INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KABUPATEN NGAWI TAHUN 2010
A. DASAR HUKUM 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; dan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kebupaten/Kota. B. VISI DAN MISI Visi : Terwujudnya Kabupaten Ngawi yang unggul dibidang agraris untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suasana agamis. Misi : a. Mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabel demi terjamin dan tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia. b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. c. Memberdayakan dan memanfaatkan ketersediaan sumber daya alam dan manusia yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. d. Meningkatkan hubungan antara warga masyarakat yang harmonis untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. C.
PRIORITAS PEMBANGUNAN Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006-2010 adalah : 1. Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial; 2. Pembangunan Pertanian; 3. Pembangunan Kehutanan; 4. Pembangunan Ekonomi;
D.
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan; 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan; 7. Peningkatan Prasarana dan Sarana Wilayah; 8. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 9. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama. Pertumbuhan Ekonomi Pada Tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi sebesar 5,16% dan untuk tahun 2010 mencapai sebagaimana table Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 berikut : Uraian PDRB berlaku (juta rp.) PDRB konstan (juta rp.) PDRB perkapita berlaku (rp.) PDRB erkapita konstan (rp.) Inflasi (%) Pertumbuhan (%) Penduduk pertengahan tahun (jiwa)
2009 6.409.586,30 2.953.421,53 7.196.627,47 3.316.075,88 7,62 6,03 890.638
6,03 % atau meningkat
0,51% dari tahun sebelumnya,
2010 6.444.782,83 2.942.602,51 7.185.512,47 3.316.075,88 7,62 6,03 894.679
E. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah disusun dalam rangka memberikan arah pengelolaan pendapatan, belanja, pembiayaan daerah untuk menunjang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip-prinsip : Keadilan Anggaran, Efisiensi dan Efektifitas Anggaran, Anggaran yang berkembang dan dinamis, Disiplin Anggaran dan Transparansi serta akuntabilitas anggaran. a. Pendapatan Daerah Rencana Pendapatan Daerah Tahun 2010 sebesar Rp. 892.481.019,00 Sedangkan realisasi pendapatan Tahun 2010 sebesar Rp. 887.001.554.928,49 b. Belanja Daerah Rencana Belanja Daerah Tahun 2010 sebesar Rp. 964.095.292.331,00 Sedangkan realisasinya Belanja Daerah Tahun 2010 sebesar Rp. 886.619.182.159,00 II. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH A. Urusan Wajib No.
URUSAN
SKPD PENYELENGGARA
PROGRAM PRIORITAS
3
4 Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan guna menunjang kelancaran proses belajar mengajar. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
1 1.
Pendidikan
2 Dinas Pendidikan
2.
Kesehatan
- Dinas Kesehatan - RSUD Dr. Soeroto
JUMLAH ANGGARAN TARGET (Rp) REALISASI (Rp) 5 6 481.039.147.300,435.713.175.726,85.261.385.250,-
83.820.402.454,-
3.
Lingkungan Hidup
Kantor Lingkungan Hidup
4.
Pekerjaan Umum
- Dinas PU Cipta Karya Bina Marga dan Kebersihan - Dinas PU Pengairan dan Pertambangan
5. 6.
Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan
Bappeda Bappeda
7.
Perumahan
Dinas PU Cipta Karya Bina Marga dan Kebersihan
8.
Pemuda dan Olah Raga
Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata
9.
Penanaman Modal
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
10.
Koperasi dan UKM
Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian
11.
Kependudukan & Catatan Sipil
12.
Tenaga Kerja
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Dinas Sosial Transmigrasi dan Tenaga Kerja
13.
Ketahanan Pangan
14. 15.
Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Keluarga Berencana & Kelg. Sejahtera
16.
Perhubungan
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika
Peningkatan sarana dan prasarana kebersihan dan pertamanan untuk meningkatkan keindahan serta kebersihan lingkungan Pengembangan sumber daya air, pembanguunan prasarana irigasi, pembinaan kelembagaan serta pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan Perencanaan dan revisi tata ruang Pengembangan sistem perencanaan pembangunan partisipatif dan peningkatan pengendalian pembangunan Peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan berkala jalan di lingkungan permukiman masyarakat Peningkatan sarana dan prasarana olahraga untuk meningkatkan prestasi bidang olah raga dan kepemudaan Peningkatkan daya tarik pihak luar untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Ngawi Pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah dengan penguatan bantuan modal usaha bagi pengusaha kecil dan menengah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur administrasi Kependudukan Peningkatan kualitas dan ProduktifitasTenaga Kerja . Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian dan Perkebunan Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Keluarga Berencana Pembangunan prasarana dan sarana perhubungan
4.708.884.450,-
4.319.809.037,-
52.626.745.700,-
48.448.136.675,-
463.551.500,4.641.704.300,-
388.295.450,4.445.589.898,-
3.018.500.000,-
2.903.594.600,-
4.542.978.700,-
4.528.094.813,-
3.132.529.150,-
3.049.387.447,-
4.793.034.500,-
4.729.392.490,-
3.812.089.600,-
3.753.860.583,-
1.276.710.000,-
1.246.370.500,-
8.732.382.900,-
8.640.212.375,-
7.409.114.750,-
7.325.303.373,-
464.999.900,-
447.760.500,-
8.667.917.400,-
8.202.848.090,-
17.
