INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KOTA SEMARANG TAHUN 2013 I.

PENDAHULUAN Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media massa yang tersedia di daerah. ILPPD disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Setiap tahun Pemerintah Kota Semarang menyampaikan ILPPD melalui media cetak yang beredar di Kota Semarang.

ILPPD Kota Semarang memuat kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kota Semarang berdasarkan urusan pemerintahan yang dilaksanakan, yaitu 26 Urusan Pemerintahan Wajib dan 7 Urusan Pemerintahan Pilihan, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan serta Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan. A.

KONDISI UMUM KOTA SEMARANG Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah, dan tempat kedudukan kantor Gubernur Jawa Tengah, sehingga dalam pemerintahan posisi Kota Semarang cukup strategis. Kota Semarang memiliki luas wilayah 373,70 km2, dengan batas batas sebagai berikut : sebelah Utara Laut Jawa, sebelah Selatan Kabupaten Semarang, sebelah Timur Kabupaten Demak dan sebelah Barat Kabupaten Kendal. Secara Administratif Pemerintahan Kota Semarang memiliki 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah dan salah satu kota metropolitan di Indonesia, Kota Semarang memiliki potensi baik dari segi demografi atau kependudukan maupun sektor perekonomian yang memiliki kecenderungan pertumbuhan positif. Dari segi demografi, pada tahun 2013, jumlah penduduk Kota Semarang berdasarkan perhitungan sementara Badan Pusat Statistik sebanyak 1.581.014 jiwa, terdiri dari laki – laki 785.545 jiwa dan perempuan 795.469 jiwa. TABEL JUMLAH PENDUDUK KOTA SEMARANG PER KECAMATAN TAHUN 2013 No

Kecamatan

Jumlah Persentase (Jiwa) (%) 1 Kecamatan Semarang Selatan 87.725 5,38 2 Kecamatan Semarang Utara 132.134 8,25 3 Kecamatan Semarang Barat 165.756 10,37 4 Kecamatan Semarang Timur 83.456 5,16 5 Kecamatan Semarang Tengah 75.810 4,70 6 Kecamatan Gunungpati 73.345 4,76 7 Kecamatan Tugu 29.683 1,93 8 Kecamatan Mijen 54.769 3,55 9 Kecamatan Genuk 89.195 5,76 10 Kecamatan Gajah Mungkur 64.923 4,09 11 Kecamatan Tembalang 139.386 8,96 12 Kecamatan Candisari 82.706 5,18 13 Kecamatan Banyumanik 129.931 8,24 14 Kecamatan Ngaliyan 119.623 7,67 15 Kecamatan Gayamsari 75.962 4,73 16 Kecamatan Pedurungan 176.610 11,28 JUMLAH 1.581.014 100,00 Sumber Data : Bappeda Kota Semarang (angka sangat sementara/data diolah)

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Semarang Tahun 2013

|1 |

Data perkembangan terakhir IPM Kota Semarang yang penghitungannya terakhir dilaksanakan oleh BPS adalah tahun 2012. Berikut ini data IPM Kota Semarang dalam 5 (lima) tahun terakhir.

GRAFIK INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) 77.98 KOTA SEMARANG TAHUN 2008 - 2012

2008

77.42

2009

77.11

2012

76.9

78

2011

2010

76.5 76

2012

2009

74

B.

2010

2011

2008

PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang dicerminkan dari angka-angka PDRB (Produk Domestik Regoinal Bruto), masih memperlihatkan keadaan yang relatif baik. Dari hasil penghitungan sementara yang dilakukan oleh BPS terjadi kenaikan agregat PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 12,75% dan atas dasar harga konstan 2000 sebesar 5,84%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut : 70,000,000,000,000 60,000,000,000,000 50,000,000,000,000 40,000,000,000,000 30,000,000,000,000 20,000,000,000,000 10,000,000,000,000 0

54,384,654,530,000

61,317,000,860,000 TAHUN 2012 (Rp) TAHUN 2013 (Rp) 24,196,487,780,000 25,608,529,150,000

PDRB ATAS HARGA BERLAKU

PDRB ATAS HARGA KONSTAN

TAHUN 2012 (Rp)

54,384,654,530,000

24,196,487,780,000

TAHUN 2013 (Rp)

61,317,000,860,000

25,608,529,150,000

Berdasarkan sumbangan atau kontribusi terhadap pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2013, terlihat bahwa sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi yang terbesar, yaitu 28,73%, disusul kemudian sektor industri pengolahan sebesar 24,66%, sektor konstruksi sebesar 19,24% dan sektor jasa-jasa sebesar 12,84%. Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi terkecil adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,14%. Inflasi Kota Semarang pada tahun 2012 tercatat sebesar 4,85%., sedangkan pada tahun 2013 angka inflasi Kota Semarang sebesar 8,19% atau sedikit lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang tercatat 8,38%, akan tetapi lebih tinggi dibandingkan inflasi Jawa Tengah yang tercatat 7,98% II.

VISI DAN MISI KOTA SEMARANG Visi Kota Semarang untuk tahun 2010-2015 sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2010-2015 adalah : “SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN JASA, YANG BERBUDAYA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”. Visi tersebut memiliki empat kunci pokok yakni Kota Perdagangan, Kota Jasa, Kota Berbudaya, dan Masyarakat yang Sejahtera. Sebagai tindak lanjut visi tersebut, terdapat lima misi yang telah ditetapkan. Pertama, mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas, kedua, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Semarang Tahun 2013

|2 |

mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, ketiga, mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah, keempat, mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan, dan kelima, mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, program dan kegiatan Pemerintah Kota Semarang lebih difokuskan pada pencapaian prioritas pembangunan yang terangkum dalam Sapta Program, yaitu yang meliputi 1) Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, 2) Penanganan rob dan banjir, 3) Peningkatan pelayanan publik, 4) Peningkatan infrastruktur, 5) Peningkatan kesetaraan gender, 6) Peningkatan pelayanan pendidikan dan 7) Peningkatan pelayanan kesehatan. Sapta Program ini merupakan penajaman terhadap rumusan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Semarang yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, diharapkan kesinambungan program pembangunan mulai dari pusat hingga ke daerah bisa terwujud. Untuk mewujudkan Visi, Misi dan Sapta Program sebagaimana tersebut disusun tahapan tahapan pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan dari tahun ke tahun. Tahun 2013 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang 2010 – 2015. Sesuai dengan pentahapan pencapaiannya, tahun ketiga diarahkan untuk percepatan pencapaian target-target kinerja Sapta Program untuk mencapai target RPJMD. Melalui percepatan ini diharapkan setelah tahun 2013 sebagian besar target RPJMD 2010-2015 telah dapat dicapai III.

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pada tahun 2013, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah Kota Semarang yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selama tahun 2013, APBD Kota Semarang dapat diuraikan pada tabel berikut : TABEL TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KOTA SEMARANG TAHUN 2013 NO

JENIS PENDAPATAN

ANGGARAN 2013

REALISASI 2013

1.

Pendapatan Asli Daerah.

778.866.930.000

925.919.310.506

147.052.380.506

PROSEN TASE 118,88%

2.

Dana Perimbangan

1.219.637.347.000

1.191.097.523.757

(28.539.823.243)

97,66%

1.167.239.525.118

3.

Lain-lain Pendapatan yang Sah.

596.058.411.000

679.553.892.597

83.495.481.597

114,01%

586.820.088.088

2.594.562.688.000

2.796.570.726.860

202.008.038.860

107,79%

2.533.676.148.799

Jumlah Pendapatan Daerah.

SELISIH

REALISASI 2012 779.516.535.593

Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013.

TABEL TARGET DAN REALISASI BELANJA KOTA SEMARANG TAHUN 2013 NO 1 2

URAIAN

ANGGARAN 2013

REALISASI 2013

SELISIH

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

1.329.550.219.000

1.189.315.029.305

140.235.189.695

PROSEN TASE 89,45%

REALISASI 2012

1.854.536.800.000

1.284.175.580.132

570.361.219.868

69,25%

933.788.561.728

Belanja

3.184.087.019.000

2.473.490.609.437

710.596.409.563

77,68%

2.053.334.797.225

1.125.140.641.858

Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013


|3 |

IV.

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Hasil-hasil kinerja pembangunan pada masing-masing urusan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagai berikut : A.

