INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KOTA BANDUNG TAHUN 2012

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KOTA BANDUNG TAHUN 2012

PENDAHULUAN Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian tujuan besar dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah, diharapkan agar dapat segera terwujud nyata. Pemberian otonomi secara luas kepada Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu, melalui penerapan otonomi secara luas diharapkan akan terjadi percepatan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pemberdayaan, peran serta masyarakat dan peningkatan pelayanan aparatur. Penetapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka Pemerintah Kota Bandung memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahnya untuk menyampaikan LKPJ Walikota Bandung Tahun 2012 kepada DPRD Kota Bandung. Dengan demikian, LKPJ ini merupakan pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan RKPD Kota Bandung Tahun 2012, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 487 Tahun 2011 tentang RKPD Kota Bandung Tahun 2012, yang merupakan penjabaran tahunan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang RPJMD Kota Bandung Tahun 2009-2013, dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025.

1

GAMBARAN UMUM KOTA BANDUNG Secara geografis, Kota Bandung terletak pada koordinat 107º 36’ Bujur Timur dan 6º 55’ Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar 16.767 hektar. Wilayah Kota Bandung dilewati oleh 15 sungai sepanjang 265,05 km, dengan sungai utamanya yaitu Sungai Cikapundung yang mengalir ke arah selatan dan bermuara ke Sungai Citarum. Iklim Kota Bandung secara umum adalah sejuk dengan kelembapan tinggi karena dipengaruhi oleh iklim pegunungan di sekitarnya dan curah hujan yang masih cukup tinggi. Namun, beberapa tahun terakhir kondisi suhu rata-rata udara Kota Bandung cenderung mengalami peningkatan yang disebabkan oleh peningkatan sumber polutan dan dampak dari perubahan iklim serta pemanasan global (global warming). Secara administratif, Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat berbatasan dengan beberapa daerah kabupaten/kota lainnya, yaitu: 1)

sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat;

2)

sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi;

3)

sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung; dan

4)

sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung. Luas wilayah Kota Bandung saat ini adalah 16.729,65 Ha, terbagi dalam wilayah

administratif 30 Kecamatan, 151 Kelurahan,

1.561 Rukun Warga (RW), dan 9.691 Rukun

Tetangga (RT). Jumlah penduduk Kota Bandung tahun 2012 adalah 2.455.517 jiwa (sumber: BPS Kota Bandung, 2012), dengan rata-rata kepadatan penduduk 14.676 jiwa per km2 dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 1,26%. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan sektor unggulan Kota Bandung. Hal ini ditunjukkan oleh paling besarnya kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Kota Bandung. Pada tahun 2011, sektor perdagangan, hotel, dan restoran memberikan kontribusi sebesar 41,25% terhadap perekonomian Kota Bandung dan mengalami sedikit penurunan kontribusi menjadi 41,02% pada tahun 2012 (berdasarkan harga berlaku). Indikator Makro Kota Bandung Tahun No

Uraian

Satuan 2008

2009

2010

2011

2012*)

1

IPM

78,33

78,71

78,99

79,12

79,32

2

Indeks Pendidikan

89,71

89,83

90,09

90,14

90,25

3

Indeks Kesehatan

80,97

81,08

81,22

81,32

81,35

4

Indeks Daya Beli

64,27

65,22

65,66

65,90

66,35

5

Angka Harapan Hidup (AHH)

73,81

6

Angka Melek Hurup (AMH)

7

Standar Hidup Layak Konsumsi per kapita yang Disesuaikan

8

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

9

LPE

10

PDRB (Berlaku)

11

PDRB per Kapita (Berlaku)

12

PDRB (Konstan)

13

PDRB per Kapita (Konstan)

14

Inflasi

15 Tingkat Pengangguran Terbuka Sumber: BPS Kota Bandung, 2012 *) Angka sementara

Tahun

73,58

73,65

73,73

73,79

%

99,50

99,54

99,54

99,55

99,58

(Ribu Rp.)

578,13

582,21

584,14

585,15

587,10

Tahun

10,52

10,56

10,68

10,70

10,74

8,17

8,34

8,45

8,73

9.40

(Juta Rupiah)

%

60.444.487

70.281.163

82.002.176

97.451.902

110.669.837

Rupiah

26.365.372

30.455.029

34.688.875

40.400.465

45.069.872

(Juta Rupiah)

26.978.909

29.228.272

31.697.282

34.415.522

37.701.954

Rupiah

11.767.971

12.665.526

13.408.706

14.267.583

15.353.978

%

10,23

2,11

4,53

2,75

4,02

%

15,27

13,28

12,17

10,34

9,17

2

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG 2012

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memuat azas desentralisasi dan tugas pembantuan dengan otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai upaya mengaktualisasikan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Bandung telah merumuskan berbagai kebijakan yang memiliki konteks dan fungsi berbeda. Inti dasar proses penyusunan kebijakan yang ada, diarahkan untuk optimalisasi dan pemanfaatan berbagai sumber daya (resources) yang dimiliki Kota Bandung sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, kemampuan, dan kebutuhan daerah. Pertimbangan lainnya adalah dengan memperhatikan kekhasan dan keunggulan yang ada. Dalam konteks dan kerangka waktu jangka panjang, kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung 2005–2025. RPJPD tersebut menguraikan tentang arah pembangunan yang ingin dicapai Kota Bandung dalam kurun waktu 20 tahun, disusun berdasarkan Visi dan Misi Daerah yang dijabarkan ke dalam tujuan, strategi, dan tahapan pembangunan jangka panjang. Selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2009-2013. Namun di tengah proses pelaksanaannya, RPJMD Kota Bandung 2009 – 2013 dirasakan perlu dilakukan penyempurnaan dan penyelarasan (revisi) lebih lanjut, terkait konsep dan substansi yang telah termaktub. Adapun pertimbanganRevisi RPJMD Kota Bandung Tahun 2009-2013 secara lebih rinci adalah sebagai berikut: 1.

Penyusunan RPJMD lama belum secara utuh memperhatikan substansi peraturan-peraturan yang menjadi landasan operasional dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

2.

RPJMD lama pada pelaksanaannya tidak mudah untuk dijabarkan/diimplementasikan ke dalam

dokumen

perencanaan/penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

yang

berada

dibawahnya; 3.

Adanya beberapa indikator kinerja yang perlu penyelarasan lebih lanjut;

4.

Adanya

beberapa

target

indikatorkinerja

yang

belum

sepenuhnya

memperhatikan

kemampuan sumber daya; 5.

Cakupan/nomenklatur program dan sistemisasi pembagian urusan yang perlu disempurnakan lebih lanjut;

6.

Keperluan penyelarasan lebih lanjut dengan substansi yang telah termuat dalam RPJPD. Revisi RPJMD Kota Bandung ini telah disahkan menjadi Perda Kota Bandung Nomor 08

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang RPJMD Kota Bandung 2009 - 2013. Penyusunan ILPPD Walikota Bandung Tahun 2012 merupakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang didasarkan pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 487 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2012 yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 (hasil revisi). Pelaksanaan RKPD Tahun 2012 yang disampaikan dalam LKPJ Tahun 2012 3

merupakan tahapan tahun ke-4 RPJMD tahun 2009-2013. Oleh karena itu, pencapaian kinerja dalam LKPJ tahun 2012 didasarkan pada target yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Kota Bandung Tahun 2012 serta target pembangunan tahun ke-empat RPJMD 2009-2013(hasil revisi).

A. VISI, MISI, DAN STRATEGI DAERAH

Visi Kota Bandung : Memantapkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat Misi

:

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, profesional, dan berdaya saing. Tujuan : Memantapkan kesehatan dan kecerdasan warga Kota Bandung, mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Implementasi dari Misi 1 ini dituangkan secara lebih rinci ke dalam 8 (delapan) arah kebijakan dan 22 (dua puluh dua) program. 2. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dalam Menunjang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik Serta Meningkatkan Peranan Swasta Dalam Pembangunan Ekonomi Kota. Tujuan : Memantapkan kemakmuran warga Kota Bandung, mewujudkan pariwisata yang berdaya saing, serta mewujudkan kerjasama ekonomi dengan daerah lain. Implementasi dari Misi 2 ini dituangkan secara lebih rinci ke dalam 8 (delapan) arah kebijakan dan 6 (enam) program. 3. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dan Mengembangkan Budaya Kota Yang Tertib, Aman, Kreatif, Berprestasi Dalam Menunjang Kota Jasa Bermartabat. Tujuan : Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan sinergitas pelestarian budaya lokal antar pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat, meningkatkan prestasi kepemudaan, meningkatkan kepekaan dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sosial serta meningkatkan mutu kerjasama diantara semua pemangku kepentingan dalam pembangunan kota bandung. Implementasi dari Misi 3 ini dituangkan secara lebih rinci ke dalam 8 (delapan) arah kebijakan dan 14 (empat belas) program. 4. Menata Kota Bandung Menuju Metropolitan Terpadu Yang Berwawasan Lingkungan. Tujuan : Mewujudkan kualitas udara, air

dan tanah sesuai baku mutu lingkungan,

menjamin tersedianya kuantitas dan kualitas air, mewujudkan pengelolaan limbah padat yang efektif dan bernilai ekonomi, menyediakan ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, memantapkan pembangunan Kota Bandung yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, nyaman, terjangkau dan ramah lingkungan, mewujudkan sarana dan prasarana lingkungan yang memenuhi standar teknis/standar pelayanan minimal (SPM), serta mewujudkan mitigasi bencana yang handal. Implementasi dari Misi 4 ini dituangkan secara lebih rinci ke dalam 7 (tujuh) arah kebijakan dan 25 (dua puluh lima) program. 5. Meningkatkan Kinerja Pemerintah

Kota

Yang Efektif, Efisien, Akuntabel Dan

Transparan Dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Kota Metropolitan. 4

Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) melalui Pemantapan Reformasi Birokrasi. Implementasi dari Misi 5 ini dituangkan secara lebih rinci ke dalam 6 (enam) arah kebijakan dan 14 (empat belas) program. 6. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Dan Pembiayaan Pembangunan Kota Yang Akuntabel Dan Transparan Dalam Menunjang Sistem Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa. Tujuan : Mewujudkan anggaran pemerintahan yang optimal dan mewujudkan peran serta aktif masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan kota. Implementasi dari Misi 6 ini dituangkan secara lebih rinci ke dalam 5 (lima) arah kebijakan dan 1 (satu) program.

