INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (ILPPD) KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013 BAB I PENDAHULUAN A.
DASAR HUKUM Pemerintah Kota Tasikmalaya secara resmi berdiri pada tanggal 17 Oktober 2001 sesuai dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya.
B.
GAMBARAN UMUM DAERAH Kondisi Geografis Secara geografis Kota Tasikmalaya terletak di bagian tenggara wilayah Provinsi Jawa Barat, yaitu pada 108° 08’83” - 108° 24’ 02” Bujur Timur dan 7° 10’ - 7° 26’ 32” Lintang Selatan di Bagian Tenggara Wilayah Provinsi Jawa barat. Kedudukan atau jarak Kota Tasikmalayadari ibukota propinsi Jawa barat yaitu + 105 Km dan dari ibukota Negara Jakarta + 225 Km. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat serta Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 – 2031, luas wilayah administrasi Kota Tasikmalaya adalah 18.385,07 Ha (183,85 Km2), terdiri dari 10 Kecamatan dengan 69 Kelurahan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya luas wilayah Kota Tasikmalaya adalah 17.156 Ha (171,56 Km2). Hal ini berarti ada selisih seluas 1.229,07 Ha (12,29 Km2) sebagai implikasi penggunaan metodologi pengukuran yang berbeda. Gambaran Umum Demografis Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kota Tasikmalaya pada tahun 2013 sebesar 687.708 Jiwa yang terdiri dari laki-laki 352.002 jiwa dan perempuan 335.706 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata sebesar 3.742 Jiwa/km². Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan Daerah dan PDRB Kota Tasikmalaya Kondisi perekonomian suatu daerah diantaranya diukur dari pertumbuhan PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2000 Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan dari Rp. 3.878.723,40 juta pada tahun 2010 dan naik menjadi Rp. 4.104.241,73 juta pada tahun 2011 serta mengalami peningkatan menjadi Rp. 4.345.851,46 juta pada tahun 2012 Begitu juga dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung Atas Dasar Harga Berlaku mengalami peningkatan dari Rp. 8.469.035,94 juta pada tahun 2010 naik menjadi Rp. 9.274.754,67 juta pada tahun 2011 serta Rp. 10.151.833,10 juta pada tahun 2012. b. Pertumbuhan Ekonomi Perkembangan kinerja seluruh sektor ekonomi dalam membentuk PDRB Kota Tasikmalaya tahun 2009-2012 mengalami pertumbuhan positif. Sektor bangunan menjadi sektor yang tumbuh paling pesat dengan pertumbuhan di atas 11 persen diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan pertumbuhan di atas 7 persen. Pertumbuhan sektor bangunan tersebut sangat dipengaruhi oleh pembangunan perumahan, pertokoan, rumah sakit, hotel berbintang dan tempat hiburan dan wisata dalam beberapa tahun terakhir di Kota Tasikmalaya. Sementara pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran mendapat dukungan yang sangat besar dari sub sektor perdagangan besar dan eceran yang jumlahnya semakin bertambah setiap tahun. Sebagian besar masyarakat dari luar Kota Tasikmalaya yang datang untuk bekerja di sub sektor perdagangan dan sektor bangunan. Perkembangan kota sangat identik dengan tingginya permintaan produk sektor bangunan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran, sehingga memicu pertumbuhan sektorsektor tersebut.