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB

Pertama, Urusan Wajib Pendidikan Program pelaksanaan Urusan Pendidikan pada tahun 2013 di Kota Semarang meliputi: Program PAUD, Program Wajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Non Formal, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Beberapa kegiatan yang mendukung terwujudnya tujuan penyelenggaraan pendidikan pada tahun 2013 antara lain : penyaluran beasiswa dan subsidi satuan pendidikan; sertifikasi guru dan peningkatan kualifikasi S1/DIV bagi guru serta peningkatan kesejahteraan guru; rehabilitasi bangunan ruang kelas, gedung dan sarana prasarana; pendidikan karakter kepada siswa; pelatihan/kursus dan fasilitasi kegiatan vokasi (percontohan) serta kelompok usaha. TABEL INDIKATOR KINERJA URUSAN WAJIB PENDIDIKAN NO 1 2

INDIKATOR KINERJA 2012 Angka Melek Huruf 99,80 % Angka Partisipasi Kasar (APK): a. PAUD; 53,72 % b. SD/MI; 107,25 % c. SMP/MTs; 112,20 % d. SMA/SMK/MA. 119,56 % 3 Angka Partisipasi Murni (APM): a. SD/MI; 92,58 % b. SMP/MTs; 79,14 % c. SMA/SMK/MA. 84,11 % 4. Tingkat Kelulusan: a. SD; 100 % b. SMP; 99,54 % c. SMA; 99,87 % d. SMK. 5. Kelurahan Vokasi 10 kelurahan 6. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 14 buah 7. Guru Berkualifikasi S1/D4: a. SD; 64 % b. SMP; 88 % c. SMA/SMK. 92 % 8. SMK Bersertifikat ISO 9 sekolah 9. Sekolah Terakreditasi: a. Akreditasi SD/SMP; 94 % b. Akreditasi B: - SD/SMP; 88 % - SMA. 84 % Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2013

2013 99,94 % 57,38 % 107,45 % 117,19 % 118,97 % 92,22 % 80,23 % 81,87% 100 % 99,75 % 99,94 % 99,79 % 14 kelurahan 16 buah 70 % 90 % 92,94 % 10 sekolah 97,11 % 79,32 % 83,56 %

Terkait dengan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) dan Sekolah Berstandar Internasional (SBI), sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan Pasal 50 ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjadi dasar pembentukan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) dan Sekolah Berstandar Internasional (SBI), menyatakan bahwa keberadaan RSBI dan SBI dihapuskan dalam sistem penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.


|4 |

Kedua, Urusan Wajib Kesehatan Pemerintah Kota Semarang berupaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan yaitu meningkatkan produktifitas dan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, pemerintah melakukan berbagai program baik yang bersifat promotif, preventif maupun kuratif antara lain melalui pendidikan kesehatan, imunisasi, pemberantasan penyakit menular, penyediaan air bersih dan sanitasi, dan pelayanan kesehatan. Pemerintah memprioritaskan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat umum, dengan perhatian khusus kepada warga miskin. Capaian kinerja yang dihasilkan Pemerintah Kota Semarang dalam urusan wajib kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu: TABEL INDIKATOR KINERJA URUSAN WAJIB KESEHATAN 1 2 3 4 5 6

INDIKATOR KINERJA Angka Usia Harapan Hidup Persentase rumah tangga sehat Persentase Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan Kunjungan ibu hamil (K-4) Pemberian vitamin A pada bayi Angka Kematian bayi per 1000 kelahiran bayi hidup

7

Angka Kematian Ibu (AKI)

8 9 10

Jumlah prevalensi gizi kurang pada balita Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD

11 Angka bebas jentik (ABJ) 12 Jumlah penderita TB Paru BTA (+) Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2013

TAHUN 2012 72,3 89,7% 98,20 % 96,90% 100,61% 10,67 per 1000 kelahiran hidup 80,15/100.000 Kelahiran Hidup 6,1 % 100% 1.250 kasus / 100% ditangani 84,69% 1.128 penderita

TAHUN 2013 72,3 91% 98,33 % 97,21%. 121,6%, 9,45 per 1000 kelahiran hidup 107.9/100.000 Kelahiran Hidup 5,32 % 100% 2.364 kasus / 100% ditangani 91,99% 1.120 penderita

Ketiga, Urusan Wajib Pekerjaan Umum Implementasi pembangunan urusan pekerjaan umum dilaksanakan pada penanganan infrastruktur unsur kebinamargaan, penerangan jalan umum, sumber daya air, dan drainase beserta sarana dan prasarananya. Pembangunan/ pemeliharaan jalan dan jembatan yang dilaksanakan di tahun 2013 merupakan kelanjutan tahun 2012 antara lain: peningkatan jalan tersebar di wilayah pinggiran, konsep detail rencana akses jalan baru diantaranya Jangli - Undip, Underpass Jatingaleh, Peningkatan Pedestrian Jalan dengan konsentrasi di wilayah pusat perkotaan dan Pembangunan akses Jalan Bandara Ahmad Yani. Sedangkan Pembangunan/ Pemeliharaan Drainase yang dilakukan antara lain: Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong di 16 Ruas Saluran dalam Upaya memperlancar Genangan Banjir antara lain di Saluran Menoreh, Saluran Jl. Taman Siswa, Saluran Jl. Tanjung, Saluran Jl Gajah dan Pemeliharaan Saluran Drainase yang tersebar dan secara Periodik pelaksanaannya. Disamping itu pula dilakukan Penambahan Titik Pompa Baru di Pompa Kel Trimulyo Genuk, Peningkatan Rumah Pompa Boom Lama dan, Upaya Optimalisasi dan Operasionalisasi Pompa Banjir yang tersebar di 40 titik Pompa Banjir dengan Pengadaan Pompa Portable. TABEL INDIKATOR KINERJA URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM NO INDIKATOR KINERJA 1. Lama maksimal penanganan Kerusakan Jalan setelah pengaduan kerusakan 2. Panjang Jalan

TAHUN 2012 15 hari s/d 6 bln

TAHUN 2013 15 hari s/d 6 bln

2.690 km

2690 km


|5 |

NO

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Sumber

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2012 - kondisi baik 1.336 km - kondisi sedang 853 km - kondisi rusak 501 km Lama maksimal genangan banjir dan rob setelah hujan 120 menit Kapasitas pengendali banjir dengan pompa dan polder 16.500 Ltr/detik Proyek untuk meminimalisir terjadinya banjir dan rob 276 Proyek Presentase jangkauan pelayanan air bersih (oleh PDAM) 57 % Proyek untuk penyediaan air bersih 35 Proyek Persentase cakupan jalan yang diterangi oleh lampu 80 % penerangan jalan umum Jumlah seluruh LPJU yang terpasang dan terpelihara sampai 52.000 tittik tahun berjalan Data : Dinas Binamarga, PSDA & ESDM, Dinas PJPR, PDAM Kota Semarang Tahun 2013

TAHUN 2013 1.483 km 767 km 351 km 120 menit 28.500 Ltr/detik 276 Proyek 60,4 % 57 Proyek 80 % 53.372

titik

Untuk Penerangan Jalan Umum dilaksanakan Pemasangan Penerangan Jalan Umum di seluruh Kecamatan, Koridor Selatan, dan beberapa wilayah pinggiran. Pelaksanaan diupayakan mendukung program penataan wajah Kota Semarang. Kegiatan tersebut antara Pemasangan Lampu High Mast yang dilaksanakan di Taman Kaliwiru, di Pertigaan Sompok Peterongan, di Jalan Teuku Umar, di Perempatan Tlogosari, di taman UNNES serta pemasangan lampu highmast di Perempatan Sampangan. Selain itu juga dilakukan Optimalisasi lampu PJU dan pemasangan PJU baru koridor selatan, Pemasangan lampu LED di Jalan Ahmad Yani dan Penerangan Jalan di wilayah penyangga. Dan sebagai upaya penggunaan energi alternatif Pemerintah Kota juga mulai memanfaatkan Penggunaan Lampu bertenaga Surya (Solar Cell). Keempat, Urusan Wajib Perumahan Pembangunan di bidang perumahan antara lain diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah yang memenuhi persyaratan teknis bangunan, sosial budaya, kesehatan dan kesusilaan serta kualitas lingkungan. Adapun capaian kinerja pada urusan perumahan dapat dilihat pada tabel berikut ini : TABEL INDIKATOR KINERJA URUSAN WAJIB PERUMAHAN NO 1. 2.

