaknya program-program pemerintah daerah dan pusat untuk mendukung swasembada daging sapi tahun 2014. Untuk penurunan ternak kambing karena banyaknya ternak kambing yang keluar daerah untuk mencukupi konsumsi dan program pengadaan ternak kambing yang diadakan oleh pemerintah provinsi untuk daerah diluar Magetan. Penurunan ternak ayam petelur karena siklus penggantian (Replacement) induk ayam petelur yang harus mengeluarkan ternak-ternak yang sudah tidak produktif (afkir). Selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program dan Realisasi Kegiatan Peternakan pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp. 7.341.094.819,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.021.425.423,00 atau 95,65 % dengan lampiran kinerja sebagai berikut :


REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN PETERNAKAN TAHUN 2014

No 1

Program/ Kegiatan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur

Target

Indikator Kinerja


Realisasi

Satuan 4

Kinerja 5

Jumlah jasa dan pelayanan administrasi perkantoran yang terselesaikan

Paket

1

357.886.800,00

1

344.723.961

100

Jumlah Pengadaan mebeler dan komputer

Prosen

65

2.579.689.000,00

65

2.513.291.000

100

unit

11

180.000.000,00

0

-

Paket

1

107.396.519,00

1

107.246.169

100

Paket

1

5.800.000,00

1

5.800.000

100

Paket

1

37.200.000,00

1

37.200.000

100

Paket

1

8.250.000,00

1

8.250.000

100

3

Jumlah pengadaan kendaraan operasional Jumlah penyedotan septitank RPH dan Perbaikan kantor Jumlah Servis dan pembelian suku cadang kendaraan roda empat Jumlah servis peralatan kantor Jumlah servis peralatan kantor

Anggaran (Rp) 6

Kinerja 7

Anggaran (Rp) 8

9

0


No

Program/ Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Program peningkatan produksi hasil peternakan Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Pembibitan dan perawatan ternak

Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Penilitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak Pengembangan agribisnis peternakan

Bimbingan dan Rekomendasi Tehnis Usaha Peternakan Promosi dan Gelar Kontes Ternak

Target

Indikator Kinerja

Realisasi

Jumlah pengadaan sepatu dinas

Satuan pasang

Kinerja 120

Anggaran (Rp) 22.200.000,00

Kinerja 120

Jumlah vaksinasi avian influenza (AI)

Prosen

65

300.000.000,00

Jumlah pembangunan pos IB di Kabupaten Magetan Jumlah honor Tenaga kerja, pengadaan obat-obatan, pakan dan peralatan Jumlah kelompok ternak yang menerima paket bantuan Jumlah pakan ternak yang terjangkau masyarakat Jumlah pengadaan Pakan, obatobatan dan peralatan untuk sapi perah Jumlah kelompok KUPS, KKPE KUR dan LM3 yang terbina Jumlah pelaku peternakan yang mengikuti lomba dan kontes ternak tingkat kabupaten

unit

5

paket


Anggaran (Rp) 22.200.000

100

65

298.016.360

100

1.000.000.000,00

5

995.173.000

100

1

110.000.000,00

1

109.794.200

100

kecamatan

5

60.000.000,00

5

58.125.000

100

Prosen

100

245.000.000,00

100

240.244.700

100

Paket

1

255.000.000,00

1

254.084.550

100

Prosen

100

25.000.000,00

100

24.964.500

100

Kecamatan

18

100.000.000,00

18

100.000.000

100


No

Program/ Kegiatan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah Penyuluhan pemasaran produksi peternakan Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil peternakan masyarakat Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat Penyebaran dan Pengembangan Sapi Kereman Inventarisasi dan Pendataan Pelaku Usaha Peternakan Bantuan ternak untuk pemberdayaan masyarakat peternak Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Promosi dan Penyuluhan Hasil Produksi

Target

Indikator Kinerja

Realisasi

Satuan

Kinerja

Prosen

100

200.000.000,00

100

199.753.000

100

jenis

2

111.512.500,00

2

111.287.500

100

jenis

2

50.000.000,00

2

50.000.000

100

unit

1

974.160.000,00

1

935.298.533

100

Jumlah informasi harga pasar hasil produksi masyarakat yang tersaji

Laporan / tahun

24

15.000.000,00

24

14.940.000

100

Jumlah Kelompok sapi kereman yang terbina Jumlah data pelaku usaha peternakan Jumlah kelompok ternak yang menerima paket bantuan Jumlah pelatihan pelayanan tenaga kesehatan hewan dan pemetaan penyakit hewan Jumlah pendampingan lomba

kecamatan

5

125.000.000,00

5

124.886.000

100

kecamatan

10

22.000.000,00

10

21.997.000

100

kelompok

2

125.000.000,00

2

124.650.000

100

kali

2

50.000.000,00

2

50.000.000

100

kelompok

1

100.000.000,00

1

99.990.550

100

Terkendalinya prevalensi penyakit hewan di Kabupaten Magetan Jumlah kegiatan promosi produk unggulan peternakan dan perikanan Jumlah sosialisasi elektronik tentang keamanan pangan asal hewan dan penanggulangan penyakit hewan jumlah pembangunan tempat penampungan susu dan peralatnya

Anggaran (Rp)

Kinerja


Anggaran (Rp)


No

Program/ Kegiatan Peternakan Masyarakat Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna

Target

Indikator Kinerja

Realisasi Anggaran (Rp)

Kinerja


Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

orang

67

125.000.000,00

67

124.727.300

100

Kelompok

7

50.000.000,00

7

44.782.100

100

kelompok tingkat nasional

Jumlah peserta pelatihan teknologi tepat guna

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Pembinaan kemampuan dan Jumlah kelompok di lingkungan keterampilan kerja masyarakat di penghasil bahan baku tembakau lingkungan industri hasil tembakau atau yang meningkat pemahaman teknis daerah penghasil bahan baku industri budidaya sapi kereman dan sapi hasil tembakau betina Jumlah Peternakan

7.341.094.819,00

7.021.425.423,00

95,65


b. Permasalahan dan Solusi Permasalahan  Pelaksanaan E-purchasing pada produk yang sesuai dengan anggaran dan spesifikasi barang salah satu penyedia jasa mengalami hambatan berupa tidak tayangnya rincian produk yang mengakibatkan terkendala pada poses pengadaan barang  Belum terpenuhinya target vaksinasi karena kecilnya jumlah vaksin yang bisa disediakan dari anggaran APBD Kabupaten.  Indukan sapi potong di Balai latihan Peternakan (BLP) yang sudah ekonomis Solusi  Menganggarkan kembali kegiatan pengadaan kendaraan dinas tersebut pada APBD tahun 2015  Perlunya penambahan anggaran untuk pengadaan vaksin  Perlu adanya peremajaan indukan sapi potong yang sudah ekonomis.


SKPD

Dinas Peternakan dan Perikanan

Program/ Kegiatan

Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaa n Kendaraa n Dinas

Jumlah


180.000.000,00

180.000.000,00


Pelaksanaan Epurchasing pada produk yang sesuai dengan anggaran dan spesifikasi barang salah satu penyedia jasa mengalami hambatan berupa tidak tayangnya rincian produk yang mengakibatkan terkendala pada poses pengadaan barang


3. URUSAN KEHUTANAN Urusan pemerintahan di bidang Kehutanan yang memiliki wewenang dan tanggungjawab atas pengelolaan hasil hutan rakyat dan hasil perkebunan ini dilaksanakan oleh satu satuan kerja, yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Penyelenggaraan urusan ini mengemban sasaran meningkatnya rehabilitasi dan konservasi lingkungan dan dalam rangka pencapaian tujuan stratejik berupa optimalisasi pemenfaatan hutan dan lahan serta pengembangan tanamannya secara berkelanjutan. Indikator yang ditetapkan guna memberi gambaran pencapaian sasaran sebagai berikut :

1)

Produksi jenis kayu jati Produksi jenis kayu jati adalah indikator produksi kayu jati tiap tahun. Perkembangan produksi kayu jati selama periode 2013-2014 seperti yang terlihat pada tabel berikut :

No. 1

TABEL IV. 162 PENINGKATAN PRODUKSI KAYU JATI Tahun Naik / Turun Uraian Kuantum % 2013 2014 Produksi kayu jati (m3)

1.592,43

1.605,25

12,82

0,80

Sumber data Dinas Kehutanan dan Perkebunan

2)

Produksi jenis kayu sengon Produksi jenis kayu sengon adalah indikator yang menggambarkan upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi kayu sengon.

No. 1

Uraian Produksi sengon (m3)

TABEL IV. 163 PRODUKSI KAYU SENGON TAHUN 2013-2014 Tahun Naik / Turun 2013 2014 Kuantum % kayu 1.929,38 1.965,50 36,12 1,87

Sumber data Dinas Kehutanan dan Perkebunan 3)

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Rehabilitasi

hutan

dan

lahan

kritis

merupakan

indikator

yang

menggambarkan upaya pemerintah menanggulangi kerusakan hutan dan lahan kritis tiap tahun. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang melibatkan berbagai kalangan masyarakat seperti Perum Perhutani dan masyarakat sekitar hutan dan sebagian masyarakat mulai memahami tentang tata cara pemeliharaan


hutan dan penanganan lahan kritis. Kegiatan Rehabilitasi hutan dan lahan kritis selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2014 dapat digambarkan sebagai berikut : RUMUS Luas lahan kritis yang direhabilitasi Luas lahan kritis

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

X100%

TABEL IV. 164 REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN KRITIS Tahun

No

Uraian

1

Luas lahan kritis yang direhabilitasi Luas lahan kritis

2

2013

2014

3.956

235

6.114,91

6.114,91

Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis (%) 2013 2014 64,69

3,84

Sumber data Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Selanjutnya urusan Kehutanan dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program dan Realisasi Kegiatan Urusan Kehutanan pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp. 5.460.766.450,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.380.440.641 atau 98,53% dengan lampiran kinerja sebagai berikut :


REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN KEHUTANAN TAHUN 2014 Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Anggaran (Rp)

4

5

6

7

8


Lancarnya administrasi perkantoran 12 bln.

