INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KABUPATEN NGAWI TAHUN 2012 A. DASAR HUKUM 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan
Pemerintah
Nomor
3
Tahun
2007
tentang
Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan 1
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; dan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kebupaten/Kota. B. VISI DAN MISI Visi
: “Terwujudnya Ngawi Sejahtera dan Berakhlak dengan
Berbasis Pembangunan Pedesaan” Misi :
1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan; 2. Meningkatkan pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta berdaya saing; 3. Mengembangkan iklim usaha dan ekonomi kerakyatan berbasis agraris; 4. Pembaharuan tata kelola pemerintahan daerah dan desa serta pelayanan publik yang baik, bersih dan akuntabel; 5. Meningkatkan kualitas infrastruktur sesuai dengan daya dukung lingkungan dan fungsi ruang; 6. Meningkatkan prestasi daerah; 7. Meningkatkan budaya yang berlandaskan kearifan dan keagamaan dalam suasana yang kondusif.
Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010 - 2015 adalah : 1. Prioritas pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2012 Prioritas pembangunan nasional 2012 sebagai acuan penyusunan RKPD tahun 2012 adalah sebagai berikut :
2
a. Peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan b. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi. c. Peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi dan pemantapan demokrasi. 2. Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2012 NO 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
PROGRAM PRIORITAS TAHUN RENCANA (RPJMD) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas AdatTerpencil (KAT) dan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Program Pembinaan Para Penyandang Cacat &Trauma Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
Program pelayanan Kesehatan Penduduk Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Program pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Peningkatan Mutu Pendidik &Tenaga Kependidikan
Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Peningkatan Mutu Pendidik &Tenaga Kependidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program Pendidikan Non Formal
Program Pendidikan Non Formal
Program Pendidikan Menengah
Program Pendidikan Menengah
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Keselamatan Ibu Melahirkan & Anak Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat
Program Keselamatan Ibu Melahirkan & Anak Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Program peningkatan iklim investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Program peningkatan iklim investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM
Program pembinaan Para Penyandang Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang Kondusif Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan Program pemberdayaan Penyuluh pertanian/ Perkebunan lapangan
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang Kondusif Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan Program pemberdayaan Penyuluh pertanian/ Perkebunan lapangan
Program peningkatan kesejahteraan petani Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan/peternakan Program peningkatan produksi pertanian/ peternakan/perkebunan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/peternakan/perkebunan tepat guna Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Program peningkatan kesejahteraan petani Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan/peternakan Program peningkatan produksi pertanian/ peternakan/perkebunan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/peternakan/perkebunan tepat guna Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Program pengembangan budidaya perikanan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
Program pengembangan budidaya perikanan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
39
Program rehabilitasi hutan dan lahan Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
Program rehabilitasi hutan dan lahan Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
40
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
41
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
42
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
45
Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
46
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
47
Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa Program Pengembangan Badaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa Program Pengembangan Badaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Program Keluarga Berencana
Program Keluarga Berencana
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
43 44
48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan perempuan Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
4
59 60
Program Pelayanan Kontrasepsi Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
Program Pelayanan Kontrasepsi Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
D. Pertumbuhan Ekonomi Tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan yang dihitung dari PDRB merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat pertumbuhan sektoral. Angka pertumbuhan menunjukkan kenaikan produksi barang/ jasa terhadap tahun sebelumnya, dengan tidak dipengaruhi variabel harga. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan banyak dipengaruhi oleh suatu sektor yang dominan, apabila suatu sektor mempunyai konstribusi besar dan pertumbuhannya lambat maka hal ini akan menghambat tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, sebaliknya apabila sebuah sektor mempunyai kontribusi yang besar terhadap totalitas perekonomian, maka sektor tersebut mempunyai pertumbuhan tinggi secara langsung akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi secara total. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ngawi mengalami kenaikan dalam setiap tahun walaupun belum cukup besar seperti pada tabel berikut ini : NO 1 2 3 Tahun 2011 2010 2009
TAHUN 2009 2010 2011
PERTUMBUHAN EKONOMI (%) 5,65 6,09 6,14
PDRB Perkapita (Rp) Harga berlaku Harga Konstan 8,116,202.90 3,313,434.98 7,245,842.42 3,121,821.49 6.444.782,83 2.942.602,51
5
E. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah disusun dalam rangka memberikan arah pengelolaan pendapatan, belanja, pembiayaan daerah untuk menunjang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip - prinsip : Keadilan Anggaran, Efisiensi dan Efektifitas Anggaran, Anggaran yang berkembang dan dinamis, Disiplin Anggaran dan Transparansi serta akuntabilitas anggaran. a. Pendapatan Daerah - Rencana Pendapatan Daerah Tahun 2012 sebesar Rp. 1.222.912.501.205,68 - Sedangkan
