INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ( ILPPD) KABUPATEN MAGETAN 2015
I.
PENDAHULUAN
A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang mengatur Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan
Pemerintah
Nomor
3
Tahun
2007
tentang
Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
B. Gambaran Umum Daerah
Kabupaten Magetan merupakan Kabupaten yang terletak di ujung Barat Propinsi Jawa Timur, terletak di sekitar 7030’34” - 7047’ 49” Lintang Selatan dan 111010’ 54” - 1110 30’ 46” Bujur Timur, dengan suhu udara
berkisar antara 16 – 200 C di daerah pegunungan dan 22 – 260 C di dataran rendah. Potensi Kabupaten Magetan yang menonjol adalah di bidang pertanian dan pariwisata. Batas-batas
wilayah
Kabupaten
Magetan
disebelah
utara
berbatasan dengan Kabupaten Ngawi (Jawa Timur), disebelah timur dengan Kabupaten Madiun (Jawa Timur), disebelah selatan dengan Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur), dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah). Sebagian besar luas wilayah Magetan (68.885Ha) terdiri dari lahan persawahan, tegalan / kebun, dan rumah / bangunan. Sedang sisanya digunakan untuk perkebunan, hutan rakyat, hutan negara, dan lainnya. Secara administrative Kabupaten Magetan terbagi menjadi 18 Kecamatan, 235 kelurahan dan desa. Penduduk Kabupaten Magetan pada akhir Tahun 2015 berjumlah 677.703 jiwa yang terdiri dari 333.655 laki-laki dan 344.048 perempuan. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga pada akhir tahun 2015 sebanyak 218.633 KK. Jumlah pekerja menurut lapangan usaha hingga tahun 2015, menunjukkan bahwa jumlah pekerja di sector pertanian masih mendominasi. Sektor lain yang juga cukup besar ditekuni pekerja adalah sector perdagangan, hotel dan rumah makan. Sedangkan sector jasa sosial kemasyarakatan menempati urutan ketiga. Salah satu indicator pembangunan regional juga sekaligus sebagai tolak ukur dalam melihat tingkat kemakmuran suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), karena PDRB menunjukkan jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah dengan dukungan factor-faktor produksi yang ikut beRp.eran dalam suatu wilayah tersebut. Perkembangan ekonomi di Kabubupaten Magetan dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan.
Pada tahun 2014 PDRB per kapita Kabupaten Magetan atas dasar harga berlaku sebesar Rp.. 20.142.830,00 atau naik Rp.. 2.063.087,00 dibanding tahun sebelumnya. Dalam periode lima tahun terakhir telah terjadi peningkatan PDRB perkapita 51,18 %.
II.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
A.
Visi dan Misi Kabupaten Magetan
Visi Kabupaten Magetan adalah :
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Magetan yang adil, mandiri, dan bermartabat
Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut : 1) Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat ; 2) Mewujudkan kepemerintahan yang baik, dan peningkatan SDM yang profesional, dilandasi semangat pelaksanaan otonomi daerah ; 3) Menggairahkan
perekonomian
daerah,
melalui
berbagai
program
pengungkit, dan optimalisasi pengembangan SDM serta pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan ; 4) Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai guna menunjang pertumbuhan ekonomi daerah ; dan 5) Mewujudkan suasana aman dan damai, melalui penegakan, kepastian dan perlindungan hukum.
B.
Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi yang dipilih untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut : 1.
Pembinaan lembaga.
2.
Komunikasi inter dan antar umat beragama.
3.
Peningkatan kualitas pelayanan.
4.
Penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan.
5.
Mendorong pertumbuhan ekonomi sektor unggulan.
6.
Mendorong investasi dan pertumbuhan UKM .
7.
Menjamin stok pangan dan energi utama.
8.
Pemberdayaan masyarakat miskin dan PMKS dan peningkatan kualitas tenaga kerja dan jaminan ekonomi sosial tenaga kerja.
9.
Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan.
10. Pengembangan budaya daerah. 11. Penataan ruang pemukiman dan kawasan. 12. Pengelolaan sumber daya alam secara optimal. 13. Penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan beserta pendukungnya. 14. Pembangunan jaringan irigasi yang handal. 15. Pengembangan budaya hukum, kesadaran dan ketaatan hukum, serta Penegakan hukum. 16. Peningkatan kewaspadaan masyarakat dalam mendeteksi ancaman bencana.
Arah
kebijakan
pembangunan
Kabupaten
Magetan
yang
dilaksanankan dalam lima tahapan (tahun) yakni : Tahap Pertama (Tahun 2014) : Arah kebijakan tahun pertama (2014) difokuskan pada penyiapan infrastruktur sarana dan prasarana layanan umum dan infrastruktur penumbuh daya saing agrobisnis serta penataan kelembagaan dan aparatur pemerintah dalam rangka penguatan birokrasi.