Tahun

1

226.175.100,00

1

217.292.691,00

100,00

Jumlah gedung kantor yang representatif Jumlah peralatan kerja : 1 mesin tik, 1 tanggal lipat, 1 unit AC, 1 set almari arsip. 1 almari kaca, 1 almari katalog, 1 buah papan pengumuman , 2 unit computer note book, 1 printer dot matrik 1 unit meja eselon II, 1 buah podium, 1 unit kursi tunggu, 60 m korden 1 set sound system dan 1 unit sepeda motor. Terwujudnya gedung kantor yang nyaman dan representative. Gedung kantor yang representatif

Unit paket

1 1

175.000.000,00 213.349.500,00

1 1

174.710.000,00 213.179.500,00

100,00 100,00

Unit

1

300.624.850,00

1

295.990.850,00

100,00

Unit

1

545.500.000,00

1

528.641.000,00

100,00

Jumlah sepatu

Orang

67

12.950.000,00

67

12.550.000,00

100,00

Target No

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

1

2

3

1

2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 3

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Realisasi


Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

1

2

3

4

Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan Pengembangan hutan tanaman Pengembangan hasil hutan non kayu Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan Pengelolaan dan pemanfaatan hutan

5

6

Program rehabilitasi hutan dan lahan Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan Penanaman Tanaman Penghijauan Lingkungan Penanaman bibit/benih tanaman buahbuahan Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Pencegahan dan pengendalian kebakaran

Realisasi


Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Anggaran (Rp)

4

5

6

7

8

Tersedianya bibit tanam an kehutanan Aneka usaha kehutanan.

batang

8.400

100.000.000,00

8.400

99.580.000,00

100,00

batang

2.794

200.000.000,00

2.794

196.728.000,00

100,00

Terwujudnya kelestarian alam

batang

2.794

150.000.000,00

2.794

148.160.000,00

100,00

Tersedianya bibit tanaman.

Batang/ Unit

3.850

100.000.000,00

3.850

99.750.000,00

100,00

Bh/ha

10/250

200.000.000,00

1.065

196.150.000,00

100,00

batang

3.860

240.000.000,00

2.127

236.690.000,00

100,00

Btg, tan Kg pupuk Ha

8.500 8.500

1.476.167.000,00

1.455.031.600,0 0

100,00

1.065

100.000.000,00

1.065

97.870.000,00

100,00

Meningkatnya produksi.

batang

2.127

185.000.000,00

2.127

180.746.000,00

100,00

Menurunnya luas kebakaran hutan

batang

8.500

96.000.000,00

4.800

93.450.000,00

100,00

Terwujudnya rehabilitasi dan konservasi alam Meningkatnya jumlah populasi tanaman Terwujudnya rehabilitasi dan konservasi alam Meningkatnya jumlah populasi tanaman

8.500


Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

1

2

3

7

8

9

10

Realisasi


Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Anggaran (Rp)

4

5

6

7

8

orang

60

75.000.000,00

60

75.000.000,00

100,00

Hari Bakti rimbawan dan hari menanam pohon Indonesia (HMPI)

kali

2

100.000.000,00

2

100.000.000,00

100,00

Peningkatan produksi dan produktivitas

kg

10.050

565.000.000,00

10.050

559.991.000,00

100,00

Terwujudnya kelembagaan petani tembakau (Sosialisasi, Bantuan Pupuk)

unit

2

33.000.000,00

2

32.600.000,00

100,00

kg

10.050

100.000.000,00

100.000.000,00

100,00

batang

14.500

267.000.000,00

266.330.000,00

100,00

hutan dan lahan Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Mendorong Pembudidayaan Bahan Baku Dengan Kadar Nikotin Rendah Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau Program Pembinaan Industri

Ketrampilan penerbit SKAU

Kemitraan UKM dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku Program Pembinaan Lingkungan Sosial Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi

Peningkatan kemitraan usaha . Terwujudnya diversifikasi tanaman tembakau ( Bantuan bibit dan sosialisasi)

10.050

14.500


Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

1

2

3 JUMLAH

Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Anggaran (Rp)

4

5

6

7

8

5.460.766.450,00

5.380.440.641



b. Permasalahan dan Solusi Permasalahan  Penanaman

tanaman

kayu

masyarakat

cenderung

memilih

/

mengutamakan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, namun kurang memperhatikan keseuaian lahan dan azas konservasi.  Hasil produksi hutan rakyat sulit untuk dimonitor. Solusi  Penaman dengan si/stem prosentase dalam satu hamparan yang meliputi tanaman kayu, MPts dan tanaman peneduh maupun penyimpan air.  Para penerbit /kepala desa menyampaikan laporan hasil produksi diwilayahnya kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan.


SKPD

Program / Kegiatan

-

-

Jumlah



4. URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral adalah salah satu urusan pilihan yang dikelola Pemerintah Kabupaten Magetan dalam rangka pencapaian tujuan stratejik berupa meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumbersumber daya energi dan mineral dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan. Sedangkan kebijakan stratejik dalam urusan ini adalah meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pendapatan di bidang energi dan sumber daya mineral daerah. Leading sector urusan ini adalah Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan. Penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral diarahkan untuk mencapai sasaran “meningkatnya pengelolaan energi dan sumber daya mineral daerah”. Pencapaian sasaran tersebut pada tahun 2014 dapat dilihat dari tingkat capaian indikator kinerja dari sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :


1.

Persentase Pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) berijin Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah perusahaan/kelompok masyarakat (Pokmas) yang memiliki ABT berijin dibandingkan dengan jumlah

perusahaan/Pokmas

yang

memanfaatkan

ABT.

Realisasi

pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) berijin tahun 2013 tahun dan 2014 adalah sebagai berikut: TABEL IV.165 PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH No 1 2 3

Tahun 2013 2014 40 40

Uraian Jumlah

perusahaan/pokmas yang memiliki ABT berijin Jumlah perusahaan/pokmas yang memanfaatkan ABT % perusahaan/pokmas yang memiliki ABT berijin

141

141

28,37

28,37

Naik (turun) Kuantum % 0 0 0

0

Sumber Data: Bagian Administrasi S D A Setdakab. Magetan Dari data diatas tampak bahwa sampai dengan tahun 2014 terdapat 141 Perusahaan / Pokmas

yang memanfaatkan ABT, namun yang berijin

baru 40 perusahaan/pokmas atau 28,37 %. Langkah-langkah yang dilakukan instansi pada masa yang akan datang: a. Menginventarisasi jumlah perusahaan/Pokmas yang memanfaatkan ABT; b. Melakukan

sosialisasi

kepada

perusahaan/Pokmas

yang

memanfaatkan ABT. 2.

Persentase Jumlah KK yang sudah terlayani energi listrik Merupakan indikator jumlah KK yang sudah terlayani energi listrik dibandingkan

dengan

jumlah

KK

di

Kabupaten

Magetan

yang

menunjukkan pemerataan masyarakat dalam mendapatkan energi listrik. Realisasi jumlah KK yang sudah terlayani energi listrik tahun 2013 dan 2014adalah sebagai berikut :

No. 1

TABEL IV. 166 JUMLAH KK YANG TERLAYANI ENERGI LISTRIK Tahun Uraian 2013 2014 Jumlah KK yang terlayani energi listrik

sudah

173.783

173.783

Naik / Turun Kuantum

%

0

0


Sumber Data: Bagian Administrasi S D A Setdakab. Magetan Selanjutnya program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2014

di alokasikan

anggaran

sebesar

sebesar

Rp.

260.000.000,- dan

terealisasi

257.011.000,- atau 98,85 % dengan lampiran kinerja sebagai berikut :

Rp.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD BAGIAN ADMINISTRASI SDA SETDAKAB MAGETAN TAHUN 2014 Target No

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

1 1.

2 Program Pembinaan dan perkembangan energi baru terbarukan 1. Kegiatan Pemanfaatan energi alternatif Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 2. Kegiatan pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya 3. Kegiatan kajian ilmiah pengelolaan, pemanfaatan dan konservasi sumber daya air Program rehabilitasi hutan dan lahan 4. Kegiatan pembinaan, pengendalian dan

3

2.

3.

4.

Realisasi

Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Anggaran (Rp)

4

5

6

7

8

Tersedianya percontohan instalasi biogas di kelompok masyarakat

Unit

3

Tersusunnya data potensi pertambangan rakyat di Kabupaten Magetan

Dokumen

Tersusunnya naskah akademis dan rancangan Perda tentang pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Magetan

Dokumen

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi tanah

100.000.000,-


98.945.500,-

100,00

59.409.500,-

100,00

98.656.000,-

100,00

49.989.000,-

100,00

3

1

60.000.000,1

1

100.000.000,1

Baleho/ sosialisasi

8 bh / 5 kali

50.000.000,-

8 bh / 5 kali


5.

6.

7.

8.

pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 5. Kegiatan penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) 6. Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan 7. Kegiatan Penyusunan database poten produksi pangan Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam 8. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Program pelayanan administrasi perkantoran 9. Kegiatan penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran

dan hutan

Terlaksananya kegiatan penyuluhan terpadu kepada kelompok tani, peternakan dan perikanan

Orang

Terlaksananya kegiatan koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian

Orang

Terlaksananya kegiatan penyusunan database potensi produksi pangan

Desa

160

50.000.000,-

43.786.750,-

100,00

72.262.050,-

100,00

58.085.250,-

100,00

160

304

75.000.000,304

12

58.163.250,12

Tersedianya data perkembangan potensi sumber daya alam (SDA dalam angka)

Dokumen

1

30.000.000,-

1

21.742.000,-

100,00

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran dengan tertib dan lancar

Paket (Laptop, Printert, Kamera, LCD , Wireless, speaker aktif, flasdisk 8 GB, 4 GB,

1

91.836.750,-

1

81.946.622,-

100,00

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 16 GB)

JUMLAH

615.000.000,00

590.260.172,00

95,98


b. Permasalahan dan Solusi Permasalahan  Solusi  c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap) No

SKPD

Program/ Kegiatan



-

-

-

-

-

-

-

Jumlah 5. URUSAN PARIWISATA

Urusan Pariwisata berkaitan dengan tujuan stratejik meningkatnya perekonomian daerah dan kebijakan yang dilakukan adalah pengembangan pariwisata berbasis potensi sumber daya alam. Sebagai leading sektor adalah Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga. Penyelenggaraan Urusan Pariwisata diarahkan untuk mencapai sasaran “Meningkatnya pengusahaan obyek wisata yang berbasis pada potensi sumber daya alam daerah” : TABEL IV. 167 PERKEMBANGAN JUMLAH KU NJUNGAN WISATA No 1

Tahun

Uraian Jumlah Kunjungan Wisatawan

2013

2014

577.37

627.19

Naik/Turun Kuantu % 3

49.825

8

m

8,62


Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan angka kunjungan wisata antara lain: 

Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan wisata khususnya Telaga Sarangan