realisasi
pendapatan
Tahun
2012
sebesar
Rp.
1.242.334.636.105,01 b. Belanja Daerah -
Rencana Belanja Daerah Tahun 2012 sebesar Rp. 1.254.499.797,96
- Sedangkan realisasinya Tahun 2012 sebesar Rp. 1.170.044.264.783,13
6
c. Anggaran Belanja, Realisasi Dan Pelaksanan Urusan Wajib No
URUSAN WAJIB
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI Anggaran Realisasi 5 6 1.815.806.000,00 1.427.605.440,00 494.790.000,00 425.540.000,00 9.287.100.000,00 8.916.164.932,00 258.611.000,00 239.498.000,00 126.662.000,00 119.161.000,00 428.353.000,00 337.017.000,00 197.319.000,00 181.925.000,00
BELANJA LANGSUNG BELANJA BARANG DAN JASA Anggaran Realisasi 7 8 4.140.485.700,00 3.364.634.919,00 16.324.106.000,00 10.627.347.567,00 18.085.237.918,00 14.738.799.109,00 3.388.592.000,00 2.996.399.458,00 1.175.336.100,00 1.119.445.500,00 11.932.224.000,00 11.511.476.382,00 1.289.566.000,00 1.192.129.087,00
BELANJA MODAL Anggaran Realisasi 9 10 66.628.540.000,00 44.813.307.952,00 8.139.741.000,00 6.230.515.775,00 7.668.560.821,00 1.260.009.000,00 179.620.000,00 161.200.000,00 3.300.499.900,00 3.159.013.675,00 29.892.472.629,00 28.921.647.737,00 11.708.249.600,00 9.586.290.710,00
Anggaran 3 560.075.809.728,00 49.850.243.432,00 15.393.274.670,00 1.561.726.041,00 17.171.785.382,00 8.082.353.134,00
Realisasi 4 548.347.302.530,00 49.196.811.963,00 15.172.722.014,00 1.515.654.939,00 16.712.579.078,50 7.929.517.793,00
3.369.100.121,00
3.321.303.642,00
35.554.000,00 1.400.000,00 1.421.596.000,00
35.518.000,00 1.400.000,00 1.279.856.500,00
29.701.000,00 566.800.000,00 3.176.057.000,00
29.691.950,00 545.724.350,00 2.816.540.582,00
309.630.000,00
9
Kepemudaan dan Olahraga Penanaman Modal
2.576.614.660,00
2.489.595.908,00
30.116.000,00 174.995.000,00 121.800.000,00 115.492.000,00
30.080.000,00 68.075.000,00 117.500.000,00 115.488.000,00
223.027.750,00 515.115.000,00 363.600.000,00 884.411.000,00
222.333.250,00 426.113.800,00 340.147.450,00 863.470.552,00
10
Koperasi dan UKM
4.054.803.196,00
3.832.014.664,00
630.792.000,00
541.942.000,00
2.404.038.000,00
11
3.951.314.684,00
3.930.192.600,00
525.153.000,00
496.075.000,00
12
Kependudukan dan Catatan Sipil Ketenagakerjaan
-
-
200.150.000,00
13
Ketahanan Pangan
8.945.826.437,00
8.848.261.524,00
-
1 1 2
2 Pendidikan Kesehatan
3
Lingkungan Hidup
4
Pekerjaan Umum
5
Tata Ruang
6
Perencanaan Pembangunan Perumahan
7 8
14
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
JUMLAH BELANJA
SKPD PELAKSANA
ANGGARAN 11 632.660.641.428,00 74.808.880.432,00 50.434.173.409,00 5.388.549.041,00 4.602.498.000,00 59.424.835.011,00 21.277.487.734,00
REALISASI 12 597.952.850.841,00 66.480.215.305,00 40.087.695.055,00 4.912.752.397,00 4.397.620.175,00 57.482.720.197,50 18.889.862.590,00
% 13 94,51 88,87 79,49 91,17 95,55 96,73 88,78
300.537.500,00
65.255.000,00 568.200.000,00 8.276.383.121,00
65.209.950,00 547.124.350,00 7.718.238.224,00
99,93 96,29 93,26
16.000.000,00 3.356.615.500,00 4.619.000.000,00 317.610.000,00
15.920.000,00 3.279.779.050,00 4.371.953.500,00 241.332.000,00
269.143.750,00 4.046.725.500,00 485.400.000,00 4.619.000.000,00 3.894.127.660,00
268.333.250,00 3.773.967.850,00 457.647.450,00 4.371.953.500,00 3.709.886.460,00
99,70 93,26 94,28 94,65 95,27
2.261.221.364,00
768.612.000,00
742.986.850,00
7.858.245.196,00
7.378.164.878,00
93,89
2.048.268.000,00
918.784.618,00
17.700.000,00
16.302.000,00
6.542.435.684,00
5.361.354.218,00
81,95
177.125.000,00
810.470.000,00
198.328.750,00
700.000.000,00
340.626.450,00
1.710.620.000,00
716.080.200,00
41,86
171.340.000,00
163.860.000,00
853.843.500,00
804.357.479,00
2.133.590.000,00
2.005.124.000,00
12.104.599.937,00
11.821.603.003,00
97,66
-
23.375.000,00
23.375.000,00
176.225.000,00
174.992.500,00
-
-
199.600.000,00
198.367.500,00
99,38
7.240.142.933,00
7.122.221.650,00
1.981.305.000,00
1.933.006.000,00
1.704.846.900,00
1.576.086.508,00
1.384.550.930,00
1.363.296.800,00
12.310.845.763,00
11.994.610.958,00
97,43
-
-
-
-
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 9.103.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 9.950.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
-
-
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 9.103.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 9.950.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
100,00 100,00 100,00 100,00 91,03 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
14 Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan RSUD dr. Soeroto Kantor Lingkungan Hidup Dinas PUBMCK Dinas PUBMCK Dinas PU Pengairan dan Pertambangan Bappeda Dinas PUBMCK Bappeda Bappeda Dinas PUBMCK Dispariyapura Dinas PUBMCK Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Masyarakat Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Sosial Tenaka Kerja dan Transmigrasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Ngawi Kecamatan Paron Kecamatan Geneng Kecamatan Pitu Kecamatan Gerih Kecamatan Padas Kecamatan Karangjati Kecamatan Kwadungan Kecamatan Pangkur Kecamatan Bringin Kecamatan Kasreman Kecamatan Ngrambe Kecamatan Jogorogo Kecamatan Kendal Kecamatan Sine Kecamatan Widodaren Kecamatan Kedunggalar Kecamatan Mantingan
7
No 1
URUSAN WAJIB 2
15
KB dan Keluarga Sejahtera
16
Perhubungan
17
Komunikasi dan Informatika Pertanahan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri OTODA
18 19 20
21 22
Pemberdayaan Masyarakat Desa Sosial
23 24 25 26
Kebudayaan Statistik Kearsipan Perpustakaan
BELANJA TIDAK LANGSUNG Anggaran 3
Realisasi 4
BELANJA PEGAWAI Anggaran Realisasi 5 6 128.800.000,00 124.300.000,00
BELANJA LANGSUNG BELANJA BARANG DAN JASA Anggaran Realisasi 7 8 10.000.000,00 10.000.000,00 741.800.000,00 696.450.550,00
BELANJA MODAL Anggaran Realisasi 9 10 -
JUMLAH BELANJA
SKPD PELAKSANA
-
ANGGARAN 11 10.000.000,00 870.600.000,00
REALISASI 12 10.000.000,00 820.750.550,00
% 13 100,00 94,27
14 Kecamatan Karanganyar Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
-
-
8.702.964.988,00
8.494.442.236,00
171.092.000,00
154.168.000,00
2.326.185.000,00
1.613.785.663,00
787.470.900,00
760.461.600,00
11.987.712.888,00
11.022.857.499,00
91,95
-
-
19.000.000,00
-
43.195.000,00
22.250.900,00
30.280.000,00
29.580.000,00
92.475.000,00
51.830.900,00
56,05
1.063.855.078,00 4.011.115.827,00
1.042.409.421,00 3.818.970.423,00
187.720.000,00 230.395.000,00
187.720.000,00 228.792.000,00
658.495.000,00 879.440.000,00
634.094.851,00 858.884.595,00
29.600.000,00 10.105.000,00
29.600.000,00 9.917.000,00
1.939.670.078,00 5.131.055.827,00
1.893.824.272,00 4.916.564.018,00
97,64 95,82