Komunikasi & Informatika
Bagian Hubungan Masyarakat
18. 19.
Pertanahan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
20.
Kesatuan Negeri
21.
Sosial
Bagian adm Pemerintahan Umum - Sekretariat Daerah - Sekretariat DPRD - Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset - Inspektorat - BKD - 19 Kecamatan - 4 Kelurahan - Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas; - SatPol PP Dinas Sosial Transmigrasi dan Tenaga Kerja
22.
Pemberdayaan Masyarakat Desa
23.
Kebudayaan
24. 25.
Statistik Arsip dan Pustaka
Bangsa
&
Politik
Dalam
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan da Pariwisata Badan Penelitian dan Pengembangan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Pengembangan Kominikasi, Informasi da Media Massa Pembinaan Administrasi Pertanahan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
Pemeliharaan Ketrantibmas dan pencegahan tindak kriminal serta pendidikan politik masyarakat Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Pengembangan Data/Informasi Pengembangan Budaya Baca Pembinaan Perpustakaan
dan
757.384.100,-
610.413.337,-
3.052.640.900,226.998.263.981,-
286.250.527,207.547.035.836,-
8.361.615.900,-
7.895.993.651,-
4.977.894.900,-
4.841.051.315,-
3.752.031.050,-
3.545.963.462,-
658.626.300,-
643.978.800,-
2.691.318.950,1.320.016.900,-
2.486.103.899,1.242.948421,-
B. Urusan Pilihan No. 1. 2. 3. 4.
URUSAN Kelautan Perikanan Pertanian
Dinas Perikanan dan Peternakan
Pengembangan Budidaya Perikanan
JUMLAH ANGGARAN TARGET (Rp) REALISASI (Rp) 1.727.031.450,00 1.640.410.518,00
Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas PU Bina Marga Cipta Karya dan Kebersihan Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar
Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
10.541.153.650,00
10.374.518.221,00
Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Pengembangan Pemasaran Pariwisata
7.961.272.100,00 1.000.000.000,00
7.716.127.061,00 827.612.683,00
50.000.000,00
49.950.000,00
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
2.000.000.000,00 11.482.452.550,00
1.715.121.500,00 10.828.846.241,00
SKPD PENYELENGGARA dan
5.
Kehutanan Energi & Sumber Daya Mineral Pariwisata
6. 7.
Industri Perdagangan
PROGRAM PRIORITAS
8.
Transmigrasi
Dinas Sosial Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Pengembangan Wilayah Transmigrasi
310.000.000,00
309.999.000,00
IV. TUGAS PEMBANTUAN a. Tugas Pembantuan Pusat No. 1.
2.
SKPD PENERIMA TUGAS PEMBANTUAN Dinas Pertanian Hortikultura
Tanaman
Pangan
PROGRAM YANG DILAKSANAKAN dan
3.
Badan Ketahanan pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
4. 5.
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Pendidikan
6. 7. 8.
Bappeda Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Dinas Perikanan dan Peternakan
10. 11.
Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Dinas PU Pengairan dan Partambangan
12. 13.
Dinas Kesehatan Dinas PU BMCK Kab. Ngawi
dan
1) Pengembangan Agribisnis 2) 3) 1) 2) 1) 2) 3) 1) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 1) 1) 1) 2) 3) 1) 1) 1) 1) 2)
Peningkatan Ketahanan Pangan Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan Ketahanan pangan Peningkatan Kesejahteraan Petani Pengelolaan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) Pembangunan Embung Rehabilitasi Pemuihan Cadangan SDA Perluasan dan Kesempatan Kerja Pengembangan PAUD Pengembangan PUG Meningkatkan PTPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) Pengembangan Progam Pendidikan Menengah Peningkatan Progam Wajar Dikdas 9thn Rehabilitasi Pasca Bencana Alam Pembinaan Kekuatan Kelembagaan SDM kab. Ngawi Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan dan PNPM Perdesaan dengan Kecamatan Peningkatan Ketahanan Pangan Bidang Peternakan Pengembangan Agribisnis Pengembangan Sumber Daya Perikanan Pengembangan Kawasan Air Tawar Pemutakhiran Data Peduduk Peningkatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan jaringan P2TPD Rehabilitasi Pemeliharaan Jembatan dan Jalan; Progam Rehabilitasi dan Kontruksi.