Meningkatkan obyek dan daya tarik wisata



Meningkatkan promosi wisata


Selanjutnya urusan Pariwisata dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : b. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan

Pariwisata pada tahun 2014 di alokasikan

5.470.075.000,00 dan

anggaran

sebesar Rp

terealisasi sebesar Rp 2.977.890.209,00 atau 54,44%



REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PARIWISATA TAHUN 2014 Target No

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

1 1

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

3

2

3

3

Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

Realisasi


Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Anggaran (Rp)

4

5

6

7

8

Tahun

1

874.500.000,00

1

865.085.559,00

100,00

Bulan

3

40.000.000,00

3

17.518.000,00

100,00

Terlaksananya kegiatan operasional perkantoran Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Kecukupan perlengkapan sound sistem

Tahun

1

64.243.150,00

1

62.017.150,00

100,00

Tahun

1

85.000.000,00

1

85.000.000,00

100,00

Tahun

1

17.681.850,00

83,93

14.840.000,00

83,93

Pemeliharaan peralatan kantor

Tahun

1

10.000.000,00

1

10.000.000,00

100,00

Pengadaan sepatu dinas harian

Bulan

3

10.150.000,00

3

10.150.000,00

100,00

100

30.000.000,00

96,84

29.052.000,00

96,84

Tercukupinya pelayanan masyarakat

Terwujudnya pendidikan dan pelatihan


Program/ Kegiatan

1

2

Indikator Kinerja

Realisasi


Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Anggaran (Rp)

4

5

6

7

8

Dokumen

2

13.500.000,00

2

13.500.000,00

100,00

Tersedianya sarana promosi yang memadai

Paket

1

95.000.000,00

1

92.027.000,00

100,00

Pariwisata magetan dapat di kenal keluar daerah

Tahun

11

132.000.000,00

1

130.225.000,00

100,00

Atraksi wisata dan seni budaya pada obyek pariwisata yang dapat menarik wisatawan Meningkatnya sarana dan prasarana pariwisata yang memadai antara lain : Pembangunan paving area parkir Telaga Wahyu Belanja modal perbaikan lahan parkir Pembangunan halte di sebelah utara terminal bus mandoran

Paket

1

345.000.000,00

1

343.895.500,00

100,00

Paket

8

3.190.000.000,00

8

1.131.080.000,00

100,00

3 pegawai

5.

6.

7.

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program pengembangan pemasaran pariwisata Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Program pengembangan destinasi pariwisata Pengembangan objek pariwisata unggulan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

Jumlah penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KInerja SKPD


Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Anggaran (Rp)

4

5

6

7

8


0,00

0,00

Target No

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

1

2

3 Pembangunan tempat duduk/berteduh di sarangan Pembangunan kios lapak PK 5 di area parkir timur telaga sarangan Pembangunan kios PK 5 di sebelah utara jalan masuk depan area parkir sebelah timur telaga sarangan Pengadaan tanaman untuk penghijauan Telaga wahyuPengadaan kamera CCTV di obyek wisata sarangan

8.

Program pengembangan Kemitraan Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata

Peningkatan pengembangan kepariwisataan serta kunjungan wisata di Kabupaten Magetan Meningkatkan standart pelayanan di bidang kepariwisataan

Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya Pengembangan sumber daya manusia Terciptanya SDM yang profesional dan profesionalisme bidang pariwisata Peningkatan peran serta masyarakat Meningkatnya kunjungan wisata dalam pengembangan kemitraan Kabupaten Magetan pariwisata JUMLAH PARIWISATA

Realisasi

100

250.000.000,00

0,00

Paket

1

105.000.000,00

1

100.500.000,00

100,00

Kegiatan

1

73.000.000,00

1

73.000.000,00

100,00

Kegiatan

1

135.000.000,00

0,00

5.470.075.000,00

0,00

0,00

2.977.890.209,00

54,44


c. Permasalahan dan Solusi Permasalahan  Untuk obyek wisata sarangan kekurangan lahan parkir  Kurangnya sarana bermain  Sempitnya jalan pertigaan Sengolangu s/d mandoran  Belum adanya bangunan prestis untuk menarik wisata di pintu gerbang ODTW Solusi  Menambah lahan parkir baru  Menambah sarana bermain  Memperlebar jalan pertigaan Singolangu s/d Mandoran d. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap) No

SKPD

1.

Dinas Parbudpora

2.

Program/ Kegiatan Pengembangan destinasi pariwisata/Pem bangunan sarana dan prasarana pariwisata

Pengembangan kemitraan/Peng embangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata

Jumlah Alasan Tidak Anggaran Terserap (Rp) 3.190.000.000 Kegiatan pengadaan tanah terkendala anggaran yang tidak mencukupi di sebabkan pemilik tanah menaikan harga melebihi nilai anggaran dan adanya masukan bahwa status tanah belum ada kejelasan 250.000.000 Riparda telah di anggarkan di tahun 2013 sebesar Rp 100.000.000,00 berdasarkan diskusi dengan UGM, Bappeda dan Adbang Magetan pada Agustus 2013, dana yang di butuhkan untuk penyusunan Riparda sebesar Rp 250.000.00 sehingga dana di parbudpora tidak mencukupi,dan di tahun 2014, Riparda di anggarkan lagi di Parbudpora sebesar Rp 250.000.000,00 ternyata juga di anggarkan oleh Bappeda


No

Program/ Kegiatan

SKPD

3.

Pengembangan kemitraan/ Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Jumlah Alasan Tidak Anggaran Terserap (Rp) 135.000.000 Terjadi kealpaan petugas di sebabkan adanya pergantian Bendahara Pengeluaran yang mengambil cuti melahirkan

6. URUSAN INDUSTRI Urusan

Perindustrian

berkaitan

dengan

tujuan

stratejik

berupa

meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan penduduk, sedangkan kebijakan yang dilakukan adalah mengembangkan kegiatan usaha industri kecil dan menengah. Penyelenggaraan urusan yang mempunyai sasaran meningkatnya produksi dan desain produk industri yang berdaya saing tinggi ini dilaksanakan oleh satuan kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pada tahun 2013 unit usaha

14.849

dan

tenaga

kerja

38.218

dgn

hasil

produksi

Rp.

645.742.145.500,- sedangkan pada tahun 2014 unit usaha sebesar 15.037 dan tenaga kerja 38.501 dengan hasil produksi Rp. 654.601.086.150,Industri pengolahan di Kabupaten Magetan sampai tahun 2013 masih didominasi oleh Industri kecil, menunjukkan jumlah industri kecil formal maupun non formal. Jumlah industri kecil tahun 2012 sebanyak 709 unit dan tahun 2013 menjadi 761 unit atau naik 52 unit, pada tabel dibawah :


No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Kecamatan Poncol Parang Lembeyan Takeran Nguntoronadi Kawedanan Magetan Ngariboyo Plaosan Sidoerjo Panekan Sukomoro Bendo Maospati Karangrejo Karas Barat Kartoharjo Jumlah

Tabel.168 INDUSTRI MENURUT KECAMATAN TAHUN 2013 Industri Kecil Industri Kecil Jumlah Formal Non Formal Tenaga Tenaga Tenaga Unit Unit Unit Kerja Kerja Kerja 9 65 505 777 514 842 40 211 342 855 382 1.066 44 260 99 452 143 712 28 230 116 420 144 650 8 48 113 374 121 422 45 594 755 1.841 800 2.435 199 1.058 567 1.979 766 3.037 31 179 1.741 3.593 1.772 3.772 31 249 1.570 3.577 1.601 3.826 5 28 1.516 2.852 1.521 2.880 32 152 913 2.282 945 2.434 39 333 1.123 2.383 1.162 2.716 51 348 1.908 4.474 1.959 4.822 72 602 1.123 2.799 1.195 3.401 56 442 348 897 404 1.339 22 239 155 418 177 657 38 259 911 2.189 949 2.448 11 36 283 723 294 759 761 5.333 14.088 32.885 14.849 38.218 Sumber : BPS Kabupaten Magetan Tahun 2014

Beberapa jenis industri kecil ( kerajinan rakyat) yang memberikan andil cukup besar bagi perindustrian di kabupaten Magetan adalah penyamakan kulit menghasilkan produksi sebesar

73.711.000,00,

alas kaki dari kulit

menghasilkan produksi sebesar Rp. 69.750.000,00 makan ringan sebesar Rp. 56.566.000,

industri

tahun

sebesar

Rp.

56.656.juta

menghasilkan Rp. 55.377.000, pada tabel dibawah :

Tabel.169

dan

bata

bata


No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

INDUSTRI MENURUT KECAMATAN TAHUN 2014 Jenis Industri Unit Tenaga Kecil/Kerajinan Usaha Kerja Tikar mendong 420 441 Grabah 219 370 Batu merah 3.731 8.790 Genteng 1.510 3.593 Pande besi 115 314 Kompor minyaku 3 4 koral Pengolahan kayu dan 228 849 mebel Sulak bulu 23 74 Penjahit (Konveksi) 130 336 Tempe 1.126 2.220 Tahu 115 447 Tempe singkong 71 146 Krupuk terigu 190 7.011 Makanan ringan 269 880 Jamu jawa 41 50 Emping mlinjo 248 538 Penyamakan kulit 134 681 Sambel pecel 26 79 Nasi jagung 22 25 Jrangking 24 40 Telur asin 7 14 Percetakan 14 41 Pecah batu koral 16 42 Kasur 6 22 Roti bolu 38 192 Lassery 66 178 Gamelan 9 78 Alas kaki dari kulit 172 465 Kerajinan anyaman 5.581 9.389 bambu Rengginan 47 87 Kerajinan keset 5 8 Tas plastik 1 2 Tegel cor dan semen 54 145 Gula kacang/enting23 62 enting Emping jagung 3 14 Batik tulis 2 62 Jenang candi 4 11

Hasil Produksi (Rp) 1.006.080.000 4.995.000000 55.377.000.000 48.266.100.000 3.455.000.000 18.000.000 19.913.300.000 548.812.500 7.034.416.000 53.088.870.000 56.565.000.000 1.861.875.000 32.760.000.000 56.566.305.000 207.360.000 27.179.415.000 73.711.800.000 1.777.500.000 123.165.000 580.080.000 630.000.000 2.566.750.000 360.000.000 192.000.000 6.060.600.000 7.230.000.000 2.404.800.000 69.750.000.000 47.733.075.000 209.375.000 150.000.000 30.000.000 2.385.000.000 1.064.700.000 945.000.000 465.000.000 540.000.000