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013-2017 Kebijakan umum pemerintahan Kota Tasikmalaya Tahun 2013 pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 serta indikator kinerja daerah untuk Tahun 2013. A. Visi dan Misi Kebijakan Pemerintahan Daerah Kota Tasikmalaya berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebagai program selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017, Visi Kota Tasikmalaya adalah “Berlandaskan Iman dan Taqwa, Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Yang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani”, yang mengandung makna sebagai berikut: Iman menurut bahasa adalah membenarkan. Menurut istilah yaitu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkannya dalam perilaku sehari-hari. Taqwa adalah secara sadar menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi semua larangan-Nya. Secara harfiah taqwa mengandung 3 (tiga) makna yaitu tawadhu (sikap rendah hati); qona’ah (sikap ikhlas); dan wara’ (sikap menjaga diri dan hati). Kemandirian Ekonomi adalah kemampuan daerah dalam mengembangkan perekonomian yang sebesar mungkin mempergunakan daya/ kekuatan sendiri, berdaya saing, semakin terbuka dan tetap terintegrasi dengan perekonomian regional, nasional dan global. Secara operasional kemandirian ekonomi dibangun melalui material (sandang, pangan, papan); intelektual (memilliki pola pikir kritis dan sistematis); dan manajemen komunitas (kemampuan kolektif mengkombinasikan potensi keberdayaan kader/ pelaku usaha). Membangun kemandirian bersifat totalitas mencakup banyak aspek, bertahap, fokus berdasar tematik yang disepakati dengan konsistensi pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Daya Saing adalah segenap kemampuan/ daya tarik dalam membentuk atau menawarkan tingkat produktifitas dan bakat/ keterampilan masyarakat yang mendorong tumbuhnya investasi dan pergerakan sektor perekonomian dengan kinerja yang berkelanjutan. Kemandirian Ekonomi yang Berdaya Saing adalah kemampuan dalam mengembangkan perekonomian daerah, khususnya ekonomi kreatif yang mengutamakan sebesar mungkin sumber daya/ kekuatan sendiri dengan tidak membatasi kesempatan dan peluang dari luar melalui mekanisme pasar yang terbuka dan terintegrasi dengan perekonomian regional, nasional dan global. Masyarakat Madani adalah suatu masyarakat yang berbudaya, maju dan modern, setiap warganya menyadari dan mengetahui kewajiban dan haknya terhadap negara, bangsa dan agama serta terhadap sesama dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan demikian Visi “Berlandaskan Iman dan Taqwa, Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani“ adalah bahwa keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT merupakan landasan fundamental religius yang menjadi inspirasi, motivasi, filosifi dan dasar berpijak serta arah dan petunjuk bagi seluruh masyarakat dan pemerintah dalam mengemban amanah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang mengutamakan sumberdaya sendiri tanpa membatasi peluang dari luar, dengan mengembangkan potensi khas daerah untuk sebesar-besarnya mewujudkan kesejahteraan rakyat menuju masyarakat yang berbudaya, maju dan modern dimana setiap warganya menyadari kewajiban dan haknya terhadap negara, bangsa dan agamanya. Untuk mencapai Visi yang telah di tetapkan, maka dirumuskan 3 (tiga) buah Misi Kota Tasikmalaya, sebagai berikut: 1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah dan menciptakan peningkatan ketaatan dan kesalehan sosial masyarakat; 2. Meningkatkan infrastruktur dan suprastruktur pertumbuhan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat yang berwawasan lingkungan; 3. Meningkatkan dan menyediakan infrastruktur dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan pengembangan budaya lokal. B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai Visi dan Misi Kota Tasikmalaya maka Strategi dan Arah Kebijakan Daerah di tetapkan dengan fokus pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2013 adalah “Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah”. Oleh karena itu pembangunan di Kota Tasikmalaya dititikberatkan pada peningkatan Infrasturktur daerah meliputi Infrastruktur pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan perekonomian serta kemasyarakatan yang didukung oleh Infrastruktur ke-PU-an yang berkualitas dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
BAB III URUSAN DESENTRALISISASI A. PRIORITAS URUSAN WAJIB Pada tahun 2013, rencana belanja langsung urusan wajib sebesar Rp.498.952.270.689,00; direalisasikan sebesar Rp. 465.165.293.536,90 atau 93,23%. Belanja tersebut digunakan untuk mendanai 23 urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, selengkapnya diuraikan dibawah ini. 1. Urusan Pendidikan dilaksanakan melalui 9 program dengan alokasi anggaran Rp.42.433.108.610,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.37.767.149.370,00 atau 89,00%;
sebesar
2. Urusan Kesehatan dilaksanakan melalui 16 program dengan alokasi anggaran Rp.135.026.185.389,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.126.559.202.437,00 atau 93,73%;
sebesar
3. Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan melalui 11 program dengan alokasi anggaran sebesar Rp.169.648.652.650,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.165.145.848.660,00 atau 97,35 %; 4. Urusan Perumahan dilaksanakan melalui 4 program dengan alokasi anggaran Rp.14.774.806.600,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.14.467.254.534,00 atau 97,92 %;
sebesar