Bakesbangpol dan Linmas Satpol PP
10.696.549.482,00 10.204.280.005,00 1.995.917.329,00 2.919.659.928,00 115.111.068.871,96 2.141.767.133,00 434.607.250,00 1.678.894.891,00 2.153.250.133,00 1.950.634.148,00 1.265.201.167,00 1.171.458.218,00 1.517.833.883,00 2.174.850.710,00 1.435.239.883,00 1.444.957.197,00 1.037.821.595,00 1.135.376.855,00 1.608.186.476,00 1.777.876.241,00 1.284.373.921,00 1.076.125.970,00 1.966.764.957,00 1.509.120.634,00 1.838.730.108,00 1.082.346.637,00 679.029.099,00 672.765.115,00 795.752.740,00 625.679.780,00 2.444.596.954,00
10.516.933.050,00 9.806.031.530,00 1.939.717.816,00 2.297.934.788,00 107.668.189.366,63 2.131.918.443,00 433.795.986,00 1.760.042.419,00 2.121.528.447,00 1.895.767.566,00 1.251.610.222,00 1.137.366.809,00 1.491.410.861,00 2.012.178.434,00 1.393.181.947,00 1.421.840.884,00 979.798.700,00 1.110.600.723,00 1.635.640.864,00 1.742.825.100,00 1.237.950.826,00 1.055.078.568,00 1.956.897.595,00 1.435.806.164,00 1.768.955.897,00 1.034.066.062,00 664.397.779,00 667.195.410,00 785.702.740,00 618.631.143,00 2.362.302.489,00
1.487.518.000,00 1.714.838.000,00 287.564.000,00 488.452.000,00 1.987.331.800,00 239.615.000,00 76.826.000,00 31.300.000,00 37.100.000,00 29.760.000,00 28.800.000,00 34.668.000,00 30.340.000,00 33.680.000,00 29.691.000,00 31.300.000,00 28.800.000,00 28.800.000,00 24.000.000,00 54.820.000,00 36.372.000,00 28.800.000,00 28.800.000,00 29.312.000,00 31.300.000,00 36.300.000,00 29.880.000,00 32.080.000,00 34.736.000,00 577.580.000,00
1.357.827.900,00 1.688.059.000,00 283.798.000,00 469.687.000,00 1.712.779.500,00 205.682.000,00 76.814.000,00 31.264.000,00 37.068.000,00 29.760.000,00 28.800.000,00 34.668.000,00 30.340.000,00 33.680.000,00 29.691.000,00 31.300.000,00 28.800.000,00 25.200.000,00 24.000.000,00 54.706.000,00 36.372.000,00 28.800.000,00 28.800.000,00 29.312.000,00 31.300.000,00 36.300.000,00 26.352.000,00 32.080.000,00 33.856.000,00 520.555.000,00
10.059.593.200,00 21.903.331.500,00 1.364.133.450,00 3.107.526.000,00 6.075.619.950,00 1.053.932.500,00 79.256.000,00 229.640.000,00 244.160.000,00 241.180.000,00 216.180.000,00 154.672.000,00 229.720.000,00 277.020.000,00 229.209.000,00 198.680.000,00 210.300.000,00 190.220.000,00 250.860.000,00 206.040.000,00 198.115.000,00 260.460.000,00 232.220.000,00 230.428.000,00 179.240.000,00 174.680.000,00 154.000.000,00 149.280.000,00 150.009.950,00 187.900.000,00 8.913.002.600,00
8.921.622.640,00 20.078.919.676,00 1.213.656.549,00 2.813.160.198,00 5.503.862.589,00 850.080.712,00 59.517.340,00 229.400.000,00 234.446.153,00 233.431.738,00 206.594.217,00 144.618.655,00 221.257.196,00 273.579.305,00 225.058.320,00 190.990.255,00 201.779.431,00 183.478.000,00 249.186.118,00 199.023.240,00 195.713.665,00 231.616.419,00 224.636.005,00 220.415.701,00 161.922.515,00 168.713.736,00 153.122.040,00 146.097.954,00 148.148.967,00 186.074.845,00 8.522.067.446,00
2.510.646.900,00 1.734.550.000,00 69.825.000,00 179.200.000,00 915.862.350,00 109.595.000,00 3.650.000,00 251.000.000,00 551.000.000,00 251.000.000,00 545.600.000,00 251.000.000,00 251.000.000,00 801.000.000,00 272.000.000,00 251.000.000,00 251.000.000,00 251.000.000,00 251.000.000,00 351.000.000,00 251.000.000,00 551.000.000,00 251.000.000,00 251.000.000,00 551.000.000,00 349.200.000,00 9.800.000,00 4.000.000,00 319.990.000,00
1.642.995.650,00 1.682.908.600,00 67.776.200,00 177.552.000,00 752.432.441,00 102.779.170,00 3.650.000,00 251.000.000,00 534.083.000,00 251.000.000,00 531.525.000,00 250.400.000,00 251.000.000,00 772.093.000,00 265.400.000,00 251.000.000,00 250.400.000,00 250.400.000,00 251.000.000,00 349.287.500,00 250.400.000,00 520.585.000,00 250.335.000,00 251.000.000,00 537.681.000,00 345.562.500,00 9.800.000,00 4.000.000,00 313.067.000,00
24.754.307.582,00 35.556.999.505,00 3.717.439.779,00 6.694.837.928,00 124.089.882.971,96 3.544.909.633,00 594.339.250,00 2.190.834.891,00 2.985.510.133,00 2.472.574.148,00 2.055.781.167,00 1.611.798.218,00 2.028.893.883,00 3.286.550.710,00 1.966.139.883,00 1.925.937.197,00 1.527.921.595,00 1.605.396.855,00 2.134.046.476,00 2.389.736.241,00 1.769.860.921,00 1.916.385.970,00 2.478.784.957,00 2.019.860.634,00 2.600.270.108,00 1.642.526.637,00 862.909.099,00 863.925.115,00 980.498.690,00 817.579.780,00 12.255.169.554,00
22.439.379.240,00 33.255.918.806,00 3.504.948.565,00 5.758.333.986,00 115.637.263.896,63 3.290.460.325,00 573.777.326,00 2.271.706.419,00 2.927.125.600,00 2.409.959.304,00 2.018.529.439,00 1.567.053.464,00 1.994.008.057,00 3.091.530.739,00 1.913.331.267,00 1.895.131.139,00 1.460.778.131,00 1.569.678.723,00 2.159.826.982,00 2.345.841.840,00 1.720.436.491,00 1.836.079.987,00 2.460.668.600,00 1.936.533.865,00 2.499.859.412,00 1.584.642.298,00 843.871.819,00 855.173.364,00 967.707.707,00 808.705.988,00 11.717.991.935,00
90,65 93,53 94,28 86,01 93,19 92,82 96,54 103,69 98,04 97,47 98,19 97,22 98,28 94,07 97,31 98,40 95,61 97,78 101,21 98,16 97,21 95,81 99,27 95,87 96,14 96,48 97,79 98,99 98,70 98,91 95,62
Setda Setwan Inspektorat BKD DPPKA BPBD Korpri Kecamatan Ngawi Kecamatan Paron Kecamatan Geneng Kecamatan Pitu Kecamatan Gerih Kecamatan Padas Kecamatan Karangjati Kecamatan Kwadungan Kecamatan Pangkur Kecamatan Bringin Kecamatan Kasreman Kecamatan Ngrambe Kecamatan Jogorogo Kecamatan Kendal Kecamatan Sine Kecamatan Widodaren Kecamatan Kedunggalar Kecamatan Mantingan Kecamatan Karanganyar Kelrahan Ketanggi Kelurahan Pelem Kelurahan Karangtengah Kelurahan Margomulyo BPM dan Pemdes
4.166.150.019,00
4.119.690.537,00
358.090.000,00
345.490.000,00
1.467.069.500,00
1.373.195.651,00
344.800.000,00
333.219.100,00
6.336.109.519,00
6.171.595.288,00
97,40
2.788.911.524,00 1.430.654.518,00
2.740.597.177,00 1.401.216.871,00
499.029.000,00 223.690.000,00 9.450.000,00 147.546.500,00
488.753.000,00 115.398.000,00 9.450.000,00 147.079.000,00
1.018.186.000,00 322.118.250,00 75.798.000,00 314.795.500,00
934.691.791,00 295.144.700,00 75.798.000,00 312.177.600,00
86.800.000,00 55.500.000,00
54.497.000,00 54.810.000,00
4.392.926.524,00 545.808.250,00 85.248.000,00 1.948.496.518,00
4.218.538.968,00 410.542.700,00 85.248.000,00 1.915.283.471,00
96,03 75,22 100,00 98,30
Dinas Sosial Tenaka Kerja dan Transmigrasi Dispariyapura Bappeda Kantor Perpustakaan dan Arsip Kantor Perpustakaan dan Arsip
8
d. Anggaran Belanja, Realisasi Dan Pelaksanan Urusan Pilihan
No 1 2
URUSAN WAJIB Kelautan dan Perikanan Pertanian
3
Kehutanan
4
ESDM
BELANJA LANGSUNG
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
Anggaran
Realisasi
4.195.714.050,00
4.053.952.573,0 0 3.134.708.416,0 0
3.153.397.979,00
Anggaran
BELANJA BARANG DAN JASA