No. 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Jenis Industri Kecil/Kerajinan Kormelo, manisan tomat Carang mas Rokok Kopi Kecap Krupuk rambak Kerajinan kaa/grafir Sapu ijuk Sermiyer Jumlah

Unit Usaha

Tenaga Kerja 1

8

Hasil Produksi (Rp) 24.732.000

40 1 1 29 24 2 33 25 14.849

157 15 11 89 83 12 72 71 38.218

1.149.000.000 519.750.000 159.600.000 14.418.000.000 39.840.000.000 935.590.000 544.320.000 399.375.000 645.742.145.500


REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN INDUSTRI TAHUN 2014

No

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

1 5

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

3

6

7

8

9

Target

Realisasi


Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Anggaran (Rp)

4

5

6

7

8

paket

1

1.035.874.500,00

1

1.031.480.675,00

100

unit

1

265.000.000,00

1

256.290.000,00

100

paket

1

50.000.000,00

1

50.000.000,00

100

Terbelinya bahan bakar kendaraan Dinas dan olie

paket

1

41.000.000,00

1

40.999.598,00

100

Adanya sepatu dinas harian pegawai

pasang

86

16.100.000,00

86

16.050.000,00

100

org

45

25.000.000,00

45

20.000.000,00

100

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Terbelinya kendaraan dinas roda 4 Terpeliharanya gedung kantor

Meningkatnya kualitas pegawai


No 1

10

11

Program/ Kegiatan 2 keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas Penegmbangan sistem inovasi teknologi industri Program pengembangan industri kecil dan menengah Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta

Indikator Kinerja

Program peningkatan kemampuan

Realisasi


Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Anggaran (Rp)

3

4

5

6

7

8

Tersedianya Renstra, RKA/DPA, Lakip, RKT/Renja + Tapkin, Lap.Keuangan, LKPJ Bupati,

laporan

6

20.000.000,00

6

20.000.000,00

100

Menurunya limbah industri berbahaya

paket

4

45.000.000,00

4

30.688.300,00

100

Meningkatnya produktivitas dan kualitas produk IKM batu merah dan IKM Kulit

KUB

2

90.000.000,00

20

88.351.100,00

100

Pembinaan ketrampilan pemanfaatan sumber daya alam dan Meningkatnya produksi dan pemanfaatan sumber daya Bantuan mesin dan pembinaan ketrampilan

IKM

15

225.000.000,00

15

220.067.150,00

100

IKM

100

110.000.000,00

100

96.642.400,00

60

Meningkatnya produksi dan pemanfaatan sumber daya 12

Target


No

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

2

Pembinaan kemampuan teknologi industri Pengembangan dan pelayanan teknologi industri Program penataan struktur industri Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri Program pengembangan sentra-sentra industri potensial Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat Program Pembinaan Industri Kemitraan UKM dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku Pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui penerapan Good Manufacture Practices (GMP) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau

1

Target

Realisasi


Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Anggaran (Rp)

3

4

5

6

7

8

Meningkatnya jumlah SDM IKM

IKM

140

255.000.000,00

140

236.051.750,00

100

Meningkatnya pengetahuan IKM dlm teknologi produksi

IKM

64

320.000.000,00

64

297.351.750,00

100

Tersedianya lahan (kawasan penyamakan kulit)

ha

3

2.131.521.000,00

0

48.155.600,00

0

paket

1

25.000.000,00

1

23.542.650,00

100

Terjalinnya kemitraan

org

25

99.000.000,00

0,

0,00

Terujinya tar dan nikotin rokok

kali

2

60.000.000,00

2

23.178.800,00

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan IKM mamin dan IKM perbengkelan

IKM

teknologi industry

13

14

15

16

Tersedianya informasi potensi IKM yg Up to date

80

255.000.000,00

0,00

0,00

0 100

0


No

Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

1

2 Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi Program Pemberantasan Barang Kena Cukai ilegal Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran

17

18

6 606.000.000,00

7 8,00

8 506.025.650,00


18

96.000.000,00

18,00

92.019.400,00

100

Target Satuan

Kinerja

3 Diklat ketrampilan IKM mamin dan manufaktur dan bantuan mesin

4 KUB

5

Berkurangnya peredaran cukai ilegal

Kec

JUMLAH INDUSTRI


5.770.495.500,00

Kinerja

Anggaran (Rp)

3.096.894.823,00

53,67


a. Permasalahan dan Solusi Permasalahan  Kegiatan penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri pada program penataan struktur industri tidak terserap karena belum ada kesepakatan hargaantara apresel dan pemiliktanah.  Kegiatankemitraan UKM dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku pada program pembinaan industry sebesarRp. 99.000.000,00 dan kegiatan penguatan saranadan prasarana kelembagaan, pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau pada program pembinaan lingkungan social sebesar Rp. 255.000.000,00 tidak terserap karena tidak sesuai dengan Permenkeu No. 84 thn 2008 dan 20 tahun 2009. Solusi  Kegiata penyediadaan sarana maupun prasarana klaster industri pada program penataan struktur indusriri pencanaakan di PAK di TA 2015, sedangkan kegiatan pembinaan industry dan kegiatan penguatan saran dan prasarana kelembagaan pelatihan bagitenaga kerja industri hasil tembakau dianggarkan kembali di DPA TA 2015 b. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap) No

SKPD

Program/Kegiatan

1.

Dinas Perindag

Program penataan struktur industri  Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri Program pembinaan struktur industri  Kemitraan UKM dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku Program pembinaan lingkungan sosial Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau Jumlah

Jumlah Anggaran (Rp) 2.083.365.400,-

99.000.000,00

255.000.000,

2.437.365.400,00

Alasan Tidak Terserap Belum adanya kesepakatan harga antara apsesel dan pemilik tanah Karena rincian kegiatannya tdk sesuai dgn PMK 84 tahun 2008 dan PMK 20 tahun 2009 Karena rincian kegiatan tidak sesuai dengan PMK 84 tahun 2008 dan PMK 20 tahun 2009


7. URUSAN PERDAGANGAN Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan pada Pemerintah kabupaten Magetan dilaksanakan oleh satuan kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Urusan di bidang Perdagangan ini bertujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk untuk mendorong daya tarik investasi dan memperluas

kesempatan

kerja

melalui

kebijakan

peningkatan

dan

pengembangan perdagangan. Indikator yang ditetapkan guna memberi gambaran pencapaian sasaran sebagai berikut : 1.

Perkembangan usaha perdagangan baru Usaha dagang baru terus meningkat, karena adanya keuntungan usaha yang tentunya didukung oleh daya beli masyarakat, dan adanya fasilitasi ketersediaan pasar secara fisik, pameran dagang dan pasar lelang di propinsi, serta kemudahan perijinan, akhirnya akan menjadikan sektor perdangan sebagai sektor primadona pertumbuhan. TABEL IV. 171 PERKEMBANGAN USAHA PERDAGANGAN BARU Tahun 2013 2014

No.

Uraian

1

Usaha Perdagangan Baru

5.692

Naik / Turun Kuantum %

6.209

517

9,1

Sumber data: Dinas DisperindagKab. Magetan 2.

Persentase kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Terhadap Total PDRB Sektor perdagangan bersama dengan hotel dan restoran memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 28,18 % di tahun 2012 meningkat menjadi 29,17 % di tahun 2013 (Angka sementara)

Selanjutnya urusan Perdagangan dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagaiberikut : a. Program dan Realisasi Kegiatan

Urusan Perdagangan pada tahun 2014 di alokasikan anggaran sebesar Rp3.892.999.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.568.227.500,00 atau 65,9%

dengan

lampiran

kinerja

sebagai

berikut

:


REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PERDAGANGAN TAHUN 2014 No 1 1

2

3

Program/ Kegiatan 2 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah Program peningkatan dan pengembangan ekspor Koordinasi penyelesaian masalah produksi dan distribusi sektor industri Pembangunan promosi perdagangan internasional

Target

Indikator Kinerja 3

Menurunnya peredaran barang yg tidak sesuai aturan Meningkatnya jumlah UTTP yg di tera ulang

Satuan 4

Kinerja 5

pdg/toko

50,00

UTTP


Kinerja 7

Anggaran (Rp) 8


40.000.000,00

50

38.034.000,00

100

6.000

10.000.000,00

37.390

9.872.000,00

623,17

Meningkatnya peredaran pupuk bersubsidi

kali

4,00

60.000.000,00

4,00

59.941.000,00

100,00

Meningkatnya jaringan pemasaran

kali

10

450.000.000,00

6,00

446.254.800,00

60,00

Terpenuhinya kebutuhan Masyarakat dalam membeli sembako murah dan puja sera Meluasnya jaringan pemasaran

org

110

100.000.000,00

101,00

99.530.000,00

91,82

org

85

128.475.000,00

59,00

122.947.000,00

69,41

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk Pengembangan pasar lelang daerah


No 1

Program/ Kegiatan 2 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan Pemeliharaan Gedung Pasar Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pasar Tradisional Pembangunan Pasar

4

Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan

Target

Indikator Kinerja

Realisasi


Satuan 4 minggu

Kinerja 5 52

Anggaran (Rp) 6 29.550.000,00

Kinerja 7 52,00

Anggaran (Rp) 8 27.970.000,00

psr

3

2.496.772.000,00

2,00

1.295.878.300,00

66,67

psr,dok (7,2) psr

9

35.000.000,00

9,00

34.975.900,00

100,00

2

390.552.000,00

2,00

381.169.500,00

100,00

Pedagang kakilima dan asongan yang siap untuk berdagang

org/peda gang

120

46.650.000,00

90,00

42.189.000,00

75,00

Meningkatnya mutu/kualitas makan dan minuman yg dijual pedagangan

org/peda gang

16

10.000.000,00

16,00

9.466.000,00

100

3 Stabilnya h Harga sembako dan barang penting lainnya Terpeliharanya Pasar Baru, gorang gareng I, pasar sayur II Adanya ijin pasar trasional dan dokumen lingkungan Terpeliharanya pasar baru dan pasar sayut

JUMLAH PERDAGANGAN

3.796.999.000,00

2.568.227.500,00

9 100,00

67,64

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 b. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan  Kegiatan pemeliharaan gedung pasar pada program efisiensi perdagangan dalam negeri dengan alokasi dana sebesar 2.496.772.000,untuk rehabilitasi 5 pasar daerah ( 47 kios dan 48 los) dan hanya terealisas 4 pasar daerah ( 47 kiosdani 47 los ), sedangkan 1 pasar ( pasarbaru/1 los ) tidak terealisasi karena gagal lelang. Solusi  Karena dana tersebut berasal dari Dana DAK, dan mengacu juknis DAK tahun 2015, sehingga dianggarkan lagi di tahun anggaran 2015 untuk fokus yang berbeda yaitu untuk pemeliharaan pasar Takeran, pasar Maospati II dan pasar Mangge c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)

No

SKPD

1.