INDIKATOR

Rumah layak huni Rehab rumah masyarakat miskin dalam satu tahun Total Jumlah Rehab rumah masyarakat miskin 3. Lingkungan permukiman kumuh 4. Rumah tangga bersanitasi 5. Rumah Tangga pengguna air bersih Sumber : Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang Tahun 2013

2012 317.960 204 unit 408 unit 0,60% 355.141 unit 91,9 %

2013 323.831 202 unit 610 unit 0,56% 356.448 unit 91,99%

Kelima, Urusan Wajib Penataan Ruang Kebijakan pada Urusan penataan ruang diarahkan pada upaya untuk mewujudkan indikasi program dalam rencana tata ruang ke dalam program-program pembangunan, penegakan hukum (law enforcement) yang tegas, dan tersedianya aparat pelaksana yang bertanggung jawab. Penataan ruang di tahun 2013 mencoba mengimplementasikan beberapa indikasi program tata ruang dalam RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031. Beberapa kegiatan fasilitasi dan koordinasi serta kegiatan studi telah dilaksanakan dalam rangka menyusun acuan implementasi program RTRW, antara lain: Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Revitalisasi Kota Lama, Penyusunan Masterplan Sarana Prasarana Pemerintah Kota di Kawasan Bukit Semarang Baru (BSB) Mijen, Penyusunan Masterplan Simpanglima Kedua, Inventarisasi dan Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas Perkotaan, Penyusunan Kebijakan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Semarang Tahun 2013

|6 |

Pengelolaan Bangunan Cagar Budaya, Pembuatan Peta Planning Kota Semarang, Peningkatan Pelayanan Informasi KRK, Labelisasi Bangunan Cagar Budaya, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Rejomulyo dan Sekitarnya, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Rejomulyo dan Sekitarnya, Penyusunan Raperda RDTRK, Penyusunan Naskah Akademis Perda PSU, Proses Pengukuran dan Penandaan Keterangan Rencana Kota, Operasionalisasi Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pengawasan dan Pengendalian Bangunan serta Tempat Usaha, Sosialisasi Perda Bangunan dan Perda HO, Peningkatan kapasitas personil pelayanan perijinan IMB, Pembuatan dan updating database IMB dan HO, Penyusunan pedoman teknis ijin gangguan, Kerjasama pengelolaan kawasan dalam penataan ruang. Keenam, Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Urusan perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui strategi pengembangan sistem perencanaan daerah yang partisipatif dengan kebijakan yang diarahkan pada fasilitasi proses perencanaan teknokratik, politik, partisipatif, top down – bottom up secara selaras. Selain itu juga dilakukan dengan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam melakukan kontrol serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Beberapa hasil kinerja dalam urusan perencanaan pembangunan, antara lain: Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2014 dan RKPD Perubahan Tahun 2013; Penyusunan dan Pembahasan KUA/PPAS Tahun 2014 dan KUA/PPAS Perubahan Tahun 2013; Pelaksanaan Musrenbang dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2014; Penyediaan data dan informasi perencanaan pembangunan; Terlaksananya kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan Perguruan Tinggi; Pelaksanaan Verifikasi dan Identifikasi Warga Miskin; Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dalam bidang perencanaan ekonomi, bidang pengembangan wilayah dan infrastruktur, bidang pemerintahan dan sosial budaya. Ketujuh, Urusan Wajib Perhubungan Selama tahun 2013 berbagai upaya penataan sistem transportasi telah dilakukan antara lain membuka pelayanan pengoperasian BRT (Bus Rapid Transit) koridor II jurusan Terboyo – Sisemut, pembangunan ATCS (Area Traffic Control System) pada 6 persimpangan untuk mengoptimalkan waktu siklus traffic light di persimpangan yang dikendalikan dari CC Room ATCS, pengamanan dan pengendalian lalu lintas dengan updating waktu siklus traffic light di persimpangan yang disesuaikan dengan kondisi arus lalu lintas yang ada serta dilengkapi dengan down counter timer. Selain itu juga didukung dengan peningkatan sarana prasarana keselamatan lalu lintas berupa pemasangan ramburambu, pembuatan marka, pengadaan gasson dan pemasangan down counter pada traffic light, Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ), pengadaan lampu flashing. Moda transportasi massal, berupa BRT juga menunjukkan tren peningkatan yang positif. Indikatornya adalah pengadaan shelter BRT pada tahun 2012 sebanyak 110 unit menjadi 155 unit pada tahun 2013 serta Pengelolaan BRT koridor I, II dan IV telah mengalami peningkatan jumlah penumpang sebesar sebesar 95%. Hasil peningkatan tersebut dapat dilihat dari Indikator Kinerja lainnya pada tabel berikut : TABEL INDIKATOR KINERJA URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN NO

1

URAIAN Sarana dan Prasarana Lalu Lintas - Jumlah rambu lalu lintas terpasang - Panjang marka jalan - Gason - Pemasangan Down counter

TAHUN 2012 2.598 buah 29.167 m 676 buah 95 buah


TAHUN 2013 2.718 buah 30.767 m 776 buah 113 buah

|7 |

NO

URAIAN - Shelter BRT - Lampu flashing - Jumlah penunjuk jalan (RPPJ) - Pagar Pengaman Jalan 2 Pengelolaan BRT Penumpang BRT Jumlah titik lokasi parkir 3 - Parkir tepi jalan umum - Jumlah juru parkir Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2013

TAHUN 2012 110 buah 35 buah 95 buah 126 buah 2 koridor 1.960.200 orang

TAHUN 2013 155 buah 45 buah 110 buah 198 buah 3 koridor 3.821.144 orang

1.270 titik 1.205 orang

1.127 titik 1.127 orang

Kedelapan, Urusan Wajib Lingkungan Hidup Capaian kinerja Urusan Wajib Lingkungan Hidup selama tahun 2013 untuk penanganan pengangkutan sampah mencapai 83 % mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya di tahun 2012 sebesar 81%. Hal ini di peningkatan pengelolaan kebersihan, keindahan dan keteduhan lingkungan di Kota Semarang melalui koordinasi secara intensif dengan seluruh stakeholder, yang disertai dengan pembinaan pengelolaan sampah pada masyarakat. Selain dalam meningkatkan penanganan kebersihan disertai juga penambahan jumlah titik TPS dari 293 pada tahun 2012 menjadi 297 ditahun 2013. Sedangkan dalam hal perlindungan dan konservasi sumber daya alam, beberapa capaian kinerja di antaranya peningkatan cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air ditahun 2012 seluas 21,5Ha menjadi 26,5 Ha pada tahun 2013 Daerah Tangkapan Air Waduk Jatibarang, peningkatan mitigasi/adaptasi daerah rawan kekeringan akibat dampak perubahan iklim dengan dibangunnya pemanen air hujan (Rain Harvesting) dari 39 unit pada tahun 2012 menjadi 49 unit ditahun 2013. Terkait upaya pengendalian polusi udara, limbah padat, dan cair, telah dilaksanakan Program dan kegiatan antara lain :Car Free Day sebanyak 52 kali dalam setahun, pengelolaan limbah rumah tangga di 16 kecamatan yang diikuti 400 orang, serta pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui peningkatan penghijauan turus jalan dan peningkatan taman-taman kota sebagai sarana publik sebanyak 213 taman juga rehabilitasi areal mangrove dari 427,5 m²/th menjadi 527,5 m²/th. hasil capaian tersebut secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut : TABEL INDIKATOR KINERJA URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP NO 1 2 3 4 5

URAIAN Cakupan Pelayanan Persampahan Peningkatan Jumlah TPS Jumlah sampah yang terangkut Peningkatan Kelurahan ramah lingkungan Penyelesaian kasus Lingkungan Hidup

TAHUN 2012 TAHUN 2013 81% 83% 294 TPS 297 TPS 3853m3/hari 4014 m3/hari 32 kelurahan 48 kelurahan 100% 100% 48 kasus 33 kasus 6 Luas Lahan Kritis 724,23 Ha 719,23 Ha 7 Pelaksanaan Program “BIOPORI” 48 kelurahan 64 kelurahan 8 Pembangunan “RAIN HARVESTING” 39 unit 49 unit 9 Pembangunan Ruang Terbuka Hijau 200 taman 213 taman Sumber : Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Semarang Tahun 2013

Kesembilan, Urusan Wajib Pertanahan Beberapa capaian kinerja pada urusan pertanahan selama tahun 2013 antara lain penambahan ketersediaan Sistem Informasi Geografi bidang tanah / persil / kapling di tingkat Kelurahan di mana pada tahun 2012 terdapat 34 Kelurahan yang telah melaksanakan kegiatan P5T (Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah) dan pada tahun 2013 bertambah 50 Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Semarang Tahun 2013

|8 |

Kelurahan sehingga sampai dengan tahun 2013 Sistem Informasi Geografi tersebut sudah dilaksanakan di 50 kelurahan. Kewenangan Pemerintah Kota urusan Pertanahan lebih berperan sebagai fasilitator. Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2013 ada 25 kasus dan seluruhnya telah difasilitasi dalam upaya penyelesaiannya. Fasilitasi yang telah dilaksanakan antara lain Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee, Penetapan Tanah Ulayat, Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong. Kesepuluh, Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan bentuk penyelenggaraan pelayanan publik dari sisi administrasi kependudukan. Berkaitan dengan itu, dalam perjalanannya melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah melaksanakan sistem aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online, yang dimana pada tahun 2013 ini validasi dan akurasi database penduduk mencapai 94%. Selanjutnya untuk pelaksanaan perekaman e-KTP, sampai dengan akhir tahun 2013 perekaman telah mencapai 88,05 % atau sebesar 1.061.601 wajib KTP dari target 1.205.691 wajib KTP. TABEL INDIKATOR KINERJA URUSAN WAJIB DISPENDUKCAPIL NO URAIAN TAHUN 2012 1 Kepemilikan KTP 95,99% 2 Jumlah Kepemilikan Akta kelahiran per 1000 650 per 1000 3 Rasio Akta Kematian bagi warga yang meninggal n/a 4 Perekaman KTP-EL 85,31% Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang Tahun 2013

TAHUN 2013 96% 659 per 1000 31 % 88,11%

Pada Tahun 2013, Pemerintah Kota Semarang untuk pelayanan di Bidang Pencatatan Sipil berhasil mempertahankan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.