Tahap Kedua (Tahun 2015) : Arah kebijakan tahun kedua diprioritaskan pada penguatan sektor infrastruktur daerah dan pelayanan publik untuk menjamin standarisasi mutu pelayanan serta peningkatan tingkat kepuasan masyarakat melalui penyiapan sistem inovasi daerah yang berbasis pada karakteristik dan keunggulan daerah. Tahap Ketiga (Tahun 2016) : Arah kebijakan tahun ketiga diprioritaskan peningkatan produktivitas pertanian dan pertumbuhan UKM dengan daya dukung
infrastruktur
pelayanan
dasar
dan
infrastruktur
infrastruktur
perekonomian bertema agrobisnis. Tahap Keempat (Tahun 2017) : Arah kebijakan tahun keempat adalah mendorong produk olahan pertanian dengan meningkatkan kapasitas UMKM dan koperasi untuk mendatangkan investasi regional dan nasional. Tahap Kelima (Tahun 2018) : Arah kebijakan tahun keempat pencapaian pertumbuhan ekonomi (agrobisnis) melalui penguatan kerjasama antar daerah dan swasta dalam rangka perluasan pasar produk agribis. C.
Prioritas Daerah
Upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah agar mencapai hasil yang maksimal dilaksanakan melalui 8 program prioritas sesuai dengan kebutuhan, karakteristik dan keunggulan wilayah Kabupaten Magetan yaitu pendidikan,
pertanian,
pariwisata,
industri,
perdagangan,
kesehatan,
infrastruktur dan pengentasan kemiskinan, atau disingkat dengan akronim DITATA INDAH plus INSANI. Program prioritas pembangunan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut : 1.
Pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
2.
Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan.
3.
Peningkatan daya saing obyek dan daya tarik wisata.
4.
Pengolahan hasil pertanian dan produk unggulan daerah.
5.
Penguatan pasar lokal dan ekspansi pasar regional maupun nasional.
6.
Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan.
7.
Pembangunan bidang infrastruktur.
8.
Pengentasan
kemiskinan
dititik
beratkan
pada
pemberdayaan
masyarakat miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
III.
URUSAN DESENTRALISASI
A.
Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan
1.
Urusan Pendidikan Dalam menyelenggarakan urusan wajib pendidikan alokasi anggaran pada tahun 2015 sebesar Rp., 824.967.820.864,00 dengan realisasi sebesar Rp.. 681.219.682.760,00 atau sebesar 82,58 %.
2.
Urusan Kesehatan Urusan Kesehatan di Kabupaten Magetan dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman. Alokasi anggaran tahun 2015 Rp.. 213.273.196.118,40 terealisasi sebesar Rp.. 182.761.095.203,83 atau sebesar 85,69%.
3.
Urusan Lingkungan Hidup Urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Badan Lingungan Hidup. Alokasi
anggaran
tahun
2015
sebesar
Rp..
22.025.880.768,00
terealisasi sebesar Rp.. 19.655.955.703,25 atau sebesar 89,24%. 4.
Urusan Pekerjaan Umum Urusan pekerjaan umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Binamarga dan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan. Alokasi anggaran
tahun 2015 sebesar Rp.. 193.560.721.773,00 terealisasi sebesar Rp.. 182.094.412.780,00 atau sebesar 94,08%. 5.
Urusan Penataan Ruang Alokasi anggaran tahun 2015 untuk melaksanakan urusan penataan ruang melalui APBD Kabupaten Magetan tahun 2015 sebesar Rp.. 358.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.. 343.784.100,00 atau sebesar 96,03%.
6.
Urusan Perencanaan Pembangunan Urusan perencanaan pembangunan alokasi anggaran APBD Kabupaten Magetan tahun 2015 sebesar Rp. 8.428.747.815,00 terealisasi sebesar Rp. 7.887.656.807,00 atau 93,58%.
7.
Urusan Perumahan Dalam melaksanakan urusan perumahan alokasi anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 7.356.316.920,00 terealisasi sebesar Rp. 6.656.626.558,00 atau sebesar 90.49%.
8.
Urusan Pemuda dan Olahraga Alokasi anggaran tahun 2015 untuk melaksanakan urusan pemuda dan olahraga sebesar Rp. 1.615.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.. 1.560.170.500,00 atau 96,60%.
9.
Urusan Penanaman Modal Dalam melaksanakan urusan penanaman modal alokasi anggaran sebesar
Rp..
1.156.000.000,00
terealisasi
sebesar
Rp..
1.078.748.484,00 atau sebesar 93,32%. 10.