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
Realisasi
Anggaran
Realisasi
Anggaran
Realisasi
160.640.000,00
147.690.000,00
1.805.843.050,00
852.880.000,00
131.450.000,00
127.500.000,00
2.024.395.300,00
1.659.224.619,0 0 1.938.489.464,0 0
813.878.850,0 0 172.624.500,0 0
ANGGARAN
REALISASI
SKPD PELAKSANA %
8.723.756.800,0 0 740.335.855,00
-
-
9.159.055.652,00
8.893.221.800,00
97,10
-
-
875.000.000,00
780.385.855,00
89,19
447.045.000,00
1.913.631.891,00
94,91
503.258.500,00
416.686.809,0 0 252.149.500,0 0 -
2.016.222.000,00 11.638.721.404,00 353.397.500,00
11.098.340.545,0 0 350.785.500,00
95,36
343.095.500,00
1.440.145.082,0 0 6.701.139.543,0 0 341.131.500,00
99,26
7.156.000,00
255.800.000,00
252.385.800,00
892.300.000,00
868.036.100,0 0 180.757.500,0 0 276.841.600,0 0
1.162.300.000,00
1.127.577.900,00
97,01
Dinas Perikanan dan Peternakan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perkebunan dan Kehutanan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Dinas Perikanan dan Peternakan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Dinas PU Pengairan dan Pertambangan Dinas PUBMCK
1.290.208.000,00
816.784.900,00
63,31
Dispariyapura
1.250.000.000,00
521.137.600,00
41,69
Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Dinas Sosial Tenaka Kerja dan Transmigrasi
-
-
169.465.000,00
169.465.000,00
8.989.590.652,00
-
-
44.700.000,00
40.050.000,00
830.300.000,00
-
-
71.050.000,00
56.800.000,00
1.498.127.000,00
4.008.641.404,00
238.060.000,00
227.910.000,00
6.888.761.500,00
-
3.917.141.502,0 0 -
10.302.000,00
9.654.000,00
-
-
14.200.000,00
190.000.000,00
-
7.015.077.100,00
6.674.746.042,00
95,15
5.499.243.279,00
5.373.322.380,00
97,71
5
Pariwisata
-
-
101.700.000,00
84.875.000,00
688.508.000,00
551.152.400,00
500.000.000,00
6
Industri
-
-
121.750.000,00
37.550.000,00
560.520.000,00
206.746.000,00
567.730.000,00
7
Perdagangan
9.300.443.082,00
9.124.003.614,0 0
524.861.000,00
387.017.000,00
3.122.987.000,00
2.460.340.324,0 0
633.125.000,00
531.251.700,0 0
13.581.416.082,00
12.502.612.638,0 0
92,06
8
Transmigrasi
-
-
4.875.000,00
4.650.000,00
420.625.000,00
388.466.000,00
-
-
425.500.000,00
393.116.000,00
92,39
9
II. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH A. CAPAIAN KINERJA TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
(1)
1
ASPEK
FOKUS
(2)
(3)
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH
No. (4)
1
Peraturan ttg ketertiban penataan ruang
2
3
4 Peraturan ttg kependudukan
Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum)
IKK
Jenis Data (Tahun 2012)
Capaian KInerja
(5)
(7)
(8)
Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya. Keberadaan PERDA Nomor : 3 Tahun 2012 PERDA IMB tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan - Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2012, sebanyak 22.541 unit. Rasio Rumah - Jumlah seluruh rumah sd. ber IMB akhir Tahun 2012, sebanyak 183.155 Unit. Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya, Keberadaan PERDA Nomor : 10 Tahun PERDA RTRW 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 -Jumlah Penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP = 550.574 Pengurusan KTP - Jumlah Penduduk yamg wajib ber KTP = 659.435 Dasar hukum: PERDA Nomor : 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil - Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2012, sebanyak = 106 Personil
5
Biaya KTP
6
Rasio personil SatpoL PP - Penduduk pada akhir terhadap jumlah tahun 2012, berjumlah = penduduk 912.867 orang
Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS.
7
Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten
8
Keberadaan Apabila ADA: PERDA tentang PSK, PKL, atau PERDA Nomor : 11 Tahun PMKS 2007 tentang Lokasi dan Relokasi Pedagang kaki Lima Apabila ADA: Keberadaan - PERDA Nomor : 14 Tahun peraturan 2012 tentang Pengelolaan tentang Sampah; kebersihan - PERDA Nomor 18 Tahun Kabupaten 2012 tentang perlindungan dan Pengelolaan
Ada
12,30 %
Ada
83,49 %
-
WNI/WNA Tidak dipungut
1 personil per 10.000 penduduk
Ada
Ada
10
ASPEK
FOKUS
No.
IKK
Jenis Data (Tahun 2012)
Capaian KInerja
Lingkungan Hidup; - PERBUP Nomor 40 Tahun 2007 tentang Progam Adipura Kabupaten Ngawi sebagaimana telah diubah dengan PERBUP No 84 Tahun 2008 2
KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTA HAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH
Penyampaian laporan kepada pemerintah
Penyampaian laporan keuangan dan kinerja
9
10
Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2012,
Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006
Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
11
Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah.
Hubungan antar daerah
12
Kerjasama dengan daerah lain
Bukti Pengiriman : LPPD Tahun 2012 disampaikan sesuai surat pengantar Nomor: 900/03.17/404.011/2013 tanggal 20 Maret 2013. Bukti Pengiriman: - Laporan Keuangan 2012, disampaikan pada tanggal 11 Februari 2013 sesuai surat pengantar Nomor 943/17.49/404.108/2013 11 Februari 2013 - Laporan Kinerja tahun 2012. disampaiakan pada tanggal 23 Januari 2013 sesuai surat pengantar Nomor : 942/599/404.108/2013 tanggal 23 Januari 2013 Urusan yang diterapkan SPM nya oleh Pemda sebanyak 6 urusan, yang terdiri dari: 1) Urusan Kesehatan 2) Urusan Sosial 3) Urusan Pendidikan 4) Urusan Lingkungan Hidup 5) Urusan Pemberdayaan Perempuan 6) Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2012, sebanyak 15 MOU yang terdiri dari: 1. MoU dengan kabupaten Ogan Ilir (Sumsel) Nomor : 475.1/04/PK/404.13/20 08 dan 475.1/839/PPT/TEKTRA
Tepat
Tepat
Tepat
6 Urusan
15 MOU
11
ASPEK
FOKUS
No.
Jenis Data (Tahun 2012)
IKK
2.
3.
4.
5.
Capaian KInerja
/2008 tanggal 25 Agustus 2008 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Transmigrasi; MoU dengan kabupaten Ogan Komering Ilir (Sumsel) Nomor : 04/PK/III/2007 dan 475.1/04/PK/404.013/2 007 tanggal 28 Mei 2007 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Transmigrasi; MoU dengan kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu Nomor : 228 Tahun 2010 dan Nomor 140/23/pk/404.12/201 0 tanggal 20 juli 2010 tentang Penyelenggaraan Penempatan Lokasi UPT Desa Tanjung Agung Kec. Tanjung Agung Kab. Kaur Prov. Bengkulu.; MoU dengan Kabupate Gorontalo Nomor : 595/Nakertrans/1001/2 009 dan Nomor : 140/57/PK/404.012/20 09 tanggal 4 Agustus 2009 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Desa Puncak Kab. Gorontalo; MoU Kerjasama antara Dinas Kesehatan se KARISMAPAWIROGO Nomor : 441/2218.2.13/X/2009 Nomor : 024/100/2009, Nomor : 193/11.a/02/2009, Nomor : 440/21/403.013/2009, Nomor : 181/185/PK/404.012/2 009 dan Nomor : 954 Tahun 2009 tanggal 20 12
ASPEK
FOKUS
No.