Kesebelas, Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Capaian Kinerja dalam pemberdayaan perempuan antara lain adalah peningkatan kapasitas dan jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, optimalisasi peran PKK, Dharma Wanita, GOW dan organisasi-organisasi kewanitaan lainnya serta peningkatan jumlah kader Posyandu dari 17.395 orang pada tahun 2012 menjadi 17.519 orang pada tahun 2013. Sedangkan dalam hal perlindungan anak, capaian kinerja yang telah dihasilkan antara lain mewujudkan “Semarang Kota Layak Anak”. Diharapkan dengan lahirnya kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Semarang, dapat menciptakan keluarga yang sayang anak, rukun tetangga dan rukun warga atau lingkungan yang peduli anak, kelurahan dan desa layak anak dan kecamatan atau kota yang layak bagi anak sebagai prasyarat untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik, terlindungi haknya dan terpenuhi kebutuhan fisik dan psikologisnya. Selain itu fasilitasi penyelesaian kasus KDRT yang ada di Kota Semarang terhadap perempuan dan anak mencapai 100%, hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini : TABEL INDIKATOR KINERJA URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NO 1 2 3

URAIAN Fasilitasi Kecamatan Ramah Anak dalam satu tahun Fasilitasi Taman Bermain Anak Fasilitasi Penyelesaian Kasus KDRT Total Jumlah Kasus - Penyelesaian Non ligitasi - Penyelesaian Pengadilan

TAHUN 2012 5 kelurahan 1 kegiatan 100% 88 kasus -


TAHUN 2013 2 kelurahan 1 kegiatan 100% 109 kasus 32 kasus 62 kasus

|9 |

NO

URAIAN - Tahap penyidikan 4 Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berbasis gender (P2MBG), Sumber Data : Bappermasper dan KB Kota Semarang Tahun 2013

TAHUN 2012

TAHUN 2013 15 kasus 16 KUBE / 16 Kelurahan

8 KUBE / 8 Kelurahan

Keduabelas, Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kepedulian Pemerintah Kota Semarang dalam hal pengendalian jumlah pemduduk yang ada di Kota Semarang menunjukan peningkatan hasil capian kinerja, hal tersebut dapat dilihat dari data tabel berikut ini : TABEL INDIKATOR KINERJA URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA NO 1. 2.

URAIAN Total Fertility Rate (TFR) Tingkat partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam berKB 3. Jumlah peserta KB aktif 4. Jumlah pasangan usia subur (PUS) 5. Jumlah peserta KB baru 6. Penundaan usia perkawinan (PUS < 20 tahun dibanding total PUS) 7. Jumlah kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang aktif 8. Jumlah kelompok Bina Keluarga Remaja yang aktif 9. Jumlah kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif Sumber Data : Bappermasper dan KB Kota Semarang Tahun 2013

TAHUN 2012 2,16 76,09 %

TAHUN 2013 2,12 76,46

198.606 orang 261.031 orang 36.416 orang 0,50

201.739 orang 263.862 orang 35.122 orang 0,16

313 kelompok 165 kelompok 310 kelompok

318 kelompok 166 kelompok 314 kelompok

Ketiga belas, Urusan Wajib Sosial Dalam rangka mengatasi masalah sosial yang ada di masyarakat, Pemerintah Kota Semarang melakukan pembinaan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai pelatihan, diantaranya: pelatihan ketrampilan salon dan manik-manik bagi keluarga miskin dengan peserta sebanyak 96 orang dan pemberian bantuan alat kerja sebanyak 96 paket, mengalami peningkatan dibanding tahun 2012 yang hanya berjumlah 60 orang peserta pelatihan. Capaian kinerja yang dihasilkan urusan sosial antara lain dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu: TABEL INDIKATOR KINERJA URUSAN WAJIB SOSIAL INDIKATOR KINERJA Jumlah PMKS yang mendapat bantuan Jumlah sarana sosial yang ada, seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll 3 Jumlah sarana sosial yang ada, seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah , dll yang mendapat bantuan sarana prasarana Sumber Data : Dinsospora Kota Semarang Tahun 2013 1 2

TAHUN 2012 3.411 orang 119 buah

TAHUN 2013 3.542 orang 125 buah

80 buah

55 buah

Keempat belas, Urusan Wajib Ketenagakerjaan Pembangunan bidang ketenagakerjaan yang dilaksanakan di Kota Semarang diarahkan pada penanggulangan pengangguran dan perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan kualitas tenaga kerja. Hasil pembangunan bidang ketenagakerjaan selama tahun 2013 menunjukkan adanya perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah : TABEL INDIKATOR KINERJA URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAAN NO. 1.

INDIKATOR KINERJA Tingkat Pengangguran Terbuka

TAHUN 2012 10,07 %

TAHUN 2013 8,89 %


| 10 |

NO. INDIKATOR KINERJA 2. Kesempatan Kerja 3. Penempatan Pencari Kerja 4. Upah Minimum Kota (UMK) Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2013

TAHUN 2012 13.637 buah 10.263 orang Rp. 991.500,-

TAHUN 2013 21.719 buah 18.819 orang Rp.1.209.100,-

Berbagai upaya dilakukan guna menekan angka pengangguran melalui strategi pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM), Wira Usaha Baru (WUB), dan Padat Karya Produktif. Adapun secara kualitas, upaya yang dilakukan antara lain dengan cara mengadakan berbagai pelatihan, baik yang dilaksanakan oleh BLK, Disnakertrans, maupun LPK Binaan Disnakertrans. Kelima belas, Urusan Wajib Koperasi Kebijakan pada Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah diarahkan untuk mewujudkan 11ystem ekonomi kerakyatan melalui (1) pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah; (2) fasilitasi akses permodalan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah; (3) peningkatan kualitas kelembagaan koperasi; (4) pengembangan 11ystem pendukung usaha, keunggulan kompetitif dan kewirausahaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah; (5) serta mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah Selama tahun 2013, berbagai upaya yang dilakukan pada urusan ini menunjukkan hasil yang positif, antara lain ditunjukkan dengan : TABEL INDIKATOR KINERJA URUSAN WAJIB KOPERASI DAN UMKM NO. 1

INDIKATOR KINERJA Persentase koperasi aktif  Jumlah koperasi aktif  Jumlah seluruh koperasi 2 Jumlah anggota koperasi aktif 3 Jumlah UMKM 4 Jumlah UMKM yang dibina 5 Jumlah Tenaga Kerja yg terserap UMKM 6 Jumlah peserta penyuluhan koperasi 7 Jumlah peserta Diklat Perkoperasian Sumber Data : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang (2013)

TAHUN 2012 78,62% 831 1.057 173.697 11.208 unit 2.372 17.428 orang 1.560 orang 280 orang

TAHUN 2013 78,72% 777 987 176.695 11.383 unit 2.846 17.936 orang 1.400 orang 320 orang

Keenambelas, Urusan Wajib Penanaman Modal Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan Potensi Daerah untuk kesejahteraan masyarakat telah disusun Peta Informasi Potensi Daerah. Tersedianya Peta Informasi tersebut juga dapat sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan untuk mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan investasi daerah. Secara lengkap capaian Urusan Wajib Penanaman Modal pada tahun 2013 dapat dilihat pada table berikut : TABEL INDIKATOR KINERJA URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL NO 1