B. PRIORITAS DAERAH Program-program pembangunan lima tahunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bandung 2009-2013, disusun berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program prioritas di Kota Bandung tahun 2009-2013 dikenal dengan 7 Agenda Prioritas, sebagai berikut:

1. Memantapkan Kecerdasan Warga Kota Bandung (Bandung Cerdas), untuk merespon isu strategis peningkatan kualitas pendidikan, melalui Bantuan Walikota untuk Pendidikan (Bawaku Sekolah), serta didukung dengan program-program sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Program Pendidikan Menengah; Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan; Program Pendidikan Non Formal/PAUD; Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

2. Memantapkan Kesehatan Warga Kota Bandung (Bandung Sehat) untuk merespon isu strategis peningkatan kualitas kesehatan, melalui Bantuan Walikota untuk Kesehatan (Bawaku Sehat) serta didukung dengan program-program sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)

Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan; Program Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat; Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit; Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; Program Peningkatan Sarana, Prasarana dan Manajemen Kesehatan; Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; Program Keluarga Berencana; Program Kesehatan Reproduksi Remaja; Program Pemberdayaan Keluarga; Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas; Program Pengembangan Sistem Informasi dan Mikro Keluarga;

5

3. Meningkatkan Kemakmuran Warga Kota Bandung (Bandung Makmur) untuk merespon isu strategis penumbuhan ekonomi kreatif kota serta penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, didukung dengan program-program sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5)

Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat; Program Peningkatan Ketahanan Pangan; Program Peningkatan Investasi; Program Peningkatan Ketenagakerjaan; Program Peningkatan Ketransmigrasian;

Serta melalui: a) Bantuan Walikota untuk Kemakmuran (Bawaku Makmur) b) Bantuan Walikota untuk Ketahanan Pangan (Bawaku Pangan) c) Bantuan Walikota untuk Penduduk Lanjut Usia (Bawaku Lansia) melalui Gerakan Sayang Orang Tua (Gerakan Nyaah Ka Kolot) yang terdiri dari: Bina Perumahan, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan (Benah Imah, Benah Usaha, Benah Lingkungan)

4. Memantapkan

Pembangunan

Kota

Bandung

Berkelanjutan

dan

Berwawasan

Lingkungan (Bandung Hijau dan Harmonis) untuk merespon isu strategis peningkatan kualitas dan pencegahan degradasi lingkungan hidup kota serta penyediaan dan pengelolaan infrastruktur serta penataan kota, didukung dengan program-program sebagai berikut:

1) Program Penyediaan Sarana Pembibitan RTH; 2) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Yang dimaksud dengan Bandung Hijau dan Harmonis adalah suatu keadaan yang mencerminkan adanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam memantapkan pembangunan Kota Bandung berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang didukung oleh 5 gerakan, yaitu: a. Gerakan Pengihijauan dan hemat serta menabung air; b. Gerakan Cikapundung bersih; c. Gerakan Sejuta Bunga untuk Bandung; d. Gerakan Udara Bersih; e. Gerakan Pembibitan, Penanaman, Pemeliharaan, Dan Pengawasan Lingkungan Hidup (P4LH). 5. Memantapkan Pembinaan Seni dan Meningkatkan Budaya Kota Bandung (Bandung Kota Seni Budaya) untuk merespon isu strategis pengembangan seni dan budaya lokal, yang didukung dengan Program Prioritas Pengembangan Nilai Budaya Daerah.

6. Meningkatkan Prestasi Olah Raga dan Kepemudaan Kota Bandung (Bandung Berprestasi) untuk merespon isu strategis peningkatan capaian prestasi dan kualitas kegiatan kepemudaan, didukung dengan program-program sebagai berikut:

1) 2) 3) 4)

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga; Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga; Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan; 6

5) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda. 7. Memantapkan Toleransi dan Pembinaan Umat Beragama (Bandung Agamis) untuk merespon isu strategis peningkatan kualitas kehidupan umat beragama, yang didukung dengan Program Prioritas Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama.

C. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

C.1 Target dan Realisasi Pendapatan Target

pendapatan Pemerintah Kota

Bandung

pada Tahun Anggaran 2012

sebagaimana yang tertuang dalam APBD dianggarkan sebesar Rp3.609.909.735.354,63dan dapat direalisasikan sebesar Rp3.666.703.946.900,00 atau mencapai sebesar 101,57% dari target yang telah ditetapkan (sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI). Perincian rencana dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut: Komposisi Pendapatan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI) Tahun Anggaran 2012 Setelah Perubahan No.

Uraian

1

PAD

2

Dana Perimbangan

3

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Anggaran Pendapatan

Realisasi Pendapatan

933.920.994.572

1.005.836.878.460

107,70

1.794.296.154.447

1.806.832.269.571

100,70

881.692.586.336

854.034.798.869

96,86

3.609.909.735.355

3.666.703.946.900

101,57

Jumlah

%

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2013

Perincian Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI) Tahun Anggaran 2012 Setelah Perubahan No

Uraian

Anggaran pendapatan

Realisasi pendapatan

%

727.000.000.000

821.045.120.342

112,94

1

Hasil Pajak Daerah

2

Hasil Retribusi Daerah

71.174.028.328

78.649.880.372

110,50

3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

10.269.067.395

7.227.067.446

70,38

4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

125.477.898.849

98.914.810.300

78,83

933.920.994.572

1.005.836.878.460

107,70

Jumlah Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2013

C.2 Target dan Realisasi Belanja Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp3.864.669.570.886,63 dan dapat direalisasikan Rp3.490.099.865.059,00 atau mencapai 90,31%(sebelum dilakukan audit BPK-RI)yang perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

7

Komposisi Belanja Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI) No

Uraian

1 2

Tahun Anggaran 2012 Setelah Perubahan Anggaran Belanja

Realisasi Belanja

%

Belanja Tidak Langsung

2.167.730.394.921,30

2.106.950.224.766,00

97,20%

Belanja Langsung

1.696.939.175.965,33

1.383.149.640.293,00

81,51%

3.864.669.570.886,63

3.490.099.865.059,00

90,31%

Total Belanja


Perincian Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI) Tahun Anggaran 2012Setelah Perubahan No

Uraian

1

Belanja Pegawai

2

Belanja Bunga

3

Belanja Subsidi

4

Belanja Hibah

5

Anggaran Belanja Tidak Langsung

Realisasi Belanja Tidak Langsung

%

1.673.067.994.188,92

1.634.604.768.384,00

97,70%

-

-

-

62.055.500.000,00

62.055.500.000,00

100,00%

428.630.606.304,00

408.328.642.999,00

95,26%

Belanja Bantuan Sosial

468.585.880,00

383.850.600,00

81,92%

6

Belanja Tidak Terduga

814.272.441,00

814.044.939,00

99,97%

7

Belanja Bantuan Keuangan pada Partai Politik

2.693.436.107,38

763.417.844,00

28,34%

2.167.730.394.921,30

2.106.950.224.766,00

97,20%

Jumlah Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2013

Perincian Belanja Langsung Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI) Tahun Anggaran 2012 Setelah Perubahan No

Uraian

Anggaran Belanja Langsung

Realisasi Belanja Langsung

%

1

Belanja Pegawai

124.008.137.050,00

110.083.025.846,00

88,77%

2

Belanja Barang & Jasa

533.184.303.248,07

466.326.408.024,00

87,46%

3

Belanja Modal

1.039.746.735.667,26

806.740.206.423,00

77,59%

Jumlah

1.696.939.175.965,33

1.383.149.640.293,00

81,51%


D. PENCAPAIAN KINERJA MISI, AGENDA PRIORITAS DAN REFORMASI BIROKRASI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2009-2013 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 telah mengamanatkan kepada Pemerintah Kota Bandung untuk melaksanakan program dan kegiatan yang terbagi pada penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut akan merefleksikan Pencapaian Kinerja Misi Pembangunan, 7 Agenda Prioritas, serta Reformasi Birokrasi Kota Bandung Tahun 2012. 1. Pencapaian Kinerja Misi a. Misi Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Profesional, dan Berdaya Saing.

8

Pada Tahun 2012, pelaksanaan Misi 1 yaitu “Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Profesional, dan Berdaya Saing” mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp358.829.768.129,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp302.555.469.461,00 atau mencapai 84,32%. Alokasi anggaran pada Tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 7,40% jika dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp385.374.812.482,00 Capaian Kinerja Misi Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Profesional dan Berdaya Saing No 1.1

Tujuan Memantapkan Kesehatan Warga Kota Bandung (Bandung Sehat)

Indikator Indeks Kesehatan;

Realisasi Capaian 2012 81,35

Usia Harapan Hidup;

73,81 tahun

Angka Kematian Bayi;

29,33

Jumlah Kematian Ibu Melahirkan;

24 orang/tahun

Tingkat Pemenuhan SPM Kesehatan dalam Fasilitas Kesehatan Pemaparan Zoonosis

1.2

1.3

1.4

Memantapkan Kecerdasan Warga Kota Bandung (Bandung Cerdas)

Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia (Bandung Agamis)

Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Kehidupan Berkeluarga, Bermasyarakat dan Bernegara

100 % (3 rumah sakit dan 73 puskesmas) 1 kasus yaitu penyakit flu burung (AI)

Pertumbuhan Penduduk;

1.26 % (2.455.517 jiwa )

Angka Fertilitas Total;

1,92

Rata-Rata Jumlah Jiwa dalam Keluarga

3,75 orang

Indeks Pendidikan;

90,25

Rata-Rata Lama Sekolah

10,74 tahun

Angka Melek Huruf

99,58%

Tingkat Kualifikasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

80%

Tingkat Sertifikasi Tenaga Pendidik

80%

Tingkat Pelanggaran Terhadap NormaNorma Agama;

N/A

Tingkat Penyelenggaraan Perda yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Kepariwisataan dan Pembangunan Sarana Ibadah di Tempat Umum;

N/A

Tingkat Perbaikan Kualitas Sarana dan Prasarana Ibadah di Tempat Umum dan Kantor Pemerintah;

N/A

Tingkat Sosialisasi dan Pembinaan Pengamalan Keagamaan Serta Kualitas Lingkungan Peribadatan

N/A

Tingkat Sikap Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama

Meningkatnya sikap toleransi dan kerukunan antar umat beragama

Indeks Pemberdayaan Gender (IBG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Keterangan

1. Perempuan sebagai Tenaga Kerja = 66%; 2. Perempuan dalam Angkatan Kerja = 38%; 3. Pekerja Perempuan Non Pertanian = 38% 1. Angka Harapan Hidup LakiLaki = 73.86%; 2. Angka Harapan Hidup Perempuan = 73.86%; 3. Rata-Rata Lama Sekolah Laki-

9

No

Tujuan

Indikator 4. 5. 6. 7.

