INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2012

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2012 Assalamualaikum Wr. Wb. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan atas karuniaNya kami dapat memberikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kami susun dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. ILPPD tahun 2012 Kabupaten Cianjur kami sampaikan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 tahun 2008. Data capaian kinerja yang disampaikan dalam penyusunan LPPD sesuai dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri bersumber dari data yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Cianjur, sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan umum, desentralisasi dan tugas pembantuan. Berikut Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2012:

Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

A. Gambaran Umum Daerah 1.

Kondisi Geografis Daerah

a.

Batas Administrasi

Kabupaten Cianjur secara geografis terletak di tengah Provinsi Jawa Barat, berjarak sekitar 65 km dari ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung) dan 120 km dari ibukota Negara (Jakarta). Secara astronomis Kabupaten Cianjur terletak di antara 60 21”–7025” Lintang Selatan dan 106042”-107025” Bujur Timur. Batas wilayah administrasi Kabupaten Cianjur yaitu :  Sebelah utara dengan wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta,  Sebelah barat dengan wilayah Kabupaten Sukabumi  Sebelah selatan dengan Samudra Indonesia  Sebelah timur dengan wilayah Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Garut b.

Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Cianjur adalah 361.435 Ha. Secara administrative Kabupaten Cianjur dibagi kedalam 32 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 354 Desa. Terdapat 2.751 Rukun Warga (RW) dan 10.402 Rukun Tetangga (RT). Berikut adalah jumlah RT dan RW dan luas wilayah perkecamatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.1. Tabel 1. Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan1 No.

Kecamatan

Desa

Kel

RW

RT

Luas wilayah (Ha)

1

2

3

4

5

6

7

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1

Agrabinta Bojongpicung Cianjur Cibeber Cilaku Ciranjang Cugenang Cikalongkulon Campaka Cibinong Cidaun Campakamulya Cikadu

11 11 5 18 10 9 16 18 11 14 14 5 10

6

218 353 585 592 400 343 410 431 384 334 389 122 230

52 77 186 155 94 98 116 107 88 95 85 24 73

19.265,32 8.833,94 2.614,7 12.472,97 5.252,96 3.481,31 7.615,39 14.402,25 14.374,76 23.547,77 29.551,23 7.426,56 18.866,44

Sumber: Bagian Pemdes, Bappeda Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

c.

Cijati Cipanas Gekbrong Haurwangi Karangtengah Kadupandak Leles Mande Naringgul Pacet Pagelaran Pasirkuda Sukaluyu Sukaresmi Sukanagara Sindangbarang Takokak Tanggeung Warungkondang Jumlah

10 7 8 8 16 14 12 12 11 7 14 9 10 11 10 11 9 12 11 354

6

156 328 238 262 552 277 169 289 385 314 372 208 306 371 303 232 289 236 324 10,402

49 81 71 81 127 80 44 69 123 88 97 67 71 96 64 63 76 67 87 2,751

4.902,15 6.727,65 5.076,88 4.617,83 4.852,51 10.440,78 11.432,03 9.879,47 28.132,43 4.166,45 19.943,66 11.514,95 4.802,38 9.215,34 17.404,94 15.907,56 14.216,47 5.980,15 4.515,75 361.435

Jumlah Bangunan Rumah Tempat Tinggal

Terdapat 784.199 unit rumah yang menjadi tempat huni untuk 911.764 kepala keluarga (KK). Dengan demikian rasio rumah terhadap jumlah KK adalah 0,86. Berikut adalah jumlah rumah perkecamatan sebagaimana dalam tabel 1.2 Tabel 2 Jumlah Bangunan Tempat Tinggal Menurut Kecamatan Tahun 20122 NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2

KECAMATAN 2 Agrabinta Bojongpicung Cianjur Cibeber Ciranjang Cugenang Cikalongkuln Campaka Campaka Cibinong Cidaun Campakamulya

JUMLAH RUMAH (TEMPAT HUNIAN) 3 13,110 20,284 36,371 35,510 29,181 20,347 27,438 25,305 20,216 17,832 19,567 8,312

Sumber: Dinas Tata Ruang dan Permukiman Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 d.

Cikadu Cijati Cipanas Gekbrong Haurwangi Karangtengah Kadupandak Leles Mande Naringgul Pacet Pagelaran Pasirkuda Sukaluyu Sukaresmi Sukanagara Sindangbarang Takokak Tanggeung Warungkondang JUMLAH

11,449 10,204 28,418 13,137 15,374 98,767 14,694 14,008 22,014 13,299 24,942 23,258 10,583 18,883 21,919 99,406 18,913 16,214 14,907 20,337 784,199

Topografis

Wilayah Kabupaten Cianjur secara topografis terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu Cianjur Bagian Utara, Tengah dan Selatan. Cianjur Bagian Utara merupakan dataran tinggi terletak di kaki Gunung Gede dengan ketinggian sekitar 2.962 m di atas permukaan laut. Wilayahnya meliputi daerah Puncak dengan ketinggian sekitar 1.450 m, Kota Cipanas (Kecamatan Cipanas dan Kecamatan Pacet) dengan ketinggian sekitar 1.110 m, serta Kota Cianjur dengan ketinggian sekitar 450 m diatas permukaan laut. Sebagian wilayah ini merupakan dataran tinggi pegunungan dan sebagian lagi perkebunan dan persawahan. Di bagian barat dekat zona Bogor terdapat Gunung Salak dengan ketinggian 2.210 M yang merupakan Gunung Api termuda yang sebagian besar permukaannya ditutupi bahan vulkanik. Cianjur Bagian Tengah merupakan daerah perbukitan, tetapi juga terdapat dataran rendah persawahan, perkebunan yang dikelilingi oleh bukitbukit kecil yang tersebar dengan keadaan struktur tanahnya yang labil. Cianjur Bagian Selatan merupakan daerah dataran rendah yang terdiri dari bukit-bukit kecil dan diselingi oleh pegunungan-pegunungan yang melebar ke Samudra Indonesia, diantara bukit-bukit dan pegunungan tersebut terdapat pula pesawahan dan ladang huma. Dataran terendah di selatan Cianjur mempunyai ketinggian sekitar 7 m diatas permukaan laut. Secara tofografi wilayah Kabupaten Cianjur mempunyai karakteristik daratan dan perbukitan. Berikut adalah tofografi wilayah Kabupaten Cianjur:


1. Daratan Merupakan daerah dengan kemiringan lereng yang berkisar antara 0-8% yang menempati daerah pantai, daerah alluvial sungai dan dataran lahar. Daerah yang termasuk satuan morfologi ini mempunyai tingkat erosi yang rendah yang meliputi daerah Sukaresmi, Cikalongkulon, Cianjur, Ciranjang, Bojongpicung, sebelah utara Cibeber, Pagelaran, Tanggeung, Kadupandak, dan sepanjang Pantai Selatan Mulai dari Agrabinta sampai dengan Cidaun. 2. Perbukitan Berelief halus Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang halus dengan kemiringan lereng 8o – 15o yang tedapat di daerah utara Pacet, Warungkondang, Takokak sebelah barat, Cidaun dan sebelah Timur Sindangbarang. 3. Perbukitan berelief Sedang Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang sedang dengan kemiringan lereng 15o – 25o yang tedapat di daerah utara Mande, Selatan Kadupandak dan Sebelah selatan Cibeber. 4. Perbukitan berelief agak kasar Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang agak kasar dengan kemiringan lereng 24o – 40o yang tedapat di daerah utara Takokak, bagian Utara dan Selatan Kadupandak, Bagian Utara Pagelaran dan sebelah barat Tanggeung. 5. Perbukitan berelief kasar Bentuk permukaan pada bagian ini adalah permukaan gelombang kasar dengan kemiringan lereng lebih dari 40o yang tersebar di daerah Selatan Sukaresmi, sebelah selatan Bojongpicung, Sukanagara, Gunung Buleud, sebelah Timur Takokak dan Gunung Sambul, sebelah Timr Pagelaran, Bagaian Utara dan Selatan Kadupandak serta Karangtengah. Daerah lain yang mempunyai kontruk seperti ini adalah daerah Gunung Pangrango, Pasir Beser, Pasir Taman sampai Pasir Gambir, Pasir Negrog, Pasir Pondokcabang, Pasir Berenuk, dan Pasir Gook. 2.

Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Cianjur Tahun 2012 adalah 3.133.815 jiwa terdiri dari 1.604.937 laki-laki dan 1.528.878 perempuan. Berikut adalah gambaran struktur penduduk Kabupaten Cianjur berdasarkan Struktur Usia.


Tabel 3. Struktur Penduduk Kabupaten Cianjur 3 Strukt ur Usia >75 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10_14 5_9 0-4 Total

Laki-laki 28,246 24,989 28,728 50,327 64,161 87,075 97,334 120,079 126,158 144,556 149,903 153,222 153,494 158,269 130,798 87,598 1,604,937

Perempuan 23,827 21,408 26,451 40,265 54,590 76,821 92,394 114,998 128,236 143,029 146,110 157,633 147,338 150,202 123,525 82,051 1,528,878

Jumlah 52,073 46,397 55,179 90,592 118,751 163,896 189,728 235,077 254,394 287,585 296,013 310,855 300,832 308,471 254,323 169,649 3,133,815

Berikut adalah penduduk berdasarkan usia sekolah sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.4. Tabel 4. Penduduk berdasarkan usia sekolah tahun 20124 Struktur

Penduduk Menurut Usia Sekolah Laki-laki (Jiwa)

Perempuan (Jiwa)

Jumlah (Jiwa)

4-6 7-12

138,467 170,812

130,646 160,995

269,113 331,807

13-15

98,238

93,905

192,143

16-18

93,170

88,587

181,757

500,687

474,133

974,820

Jumlah

Berdasarkan table yang tersaji diatas, terdapat usia prasekolah dan usia sekolah antara usia 4-18 tahun sebanyak 974.820 jiwa atau sebanyak 31,11 % dari penduduk Cianjur.

3 4

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

Adapun sebaran penduduk Kabupaten Cianjur tahun 2012 dapat dilihat dalam table 1.5. Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan sebaran Perkecamatan5 KECAMATAN Agrabinta Bojongpicung Cianjur Cibeber Cilaku Ciranjang Cugenang Cikalongkulon Campaka Cibinong Cidaun Campakamulya Cikadu Cijati Cipanas Gekbrong Haurwangi Karangtengah Kadupandak Leles Mande Naringgul Pacet Pagelaran Pasirkuda Sukaluyu Sukaresmi Sukanagara Sindangbarang Takokak Tanggeung Warungkondang JUMLAH

5

LAKILAKI 29,386 52,305 116,025 88,637 75,685 51,607 71,599 67,591 42,605 40,889 53,125 16,498 29,667 21,874 82,262 36,072 41,537 88,182 31,982 20,688 51,325 30,384 79,072 48,379 24,451 52,071 66,869 30,975 37,827 32,435 30,512 62,421 1,604,937

PEREMPUAN 27,962 50,970 112,355 85,224 72,608 49,682 67,317 63,406 40,383 39,458 51,156 15,743 28,202 21,324 75,364 34,281 38,932 83,902 30,668 20,462 49,068 28,437 73,063 46,385 23,472 49,159 62,073 30,268 36,743 31,530 29,727 59,554 1,528,878

JUMLAH 57,348 103,275 228,380 173,861 148,293 101,289 138,916 130,997 82,988 80,347 104,281 32,241 57,869 43,198 157,626 70,353 80,469 172,084 62,650 41,150 100,393 58,821 152,135 94,764 47,923 101,230 128,942 61,243 74,570 63,965 60,239 121,975 3,133,815

Sumber Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

Table 6. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan Kabupaten Cianjur Tahun 20126 KECAMATAN Agrabinta

6

JUMLAH KEPALA KELUARGA 19,406

Bojongpicung

30,559

Cianjur

64,063

Cibeber

50,622

Cilaku

41,808

Ciranjang

28,734

Cugenang

38,462

Cikalongkulon

37,168

Campaka

25,179

Cibinong

24,669

Cidaun

31,417

Campakamulya

10,524

Cikadu

17,435

Cijati

13,587

Cipanas

44,144

Gekbrong

19,785

Haurwangi

23,440

Karangtengah

47,080

Kadupandak

18,481

Leles

13,937

Mande

28,916

Naringgul

16,716

Pacet

42,283

Pagelaran

29,700

Pasirkuda

14,419

Sukaluyu

28,319

Sukaresmi

35,538

Sukanagara

18,114

Sindangbarang

24,035

Takokak

19,805

Tanggeung

18,315

Warungkondang

35,104

JUMLAH

911,764

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

3. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan Daerah 1) Pertanian Sektor Pertanian masih merupakan sektor yang dominan terhadap kontribusi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur. Besarnya kontribusi dari sector ini sebesar 35,21%. Sekalipun pada perkembangannya terdapat fluktuatif produksi pertanian yang disebabkan karena pola tanam yang dilakukan, sehingga produksi pertanian masih tergantung pada kondisi alam dan cuaca. Produk unggulan pertanian masih terfokus kepada produk tanaman pangan. Untuk produksi pertanian tanaman pangan tahun 2012, dapat dilihat dalam table 1.7. Tabel 7 Jumlah Produksi dan produktivitas Padi Palawija Di Kabupaten Cianjur Tahun 2011 - 20127 No

Komoditi

I

PADI

1 2

Padi Sawah Padi Ladang Jumlah

II

PALAWIJA

1 2 3 4

Jagung Ubi Kayu Ubi Jalar Kacang Tanah Kedele Kacang Hijau Jumlah

5 6

Luas Tanaman (ha) 2011 2012

Luas Panen (ha) 2011 2012

Produktivitas (ku/ha) 2011 2012

Jumlah Produksi (Ton) 2011 2012

137.037 19.708

137.027 20.625

130.081 14.832

138.421 21.918

60,55 35,42

60,12 32,55

787.244 52.531

832.193 71.353

156.745

157.652

144.913

160.339

57,95

56,35

839.776

903.546

10.089 6.584 1.430 11.735

9.205 6.958 1.270 12.009

7.744 7.592 1.594 9.448

10.102 7.881 1.396 12.629

51,67 184,50 113,55 12,19

54,54 163,17 114,62 12,94

40.012 140.074 18.100 11.515

55.097 128.598 16.001 16.337

9.121 518

7.641 1.025

8.514 385

6.975 517

14,89 113,55

17,87 8,39

12.678 385

12.462 434

39.477

38.108

35.277

39.500

490,35

371,53

222.764

228.928

Duapuluh persen dari luas wilayah Kabupaten Cianjur adalah kawasan Hutan yang terdiri dari kawasan hutan perhutani, dan hutan konservasi. Berdasarkan pembagian kawasan hutan di Kabupaten Cianjur, dibagi menjadi dua wilayah yaitu Cianjur bagian utara dan Cianjur bagian selatan. Perbandingannya Cianjur bagian utara seluas 25 persen dan bagian selatan seluas 75 persen.