Jenis Data (Tahun 2012)
IKK
Capaian KInerja
Oktober 2009 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat di Wilayah Karismapawirogo (Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Pacitan, Magetan, Ngawi dan Ponorogo); 6.
7.
8.
MoU dengan kabupaten Ogan Komering Ilir (Sumsel) Nomor : 04/PK/III/2008 dan 475.1/03/PK/404.013/2 008 tanggal 25 Agustus 2008 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi; MoU dengan kabupaten Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Pacitan, Magetan, Ngawi dan Ponorogo Nomor 130/15/404.012/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Kerjasama Pembangunan Daerah wilayah Perbatasan MoU dengan Kabupaten Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Pacitan, Magetan, Ngawi dan Ponorogo yang tergabung dalam KARISMAPAWIROGO Nomor : 556/422/2010, Nomor : 12/2010, Nomor : 556/036/023/2010, Nomor : 570/5/403.013/2010, Nomor : 556/328/408.35/2010, Nomor : 556/05.02/404.107/201 0 dan Nomor : 134.4/420/405.13/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Pengembangan 13
ASPEK
FOKUS
No.
IKK
Jenis Data (Tahun 2012)
Capaian KInerja
Kepariwisataan dan Kebudayaan di Wilayah Karismapawirogo; 9. MoU dengan Kabupaten Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Pacitan, Magetan, Ngawi dan Ponorogo yang tergabung dalam KARISMAPAWIROGO Nomor : 570/15/2010, Nomor : 570.02/2010, Nomor : 181/7/408.21/2010, Nomor : 180/20/PK/404.012/20 10, dan Nomor : 120.23/843/405.07/201 0 tanggal 22 April 2010 tentang Pengembangan Penanaman Modal di Wilayah Karismapawirogo; 10. MoU dengan Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Nomor : 475.1/364/418/2010 dan Nomor : 140/19/PK/404.012/20 10 tanggal 15 April 2010 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di UPT Ds. Panea Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo; 11. MoU dengan Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Nomor : 129/08/SETDA.2/I/2010 : dan Nomor 140/04/PK/404.012/20 10 tanggal 20 Januari 2010 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di UPT Longgi/Pangea SP 4 Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo; 12. MoU dengan Kabupate Gorontalo Nomor : 595/Nakertrans/41Á//2 14
ASPEK
FOKUS
No.
Jenis Data (Tahun 2012)
IKK
13.
14.
15.
16.
Capaian KInerja
010 dan Nomor : 140/03/PK/404.012/20 10 tanggal 19 Januari 2010 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Desa Puncak Kab. Gorontalo; MoU dengan Pemerintah Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah Nomor : 130/09?KB/404013/200 7 dan Nomor : 130.1/14/02/2007 tanggal 11 Oktober 2012 tentang Kerjasama Pembanguna Daerah. Perjanjian Kerjasama dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1363/DNAKERTRANS/PM/2012 dan Nomor : 595/1094.b/404.103/20 12 tanggal 28 April 2012 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Unit Permukiman Transmigrasi Simpang Tiga SP2 Kecamatan Tulung Selatan Kabupeten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo Nomor : 595/NAKERTRANS/467/ 2012 DAN Nomor : 595/1088.B/404.013/20 Tentang 12 Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Puncak Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo. Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah 15
ASPEK
3
KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
FOKUS
Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah
No.
13
IKK
Kesesuaian prioritas pembangunan
Jenis Data (Tahun 2012) Pemerintah Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 475.1/1234/2012 dan Nomor : 475.1/07/404.01/2012 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi / Kawasan Transmigrasi UPT Awua Jaya Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. 17. Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 595/1.106/Sosnakertra ns-D dan Nomor : 4751/09/404.012/2012 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di UPT Permata Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. 18. Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 475.1/14/404.011/2012 dan Nomor : 180/12/Nakertrans/201 2 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi UPT Cecar Bunga SP 10 Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. - Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak 10 program.
Capaian KInerja
90,91 %
- Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 11 program prioritas. 16
ASPEK
FOKUS
Kewenangan
No.
Jenis Data (Tahun 2012)
14
Urusan wajib Urusan Wajib yang yang dilaksanakan pada Tahun diselenggarakan 2012 (APBD) 26 urusan. daerah
15
Waktu penetapan PERDA APBD 2012
16
Keuangan 17
18
Pelayanan
IKK
19
Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005
Apabila TEPAT: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : 1 Tahun 2012 tentang APBD tanggal 28 Pebruar2012. Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya. PERDA Nomor : 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( pengelolaan keuangan daerah)
Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2012. 1) Urusan Pendidikan Rp. 560.698.460.100,00 2) Urusan Kesehatan Rp. 110.764.121.950,00 3) Urusan Lingkungan hidup Rp.9.941.399.250,00 4) Urusan PU Rp. 61.356.548.900,00 5) Urusan Sosial Rp. 6.281.452.300,00 Belanja untuk 6) Urusan Tenaga Kerja Rp. pelayanan dasar 1.824.710.000,00 7) Urusan Koperasi Rp. 5.751.415.05,00 8) Urusan Satpol PP Rp. 8.074.428.500,00 9) Urusan Kependudukan & Capil Rp. 5.289.109.550,00 Total Belanja pelayanan dasar Rp. 769.981.645.600,00 Total Belanja APBD 2012, sebesar Rp. 1.112.731.431.350,00 Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2012. Belanja untuk 1) Urusan Pendidikan Rp. urusan 560.698.460.100,00 pendidikan dan 2) Urusan Kesehatan Rp. 110.764.121.950,00 kesehatan Total Belanja Pend & Kes Rp. 1.112.731.431.350,00 Keberadaan Apabila ADA:
Capaian KInerja
100 %
Tidak
Ada
88,67 %
60.34 %
Ada 17
ASPEK
FOKUS
No.
Publik
PERDA tentang Standar Pelayanan 1 Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan
20 Kepegawaian 21
4
EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD
Kelembagaan
22
Produk peraturan perundangan
23
RAPERDA yang diajukan tahun berjalan 5
EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA
Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti
IKK
24
25
Ratio PNS terhadap penduduk
Jenis Data (Tahun 2012) Sebutkan hukumnya , PERDA Nomor 23 Tahun-2009 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik Pemerintah kabupaten Ngawi (standar pelayanan publik’) Jumlah PNS kabupaten tahun 2012 sebanyak –13.403 orang.
Jumlah penduduk kabupaten tahun 2012 sebanyak 912.738 orang. Apabila ADA, Sistem sebutkan nama lengkap dari Informasi Sistem database: Sistem Kepegawaian Informasi Kepegawaian (tentang kepegawaian) Jumlah SKPD, sbb:: 1) Bagian (Setda) = 9 unit 2) Dinas = 14 unit 3) Badan = 5 unit 4) Kantor = 3 unit Penataan SKPD 5) Rumah Sakit = 1 unit 6) Lembaga Teknis lainya = 2 unit 7) Kecamatan/Distrik = 19 unit 8) Sekretariat DPRD = 1 Unit Jumlah SKPD = 54 unit PERDA yang ditetapkan RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2012
Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti .
Capaian KInerja
PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2012, sebanyak 25 Perda ( Daftar terlampir) - RAPERDA yang diusulkan tahun 2012, sebanyak 25 RAPERDA. - RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2012, sebanyak 25 PERDA. - Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2012, sebanyak 25 keputusan. - Keputusan DPRD dalam
1,22 % 1 : 68
Ada
54 unit
25 PERDA
100 %
100 %
18
ASPEK
FOKUS
No.
IKK
TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN 6
7
8
EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN
Jenis Data (Tahun 2012)
Capaian KInerja
tahun 2012, sebanyak 25 keputusan.