Dinas Perindag

Program/Kegiatan Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Pembangunan gedung pasar ( pasar baru )



1.167.946.000

Gagal lelang (pasar , baru) 0 0

1.167.946.000

1.167.946.00

Jumlah

8.

0 , -

, -

URUSAN KETRANSMIGRASIAN

Urusan pemerintahan di bidang transmigrasi dilaksanakan oleh satu satuan kerja, yaitu : Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Penyelenggaraan urusan ini mengemban sasaran, yaitu meningkatkan penanggulangan kemiskinan

dan pelayanan bagi penyandang

kesejahteraan sosial.

Perkembangan pemberangkatan transmigran selama periode 2013-2014 dapat dilgambarkan pada Tabel berikut : TABEL IV. 172 PERKEMBANGAN PEMBERANGKATAN TRANSMIGRAN

No. 1

Indikator Kinerja Jumlah Transmigrasi Berangkat

2013 50

Tahun 2014 35


% 70


Selanjutnya urusan Ketransmigrasian dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a.

Program dan Realisasi Kegiatan Urusan anggaran

Ketransmigrasian

pada

tahun 2014 di

alokasikan

sebesar Rp. 628.203.000 dan terealisasi sebesar Rp.

604.808.265 atau 96,28 % dengan lampiran kinerja sebagai berikut :

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN KETRANSMIGRASIAN TAHUN 2014 No 1 17

Program/ Kegiatan

Target

Indikator Kinerja

2 Program pengembangan wilayah transmigrasi a Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi b Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM c Sosialisasi Daerah Penempatan Transmigrasi

Realisasi


Satuan

Kinerja

Anggaran

Kinerja

Anggaran

4

5

6

7

8

KSAD

2

241.500.000,00

2

235.680.565

100,00

Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan

KK

35

268.553.000,00

35

261.455.150

100,00

Jumlah masyarakat yg ingin mengikuti transmigrasi

Kec

3

118.150.000,00

3

107.672.550

100,00

604.808.265

96,28

3

Terlaksananya KSAD dengan daerah penerima calon Transmigrasi

JUMLAH KETRANSMIGRASIAN

628.203.000,00

9


b. Permasalahan dan Solusi Permasalahan  Masih kurangnya pemahaman masyarakat calon transmigran tentang potensi dan daerah tujuan transmigrasi di luar pulau Sumatra dan potensi selain perkebunan kelapa sawit. Solusi:  Memberikan Sosialisasi kepada masyarakat, bahwa potensi pertanian dan daerah tujuan transmigrasi selain pulau Sumatra ( Kalimantan, Sulawesi dll ) sangat bagus. c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap) No

SKPD

1.

Dinas Perindag

Program/Kegiatan Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Pembangunan gedung pasar ( pasar baru )



1.167.946.000

Gagal lelang (pasar , baru) 0 0

1.167.946.000 Jumlah

D.

,1.167.946.000,-

PRESTASI YANG PERNAH DI RAIH KABUPATEN MAGETAN TINGKAT PROPINSI DAN NASIONAL TAHUN 2014 : NO.

TINGKAT

DINAS KESEHATAN 1 Nasional

PRESTASI / PENGHARGAAN

2

Provinsi

Tanda Penghargaan STBM Kabupaten Defication Free (ODF) Pelaksana Terbaik Desa Siaga Aktif

3

Nasional

Juara Pakarti Utama I PHBS Nasional

4

Juara I Nasional

Juara I Nutrisionis Teladan Tingkat Nasional

5

Provinsi

Juara II Nakes Masyarakat

6

Juara II Provinsi

Juara II Kelompok Pendukung-ASI Tingkat Jawa Timur

DINAS PENDIDIKAN

Teladan

Kategori

Open

Kesehatan


NO.

TINGKAT


1

Juara I Nasional

Lomba Gugus PAUD Breprestasi Dalam Rangka HAN PAUD Tahun 2014 (PKG PAUD CITRA) Desa Pojok Kecamatan Kawedanan 2 Juara I Provinsi Lomba Tutor Keaksaraan Fungsional dalam rangka HAI tahun 2014 (PKBM Musyaidin) atas nama Ibu Sumini, M.Pd 3 Juara II Provinsi Apresiasi Jambore PTK PAUDNI Tahun 2014 (UPTD SKB Magetan) atas nama Sudigdo,S.Pd. M.Pd 4 Juara II Provinsi Lomba pengelola PKBM dalam rangka HAI (PKBM Sarono Mulyo) atas nama Parlan,ST. 5 Juara II Provinsi Lomba Gugus TK Berprestasi Dalam rangka HAN PAUD Tahun 2014 (TK Pembina) Kecamatan Kawedanan. 6 Juara II Nasional Olempiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) Bidang IPS dan Humaniora Tahun 2014 (SMAN 1 Kawedanan) atas nama Adelia Dhesya Fryandinasti dan Rosida Amalia BADAN LINGKUNGAN HIDUP 1 Tingkat Propinsi Penghargaan Adiwiyata tingkat Propinsi  SMPN 1 Ngariboyo  SMPN 4 Magetan  MTsN Takeran 2

Tingkat Propinsi

Desa/Kelurahan Berseri tingkat Pratama, Kelurahan Selosari

3

Tingkat Nasional

Adipura kategori kota kecil (ke - 8 kali)

4 5

Tingkat Nasional Tingkat Nasional

6

Tingkat Nasional

Menuju Indonesia Hijau (MIH) Nominasi Nasional Program Kampung Iklim Nominasi Nasional (desa Jabung) Nominasi Kalpataru Kategori Pengabdi Lingkungan (Bidan Sri Partiyah);

7

Tingkat Nasional

DINAS PARBUDPORA 1 Tingkat Propinsi 2

Tingkat Propinsi

3 4

Tingkat Propinsi Tingkat Propinsi

5

Tingkat Propinsi

6

Tingkat Propinsi

Program Peringkat Perusahaan (PROPER) kategori Biru (PG. Redjosarie, PG. Po Juara harapan III senam kesegaran jasmani di Surabaya Yusril Imam Syaifudin Juara III kelas 46 KG bebas putra POPDA X Aprilianto juara 1 tolak peluru SMA Putra (POPDA X ) Aprilianto juara III lempar cakram SMA Putra (POPDA X) Lulut Gilang Saputra juara 1, 74 kg kategori : junior putra gaya gegro kejuaraan daerah gulat Sofyan Hadi Nur Alim juara II kelas 69 kg bebas putra


NO.

TINGKAT


7

Tingkat Propinsi

8

Tingkat Propinsi

POPDA X Lulut Gilang Saputra juara 1 kelas 74 kg gaya bebas putra kejuaraan gulat senior 10 Penyaji unggulan festifal lagu daerah

9

Tingkat Propinsi

10 Penyaji berbakat festifal karya tari

10

Tingkat Propinsi

11

Tingkat Propinsi

12

Tingkat Propinsi

13

Tingkat Propinsi

Penghargaan Tokoh Masyarakat Penggerak Koperasi Sdr. W. SUDIRMANTO Juara I Kategori penghargaan kreatifitas pengembangan resep,masakan Lomba Cipta Menu Tingkat Propinsi Jawa Timur Juara 1, kategori usaha Peternakan lomba Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Desa Grabahan Kec. Karangrejo Juara II Lomba Pustakawan Teladan Tk. Propinsi Jawa Timur Juara harapan II Lomba Mendongeng untuk Guru Tk. Propinsi Jawa Timur

Tingkat Propinsi

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFOR MATIKA 1 Tingkat Nasional Piala Wahana Tata Nugraha Tahun 2014 Kategori Lalu Lintas BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1 Tingkat Nasional National Procurement Award 2014 Kategori Akselerasi Penerapan e-Procurement BAGIAN HUKUM 1

Tingkat Nasional

BAGIAN HUMAS 1 Tingkat Propinsi 2 Tingkat Propinsi 3 4 5

Tingkat Nasional Tingkat Nasional Tingkat Nasional

6 7


8 9


ANUBHAWA SASANA KELURAHAN (membina mengembangkan Kelurahan Mangkujayan sebagai Kelurahan sadar hukum dalam wilayah Kabupaten Magetan (Tahun 2014) Juara II Cabang Tilawati Qur‟an Tingkat Propinsi Juara Harapan II Cabang Qotil Qur‟an Tingkat Propinsi Adhiwiyata Mandiri Tingkat Nasional Adipura Tingkat Nasional Lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Kategori Pakarti Utama Satu Penghargaan KB Lestari 20 Tahun Tingkat Nasional Penghargaan Bakti Koperasi dan UKM Tingkat Nasional Piala WTN Tingkat Nasional Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Tingkat Nasional


NO.