7

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

Untuk rincian produksi hasil hutan kayu dan produksi perkebunan dapat dilihat dalam tabel dibawah. Tabel 8. Produksi Hasil Perkebunan Tahun 20128 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

KOMODITAS Karet The Kelapa Kelapa Hibrida Cengkeh Kopi Robusta Kopi Arabika Aren Pala Kapok Kakao Panili Tembakau Kayumanis Kina Lada Jambu Mete Kemiri Nilam Kelapa Sawit

PR 996.85 7,027.89 4,177.44 645.55 529.51 154.84 69.43 4,795.88 51.93 46.29 37.72 13.14 23.90 0.18 1.03 11.97 0.00 7.51 0.25 0.00

PRODUKSI (TON) PBS PTP 752.06 701.89 10,031.33 4,620.40 15.98 0.00 0.00 0.00 52.01 0.00 0.00 0.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 762.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 257.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 533.57

TOTAL 2,450.80 21,679.62 4,193.42 645.55 581.52 154.84 102.43 4,795.88 51.93 46.29 800.58 13.14 23.90 0.18 258.91 11.97 0.00 7.51 0.25 533.57

Tabel 9 Produksi Hasil Hutan Kayu Tahun 2011-20129 NO

JENIS 1 2 3 4 5 6 7

8 9

Jati Mahoni Albizia Karet Kelapa Maesopsis Bayur

PRODUKSI KAYU BULAT (M3) TAHUN 2011 TAHUN 2012 18,766.916 14,397.450 1,754.730 2,640.750 30,238.018 15,894.100 93.038 26.101 47.510 10.970 1,044.026 206.990 325.657 278.250

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sumber: Dinas Kehhutanan dan Perkebunan Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

8 9 10 11 12 13

2)

Rasamala Gmelina Suren Buah-buahan Pinus Rimba Campur JUMLAH

0.000 23.098 38.628 78.147 448.433 2,271.404 55,129.605

0.000 0.000 0.000 20.240 20.798 817.190 34,312.839

Perdagangan

Sektor lain yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur adalah dari sektor perdagangan, hotel dan pariwisata. Berdasarkan data hasil analisis, bahwa sektor ini memberikan kontribusi sebesar 29,54 % berdasarkan atas dasar harga berlaku. Sarana dan prasarana perdagangan merupakan faktor penunjang dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian, dapat dilihat dalam tabel 1.10. Tabel 10 Data sarana prasarana perdagangan tahun 201210 No. Sarana Perdagangan 1. Pasar tradisional Los Kios Toko Ruko 2. Jumlah Pedagang pelataran pasar 3. Jumlah Pedagang Pasar 4. Minimarket 5. Supermarket 6. Hypermarket 3)

15 3034 6.768 125 55 1.635

Jumlah Buah Buah Buah Buah Buah Orang

9.982 54 7 1

orang Buah Buah Buah

Pariwisata

Dari sektor pariwisata dan jasa perhotelan juga mempunyai kontribusi terhadap perkembangan perekonomian. Kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisata terhadap obyekobyek wisata yang ada di Kabupaten Cianjur. Obyek wisata yang banyak dikunjungi merupakan objek wisata yang didukung oleh sarana dan prasarana wisata yang memadai. Berikut adalah jumlah kunjungan wisata yang datang ke Kabupaten Cianjur, berdasarkan data yang dikelola oleh 10

Sumber Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2012, dapat dilihat dalam table 1.11. Tabel 11. Jumlah Kunjungan Wisata tahun 201211 No. 1. 2. 3. 4.

Nama Kawasan

Jumlah pengunjung (orang)

Cibodas Jangari/Calincing (Cirata) Jayanti Cikundul JUMLAH

379.900 21.882 17.582 41.030 460.394

Jumlah kunjungan wisata tersebut hanya berdasarkan jumlah kawasan wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah tidak termasuk dengan jumlah kunjungan wisata yang dikelola oleh pihak swasta dan/pengusaha. Berikut adalah jumlah usaha sarana wisata dapat dilihat dari tabel .12. Tabel 12 Jumlah sarana wisata di Kabupaten Cianjur tahun 201212 No. Usaha Sarana Wisata 1. Hotel Berbintang Bintang 4 Bintang 3 Bintang 2 Bintang 1 2. Hotel Melati 3. Villa 4. Pondok Wisata, pondok remaj Mesin ketangkasan Night club, tempat karaoke, panti pijat

Jumlah 3 buah 3 buah 4 buah 1 buah 65buah 8479 buah 124 buah 15 buah 12 buah

Sektor pariwisata mempunyai peranan yang kuat dalam mendukung perkembangan dan pertumbuhan wilayah. Berdasarkan Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA) Kabupaten Cianjur, kawasan wisata dapat dibagi kedalam 3 (tiga) Satuan Kawasan Pengembangan Pariwisata (SKPP) yaitu SKPP I Cianjur Utara, SKPP II Cianjur tengah dan SKPP III Cianjur Selatan. Adapun sumberdaya pariwisata dari sisi ketersediaan produk wisata khususnya daya tarik wisata di Kabupaten Cianjur, dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu daya tarik wisata alam, daya tarik 11Sumber: 12

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah . Tabel 13 Obyek Daya Tarik Wisata Kabupaten Cianjur Berdasarkan Sumber Daya Alam13 NO

Daya Tarik Wisata

1

Taman Nasional Gede Pangrango (TNGP)

          

2

Bumi Perkemahan Mandalawangi

 

3

Bumi Perkemahan Mandala Kitri Kebun Raya Cibodas

    

5

Perkebunan Teh Gede (PTPN VIII)

6

Perkebunan Teh Maleber Pekebunan Teh Panyairan (PTPN VIII) Perkebunan Teh Nusamba (PTPN VIII) Danau Waduk Cirata Calingcing

                  

4

8

9

13

ODTW Alam

10

Danau Waduk Cirata Jangari

11

Curug Citambur dan Rawa Leuwi Soro

Puncak Gunung Gede Puncak Gunung Pangrango Kawah Ratu Kawah Wadon Kawah Lanang Bunga Edelweis Air Terjun Cibeureum Puncang Gunung Mandala Wangi Puncak Gunung Sukaratu Puncak Gunung Gumuruh Cagar Alam Gunung Gede AlunAlun Suryakancana Areal Perkemahan Pemandangan Alam Pegunungan dan Hutan Areal Perkemahan Pemandangan Alam Pegunungan Koleksi Vetasi (berbagai Jenis) Rumah Kaca Air Terjun Cibodas Lansekap Kebun dengan Kolam Air Mancur Perkebunan Teh Pemandangan Alam Iklim Sejuk Perkebunan Teh Pemandangan Alam Iklim Sejuk Perkebunan Teh Pemandangan Alam Iklim Sejuk Perkebunan Teh Pemandangan Alam Iklim Sejuk Danau/Waduk Pemandangan Alam Perikanan Danau/Waduk Pemandangan Alam Perikanan Rawa Air Terjun

Lokasi Kecamatan Cipanas

Kecamatan Cipanas

Kecamatan Cipanas Kecamatan Cipanas

Kecamatan Cugenang Kecamatan Pacet Kecamatan Campaka

Kecamatan Sukanagara Kecamatan Ciranjang Kecamatan Mande

Kecamatan Pagelaran

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

12

Rawa Beber

13

Rawa Gede

14

Kawasan Wisata Agro Politan

15

 Pantai

Kecamatan Cidaun

 Pantai

Kecamatan Cidaun

 Pantai

Kecamatan Cidaun

18

Pantai Batu Kukumbung Pantai Batu Ciwidig Pantai Batu Jayanti Pantai Batu Sereg

 Pantai

Kecamatan Sindangbarang

19

Pantai Batu Apra

 Pantai


20

Pantai Batu Karangpotong

 Pantai


21

Pantai Batu Sinar Laut

 Pantai

Kecamatan Agrabinta

22

Sumber Air Panas Sukasirna

 Sumber Air panas

Kecamatan Agrabinta

23

Goa Cimenga

 Goa


24

Hutan Cagar Alam JayantiBojonglarang Perkebunan Teh Saronggo Perkebunan Teh Ciseureuh Perkebunan Teh PT. Linggasari Ciharum dan Pasir Nangka TWA Jembar Kegiatan Wisata Pajajaran, Kegiatan Wisata Ngala Himpun setiap Tanggal 25 Julhijah

 Hutan Cagar Alam

Kecamatan Cidaun

 Perkebunan teh

Kecamatan Pacet

 Perkebunan Teh

Kecamatan Pacet

 Perkebunan Teh

Kecamatan Sukanagara

 Taman Wisata Alam  Setiap tanggal 25 Jul Hijah terdapat kegiatan menangkap Ikan Impun

Kecamatan Cipanas Pantai Selatan Cianjur

16 17

25 26 27

28 29

       

Rawa Pemandangan Alam Rawa Pemandangan Alam Perkebunan Tanaman Pangan Pemandangan Alam Pegunungan Air Terjun

Kecamatan Pagelaran Kecamatan Pegelaran Kecamatan Pacet


Tabel 14. Obyek Daya Tarik Wisata Berdasarkan Sumberdaya Buatan14 NO

ODTW Alam

1

Taman Bunga Nusantara

2

Kota Bunga

Daya Tarik Wisata  Variasi Jenis Tanaman dengan Bunga-Bunga Yang Berasal dari Manca Negara  Alam Imajinasi  Lokasi Piknik  Mini Teater  Taman Bermain Fantasi  Taman Rekreasi Venezia  Kolam Renang dan Sport Contre  Lingkungan Perumahan Villa dengan tema nama negara

Lokasi Kecamatan Sukaresmi

Kecamatan Pacet

Tabel 15 Obyek Daya Tarik Wisata Berdasarkan Sumber Daya Budaya15 NO 1

Makam Daleum Cikundul

2

Situs Gunung Padang

3

Istana Cipanas

4

Kesenian Mamaos Tembang Cianjuran Kesenian Helaran Kesenian Pencak Silat

5 6

14 15

ODTW Alam

7

Kerajinan Sangkar Burung

8

Kerajinan Bambu

9

Kerajinan Lampu Gentur

10

Makanan Tauco Cianjur

Daya Tarik Wisata

Lokasi

 Makam Bersejarah

Kecamatan Cikalongkulon

 Situs Megalitik Punden Berundak  Sejarah Situs  Bangunan Bersejarah Berupa Istana  Seni Menyanyi dengan Alat Suling dan Kecapi

Kecamatan Campaka

 Upacara Adat Perayaan  Seni Bela Diri

Kecamatan Cianjur Kecamatan Cianjur

 Proses Pembuatan Sangkar Burung

Kecamatan Cianjur

 Proses Pembuatan Cindera Mata, Peralatan, Perkakas, Furniture Bambu  Proses pembuatan lampu gentur

Kecamatan Cianjur

 Proses pembuatan tauco

Kecamatan Cianjur

Kecamatan Cipanas Kecamatan Cianjur

Kecamatan Warungkondang

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

b.