5. Urusan Penataan Ruang dilaksanakan melalui 2 program dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.277.472.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.4.667.410.585,00 atau 88,44%; 6. Urusan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan melalui 4 program dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.378.525.600,00terealisasi sebesar Rp.4.175.373.323,00 atau 95,36%; 7. Urusan Perhubungan dilaksanakan melalui 9 program dengan alokasi anggaran Rp.5.607.123.600,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.5.503.562.388,00 atau 98,15%;
sebesar
8. Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui 5 program dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.849.032.050,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.6.408.768.490,00 atau 93,57%; 9. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan melalui 1 program dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.162.462.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.931.983.995,00 atau 89,34%; 10. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan melalui 2 program dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 897.241.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.847.452.150,00 atau 94,45%; 11. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan melalui 3 program dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.846.511.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.742.824.620,00 atau 94,38%; 12. Urusan Sosial dilaksanakan melalui 5 program dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.160.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.3.839.593.523,00 atau 92,30%; 13. Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan melalui 3 program dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.125.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.1.022.902.770,00 atau 90,92%; 14. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan melalui 3 program dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.359.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.213.787.627,00 atau 93,82%; 15. Urusan Penanaman Modal dilaksanakan melalui 1 program dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.375.000.000,00 realisasi Rp.1.306.050.541,00 atau 94,99%; 16. Urusan Kebudayaan dilaksanakan melalui 2 program dengan alokasi anggaran sebesar Rp.648.891.000,00 realisasi Rp.640.788.590,00 atau 98,75%; 17. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga dilaksanakan melalui 3 program dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.196.064.000,00 dengan realisasi Rp.1.087.656.000,00 atau hanya 90,94%; 18. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan melalui 5 program dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.202.202.000,00 dengan realisasi Rp.4.124.388.949,00 atau 98,15%; 19. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dilaksanakan melalui 22 program dengan alokasi anggaran sebesar Rp.89.949.082.100,00 dengan realisasi Rp.76.945.217.289,90 atau 85,54%; 20. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan melalui 1 program dengan alokasi anggaran sebesar Rp.577.700.000,00 realisasinya Rp.500.850.200,00 atau 86,70%;
21. Urusan Kearsipan dilaksanakan melalui 3 program dengan alokasi anggaran sebesar Rp.272.225.000,00 dengan realisasi Rp.271.094.475,00 atau 99,58%; 22. Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan melalui 3 program dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.110.482.090,00 dengan realisasi Rp.3.921.209.030,00 atau hanya 95,40%. 23. Urusan Perpustakaan dilaksanakan melalui 1 program dengan alokasi anggaran sebesar Rp.75.000.000,00 dengan realisasi Rp.74.924.000,00 atau 99,90%. B. PRIORITAS URUSAN PILIHAN 1. Urusan Pertanian dilaksanakan melalui 10 program dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.844.633.700,00 realisasinya Rp.8.655.617.965,00 atau 87,92%; 2. Urusan Kehutanan dilaksanakan melalui 2 program dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.847.103.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.774.719.510,00 atau 96,08%; 3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan melalui 2 program dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.362.600.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.2.302.215.000,00 atau 97,44%; 4. Urusan Pariwisata dilaksanakan melalui 3 program dengan alokasi anggaran sebesar Rp.901.900.000,00 dengan realisasi Rp.888.845.820,00 atau 98,55 %; 5. Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan melalui 6 program dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.856.105.100,00 dengan realisasi Rp.3.744.487.316,00 atau 97,11%; 6. Urusan Perdagangan dilaksanakan melalui 3 program dengan alokasi anggaran sebesar Rp.969.000.000,00 dengan realisasi Rp.850.660.389,00 atau 87,79%; 7. Urusan Industri dilaksanakan melalui 2 program dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.345.518.000,00 dengan realisasi Rp.3.226.918.540,00 atau 96,45%; 8. Urusan Ketransmigrasian dilaksanakan melalui 1 program dengan alokasi anggaran sebesar Rp.78.705.000,00 realisasinya Rp.74.017.600,00 atau 94,04%.
Selain urusan wajib dan urusan pilihan, terdapat kategori yang diistilahkan non urusan yakni program program yang dilaksanakan oleh hampir setiap SKPD yang terdiri dari 11 program. Pada tahun 2013, rencana anggaran belanja non urusan ini sebesar Rp.111.515.213.500,00; dengan realisasi sebesar Rp. 100.511.457.193,00 atau 90,13%
C. INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Analisis Kinerja Pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2013 dapat diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan sebagaimana telah ditetapkan di dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017. Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Tahun 2013 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:
MISI-1: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah dan Menciptakan Peningkatan ketaatan dan Kesalehan Sosial Masyarakat SASARAN TUJUAN
1.