8.

9. 10.

Realisasi Capaian 2012 Laki = 11.67%; Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan = 11.67% Angka Melek Laki-Laki 99.82%; Angka Melek Huruf Perempuan = 99.82%; Tingkat Ketersediaan Kebijakan Perlindungan Ibu dan Anak = N/A; Peningkatan dan Pendidikan Pelatihan Manajemen bagi Usaha Perempuan = 80%; Cakupan Kelurahan Layak Anak = 60 Kelurahan; Meningkatnya Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan PUG dan Anak = 26 GFP.

Keterangan

Sumber: Perda Nomor 08 Tahun 2011 (diolah); BPS Kota Bandung 2012

b. Misi Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing Dalam Menunjang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik serta Meningkatkan Peranan Swasta dalam Pembangunan Ekonomi Kota Pada Tahun 2012 Misi pembangunan ”Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dalam Menunjang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik serta Meningkatkan Peranan Swasta dalam Pembangunan Ekonomi Kota” memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp30.156.250.380,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp28.214.766.922,00 atau mencapai 93,56%. Alokasi anggaran ini mengalami peningkatan sebesar 2,27% jika dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp29.472.592.956,00.

Capaian Kinerja Misi Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dalam Menunjang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik serta Meningkatkan Peranan Swasta dalam Pembangunan Ekonomi Kota No 2.1

2.2

Tujuan Memantapkan Kemakmuran Warga Kota Bandung (Bandung Makmur) Mewujudkan Kerjasama Dengan Daerah Lain

Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi;

Realisasi Capaian 2012* 9,40%

Keterangan

Indeks Daya Beli; 66,35 PDRB Per Kapita ADHK (Konstan);

Rp15,35 trilyun

Tingkat Pemerataan Pendapatan (Versi Bank Dunia);

N/A

Perkembangan Jumlah Sentra Binaan Perdagangan dan Industri; 13 sentra Nilai Ekspor; Tingkat Kemiskinan; US$669.215.754,74 Persentase Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Dapat Bantuan Pangan; Tingkat Subsidi Pangan Miskin untuk Rumah Tangga Miskin (Hibah untuk Harga Raskin);

9,09 %

100%

Tingkat Inflasi; 37,5% per kg Tingkat Perwujudan Kota Bandung

10

No

Tujuan

Indikator sebagai Pusat Kegiatan Pemasaran Ekonomi di Priangan Timur

Realisasi Capaian 2012*

Keterangan

4,02% N/A

2.3

Mewujudkan Pariwisata yang Berdaya Saing

Nilai Investasi Berskala Nasional (Rp)

Rp3.362.168.672.173

-

Tingkat Pengangguran Terbuka

9,17%

-

Jumlah Wisatawan Menginap

3.513.705 jiwa (Wisman = 158.848 jiwa; Wisnus = 3.354.857 jiwa)

Jumlah tamu Menginap Berdasarkan Perhitungan Occupancy Hotel

Sumber: Perda Nomor 08 Tahun 2011 (diolah); BPS Kota Bandung 2012

c. Misi Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota yang Tertib, Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa Bermartabat Pada Tahun 2012 Misi pembangunan “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota yang Tertib, Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang

Kota

Jasa

Bermartabat”

memperoleh

alokasi

anggaran

sebesar

Rp42.713.252.178,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp36.017.196.059,00 atau mencapai 84,32%. Anggaran misi ketiga ini pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 36,68% jika dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2011 sebesar Rp27.046.201.640,00. Capaian Kinerja Misi Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota yang Tertib, Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa Bermartabat No 3.1

3.2

Tujuan Meningkatkan Sinergitas Kelestarian Budaya Lokal Antar Pemerintah, Pelaku Budaya dan Masyarakat (Bandung Kota Seni Budaya)

Meningkatkan Prestasi Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandung (Bandung Berprestasi)


Indikator Tingkat Perwujudan Pusat-Pusat Kebudayaan Sebagai Sarana Pelestarian Pembangunan Budaya; Tingkat Perwujudan Sinergitas Pelestarian Budaya Lokal Antara Pemerintah, Pelaku Budaya dan Masyarakat Jumlah Penghargaan (Prestasi/Juara) di Bidang Olahraga Tingkat Internasional, Nasional dan Regional

-

-

Keterangan dari target kumulatif tahun 2012 sebanyak 300 -350 lokasi bangunan cagar budaya tidak dapat terealisasi sesuai target (masih tetap 99 lokasi bangunan cagar budaya yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan Bangunan Cagar Budaya)

-

Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan Prestasi Pemuda

Tingkat Nasional: (Terlampir) Tingkat Propinsi: (Terlampir) - Porda : 107 emas, 96 perak, dan 94 perunggu - Popda : 57 emas, 18 perak, dan 25 perunggu Meningkatnya jumlah kegiatan dan prestasi kepemudaan

-

3.3

Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Bandung Makmur)

Tingkat Kemiskinan

9,09%

-

3.4

Meningkatkan Kepekaan dan Kepedulian Masyarakat Terhadap Lingkungan Sosial

Tingkat Kepedulian Masyarakat Terhadap PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan

Terlaksananya rasa kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap PMKS

-

11

No

Tujuan

Indikator


Keterangan

Sosial); Tingkat Partisipasi dalam Penanggulangan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) 3.5

Meningkatkan Mutu Kerjasama Diantara Semua Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan Kota Bandung

Tingkat Pelibatan Masyarakat Secara Aktif dalam Setiap Tahapan Proses Pembangunan

Terwujudnya partisipasi dalam penanggulangan PMKS Askses informasi pembangunan melalui media cetak atau elektronik

-

Sumber: Perda Nomor 08 Tahun 2011 (diolah)

d. Misi Menata Kota Bandung Menuju Metropolitan Terpadu yang Berwawasan Lingkungan Pada Tahun 2012 Misi pembangunan ”Menata Kota Bandung Menuju Metropolitan Terpadu yang Berwawasan Lingkungan” memperoleh alokasi anggaran sebesar

Rp569.656.684.626,00

dan

dapat

direalisasikan

sebesar

Rp402.403.867.760,00 atau mencapai 70,64%. Anggaran misi keempat ini pada Tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 27,53% jika dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp412.833.694.467,00. Capaian Kinerja Misi Menata Kota Bandung Menuju Metropolitan Terpadu yang Berwawasan Lingkungan No 4.1

Tujuan Mewujudkan Kualitas Udara, Air dan Tanah yang Memenuhi Baku Mutu Lingkungan

Indikator Lokasi Sampel yang Memenuhi Baku Mutu Kualitas Udara; Tingkat Pemenuhan Baku Mutu untuk Parameter BOD dan COD di Sungai dan Anak Sungai yang Ada di Kota Bandung;

Realisasi Capaian 2012 N/A

Keterangan

N/A

Lokasi Sampel Tanah di Sekitar TPS N/A Kapasitas terpasang : 3.215 l/det Kapasitas produksi : 2.250 l/det

4.2

Menjamin Tersedianya Kuantitas dan Kualitas Air (Air Permukaan, Air Tanah Dangkal dan Dalam)

Tingkat Ketersediaan Sumber Air Baku yang Cukup

4.3

Mewujudkan Pengelolaan Limbah Padat yang Efektif dan Bernilai Ekonomi

Pengelolaan persampahan melalui 3R dan sarana persampahan yang terintegrasi di 617 RW

4.4

Menyediakan Ruang Kota yang Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan

Tingkat Pengelolaan Sampah Perkotaan, Melalui: 3R, Landfill, Pemanfaatan Teknologi yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomis Tingkat Pengembangan Pusat Primer Gedebage Tingkat Pengendalian Pemanfataan Ruang dan Penggunaan Bangunan

75%

Air baku yang digunakan PDAM

87,40%

4.5

Memantapkan Pembangunan Kota Bandung yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan (Bandung Hijau)

Tingkat Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dan Privat yang Efektif Menunjang Fungsi Hidroorologi

12,12% dari luas wilayah Kota Bandung (16.729 Ha)

4.6

Menyediakan Sistem Transportasi yang Aman, Efisien, Nyaman, Terjangkau dan Ramah Lingkungan

Tingkat Ketersediaan Jaringan Jalan

Panjang jalan yang ditingkatkan 74.512,62 m dan jalan yang dipelihara 129.582,60 m2

Tingkat Terbangunnya Rencana Prasarana SAUM Sesuai Dengan Rencana Induk Transportasi Umum

Total koridor yang telah beroperasi sebanyak 2 koridor.