11

Makanan Manisan Cianjur

 Variasi jenis manisan  Proses Pembuatan Manisan

Kecamatan Cianjur

12

Pepes Ikan Mas

 Proses pembuatan pepes

Kecamatan Cianjur

13

Ayam Pelung

 Postur Ayam Bertubuh Tinggi  Suara Kokok Ayam Pelung

Kecamatan Warungkondang

Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur tahun 2012, pada dasarnya banyak dipengaruhi oleh faktor musiman. Dalam hal ini sektor yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap PDRB adalah sektor pertanian sebesar 35,21 %. Sedang sektor kedua terbesar yang menyumbang terhadap PDRB adalah dari sektor perdagangan,hotel dan restoran. Kontribusi dari sektor ini sebesar 29,54 %. Kedua sektor yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap PDRB tersebut masih dipengaruhi oleh faktor keadaan yang bersifat musiman atau kondisional. Untuk sektor pertanian, produksi hasil pertanian masih tergantung terhadap pola tanam dan keadaan iklim. Sehingga produksi pada saat setiap panen hasilnya tidak stabil. Begitu juga untuk sektor perdagangan, hotel dan jasa restoran juga bersifat musiman. Sektor ini dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB masih dipengaruhi oleh kondisi situasional. Untuk perdagangan dimana kebutuhan masyarakat akan barang meningkat, masih terkait dengan perayaan hari besar keagamaan. Kebutuhan akan konsumsi barang meningkat, misalnya pada saat Idul Fitri, Natal. Begitupula untuk hotel dan restoran, masih dipengaruhi oleh keadaan situasional seperti pada saat hari libur panjang anak sekolah maupun cuti bersama saat perayaan hari besar keagamaan. Untuk lebih jelasnya pertumbuhan PDRB Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada tabel 16 yang merupakan data hasil analisis.


Tabel 16 Perkembangan PDRB Kabupaten Cianjur berdasarkan Harga Berlaku Per Sektor Tahun 2010-2012 (dalam juta rupiah)16 No

Sektor

1.

Pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan

2.

2010

2011

2012**

6,829,074.94

7,423,972.83

7,931,026.27

Pertambangan dan penggalian

22,787.68

25,569.48

26,134.30

3.

Industri pengolahan

556,757.37

816,368.40

905,698.80

4.

Listrik, gas dan air bersih

204,176.73

223,345.64

239,598.70

5.

Konstruksi

639,493.59

724,961.33

803,968.22

6.

Perdagangan, hotel dan restoran

5,105,919.21

6,060,686.99

6,653,946.04

7.

Pengangkutan dan komunikasi

1,821,832.68

1,991,106.46

2,132,460.32

8.

Keuangan, real estate dan jasa perusahaan

763,899.00

828,128.07

913,747.50

9.

Jasa-jasa

2,487,288.07

2,700,096.07

2,918,163.05

18,931,229.27

20,794,235.26

22,524,743.20

PDRB

** angka sementara

16

Sumber: Statistik, Bappeda Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

Tabel 17 Perkembangan PDRB Kabupaten Cianjur berdasarkan Harga Konstan Per Sektor Tahun 2010-2012 (dalam juta rupiah)17 No

Sektor

1.

Pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan

2.

Pertambangan dan penggalian

3.

Industri pengolahan

4.

Listrik, gas dan air bersih

5.

Konstruksi

6.

2010

2011

2012**

3,510,496.79

3,694,273.09

3,760,763.90

9,680.54

10,462.88

10,211.81

249,148.66

248,958.89

270,596.70

68,368.26

73.569.53

76,681.38

269,278.65

291.521.86

316,366.86

Perdagangan, hotel dan restoran

2,279,687.18

2,412,081.00

2,586,465.22

7.

Pengangkutan dan komunikasi

607,628.64

652,446.20

688,788.66

8.

Keuangan, real estate dan jasa perusahaan

432,210.10

454,760.65

481,758.18

9.

Jasa-jasa

824,543.28

859,211.41

902,923.82

8,251,042.10

8,697,285.52

9,094,556.53

PDRB

** Angka sementara

17

Sumber: Statistik, Bappeda Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

Tabel 18 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Cianjur Tahun 2011, dan 201218 Tahun

2012**

PDRB Perkapita (Juta Rp) Harga Berlaku Harga Konstan

22,524,743.20

9,094,556.52

20,774,752.27

8,694,709.13

18,931,229.27

8,251,042.10

2011 2010

Pertumbuhan (%) Harga Harga Konstan Berlaku 8.42

4.60

9.74

5.38

B. Visi, Misi Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2011-2016, Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai Visi : “ Cianjur Lebih Sejahtera dan Berakhlaqul Karimah” Dari rumusan visi tersebut terkandung makna yang diharapkan pada akhir perencanaan pembangunan tahun 2016 sebagai berikut:  Sejahtera : adalah merefleksikan suatu keadaan kehidupan masyarakat yang didalamnya meliputi peningkatan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan, pangan dan konsumsi, memperluas pilihan-pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan nyata mereka, serta meningkatkan kemampuan perekonomian daerah.  Akhlakul Karimah : mengandung makna sebagai akhlak yang mulia yang merupakan suatu prilaku yang mencerminkan etika berkeTuhanan, berkehidupan sosial dan bersinergi dengan alam. Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Cianjur Tahun 2016, akan diwujudkan melalui lima misi. Adapun misi tersebut adalah: 1. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan yang bermutu. 2. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu. 3. Meningkatkan daya beli masyarakat.

18

Sumber: Bappeda, diolah oleh tim LPPD Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

4. Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi. 5. Aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

dalam

kehidupan

C. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah 1. Strategis Strategi yang dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran dapat dengan mudah terlihat dalam matrik. Tabel 19. Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Misi Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Tujuan 1. Mewujudkan layanan pendidkan yang bias diakses oeh seluruh lapisan masyarakat

Sasaran Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan

2. Mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas

2.1.Meningkatkan angka kelulusan siswa untuk seluruh jenjang pendidikan

Strategi Peningkatan cakupan dan pemerataan pelayanan pendidikan di setiap jenjang melalui jalur formal &non formal

Peningkatan pendidikan

mutu/kualitas

2.2.Terkendalinya Angka Mangulang dan Droup Out di Setiap Tingkatan dan Jenjang 2.3.Meningkatnya mutu kelulusan siswa dari setiap jenjang pendidikan 2.4.Tertanamnya nilainilai akhlakul karimah ke dalam pribadi peserta didik 2.5.Meningkatnya lulusan SMK yang terserap Dunia Kerja 2.6.Meningkatnya keadilan dan kesetaraan jender dalam layanan pendidikan 2.7.Meningkatnya


pengetahuan dan kesadaran siswa dalam antisipaspi dan penanggulangan bencana

3. Meningkatkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat

Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu.

1. Menyelengg arakan pembangunan kesehatan baik oleh masyarakat swasta, maupun pemerintah secara sinergis

2. Mewujudkan keberlangsungan serta meningkatkan

2.8. Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi lokal

Fasilitasi pengembangan penyelenggaraan riset oleh perguruan tinggi lokal untuk pengembangan ekonomi daerah

2.9.Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan

Optimalisasi fungsi dan peran stakeholder bidang pendidikan

Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan

Penumbuh kembangan minat dan budaya baca masyarakat

Terwujudnya masyarakat yang proaktif memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, berpartisipasi aktif menolong dirinya, serta mampu membudayakan Perilaku Hidup Sehat dan Sehat dalam keluarga dan masyarakat

Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatannya

Meningkatnya kondisi da kualitas fasilitas layanan prasarana kesehatan

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan

Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat

Peningkatan ketersediaan pembiayaan kesehatan masyarakat Terjaminnya ketersediaan dan keterjangkauan obat

Peningkatan jaminan masyarakat

2.1.Terpenuhinya permintaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang

Peningkatan pelayanan Berencana dan reproduksi

ketersediaan kesehatan

Peningkatan manajemen pengadaan dan penyediaan obat dan alat kesehatan masyarakat kapasitas Keluarga kesehatan


kualitas aksesibilitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta mengendalikan angka kelahiran

berkualitas

2.2.Meningkatnya pengetahuan kesehatan reproduksi remaha (KRR)

2.3.Meningkatkan kualitas hidup &perlindungan anak serta peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan

Meningkatkan daya beli masyarakat.

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui perluasan usaha dan peningkatan produktivitas usaha di bidang perekonomian

2.4.Meningkatkan kualitas tumbuh Kembang dan kelangsungan hidup anak 1. Berkembangnya agribisnis yang mampu menghasilkan produk dan industri pertanian yang berdaya saing

2.Meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan serta berkembangnya mekanisme distribusi dan aksesibilitas pangan

3.Berkembangnya pemanfaatan dan pengelolaan pesisir dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan

4.Meningkatnya

Pariwisata Daera berbasis alam dan budaya yang mampu bersaing memenuhi kebutuhan wisatawan

Peningkatan pemberdayaan remaja di bidang kesehatan dan hak-hak reproduksi

Peningkatan peran perepuan dan kepedulian terhadap hak dan perlindungan anak, dan kelangsungan hidup anak

Pengembangan sistem agribisnis dengan keterkaitan subsistem-subsistemnya (agribisnis hulu, usaha tani, agribisnis hilir, jasa penunjang) secara optimal

Peningkatan koordinasi lintas sektor, regional dan nasional dalam rangka ketahanan pangan

Peningkatan sumberdaya kelautan berkelanjutan

produktivitas pesisir dan secara

Pengembangan kinerja pariwisata alam dan budaya daerah berbasis kompetensi wilayah dan warisan kearifan lokal


dengan tetap berprinsip pada pembangunan berkelanjutan 5.Meningkatnya aksesibilitas KUMKM terhadap modal, teknologi, dan pasar

Meningkatkan kapasitas kelembagaan KUMKM melalui pengembangan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat

6.Terwujudnya pengelolaan industri dan perdagangan yang berdaya saing didukung oleh SDA, SDM, sarana dan prasarana serta teknologi tepat guna

Peningkatan kinerja industry dan perdagangan daerah secara efisien dan efektif

7.Meningkatkan

Peningkatan kelembagaan yang mengatur/melayani investasi dan insentif kemudahan investasi

Promosi dan kerja sama investasi 8. Terwujudnya iklim investasi yang sehat 9.Berkembangnya pemanfaatan dan pengelolaan potensi pesisir dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan 10.Meningkatnya pariwisata daerah berbasis alam dan budaya yang mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan wisatawan dengan tetap berprinsip pada pembangunan berkelanjutan 11.Menguatnya implementasi rencana tata ruang daerah dalam pemanfaatan ruang untuk pengembangan wilayah Kabupaten Cianjur

Optimalisasidan pengamanan sumberdaya kelautan dan pesisir

12.Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup

Peningkatan produktivitas lahan dan aktivitas budi daya yang dibarengi dengan upaya mempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan lindung

Pembangunan dan pengembangan kawasan wisata yang berstandarisasi dan berwawasan lingkungan

Peningkatan kapasitas perencanaan tata ruang daerah, pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang daerah


yang berkelanjutan

Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

1.Mentrasformasi

budaya birokasi yang berorientasi kepada pelayanan publik ke seluruh unit kerja Pemerintah Kabupaten

13.Berkembangnya wilayah dengan didukung oleh ketersediaan dan pembangunan infrastruktur yang handal

Peningkatan ketersediaan dan kualitas pelayanan prasarana dan fasilitas pendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan pada setiap wilayah pengembangan

14.Terwujudnya keseimbangan fungsi lahan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup

Peningkatan kualitas kawasan lindung di dalam dan luar kawasan hutan serta mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah berubah fungsi secara bertahap

1.Terwujudnya dan terimplementasikanny a perangkat transpormasi budaya birokasi yang mampu menciptakan sumberdaya aparatur yang berbudi luhur, tangguh dan cerdas, terampil, mandiri , memiliki rasa kesetiakawanan, bekerja keras, produktif, inovatif, disiplin, berorientasi pada pembangunan dan masa depan, serta berakhlak mulia 2. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian pelayanan prima pada masyarakat penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara optimal dan perwujudan SDM aparatur yang handal

Perwujudan transpormasi birokrasi

perangkat budaya

Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

3.Meningkatnya profesionalisme birokasi dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat


4.Terwujudnya

Aktualisasi nilainilai akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2.