Urusan Koperasi dan UKM Dalam melaksanakan urusan koperasi dan UKM yang dilakukan oleh dinas
koperasi,
3.519.197.400,00
usaha,
kecil
terealisasi
alokasi
sebesar
sebesar 94.05%. 11.
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Rp.
anggaran
sebesar
Rp.
3.309.877.281,00
atau
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil alokasi anggaran sebesar Rp. 4.367.915.000,00
terealisasi
sebesar
Rp.
4.197.881.983,00
atau
sebesar 96,11%. 12.
Urusan Tenaga Kerja Urusan Tenaga Kerja alokasi anggaran sebesar Rp. 695.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 651.462.567,00 atau 93,74%.
13.
Urusan Ketahanan Pangan Dalam urusan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan alokasi dana sebesar Rp. 4.191.891.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.061.628.994,00 atau sebesar 96.68%.
14.
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anggaran sebesar Rp. 335.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 334.663.500,00 atau 99.90%.
15.
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera alokasi anggaran Rp. 11.431.162.830,00 terealisasi Rp. 11.106.715.524,00 atau 97.16%.
16.
Urusan Perhubungan Dalam urusan perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Pehubungan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.781.355.745,00 terealisasi sebesar Rp. 9.499.785.380.00 atau 97.12%.
17.
Urusan Komunikasi dan Informatikasi Urusan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Badan Perencaan Pembangunan, Dinas Perhubungan dan Komunikasi, dan Sekertariat Daerah (Bagian Humas) alokasi anggaran sebesar Rp. 1.894.000.000,00
terealisasi
sebesar
Rp.
97,16%. 18.
Urusan Pertanahan Urusan Pertanahan alokasi anggaran Rp. –
19.
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.840.159.000,00
atau
Urusan
Kesatuan
Bangsa
dan
Politik
alokasi
anggaran
Rp.
12.448.105.400,00 terealisasi sebesar Rp. 11.908.316.369,00 atau 95,66%. 20.
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian. Dalam urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi
Keuangan
Daerah,
Perangkat
Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian yang dilaksanakan oleh beberapa SKPD yakni Sekreatariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pendapatan dan Pengelolan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat, Kantor Pelayanan Perijinan dan TeRp.adu, dan Kecamatan. Alokasi anggaran sebesar Rp. 369.717.714.602,96 terealisasi sebesar Rp. 341.764.337.506,00 atau sebesar 92.44%. 21.
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Urusan pemberdayaan masyarakat desa alokasi anggaran sebesar Rp. 5.380.483.200.00
terealisasi
sebesar
Rp.
5.210.128.293,00
atau
96.83%. 22.
Urusan Sosial Urusan
Sosial
6.733.711.400,00
yang
dilaksanakah
terealisasi
sebesar
oleh Rp.
Dinas
Sosial
Rp.
6.490.529.861,00
atau
96,39%. 23.
Urusan Kebudayaan Urusan kebudayaan Alokasi anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 1.480.800.000,00
terealisasi
sebesar
Rp.
1.380.413.565,00
atau
sebesar 93.22%. 24.
Urusan Statistik Urusan Statistik alokasi anggaran Rp. 175.000.000.00 terealisasi sebesar Rp. 174.550.000,00 atau 99.47%.
25.
Urusan Kearsipan
Alokasi anggaran sebesar Rp. 110.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 107.200.000,00 atau 97.45%. 26.
Urusan Perpustakaan Urusan Perpustakaan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.106.994.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.029.479.075,00 atau sebesar 96,32%.
B. Prioritas Urusan Pilihan yang Dilaksanakan
1.
Urusan Kelautan dan Perikanan Alokasi anggaran sebesar Rp. 3.286.137.160,00 terealisasi sebesar Rp. 3.220.934.950,00 atau 98,02%.
2.
Urusan Pertanian Alokasi anggaran sebesar Rp. 68.413.827.117,48 dengan realisasi sebesar Rp. 61.626.393.307,00 atau 90,08%.
3.
Urusan Kehutanan Alokasi anggaran sebesar Rp. 9.096.278.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.809.107.297,00 atau 96,84%.
4.
Urusan Energi dan Sumber Daya Manusia Alokasi anggaran sebesar Rp. 241.725.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 240.553.300,00 atau 99,52%.
5.
Urusan Pariwisata Alokasi anggaran sebesar Rp. 5.624.974.925,00 terealisasi sebesar Rp. 5.378.928.903,00 atau 95,63%.
6.
Urusan Industri Alokasi anggaran sebesar Rp. 8.244.006.195,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.531.287.076,00 atau 91,35%.
7.
Urusan Perdagangan
Alokasi anggaran sebesar Rp. 6.898.226.500,00 terealisasi sebesar Rp. 6.606.549.668,00 atau 95,77%. 8.