12

No

Tujuan

Indikator

Realisasi Capaian 2012

Keterangan

Kota

4.7

4.8

Mewujudkan Sarana dan Prasarana Lingkungan yang Memenuhi Standar Teknis/SPM

Mewujudkan Mitigasi Bencana yang Handal

Tingkat Teratasinya Aspek-Aspek Penyebab Kemacetan

Terwujudnya kecapatan rata-rata tempuh kendaraan 23 km/jam

Persentase Penduduk Dilayani Air Bersih

72,43%

Adanya Penambahan Pelanggan Sekitar 6.000 Sl

Cakupan Sistem Penanganan Air Limbah yang Terpadu dengan IPAL yang Terdesentralisasi

61,9%

IPAL Bojongsoang Melayani 400.000 jiwa penduduk

Tingkat Penataan Sistem Drainase Kota yang Baik dari Hulu Sampai Hilir

N/A

Tingkat Penanganan Bencana di Kota Bandung

Meningkatnya fungsi organisasi yang menangani kebencanaan


e. Misi Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparan dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Kota Metropolitan

Pada Tahun 2012 Misi pembangunan ”Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparan dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Pelayanan

Kota

Metropolitan”

memperoleh

alokasi

anggaran

sebesar

Rp376.155.478.655,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp324.709.468.205,00 atau mencapai 86,32%. Anggaran misi kelima ini pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 22,12% jika dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp292.934.397.302,00.

Capaian Kinerja Misi Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparan dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Kota Metropolitan

No

Tujuan

Indikator

5.1

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Pemantapan Reformasi Birokrasi (Reformasi Birokrasi)

Tingkat Perwujudan Perencanaan Sesuai dengan Aspirasi Masyarakat, Bersifat Antisipatif, Aplikatif, Akuntabel Berdasarkan Basis Data yang Akurat; Tingkat Akomodasi Program RKPD Kedalam APBD

Realisasi Capaian 2012 100%

100%

Keterangan Tingkat perwujudan perencanaan sesuai dengan aspirasi masyarakat bersifat antisipatif, aplikatif, akuntabel berdasarkan basis data yang akurat diukur dari tingkat akomodasi usulan Musrenbang Kota dan Reses DPRD dalam RKPD. Dari target tingkat akomodasi usulan Musrenbang sebesar ≥30%, dapat terealisasi sebesar 34.42% Terwujudnya konsistensi dalam akomodasi dan pelaksanaan program RPJMD ke dalam RKPD rumusan operasional: (jumlah program RKPD : jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan) x 100%.

Kesesuaian Produk Hukum Daerah dengan Kondisi dan Potensi Daerah;

Pemahaman masyarakat dan aparat terhadap produk hukum yang sesuai dengan peraturan

-

13

No

Tujuan

Indikator

Realisasi Capaian 2012 perundangan yang berlaku

Tingkat Pelanggaran Masyarakat dan Aparatur Terhadap Hukum dan Ham Sehingga Dapat Mendukung Ketertiban dan Keamanan, serta Rendahnya Praktek KKN di Lingkungan Birokrasi

Penegakan hukum dan HAM sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

Tingkat Pelayanan Publik yang Prima;

28 SKPD/Unit Kerja

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Perwujudan SDM Aparatur yang Kompeten dan

Keterangan

-

Struktur organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien Meningkatnya SDM aparatur yang profesional

Profesional dalam Pelayanan Publik Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat dan Peraturan Perundangan yang Berlaku Dilandasi oleh Kecerdasan Emosional dan Spiritual

dalam pelayanan publik

Tingkat Perwujudan Good Government dan Clean Governance;

Terlaksananya Agenda Reformasi Birokrasi 100%

Tingkat Koneksitas Data Kependudukan di Kelurahan, Kecamatan serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; Tingkat Kinerja Pelayanan Perizinan Satu Pintu

90%

Tingkat Pelanggaran Teknis dan Administratif Aparatur

Menurunnya pelanggaran teknis dan administrasi aparatur

Tingkat Perwujudan Masyarakat yang Demokratis

Meningkatnya pemahaman tentang politik

Tingkat Perwujudan Stabilitas Keamanan Daerah

Terjaganya ketertiban dan keamanan daerah


f.

Misi

Meningkatkan

Kapasitas

Pengelolaan

Keuangan

dan

Pembiayaan

Pembangunan Kota yang Akuntabel dan Transparan dalam Menunjang Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Pada Tahun 2012 Misi pembangunan ”Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan Pembangunan Kota yang Akuntabel dan Transparan dalam Menunjang Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa” memperoleh alokasi anggaran

sebesar

Rp14.585.186.290,00

dan

dapat

direalisasikan

sebesar

Rp12.014.481.289,00 atau mencapai 82,37%. Anggaran misi keenam ini pada Tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 13,82% jika dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp12.569.747.488,00.

14

Capaian Kinerja Misi Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Pembiayaan Pembangunan Kota yang Akuntabel dan Transparan dalam Menunjang Sistem Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa No 6.1

Tujuan Mewujudkan Anggaran Pemerintahan yang Optimal

Realisasi Capaian 2012* 33,15%

Indikator Rata-Rata Peningkatan Pajak Daerah; Penetapan APBD dan Perubahannya Tepat Waktu;

Tidak Tepat Waktu

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu dan Sesuai SAP

6.2

Mewujudkan Peran Serta Aktif Masyarakat dan Swasta dalam Pembiayaan Pembangunan Kota

Keterangan

Tepat Waktu dan Sesuai SAP

Tingkat Integrasi dan Sinergitas Pemanfaatan dan Alokasi APBN, APBD Provinsi, dengan APBD Kota Bandung

N/A

Tingkat Penggunaan Instrumen Pembiayaan Pembangunan Non-Konvensional, dari Obligasi Daerah dan CSR, Menjadi Sumber Pembiayaan yang Signifikan

N/A

Tingkat Pelembagaan Sistem Insentif Fiskal/Keuangan (Pengurangan Pajak dan Retribusi Daerah, dll);

N/A

Tingkat Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Swasta untuk Layanan Jasa dan Penyediaan Barang Publik Terhadap PAD; Tingkat Penggunaan Instrumen Pembiayaan Pembangunan Non-Konvensional Berbasis Masyarakat Sebagai Sumber Pembiayaan Signifikan; Tingkat Perwujudan Insentif Fiskal Ke Masyarakat; Proyek Pembangunan Non Konvensional Melalui Kerjasama Pemerintah dengan Swasta Sumber: Perda Nomor 08 Tahun 2011 (diolah)

2. Capaian Kinerja 7 (Tujuh) Agenda Prioritas dan Reformasi Birokrasi Agenda Prioritas Kota Bandung merupakan akselerator untuk memantapkan perwujudan Visi Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat (Bersih, Makmur, Taat, dan Bersahabat). Adapun 7 Agenda Prioritas Kota Bandung terdiri atas: a. Agenda Prioritas Memantapkan Kecerdasan Warga Kota Bandung (Bandung Cerdas) Capaian kinerja kebijakan Agenda Prioritas “Bandung Cerdas” yang merupakan salah satu tolok ukur pencapaian indikator kinerja “Misi Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Profesional, dan Berdaya Saing”, dapat dilihat dari tabel dan grafik berikut:

Capaian Kinerja Kebijakan Agenda Prioritas Bandung Cerdas Tahun 2012

Agenda Prioritas BANDUNG CERDAS

Indikator

Eksisting (Tahun 2008)

Indeks Pendidikan

89,70

Rata-Rata Lama Sekolah

10,52 tahun

Realisasi Capaian (Tahun 2012) 90,25

Keterangan

10,74 tahun

15

Agenda Prioritas

Indikator Angka Melek Huruf Tingkat Penerapan SPM di Lembaga Pendidikan Tingkat Sertifikasi Tenaga Pendidik

99,50% N/A

Realisasi Capaian (Tahun 2012) 99,58% 80%

20%

80%


Keterangan

Pencapaian target tersebut antara lain ditunjang oleh penyediaan bantuan beasiswa untuk guru yang melanjutkan kualifikasi pendidikannya Pencapaian target tersebut ditunjang oleh jumlah kuota program sertifikasi dari pemerintah pusat yang cukup memadai untuk Kota Bandung


Adapun capaian kinerja Bandung Cerdas adalah sebagai berikut : 1) Meningkatnya Indeks Pendidikan dari 90,14 poin pada tahun 2011 menjadi 90,25 poin pada Tahun 2012 (Naik 0,11 poin atau 0,12%). 2) Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah dari 10,70 tahun pada tahun 2011 menjadi 10,74 tahun pada tahun 2012 (naik 0,04 tahun atau 0,37%). 3) Meningkatnya Angka Melek Huruf dari 99,55% pada Tahun 2011 menjadi 99,58% pada tahun 2011 (naik sebesar 0,03%). Relatif konstannya AMH ini akibat adanya penduduk lanjut usia yang masih belum bisa membaca dan menulis namun tidak dapat ditingkatkan lagi karena faktor usia. 4) Angka Putus Sekolah SD/MI relatif konstan sebesar dari 0,001%, Menurunnnya Angka Putus Sekolah SMP/MTs (dari 0,06% tahun 2011 menjadi 0,02% pada tahun 2012), dan SMA/MA/SMK (dari 0,02% tahun 2011 menjadi 0,10% pada tahun 2012). 5) Meningkatknya Anggaran Beasiswa Bawaku Sekolah dari Rp17.000.000.000,00 pada Tahun 2011 menjadi Rp26.000.000.000,00 pada Tahun 2012 (naik Rp 9.000.000.000,00 atau 52,94%). 6) Sasaran penerima Bawaku Sekolah tahun 2012 diperuntukan bagi 13.231 siswa SMK, 5.649 siswa SMA, 1.100 warga belajar paket A/B/C. (2) Sekolah Gratis sebesar Rp. 80.014.438.971,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 76.080.096.566 atau sebesar 95,08% yang diperuntukan bagi 827 SD/MI, 230 SMP/MTs, dan 51 SMA/MA/SMK. Secara bertahap dan berkesinambungan, jumlah tersebut telah berhasil mengatasi siswa rawan putus sekolah sebagaimana yang terjaring pada Kartu Kendali Sekolah Anak (KKSA) pada Tahun 2004 sebanyak 67.250 siswa 7) Jumlah sekolah gratis SMP/MTs dan SMA/SMK/MA pada tahun 2011 dan 2012 tidak mengalami perubahan, yaitu dari 230 SMP/MTs dan 51 sekolah SMA/SMK/MA. Adapun sekolah gratis tingkat SD/MI mengalami penurunan dari 857 sekolah pada tahun 2011 menjadi 827 sekolah pada tahun 2012. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan merger dan regrouping SD Negeri

b. Agenda Prioritas Memantapkan Kesehatan Warga Kota Bandung (Bandung Sehat)