1. Mewujudkan nilai-nilai akhlakul karimah sebagai karakter pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

penegakan hukum, kepastian hukum dan budaya hukum dalam rangka supermai hukum serta pembinaan kerukunan hidup dalam masyarakat guna pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan keamanan yang kondusif 5.Terwujudnya sinergi antar kelembagaan berkaitan dengan sumberdaya serta jaringan teknologi informatika dan komunikasi 1.Terwujudnya pemahanan yang meluas dan mendalam pada aparat dan masyarakat Kabupaen Cianjur pada nilainilai akhlakul karimah

Peningkatan kesadaran dan penumbuhkembangan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk memperbaiki masalah sosial yang ada di lingkungannya

Peningkatan kapasitas pemerintah dalam pemanfaatan teknoliogi informatika dan komunikasi

Pengembangan kooordinasi internalisasi nilai-nilai akhlakul karimah sebagai pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

2.Pelembagaan penerapan kebijakan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Perwujudan aparat yang amanah

3.Terwujudnya upaya prevetif dan kuratif dalam menghadapi permasalahan sosial

Perwujudan masyarakat marhamah (penuh kasih sayang) dan keluarga sakinah

Arah Kebijakan Daerah Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2012 bahwa pembangunan diarahkan dan difocuskan pada upaya peningkatan kapasitas kelembagaan pembangunan dan membangkitkan peran serta masyarakat dalam pembangunan di berbagai bidang.Fokus pembangunan ini merupakan prasyarat yang perlu dipertimbangkan untuk memberikan landasan yang kokoh bagi upaya pembangunan yang menjadi tujuan pembangunan jangka menengah 2011-2016. Oleh Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

karena itu tema pembangunan pada tahun 2012 adalah membangun pijakan pembangunan jangka menengah 2011-2016. Arah kebijakan dimaksud adalah : Memperkuat keberdayaan masyarakat yang menjadi prasyarat pembangunan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu; Mendorong tumbuh kembangnya kemampuan dan prakarsa masyarakat untuk berperan secara aktif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat sendiri; Menguatkan kapasitas penataan ruang dan kebijakan investasi yang dapat mendukung perkembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan; Menetapkan fokus perubahan untuk menuntun arah reformasi birokrasi yang harus dilakukan menuju perwujudan _good governence & clean government”; Menetapkan fokus upaya internalisasi nilai-nilai akhlakul karimah untuk menuntun pada aktualisasi akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. a. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2012 merupakan masa transisi pemerintahan, RPJMD Kabupaten Cianjur 206-2011 telah mengamanatkan penyusunan program transisi tersebut. Oleh karena itu, dalam masa transisi ini arah kebijakan pembangunan ekonomi lebih menitikberatkan kepada: 1). Industri pengolahan: meningkatkan peranan industry kecil menengah dalam rangka mendorong peningkatan pemanfaatan potensi local dalam rangka peningkatan enyerapan tenaga kerja. 2). Sektor Perdagangan: peningkatan peranan perdagangan dalam daerah dalam upaya mendorong pemasaran produk-produk local dan pemenuhan akan komoditi perdagangan baik dalam daerah maupun luar daerah. 3). Sektor pertanian: mendorong peningkatan ketahanan pangan melalui perbaikan sarana dan prasarana produksi yang penting bagi peningkatan produksi serta peningkatan kualitas produkproduk pertanian. b. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kebijakan daerah yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Cianjur berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan dan belanja daerah adalah sebagai berikut: 1). Pendapatan Pendapatan daerah tahun 2012 diproyeksikan meningkat sebesar 0,71% menjadi Rp. 1.711.834.204.002,51 Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp. 1.503.543.743.912,87. Untuk mendukung arah kebijakan upaya peningkatan pendapatan diupayakan dengan meningkatkan efektivitas dan optimlaisasi suber-sumber pendapatan, melaui:  Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ektensifikasi.  Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi pendapatan.  Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Meningkatkan pengelolaan dan pemanfataan asset-aset daerah yang potensial.  Meningkatkan peranan Badan Usaha MIlik Daerah (BUMD) dalam menunjang peningkatan pendapatan daerah. 2). Belanja Pada tahun 2012, belanja daerah diproyeksikan meningkat menjadi Rp. 1.926.623.363.114,45 dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp 1.800.136.036.498,87. Asumsi dasar bagi peningkatan belanja daerah tahun 2012 adalah sebagai berikut:  Belanja daerah terbesar didominasi oleh komponen belanja tidak langsung yang diproyeksikan meningkat. Belanja daerah tidak langsung terbesar berasal dari komponen Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa (BKKPD) yang naik menjadi Rp 195.879.842.400,00 dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp 62.442.820.000,00. Peningkatan digunakan untuk alokasi anggaran untuk satu RT sebesar sepuluh juta rupiah.  Sub komponen belanja hibah dari komponen belanja langsung akan mengalami penurunan sejalan dengan berakhirnya kegiatan KPU dan Panwas dalam rangka pelaksanaan pemilukada tahun 2011.  Komponen belanja langsung pada tahun 2012 disesuaikan dengan belanja langsung tahun 2011 yaitu sebesar Rp 653.425.262.427. Komponen belanja langsung tersebut termasuk belanja BLUD Rumah Sakit dan specific grand seperti belanja DAK dan kegiatan yang berasal dari bantuan provinsi yang penggunaannya telah ditentukan sebelumnya. Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

D. Prioritas Daerah Rencana program dan kegiatan Prioritas daerah tahun 2012, merupakan formulasi dan rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang akan dilakukan. Berikut adalah prioritas daerah untuk tahun 2012: 1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan. 2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. 3. Peningkatan daya beli masyarakat. 4. Kemandirian Pangan. 5. Pengembangan budaya dan destinasi pariwisata. 6. Peningkatan infrastruktur wilayah pedesaan. 7. Optimalisasi perwujudan daya dukung lingkungan. 8. Peningkatan kinerja aparatur. 9. Peningkatan pembinaan akhlakulkarimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan isu strategis adalah: 1. Peningkatan mutu pendidikan yang mampu menjawab tantangan global. 2. Efektifitas manajemen pembangunan yang berorientasi kesehatan. 3. Revitalisasi infrastruktur daerah. 4. Optimalisasi daya dukung lingkungan hidup. 5. Penguatan infrastruktur social dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi local. 6. Kapasitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah. 7. Peningkatan iklim investasi melalui revitalisasi regulasi. 8. Peningkatan kualitas berdemokrasi. 9. Peningkatan pemahaman keagamaan sebagai bingkai aktivitas bagi aparat dan masyarakat. 10. Ketahanan pangan. 11. Mitigasi bencana alam. 12. Pengembangan budaya daerah dan menggali potensi wisata. 13. Penguatan peras kelembagaan KUMKM. 14. Pembangunan masyarakat.


E. Urusan Desentralisasi 1. Ringkasan, Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 Tabel 21 Ringkasan Angaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja19 URAIAN PENDAPATAN

4 4 4 4 4

1 1 1 1

Pendapatan Asli Daerah 1 2 3

Hasil pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah

Anggaran 2,004,190,039,026.60

Realisasi

Bertambah/Berkurang 101.56

2,035,551,757,434.00

31,361,718,407.40

215,823,454,833.00

29,850,690,947.40

58,244,642,590.00

9,157,595,916.00

20,741,977,845.00

(56,030,204.00)

6,371,177,684.00

(642,458,058.00)

185,972,763,885.60

116.05

49,087,046,674.00

118.66

20,798,008,049.00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

7,013,635,742.00

Lain-lain Pendapatan asli yang sah Dana Perimbangan

109,074,073,420.60

99.73 90.84

4 4 4 4

1

4

2 2 2

1 2

Bagi Hasil pajak/Bukan Pajak DAU

119.61 130,465,656,714.00

21,391,583,293.40

1,430,477,371,436.00

7,953,341,194.00

113,219,508,436.00 1,168,372,143,000.00

7,953,341,194.00

1,422,524,030,242.00

100.56

105,266,167,242.00 1,168,372,143,000.00

107.56 100.00 -

4 4

2

3

3

4

3

1

4

3

2

4 4

3 3

3 4

5 5 5

1 1

1

DAK lain-lain Pendapatan yang sah Pendapatan Hibah Dana` bagi hasil pajak Provinsi Dana Penyesuaian Otsus

148,885,720,000.00 -

389,250,931,165.00

(6,442,313,734.00)

95,470,000.00

95,470,000.00

77,174,177,555.00

(3,533,830,984.00)

221,006,291,000.00

-

90,974,992,610.00

(3,003,952,750.00)

1,973,178,051,127.88

(120,613,252,390.15)

1,284,563,887,531.00 1,041,449,220,005.00

(31,849,312,167.45)

395,693,244,899.00

80,708,008,539.00

98.37

95.62

221,006,291,000.00

Bantuan Keuangan dari Pemda lainnya BELANJA DAERAH

2,093,791,303,518.03

Belanja Tidal langsung

1,316,413,199,698.45

Belanja Pegawai

100.00 148,885,720,000.00

100.00

93,978,945,360.00

1,065,350,504,829.20

96.80

97.58 97.76 (23,901,284,824.20)

5 5 5 5

5 19

1 1 1 1

1

2 3 4 5

6

Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bansos

5,033,704,200.00

81.32 4,093,641,375.00

(940,062,825.00)

156,268,854,224.00

(3,477,925,776.00)

159,746,780,000.00

97.82

19,278,300,000.00

Belanja Bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa

1,240,000,000.00

Belanja Bagi hasil kepada

60,572,092,814.00

96.34 18,573,175,000.00

(705,125,000.00)

695,555,789.00

(544,444,211.00)

56.09

99.14

Sumber: DPKAD Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa 5 5 5 5 5

1

7

2 2 2 2

Belanja tidak terduga

2 3

(517,905,000.00)

3,429,253,324.00

(1,762,564,531.25)

688,614,163,596.88

(88,763,940,222.70)

56,465,082,569.00

(3,202,944,181.00)

309,508,364,331.88

(26,692,771,507.70)

322,640,716,696.00

(58,868,224,534.00)

1,973,178,051,127.88

(120,613,252,390.15)

5,191,817,855.25

Belanja Langsung 1

60,054,187,814.00

66.05

777,378,103,819.58

Belanja Pegawai

88.58

59,668,026,750.00

Belanja Barang

94.63

336,201,135,839.58

Belanja Modal

92.06

381,508,941,230.00

Jumlah Belanja

84.57

2,093,791,303,518.03

94.24

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur satuan organisasi perangkat daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 17 Dinas, 12 Lembaga Teknis Daerah, 1 Lembaga lainya, 32 Kecamatan dan 6 kelurahan. Berikut adalah data OPD berikut jumlah PNS, dalam tabel dibawah. Tabel 21. Data OPD Sekretariat dan Jumlah PNS Tahun 201220 Nama OPD

Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD

Jumlah PNS

Keterangan

241 38

4 Asisten, 5 staf ahli, 14 Bagian Tabel 22.

Data OPD Dinas dan Jumlah PNS Tahun 201221 Nama Dinas

1 2 3 4 5

20 21

Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum Binamarga Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan

Jumlah PNS

Keterangan

10836 1056 213 132 174

Sumber: BKPPD Sumber: BKPPD Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

6

225

7

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan

8 9

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

103 33

10

Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi

63

11

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

118

12 13

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menegah

35 28

14

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

66

15 16

Dinas Perpajakan Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Ast Daerah

40 67

17

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

147

102

Tabel 23. Data OPD Lemtekda dan Jumlah PNS Tahun 201222 Nama OPD

1 Inspektorat Daerah 2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah 4 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 5 Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan Daerah 6 Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B 7 Badan Lingkungan Hidup Daerah 8 Badan Kesatuan Bangsan dan Politik 9 Satuan Polisi Pamong Praja 10 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 11 Kantor Arsip dan Perpustakaan 12 Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas C

22

Jumlah PNS

Keterangan

43 46 41 165 34 343 28 24 123 27 22 42

Sumber: BKPPD Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

Tabel 24 Data OPD Lembaga Lainnya dan PNS Tahun 201223 Nama OPD

Jumlah PNS

1 Badan Penanggulangan Bencana

Keterangan

69

Daerah Tabel 25 Data OPD Kelurahan dan Jumlah PNS tahun 201224 Nama OPD Kelurahan

1 2 3 4 5 6

Bojongherang Muka Pamoyanan Sawahgede Sayang Solokpandan

Jumlah PNS

Keterangan

9 7 9 11 13 6

Tabel 26 Data OPD Kecamatan dan Jumlah PNS Tahun 201225 Nama OPD Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Agrabinta Bojongpicung Cianjur Cibeber Cilaku Ciranjang Cugenang Cikalongkulon Campaka Cibinong Cidaun Campakamulya Cikadu Cijati Cipanas Gekbrong Haurwangi Karangtengah

Jumlah PNS

17 22 24 27 21 21 22 24 17 25 20 13 14 15 18 18 17 25

Keterangan

Struktur Kecamatan Sama

Sumber: BKPPD Sumber: BKPPD 25 Sumber: BKPPD Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur 23 24

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Kadupandak Leles Mande Naringgul Pacet Pagelaran Pasirkuda Sukaluyu Sukaresmi Sukanagara Sindangbarang Takokak Tanggeung Warungkondang

19 18 21 18 20 17 9 19 20 22 23 17 20 25

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Tahun 2012 sebanyak 15.442 orang. Terdapat 35 orang PNS yang ditugaskan tersebar pada Akademi Perawat sebanyak 16 PNS, Sekretariat Korpri sebanyak 3 PNS, Perusahaan Daerah (PDAM) 6 PNS, dan KPUD sebanyak 10 PNS. Jumlah Pejabat structural yang terisi pada Tahun 2012 adalah sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah. Tabel 27. Jabatan Struktural dan Jabatan yang terisi26 No Jabatan Struktural . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Eselon II.a Eselon II.b Eselon III.a Eselon III.b Eselon IV.a Eselon IV.b Eselon V.a Jumlah

Jumlah Jabatan Jabatan Yang terisi 1 38 82 133 717 348 127 1446

1 38 82 133 698 303 54 1309

Jumlah PNS berdasarkan pendidikan formal tahun 2012 di kabupaten Cianjur, adalah sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah.