JUMLAH ANGGARAN TARGET (Rp) REALISASI (Rp) 85.000.000,00 85.000.000,00 256.5000.000,1.690.240.000,00 372.500.000,25.000.000,332.500.000,95.000.000,500.000.000,820.900.000,1.248.400.000,100.000.000,50.000.000,1.205.000.000,5.491.000.000,270.000.000,611.559.000,32.765.625.000,-
251.500.000,1.439.964.000,00 356.758.000,24.254.200,332.500.000,95.000.000,500.000.000,413.177.800,1.248.400.000,100.000.000,50.000.000,1.205.000.000,5.491.000.000,270.000.000,391.559.000,32.739.634.998,-
149.000.000,3.000.000.000,494.425.000,1.006.729.208,6.351.685.000,-
149.000.000,3.000.000.000,494.425.000,1.006.729.208,3.729.348.800,-
1.467.752.000,5.608.596.500,5.222.795.000,-
1.467.752.000,5.608.595.500,5.222.795.500,-
b. Tugas Pembantuan Propinsi No.
SKPD PENERIMA TUGAS PEMBANTUAN
PROGRAM YANG DILAKSANAKAN
JUMLAH ANGGARAN
TARGET (Rp) 1
Dinas Perikanan dan Peternakan
2.
Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
3.
Badan Pemberdayaan Pemerintahan Desa
4.
Dinas Kesehatan
5.
Dinas Pendidikan
6 7
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura RSUD Soeroto Ngawi
Masyarakat
dan
1) Pengembangan Budidaya Perikanan 2) Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 1) Progam Pemberdayaan Usaha Skala Mikro 2) Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil 3) Pengembangan Koordinasi/pelaksanaan Monitoring Evaluasi Pelaporan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 2) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 3) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 4) Perbaikan Gizi Masyarakat 5) Upaya Kesehatan Masyarakat 1) Progam PAUD 2) Wajar Dikdas 9Thn 3) Progam Pendidikan Menengah 4) Pemberantasan Buta Aksara 5) Dana Bantuan Langsung kursus-kursus dan pelatihan 6) Bantuan Transport Tenaga Pengelola TBM Prov. Jatim 7) Peningkatan Mutu PLB 1) Progam Peningkatan Pangan 1) Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana RS
REALISASI (Rp)
134.500.000,50.000.000,-
134.500.000,50.000.000,-
64.573.000,10.925.000,10.500.000,-
64.573.000,10.925.000,10.500.000.,-
57.500.000,-
57.500.000,-
102.300.000,184.885.000,1.227.818.150,100.000.000,18.661.000.000,126.845.000,68.000.000,1.038.860.000,1.256.590.000,360.000.000,375.000.000,7.200.000,50.000.000,3.331.880.000,1.568.500.000,-
102.300.000,108.385.000,1.227.818.150,100.000.000,18.661.000.000 126.845.000,68.000.000,1.038.860.000.46.590.000,360.000.000,375.000.000,7.200.000,50.000.000,2.022.785.000,1.568.500.000,-
c. Tugas Pembantuan Yang Diberikan No. 1.
SKPD PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
INSTANSI PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN 213 Desa dan 4 Kelurahan
PROGRAM YANG DILAKSANAKAN 1) Alokasi Dana Desa
JUMLAH ANGGARAN TARGET (Rp) REALISASI (Rp) 12.902.448.850,12.902.448.850,-
V. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN a. Kerjasama Antar Daerah dam Kerjasama dengan Pihak Ketiga Pada Tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Ngawi melakukan upaya peningkatan kerjasama baik kerjasama antar Pemerintah Daerah maupun kerjasama dengan pihak swasta (pihak ke-tiga) dan masyarakat guna mewujudkan kemandirian dan menyamakan persepsi tentang Otonomi Daerah serta mengembangkan potensi daerah
melalui upaya peningkatan investasi daerah yang dapat mendorong terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat, untuk mendapatkan keuntungan dan manfaat secara bersama-sama untuk kesejahtaraan masyarakat serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. b. Koordinasi dengan Instansi Vertikal Pada Tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah selalu melakukan koordinasi dengan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi melalui Instansi vertikal yang ada di daerah diantaranya : 1) Forum Pimpinan Daerah (FORPIDA), dalam rangka untuk memudahkan dan mempercepat pengambilan keputusan terhadap permasalahan yang ada. 2) Koordinasi dengan kantor Badan Pertanahan Nasional, dalam rangka menghimpun berbagai informasi dan masukan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum maupun penyelesaian masalah pertanahan yang lain. 3) Koordinasi dengan kantor Statistik, dalam rangka penyediaan data kontribusi sector ekonomi serta data statistic lainnya yang diperlukan. c. Pembinaan Batas Wilayah Pembinaan Batas Wilayah dilaksanakan guna mengetahui secara lebih jelas dan tegas baik dilapangan maupun secara administratif sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa batas daerah. Pada Tahun 2008, sengketa batas daerah yang terjadi anatar Desa Budug Kecamatan Kwadungan kabupaten Ngawi dengan Desa Kajang Kecamatan Sawahan kabupaten Madiun telah dapat diselesaikan melalui Kesepakatn Bersama antara Pemerintah Kabupaten Ngawi dan Pemerintah kabupaten Madiun Nomor 136/433/402.011/2009 dan Nomor 138/12.26/404.011/2009 tanggal 12 Desember 2009 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Daerah pada Tanah Stren Milik Dinas PU Pengairan Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Tetapi dalam perjalanan waktu Pemerintah kabupaten Madiun mengingkari isi kesepakatan dimaksud, setelah melalui fasilitasi penyelesaian di tingkat Propinsi dan hingga saat ini belum menemukan titik temu, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan fasilitasi penyelesaian kepada Menteri Dalam Negeri.
d. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Bencana yang terjadi selama Tahun 2010 di wilayah Kab. Ngawi berstatus bencana regional yaitu bencana yang dapat ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi sendiri diantaranya bencana Angin Putting Beliung, Tanah Longsor dan Banjir. Pada Tahun 2010 pula melalui Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat mendapat alokasi dana untuk kegiatan pemantauan dan deteksi dini bencana di 19 kecamatan sebesar Rp. 50.000.000,00 VI. PRESTASI DAERAH Selain keberhasilan dalam bidang pembangunan yang telah dicapai selama tahun 2010 yang disajikan diatas, Pemerintah kabupaten Ngawi telah pula meraih prestasi di berbagai bidang. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Ngawi mempunyai segudang potensi yang dapat dijadikan modal untuk mewujudkan Kabupaten Ngawi yang lebih maju dan sejahtera. Adapun prestasi yang telah dicapai selama tahun 2010 adalah sebagai berikut : 1)
Bidang Pendidikan (1) Lomba Mendongeng Guru Bidang PAUD Tahun 2010 Pendidikan Tingkat Propinsi Jawa Timur; (2) Lomba Cipta Senam Bidang PAUD Tahun 2010 Tingkat Propinsi Jawa Timur; (3) Sekolah Adiwiyata (Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Tahun 2009 dari Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional); (4) Lomba karya Tulis Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tingkat Propinsi Jawa Timur Tahun 2010 .
2)
Bidang Lingkungan Hidup 1) Nominasi Kalpataru Tingkat Nasional Kategori Pembina Lingkungan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2010; 2) Juara I Kalpataru Tingkat Propinsi Jawa Timur kategori Bidang Penyelamat Lingkungan Tahun 2010.
3) Bidang Koperasi (1) Penggerak Koperasi Bidang Koperasi Tahun 2010 dari Menteri Koperasi dan UKM RI; (2) UKM Award Jawa Timur Bidang Koperasi Tahun 2010 dari Gubernur Jawa Timur. 4) Bidang Ketahanan pangan (1) Kelembagaan Lumbung Pangan Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2010 dari Gubernur Jawa Timur; (2) Kelembagaan Lumbung Pangan Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2010 dari Wakil Presiden. 5) Bidang Pemberbayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (1) Penghargaan Bidang Pemberdayaan Perempuan Terbaik I tingkat Nasional Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) tahun 2010. 6) Bidang Keluarga Berencana (1) Penghargaan Bidang Keluarga Berencana Manggala Karya Kencana Tingkat nasional Tahun 2010. 7) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (1) Unit Pengelolaan Keuangan Bidang Pengentasan Kemiskinan Tahun 2010 dari Gubernur Jawa Timur. 8) Bidang Kebudayaan (1) Lomba Dalang Bocah Bidang Kesenian Tahun 2010 dari Dinas Kebudayaan & Pariwisata Jawa Timur; (2) Lomba Mocopat / Tetembangan Bidang Kesenian Tahun 2010 dari Dinas Kebudayaan & Pariwisata Jawa Timur; (3) Kompetisi Sepak Bola Bidang Olah Raga Tahun 2010 dari Pengda PSSI Jawa Timur. 9) Bidang Pertanian (1) Penghargaan UP3HP (Unit Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian) Bidang Pengolahan Hasil pertanian Tahun 2010 dari Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur; (2) Petani Berprestasi Bidang pertanian Tahun 2010 dari Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur; (3) Gerakan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) Bidang pertanian Tahun 2010 dari Presiden RI.
Ngawi,
Mei 2011
BUPATI
NGAWI
Ttd BUDI SULISTIYONO