16

Kinerja kebijakan Agenda Bandung Sehat yang merupakan salah satu tolok ukur pencapaian indikator kinerja “Misi Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berakhlak, Profesional, dan Berdaya Saing”, dapat dilihat dari tabel dan grafik capaian kinerja penyelenggaraan bidang kesehatan berikut: Capaian Kinerja Kebijakan Agenda Prioritas Bandung Sehat Tahun 2012 Agenda Prioritas BANDUNG SEHAT


Indikator Indeks Kesehatan

80,97

Usia Harapan Hidup Angka Kematian Bayi Jumlah Kematian Ibu Melahirkan Tingkat Pemenuhan SPM Kesehatan dalam Fasilitas Kesehatan Pemaparan Zoonosis

73.39 34/1000 kelahiran hidup 20 orang/tahun 60%

Pertumbuhan Penduduk

Angka Fertilitas Total Rata-Rata Jumlah Jiwa dalam Keluarga (Orang)

Terjadinya kasus positif flu burung di 2 kelurahan di Kota Bandung 1,90% (jumlah penduduk 2007: 2.329.928 jiwa jumlah penduduk 2008: 2.374.198 jiwa) 1.98 4.20

Realisasi Capaian (Tahun 2012) 81,35

Keterangan

73.81 29,33 24 orang/tahun 100% (73 puskesmas; 3 rumah sakit) 1 kasus yaitu penyakit flu burung (AI) 1,26%

1.91 3.75


Adapun capaian kinerja Bandung Sehat adalah sebagai berikut : 1) Meningkatnya Indeks Kesehatan dari 81,32 poin pada tahun 2011 menjadi 81,35 poin pada tahun 2012 (naik 0,03 poin atau 0,04%). 2) Meningkatnya Angka Harapan Hidup dari 73,79 tahun pada tahun 2011 menjadi 73,81 tahun pada tahun 2012. (naik 0,02 tahun atau 0,03%). 3) Meningkatnya Anggaran Bawaku Sehat dari Rp59,7 Miliar

tahun 2011 menjadi

Rp84,7 Miliar pada tahun 2012 (naik sebesar 41,88%). 4) Meningkatnya jumlah pasien yang terlayani oleh Bawaku Sehat dari 86.367 orang tahun 2011 menjadi 91.697 orang pada Tahun 2011 (naik sebesar 6,17%). 5) Meningkatnya Jumlah posyandu dari 1.945 posyandu pada tahun 2011 menjadi 1.959 posyandu pada Tahun 2012 (penambahan sebanyak 14 unit atau naik sebesar 0,72%)

c. Agenda Meningkatkan Kemakmuran Warga Kota Bandung (Bandung Makmur) Kinerja kebijakan Agenda Bandung Makmur yang merupakan salah satu tolok ukur pencapaian indikator kinerja Misi “Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing dalam Menunjang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pelayanan Publik serta Meningkatkan Peranan Swasta dalam Pembangunan Ekonomi Kota”, dapat dilihat dari tabel dan grafik capaian kinerja penyelenggaraan bidang kemakmuran berikut: Capaian Kinerja Kebijakan Agenda Prioritas Bandung Makmur Tahun 2012

17

Agenda Prioritas BANDUNG MAKMUR

Indikator


Realisasi Capaian (Tahun 2012)

Laju Pertumbuhan Ekonomi Indeks Daya Beli PDRB Per Kapita ADHK (Konstan) (Rp) Tingkat Pemerataan Pendapatan (Versi Bank Dunia)

8,29%

9,40

64,27 11,930,753

66,35 15.353.978 (dalam juta)

N/A

N/A

Perkembangan Jumlah Sentra Binaan Perdagangan dan Industri Nilai Ekspor

9 sentra binaan

13 sentra binaan

2008: US$696.365.237 2009: US$ 520.048.825 2010: US$ 625.326.254 2011: US$672.225.723

US$669.215.754,74

Keterangan

40% dari kelompok penduduk berpendapatan terendah menguasai 15% dari total PDRB

Nilai ekspor dipengaruhi resesi ekonomi global pada tahun 2008-2009 sehingga mengalami penurunan signifikan pada tahun 2009. namun demikian, pemulihan ekonomi global mulai terlihat akhir tahun 2009. target nilai ekspor untuk tahun 2013 sendiri dihitung dari eksisting tahun 2010 yang sebesar US$ 625.326.254 dengan didorong oleh pemanfaatan peningkatan daya saing serta upaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi kegiatan ekspor sehingga nilai ekspor meningkat bertahap tumbuh 7% - 8,5% sesuai dengan RPJM Nasional 2010-2014 (Perpres 5/2010)

Persentase Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Dapat Bantuan Pangan Tingkat Subsidi Pangan Miskin untuk Rumah Tangga Miskin (Hibah untuk Harga Raskin) Nilai Investasi Berskala Nasional (Rp)

100%

100%

N/A

37,5 % per kg

4,000,615,852,345

3.362.168.672.173

Tingkat Inflasi Tingkat Pengangguran Terbuka

10,23% 15,27% (jumlah penganggur 171.659 jiwa / angkatan kerja 1.124.411 jiwa) 84,73% (952.752 /

4,02 % 9,17 %

91,60 % (1.171.551 /

Rumusan operasiona: (jumlah bekerja /

1.124.411)

1.278.935)

angkatan kerja) X 100%

15,97%

9,09 %

Tingkat Kesempatan Kerja Tingkat Kemiskinan

Target tahun 2013 = meningkat 20% dari nilai investasi eksisting tahun 2005 yang sebesar Rp3.658.612.953.405 (sumber: RPJP 20052025) Proyeksi tahun 2013: jumlah penganggur 164.518 jiwa / angkatan kerja 1.212.470 jiwa

 

Rumusan operasional : (jml pddk miskin : jml penduduk) x 100%; Kategori penduduk miskin : anggota keluarga Pra KS (kategori keluarga sangat miskin) dan KS 1 (kategori keluarga miskin); Asumsi rata-rata jumlah anak dalam keluarga miskin berjumlah 3 orang (hasil survey BKKBN); Target penurunan keluarga miskin = -1% Target pertumbuhan penduduk = 1,60%

     

Eksisting tahun 2008: Pra KS = 11.009 KK KS 1 = 64.842 KK Pra KS + KS 1 = 75.851 KK Jumlah penduduk miskin = 379.255 jiwa Jumlah penduduk = 2.374.198 jiwa Tingkat kemiskinan = 15,97%





18

Agenda Prioritas

Indikator



Keterangan

   

Target tahun 2013: Pra KS + KS 1 = 72.116 KK Jumlah penduduk miskin = 360.578 jiwa Jumlah penduduk = 2.570.310 jiwa Tingkat kemiskinan = <14,03%


Adapun capaian kinerja Bandung Makmur adalah sebagai berikut : 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2011 sebesar 8,73% menjadi 9,40% pada Tahun 2012 (naik sebesar 0,64%). 2) PDRB Perkapita (konstan) meningkat dari Rp14.267.583,00 pada tahun 2011 menjadi Rp15.353.978,00 pada tahun 2012 (naik sebesar 7,08%). 3) PDRB Perkapita (berlaku) meningkat dari Rp40.400.465,00 pada tahun 2011 menjadi Rp45.069.872,00 pada tahun 2012 (naik sebesar 11,56%). 4) Perkembangan Indeks Daya Beli pada Tahun 2011 sebesar 65,90 poin menjadi 66,35 poin pada Tahun 2012 (naik 0,45 poin atau 0,68%). 5) Alokasi anggaran Bawaku Pangan pada Tahun 2011 Rp8,695 Milyar dengan jumlah pagu sasaran sebanyak 63.431 RTSPM (Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat), sedangkan pada Tahun 2012 meningkat menjadi Rp9,416 Milyar dengan jumlah pagu sasaran RTSPM pada bulan Januari - Mei 2012 sebanyak 63.431 RTSPM dan pada bulan Juni - Desember 2012 sebanyak 74.435 RTSPM. 6) Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementrian Perumahan Rakyat untuk Kota Bandung Tahun 2012 Rp3.528.000.000,- dan Penerima bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 588 Rumah, yang terealisasi 470 Rumah dengan Dana

Rp2.820.000.000,-

sedangkan

yang

belum

terealisasi

118

Rumah

(Rp708.000.000,-) 7) Jumlah angkatan kerja Kota Bandung tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 3,70% jika dibandingkan dengan tahun 2011. Tercatat terdapat sebanyak 1.171.551 angkatan kerja yang berada di Kota Bandung pada tahun 2012. 8) Menurunnya tingkat pengangguran dari 10,34% pada tahun 2011 menjadi 9,17% pada tahun 2012. 9) Meningkatnya UMK dan KHL dari Rp1.188.435 dan Rp1.243.021 pada tahun 2011 menjadi Rp1.271.625 dan Rp1.245.404 pada tahun 2012 (naik 6,99% untuk UMK dan 0,19% untuk KHL). 10) Meningkatnya jumlah unit usaha industri dari 16.457 unit usaha pada Tahun 2011 menjadi 16.729 unit usaha pada Tahun 2012 (naik 1,65%). 11) Menurunnya jumlah unit usaha perdagangan dari 102.691 unit usaha pada Tahun 2011 menjadi 86.804 unit usaha pada Tahun 2012 (naik 2,92%) 12) Meningkatnya jumlah Koperasi dari 2.536 koperasi pada Tahun 2011 menjadi 2.536 koperasi pada Tahun 2012 (naik 19,32%). 13) Meningkatnya jumlah anggota Koperasi dari 549.020 orang pada Tahun 2011 menjadi 549.550 orang pada Tahun 2012 (naik 0,096%).