26

Sumber: BKPPD Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

Tabel 28. Data PNS sesuai dengan Pendidikan Formal 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jenjang Pendidikan Strata 3 /program doctor Strata 2 /program magister Strata 1 /program sarjana D-3 / Diploma 3 D-2 / Diploma 2 D-1 / Diploma 1 SLTA SLTP SD JUMLAH

Jumlah 4 472 6820 696 3551 26427 3015 407 213 15442

Sedangkan jumlah PNS berdasarkan pangkat dan Golongan tahun 2012 di kabupaten Cianjur, adalah sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah. Tabel 29. Data PNS sesuai dengan Pangkat dan Golongan28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Pangkat /Golongan Pembina Utama / IV.e Pembina Utama Madya/ IV.d Pembina Utama Muda / IV.c Pembina Tingkat I / IV.b Pembina / IV.e Penata Tingkat I/III.d Penata /III.c Penata Muda Tingkat I/III.b Penata Muda /III.a Pengatur Tingkat I/II.d Pengatur /II.c Pengatur Tingkat I/II.b Pengatur Muda /II.a Juru Tingkat I/I.d

15 16 17

Juru /I.c Juru Muda Tingkat I/I.b Juru Muda/I.a JUMLAH

27 28

Jumlah 0 0 30 449 5479 1798 969 1710 2028 371 700 1116 605 59 53 61 14 15442

Sumber: BKPPD Sumber: BKPPD Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

Tabel 30 Data PNS Berdasarkan Diklat Kepemimpinan29 No . 1. 2. 3. 4.

Diklat Diklat Pim IV Diklat Pim III Diklat Pim II Diklat Pim I Jumlah

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan

Jumlah

346 102 24

103 20 4

449 122 28

472

127

599

3. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan Urusan wajib yang diselenggarakan Kabupaten Cianjur sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 adalah duapuluh enam urusan wajib. Program dan Kegiatan prioritas urusan wajib yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebanyak 24 urusan. Urusan wajib dilaksanakan melalui 155 Program dengan 743 Kegiatan. Alokasi anggaran untuk urusan wajib dalam belanja langsung sebesar Rp. Rp. 744,712,171,219.58. atau sekitar 35,57% dari total belanja APBD tahun 2012. Berikut adalah urusan wajib yang dilaksanakan. 1. Urusan Pendidikan a. Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan pendidikan dengan menetapkan beberapa program prioritas sebagai berikut: 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3) Program Pendidikan Menengah 4) Program Pendidikan Non Formal 5) Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan b. Program, Kegiatan dan Anggaran Untuk melaksanakan program prioritas tersebut dalam urusan pendidikan, dilakukan perencanaan pembangunan melalui proses musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA dan DPPA tahun 2012. Jumlah program urusan yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebanyak 14 program dengan 102 29

SUmber: BKPPD Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

kegiatan. Jumlah Anggaran belanja langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan pendidikan adalah sebesar Rp 238,436,003,178.34 atau 11,39% dari total belanja APBD tahun 2012. c.

Indikator Kinerja Kunci Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan Pendidikan dalam tataran pelaksanaan kebijakan diantaranya adalah: 1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mencapai 9.77% dari jumlah anak usia 4-6 tahun sebanyak 269,113 orang. 2) Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Hurup (Tidak Buta Aksara) mencapai 99,95% dari jumlah usia 15-54 tahun sebanyak 2,038,380 orang. 3) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A mencapai 99, 53% dari penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 331,807 orang. 4) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B mencapai 70,61% dari penduduk usia 13-15 tahun sejumlah 192,143 orang. 5) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C mencapai 36% dari penduduk usia 16-18 tahun sejumlah 181,757. 6) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI mencapai 0, 03% 7) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs mencapai 0, 17% 8) Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA mencapai 0,4% 9) Angka Kelulusan (AL) SD/MI mencapai 100% 10) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs mencapai 100% 11) Angka Kelurusan (AL) SMA/SMK/MA mencapai 100% 12) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs mencapai 97, 53% 13) Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA mencapai 84,88% 14) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV mencapai 83%

d.

Sarana dan prasarana Dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan urusan pendidikan tahun 2012, telah tersedia sarana dan prasarana untuk pelayanan pendidikan. Berikut adalah data sarana pelayanan pendidikan dalam Tabel dibawah.


Tabel 31 Data pelayanan pendidikan tahun 201230 No. Uraian Banyakna tenaga pendidik (orang) 1. TK/RA 2. SD/MI 3. SMP/Mts 4. SMA/SMK/MA Banyaknya Sekolah (Unit) 1. TK/RA 2. SD/MI 3. SMP/Mts 4. SMA/SMK/MA Banyaknya Kelas (ruang) 1. TK/RA 2. SD/MI 3. SMP/Mts 4. SMA/SMK/MA Banyaknya Siswa (orang) 1. TK/RA 2. SD/MI 3. SMP/Mts 4. SMA/SMK/MA Rasio murid:guru (Negeri dan swasta) 1. TK/RA 2. SD/MI 3. SMP/Mts 4. SMA/SMK/MA Rasio murid:Sekolah (Negeri dan swasta) 1. TK/RA 2. SD/MI 3. SMP/Mts 4. SMA/SMK/MA Pendidikan Luar Sekolah (Warga Belajar) 1. Kejar Paket A setara SD/MI 2. Kejar Paket B setara SMP/Mts 3. Kejar Paket C setara SMA/SMK/MA

30

Jumlah 176 9.690 2.436 3.011 514 259 157 99 1.027 1.552 942 773 26.294 330.253 136.678 65.432 149,39 34,08 56,11 21,73 25,60 212,74 870,56 660,92 173 7.795 3.698

Sumber: Dinas Pendidikan Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

e. SKPD yang melaksanakan urusan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan pendidikan adalah Dinas Pendidikan. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 10733 orang PNS dengan jumlah pejabat structural 139 Orang. Jabatan tertinggi adalah Kepala Dinas Pendidikan setingkat eselon II-b, Pegawai yang lainnya merupakan pegawai pejabat fungsional guru, penilik dan pengawas sekolah dan pamong. 2. Urusan Kesehatan

a. Prioritas Program Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan Kesehatan dengan melaksanakan program prioritas sebagai berikut: 1)

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.

2)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

3)

Program Pengawasan Obat dan Makanan.

4)

Program Promosi Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat.

5)

Program Perbaikan Gizi Masyarakat.

6)

Program Pengembangan Lingkungan Sehat.

7)

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.

8)

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.

9)

Program Pengadaan Peningkatan Dan Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas / Pustu Dan Jarpuskesmas / Pustu.

10)

Program Pengadaan Peningkatan Dan Perbaikan Sarana & Prasarana Rumah Sakit /Rumah Sakit Jiwa /Rumah Sakit Paru - Paru / Rumah Sakit Mata.

11)

Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru.

12)

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia.

13)

Pengawasan Dan Pengendalian Dan Kesehatan Makanan.

14)

Peningkatan Manajemen Kesehatan ,Sistim Informasi Kesehatan ( Sik ) Dan Sumber Daya Kesehatan ( SDK .

15)

Program Upaya kesehatan Perorangan.


16)

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat.

Untuk melaksanakan program prioritas urusan kesehatan, untuk meningkatkan pelayanan telah ditetapkan Standar Operasional Prosedure (SOP) diantaranya: SOP tentang pelayanan medis. SOP tentang penunjang medis. SOP tentang SIM RS. SOP tentang pemulasaraan jenazah. SOP tentang juknis jamkesmas. SOP tentang juknis BOK. b. Program dan Kegiatan Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut dalam urusan kesehatan, melalui proses musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebanyak 22 program dengan 82 kegiatan. Jumlah Anggaran belanja langsung untuk membiaya program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan kesehatan adalah sebesar Rp 193,590,766,395.24 atau 9,25% dari total belanja APBD tahun 2012. c.

Indikator Kinerja Kunci Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan kesehatan untuk tataran pelaksanaan kebijakan, diantaranya adalah: 1) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mencapai 63,4% 2) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mencapai 82,97%. 3) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) mencapai 78, 61% 4) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan mencapai 87, 12% 5) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mecapai 80,15% 6) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD mencapai 100%. 7) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin mencapai 35,80% 8) Cakupan kunjungan bayi mencapai 87,62%


d. Sarana dan prasarana Tersedia sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan. Berikut adalah data sarana pelayanan kesehatan dalam tabel dibawah. Tabel 32 Data sarana dan prasarana Kesehatan31 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Jenis Sarana Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Puskesmas Puskesmas Pembantu Puskesmas Keliling RS bersalin Swasta Apotek Toko Obat Dokter Praktek Swasta Bidan Praktek Swasta Laboratorium Klinik Posyandu Pos Kesehatan Desa Dokter Umum Dokter Spesialis - Spesialis Anak - Spesialis Kandungan - Spesialis THT - Spesialis mata - Dokter Gigi Bidan Perawat Apoteker Asisten Apoteker SKM Sanitarian Nutrisionis / ahli gizi Keterapian Fisik Keteknisian Medis

Jumlah 2 45 116 47 1 69 5 180 201 7 2669 91 58 5 4 2 2 23 579 757 19 33 78 44 30 4 31

e. SKPD yang melaksanakan urusan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai 31

Sumber : Dinas Kesehatan Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

kewenangan untuk melaksanakan urusan Kesehatan adalah Dinas Kesehatan, RSUD Kelas B, RSU Cimacan Kelas D. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 142 jabatan struktural dengan jumlah PNS 1441 orang. Terdapat jabatan fungsional dokter, bidan, perawat, perawat gigi, sanitarian, apoteker, asisten apoteker, analis, radiolog, phisioterafis, nutrisionis, okupasi terapis dan fungsional administrasi lainnya. f. Masalah dan Solusi Beberapa maalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kesehatan diantaranya adalah: 

Masih lemahnya kelembagaan /pranata pendayagunaan tenaga kesehatan yang meliputi penyebaran, kompetensi, system pengembangan karier, penghargaan dan sanksi.



Keterbatasan tenaga kesehatan, terutama di daerah-daerah terpencil.



Pengendalian penyakit menular dan tidak menular belum optimal.

Dari masalah yang dihadapi, dilakukan upaya sebagai berikut: o

Mengoptimalkan pegawai/tenaga kesehatan yang tersedia, untuk ditempatkan di daerah terpencil dengan memberikan insentif daerah terpencil.

o

Sosialisasi dan promosi kepada masyarakat akan pentingnya kesehatan, dalam upaya mengurangi jumlah penderita kesakitan.

3. Pekerjaan Umum a. Prioritas Program Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan pekerjaan umum dengan melaksanakan program prioritas sebagai berikut: 1)

Program pembangunan jalan dan jembatan.

2)

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.

3)

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.

4)

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan.

5)

Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya.

6)

Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku.


7)

Program Pengembangan Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau & Sumber Daya Air Lainnya.

8)

Program Pengembangan Data Dan Informasi Sumber Daya Air.

9)

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan.

10)

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah.

11)

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.

12)

Program Pembangunan Trotoar.

13)

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-Gorong.

14)

Program Pengembangan Teknologi Jalan Dan Jembatan.

15)

Program Penanggulangan Infrastruktur.

16)

Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi.

17)

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Penyelenggaraan Pemerintah.

Pasca

Bencana

Saluran

Bidang

b. Program dan Kegiatan Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut dalam urusan pekerjaan umum, dilakukan melalui proses perencanaan dalam musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebanyak 23 program dengan 123 kegiatan. Jumlah Anggaran belanjan langsung untuk membiaya program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan pekerjaan umum adalah sebesar Rp 95,478,983,397.00 atau 4,56% dari total belanja APBD tahun 2012. c.

d.

Indikator Kinerja Kunci Indikator kinerja kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan dalam tataran pelaksanaan kebijakan diantaranya adalah: 1) Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik mencapai 38,61% 2) Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik mencapai 80,95% 3) Rumah tangga bersanitasi mencapai 5,7% 4) Kawasan Kumuh 0.001%. SKPD yang melaksanakan urusan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di


lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan pekerjaan umum adalah Dinas PU Binamarga, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan, serta Dinas Tata Ruang dan Permukian. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 427 orang PNS, dengan 85 orang jabatan structural dan yang lainnya jabatan fungsional perencana dan fungsional administrasi umum. e. Masalah dan Solusi Dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum tedapat beberapa masalah diantara: 

Keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan jalan, sehingga pemeliharaan tidak dapat secara keseluruhan dilaksanakan setiap tahun.



Bila musim penghujan debit air melimpah dan cenderung menimbulkan kerusakan dan dapat memicu terjadinya bencana longsor.



Terjadinya pendangkalan di daerah bagian tengah dah muara sungai.

Untuk menghadapi masalah tersebut, telah dilakukan melalui upaya: 

Pembangunan drainase/gorong-gorong sebagai pembuangan air ketika terjadi hujan.



Pembangunan bangunan untuk mengantisipasi bencana longsor akibat luapan suangai dengan membangun bronjong kawat.

4. Perumahan a.

Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan perumahan dengan melaksanakan program prioritas sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Perumahan. 2) Program Lingkungan Sehat Perumahan. 3) Program peningkatan kebakaran

kesiagaan

dan

pencegahan

bahaya

4) Program pengelolaan areal pemakaman. Untuk meningkatkan pengelolaan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Cianjur, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pelayanan persampahan/Kebersihan Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

Pelayanan Penyediaan dan atau Penyedotan kakus dan Retribusi Pemakaman dan Persemayaman mayat. Selain itu juga telah diterapkan Standar Operasional Prosedur, diantaranya:  SOP Bidang tata ruang dan permukiman. b. Program, Kegiatan dan Anggaran

c.