Tindaklanjut keputusan Bupati
Tindaklanjut Peraturan Bupati
KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERDA yang PERUNDANGdibatalkan UNDANGAN
INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES PERDA tentang KONSULTASI konsultasi PUBLIK ANTARA publik PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik
26
27
28
29
30
Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti
- Keputusan Bupati tahun 2012, sebanyak 239 keputusan. - Keputusan Bupati tahun 2012 yang ditindaklanjuti, sebanyak 239 Keputusan
- Peraturan Bupati dalam tahun 2012, sebanyak Peraturan 248 Perbup. Bupati yang - Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti ditindaklanjuti, sebanyak 248 Perbup. Perda yang dibatalkan, sebanyak 0, yang terdiri dari : Tidak Ada PERDA yang DIBATALKAN 1) Perda Nomor -------Jumlah PERDA Tahun 2012 tentang ----yang dibatalkan 2) Perda Nomor -------Tahun 2012 tentang ----3) Dst. Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak Apabila ADA, Sebutkan dasar hukumnya. Keberadaan PERDA Nomor 4 Tahun 2009 PERDA/PerBup tentang Transparansi dan tentang partisipasi dalam konsultasi Penyelenggaraan publik Pemerintahan Apabila ADA, - Nama Medianya : Trinil Pos Perbup nomor 23 tahun Adanya media 2006 informasi tentang Penerbitan Koran pemda yang Lokal Trinil Pos dapat diakses - www.ngawikab.go.id oleh publik Perbup Nomor (website 188/80/404.012/2012 Kabupaten, pos, tentang Penetapan Nama bag/biro humas, Website dan Alamat leaflet/brosur) Surat Elektronik Resmi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi
100 %
100 %
0 %
Ada
Ada
19
ASPEK 9
FOKUS
TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, Serapan dana PENCAIRAN DAN perimbangan PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL Alokasi Belanja pada APBD dari DAU
Alokasi Belanja pada APBD
10
11
INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD
Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)
No.
31
IKK
Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan
Jenis Data (Tahun 2012) Dana perimbangan yang terserap Tahun 2012 sebesar Rp.937.619.883.056,00 Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2012 sebesar Rp. 929.099.936.600,00 - Belanja publik APBD tahun 2012, sebesar Rp. 351.749.939.600,00 - DAU Tahun 2012, sebesar Rp. 796.833.553.000,00 - Total Belanja langsung APBD tahun 2012, sebesar Rp .351.749.939.600,00 - Total Belanja APBD Tahun 2012, sebesar Rp. 1.254.675.499.797,96
32
Belanja Publik terhadap DAU
33
Belanja Langsung terhadap total APBD
34
- PAD APBD (Realisasi) Besaran PAD Tahun 2012, sebesar Rp. terhadap 65.708.705.988,01 seluruh - Total Pendapatan dalam pendapatan dlm APBD (Realisasi) Tahun APBD (Realisasi) 2012, sebesar Rp. 1.242.360.939.295,01
35
Besaran SILPA
36
Realisasi belanja
37
Opini BPK terhadap LapKeu Daerah
Capaian KInerja
100,92 %
44,14 %
28 %
5,29 %
- Laporan Hasil Opini tahun Pemeriksaan BPK RI Tahun 2011 = WDP 2011, dengan opini: WDP Opini tahun - Laporan Hasil 2012= WDP Pemeriksaan BPK RI Tahun 2012, dengan opini: WDP
- SILPA Tahun 2012, sebesar Rp Rasio SILPA thdp 104.369.029.414,90 total - Total Pendapatan dalam pendapatan APBD (Realisasi) Tahun 2012, sebesar Rp. 1.242.360.939.295,01 - Realisasi Belanja Tahun Rasio realisasi 2012, sebesar Rp – belanja thd 1.170.070.567.973,13 anggaran - Total Anggaran Belanja belanja dalam APBD Tahun 2012, sebesar Rp. 1.1.254.675.499.797,96
8,40 %
93 %
20
ASPEK
FOKUS
Pengawasan Inspektorat Kabupaten
12
13
No.
38
PENGELOLAAN POTENSI DAERAH Peta potensi daerah
39
Peningkatan PAD
40
Penghargaan
41
TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH
IKK
Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti
Jenis Data (Tahun 2012)
Capaian KInerja
- Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2012 sebanyak 369 temuan.
93,22 % - Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2012, sebanyak 344 temuan. - Realisasi PAD Tahun 2012, sebesar Rp. Rasio realisasi 65.708.705.988,01 PAD 2012 153,33 % - Potensi PAD pada APBD terhadap Tahun 2012 2 potensi PAD APBD sebesar Rp.42.853.698.504,00 - Total PAD pada Tahun 2012 sebesar Rp. 65.708.705.988,01 Peningkatan 6,35 % PAD - Total PAD pada Tahun 2011 sebesar Rp. 61.538.571.057,19 Penghargaan yang diterima, sebanyak 22 yang terdiri dari : 1) Standart management Mutu ISO 9001 : 2008 Tahun 2012 Bidang Pelayanan Terpadu 2) Juara III Tingkat Provinsi Lomba Kelompok Agribisnis Peternakan 3) Penghargaan Adikarya Pangan Nusantara Tingkat Provinsi Jawa Penghargaan Timur dari pemerintah 4) Penghargaan Tingkat yang diterima 22 Nasional Adikarya oleh Pemda Penghargaan Pangan Nusantara dalam tahun 5) Juara II Tingkat Provinsi 2012. Jawa Timur Lomba Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM) 6) Juara II Tingkat Provinsi Jawa Timur Kepala Desa Peduli Kehutanan 7) 10 besar Lomba Perpustakaan Desa Tingkat Provinsi Jawa Timur 8) Juara I Pro Poor Award Lomba Bidang Pemberdayaan
21
ASPEK
FOKUS
No.