TINGKAT

10

Tingkat Nasional

PRESTASI / PENGHARGAAN Penghargaan LKPP Tingkat Nasional Akselerasi Penerapan e-Procurement

Kategori

SEKRETARIAT KORPRI 1 Tingkat Propinsi Juara Harapan I Lomba Penilaian Profesional Award KORPRI Th. 2013 Tingkat Propinsi Jawa Timur 2 Tingkat Propinsi Juara I Paduan Suara anggota KORPRI Th. 2013 dan Th. 2014 Tingkat Propinsi Jawa Timur 3 Tingkat Propinsi Juara III Cabang Olah raga Bulu Tangkis 9 PORSENIDA ) Th. 2014 Tingkat Propinsi Jawa Timur KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 1 Tingkat Propinsi Juara II Lomba Pustakawan Teladan Tk. Propinsi Jawa Timur 2 Tingkat Propinsi Juara harapan II Lomba Mendongeng untuk Guru Tk. Propinsi Jawa Timur DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 1 Tingkat Nasional Juara II Lomba Agribisnis Peternakan dengan Komoditas Ayam Buras Tingkat Nasional Atas Nama Kelompok Ayam Buras “ BURAS JAYA” Desa Sugihrejo Kec. Kawedanan 2 Tingkat Nasional Juara II Tingkat Nasional Lomba UPP Atas Nama UPP Bupedes Kabupaten Magetan 3 Tingkat Propinsi Juara II Tingkat Provinsi Jawa Timur Lomba Kelompok Masyarakat Pengawas Atas Nama Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Embung Plumpit Desa Banyudono Kec. Ngariboyo. 4 Tingkat Propinsi Juara I Tingkat Provinsi Jawa Timur Lomba Kelompok Budidaya Lele Atas Nama Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) “Mina Karya” Desa Tapen Kec. Lembeyan DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH 1 Tingkat Propinsi Juara I Tingkat Propinsi Lomba Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) PNPM Mandiri perkotaan Propinsi Jawa Timur Tahun 2014


BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

penyelenggaraan

tugas

pembantuan,

diarahkan

untuk

mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan

prinsip

demokrasi,

pemerataan,

keadilan,

keistimewaan

dan

kekhususan suatu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan ketentuan perundang–undangan tersebut, di samping melaksanakan tugas-tugas desentralisasi, Pemerintah Kabupaten Magetan juga melaksanakan tugas-tugas pembantuan dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawabannya kepada pemberi tugas. Pelaksanaan program–program pembangunan, fungsi pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien serta mencegah tumpang tindih ataupun ketidak-tersediaan dana pada suatu bidang atau urusan pemerintahan, menuntut

dibangunnya

jejaring

pendanaan

guna

pelaksanaan

program

dan

penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib maupun pilihan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, baik kewenangan pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada pemerintah daerah dan atau desa atau sebutan lainnya dalam rangka Tugas Pembantuan sebagai tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat dalam memberikan bantuan pendanaan yang bersumber dari APBN. Dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Magetan, mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pelaporannya sesuai dengan

peraturan perundangan yang

berlaku. Tugas Pembantuan Yang Diterima oleh Pemerintah Kabupaten Magetan melalui SKPD pada Tahun Anggaran 2014 sebesar 20.464.088.256,00

Rp. 30.097.611.000,00 dengan realisasi atau

67,99

Rp Rp %

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 REKAPITULASI SKPD YANG MENERIMA DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2014

No . 1

Dinas Pendidikan

2

RSUD dr. SAYIDIMAN

3


4

JUMLAH 5.219.505.000,00

4.892.970.000,00

SISA ANGGARAN (Rp) 326.535.000,00

10.000.000.000,00

1.853.736.000,00

8.146.264.000,00

18,54

6.258.750.000,00

6.258.750.000,00

0,00

100,00

Badan Ketahanan Pangan

278.500.000,00

264.324.256,00

14.175.744,00

94,91

5

Dinas Kependudukan Dan Catataan Sipil

763.009.000,00

481.409.500,00

281.599.500,00

63,09

6

Dinas Pertanian

7.049.327.000,00

6.196.778.500,00

852.548.500,00

87,91

6

Dinas Ketahanan Pangan

528.520.000,00

516.120.000,00

12.400.000,00

97,65

30.097.611.000,00

20.464.088.256,00

9.633.522.744,00

67,99

NAMA SKPD

JUMLAH

ANGGARAN

REALISASI

CAPAIAN (%) 93,74


Adapun pelaksanaan tugas pembantuan tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Dinas Pendidikan Instansi Pemberi Tugas

No

Dasar Hukum

1

Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 903/12.432/202/2013 Tanggal 17 Desember 2013

Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur

2

Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 903/12.432/202/2013 Tanggal 17 Desember 2013 Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 903/12.432/202/2013 Tanggal 17 Desember 2013 Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 903/12.432/202/2013 Tanggal 17 Desember 2013 Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 903/12.432/202/2013 Tanggal 17 Desember

3

4

5

SKPD Pelaksana

Capaian Realisasi Pelaksanaan (%)


Realisasi (Rp)

Sisa anggaran (Rp)

APBD I

3.465.000.000

3.335.130.000

129.870.000

96.25

APBD I

80.000.000

73.250.000

6.750.000

BOS SLTA BKSM

APBD I

1.029.600.000

843.960.000

BKK

Lembaga Terpencil

APBD I

75.000.000

BKK

Kantin Kejujuran TK/SD dan PK

APBD I

7.405.000

Program

Kegiatan

Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan

BKK



BKK

Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) BOP MADIN



BKK





Sumber Anggaran

Perma salahan

Solusi

-

-

-

91.56

-

-

-

185.640.000

81.97

-

-

-

74.774.000

226.000

99.70

100

-

-

7.405.000

0

100

-

-

-

Keuangan

Fisik


No

Dasar Hukum

Instansi Pemberi Tugas

SKPD Pelaksana

Program

Kegiatan

Sumber Anggaran


Realisasi (Rp)


Sisa anggaran (Rp)

Keuangan

Perma salahan

Solusi

Fisik

2013

6

7

8

9

10

Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 903/12.432/202/2013 Tanggal 17 Desember 2013 Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 903/12.432/202/2013 Tanggal 17 Desember 2013 Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 903/12.432/202/2013 Tanggal 17 Desember 2013 Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 903/12.432/202/2013 Tanggal 17 Desember 2013



BKK

Kantin Kejujuran SMP dan SMA

APBD I

20.000.000

20.000.000

0

100

-

-

-



BKK

Peningkatan Mutu Pendidikan SMK

APBD I

500.000.000

495.951.000

4.049.000

99.92

100

-

-



BKK

Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasuonal Tingkat Provinsi

APBD I

7.500.000

7.5000.000

-

100

-

-

-



BKK

APBD I

20.000.000

20.000.000

-

100

-

-

-

Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 903/12.432/202/2013 Tanggal 17 Desember 2013



BKK

Seleksi dan pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan berprestasi Seleksi dan pembinaan apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi

15.000.000

0

100

-

-

-

APBD I

15.000.000


No

Dasar Hukum


SKPD Pelaksana

Program

Kegiatan

Sumber Anggaran

JUMLAH


Realisasi (Rp)

Sisa anggaran (Rp)

5.219.505.000

4.892.970.000

326.535.000

Capaian Realisasi Pelaksanaan (%) Keuangan

Fisik

-

-

Perma salahan

Solusi

-

-

Perma salahan

Solusi

2. SKPD : RSUD dr. Sayidiman No

1

Dasar Hukum

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA 0-24.04.4. 052451 /2014 Tanggal 21 Oktober 2014


SKPD Pelaksana

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ditjen Bina Upaya Kesehatan

RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan

JUMLAH

Program

Pembinaan Upaya Kesehatan

Kegiatan

Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

Sumber Anggaran


Realisasi (Rp)

APBN 10.000.000.000,00 1.853.736.000,00 Tugas Pembantuan

10.000.000.000,00 1.853.736.000,00

Sisa anggaran (Rp) 8.146.264.00,00

8.146.264.00,00

Capaian Realisasi Pelaksanaan (%) Keuang an 18,54

18,54

Fisik 18,54

18,54

DIPA terbit di akhir tahun anggaran, sehingga waktu untuk mengadakan lelang umum tidak cukup

DIPA diterbitkan di awal tahun anggaran


3. SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA KABUPATEN MAGETAN

No

Dasar Hukum


SKPD Pelaksana

Program

Kegiatan

Sumber Anggaran


Realisasi (Rp)


Sisa anggaran (Rp)

Keuangan

Fisik

Perma salahan

Solusi

1

DIPA No.033.05.5.5033 89/2014

Kementrian Pekerjaan Umum

DPU Bina Marga dan Cipta Karya

PNPM Mandiri Perkotaan

Pemb. Sarana Prasarana Lingkungan

APBN

4.678.750.000,00

4.678.750.000,00

-

100

100

-

-

2

DIPA No.033.05.1.5033 87/2014



Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Pemb. Sarana Prasarana Infrastruktur Pedesaan

APBN

700.000.000

700.000.000

-

100

100

-

-

3

DIPA No.033.05.1.5033 87/2014



Penyediaan Sanitasi dan Air minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS II)

Pembangunan Jaringan Air Minum

APBN

880.000.000

880.000.000

-

100

100

-

-

-

-

-

-

JUMLAH

6.258.750.000,00

6.258.750.000


4. SKPD : Badan Ketahanan Pangan Kab. Magetan No 1

Dasar Hukum POK 2014

Instansi Pemberi Tugas BKP Provinsi Jatim

SKPD Pelaksana BKP Kab. Magetan

Program Program Peningkatan Divessifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat

Kegiatan 1.Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan rawan pangan 2. Pengembangan P2KP dan keamanan Pangan 3. DUK Managemen

Sumber Anggaran


Realisasi (Rp)

Sisa anggaran (Rp)


APBN Dekon

90.000.000

84.000.000

6.000.000

Keuangan 93,33

APBN Dekon

158.500.000

156.914.256

1.585.744

98,99

100

APBN Dekon

30.000.000

23.410.000

6.590.000

78,03

100

278.500.000

264.324.256

14.175.744

94,90

100


Realisasi (Rp)

Sisa anggaran (Rp)

JUMLAH

Fisik 100

Perma salahan

Solusi

-

-

Perma salahan

Solusi

5. SKPD :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan No 1

Dasar Hukum UU. No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara UU No 23 Tahun 2013 tentang APBN

Instansi Pemberi Tugas Kementrian Dalam Negeri

SKPD Pelaksana Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab Magetan

Program Penataan Administrasi Kependuduk an

Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan ( SAK ) Terpadu

Sumber Anggaran APBN

763.009.000

481.409.500

281.599.500

Capaian Realisasi Pelaksanaan (%) Keuangan 1.6 %

Fisik


No

Dasar Hukum


SKPD Pelaksana

Program

Kegiatan

Sumber Anggaran


Realisasi (Rp)

763.009.000

481.409.500

Sisa anggaran (Rp)


Fisik

1.6 %

-

Perma salahan

Solusi

-

-

TA 2014

JUMLAH

281.599.500

6. SKPD : Dinas Pertanian

No 1

Dasar Hukum DIPA Dinas Pertanian Kab Magetan No:DIPA -018.03.4.059149/ 2014 Tanggal 0512-2013

Instansi Pemberi Tugas Menteri Pertanian

SKPD Pelaksana Dinas Pertanian Kabupaten Magetan

Program Peningkatan Produksi Produktifitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada berkelanjutan

Kegiatan

Sumber Anggaran


Realisasi (Rp)

Sisa anggaran (Rp)


Perma salahan

Solusi

Keuangan 75,29

Fisik 100

-

-

-

-

1. Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi

APBN

3.111.600.000

2.348.784.000

770.817.000

2. Pengelolaan Produksi Tanaman serealia

APBN

2.831.700.000

2.827.558.000

4.142.000

99,85

100

2. Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan

APBN

40.000.000

34.014.000

5.986.000

85,04

100

3. Dukungan manajemen dan tehnis lainnya

APBN

70.000.000

67.426.000

2.574.000

96,32

100


No

Dasar Hukum


SKPD Pelaksana

Program

Kegiatan

Sumber Anggaran

JUMLAH

No 2

Dasar Hukum DIPA Dinas Pertanian Kab Magetan No:DIPA 018.04.4.059087/ 2014 Tanggal 05-122013