2 3 4 5 6 7 8 9

INDIKATOR KINERJA Jumlah permohonan penanaman modal  penanaman modal asing (PMA)  penanaman modal dalam negeri (PMDN)  Investasi lainnya (Non PMA/PMDN) Jumlah proyek penanaman modal asing (PMA) Jumlah proyek penanaman modal dalam negeri (PMDN) Nilai investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) Laju pertumbuhan investasi Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah dan jenis promosi Jumlah dan jenis Investasi Nilai Potensi investasi

TAHUN 2012

TAHUN 2013

43 buah 19 buah 3.520 buah 43 buah 2.741 buah 1.554.973.560.463 28 62 buah 9 buah 27 buah Rp. 3.980.704.579.000

33 buah 804 buah 2.722 buah 33 buah 2.866 buah 4.129.104.274.907 46,17 67 buah 12 buah 14 buah Rp. 4.589.401.752.000


| 11 |

NO 11

INDIKATOR KINERJA Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam perusahaan yang berinvestasi di Kota Semarang 13 Jumlah perijinan yang dilayani, investasi/non investasi Sumber Data : BPPT Kota Semarang Tahun 2013

TAHUN 2012 7.267 orang

TAHUN 2013 26.337 orang

2.784 buah

28.99 buah

Ketujuh belas, Urusan Wajib Kebudayaan Kebijakan program pembangunan kebudayaan Kota Semarang pada tahun 2013 dititikberatkan pada pengembangan seni dan budaya sebagai daya tarik wisata. Kegiatan kebudayaan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dan pelestarian terhadap tradisi budaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 antara lain: TABEL INDIKATOR KINERJA URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN NO

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2012 Jumlah sanggar/group/kelompok kesenian 140 kelompok 1 Frekuensi pembinaan sanggar seni 1 kegiatan 2 Jumlah gedung kesenian 13 buah 3 Jenis pagelaran/festival/pentas seni dan budaya 30 kegiatan 4 Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2013

TAHUN 2013 200 kelompok 30 kegiatan 14 buah 139 kegiatan

Kedelapan belas, Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga Capaian kinerja yang dihasilkan urusan kepemudaan dan olahraga antara lain dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu: TABEL INDIKATOR KINERJA URUSAN WAJIB PEMUDA DAN OLAHRAGA INDIKATOR KINERJA Jumlah organisasi kepemudaan Organisasi kepemudaan Karang taruna Organisasi kepemudaan 2 Jumlah warga yang mengikuti organisasi kepemudaan 3 Jumlah fasilitasi bantuan olahraga 4 Jumlah lapangan olahraga di Kota Semarang 5 Jumlah Kegiatan Olahraga Masal Sumber Data : Dinsospora Kota Semarang Tahun 2013

TAHUN 2012

TAHUN 2013

1

55 klpk 48 buah 39.204 org 197 265 kgt

177 klpk 60 buah 56.500 org 28 1365 buah 260 kgt

Dalam rangka meningkatkan dan potensi dan memberdayaan para pemuda di ota Semarang, maka tahun 2013 dilakukan upaya peningkatan penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda melalui terselenggaranya pelatihan kewirausahaan teknisi handphone bagi pemuda sebanyak 32 orang, pelatihan kewirausahaan komputer sebanyak 32 orang, pelatihan kewirausahaan souvenir sebanyak 20 orang, dan pelatihan kewirausahaan tata boga sebanyak 20 orang. Kesembilan belas, Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Penyelenggaraan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri untuk tahun 2013 dapat dilihat dari stabilitas bidang sosial politik yang tetap terjaga dengan baik dan kondusif, hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya kerjasama antara Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dengan Organisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) untuk melaksanakan upaya deteksi dini dan cegah dini dari ancaman stabilitas sosial politik bersama masyarakat. Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2013 secara umum di wilayah Kota Semarang berjalan dengan baik, tertib dan teratur sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang dibuat. Pemerintah Kota Semarang turut serta memberikan dukungan dalam bentuk sosialisasi secara visual dan verbal, penertiban atribut partai politik/calon gubenur dan wakil gubernur


| 12 |

serta pengamanan tidak langsung terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, tingkat kecamatan dan di tingkat KPU Kota Semarang. TABEL CAPAIAN KINERJA URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI NO INDIKATOR KINERJA 1 Jumlah unjuk rasa yang terjadi 2 Jumlah unjuk rasa yang berakhir rusuh 3 Operasi Penegakan Perda oleh SATPOL PP 4 Peningkatan Jumlah Anggota LINMAS 5 Pembinaan SISKAMLING 6 Rakor FKUB 7 Jumlah ORMAS yang terdaftar 8 Kegiatan Pendidikan Politik Sumber Data : Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

TAHUN 2012 101 kali 0% 595 operasi 6.667 orang 2 kali 158 ormas 7 kali

TAHUN 2013 124 kali 0% 845 operasi 7.404 orang 3.065 unit 3 kali 180 ormas 7 kali

Kedua puluh, Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pada tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang telah berhasil memfasilitasi warga miskin yang menghadapi masalah hukum, terbukti dari pemberian bantuan hukum kepada 114 orang yang merupakan warga/masyarakat miskin Kota Semarang. Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kota Semarang melalui Inspektorat telah melakukan pemeriksaan khusus pelayanan publik terhadap 33 Obrik (SKPD) yang melakukan pelayanan publik. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya nilai indeks intergritas sektor publik Pemerintah Kota Semarang. Berdasarkan hasil survei integritas sektor publik yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), nilai indeks intergritas sektor publik Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2013 sebesar 6,29. Nilai indeks tersebut mengalami peningkatan jika di bandingkan dengan nilai indek integritas tahun 2011 yang sebesar 3,61 dan tahun 2012 yang sebesar 5,66. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah juga telah dilakukan secara eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Semarang Tahun 2012 adalah bahwa Pemerintah Kota Semarang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dimana opini ini merupakan opini tertinggi yang diberikan oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pemerintah Kota Semarang meraih penghargaan atas keberhasilan Kota Semarang dalam penyusunan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan Predikat “ CC”, serta Predikat Terbaik II dalam Lomba Keserasian Program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013. TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN NO 1 2 3 4 5 6 7

INDIKATOR KINERJA Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan Keputusan Walikota Penanganan Pengaduan Jumlah Paket yang dilelang Opini BPK Peningkatan PAD Jumlah PNS

TAHUN 2012 14 493 388 274 WTP 779.516.535.593 15.454


TAHUN 2013 12 602 455 368 WTP 925.919.310.506 14.745

| 13 |

Kedua puluh satu, Urusan Wajib Ketahanan Pangan Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Ketahanan Pangan pada tahun 2013 dapat dilihat tabel berikut ini : TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN NO 1. 2. 3. 4.

INDIKATOR KINERJA Skor Pola Pangan Harapan Peningkatan Konsumsi Umbi-umbian Kelurahan Mandiri Pangan Pemberian bantuan untuk penanganan rawan pangan/rawan gizi Sumber Data : Kantor Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2013

TAHUN 2012 73,5 gr/kapita/hr 10 60 KK

TAHUN 2013 88,7 73,9 gr/kapita/hr 12 240 KK

Kedua puluh dua, Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Pada tahun 2013 capaian kinerja urusan wajib pemberdayaan masyrakat antara lain peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat seperti RT/RW, LPMK, dan BKM , peningkatan kemampuan kemampuan berwirausaha masyarakat melalui penguatan permodalan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam berusaha dan berwirausaha, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di tingkat kelurahan melalui musyawarah pembangunan kelurahan dan pemberian stimulan pembangunan di tingkat kelurahan, serta pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (P3MD). Pemerintah Kota Semarang memperoleh Juara III Lomba Bina Keluarga Lansia Tingkat Provinsi Jawa Tengah, penghargaan tersebut diberikan pada tanggal 29 Juni 2013 diberikan kepada Ketua BKL Kelurahan Sambiroto oleh Kepala BKKBN Provinsi Jawa Tengah. TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NO 1 2 3 4 5 6 7

INDIKATOR KINERJA Bantuan stimulan pembangunan Penanganan Warga Miskin Penurunan jumlah warga miskin Pemberian stimulan alat TTG Fasilitasi Pelaksanaan TMMD Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perkotaan Rapat Kerja LPMK