Jenis Data (Tahun 2012)
IKK
9) 10) 11)
12) 13) 14) 15) 16)
17) 18) 19)
20) 21) 22)
Capaian KInerja
Masyarakat Kerjasama Antar Desa 5 Besar Tingkat Jawa Timur Profesional Award Terbaik I tingkat Provinsi Jawa Timur Lomba Gerakan Sayang Ibu Terbaik II Tingkat Provinsi Jawa Timur Lomba Penghargaan Kelompok Bina Keluarga Balita. 4 Besar Tingkat Provinsi Jawa Timur KB Award 4 Besar Tingkat Provinsi Jawa Timur KB Award Juara harapan I Tingkat Nasional KB Award Anugerah parahita Eka Praya Tingkat Nasional Juara I Tingkat Nasional Lomba Pengembangan Pengelolaan Pemasaran Hasil Pertanian Juara II Tingkat Provinsi Lomba Agribisnis Padi Adipura bidang Kebersihan Lingkungan Nominasi Tingkat Nasional kalpataru Kategori Pembina Lingkungan Juara I Tingkat Provinsi Kalpataru kategori Penyelamat Lingkungan Juara II Tingkat Provinsi PPGD Bakti Husd 5 Besar tingkat Provinsi Jawa Timur Jaringan Dokumtasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Pengadaan barang dan jasa
42
Apabila ADA Keberadaan Penerapan E-procurement E-procurement mulai operasi pada bulan Maret tahun 2012
Daya saing daerah
43
Jumlah persetujuan investasi
Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2012, sebanyak 611 ijin
Ada
611 Ijin
22
A. Pencapaian Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Wajib dan Urusan Pilihan NO 1
URUSAN WAJIB Pendidikan
NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2
Kesehatan
15 16 17 18 19 20 21
3
Lingkungan Hidup
22 23 24 25 26
4
Pekerjaan Umum
27 28 29 30
5
Tata Ruang
31
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi Penanganan sampah Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Penegakan hukum lingkungan Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Rumah Tangga Per Sanitasi Kawasan Kumuh Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
CAPAIAN KINERJA 91,02 % 91,42% 99,59 % 95,20 % 74.75 % 0,01 % 0,03 % 0,02 % 100 % 99,91 % 99,78 % 94,09 % 77,21 % 93,78 % 96,32 % 97,89 % 87,96 % 100 % 91,83 % 100 % 33,33 % 98,52 % 93,85 % 100 % 49,67 % 100 % 52,89 % 90 % 83,29 % 0,21 % 30,00 % 23
6
Perencanaan Pembangunan
32 33 34 35
7
Perumahan
8
Kepemudaan & Olahraga
36 37 38 39 40
9
Penanaman Modal
41
10
Koperasi & UKM
11
Kependudukan & Catatan Sipil
42 43 44
12
Ketenagakerjaan
13
Ketahanan Pangan
14
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
45 46 47 48 49 50 51 52
15
KB & KS
53 54 55
16
Perhubungan
17
Komunikasi & Informatika
18
Pertanahan
19
Kesbang & Politik
20
Otonomi Daerah
21
Pemberdayaan Masyarakat & Desa
22
Sosial
56 57 58 59 60 61 62 63
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Rumah tangga pengguna air bersih Lingkungan pemukiman kumuh Rumah layak huni Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Lapangan olahraga . Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Koperasi aktif Usaha Mikro dan Kecil Kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan Regulasi ketahanan pangan Ketersediaan pangan utama Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas Partisipasi angkatan kerja perempuan Prevalensi peserta KB aktif Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Angkutan darat Web site milik Pemerintah Daerah Pameran/expo Luas lahan bersertifikat Penyelesaian Kasus Tanah Negara Penyelesian Ijin Lokasi Kegiatan pembinaan politik daerah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
Ada Ada Ada 100 % 94,31 % 1,99 % 89,96 % 0,008 % 1,22 % 23,35 % 83,60 % 99,80% 75,58 % 330/1000 Penduduk Sudah 97,91 % 68,67 % Ada 84,188 kg 3,20 % 99,96 % 59,43 % 99,83 % 65,01 % 0,89 % Ada 13 kali 15,57 % 100 % 3 Ijin 6 Keg. 7 Keg.
64
Sistim Informasi Manajemen Pemda
9 buah
65 66 67
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat PKK aktif Posyandu Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS yg memperoleh bantuan sosial
Ada 100 % 100 %
68 69 70
10 buah 98,1 % 98,12 % 24
23
Budaya
71 72 73
24
Statistik
25
Kearsipan
74 75 76 77
26
Perpustakaan
78 79
NO 1
3
Kehutanan
5 6
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) Produksi perikanan Konsumsi ikan Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2010**) Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kerusakan Kawasan Hutan
4
Energi dan SDM
7
Pertambangan tanpa ijin
8
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB tahun 2010**)
9
Kunjungan wisata
2
URUSAN PILIHAN Kelautan dan Perikanan Pertanian
NO. 1 2
Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Buku ”Kabupaten dalam angka” Buku ”PDRB Kabupaten” Penerapan pengelolaan arsip secara baku Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Pengunjung perpustakaan
3 4
5
Pariwisata
10 6
Industri
11 12
7
8
Perdagangan
Transmigrasi
13 14 15
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tahun 2010**) Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB tahun 2011**) Pertumbuhan Industri Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB tahun 2010**) Ekspor Bersih Perdagangan Transmigran swakarsa
12 kali 10 buah 100 % Ada Ada 100 % 38 keg 41 % 21,67 %
CAPAIAN KINERJA 101,1 % 104,06 % 6,175 Ton/Ha 35,72 % 24,95 % 6,82 % 82,50 % 0,49 % 226.055 orang 3,84 % 6,57 % 3,6 % 25,35 % 12.680.511.995 100 %
25
IV. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A.
Kerjasama Antar Daerah dam Kerjasama dengan Pihak Ketiga Pada Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Ngawi melakukan upaya peningkatan kerjasama baik kerjasama antar Pemerintah Daerah maupun kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat guna mewujudkan kemandirian dan menyamakan persepsi tentang Otonomi Daerah serta mengembangkan potensi daerah serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kerjasama antar Daerah yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 adalah : 1.
MoU
dengan
kabupaten
475.1/04/PK/404.13/2008
Ogan dan
Ilir
(Sumsel)
Nomor
:
475.1/839/PPT/TEKTRA/2008
tanggal 25 Agustus 2008 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Transmigrasi; 2.
MoU dengan kabupaten Ogan Komering Ilir (Sumsel) Nomor : 04/PK/III/2007 dan 475.1/04/PK/404.013/2007 tanggal 28 Mei 2007 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Transmigrasi;
3.
MoU dengan kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu Nomor : 228 Tahun 2010 dan Nomor 140/23/pk/404.12/2010 tanggal 20 juli 2010 tentang Penyelenggaraan Penempatan Lokasi UPT Desa Tanjung Agung Kec. Tanjung Agung Kab. Kaur Prov. Bengkulu.;
4.
MoU
dengan
Kabupate
Gorontalo
Nomor
:
595/Nakertrans/1001/2009 dan Nomor : 140/57/PK/404.012/2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Desa Puncak Kab. Gorontalo; 5.
MoU Kerjasama antara Dinas Kesehatan se KARISMAPAWIROGO Nomor : 441/2218.2.13/X/2009 Nomor : 024/100/2009, Nomor : 26
193/11.a/02/2009, Nomor : 440/21/403.013/2009, Nomor : 181/185/PK/404.012/2009 dan Nomor : 954 Tahun 2009 tanggal 20 Oktober 2009 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat di Wilayah Karismapawirogo (Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Pacitan, Magetan, Ngawi dan Ponorogo); 6.
MoU dengan kabupaten Ogan Komering Ilir (Sumsel) Nomor : 04/PK/III/2008 dan 475.1/03/PK/404.013/2008 tanggal 25 Agustus 2008 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi;
7.
MoU dengan kabupaten Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Pacitan, Magetan, Ngawi dan Ponorogo Nomor 130/15/404.012/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Kerjasama Pembangunan Daerah wilayah Perbatasan
8.
MoU dengan Kabupaten Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Pacitan, Magetan,
Ngawi
dan
Ponorogo
yang
tergabung
dalam
KARISMAPAWIROGO Nomor : 556/422/2010, Nomor : 12/2010, Nomor : 556/036/023/2010, Nomor : 570/5/403.013/2010, Nomor : 556/328/408.35/2010, Nomor : 556/05.02/404.107/2010 dan Nomor : 134.4/420/405.13/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Pengembangan Kepariwisataan dan Kebudayaan di Wilayah Karismapawirogo; 9.
MoU dengan Kabupaten Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Pacitan, Magetan,
Ngawi
dan
Ponorogo
yang
tergabung
dalam
KARISMAPAWIROGO Nomor : 570/15/2010, Nomor : 570.02/2010, Nomor : 181/7/408.21/2010, Nomor : 180/20/PK/404.012/2010, dan Nomor : 120.23/843/405.07/2010 tanggal 22 April tentang
Pengembangan
Penanaman
Modal
di
2010
Wilayah
Karismapawirogo; 27
10.
MoU dengan Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Nomor : 475.1/364/418/2010 dan Nomor : 140/19/PK/404.012/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di UPT Ds. Panea Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo;
11.