1 Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan akuntabel.
Uraian Sasaran
1.
2.
2 Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kinerja dan kompetensi.
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien.
Indikator Sasaran
1.
3 Tingkat pelanggaran disiplin aparatur (% x total PNS Pemkot)
Target Capaian Kinerja 2013 4 0,08
Realisasi 2013 5 0,22
2.
Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat /Bimtek (orang)
468
1.244
1.
Jumlah Unit Kerja yang menerapkan SOP (Unit)
33
35
SASARAN TUJUAN
Uraian Sasaran
1
2
Indikator Sasaran
2
-
-
4.
Pengelolaan Arsip Secara Baku (%) Persentase tanah dan bangunan gedung SKPD milik sendiri (%)
18,18
18,18
73
91,5
Peningkatan Pendapatan Daerah (Triliun Rupiah) Opini laporan keuangan pemerintah daerah
1115
1364
WTP
WDP
1
Jumlah pelayanan yang bersertifikat ISO
5
5
2.
Indek Kepuasan Masyarakat Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda (buah)
65
76,31
14
14
Rasio penduduk berKTP (%) Kepemilikan akte kelahiran (per 1000) Ketersediaan database kependudukan skala kota Jumlah Peraturan Daerah yang dibentuk (buah) Jumlah Peraturan Walikota yang dibentuk (buah) Penegakan Peraturan Daerah (%) Partisipasi pada Pemilu (%)
86
91,55
646
289
Ada
Ada
8
11
15
73
93
90
80
78,80
84
84
4
4
55
55
Ya
Ya
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja (per 10.000 penduduk) Jumlah Linmas per Jumlah (per 10.000 penduduk) Angka kriminalitas (per 10.000 penduduk
3,1
3,1
39
39
6
6
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
84
84
1,
4.
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
1. 2.
3.
4. 5. 6. 6.
Meningkatnya penataan, pembinaan dan penegakan hukum serta demokrasi yang adil dan bermartabat.
1. 2. 3. 4.
7.
Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dengan memberikan ruang untuk partisipasi masyarakat.
1. 2.
3. 4.
2.
Terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tertib, teratur, disiplin dan religious
1.
Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
2013 5 100
Nilai efisiensi organisasi perangkat daerah (%)
Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintahan
Meningkatnya pelayanan publik
Realisasi
3.
3.
5.
3 Kesesuaian struktur perangkat daerah dengan peraturan yang berlaku (%)
Target Capaian Kinerja 2013 4 100
1. 2. 3. 4.
Partisipasi masyarakat dalam musrenbang (%) Jumlah pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan (buah) Nilai Akuntabiltas dan Kinerja SKPD (%) Ketepatan waktu perencanaan dengan regulasi (Ya / Tidak)
SASARAN TUJUAN 1
Uraian Sasaran
2.
Indikator Sasaran
2 Meningkatnya toleransi dan kerukunan antarumat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Target Capaian Kinerja 2013 4 1
Realisasi 2013 5 2
1.
3 Konflik antar pemeluk agama (kasus)
2.
Konflik Masyarakat
1
5
3.
Penanganan konflik masyarakat (kasus)
1
6
MISI-2: Meningkatkan Infrastruktur dan Suprastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan yang Berwawasan Lingkungan SASARAN TUJUAN
1.
1 Tersedianya infrastruktur dasar yang berkualitas dan memadai untuk menunjang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
Uraian Sasaran
1.
2 Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan.
Indikator Sasaran
1.
2.
Meningkatkan pembangunan berwawasan lingkungan dan keberlanjutan berdasarkan pola tata ruang daerah..
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air/ 1,5 meter (%) Rasio Jaringan Irigasi (poin)
2.
Optimalisasi infrastruktur pengairan dalam upaya penyediaan air baku.
1.
3
Meningkatnya sarana prasarana perhubungan yang memadai serta tersedia sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
1.
Rasio ijin trayek (per 10.000)
2.
Jumlah terminal angkutan darat/bis (unit) Jumlah jaringan komunikasi (unit)
3.
2.
3 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (poin)
1.
Meningkatnya cakupan layanan air bersih, sanitasi dan persampahan.
Tersedianya permukiman dan lingkungan yang tertib dan sehat sesuai dengan pola tata ruang.