TAHUN 2012 148 propoal 2.573 KK 128.647 KK (tahun 2011) 4 TTG 1 kegiatan 52%

TAHUN 2013 165 proposal 6.005 KK 113.259 KK

1 kali

1 kali

5 TTG 1 kegiatan 73,25%

Kedua puluh tiga, Urusan Wajib Statistik Selama tahun 2013 dalam pelaksanaan urusan statistik telah disusun 12 jenis buku data statistik beserta kajian dan analisisnya antara lain Buku Kota Semarang Dalam Angka tahun 2012, Buku Profil Kependudukan Kota Semarang tahun 2012, Buku Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Kota Semarang tahun 2011/2012, Buku Kecamatan Dalam Angka Tahun 2012, Buku Produk Domestik Regional Bruto Kota Semarang tahun 2012, Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang tahun 2012, Buku Statistik Ketahanan Sosial Kota Semarang Tahun 2012, Buku Saku Kota Semarang Tahun 2012, Buku Indikator Ekonomi Kota Semarang tahun 2012, Buku PDRB Menurut Penggunaan Kota Semarang tahun 2012, Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Semarang Tahun 2012 dan Buku Pemerataan Pendapatan dan pola Konsumsi Penduduk Kota Semarang tahun 2012.


| 14 |

Kedua puluh empat, Urusan Wajib Kearsipan Pengelolaan arsip yang baik dapat menunjang akuntabilitas suatu instansi dalam hal tertib administrasi serta sangat bermanfaat untuk evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat dijadikan acuan dalam perencanaan kegiatan yang akan datang. Menyadari hal tersebut, masalah kearsipan juga tidak lepas dari perhatian Pemerintah Kota Semarang. Berbagai upaya dengan capaian kinerja yang dihasilkan telah dilaksanakan selama tahun 2013. Hal ini dapat dilihat dari : TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URUSAN WAJIB KEARSIPAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2012 Jumlah arsip dengan sistem administrasi yang baik 6.700 berkas Jumlah seluruh arsip n/a 2 Persentase pengklasifikasian arsip 1,5% 3 Persentase jumlah arsip yang telah disusutkan n/a 4 Persentase SKPD yang sudah menerapkan Arsip secara n/a Baku 5 Jumlah SKPD yang dilibatkan dalam pendataan dan 23 SKPD penataan dokumen/arsip daerah 6 Jumlah Tenaga Arsiparis 2 orang Sumber Data : Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang Tahun 2013 1

TAHUN 2013 8.200 berkas 69.710 berkas 2,20% 1.420 berkas 89,7% 28 SKPD 1 orang

Kedua puluh lima, Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Capaian kinerja yang dihasilkan urusan komunikasi dan informatika antara dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu: TABEL INDIKATOR KINERJA URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1

2 3 4

INDIKATOR KINERJA Jumlah menara telekomunikasi - Pemancar televisi - Pemancar radio - BTS SIM yang terbangun Keberadaan Website Jumlah website SKPD

TAHUN 2012 10 34 609 26 SIM ada 35 SKPD

5 Siaran keliling 6 Jumlah Workshop Standar dan Pelayanan Informasi 7 Sosialisasi melalui media radio 8 Sosialisasi melalui media cetak 9 Pameran, promosi dan propaganda (baliho, billboard) Sumber: Bagian Humas, Bagiaan PDE Setda dan Dishubkominfo Kota Semarang

48 3 40 8 177

TAHUN 2013 10 34 881 26 SIM Ada 35 SKPD (17 buah aktif) 24 1 29 22 141

Kedua puluh enam, Urusan Wajib Perpustakaan Pembangunan yang dilaksanakan pada urusan perpustakaan diarahkan pada terciptanya masyarakat gemar membaca. Dalam urusan ini, selama tahun 2013 berbagai upaya telah dilaksanakan antara lain program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan dengan capaian-capaian antara lain : TABEL INDIKATOR URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN 1 2 3 4

INDIKATOR KINERJA Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan Jumlah perpustakaan milik non pemerintah di Kota Semarang Jumlah Mobil Perpustakaan Keliling Peningkatan Pelayanan Otomasi Perpustakaan

TAHUN 2012 1.731.142 orang 163 perpustakaan

TAHUN 2013 1.751.143 orang 170 perpustakaan

3 mobil 80%

3 mobil 82%


| 15 |

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2012 Persentase Peningkatan budaya baca 80% Pengembangan minat dan budaya baca 1 kegiatan Seminar, Workshop, Diskusi, dll 7 Penyelenggaraan Pameran buku per tahun 2 pameran 8 Promosi Gerakan Membaca 2 promosi Sumber Data : Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang Tahun 2013 5 6

B.

TAHUN 2013 83% 2 kegiatan 2 pameran 2 promosi

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Adapun hasil kinerja dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah sebagai berikut : Pertama, urusan pilihan pertanian, Capaian kinerja urusan ini antara lain NTP tahun 2013 relatif naik sebesar 0,9% yaitu dari 105,78 menjadi 106,73. Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu alat ukur tingkat kesejahteraan petani, dimana petani dikatakan sejahtera jika nilai NTP lebih dari 100. Dibandingkan tahun 2012, Kenaikan NTP mengindikasikan bahwa program-program kebijakan pembangunan pertanian yang dilakukan pemerintah berhasil meningkatkan kesejahteraan petani. Capaian pada program Peningkatan Kesejateraan Petani dapat dilihat pada tabel indikator kinerja sebagai berikut : TABEL PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 1. 2. 3. 4. 5.

INDIKATOR KINERJA NTP (Nilai Tukar Petani) Jumlah petani yang terdata Penyuluhan dan pendampingan petani Jumlah tenaga penyuluh pertanian Jumlah kelembagaan tani yang terbina

TAHUN 2012 105,78 45.100 orang 13.933 kegiatan 27 orang 337 kelompok

TAHUN 2013 106,73 45.100 orang 9.892 kegiatan 27 orang 323 kelompok

Sumber Data : Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2013

Tahun 2013 produksi hasil peternakan mengalami penurunan terutama pada komoditas daging dan susu, yaitu berturut-turut 0,8% dan 9,71%. Kelangkaan sapi potong dan harga yang tinggi menyebabkan berkurangnya penyembelihan sapi sehingga konsumen beralih ke produk beku maupun olahan. TABEL PRODUKSI HASIL PETERNAKAN INDIKATOR KINERJA 1. Populasi sapi potong Produksi daging non unggas Produksi daging unggas Produksi susu Produksi telur 2. Peningkatan populasi ternak bantuan pemerintah 3. Jumlah promosi produk peternakan yang diikuti Sumber Data : Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2013

TAHUN 2012 5.443 ekor 5.923.459 kg 7.530.509 kg 3.332.523 lt 6.641.823 kg 268 ekor 6 kegiatan

TAHUN 2013 4.642 ekor 5.848.891 kg 7.505.153 kg 3.009.036 lt 8.316.301 kg 466 ekor 6 kegiatan

Kedua, urusan pilihan kehutanan, Pelaksanaan Urusan Pilihan Kehutanan selama tahun 2013 menghasilkan capaian kinerja sebagai berikut: TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URUSAN KEHUTANAN INDIKATOR KINERJA 1. Luas lahan produktif di dalam hutan produksi 2. Luas lahan kritis 3. Produksi kayu hutan rakyat 4. Luas penanaman penghijauan Sumber Data : Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2013

TAHUN 2012 1.559,7 ha 816,73 ha 7.806 m3 1.682.530 pohon


TAHUN 2013 1.559,7 ha 962,5 ha 4.545,79 m3 1.740.214 pohon

| 16 |

Rehabilitasi lahan kritis dilaksanakan melalui kegiatan penanaman penghijauan mengalami kenaikan sebesar 3,43 % melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2013. Selain itu juga luas lahan produktif di dalam hutan untuk meningkatkan fungsi hutan dapat dipertahankan sebesar 1.559,7 ha. Sedangkan produksi kayu hutan rakyat mengalami penurunan karena populasi tanaman yang siap panen berkurang dan disisi lain masih banyak tanaman yang umurnya belum cukup untuk dipanen. Ketiga, urusan pilihan energi dan sumber daya mineral. Pemerintah Kota selama 5 tahun terus berupaya memberikan layanan jangkuan air bersih, pada daerah yang tidak terjangkau jaringan PDAM, daerah rawan air bersih dan kekeringan melalui kegiatan pembangunan sumur-sumur air tanah di wilayah Kecamatan Ngaliyan, Tugu, Mijen, Candisari, Tembalang Pedurungan dan Gunungpati. Kegiatan tersebut untuk satu unit sumur dapat mencukupi kebutuhan warga ± 200 KK dengan debit pengambilan 1,5 l/dt. Dalam kegiatan pengeboran tetap mempertimbangkan konteks konservasi sesuai kajian teknis, konstruksi dan design pengeboran sumur yang mengatur kedalaman pemasangan pipa, saringan, pompa, pembatasan debit pengambilan air tanah dan larangan pengambilan air tanah pada zona merah. Namun masih dalam konteks pengendalian seperti, pembangunan sumur/ pemberian ijin rekomendasi dilakukan di luar zona Merah Pengambilan ABT. Dalam hal kegiatan Penambangan Galian C upaya yang dihasilkan produk galian tanah atau batu bata, produksi golongan galian C khusus tanah urug terjadi peningkatan utamanya terkait permintaan tanah urug dalam rangka kepentingan pembangunan perumahan/ permukiman yang sangat diperlukan. Untuk itu perlu perangkat / regulasi dalam pengendalian tata cara galian tanah. Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2013 telah menyusun Naskah Akademik Pengelolaan Pengangkutan Galian Tanah (semula Galian C) sebagai kerangka dasar pertimbangan untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah harapannya kegiatan ini dapat ditindaklanjuti dalam pembahasan Raperdanya oleh bersama oleh DPRD Kota Semarang. Keempat, urusan pilihan pariwisata, Perkembangan kepariwisataan Kota Semarang pada tahun 2013 cukup menggembirakan hal ini dapat dilihat dari table dibawah ini: TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URUSAN PILIHAN PARIWISATA NO 1. 2. 3. 4.