Instansi Pemberi Tugas Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur

SKPD Pelaksana Dinas Pertanian Kabupaten Magetan

JUMLAH


6.061.300.000

Program Program peningk atan produksi , produktif itas dan mutu produk tanaman hortikult ura berkelan jutan

Kegiatan - peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk tanaman buah berkelanjutan - peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk tanaman sayuran dan tanaman obat berkelanjutan - Pengembangan sistem perlindungan tanaman hortikultura - Dukungan manajemen dan tehnis lainnya pada dirjen hortikultura


Jumlah Anggaran (Rp) 404.695.000

375.667.000

Realisasi (Rp)

Sisa anggaran (Rp)

5.277.781.000

783.519.000

Realisasi (Rp)

Sisa anggaran (Rp)

395.694.000

349.028.000

9.001.000

26.639.000


Fisik

87,07

100

Capaian Realisasi Pelaksanaan (%) Keuangan 97,78

97,93

Fisik 100

100

86.665.000

68.415.000

18.250.000

78,94

1000

121.000.000

105.860.500

15.139.500

87,49

1000

988.027.000

918.997.500

69.029.500

93,01

100

Perma salahan

Solusi

-

-

Perma salahan

Solusi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


7. SKPD : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 1

Dasar Hukum


SP – DIPAKemenakert 026.04.4.059622/2 rans RI 014

SKPD Pelaksana Dinsosnakert rans

Program

Kegiatan

Penempatan dan perluasan kesempatan kerja

Padat karya infrastruktur



JUMLAH

Realisasi (Rp)


Sisa anggaran (Rp)

528.520.000

516.120.000

12.400.000

Keuangan 98 %

528.520.000

516.120.000

12.400.000

-

Perma salahan

Solusi

Fisik 100

-

-

-

-

-

REALISASI PROGAM DAN KEGIATAN URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA TAHUN 2014 Indikator Kinerja No 1 1

Program / Kegiatan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Realisasi

Indikator Kinerja

3

Tercapainya Kelancaran Kerja

Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Anggaran (Rp)

4

5

6

7

8

1 Paket

100

706.638.000,00

94,91

670.700.354,00


100


Indikator Kinerja No 1 2

3

Program / Kegiatan

Realisasi

Indikator Kinerja

2 3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung UPTB PKS Kec. Barat, Karangrejo, Panekan kantor dan Takeran/ meningkatnya kinerja PPLKB,PLKB Pengadaan Kendaraan Meningkatnya peserta KB baru MKJP Dinas/operasional sesuai PPM tahun 2014 Pengadaan Mobil Pelayanan KB lebih maksimal pelayanan (DAK) Pemeliharaan PPLKB/PLKB/ Meningkatnya kinerja rutin/berkala PKB/PLKB perlengkapan gedung kantor Fasilitasi Forum Realisasinya pencapaian target Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja Bagi Kelompok Sebaya Di Luar Sekolah Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Prosentase PNS yang mendapatkan


Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Anggaran (Rp)

4

5

6

7

8

4 unit

100

839.376.000,00

98,21

824.326.000,00

100

1 unit

100

391.500.000,00

93,86

367.456.550,00

100

658.512.859,00

90,04

592.900.350,00

100

1 unit

9

1 Paket

100

421.920.000,00

89,17

376.234.000,00

100

6 unit

100

203.000.000,00

86,89

176.387.100,00

100

115

100

20.200.000,00

100

20.200.000,00

100


Indikator Kinerja No

Program / Kegiatan

1

2 Dinas Beserta Perlengkapannya Program Keluarga Berencana Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu Pembinaan Keluarga Berencana Pembinaan Kelompok Keluarga Berencana (PMKK) Sosialisasi Program Keluarga Berencana Percepatan Revitalisasi Program KB Program Kesehatan Reproduksi Remaja Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat

4

5

Realisasi

Indikator Kinerja

3 sepatu dinas

PUS/Deteksi dini mulud rahim

Meningkatnya PSP bagi Insttitusi, Kader dan Remaja Meningkatnya PSP bagi Insttitusi, Kader dan Remaja Keluarga,masyarakat/terlaksananya Talkshow PUS dan masyarakat/terayominya masyarakat peserta KB


Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Anggaran (Rp)

4 pasang

5

6

7

8

960 peserta

100

75.000.000,00

92,29

67.106.500,00

100

150 orang 250 orabg

100

31.000.000,00

100

31.000.000,00

100

100

25.000.000,00

100

25.000.000,00

100

30.000.000,00

100

30.000.000,00

100

95.190.500,00

92,86

88.395.000,00

100

36 orang 1 paket

100

9

100 Remaja dan masyarakat / Meningkatnya pemahaman KBKS pada masyarakat luas

1 paket

100

65.000.000,00

97,86

63.610.000,00

100



Program / Kegiatan

1 6

2 Program pelayanan kontrasepsi Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Pembinaan dan peningkatan pengelolaan administrasi kelompok UPPKS Pengembangan potensi PPKBD Pengembangan Potensi PPKBD Kabupaten Magetan Pembinaan Kelompok Usaha Mandiri Program Pembangunan

7

8

Realisasi

Indikator Kinerja


Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Anggaran (Rp)

4

5 100

6

7

8

PUS/Peserta KB Baru MOP, IUD, dan Implant

200 orang

100

47.806.500,00

67,36

32.200.900,00

100

Kel. UPPKS/Tercapainya kualitas hasil usaha UPPKS

600 orang

100

60.000.000,00

100

60.000.000,00

100

1340 orang 235 desa

100

440.000.000,00

99,87

439.427.900,00

100

100

67.500.000,00

95,36

64.370.200,00

100

1 tahun

100

280.683.133,00

100

280.683.133,00

100

3

PPKBD/Kelancaran pelaksanaan program KB di desa Seluruh Keluarga/Tersedia data operasional program (pendataan keluarga) Kelompok UPPKS/Lancarnya sirkulasi modal dari KUKM

9 100



Program / Kegiatan

1

2 pusat pelayanan informasi dan konseling KKR Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Program pengembangan bahan informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Program Pengembangan Model Operasional BKBPosyandu-PADU

9

10

Realisasi

Indikator Kinerja


Satuan

Kinerja

Anggaran (Rp)

Kinerja

Anggaran (Rp)

3

4

5

6

7

8

Jumlah yang mengikuti Sosialisasi sebayak 330 peserta

6 kegiatan

100

45.000.000,00

91,98

41.391.750,00

100

93 unit

100

279.353.230,00

65,79

183.783.500,00

100

Kelompok BKB mendapatkan Media Interaksi berupa BKB KIT

9

100



Program / Kegiatan

1

2 Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKBPosyandu-PADU

Realisasi

Indikator Kinerja

3 Pemberian Operasional bagi Kelompok BKB terbaik di Tingkat Kecamatan

JUMLAH

Satuan

Kinerja

4 1 tahun

5 100

Anggaran (Rp)

Kinerja

Anggaran (Rp)

6 43.770.000,00

7 93,12

8 40.760.200,00

4.826.450.222,00

92,74

44.759.334.367,00


92,74

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014

b. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Target MOP 35 akseptor tercapai 12 akseptor disebabkan :  Adanya persepsi yang salah dari sebagian masyarakat terhadap MOP  Sebagian tokoh agama berpendapat bahwa MOP diharamkan  Sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa KB adalah urusan wanita Solusi  Pemberian KIE yang berkesinambungan kepada masyarakat dan tokohtokoh Agama  Advokasi kepada stakeholder c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap) No

SKPD

Program/ Kegiatan

-

-

Jumlah




BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antara pemerintahan daerah lainnya untuk mengembangkan potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem NKRI. Sedangkan aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumberdaya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, disamping melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah juga melaksanaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Tugas Umum Pemerintahan meliputi program dan kegiatan, sumber dan jumlah anggaran, permasalahan dan solusi dari penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa kerjasama antar daerah, kerjasama dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal,

pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana,

pengelolaan

kawasan

khusus

yang

menjadi

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

kewenangan

daerah,

serta


BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SETDAKAB. MAGETAN

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SETDAKAB. MAGETAN

No

1.

Daerah Yang Diajak Kerjasama

Kab. Karanganyar Kab. Wonogiri Kab. Sragen Kab. Pacitan Kab. Ngawi Kab. Ponorogo

Dasar Hukum

Keputusan Bersama Bupati Karanganyar, Bupati Wonogiri, Bupati Sragen, Bupati Magetan, Bupati Pacitan, Bupati Ngawi dan Bupati Ponorogo No. 100/9/2014 No. 11a/KSB/2014 No. 181/009/001/2014 No. 134.4/12/403.013/ 2014 No. 181/ /408.21/2014 No. 130/03.17/404.011/ 2014

Bidang Kerjasama

SKPD penyeleng garaan Kerjasama antar daerah Bagian Administr asi Pemerinta han Umum Setdakab. Magetan

Alokasi anggaran (Rp)


Sisa Anggaran (Rp)

Capaian Realisasi Pelaksanaan (%) Keu angan

Fisik

Jangka Waktu Kerjasa ma 2 tahun

Hasil

Pembentu kan Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) KARISMAP AWIROGO

Perma salahan

Solusi

-

-


No

2


Kab. Karanganyar Kab. Wonogiri Kab. Sragen Kab. Pacitan Kab. Ngawi Kab. Ponorogo

Dasar Hukum

No. 134/373/405.01.1/ 2014 Tentang Pembentukan Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) KARISMAPAWIROGO Kesepakatan Bersama Bupati Karanganyar, Bupati Wonogiri, Bupati Sragen, Bupati Magetan, Bupati Pacitan, Bupati Ngawi dan Bupati Ponorogo No. 100/8/2014 No. 11b/KSB/2014 No. 181/010/001/2014 No. 134.4/13/403.013/2014 No. 181/07/408.21/2014 No. 130/03.16/404.011/201 4 No. 134.4/372/405.01.1/20 14 Tentang Kerjasama Daerah (

Bidang Kerjasama

a. b. c. d. e. f. g. h. i.

j. k. l. m.

n. o.