MoU dengan Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Nomor : 129/08/SETDA.2/I/2010 dan Nomor : 140/04/PK/404.012/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di UPT Longgi/Pangea SP 4 Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo;
12.
MoU
dengan
Kabupate
Gorontalo
Nomor
:
595/Nakertrans/41Á//2010 dan Nomor : 140/03/PK/404.012/2010 tanggal 19 Januari 2010 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Desa Puncak Kab. Gorontalo; 13.
MoU dengan Pemerintah Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah Nomor : 130/09?KB/404013/2007 dan Nomor : 130.1/14/02/2007 tanggal 11 Oktober 2012 tentang Kerjasama Pembanguna Daerah.
14.
Perjanjian Kerjasama dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1363/D-NAKER-TRANS/PM/2012 dan Nomor : 595/1094.b/404.103/2012 tanggal 28 April 2012 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Unit Permukiman Transmigrasi Simpang Tiga SP2 Kecamatan Tulung Selatan Kabupeten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
15.
Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo Nomor : 595/NAKERTRANS/467/2012 DAN Nomor : 595/1088.B/404.013/2012 Tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Puncak Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.
16.
Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Pemerintah Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 475.1/1234/2012 dan 28
Nomor : 475.1/07/404.01/2012 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi / Kawasan Transmigrasi UPT Awua Jaya Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. 17.
Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 595/1.106/Sosnakertrans-D dan Nomor : 4751/09/404.012/2012 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di UPT Permata Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
18. Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 475.1/14/404.011/2012 dan Nomor
:
180/12/Nakertrans/2012
tentang
Penyelenggaraan
Program Transmigrasi di Lokasi UPT Cecar Bunga SP 10 Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. B.
Koordinasi dengan Instansi Vertikal Pada Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah selalu melakukan koordinasi dengan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi melalui Instansi vertikal yang ada di daerah diantaranya : 1) Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA), dalam rangka untuk memudahkan dan mempercepat pengambilan keputusan terhadap permasalahan yang ada. 2) Koordinasi dengan kantor Badan Pertanahan Nasional, dalam rangka menghimpun berbagai informasi dan masukan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum maupun penyelesaian masalah pertanahan yang lain. 3) Koordinasi dengan kantor Statistik, dalam rangka penyediaan data kontribusi sector ekonomi serta data statistic lainnya yang diperlukan. 29
4) Koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pembayaran pajak bagi para wajib pajak agar memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak sesuai ketentuan dan tidak melebihi tanggal jatuh temponya. C.
Pembinaan Batas Wilayah Untuk lebih mempertegas dan memperjelas Batas Wilayah kabupaten Ngawi dengan Kabupaten sekitar, maka sejak Tahun 2009 telah dilaksanakan kegiatan Pemantauan Batas Wilayah
guna
memantau
batas daerah dalam hal ini jalur/garis batas daerah agar tidak terjadi pergeseran batas sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa batas daerah. Pada Tahun 2008, sengketa batas daerah yang terjadi anatar Desa Budug Kecamatan Kwadungan kabupaten Ngawi dengan Desa Kajang Kecamatan Sawahan kabupaten Madiun telah dapat diselesaikan melalui Kesepakatn
Bersama
antara
Pemerintah
Kabupaten
Ngawi
dan
Pemerintah kabupaten Madiun Nomor 136/433/402.011/2009 dan Nomor 138/12.26/404.011/2009 tanggal 12 Desember 2009 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Daerah pada Tanah Stren Milik Dinas PU Pengairan Pemerintah Prpinsi Jawa Timur. Hingga akhir tahun 2012 permasalahan tersebut masih dalam tahap proses penyelesaian dengan difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri. Dan Pemerintah kabupaten Ngawi masih menunggu undangan dari Kemeterian Dalam Negeri guna Klarifikasi data dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut.
30
d. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Bencana yang terjadi selama Tahun 2012 di wilayah Kabupaten Ngawi berstatus bencana regional yaitu bencana yang dapat ditangani oleh Pemerintah
Kabupaten
Ngawi
melalui
Kesbangpolinmas
sendiri
diantaranya bencana Angin Putting Beliung, Tanah Longsor dan Banjir. e. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berbagai potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Ngawi memerlukan upaya normative dan represif sesuai dengan ketaatan terhadap perundang - undangan yang berlaku, berbagai gangguan yang terjadi seperti : a. Adanya Pekerja Seks Komersil; b. Reklame/iklan yang tidak berijin dan tidak pada tempat yang telah ditentukan; c. Orgil dan Gepeng yang berkeliaran di wilayah Kabupaten Ngawi; d. Pelajar sekolah yag membolos pada saat jam sekolah; e. Pedagang kaki lima yang berdagang tidak pada tempat yang telah ditentukan; f. Penataan pedagang dipasar yang kurang tertib; g. Penambangan bahan galian Golongan C secara liar; h. Polusi udara dari industri pabrik pupuk organik; i. Tower telekomunikasi yang tidak berijin. Telah dapat ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui satker perangkat daerah Sat Pol PP yang dalampelaksanaannya berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang terkait. Yang mendasar dari Peraturan Bupati Ngawi No 37 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, Kewenangan, Hak dan Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja. 31
IV. PRESTASI DAERAH Selain keberhasilan dalam bidang Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah dicapai dalam tahun 2012 yang disajikan di atas, Pemerintah kabupaten Ngawi telah pula meraih prestasi di berbagai bidang. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Ngawi mempunyai segudang potensi yang dapat dijadikan modal untuk mewujudkan Kabupaten Ngawi yang lebih maju dan sejahtera. Adapun prestasi yang telah dicapai selama tahun 2012 adalah sebagai berikut : 1) Standart management Mutu ISO 9001 : 2008 Tahun 2012 Bidang Pelayanan Terpadu 2) Juara III Tingkat Provinsi Lomba Kelompok Agribisnis Peternakan 3) Penghargaan Adikarya Pangan Nusantara Tingkat Provinsi Jawa Timur 4) Penghargaan Tingkat Nasional Adikarya Pangan Nusantara 5) Juara II Tingkat Provinsi Jawa Timur Lomba Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM) 6) Juara II Tingkat Provinsi Jawa Timur Kepala Desa Peduli Kehutanan 7) 10 besar Lomba Perpustakaan Desa Tingkat Provinsi Jawa Timur 8) Juara I Pro Poor Award Lomba Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kerjasama Antar Desa 9) 5 Besar Tingkat Jawa Timur Profesional Award 10) Terbaik I tingkat Provinsi Jawa Timur Lomba Gerakan Sayang Ibu 11) Terbaik II Tingkat Provinsi Jawa Timur Lomba Penghargaan Kelompok Bina Keluarga Balita. 12) 4 Besar Tingkat Provinsi Jawa Timur KB Award 13) 4 Besar Tingkat Provinsi Jawa Timur KB Award 14) Juara harapan I Tingkat Nasional KB Award 15) Anugerah parahita Eka Praya Tingkat Nasional 32
16) Juara I Tingkat Nasional Lomba Pengembangan Pengelolaan Pemasaran Hasil Pertanian 17) Juara II Tingkat Provinsi Lomba Agribisnis Padi 18) Adipura bidang Kebersihan Lingkungan 19) Nominasi Tingkat Nasional kalpataru Kategori Pembina Lingkungan 20) Juara I Tingkat Provinsi Kalpataru kategori Penyelamat Lingkungan 21) Juara II Tingkat Provinsi PPGD Bakti Husada 22) Besar tingkat Provinsi Jawa Timur Jaringan Dokumtasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Ngawi,
Maret 2013
BUPATI NGAWI
BUDI
SULISTYONO
33