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2012 TAHUN 2013 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara 2.712.442 orang 3.157.658 orang Jumlah obyek wisata 25 lokasi 25 lokasi Jumlah obyek wisata unggulan 6 lokasi 6 lokasi Jumlah sarana prasarana penunjang pariwisata (pertambahan): a. Hotel; 95 buah (5 buah) 107 buah (12 buah) b. Restoran/rumah makan; 194 buah (16 buah) 280 buah (86 buah) c. Tempat hiburan. 79 buah (22 buah) 116 buah (37 buah) Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2013

Kegiatan promosi/pemasaran pariwisata yang diselenggarakan/diikuti antara lain: Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara, Borobudur Travel Mart, Pameran Kuliner, ICMITM (Indonesia Corporate Meeting & incentive Travel Mart), Festival Jamu Tradisional, Gebyar UMKM, Pandanaran Artfest, Penyelenggaraan Denok Kenang, Pemilihan Duta Wisata Jawa Tengah, Festival Film Indonesia (FFI), Semarang Night Carnival, Promosi Pentas Seni. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Semarang Tahun 2013

| 17 |

Seluruh capaian serta kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut dalam rangka menunjang program Kota Semarang yaitu “Ayo Wisata Ke Semarang”. Kelima, urusan pilihan perikanan dan kelautan, Kebijakan pembangunan pada Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan diarahkan pada peningkatan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan laut maupun darat secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan potensi kelautan secara optimal dan pengembangan perikanan. Adapun capaian kinerja pada Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan antara lain : TABEL CAPAIAN KINERJA URUSAN PILIHAN PERIKANAN DAN KELAUTAN NO INDIKATOR KINERJA TAHUN 2012 1. Rata-rata pendapatan nelayan Rp. 924.567,-/kapita/th 2. Jumlah ikan hasil tangkapan laut 715,53 ton 3. Nilai ikan hasil tangkapan laut Rp. 6.254.421.250,4. Nilai ekspor hasil laut $ 20.389.344,93 5. Jumlah ikan hasil perikanan darat 1.823,83 ton 6. Nilai ikan hasil perikanan darat Rp. 9.219.094.500,7. Jumlah konsumsi ikan 24,04 kg/kapita 8. Jumlah produksi olahan 10.900,30 ton Sumber Data : Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Semarang Tahun 2013

TAHUN 2013 Rp. 1.315.300,-/kapita/hr 1.296,50 ton Rp. 16.980.161.000,$ 21.938.202,23 1.896,19 ton Rp. 14.213.700,24,93 kg/kapita 12.158,30 ton

Keenam, urusan pilihan perdagangan, Selama tahun 2013, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Semarang dengan capaian kinerja berupa program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan melalui penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen, dari kegiatan ini terjadi penurunan kasus permasalahan sengketa konsumen dari 24 kasus pada awal 2012 menjadi 14 kasus pada akhir tahun 2013, dimana kebanyakan kasus yang paling banyak terjadi yaitu kasus konsumen dengan lembaga pembiayaan. TABEL CAPAIAN KINERJA URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN NO 1 2 3 4

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2012 Penurunan kasus permasalahan sengketa 24 kasus Nilai ekspor komoditi non migas US$ 1.068.178.816,00 Jumlah pasar Modern 438 buah Jumlah pasar tradisional 46 buah Pembangunan Pasar Tradisional Jumlah pasar dalam kondisi baik 22 pasar. 5 Kebijakan penataan sentra-sentra PKL 1 Kegiatan 522 Titik  Jumlah titik lokasi PKL 13.444 Orang  Jumlah PKL 3 Kelompok  Jumlah pemberdayaan PKL 16 Kelompok  Pembinaan organisasi PKL Sumber Data : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Semarang Tahun 2013

TAHUN 2013 14 kasus US$ 922.000.521,58 444 buah 46 buah 2 buah 23 pasar 4 Kegiatan 522 Titik 13.444 Orang 3 Kelompok 16 Kelompok

Ketujuh, urusan pilihan perindustrian, Berbagai capaian kinerja yang dihasilkan di Kota Semarang pada tahun 2012 antara lain peningkatan unit usaha industri dari 3.559 unit usaha dan menjadi 3.589 unit usaha pada tahun 2013 atau ada peningkatan sebesar 0,84 % atau 30 unit. Sehingga saat ini jumlah industri besar sebanyak 169 unit usaha, industri kecil sebanyak 1.632 unit usaha serta industri menengah sebanyak 697 unit usaha.


| 18 |

TABEL CAPAIAM KINERJA URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN NO INDIKATOR KINERJA TAHUN 2012 1 Pertumbuhan Industri 3.559 industri 2 Jumlah kawasan industri 9 kawasan 3 Jumlah industry kecil 1.619 industri 4 Jumlah industri sedang 689 industri 5 Jumlah industri besar 166 industri 6 Tingkat penyerapan tenaga kerja sektor industri 2.901 industri Sumber Data : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Semarang Tahun 2013.

VI.

TAHUN 2013 3.589 industri 9 kawasan 1.632 industri 697 industri 169 industri 2.880 industri

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pemerintah Kota Semarang selain melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana disampaikan di depan juga melaksanakan tugas pembantuan sebagai mana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 92, Pasal 99, dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pembantuan dan Urusan Bersama di Kota Semarang dengan realisasi fisik sebesar 83,78% dan realisasi keuangan sebesar 96,86%. Adapun secara terinci, penyelenggaraan kegiatan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut : 1. Dinas Pertanian Kota Semarang (TP)

Melaksanakan penugasan dari Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian melalui DIPA Nomor.018.04.4.0391135/2013 dengan anggaran sebesar Rp. 1.298.000.000,-. 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang (TP)

Melaksanakan penugasan dari Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui DIPA Nomor. 026-04.4.039645/2013 dengan anggaran murni sebesar Rp.291.631.000,-. Namun setelah terbit DIPA Revisi tanggal 20 September 2013 yang menambahkan kegiatan Padat Karya Infrastruktur 1 paket sebesar Rp.277.650.000,- sehingga anggaran DIPA menjadi Rp.569.281.000,3. Dinas Kesehatan Kota Semarang (TP)

Melaksanakan Penugasan dari Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan melalui DIPA Nomor.024.03.4.039646/2013 dengan anggaran sebesar Rp.3.179.550.000,4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang (TP)

Melaksanakan penugasan dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri melalui DIPA Nomor. 010.06.4.035152/2013 dengan anggaran sebesar Rp.1.300.000.000,5. Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang (UB)

Melaksanakan Urusan Bersama dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum melalui DIPA Nomor. 033.05.5.503118/2013 dengan anggaran sebesar Rp. 14.606.250.000,-. Namun setelah terbit DIPA Revisi tanggal 21 Oktober 2013 yang menambahkan Kegiatan Pendampingan Program Percepatan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP) sebesar Rp.4.000.000.000,- sehingga anggaran DIPA menjadi Rp. 18.606.250.000,-


| 19 |

VII. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN Dalam menyelenggarakan roda pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Kota Semarang tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya kerjasama dengan daerah lain baik di dalam negeri maupun luar negeri serta Pemerintah Provinsi. Terlebih lagi, Semarang merupakan kota metropolitan yang sangat membutuhkan kerjasama untuk pengembangan kotanya. Kegiatan Kerjasama yang dilakukan pada tahun 2013 meliputi : 

Kerjasama Antar Daerah meliputi KEDUNGSEPUR, APEKSI , Citynet Indonesia.