Pendidikan Pertanian Kesehatan Pekerjaan Umum Pertambangan & energy Kehutanan & Perkebunan Perindustrian & Perdagangan Perkoperasian Pemukiman & Lingkungan Hidup Kepariwisataan Ketenaga kerjaan Kependudukan Penataan Ruang di Wilayah Perbatasan Penanaman Modal Investasi

SKPD penyeleng garaan Kerjasama antar daerah

Bagian Administr asi Pemerinta han Umum Setdakab. Magetan


45.000.000,00


38.435.000,00

Sisa Anggaran (Rp)

6.565.000,00


Fisik

Jangka Waktu Kerjasa ma

94,9

100

1 tahun

Hasil

Pembahas an Draft Perjanjian Kerjasama Bidang Peternaka n dan Bidang Infrastrukt ur

Perma salahan

Solusi

-

-


No


Dasar Hukum

Bidang Kerjasama

SKPD penyeleng garaan Kerjasama antar daerah



Sisa Anggaran (Rp)


Fisik

94,9

100

Jangka Waktu Kerjasa ma

Hasil

Perma salahan

Solusi

p. Sosial q. Bidang-bidang lain sesuai kebutuhan daerah JUMLAH

45.000.000,00

38.435.000,00

6.565.000,00

B. KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SETDAKAB. MAGETAN

N o

Mitra Pihak Ketiga

Dasar Hukum

Bidang Kerjasama

Nama Kegiat an

SKPD Yang Melaksa nakan Nama SKPD

1

-

-

-

-

-

JUMLAH

Sumber Anggaran



Jangka Waktu

Hasil/ Output

Perm asala han

Solu si

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SETDAKAB. MAGETAN

N o 1

Forum Koordinasi Rapat Koordinasi Unsur Muspida

Materi Koordinasi

Instansi Vertikal Yang Terlibat

Sumber Anggaran

a. Pembahasan a. Polres Magetan Permasalahan b. Kodim 0804 Jamaah MTA Magetan b. Pembahasan c. Kejaksaan permasalahan Negeri Pemerintahan Magetan Desa terkait berlakunya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

APBD Kab. Magetan

JUMLAH

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

Jumlah Anggaran (Rp.)


131.250.000,00

80.434.000,00

131.250.000,00

80.434.000,00

SKPD Yang Melaksanakan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab. Magetan

Jumlah Kegiatan Koordinasi

Hasil Dan Manfaat Koordinasi

Tindak Lanjut Hasil Koordinasi

10 Kali

Meningkatnya koordinasi lintas sektoral dan kesepahaman program kegiatan Muspida

a. Penyelesaia n permasalah an jamaah MTA b. Kesepaham an terkait berlakunya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Hal Lain Yang Perlu Untuk Dilaporkan -


SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SETDAKAB. MAGETAN NO.

Sengketa Batas Wilayah yang terjadi

Solusi yang dilakukan dan tingkat penyelesaian (Selesai/ Belum Selesai)

SKPD yang melakukan pembinaan batas Wilayah

Keterangan

-

-

-

-

E. PENCEGAHAN DAN PENANGULANGAN BENCANA SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SETDAKAB. MAGETAN

Penanggulang annya

Status Bencana (Nasional,Region al/Prop. Atau Lokal /Kab/Kota)

Sumber Dana

Alokasi Anggaran (Rp)


Sisa Anggaran (Rp)

Skpd Yang Menangani

Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JUMLAH

F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS

Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi


SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SETDAKAB. MAGETAN

No.

Jenis Kawasan Khusus Yang Menjadi Kewenangan Daerah

Skpd Yang Menangani

Sumber Dana



Permasalahan

Solusi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JUMLAH

G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SETDAKAB. MAGETAN

No.

-

Jenis Gangguan Yang Terjadi ( Konflik Berasis Sara, Anarkis, Separatisme, Dll ) -

SKPD Sumber Yang Dana Menangani

JUMLAH

-

-

Alokasi Anggaran (APBD)

Sisa Realisasi Anggaran (Rp.) (Rp)

Penanggulangan

Kendala

Keikut Sertaan Aparat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ( B PB D )

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

N o -


Dasar Hukum

-

-

Capaian Realisasi Pelaksanaan (%) Keu Fisik angan

Bidang Kerjasama

SKPD penyelenggaraan Kerjasama antar daerah



Sisa anggaran (Rp)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JUMLAH

B. KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Jangka Waktu Kerjasam a

Hasil

Permasa lahan

Solusi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No

Mitra Pihak Ketiga

Dasar Hukum

Bidang Kerjasama

Nama Kegiatan

-

-

-

-

SKPD Yang Jumlah Melaks Sumber Anggaran anakan Anggaran (Rp) Nama SKPD


Jangk a Wakt u

Hasil/ Output

Permas alahan

Solusi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JUMLAH

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

-

-



No. 1

Forum Koordinasi

Materi Koordinasi


Belanja Tidak Terduga (BTT) Bencana Alam Kekeringan Tahun 2014

Belanja Tidak Terduga (BTT) Bencana Alam Kekeringan Tahun 2014

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur

JUMLAH


Sumber Anggaran BPBD Provinsi Jawa Timur (Hibah)

Jumlah Anggaran (Rp.)


39.888.000

39.750.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan

39.888.000

39.75.000

Skpd Yang Melaksanakan

Jumlah Kegiatan Koordinasi


Tindak Lanjut Hasil Koordinasi

Hal Lain Yang Perlu Untuk Dilaporkan

1 Kegiatan

Pemberian Bantuan Air Bersih kepada korban kekeringan di wilayah Kabupaten Magetan (Trosono, Sayutan, Kel. Parang, Pragak, Nglopang, Mategal, Joketro, Balegondo)

Pemberian Bantuan Air Bersih kepada korban kekeringan di wilayah Kabupaten Magetan pada bulan Oktober s/d November 2014

Nomor MuO : 360/1159/222.0 1/ 2014, tanggal 9-10-2014


SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH NO.




Keterangan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E. PENCEGAHAN DAN PENANGULANGAN BENCANA SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Penanggulang annya

Status Bencana (Nasional,Region al/Prop. Atau Lokal /Kab/Kota)

Sumber Dana



Sisa Anggaran (Rp)

Skpd Yang Menangani


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JUMLAH F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS




No.


Skpd Yang Menangani

Sumber Dana



Permasalahan

Solusi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JUMLAH G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No.

Jenis Gangguan Yang Terjadi ( Konflik Berasis Sara, Anarkis, Separatisme, Dll )


-

-

-

Alokasi Anggaran (APBD)

Sisa Realisasi Anggaran (Rp.) (Rp)

Penanggulangan

Kendala


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JUMLAH

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI


A. KERJASAMA ANTAR DAERAH SKPD : DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No

1.


Kab.Banyuasi n Propinsi Sumatra Selatan

Dasar Hukum

NASKAH KSAD No.475.1/104 /2014, Nomor: 475/20/403.0 13/2014

SKPD penyelenggaraan Kerjasama antar daerah

Bidang Kerjasama

Transmigrasi

-

Kab.Magetan Kab.Banyuasin


241.500.000


235.680.565

Sisa anggaran (Rp)

5.819.435

Capaian Realisasi Pelaksanaan (%) Keu Fisik angan 97,59

100

Jangka Waktu Kerjasama

2014 - 2018

Hasil

Terlaksanany a KSAD dengan Kab.Banyuasi n Sumatra

Permasa lahan

Tahun 2014 diiren

Diprogramkan

canakan 2(dua) K

Untuk tahun berikutnya serta lebih ditingkatkan koordinasi dengan Dirjen Transmigrasi RI maupun daerah daerah calon penerima calon transmigrasi

SAD yg sedianya sudah mengadakan penjajagan namun daerah tersebut blm dpt persetujuan dari Dirjen Ketransmigrasian RI JUMLAH

241.500.000

235.680.565

5.819.435

97,59

100

2014 - 2018

Solusi


B. KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA SKPD : DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

N o

Mitra Pihak Ketiga

Dasar Hukum

Bidang Kerjasama

Nama Kegiatan

SKPD Yang Jumlah Melaks Sumber Anggaran anakan Anggaran (Rp) Nama SKPD


Jangka Waktu

Hasil/ Output

Permas alahan

Solusi

JUMLAH

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH SKPD : DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

o.

Forum Koordinasi

Materi Koordinas i

JUMLAH



Sumber Anggaran

Jumlah Anggara n (Rp.)


Skpd Yang Melaksanaka n

Jumlah Kegiatan Koordinas i


Tindak Lanjut Hasil Koordinas i

Hal Lain Yang Perlu Untuk Dilaporkan


SKPD : DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO.




Keterangan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E. PENCEGAHAN DAN PENANGULANGAN BENCANA SKPD : DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Penanggulang annya

Status Bencana (Nasional,Regional /Prop. Atau Lokal /Kab/Kota)

Sumber Dana



Sisa Anggaran (Rp)

Skpd Yang Menangani


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JUMLAH



F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS SKPD : DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No.


Skpd Yang Menangani

Sumber Dana



Permasalahan

Solusi

1

-

-

-

-

-

-

-

JUMLAH G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SKPD : DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No.

1

Jenis Gangguan Yang Terjadi ( Konflik Berasis Sara, Anarkis, Separatisme, Dll ) -


JUMLAH

-

-

Alokasi Anggaran (APBD) -

Sisa Realisasi Anggaran (Rp.) (Rp) -

-

Penanggulangan

Kendala


-

-

-


BAB VI PENUTUP Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah Tahun 2014 merupakan tolok ukur capaian kinerja Kepala Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan

Pemerintahan,

pelaksanaan

pembangunan

dan

pelayanan

masyarakat dalam kurun waktu satu tahun anggaran, dimana LPPD ini juga memuat keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dicapai termasuk permasalahan yang belum mendapatkan penyelesaian selama satu tahun anggaran. Keberhasilan capaian program dan kegiatan merupakan komitmen dan konsistensi semua pihak baik aparatur Pemerintah Daerah, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, para anggota DPRD dan partisipasi masyarakat. Perhargaan yang setinggi tingginya disampaikan kepada semua pihak atas kerjasama yang baik sehingga seberat apapun tantangan yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik, yang muaranya dapat tercipta suasana Magetan yang kondusif. Selanjutnya kami berharap, laporan ini bisa jadi pertimbangan bagi Pemerintah dalam memberikan penilaian atas kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat selama tahun 2014.

Magetan,

Maret 2015

BUPATI MAGETAN ttd

Drs. H. SUMANTRI, MM

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 KATA PENGANTAR

Recommend Documents