Urusan Transmigrasi Alokasi anggaran sebesar Rp. 487.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 439.206.305,00 atau 90,09%.
IV.
TUGAS PEMBANTUAN
A.
Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat Pada Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten Magetan menerima 6 (enam) tugas pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi. Tugas Pembantuan ini dilaksanakan oleh 6 (enam) SKPD yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya, Badan Ketahanan Pangan,
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil serta Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan.
B.
Tugas Pembantuan yang Diberikan Nihil
V.
TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
A. Kerjasama Antar Daerah Sampai dengan akhir Tahun 2015, terdapat 3 (tiga) kerjasama antara daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, yaitu: 1.
Kerjasama antar daerah di kawasan perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang melibatkan 7 (tujuh) kabupaten, yakni Kabupaten Karanganyar,
Wonogiri,
Sragen,
Pacitan,
Ngawi,
dan
Ponorogo
(KARISMAPAWIROGO) di bidang kesehatan, pendidikan, penanaman
modal, pariwisata dan budaya, penanganan masalah dan kesejahteraan sosial. 2.
Kerjasama dengan Pemkab Banyuasin, Ogan Komelir Ilir (OKI), dan Pemkab Gorontalo dibidang transmigrasi.
B. Kerjasama dengan Pihak Ketiga Kerjasama dengan pihak ketiga yang dilaksankan pada tahun 2015: Nihil
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Koordinasi yang telah dilakukan diantaranya adalah : 1. Kegiatan Forum Koordinasi Bantuan Dana Siap Pakai APBN – BNPB untuk
Aktifasi
Pos
Komando,
Pengadaan
Sembako
dan
Jasa
Pengerjaan Padat Karya (Pengerukan Aliran Sungai). Dalam rangka Siaga/ Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor
di
Kabupaten
Penanggulangan
Magetan
Bencana
Daerah
Tahun
2014
(BPBD)
–
2015,
Kabupaten
Badan Magetan
berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan forum koordinasi bantuan dana siap pakai APBN – BNPB untuk aktifasi pos komando, pengadaan sembako dan jasa pengerjaan padat karya (pengerukan aliran sungai).
D. Pembinaan Batas Wilayah Pemerintah Kabupaten Magetan senantiasa melaksanakan koordinasi terkait dengan penegasan batas wilayah. Dalam pelaksanaannya sengketa batas wilayah yang terjadi adalah Permohonan Hak Pakai An. Pemerintah RI Cq. Kementrian Pertahanan RI (Pangkalan TNI AU Iswahyudi) atas 10 bidang Tanah A yang terletak di Desa Setren dan Kleco Kec. Bendo yang sampai saat ini masih belum selesai.
E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Magetan pada tahun 2015 mengalami bencana local kebakaran hutan di gunung Lawu yang telah ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Magetan. Dalam mengantisipasi bencana serupa Pemerintah Kabupaten Magetan telah berkoordinasi dengan instansi terkait (Perum Perhutani), melakukan reboisasi dan sosialisasi kepada masyarakat disekitar lokasi bencana.
F.
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Secara
umum
menyelenggarakan
kondisi kegiatan
masyakat
sangat
kemasyarakatan
kondusif dan
dalam
pemerintahan.
Namun demikian antisipasi dan kewaspadaan terhadap gangguan tersebut tetap dipantau perkembangannya melalui kegiatan patroli trantibum, pembinaan dan termasuk penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan.
VI.
PENUTUP Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah Tahun
2015 merupakan tolok ukur capaian kinerja Kepala Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan
Pemerintahan,
pelaksanaan
pembangunan
dan
pelayanan
masyarakat dalam kurun waktu satu tahun anggaran, dimana LPPD ini juga memuat keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dicapai termasuk permasalahan yang belum mendapatkan penyelesaian selama satu tahun anggaran. Keberhasilan capaian program dan kegiatan merupakan komitmen dan konsistensi semua pihak baik aparatur Pemerintah Daerah, unsur Forkopimda, para anggota DPRD dan partisipasi masyarakat. Perhargaan yang setinggi tingginya disampaikan kepada semua pihak atas kerjasama yang baik sehingga seberat apapun tantangan yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik, yang muaranya dapat tercipta suasana Magetan yang kondusif, tenteram damai dan penuh rasa kekeluargaan. Saran dan masukan sangat diharapkan sehingga akan menjadikan bekal dalam penyempurnaan program / kegiatan di masa yang akan datang. Selanjutnya kami berharap, laporan ini bisa jadi pertimbangan bagi Pemerintah dalam memberikan penilaian atas kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat selama tahun 2015. Magetan,
April 2016
BUPATI MAGETAN
Dr. Drs. H. SUMANTRI, M.M.