Untuk melaksanakan kebijakan dan program prioritas tersebut dalam urusan perumahan dilakukan perencanaan pembangunan melalui proses musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2012 urusan ini sebanyak 4 program dengan 13 kegiatan urusan perumahan. Jumlah Anggaran belanjan langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan adalah sebesar Rp 3,251,967,000.00 atau 0.16% dari belanja APBD Tahun 2012. Indikator Kinerja Kunci Indikator Kinerja kunci yang diginakan untuk mengukur kinerja urusan perumahan dalam tataran pelaksanaan kebijakan adalah: 1) Rumah tangga pengguna air bersih mencapai 20,98% 2) Lingkungan pemukiman kumuh 0,001% 3) Rumah layak huni mencapai 74,06%

d. SKPD dan pegawai yang melaksanakan urusan Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Jo Perda Nomor 10tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur OPD, bahwa kewenangan urusan perumahan terdapat di OPD Dinas Tata Ruang dan Permukiman dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan BPBD. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 94 orang pegawai PNS, yang terdiri dari 8 jabatan structural. 5. Tata Ruang a.

Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan tata ruang dengan melaksanakan program prioritas sebagai berikut: 1) Program Perencanaan Penataan Ruang. 2) Program Pemanfaatan Ruang. 3) Program Pengendalian Pemanfataan Ruang.


4) perencanaan pembangunan daerah. Untuk meningkatkan penataan tata ruang di Kabupaten Cianjur, ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 20112031. b. Program, Kegiatan dan Anggaran Untuk melaksanakan kebijakan dan program prioritas tersebut dalam urusan tata ruang dilakukan perencanaan pembangunan melalui proses musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2012 urusan ini sebanyak 8 program dengan 50 kegiatan urusan tata ruang. Jumlah Anggaran belanjan langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan adalah sebesar Rp 10,403,209,110.00 atau 0.50% dari belanja APBD Tahun 2012. c.

Indikator Kinerja Kunci Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan tata ruang dalam pelaksanaan kebijakan diantaranya adalah: Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB mencapai 20,29 % dari luas lahan HPL/HGB 235,874 Ha.

d. SKPD dan pegawai yang melaksanakan urusan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan tata ruang daerah adalah Dinas Tata Ruang dan Permukiman. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 40 orang pegawai PNS, yang terdiri dari 12 jabatan structural dengan jabatan structural dengan jabatan struktural tertinggi setingkat eselon II-b. e.

Masalah dan Solusi Masalah yang ditemukan dalam penyelenggaraan tata ruang diantaranya adalah: 1) Belum sinergisnya penyelenggara pelayanan perijinan dalam menerbitkan Ijin mendirikan Bangunan sebagai bentuk kebijakan untuk pengendalian pemanfaatan ruang. Dari masalah tersebut, diupayakan dengan solusi:


1) Melakukan koordinasi dalam memperjelas tugas pokok dan kewenangan organisasi perangkat daerah. Agar pada saat pelaksanaan tugas jelas batas kewenangan OPD teknis dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang. 6.

Perencanaan Pembangunan a. Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan pembangunan daerah dengan melaksanakan program prioritas sebagai berikut: 1) Program perencanaan pembangunan daerah. 2) Program perencanaan pembangunan ekonomi. 3) Program perencanaan sosial dan budaya. 4) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam. 5) Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup

Bidang

Infrastruktur

Dan

6) Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana. Untuk meningkatkan kualitas perencanaan telah ditetapkan kebijakan melalui : 

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur.



Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025.



Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016.

b. Program, Kegiatan dan Anggaran Untuk melaksanakan kebijakan dan program prioritas tersebut dalam urusan perencanaan pembangunan, dilakukan perencanaan pembangunan melalui proses musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2012 urusan ini sebanyak 12 program dengan 66 kegiatan urusan perencanaan pembangunan daerah. Jumlah Anggaran belanjan langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan adalah sebesar Rp 15,081,615,000.00 atau 0.72% dari belanja APBD Tahun 2012. Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

c.

Indikator Kinerja Kunci Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan perencanaan pembangunan dalam tataran pelaksanaan kebijakan, diantarnya adalah: 1) Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA yaitu Perda Nomor 09 Tahun 2011 tentang RPJPD Kabupaten Cianjur tahun 2005-2025. 2) Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA yaitu Perda Nomor 05 Tahun 2012 tentang RPJMD Kabupaten Cianjur tahun 20112016. 3) Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA, yaitu Perkada Nomor 4) Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD mencapai 100%

d.

SKPD dan pegawai yang melaksanakan urusan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan perencanaan pembangunan daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 27 orang pegawai PNS, dan jumlah pejabat structural yang melaksanakan urusan ini sebanyak 11 jabatan structural dengan jabatan structural tertinggi setingkat eselon II-b dan jabatan fungsional perencana.

e. Masalah dan Solusi Masalah yang ditemukan dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah diantaranya adalah:

urusan

1) Belum sinergisnya dokumen perencanaan jangka menengah pemerintah kabupaten dengan renstra-renstra OPD. 2) Belum sinergisnya dokumen perencanaan tahunan pemerintah kabupaten (RKPD) dengan renja-renja OPD. Dari masalah tersebut, diupayakan dengan solusi: 1) Mengadakan sosialisasi terhadap peraturan atau kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan maupun yang akan dirumuskan dengan semua stakeholder. 2) Memfasilitasi OPD dalam penyusunan renstra maupun renja, agar dokumen tersebut dapat bersinergis dengan dokumen perencanaan pemerintah kabupaten. Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

7. Perhubungan a. Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan perhubungan dengan melaksanakan program prioritas sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Fasilitas Perhubungan. Peningkatan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ. Peningkatan Pelayanan Angkutan. Peningkatan Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor. Pengembangan Data Informasi Lalu Lintas. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan bermotor.

Untuk meningkatkan pemberian pelayanan dalam urusan perhubungan telah ditetapkan Standar Operasional Prosedur, dintaranya: 1). SOP Pengujian kendaraan bermotor. 2). SOP ijin trayek. 3). SOP Pengelolaan Aset 4). SOP Penyusunan Anggaran. b. Program, Kegiatan dan Anggaran Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut dalam urusan perhubungan, dilakukan perencanaan pembangunan melalui proses musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2012 urusan ini sebanyak 9 program dengan 59 kegiatan urusan perhubungan. Jumlah Anggaran belanjan langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan perhubungan adalah sebesar Rp 6,132,879,800.00 atau 0.29% dari belanja APBD Tahun 2012. c.

Indikator Kinerja Kunci Indikator kinerja kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan perhubungan dalam tataran pelaksanaan kebijakan adalah: 1) Prosentase angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat mencapai 0.04%.


d. Sarana dan prasarana Dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan urusan pendidikan tahun 2012, telah tersedia sarana dan prasarana untuk urusan perhubungan. Jumlah sarana pelayanan perhubungan adalah dengan terdapatnya terminal 3 buah, yaitu terminal Pasirhayam, Terminal Rawabango dan terminal Cipanas. e. SKPD dan pegawai yang melaksanakan urusan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan perhubungan adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 103 orang pegawai, dan jumlah pejabat structural yang melaksanakan urusan ini sebanyak 18 jabatan structural dengan jabatan structural tertinggi setingkat eselon II-b. f. Masalah dan Solusi Masalah yang ditemukan dalam perhubungan diantaranya adalah: o Masih kurangnya kesadaran peraturan tertib berlalulintas.

penyelenggaraan

masyarakat

dalam

urusan mentaati

o Masih kurangnya sarana dan prasarana perhubungan yang nyaman. Dari masalah tersebut, diupayakan dengan solusi: o Memberikan sosialisasi dan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan aturan tertib berlalulintas di jalan. o Berupaya secara bertahap untuk melakukan penataan sarana dan prasarana perhubungan. 8. Lingkungan Hidup a. Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan lingkungan hidup dengan melaksanakan program prioritas sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. 2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. 3) Program Perlindungan dan Konsevasi Sumber Daya Alam. Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 5) Program peningkatan pengendalian polusi. 6) Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH). Untuk meningkatkan pengelolaan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Cianjur, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pelayanan persampahan/Kebersihan Pelayanan Penyeiaan dan atau Penyedotan kakus dan Retribusi Pemakaman dan Persemayaman mayat. Selain itu juga telah diterapkan Standar Operasional Prosedur, diantaranya:  SOP tentang Sekretariat Komisi Amdal.  SOP tata laksana ijin pembuangan limbah cair. b. Program, Kegiatan dan Anggaran Untuk melaksanakan kebijakan dan program prioritas tersebut dalam urusan lingkungan hidup dilakukan perencanaan pembangunan melalui proses musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2012 urusan ini sebanyak 6 program dengan 21 kegiatan urusan lingkungan hidup. Jumlah Anggaran belanjan langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan adalah sebesar Rp 8,809,470,950.00 atau 0.42% dari belanja APBD Tahun 2012. c.

Indikator Kinerja Kunci Indikator Kinerja Kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan Lingkungan hidup dalam tataran pelaksanaan kebijakan adalah: 1) Penanganan sampah mecapai 42% dari volue sampah yang diproduksi. 2) Prosentase pasar tradisional yang bersih sesuai dengan criteria penilaian 58,03%. 3) Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk mencapai 20,38 Per 1000 penduduk. 4) Penegakan hukum lingkungan mencapai 100% dari kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan.

d. SKPD dan pegawai yang melaksanakan urusan Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

Cianjur OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan lingkungan hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 171 orang pegawai PNS, yang terdiri dari 30 jabatan structural dengan 2 jabatan structural (Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah) tertinggi setingkat eselon II-b. e. Masalah dan Solusi Masalah yang ditemukan dalam lingkungan hidup diantaranya adalah:

penyelenggaraan

urusan

o

Semakin tinggi hasil buang sisa pembakaran berupa CO2 dari kendaraan bermotor, yang mengakibatkan kualitas udara semakin kurang baik.

o

Kesadaran masyarakat dalam memahami pentingnya kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah masih belum baik, kurangnya armada angkutan untuk mengangkut sampah ke TPA.

Dari masalah tersebut, diupayakan dengan solusi: o

Meningkatkan luas kawasan terbuka hijau di wilayah perkotaan, dengan menanam pohon yang dapat menetralisisr CO2.

o

Melakukan pendekatan karakter untuk sosialisasi pentingnya keseimbangan lingkungan.

9. Pertanahan Penyelenggaraan urusan pertahanan pada tahun 2012 dilaksanakan melalui kebijakan program peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan program dalam urusan otonomi daerah. Secara penganggaran untuk urusan pertanahan tahun 2012 tidak mendapatkan anggaran. 10. Kependudukan dan Catatan Sipil a. Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan kependudukan dan catatan sipil dengan melaksanakan program prioritas: 1) Program penertiban kependudukan.

dalam

penataan

administrasi

Untuk meningkatkan pemberian pelayanan dalam pelayanan administrasi kependudukan telah ditetapkan kebijakan dan Standar Operasional Prosedur, dintaranya: Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

1)

b.

Perda Nomor 08 Tahun 2012 tentang Restribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, untuk layanan KTP diberlakukan gratis. 2) SOP tentang Akta Kelahiran bayi Usia 1 sampai 60 hari 3) SOP tentang Akta KelahiranTambahan Usia 61 sampai dengan 1 Tahun 4) SOP tentang Akta KelahiranTambahan Usia lewat 1 Tahun 5) SOp tentang Akta Perkawinan Non Muslim 6) SOp tentang Akta Perceraian 7) SOP Pelayanan Akta Kematian 8) SOP Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak 9) SOP Pelayanan Kartu Keluarga (KK) 10) SOP Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Program, Kegiatan dan Anggaran Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut dalam urusan kependudukan dan catatan sipil, dilakukan perencanaan pembangunan melalui proses musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2012 urusan ini sebanyak 6 program dengan 33 kegiatan urusan kependudukan dan catatan sipil. Jumlah Anggaran belanjan langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil adalah sebesar Rp 6,259,826,000.00 atau 0.30% dari belanja APBD Tahun 2012.

c. Indikator Kinerja Kunci Indikator Kinerja Kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil dalam tataran pelaksanaan kebijakan adalah: 1) Kepemilikan KTP mencapai 83,09% dari jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 2,110,756 orang. 2) Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk mencapai 33,94. 3) Sudah dilaksanakannya Penerapan KTP Nasional berbasis NIK d.

SKPD dan pegawai yang melaksanakan urusan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan kependudukan dan catatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 30 orang pegawai, dan jumlah pejabat structural yang melaksanakan urusan ini sebanyak 11 jabatan structural dengan jabatan structural tertinggi setingkat eselon II-b.


11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan melaksanakan program prioritas diantaranya: 1)

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutmaan dan Anak

Gender

2)

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan.