d. Agenda

Memantapkan

Pembangunan

Kota

Bandung

Berkelanjutan

dan

Berwawasan Lingkungan (Bandung Hijau dan Harmonis) 19

Kinerja kebijakan Agenda Bandung Hijau dan Harmonis yang merupakan salah satu tolok ukur pencapaian indikator kinerja Misi “Menata Kota Bandung Menuju Metropolitan Terpadu yang Berwawasan Lingkungan”, dapat dilihat dari tabel dan grafik capaian kinerja penyelenggaraan bidang lingkungan hidup berikut. Capaian Kinerja Kebijakan Agenda Prioritas Bandung Hijau dan Harmonis Tahun 2012

Agenda Prioritas

BANDUNG HIJAU DAN HARMONIS

Indikator

Tingkat Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dan Privat yang Efektif Menunjang Fungsi Hidroorologi (Dalam Bentuk Taman, Hutan Kota, Sempadan Sungai, Kawasan Konservasi dan RTH Lainnya)

Eksisting (Tahun 2008) 8,76% dari luas wilayah Kota Bandung

Realisasi capaian (Tahun 2012)

Keterangan

12.12 %


Adapun capaian kinerja Bandung Hijau dan Harmonis dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Meningkatnya luas lahan Ruang Terbuka Hijau dari sebesar 11,42 % dari luas wilayah Kota Bandung pada tahun 2011 menjadi 12,12% pada tahun 2012 (bertambah 0,70%.) yang terdiri dari penambahan Ruang Terbuka Hijau Publik seluas 50.65 Ha (0.30%) dan penambahan Ruang Terbuka Hijau Private seluas 66.52 Ha (0.40%). 2) Jumlah sumur resapan meningkat dari 38.158 buah pada Tahun 2011 menjadi 43.751 buah pada Tahun 2012 (naik 14,66%). 3) Pohon Pelindung dan Pohon Produktif pada Tahun 2011 secara kumulatif masingmasing berjumlah 822.713 pohon dan 829.810 pohon bertambah menjadi 868,984 pohon dan 867,927 pohon pada Tahun 2012 (naik 5,62% untuk penanamam pohon pelindung dan 4,59% pohon produktif). Untuk jumlah penanaman pohon keseluruhan, pada Tahun 2011 sebanyak 1.652.523 pohon menjadi 1.736.911 pohon pada Tahun 2012 (naik 5,11 %). 4) Pada Kegiatan Cikapundung Bersih, proses pengangkatan sampah pada Tahun 2011 sebanyak 56 m3 pada tahun 2011 menjadi 100,32 m3 pada Tahun 2012 (naik 79,14%), pengangkatan sedimen sebanyak 2.436 m3 pada Tahun 2011 menjadi 3.327,46 m3 pada Tahun 2012 (naik 36,59%). Sedangkan pembabadan rumput mengalami penurunan dari 18.983,75 m2 pada Tahun 2011 menjadi 8.212 m2 pada Tahun 2012 (naik 131,17%) e. Agenda Memantapkan Pembinaan Seni dan Meningkatkan Budaya Kota Bandung (Bandung Kota Seni Budaya) Kinerja kebijakan Agenda Bandung Kota Seni Budaya yang merupakan salah satu tolok ukur pencapaian indikator kinerja Misi “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota Yang Tertib, Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa Bermartabat”, dapat dilihat dari tabel dan grafik capaian kinerja penyelenggaraan bidang seni dan budaya berikut :

20

Capaian Kinerja Kebijakan Agenda Prioritas Bandung Kota Seni Budaya Tahun 2012 Agenda Prioritas

Indikator

BANDUNG KOTA SENI BUDAYA

Tingkat Perwujudan Pusat-Pusat Kebudayaan Sebagai Sarana Pelestarian Pembangunan Budaya Tingkat Perwujudan Sinergitas Pelestarian Budaya Lokal Antara Pemerintah, Pelaku Budaya dan Masyarakat

Eksisting (Tahun 2008) Terbatasnya pusatpusat kebudayaan

Kurangnya sinergitas pelestarian budaya lokal antara pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat


Keterangan

Meningkatnya kesadaran masyarakat dan komunitas seni budaya dalam rangka pelestarian seni budaya secara profesional dan berkesinambungan, serta didukung oleh data penunjang indikator seni budaya Meningkatnya hubungan pemerintah dengan pelaku budaya dalam perlindungan dan pelestarian budaya, serta didukung oleh data penunjang indikator seni budaya


Adapun capaian kinerja Bandung Kota Seni dan Budaya dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Meningkatnya Pagelaran Seni dan Budaya dari sebanyak 2.438 pagelaran pada tahun 2011 menjadi 2.588 pagelaran pada Tahun 2012. Sedangkan untuk Lingkung Seni dan Forum Komunitas Seni Budaya pada tahun 2011 dan tahun 2012 tetap 876

orang. 2) Jumlah Kreator Seni Budaya pada Tahun 2010 dan 2011 tidak terjadi perubahan, yaitu tetap berjumlah 240 orang. 3) Jumlah wisatawan nusantara pada Tahun 2011 sebanyak 3.882.010 orang menjadi 3.354.857 pada Tahun 2012. Adapun jumlah wisatawan mancanegara pada Tahun 2011 sebanyak 194.062 orang menjadi 158.848 orang pada Tahun 2012. Jumlah wisatawan secara keseluruhan pada Tahun 2011 sebanyak 4.076.072 orang dan pada Tahun 2012 menjadi 3.513.705 orang. f.

Agenda Meningkatkan Prestasi Olah Raga dan Kepemudaan Kota Bandung (Bandung Berprestasi) Kinerja kebijakan Agenda Bandung Berprestasi yang merupakan salah satu tolok ukur pencapaian indikator kinerja Misi “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota Yang Tertib, Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa Bermartabat”, dapat dilihat dari tabel capaian kinerja penyelenggaraan bidang keolahragaan berikut. Capaian Kinerja Kebijakan Agenda Prioritas Bandung Berprestasi Tahun 2012

Agenda Prioritas BANDUNG BERPRESTASI

Indikator


Jumlah Penghargaan (Prestasi/ Juara) di Bidang Olahraga Tingkat Internasional, Nasional dan Regional

Belum dimilikinya sarana olahraga yang lengkap dan terpadu serta memiliki standar internasional

Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan Prestasi Pemuda

Pembinaan pemuda yang masih bersifat parsial dan penanganan yang belum komprehensif


Keterangan

Tingkat Nasional : (Terlampir) Tingkat Propinsi : (Terlampir) - Porda : 107 emas, 96 perak, dan 94 perunggu - Popda : 57 emas, 18 perak, dan 25 perunggu Meningkatnya Jumlah Kegiatan Dan Prestasi Kepemudaan, Yaitu Terpilihnya Salah Satu Anggota Paskibraka Ke Tingkat Provinsi Jawa Barat.


21

Adapun capaian kinerja Bandung Berprestasi dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Kota Bandung berhasil meraih gelar Juara Umum pada PORDA Tingkat Jawa Barat dengan perolehan 107 medali emas, 96 medali perak, dan 94 medali perunggu. 2) Kota Bandung berhasil meraih gelar Juara Umum pada POPDA Tingkat Jawa Barat dengan perolehan 57 medali emas, 18 medali perak, dan 25 medali perunggu. 3) Rehabilitasi SOR (Sarana Olah Raga) yang ada dI Kecamatan pada Tahun 2012 sebanyak 12 (dua belas) unit SOR/GOR dan Gelanggang Taruna (GT) Karees.

g. Agenda Memantapkan Toleransi dan Pembinaan Umat Beragama (Bandung Agamis) Kinerja kebijakan Agenda Bandung Agamis yang merupakan salah satu tolok ukur pencapaian indikator kinerja Misi “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Mengembangkan Budaya Kota Yang Tertib, Aman, Kreatif, Berprestasi dalam Menunjang Kota Jasa Bermartabat”, dapat dilihat dari tabel dan grafik capaian kinerja penyelenggaraan bidang keagamaan berikut : Capaian Kinerja Kinerja Kebijakan Agenda Prioritas Bandung Agamis Tahun 2012 Agenda Prioritas BANDUNG AGAMIS


Indikator Tingkat Pelanggaran Terhadap NormaNorma Agama

Tingkat Penyelenggaraan Perda yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Kepariwisataan dan Pembangunan Sarana Ibadah di Tempat Umum Tingkat Perbaikan Kualitas Sarana dan Prasarana Ibadah di Tempat Umum dan Kantor Pemerintah Tingkat Sosialisasi dan Pembinaan Pengamalan Keagamaan serta Kualitas Lingkungan Peribadatan Tingkat Sikap Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama


Belum optimalnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masingmasing 40%

N/A

20%

N/A

20%

N/A

Belum optimalnya sikap toleransi dan kerukunan antar umat beragama

. Terlaksanya ForumKomunikasi Antar Umat Beragama (FKUB)

Keterangan

N/A


Adapun capaian kinerja Bandung Agamis dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Penerimaan zakat pada Tahun 2011 sebesar Rp3.175.521.740,00 meningkat menjadi Rp3.980.408.817,00 pada Tahun 2012 (naik 25,35%). 2) Bantuan Keagamaan pada tahun 2011 sebesar Rp2.625.755.000,00 meningkat menjadi Rp32.353.479.125,00 pada tahun 2012. 3) Sarana peribadatan yang ada di Kota Bandung terdiri dari Masjid, Langgar, Mushola, Gereja, Wihara, dan Pura. Pada tahun 2012, Masjid merupakan sarana ibadah terbanyak di Kota Bandung, yaitu sebanyak 2.242 unit menurun dari tahun sebelumnya karena belum ada ketentuan khusus mengenai kriteria Masjid, Langgar dan Mushola.