Realisasi 2013 5 0,81
6,3
5
0,011
0,0122
0,00216
0,00211041
5
5
0,061
0,075
4,
Web site pemerintah daerah/SKPD
Ada
Ada
1.
Persentase Penduduk berakses air minum (%)
30,56
23
2.
Persentase rumah tangga ber-Sanitasi (%) Persentase penanganan sampah (%)
67,64
50
42
39,8
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (poin)
22,85
22,85
3.
2.
Target Capaian Kinerja 2013 4 0,62
1.
SASARAN TUJUAN
Uraian Sasaran
1
2
3
Pengendalian sumber daya alam (SDA), lingkungan dan penyediaan energi
Indikator Sasaran
2.
1.
Penegakan hukum lingkungan (%)
2.
Rumah tangga pengguna listrik (%) Persentase Penduduk berakses air minum (%) Persentase Luas pemukiman yang tertata (%) Pemantauan pencemaran status mutu air (%)
3. 4. 5.
3.
Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, dan daya beli masyarakat melalui pengembangan UMKM berbasis ekonomi kerakyatan/ekonomi kreatif dan potensi lokal.
1.
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.
2013 5 67,02
100
100
99,63
91,70
30,56
23
67,09
67,02
55
55
5,9
*)
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
2.
PDRB Perkapita (Juta Rupiah) Laju Inflasi Kota (%)
6.859
*)
4,3
6,89
Indek Daya Beli (poin) Indek Gini (poin)
64,88
64,29
0,345
0,286
4. 5.
3.
Realisasi
1.
3.
2.
3 Persentase luas pemukiman yang tertata (%)
Target Capaian Kinerja 2013 4 67,09
Meningkatnya UMKM, koperasi dan lembaga keuangan lainnya.
1.
Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)
88,49
95,08
2.
Persentase koperasi aktif (%)
70,49
68,17
Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja.
1.
Jumlah investor berskala nasional PMDN/PMA (buah)
2
2
2.
Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA (Milyar Rupiah)
230
258,442
MISI-3: Meningkatkan Infrastruktur dan Mutu Layanan Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Budaya Lokal SASARAN TUJUAN
1.
1 Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan serta derajat kesehatan masyarakat untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
Uraian Sasaran
1.
2 Meningkatnya aksesibilitas dan layanan pendidikan
Indikator Sasaran
1.
3 Angka melek huruf (%)
Target Capaian Kinerja 2013 4 99,65
Target 2013 5 99,80
2.
Angka rata-rata lama sekolah (tahun)
9,45
8,97
3.
Indeks Pendidikan (poin)
87,43
86,47
SASARAN TUJUAN
Uraian Sasaran
1
2
Indikator Sasaran
4.
5.
6.
7.
2.
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
1. 2. 3. 4. 5.
2.
Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
1.
Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran
1. 2. 3. 4.
3 Angka kelulusan per jenjang pendidikan : SD / MI (%) SMP / MTs (%) SMA / MA / SMK (%) Persentase pendidikan yang ditamatkan : SD / MI (%)
Target Capaian Kinerja 2013 4
Target 2013 5
100 100 99,98
100 100 100
48,16
41,94
SMP / MTs (%) SMA / MA / SMK (%) Angka Partisipasi Kasar : SD / MI (%) SMP / MTs (%)
18,08 19,88
18,83 19,80
113,23 102,45
113,80 102,93
SMA / MA / SMK (%)
94,49
94,76
Angka Partisipasi Murni : SD / MI (%)
99,28
99,32
SMP / MTs (%)
93,45
93,70
SMA / MA / SMK (%)
74,83
74,98
Angka Kematian Bayi Register (per 1000) Angka Usia Harapan Hidup (Tahun) Indek Kesehatan (poin) Angka Kematian Ibu
10,28
7,07
70,5
70,73
75,83
76,22
162,2
117,88
Persentase Balita Gizi Buruk (%) Angka Kemiskinan (%)
0,41
0,58
17,88
**)
9,11
6,52
90,89
93,48
63,65
65,57
4,85
25,96
2,53
2,44
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Rasio Penduduk yang bekerja (poin) Tingkat Partisipasi Angkat kerja (%) Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)
2.
Meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
1.
3.
Pengendalian laju pertumbuhan penduduk Menjamin Perlindungan perempuan dan anak
1.
Total Fertility Rate (TFR)
1.