Kerjasama Luar Negeri melalui kegiatan Sister City dengan Brisbane (Australia) serta beberapa penjajagan kerjasama dengan negara lain seperti dengan Kota Den Haag (Belanda), Kota Jung Gu (Korea Selatan), Kota Kuala Lumpur (Malaysia) serta negara Singapura.



Kerjasama dengan pihak ketiga berupa : Perpanjangan Sewa Menyewa Pertokoan Di Lantai I Plasa II (Dua) Simpang lima, Perpanjangan Sewa Menyewa Areal Parkir Milik Pemerintah Kota Semarang Yang Terletak Di Lantai 5 Plasa 2 Simpang lima, Perpanjangan Sewa Menyewa Bangunan Atau Ruangan Di Lantai IV Gedung Juang 45 , Sewa Menyewa Lahan Di Jalan Tiang Bendera Dan Di Sepanjang Jalan Kapten Laut Wiratno Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara Untuk Pembangunan Prasarana Air Bersih Oleh PT. Tirto Podo Moro Jakarta, Sewa Menyewa Aset Milik Pemerintah Kota Semarang Di Lingkungan Balaikota Untuk Pemasangan Jaringan Telekomunikasi Dengan PT. Mac Sarana Djaya Jakarta, Pengelolaan Lapangan Golf Gombel Semarang dengan cara sewa oleh Persatuan Golf Indonesia (PGI) Jawa Tengah, fasilitasi optimalisasi pengembangan lapangan golf Manyaran Indah dengan PT. Mega Kuantum Properti Indonesia. kerjasama yang kurang menguntungkan Pemerintah Kota Semarang dan mempunyai potensi konflik / bermasalah dilakukan pengakhiran perikatan perjanjian kerjasama yaitu : Penghentian perjanjian sewa tanah di Jl. Pandanaran Kel. Mugassari yang dipergunakan untuk SPBU oleh PT.Rabas, dan Pemutusan perikatan perjanjian sewa tanah dan bangunan lapangan golf Gombel Golf Semarang berserta fasilitasnya.

Pemerintah Kota Semarang juga memfasilitasi dan bekerja sama dengan Instansi Vertikal yang mempunyai kepentingan dan fokus pekerjaan di wilayah Kota Semarang. Bentuk kegiatannya antara lain Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, koordinasi bidang pertanahan, dan koordinasi bidang statistik. Selama tahun 2013 dilaksanakan 43 kali rapat koordinasi di tingkat Forkompinda dan selalu efektif dalam membantu memperlancar proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota, termasuk memelihara ke hidupan social dan politik yang sehat serta kesatuan dan persatuan bangsa yang kokoh. Selain itu peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ini juga sangat sentral dan strategis guna memadukan berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan kota dan pelayanan umum, sehingga sangat membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah. Koordinasi bidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan instansi lain yang terkait. Fokus koordinasi ini adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dengan kegiatan antara lain : 1) pengadaan tanah untuk Waduk Jatibarang yang telah mencapai tahap akhir; 2) pengadaan tanah untuk pembangunan kolam retensi 3) pembangunan jalur ganda kereta api lintas utara Jawa yang menghubungkan Jakarta- Surabaya ( jalur Pekalongan – Semarang dan Semarang Bojonegoro), 4) pembayaran tanah untuk pembangunan tempat pemakaman umum di Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik 5) Pengadaan tanah untuk pembangunan dan pelebaran jalan Kartini – Jolotundo – Gajah di Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari 6) normalisasi Kali Beringin serta pembuatan Embung Hulu Kali Beringin. Guna menunjang keberhasilan perencanaan pembangunan dilaksanakan koordinasi bidang Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Semarang Tahun 2013

| 20 |

statistik antara Pemerintah Kota Semarang dengan Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga mendapatkan data statistik yang obyektif dan dapat dipercaya Dalam penegasan batas daerah, Kota Semarang berbatasan langsung dengan 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Semarang sepanjang ± 18,05 km; Kabupaten Demak sepanjang ± 34,63 km; dan Kabupaten Kendal ± 44,61 km. Padatahun 2013 Pemerintah Kota Semarang telah mengadakan perapatan pilar batas Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang (segmen Kecamatan Banyumanik dan Tembalang – Kecamatan Ungaran Timur) dengan pemasangan sejumlah 27 pilar perapat. Selain itu dilaksanakan juga kegiatan perapatan pilar batas Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal (segmen Kecamatan Ngaliyan danTugu – Kecamatan Kaliwungu Selatan dan Kaliwungu) dengan pemasangan sejumlah 10 pilar perapat. Dalam pencegahan dan penanggulangan bencana Pemerintah Kota mengalokasikan bantuan sosial dan dana siap pakai sehingga masyarakat korban bencana mampu bangkit untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan diharapkan secara bertahap mampu untuk kembali hidup secara wajar dalam segala aspek kehidupannya. Kejadian bencana selama tahun 2013 masih didominasi dalam bentuk bencana kebakaran disuse kemudian banjir, pohon tumbang, tanah longsor dan angin putting beliung, seluruh kejadian bencana tercatat sebanyak 155 kejadian. Telah dilakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan kriminalitas dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum diaman padatahun 2013 gangguan kemanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Semarang tidak menjurus kepada anarkhis, separatis dan tidak berlatar belakang SARA.

VIII. PENUTUP Alhamdulillah, kerja keras, kebersamaan dan kesengkuyungan semua pihak membuahkan hasil dengan diterimanya 30 (tiga puluh) penghargaan selama tahun 2013 antara lain : 1. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian “WTP” untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK RI perwakilan Jawa Tengah atas laporan keuangan Tahun 2012 tanggal 27 Mei 2013; 2. Penghargaan Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup RI sebagai kota metropolitan terbersih tahun 2013; 3. Penghargaan atas kerja keras dan upaya Pemkot Semarang dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2012 dari Kementerian Keuangan RI tanggal 12 September 2013; 4. Penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha tahun 2013 di bidang Angkutan dan Lalu Lintas kategori Kota Metropolitan tanggal 3 Oktober 2013; 5. Penghargaan tingkat nasional sebagai terbaik I Kategori Kota Sub Bidang Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Bidang Pekerjaan Umum tahun 2013 tanggal 4 Desember 2013; 6. Penghargaan Gratifikasi Award dari Komisi Pemberantasan Korupsi RI tanggal 9 Desember 2013; 7. Penganugerahan Insan Pariwisata Pendukung Visit Jateng 2013 dari Pemprov. Jateng tanggal 10 Desember 2013. 8. Pemenang Indonesia Road Safety Award (IRSA) 2013 Kategori Kota Metropolitan pilar Penanganan Pasca Kecelakaan tanggal 11 Desember 2013; 9. Anugerah Parahita Ekapraya tingkat pratama Tahun 2013 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tanggal 18 Desember 2013;


| 21 |

Selain penghargaan-penghargaan sebagaimana tersebut di atas, terdapat pula berbagai penghargaan serta prestasi lain yang diraih dan membawa kebanggan bagi warga dan Pemerintah Kota Semarang. Penghargaan tersebut diraih oleh berbagai komponen di Kota Semarang, baik warga, kelompok masyarakat, maupun instansi pemerintah. Namun demikian, penghargaanpenghargaan tersebut bukanlah tujuan utama, yang terpenting adalah terciptanya peningkatan kesejahteraan bagi seluruh warga Kota Semarang yang kita cintai. Di samping adanya keberhasilan di berbagai bidang tersebut diatas, masih banyak juga terdapat beberapa program dan kegiatan yang belum dapat terlaksana sebagaimana yang direncanakan. Beberapa program yang belum menunjukkan hasil secara optimal diantaranya adalah pengendalian banjir dan rob, pengurangan titik-titik kemacetan pada saat jam-jam sibuk dan operasionalisasi Terminal Mangkang. Capaian pembangunan yang diraih selama ini tentunya belum memenuhi harapan semua pihak. Masih banyak program pembangunan yang harus dikerjakan bersama. Karenanya, tetap kerja keras, kerja cerdas utamakan prioritas demi Kota Semarang yang lebih baik dan lebih sejahtera. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Semarang berharap agar semua pihak dapat memberikan kritik, saran dan pandangan serta masukan yang konstruktif, guna perbaikan atau peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah pada tahun-tahun mendatang. Ini semua adalah demi terciptanya masyarakat Kota Semarang yang lebih sejahtera dan demi mencapai Semarang yang Setara dengan kota-kota lainnya di Indonesia Demikian, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan hidayah-Nya kepada kita dalam melanjutkan karya pengabdian membangun masyarakat dan Kota Semarang tercinta. Semarang,

Mei 2014

WALIKOTA SEMARANG,

HENDRAR PRIHADI, SE, MM


| 22 |

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

Recommend Documents