22

4) Jumlah jamaah haji Kota Bandung pada tahun 2011 sebanyak 2.654 orang, sementara pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 2.417 orang. Penurunan jumlah jamaah haji Kota Bandung tahun 2012 disebabkan oleh adanya penetapan kuota jamaah haji yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

h. Agenda Reformasi Birokrasi Kinerja kebijakan Agenda Reformasi Birokrasi yang merupakan salah satu tolok ukur pencapaian indikator kinerja Misi “Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota yang Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Transparan dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Kota Metropolitan”, dapat dilihat dari tabel capaian kinerja penyelenggaraan bidang pemerintahan berikut:

Capaian Kinerja Kebijakan Agenda Prioritas Reformasi Birokrasi Tahun 2012 Agenda Prioritas REFORMASI BIROKRASI

Eksisting (Tahun 2008) Belum optimalnya produk perencanaan secara aplikatif

Realisasi Capaian (Tahun 2012) Terbangunnya pola perencanaan dan pengelolaan data

N/A

90%

Kesesuaian Produk Hukum Daerah Dengan Kondisi dan Potensi Daerah

Peraturan yang ada belum sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat

Tingkat Pelanggaran Masyarakat dan Aparatur Terhadap Hukum dan Ham Sehingga Dapat Mendukung Ketertiban dan Keamanan, Serta Rendahnya Praktek KKN di Lingkungan Birokrasi Tingkat Pelayanan Publik yang Prima

Tingkat kesadaran hukum dan HAM aparat dan masyarakat masih rendah

Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum dan HAM bagi masyarakat dan aparat terhadap produk hukum yang dibuat oleh pemerintah Terwujudnya penegakan hukum dan HAM dalam masyarakat sehingga dapat mendukung ketertiban dan keamanan, serta semakin menurunnya praktek KKN di lingkungan birokrasi Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai untuk peningkatan pelayanan publik

Indikator Tingkat Perwujudan Perencanaan Sesuai Dengan Aspirasi Masyarakat, Bersifat Antisipatif, Aplikatif, Akuntabel Berdasarkan Basis Data yang Akurat Tingkat Akomodasi Program RKPD Kedalam APBD

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Organisasi Perangkat Daerah

Tingkat Perwujudan SDM Aparatur yang Kompeten dan Profesional dalam Pelayanan Publik Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat dan Peraturan Perundangan yang Berlaku Dilandasi oleh Kecerdasan Emosional dan Spiritual

Belum optimalnya kuantitas, kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana kerja aparatur Pemerintah Kota Tersusunnya kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah Aparatur masih kurang profesional; Masih adanya penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya;

Keterangan

Kesesuaian Program / Kegiatan SKPD Dalam Bentuk DPA Terhadap RKPD

Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien

Tersedianya SDM aparatur yang memiliki kompetensi yang tinggi, memiliki integritas terhadap pekerjaan, bertanggung jawab, serta tepat fungsi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Kecerdasan intelektual dan emosional pegawai belum seimbang dengan kecerdasan spiritualnya;

23

Agenda Prioritas


Indikator

Pola insentif dan penggajian belum didasarkan pada kinerja dan beban kerja Tersusunnya struktur organisasi dan tata kerja baru


Tingkat Koneksitas Data Kependudukan di Kelurahan, Kecamatan serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tingkat Kinerja Pelayanan Perizinan Satu Pintu

0%

Tersusunnya Road Reformasi Birokrasi sebagai acuan pelaksanaan reformasi birokrasi 100%

30%

100%

Tingkat Pelanggaran Teknis dan Administratif Aparatur

Pola pengawasan yang ada belum optimal

Tingkat Perwujudan Masyarakat yang Demokratis

N/A

Tingkat Perwujudan Stabilitas Keamanan Daerah

N/A

Menurunnya tingkat pelanggaran teknis dan administrasi aparatur Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan demokrasi Meningkatnya ketertiban dan keamanan

Tingkat Perwujudan Good Government dan Clean Governance

Keterangan

Melalui kegiatan eKTP

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan Di BPPT


Beberapa penjelasan mengenai capaian kinerja Agenda Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut: 1) Penerapan Pola Pelayanan Satu Pintu (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik), yang memiliki prestasi antara lain : a. Sebagai IT percontohan se-Indonesia dan menjadi bahan supervisi KPK (bagi pelayanan publik se-Indonesia) b. Memperoleh penghargaan Investment Award dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) c. Doing Business hasil survei dan penilaian

Komite Pengawas Pembangunan

Otonomi Daerah (KPPOD) bekerjasama dengan World Bank dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan predikat paling mudah mendapatkan pelayanan perizinan se- Indonesia. d. Memperoleh penghargaan sebagai peringkat I Integrity Fair dari KPK 2) Sampai

akhir

Tahun

2011

Pemerintah

Kota

Bandung

telah

telah

berhasil

mengimplementasikan dan memperoleh Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2008 untuk 41 SKPD, dan pada tahun 2012 sebanyak 16 (enam belas) SKPD telah berhasil memperoleh sertifikasi SMM ISO 9001:2008 2008 yang terdiri atas unsur SKPD kecamatan dan puskesmas. Dengan demikian sampai dengan akhir tahun anggaran 2012 sebanyak 57 SKPD telah memiliki sertifikat ISO 9001:2008. 3) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (e-Government) telah diaplikasikan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Bandung Integrated Resources Management System (BIRMS). Pada tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 BIRMS telah menyelesaikan 8 aplikasi, dan pada tahun 2012 mengoptimalkan implementasi aplikasi BIRMS serta dilakukan pelatihan kepada SKPD dan Inhouse Training di beberapa SKPD Adapun 8 aplikasi BIRMS tersebut adalah: e-Revenue, e-City Planning, e-Budgetting, e24

Project Planning & e- Monitoring, e-Procurement, e-Contract, e-Progress, dan e-Project Performance.

3. Partisipasi Pembangunan Proses pelaksanaan pembangunan di suatu daerah tidak hanya dibebankan kepada Pemerintah saja, tetapi juga harus didukung oleh keaktifan dan peran serta masyarakat. Pada Tahun 2012, partisipasi dana masyarakat yang dapat dihimpun dan direkap adalah sebesar

Rp173.288.321.806,00

Rp158.004.742.983,00

yang

sedangkan

menunjukkan

pada

Tahun

2011

sebesar

peningkatan

sebesar

9.67%.

Tingginya

kepedulian dan peran serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program-program pembangunan sangat berarti untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan di Kota Bandung. Rincian partisipasi masyarakat per kecamatan se Kota Bandung sebagaimana tercantum pada tabel berikut. Perbandingan Jumlah Swadaya Murni Masyarakat Tahun 2011-2012 No

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 17 18 19 20 21 22 23

Sukasari Sukajadi Cicendo Andir Cidadap Coblong Bandung Wetan Sumur Bandung Cibeunying Kaler Cibeunying Kidul Kiaracondong Batununggal Regol Lengkong Astana Anyar Bojongloa Kaler Babakan Ciparay Bojongloa Kidul Bandung Kulon Antapani Mandalajati Arcamanik Ujungberung Cibiru Panyileukan Cinambo Gedebage Rancasari Buah Batu Bandung Kidul Babakan Ciparay Bojongloa Kidul Bandung Kulon Antapani Mandalajati Arcamanik Ujungberung

Jumlah (Rp) Tahun 2011 Tahun 2012 3.586.407.700 3.008.286.760 7.755.782.700 4.695.219.200 2.095.220.000 3.188.077.955 2.558.090.325 5.821.408.204 5.483.405.000 3.307.553.900 8.305.694.700 9.793.327.700 4.163.525.000 4.532.575.000 1.418.626.017 5.736.428.000 4.362.156.475 8.451.747.150 1.328.299.350 1.519.938.000 7.588.437.988 6.482.949.300 7.124.782.425 8.977.687.500 5.543.142.043 5.800.737.610 13.170.986.350 13.419.670.800 3.679.113.900 7.151.976.400 2.448.147.520 2.607.310.340 3.277.765.000 3.088.200.000 5.131.514.500 4.976.548.800 4.626.321.799 2.575.475.900 8.131.493.840 6.552.870.994 10.737.495.000 1.024.712.757 2.806.373.700 5.523.426.000 5.852.403.041 19.342.336.500 2.739.846.100 1.824.294.200 7.926.670.330 3.170.820.500 4.953.869.250 1.576.546.282 2.251.508.000 5.933.008.700 11.264.779.690 6.026.688.650 3.397.747.440 11.085.582.770 4.295.137.800 6.092.915.934 3.277.765.000 3.088.200.000 5.131.514.500 4.976.548.800 4.626.321.799 2.575.475.900 8.131.493.840 6.552.870.994 10.737.495.000 1.024.712.757 2.806.373.700 5.523.426.000 5.852.403.041 19.342.336.500

25

No

Kecamatan

24 25 26 27 28 29 30

Cibiru Panyileukan Cinambo Gedebage Rancasari Buah Batu Bandung Kidul Jumlah

Jumlah (Rp) Tahun 2011 Tahun 2012 2.739.846.100 1.824.294.200 7.926.670.330 3.170.820.500 4.953.869.250 1.576.546.282 2.251.508.000 5.933.008.700 11.264.779.690 6.026.688.650 3.397.747.440 11.085.582.770 4.295.137.800 6.092.915.934 158.004.742.983

173.288.321.806

Sumber : BKPPM

E. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas-tugas pembantuan pada Tahun Anggaran 2012 adalah : 1. Dinas Kesehatan Kota Bandung mendapat alokasi anggaran tugas pembantuan dari

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp6.274.650.000,00 (enam milyar dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang digunakan untuk melaksanakan Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, serta Kegiatan Bantuan Operasional Kegiatan (BOK). Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung Tahun 2012 Program/

Realisasi

Anggaran (Rp)

(Rp)

(%)

Program Bina Gizi dan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)

6.274.650.000

5.282.547.026

84,19

Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi bagi seluruh masyarakat

Kegiatan Bantuan Operasional Kegiatan (BOK)

6.274.650.000

5.282.547.026

84,19

 Tersalurkannya BOK untuk 73 puskesmas yang ada di Kota Bandung  Tersusunnya 1 paketdokumenmanajemenDinasKesehatan yang terdiriatas honorarium BOK sertapelaporandanpencatatan, 1 dokumenperencanaan BOK, serta 1 dokumen monitoring danevaluasikegiatan

Kegiatan

Outcome/Output

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung, 2012

2. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung mendapat anggaran tugas pembantuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), yang digunakan untuk melaksanakan Program Pembinaan Upaya Kesehatan, melalui Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan. Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada RumahSakitUmum Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Program/ Kegiatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Realisasi

Anggaran (Rp)

(Rp)

(%)

4.000.000.000

3.965.310.500

99,13

Outcome/Output Meningkatnya upaya kesehatan dasar, rujukan, tradisional, alternatif dan komplementer, kesehatan kerja, olahraga, dan matra, serta standarisasi, akreditasi, dan peningkatan mutu


26

Program/ Kegiatan

Realisasi

Anggaran (Rp)

(Rp)

(%)

4.000.000.000

3.965.310.500

99,13

Outcome/Output

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

pelayanan kesehatan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan

 Tersedianya layanan perkantoran.  Tersedianyaalat kedokteran, kesehatan, dan KB.