Jumlah KDRT yang dilaporkan (kasus)
20
23
Meningkatnya peran gender dan pemuda dalam pembangunan.
1.
Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)
43,04
45,28
2.
67
67
Pelestarian seni budaya dan olahraga
1.
Jumlah organisasi kepemudaan (buah) Jumlah grup kesenian (buah) Jumlah gedung kesenian (buah)
175
175
1
1
215
215
47
47
4. 5.
6.
2. 3. 4.
Jumlah klub olahraga (buah) Jumlah gedung olahraga (buah)
Pada Tahun 2013 berbagai prestasi dan penghargaan yang berhasil diraih Kota Tasikmalaya, diantaranya: NO
JENIS/ NAMA PENGHARGAAN
PEMBERI PENGHARGAAN
BIDANG PENGHARGAAN
Menteri Lingkungan Hidup
Hutan Kota Terbaik
Menteri Perhubungan
Kategori Lalu Lintas
1
Plakat Lingkungan Hidup
2
Wahana Tata Nugraha
3
Penghargaan Adi Bakti Tani
Menteri Pertanian
Unit Pelayanan Publik Berprestasi Bidang Pertanian (Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan)
4
Swasti Saba Padapa
Menteri Kesehatan
Kota Sehat
5
Penghargaan HAM (Hak Azasi Manusia)
Menteri Hukum dan HAM
Kota Peduli Hak Azasi Manusia
6
Juara III Tingkat Nasional
Menteri Kesehatan
Kategori Pelayanan KB di RSUD
7
Juara II Tingkat Provinsi Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat
Lomba Gugus PAUD
8
Juara III Tingkat Provinsi Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat
Kinerja Kelembagaan Unit Pelayanan Publik
9
Juara III Tingkat Provinsi Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat
Gerakan PKK KB-Kesehatan
10
Pengelola Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat
Program KB melalui Jalur Keagamaan
11
Penghargaan
Gubernur Jawa Barat
Kota Terbaik Penanggulangan HIV AIDS
12
Peringkat II Penghargaan KB
Indonesian Hospital Management Award versi AWARD – IHMA 2013
Kategori Hospital Family Planning Project
13
Peringkat II
BKKBN Provinsi Jawa Barat
Pencapaian KB Pasca Persalinan dan PK-MKJP di Rumah Sakit
BAB IV TUGAS PEMBANTUAN A. Tugas Pembantuan Yang Diberikan Tidak ada tugas pembantuan yang diberikan B. Tugas Pembantuan Yang diterima Pada tahun anggaran 2013 Pemerintah Kota Tasikmalaya mendapatkan alokasi anggaran tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 18.041.428.000,00 dengan realisasi Rp. 17.491.667.500,00 atau 96,95% yang terdiri dari : 1. Kementerian Kesehatan sebesar Rp. 17.249.000.000,00 dengan realisasi Rp. 16.703.879.000,00 atau 96,84% yang dilaksanakan melalui 2 program; 2. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp.792.428.000,00 dengan realisasi Rp.787.788.500,00 atau 99,41% yang dilaksanakan melalui 1 program;
BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 1. Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya pada tahun 2013 melaksanakan beberapa kerjasama daerah baik dengan pemerintah dan pemerintah daerah lainnya maupun dengan pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut : 1) Kerjasama dengan Pemerintah Pusat sebanyak 7 kerjasama yaitu dengan Kementrian PU, Kementerian Hukum dan HAM, BI Perwakilan Tasikmalaya dan BPKP Provinsi Jawa Barat; 2) Kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain sebanyak 6 kerjasama yaitu dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat serta dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya; 3) Kerjasama dengan pihak lain sebanyak 5 kerjasama yaitu dengan PD Pasar Resik Kota Tasikmalaya, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Cabang Tasikmalaya, PT. Bank Mandiri Cabang Tasikmalaya, PT. Bank Negara Indonesia Cabang Tasikmalaya, PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya, PT. Bank Tabungan Negara Cabang Tasikmalaya dan Perseroan komanditer/Commanditaire Vennootschap (C.V.) Mitra karya; 2. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah Dalam rangka sinergitas dan optimalisasi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya koordinasi antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan instansi vertikal yang ada di Kota Tasikmalaya. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Tasikmalaya menyelenggarakan kegiatan koordinasi diantaranya: 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota Tasikmalaya yang mengikutsertakan seluruh stakeholders termasuk instansi vertikal yang ada di Pemerintah Kota Tasikmalaya; 2) Rapat koordinasi secara rutin yang melibatkan seluruh instansi vertikal yang ada di Kota Tasikmalaya seperti dengan Kantor BPN, BPS, Kantor Kementerian Agama, Bank Indonesia, Bulog, Kantor Pajak Pratama, BPKP, dll.; 3) Rapat koordinasi Forum Konsultasi Pimpinan Daerah (FORKOMDA) merupakan forum untuk membahas berbagai isu-isu strategis dalam rangka mencari solusi dari permasalahan yang ada sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintahan Kota Tasikmalaya. Selain itu rapat koordinasi tersebut dalam rangka menjaga kondusifitas baik bidang politik, hukum, budaya,keamanan dan ketertiban umum yang berskala nasional, regional maupun lokal; 3. Pembinaan Batas Wilayah Pada tahun 2011 telah dibentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan berdasarkan Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 100/Kep. 232-Pem/2011 tanggal 5 Juli 2011. Pada tahun 2013 tidak terjadi sengketa yang berkaitan dengan batas wilayah baik batas wilayah antar kelurahan, kecamatan maupun batas wilayah Kota dengan daerah lain, namun pada Tahun Anggaran 2014 telah direncanakan kegiatan Fasilitasi Penegasan Batas Administrasi Antar Kelurahan dengan sasaran kegiatan yaitu penegasan batas antar kelurahan di wilayah Kota Tasikmalaya dan dilaksanakan secara bertahap yang pada akhirnya batas antar kelurahan tersebut dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya. 4. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Sebagai langkah tanggap darurat bagi korban bencana alam, pada Tahun 2013 Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah dianggarkan dana sebesar Rp. 250.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 247.254.700,00 (98,90%). Untuk meningkatkan kesiapsiagaan penanganan bencana, maka sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 8 Pasal 63 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), maka berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Tasikmalaya, telah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sehingga diharapkan terwujudnya koordinasi yang sinergis dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah dalam mengantisipasi dan menanggulangi berbagai persoalan yang berkaitan dengan bencana. 5. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tujuan pelaksanaan tugas pemerintahan secara umum adalah menciptakan ketertiban dan keamanan serta keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tasikmalaya selama tahun 2013 melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut: 1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum melalui pengawasan dan penegakan peraturan daerah 2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum terkait dengan kondisifitas suasana politik dan berkebangsaan 6. Tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh Daerah Tugas-tugas umum pemerintahan yang merupakan program prioritas pembangunan daerah yang secara spesifik menjadi perhatian khusus, sebagian telah dilaksanakan antara lain: 1) Aset Daerah a. Penyelesaian aset antara Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya; b. Sengketa Aset antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan pihak ketiga. 2) Fasilitasi Pengembangan Universitas Siliwangi (UNSIL) sebagai Universitas Negeri Sesuai RPJMD Kota Tasikmalaya 2013-2017, salah satu kegiatan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam rangka pengembangan Universitas Siliwangi sebagai Universitas Negeri adalah Pengadaan Tanah seluas 30 Hektar. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan yang sudah dirintis pada beberapa tahun sebelumnya. Pada Tahun 2013 kegiatan tersebut telah selesai seluruhnya, sehingga tersedia lahan untuk pengembangan seluas 300.336 meter persegi. 3) Peningkatan Infrastruktur berkualitas kota Salah satu program prioritas yang secara spesifik mendapat perhatian khusus dalam RPJMD Kota Tasikmalaya 2013-2017 adalah Peningkatan infrastruktur berkualitas kota. Dalam tahapan fokus pembangunan Pemerintah Kota Tasikmalaya, Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah merupakan tahap awal pembangunan (Tahun 2013-2015). BAB VI PENUTUP Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2013 merupakan informasi penyelenggaraan pemerintahan Kota Tasikmalaya kepada masyarakat sebagai realisasi dari dokumen perencanaan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013. Saran dan masukan dari masyarakat Kota Tasikmalaya terhadap substansi materi yang disajikan sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan pada masa yang akan datang. Demikian ILPPD ini kami sampaikan, semoga Allah SWT tetap melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya kepada kita semua. Amiin.
WALIKOTA TASIKMALAYA, ttd H. BUDI BUDIMAN