Sumber: RumahSakitUmum Daerah Kota Bandung, 2012

3. Rumah Sakit Khusus ibu dan Anak Kota Bandung mendapat anggaran tugas pembantuan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), yang digunakan untuk melaksanakan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan. Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan pada Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung Tahun 2012 Program/

(Rp)

(%)

3.500.000.000

3.467.825.000

99,08

3.500.000.000

3.467.825.000

99,08

Kegiatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan

Realisasi

Anggaran (Rp)

Outcome/Output Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak Tersedianya alat kedokteran, kesehatan, dan KB


Sumber: Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung, 2012

4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung mendapat mendapat anggaran tugas pembantuan dari 2 kementerian yaitu: a.

b.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebesar Rp1.082.500.000,00 (satu milyar delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang digunakan untuk melaksanakan Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan. Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah), yang digunakan untuk melaksanakan Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan.

Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuanpada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung Tahun 2012 Program/ Kegiatan

Realisasi

Anggaran (Rp)

(Rp)

(%)

Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan

1.082.500.000

1.067.363.000

98,6

Terwujudnya agribisnis hortikultura yang berdaya saing dan berkelanjutan

Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan

1.082.500.000

1.067.363.000

98,6

 Terlaksananya pengembangan kawasan tanaman florikultura  Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan usaha  Tersedianya sarana prasarana

Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

1.100.000.000

1.049.568.220

99,18

Tersedianya pusat promosi dan pemasaran ikan hias

Kegiatan Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran

1.000.000.000

975.287.920

97,53

 Terencananya pembangunan sarana promosi ikan non konsumsi yang

Outcome/Output


Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia

27

Program/ Kegiatan

Realisasi

Anggaran (Rp)

(Rp)

Dalam Negeri Hasil Perikanan Non Konsumsi


Outcome/Output

(%)

baik  Terawasinya pekerjaan pembangunan sarana promosi ikan non konsumsi yang baik

Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP

100.000.000

74.280.300

74,28

 Terlaksananya seluruh perencanaan, pelaporan dan publikasi secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan Ditjen P2HP  Terlaksananya dukungan teknis inovasi teknologi pengolahan, metode pengujian dan monitoring hasil perikanan yang siap diimplementasikan

Sumber: Dinas PertaniandanKetahananPangan Kota Bandung, 2012

F. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN Kebijakan dan kegiatan Kerjasama Daerah Kota Bandung Tahun 2012, adalah sebagai berikut: Kegiatan Kerjasama Daerah No. 1.

Lingkup/SKPD Bagian Pemerintahan Umum

Program Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Kegiatan

Sasaran

1. Kegiatan Peningkatan Kerjasama Sister City (Kota Sahabat)

2. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Kota/Kabupaten dan Kerjasama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia

2.

Program Kerjasama Pembangunan

Bappeda

Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah

Target

Terlaksananya kerjasama yang difasilitasi oleh kegiatan sister city serta terlaksananya kerjasama antar daerah dan kerjasama anggota APEKSI

7 kota sahabat dalam dan luar negeri

1. Database pelaksanaan kerjasama antar daerah

Dokumen

2. Evaluasi terhadap kerjasama yang sedang dan telah dilaksanakan 3. Rumusan kebijakan tentang kerjasama pembangunan daerah

3.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Bappeda

1. Penyelenggaraan Pameran Investasi;

Terlaksananya pameran investasi serta tersedianya SOP promosi terpadu kota bandung

2. Perencanaan Induk Mekanisme Promosi Kota Bandung.

Dokumen dan Kegiatan

Kerjasama dengan Pihak Luar Negeri Tahun 2012

No

Surat Perjanjian/Kesepakatan Kerjasama (MoU)

Pihak Luar Negeri

Nomor

Tahun

Bidang/Objek Kerjasama

Kegiatan

Hasil

Ekonomi dan Perdagangan, Pariwisata, Kebudayaan, dan Pendidikan

-

-

Keterangan

Perihal

BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM 1

Petaling Jaya, Malaysia

-

2012

-

Kerjasama tertuang dalam bentuk Letter of Intent (LoI) yang ditandatangani pada tanggal 17 Juli 2012 di Petaling Jaya, Malaysia. LoI akan ditindaklanjuti dengan MoU yang direncanakan akan

28

No

Surat Perjanjian/Kesepakatan Kerjasama (MoU)

Pihak Luar Negeri

Nomor

Tahun

Bidang/Objek Kerjasama

Kegiatan

Hasil

Keterangan

Perihal ditandatangani pada Bulan April 2013

2

Shenzhen, RRC

-

2012

-

Pertukaran dan kerjasama dalam bidang bisnis, perdagangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pelayanan finansial, kebudayaan, pariwisata, pendidikan, olahraga dan kesehatan

Kerjasama tertuang dalam bentuk Pernyataan Bersama (Joint Declaration)yang ditandatangani pada tanggal 2 September 2012 di Kota Bandung

Pertukaran kunjungan kerja antara Kota Shenzhen dan Kota Bandung Kerjasama antara perusahaan swasta dan institusi penelitian dalam bidang pariwisata, kebudayaan, industri tekstil, dan industri MICE

Kerjasama Luar Negeri (Sister City) No

Kota/ Instansi/Kegiatan

Hasil

1.

Kota Fort Worth, Texas-USA

1. Keikutsertaan pada program International Leadership Academy (ILA) di Fort Worth, Amerika Serikat 2. Kerjasama Sister School antara SMU 5 Bandung dengan Herlington High School Fort Worth

2.

Kota Suwon, Republik Korea

1. Bantuan pembangunan MCK di Desa Sukamulya, Kecamatan Cinambo dari Kyonggi University dan bantuan alat-alat tulis Tahun 2012 2. Pengiriman koki Kota Bandung untuk mengikuti “Food Festival” pada Festival Hwaseong di Kota Suwon 3. Program pertukaran pemuda Suwon Youth Foundation ke Kota Bandung

3.

Kota Liuzhou, RRT

1. Kunjungan timbal balik pejabat kedua pemerintah kota 2. Penjajakan kerjasama antara DPRD Kota Bandung dengan Dewan Kota Liuzhou 3. Program magang di Kota Liuzhou

4.

Kota Yingkou, RRC

1. Kunjungan timbal balik pejabat kedua pemerintah kota 2. Penandatanganan MoU antar pengusaha kedua kota

5.

Penerimaan Kunjungan dari Kota-kota di Luar Negeri

1. Penerimaan kunjungan resmi Duta Besar Finlandia untuk Indonesia. Kunjungan dimaksud bertujuan meningkatkan persahabatan antara kedua negara terutama dalam hal pendidikan (Kerjasama antara ITB dengan Universitas Helsinki, Finlandia) 2. Penerimaan kunjungan resmi Majlis Belia Malaysia (MBM) dalam rangka meningkatkan persahabatan antara pemuda serta kerjasama kepemudaan antara kedua negara 3. Penerimaan kunjungan Mr. Larry Ng Lye Hock, Panitia ‘World Cities Summit 2012Singapura’ dalam rangka menjelaskan detail acara “World Cities Summit 2012” serta menjadi juri SAA Award di Universitas Parahyangan 4. Penerimaan kunjungan Delegasi Kota Forth Worth, Texas- Amerika Serikat dalam rangka melakukan pengumpulan data dan informasi mengenai potensi yang dapat dikembangkan pada kerjasama Sister City bandung-Forth Worth.

PENUTUP

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Bandung Tahun 2012 merupakan laporan hasil kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disusun berdasarkan hasil evaluasi secara obyektif dan transparan terhadap pelaksanaan target kinerja yang telah dicapai selama Tahun 2012 atau merupakan pelaksanaan capaian kinerja tahun ke 4 dari RPJMD 2009-2013 setelah dilakukan revisi. Pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja lebih difokuskan pada pelaksanaan dari berbagai urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.Semua hal yang berkaitan dengan tiga pilar tata kelola pemerintahan yang 29

baik (good governance) yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas telah diupayakan implementasinya secara simultan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui penyampaian ILPPD kepada masyarakat. Hal ini merupakan salah satu ekspresi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menyikapi kewenangan otonomi daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Dapat disimpulkan bahwa Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Bandung Tahun 2012 merupakan informasi laporan hasil evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan (progress report) dan merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan 5 tahunan yang berkesinambungan dan tidak terpisahkan. Tingkat capaian kinerja pada tahun 2012 diukur berdasarkan target indikator kinerja yang sudah ditetapkan di dalam RPJMD Kota Bandung 2009-2013 pada tahun ke-4 sehingga merupakan bahan refleksi dan evaluasi terhadap tingkat capaian kinerja RKPD Tahun 2012 yang juga merupakan penjabaran dari RPJMD 2009-2013. Dalam penyelenggaraan pemerintahan ini tentunya masih dijumpai adanya permasalahan dan kendala yang merupakan kekurangan yang harus kita sikapi bersama, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Oleh karenaitu, segala masukan yang bersifat konstruktif, inovatif dan solutif sangat dibutuhkan bagi perbaikan kinerja ke depan, guna lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan

Bandung, April 2012 WALIKOTA BANDUNG Ttd

DADA ROSADA

30

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KOTA BANDUNG TAHUN 2012

Recommend Documents