Untuk meningkatkan pemberian pelayanan dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah ditetapkan Standar Operasional Prosedur tentang penatalaksanaan pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di rumah sakit. b. Program, Kegiatan dan Anggaran Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilakukan perencanaan pembangunan melalui proses musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2012 urusan ini sebanyak 2 program dengan 4 kegiatan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jumlah Anggaran belanjan langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan adalah sebesar Rp 191,297,000.00 atau 0.01% dari belanja APBD Tahun 2012. C. Indikator Kinerja Kunci Indikator kinerja kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam tataran pelaksanaan kebijakan adalah: 1) Partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah mencapai 22,32% 2) Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas mencapai 99,95% 3) Partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai 99,15 %

d. SKPD dan pegawai yang melaksanakan urusan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 11 orang pegawai, dan jumlah pejabat structural yang melaksanakan urusan ini sebanyak 8 jabatan structural dengan jabatan structural tertinggi setingkat eselon III-b. 12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a. Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dengan melaksanakan program prioritas: 1) Program Keluarga Berencana. 2) Program Kesehatan Reroduksi Remaja. 3) Program pembinaan peran seta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri . 4) Program Peningkatan daya jangkau dan kualitas pelayanan tenaga lini lapangan 5) Program peningkatan Sarana dan prasarana pelayanan di klinik KB dan pelayanan KB Keliling. 6) Program pengembangan bahan Informasi tentang pengasuhan, dan pembinaan tumbuh kembang anak . Untuk meningkatkan pemberian pelayanan dalam Keluarga berencana dan keluarga sejahtera telah ditetapkan Standar Operasional Prosedur, dintaranya: 

Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera



Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Unit Ornisasi di Lingkungan BKBPP



Melatih Perkembangan Anak Usia 0-1 Tahun













b. Program, Kegiatan dan Anggaran Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut dalam urusan KB dan keluarga sejahtera, dilakukan perencanaan pembangunan Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

melalui proses musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2012 urusan ini sebanyak 6 program dengan 20 kegiatan urusan KB dan kesejahteraan keluarga. Jumlah Anggaran belanjan langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan KB dan keluarga sejahtera adalah sebesar Rp 3,441,848,200.00 atau 0.16% dari belanja APBD Tahun 2012. c. Indikator Kinerja Kunci Indikator kinerja kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam tataran pelaksanaan kebijakan, untuk urusan KB dan keluarga sejahtera adalah: 1) Prevalensi peserta KB aktif mencapai 70,46 dari pasangan usia subur sejumlah 567,683 orang. 2) Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) disetiap Desa/Kelurahan mencapai 45,8. d. SKPD dan pegawai yang melaksanakan urusan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan KB dan keluarga sejahtera adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 165 orang pegawai, dan jumlah pejabat structural yang melaksanakan urusan ini sebanyak 78 jabatan structural dengan jabatan structural tertinggi setingkat eselon II-b, terdapat jabatan fungsional yaitu penyuluh KB. 13. Sosial a.

Prioritas Program Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan urusan social dengan prioritas program sebagai berikut:

dalam

1) Pembedayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah kesejahtraan Sosial (PMKS) 2) Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahtraan Sosial. 3) Pembinaan para penyandang cacat dan trauma 4) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahtraan Sosial 5) Program Keluarga Harapan (PKH) b.

Program, Kegiatan dan Anggaran


Untuk melaksanakan program prioritas tersebut dalam urusan sosial, dilakukan perencanaan pembangunan melalui proses musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2012 urusan ini sebanyak 10 program dengan 38 kegiatan urusan sosial. Jumlah Anggaran belanjan langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan social adalah sebesar Rp 1,320,220,000.00 atau 0.06% dari belanja APBD Tahun 2012. c.

Indikator Kinerja Kunci Sebagai indicator untuk mengukur kinerja dalam tataran pelaksanaan kebijakan untuk urusan social adalah: 1) Jumlah Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi sebanyak 32 buah. 2) Persentasi Penyandang Cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan social sebanyak 0,45 % dari jumlah 14,077orang. 3) PMKS yang memperoleh bantuan social mencapai 50,65% dari 43,381 PMKS yang seharusnya mendapat bantuan.

d. SKPD dan pegawai yang melaksanakan urusan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan Sosial adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 24 orang pegawai, dan jumlah pejabat structural yang melaksanakan urusan ini sebanyak 9 jabatan structural dengan jabatan tertinggi setingkat eselon II-b. e. Masalah dan Solusi Masalah yang ditemukan dalam penyelenggaraan urusan sosial diantaranya adalah: 1) Belum optimalnya pemberdayaan penduduk miskin, karena rendahnya pendidikan formal yang mereka miliki. 2) Keterbatan anggaran yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat miskin. Dari masalah tersebut melakukan upaya: 1) Memberikan bantuan yang sifatnya untuk meningkatkan kemampuan SDM masyarakat miskin dengan memberikan pelatihan. 2) Mencari sumber dana dari APBD I dan APBN. Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

14. Ketenagakerjaan a. Prioritas Program Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan ketenaga kerjaan dengan melaksanakan prioritas program sebagai berikut: 1) Peningkatan Kesempatan Kerja 2) Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. b. Program, Kegiatan dan Anggaran Untuk melaksanakan program prioritas tersebut dalam urusan ketenaga kerjaan, dilakukan perencanaan pembangunan melalui proses musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2012 urusan ini sebanyak 2 program dengan 7 kegiatan urusan ketenaga kerjaan. Jumlah Anggaran belanjan langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan adalah sebesar Rp 705,015,000.00 atau 0.03% dari belanja APBD Tahun 2012. c. Indikator Kinerja Kunci Sebagai indicator kinerja kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan ketenaga kerjaan dalam tataran pelaksanaan kebijakan adalah: 1) Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial bagi Pekerja/Buruh mencapai 31,5%. 2) Pencari kerja yang ditempatkan mencapai 33,34% d. SKPD dan pegawai yang melaksanakan urusan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan Sosial adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 26 orang pegawai, dan jumlah pejabat structural yang melaksanakan urusan ini sebanyak 7 jabatan structural dengan jabatan tertinggi 2 jabatan kepala bidang yaitu Kepala BIdang Bina Ketenagakerjaan dan BIna Perlindungan Ketenagakerjaan setingkat eselon III-b. e. Masalah dan Solusi


Masalah yang ditemukan dalam penyelenggaraan urusan ketenaga kerjaan diantaranya adalah: 1) Belum optimalnya penempatan pencari kerja sesuai dengan ketersediaan kesempatan kerja. 2) Belum terjalin kerjasama antara dengan penyedia kesempatan kerja.

pemerintah

kabupaten

Untuk menyelesaikan masalah tersebut telah dilakukan: 1) Memberikan pelatihan kerja kepada pencari kerja disesuaikan dengan kesempatan kerja yang tersedia. Akan tetapi hal ini masih terbatas karena terbatasnya anggaran. 2) Menghimbau untuk memanfaatkan fasilitas internet untuk mencari kesempatan pekerjaan. 15.

Koperasi dan UKM a. Prioritas Program Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan koperasi usaha kecil mikro dan menengah dengan melaksanakan prioritas program sebagai berikut: 1) Program Penciptaan Kondusif.

Iklim

Usaha

Kecil

Menengah

yang

2) Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. 4) Program Peningkatan Kelembagaan KUMKM.

Kualitas

SDM

dan

Pemanfaatan

Untuk melaksanakan pelayanan urusan koperasi dan UMKM telah ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) diantaranya adalah:  Standar Pelayanan Pembentukan Koperasi.  Standar Pelayanan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi.  Standar Pelayanan Perubahan Koperasi.  Standar Pelayanan Pembubaran Koperasi b. Program, Kegiatan dan Anggaran Untuk melaksanakan program prioritas tersebut dalam koperasi UMKM, dilakukan perencanaan pembangunan melalui proses musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2012 urusan ini Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

sebanyak 8 program dengan 24 kegiatan urusan koperasi UMKM. Jumlah Anggaran belanjan langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan koperasi dan UMKM adalah sebesar Rp 1,400,000,000.00 atau 0.07% dari belanja APBD Tahun 2012. c. Indikator Kinerja Kunci Sebagai indicator yang digunakan untuk mengukur kinerja untuk urusan koperasi dan UMKM dalam tataran pelaksanaan kebijakan diantaranya adalah: 1) Prosentase koperasi aktif mencapai 27,4%. 2) Prosesntase UMKM mencapai 99,8% d. SKPD dan pegawai yang melaksanakan urusan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan koperasi dan UMKM adalah Dinas Koperasi UMKM. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 28 orang pegawai, dan jumlah pejabat structural yang melaksanakan urusan ini sebanyak 12 jabatan structural dengan jabatan tertinggi setingkat eselon II-b. 16.

Penanaman Modal a. Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan penanaman modal dengan melaksanakan program prioritas: 1)

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

2)

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

Untuk meningkatkan pemberian pelayanan dalam penenaman modal telah ditetapkan kebijakan dan Standar Operasional Prosedur, dintaranya: 1) Perda Nomor 14 tahun 2012 retribusi ijin mendirikan bangunan. b. Program, Kegiatan dan Anggaran Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut dalam urusan penanaman modal dan investasi, dilakukan perencanaan pembangunan melalui proses musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

program yang dilaksanakan pada tahun 2012 urusan ini sebanyak 6 program dengan 25 kegiatan urusan penanaman modal dan investasi. Jumlah Anggaran belanjan langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan penanaman modal dan investasi adalah sebesar Rp 1,017,885,800.00 atau 0.05% dari belanja APBD Tahun 2012. c. Indikator Kinerja Kunci Untuk mengukur kinerja urusan penanaman modal digunakan indicator kinerja kunci dalam tataran pelaksanaan kebijakan adalah : Kenaikan /penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah).Pada tahun 2012 terjadi kenaikan PMDN sebesai 28,5%. d.

SKPD dan pegawai yang melaksanakan urusan Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan penanaman modal dan investasi adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 27 orang pegawai, dan jumlah pejabat structural yang melaksanakan urusan ini sebanyak 9 jabatan structural dengan jabatan structural tertinggi setingkat eselon II-b.

17. Budaya a. Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan budaya dengan melaksanakan program prioritas sebagai berikut: 1)

Program Pengembangan Nilai Budaya.

2)

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.

3)

Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

b. Program, Kegiatan dan Anggaran Untuk melaksanakan kebijakan dan program prioritas tersebut dalam urusan kebudayaan, dilakukan perencanaan pembangunan melalui proses musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2012 urusan ini sebanyak 3 program dengan 8 kegiatan urusan kebudayaan. Jumlah Anggaran belanjan langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan adalah Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

c.

d.

sebesar Rp 496,400,000.00 atau 0.02% dari belanja APBD Tahun 2012. Indikator Kinerja kunci Indikator kinerja kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan budaya dalam tataran pelaksanaan kebijakan adalah 1) Penyelenggaraan festival seni dan budaya sebanyak 5 kali. 2) Sarana penyelenggaraaan seni dan budaya 1 buah. 3) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan mencapai 74, 07%. SKPD dan pegawai yang melaksanakan urusan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan kebudayaan adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 18 orang pegawai PNS, dan jumlah pejabat structural yang melaksanakan urusan ini sebanyak 12 jabatan structural dengan jabatan structural tertinggi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setingkat eselon II-b.

e. Masalah dan Solusi Masalah yang ditemukan dalam kebudayaan diantaranya adalah:

penyelenggaraan

urusan

1) Belum optimalnya pelestarian benda cagar budaya, baik benda cagar budaya yang bergerak maupun benda cagar budaya yang tidak bergerak. 2) Kurangnya event atau pameran kebudayaan, sehingga seni budaya ungulan seperti mamaos, maenpo, wayang golek, wayang, degung, dan budaya local lainnya belum secara maksimal dipelihara dan dilestarikan. Dari masalah tersebut, diupayakan dengan solusi: 1) Secara bertahap dilakukan pemeliharaan terhadap bendabenda cagar budaya yang dibiliki dan berlokasi di wilayah Kabupaten Cianjur, 2) Diharapkan ada pelaksanaan event yang dapat memamerkan budaya local dan atau mengikuti event atau festifal budaya di daetah atau tempat lain. 18. Kepemudaan dan Olah Raga a. Program Prioritas Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan kepemudaan dan olah raga dengan melaksanakan program prioritas sebagai berikut: 1)

Program peningkatan peran serta kepemudaan.

2)

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga.

b. Program, Kegiatan dan Anggaran Untuk melaksanakan kebijakan dan program prioritas tersebut dalam urusan pemuda dan olah raga, dilakukan perencanaan pembangunan melalui proses musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2012 urusan ini sebanyak 2 program dengan 7 kegiatan urusan pemuda dan olah raga. Jumlah Anggaran belanjan langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan adalah sebesar Rp 1,582,160,050.00 atau 0.08% dari belanja APBD Tahun 2012. c.

Indikator Kinerja Kunci Sebagai indicator yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan pemuda dan olah raga dalam tataran pelaksanaan kebijakan adalah: 1) Gelanggang/Balai Remaja (selain milik swasta) sebanyak 1 buah. 2) Lapangan Olahraga sebanyak 421 buah.

d.

SKPD dan pegawai yang melaksanakan urusan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan pemuda dan olah raga adalah Dinas Pendidikan. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 103 orang pegawai PNS, dan jumlah pejabat structural yang melaksanakan urusan ini sebanyak 13 jabatan structural.

19.

Kesbang dan Politik dalam Negeri a. Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan kesbang dan politik dengan melaksanakan program prioritas sebagai berikut: Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

1) Program pemeliharaan trantibmas dan pencegahan tindak kriminal. 2) Program pengembang;an wawasan kebangsaan. 3) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan. 4) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. 5) Program pendidikan politik masyarakat. 6) Program pencegahan bencana alam.

dini

dan

penanggulangan

korban

Untuk melaksanakan program prioritas telah ditetapkan kebijakan melalui :  Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 21 tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran.  Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 1986 tentang K3 (Kebersihan, ketertiban dan Keindahan) dan PKL. Selain kebijakan dalam bentuk eraturan daerah, ditetapkan Standar Operasional Prosedure (SOP) untuk urusan Kesatuan bangsa dan Politik Dalam Negeri, diataranya: 

SOP Penegakan peraturan daerah.



SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat.



SOP Pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan dan kerusuhan masa.



SOP pelaksanaan patroli.

b. Program, Kegiatan dan Anggaran Untuk melaksanakan kebijakan dan program prioritas tersebut dalam urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dilakukan perencanaan pembangunan melalui proses musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2012 urusan ini sebanyak 11 program dengan 55 kegiatan urusan kesbangpol. Jumlah Anggaran belanjan langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan adalah sebesar Rp 6,425,771,000.00 atau 0.31% dari belanja APBD Tahun 2012. c.

Indikator kinerja kunci Indikator kinerja kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan kesbangpol dalam tataran pelaksanan kebijakan adalah: 1) Kegiatan pembinaan politik daerah sebanyak 1 kegiatan.


2) Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP sebanyak 1 kegiatan. d.

SKPD dan pegawai yang melaksanakan urusan Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 167 orang pegawai PNS, dan jumlah pejabat structural yang melaksanakan urusan ini sebanyak 45 jabatan structural dengan jabatan structural tertinggi setingkat eselon II-b yaitu Kepala Badan Kesbangpol dan Kepala Satuan Pol PP dan Linmas.

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian. a. Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian dengan melaksanakan program prioritas sebagai berikut: 1)

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.

2)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3)

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah.

4)

Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

5)

Program Perumusan Kebijakan Daerah Bidang Keuangan dan Pendayagunaan Aparatur.

6)

Program Peningkatan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Bidang Keuangan dan Perlengkapan.

7)

Program Perumusan Kebijakan Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

8)

Program kebijakan daerah bidang kesejahteraan masyarakat.

9)

Program peningkatan keuangan daerah.

dan

pegembangan

pengelolaan


10) Pengendalian Capaian Kinerja Keuangan Daerah. 11) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota. 12) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa. 13) Program peningkatan sistem pengawasan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.

Internal

dan

14) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. 15) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. 16) Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan. 17) Program penerapan kepemerintahan yang baik. 18) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. 19) Program Peningkatan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Bidang Kelembagaan Ketatalaksanaan Dan Akuntabilitas Aparatur. 20) Program Pengembangan Pelayanan Bantuan Hukum dan Sosialisasi Produk Hukum. 21) Program Pembinaan Penyelenggaraan Kecamatan/Kelurahan/Desa.

Pemerintahan

22) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur. 23) Program pembinaan dan pengembangan aparatur. 24) Program Pengembangan SIMPEG. 25) Fasilitasi Pindah purna Tugas PNS. 26) Program Peningkatan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Bidang Koperasi, Perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata. Untuk meningkatkan pelayanan ditetapkan Standar Operasional Prosedure (SOP) untuk urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian, diataranya: 

SOP bantuan keuangan kepada pemerintah desa.



SOP bantuan keuangan hibah dan bansos.



SOP tentang tata cara pemilihan kepala desa.



SOP tentang tata cara Permusyawaratan Desa.



SOP tentang pembentukan desa atau pemekaran desa.



SOP tentang penyusunan Lakip.

pembentukan

anggota


Badan



SOP tentang Penyusunan Tapkin.



SOP tentang penyusunan Indikator Kinerja Utama.

b. Program, Kegiatan dan Anggaran Untuk melaksanakan kebijakan dan program prioritas tersebut dalam urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian, dilakukan perencanaan pembangunan melalui proses musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2012 urusan ini sebanyak 26 program dengan 216 kegiatan. Jumlah Anggaran belanja langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan adalah sebesar Rp 145,681,608,339.00 atau 6,69% dari belanja APBD Tahun 2012. c.

SKPD dan pegawai yang melaksanakan urusan Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian adalah Setda, Sekretariat DPRD, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Inspektorat, Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, Kecamatan dan kelurahan. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 1152 orang pegawai PNS, dan jumlah pejabat structural yang melaksanakan urusan ini sebanyak 459 jabatan structural dengan jabatan structural tertinggi setingkat eselon II-a.

d.

Penghargaan Pada tahun 2012 pemerintah Kabupaten Cianjur telah mendapatkan beberapa penghargaan dari pemerintah pusat, atau tingkat nasional. Penghargaan tersebut diantaranya adalah:  Juara 5 Lomba P3A dan GP3A/IP3A a.n. (GP3A) Mitra Cai _Kayungyun_ Desa Sukagalih Kec. Cikalongkulon  Juara I Petani Teladan a.n. Sdr. Ujang Majudin  Penghargaan Juara 3 Lomba Op Tk. Juru.  Lomba Baca Puisi Juara I tingkat nasional di Jakarta  Lomba Cipta Dan Baca Puisi Juara I Tingkat Nasional di Makasar  Sekolah Adiwiyata Mandiri Lingkungan Hidup RI.

Dari

Kementerian


Negara

 Pengembangan Program Kampung Iklim dari Presiden Ri  Penghargaan Kepada Bupati/Walikota Dalam Rangka Kegiatan Hari Menanam Pohon Indonesia (Hmpi), Bulan Menanam Nasional (Bmn), Gerakan Perempuan Dan Tanam Pelihara (Gptp), Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (Grlk), Serta Pencanangan Jabar Hijau Berbasis Sekolah (Green School) Tahun 2011  Juara III Penyuluh Kehutanan An. N. Jaojah Tk. Nasional Dalam Rangka Lomba Penghijauan Dan Konservasi Alam  Juara I Kategori PKSM An. Hilman Jayaputra Tk. Nasional Dalam Rangka Lomba Penghijauan Dan Konservasi Alam  Juara Harapan I Lomba UKM Pengolahan Hasil Perikanan Tingkat Nasional Tahun 2012, UKM Dinari Baby Fish, Desa Sabandar Kecamatan Karangtengah.  Juara I Lomba Adiwiyata Tingkat Nasional Tingkat SMA/SMK  Juara I Lomba Adiwiyata Tingkat Nasional Tingkat SD.  Juara III Lomba Pengawas Berprestasi Tingkat Nasional  Adipura  Penghargaan Tingkat Nasional Dalam Hal Pengelolaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak (Pug) Dari Presiden Republik Indonesia Untuk Kabupaten Cianjur Berbentuk "Penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya Tingkat Madya (Ape) 2012"  Penghargaan Dari Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dan Menteri Dalam Negeri Sebagai : Pengelola Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sejahtera (P2WKSS) Terbaik Tingkat Provinsi Dalam Rangka Peringatan Hari Ibu Ke 84 Tahun 2012. e.

Sistem Informasi Manajemen Untuk menunjang optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah telah dibanguan beberapa system informasi manajemen , diataranya adalah: SIM Kepegawaian SIM Keuangan SIM Asset SIM Angkutan danTrayek SIM PengujianKendaraanBermotor Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)


Sistem Informasi Pengeloaan Keuangan Daerah (SIPKD) 21. Ketahanan Pangan a. Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai satu kebijakan dalam urusan Ketahanan Pangan dengan melaksanakan program prioritas yaitu: 1) Peningkatan Ketahanan Pangan. Untuk meningkatkan pemberian pelayanan dalam urusan perhubungan telah ditetapkan Standar Operasional Prosedur, dintaranya: 1). SOP tentang Ketersediaan dan Cadangan Pangan. 2). SOP tentang distribusi dan akses pangan. 3). SOP tentang penganekan dan kemanan pangan. 4). SOP tentang Penanganan dan Kerawanan Pangan. b. Program, Kegiatan dan Anggaran Untuk melaksanakan kebijakan tersebut dalam urusan ketahanan angan, dilakukan perencanaan pembangunan melalui proses musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2012 urusan ini sebanyak 1 program dengan 3 kegiatan urusan ketahanan pangan. Jumlah Anggaran belanjan langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan ketahanan pangan adalah sebesar Rp 369,200,000.00 atau 0.02% dari belanja APBD Tahun 2012. c. Indikator Kinerja Kunci Indikator kinerja kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan ketahanan pangan dalam tataran pelaksanaan kebijakan adalah: 1) Adanya regulasi ketahanan pangan. 2) Ketersediaan pangan utama mencapai 0.702 PER 1.000 orang d. SKPD dan pegawai yang melaksanakan urusan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan ketahanan pangan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan Daerah. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

sebanyak 6 orang pegawai, dan jumlah pejabat structural yang melaksanakan urusan ini sebanyak 3 jabatan structural dengan jabatan structural Kepala Bidang Ketahanan Pangan tingkat eselon III-b. e. Masalah dan Solusi Masalah yang ditemukan dalam penyelenggaraan urusan ketahanan pangan diantaranya adalah: 1) Masih kurangnya koordinasi lintas sektoral pengelola ketahanan pangan. 2) Penyaluran beras raskin belum berjalan dengan baik. 3) Masyarakat belum terbiasa dengan difersifikasi konsumsi pangan pokok. Dari masalah tersebut, diupayakan dengan: 1) Melakukan koordinasi dengan lintas sector yang berhubungan dengan ketahanan pangan. 2) Memotnitor dan mengevaluasi penyaluran beras raskin agar tepat sasaran. 3) Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan pentingnya difersifikasi konsumsi pangan pokok. 22. Pemberdayaan Masyarakat Desa a. Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan pemberdayaan masayrakat desa prioritas program sebagai berikut: 1) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. 2) pengembangan lembaga ekonomi perdesaan. 3) peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangunan desa. Untuk meningkatkan pemberian pemberdayaan masyarakat desa Operasional Prosedur, dintaranya:

pelayanan dalam telah ditetapkan

urusan Standar

1). SOP tentang tahapan program. 2). SOP tentang tatacara Pencairan. 3). SOP tentang Pengendalian Fasilitator. 4). SOP tentang Penangan Masalah. b. Program, Kegiatan dan Anggaran Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut dalam urusan pemberdayaan masyarakat desa, dilakukan perencanaan Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

pembangunan melalui proses musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2012 urusan ini sebanyak 8 program dengan 51 kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat desa. Jumlah Anggaran belanjan langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat desa adalah sebesar Rp 2,773,250,000.00 atau 0.15% dari belanja APBD Tahun 2012. c. Indikator Kinerja Kunci Indikator kinerja kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan pemberdayaan masyarakat desa adalah: 1) Prosentase PKK aktif mencapai 100 % 2) Prosentase Posyandu aktif mencapai 100%. d. SKPD dan pegawai yang melaksanakan urusan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 28 orang pegawai, dan jumlah pejabat structural yang melaksanakan urusan ini sebanyak 14 jabatan structural dengan jabatan tertinggi setingkat eselon II-b. e. Masalah dan Solusi Masalah yang ditemukan dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa diantaranya adalah: 1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat pembangunan masyarakat desa. 2) Masih kurangnya masyarakat desa.

kader

atau

dalam

penggerak

urusan

partisipasi

pembangunan

3) Tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan swadaya semakin berkurang, ketergantungan kepada pemerintah. Dari masalah tersebut melakukan upaya: 1)

Memberikan sosialisasi terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah, misalnya tentang Permendagri Nomor 13 tahun 2007.


2)

Memberikan motivasi terhadap para kader pembangunan desa, bahwa pembangunan akan lebih tercapai bila dilaksanakan oleh semua stakeholder antara pemerintah dan masayrakat.

3)

Pemerintah daerah memberikan dana stimulus untuk dana pembangunan yang disalurkan melalui RT sebesar Rp 10.000.000 melalui hibah pemerintah daerah, hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di lingkup keRT-an yang ada di pedesaan.

23. Statistik Urusan statistic pada tahun 2012 secara pengangaran tidak mendapatkan alokasi anggaran dengan menggunakan kode rekening urusan statistic. Kegiatan urusan ini dilaksanakan akan tetapi menggunakan kode rekening urusan yang lain. 24. Komunikasi dan Informatika a. Prioritas Program Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan komunikasi dan informatika dengan melaksanakan prioritas program sebagai berikut: 1) Mengembangkan Komunikasi, Informasi Dan Media Masa. 2) Meningkatkan Kerjasama Informasi Dengan Mas Media. 3) Meningkatkan Pengendalian Jasa Usaha Pos Dan Telekomunikasi. Untuk menyelenggarakan pelayanan dibidang komunikasi dan informasi ditetapkan SOP teknis bidang kominfo. b. Program, Kegiatan dan Anggaran Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut dalam urusan komunikasi dan informasi, melalui perencanaan pembangunan melalui proses musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebanyak 3 (tiga) program dengan 8 (delapan) kegiatan. Jumlah Anggaran belanjan langsung untuk membiaya program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi adalah sebesar Rp 1,131,835,000.00 atau 0,05% dari total belanja APBD Tahun 2012. c. Indikator Kinerja Kunci Indikator kinerja kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan komunikasi dan informasi dalam tataran pelaksanaan kebijakan adalah: Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

1) 2)

Adanya website milik pemerintah, ada dengan nama www.cianjurkab.go.id. Jumlah pameran ekpo dalam 1 tahun, dilaksanakan 1 kali.

d. Sarana dan prasarana Dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan urusan komunikasi dan informasi tahun 2012, telah tersedia sarana dan prasarana komunikasi yaitu : 1)

Radio Siaran Pemerintah Daerah.

2)

Website pemerintah kabupaten Cianjur www.cianjurkab.go.id.

e. SKPD yang melaksanakan urusan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 15 orang PNS, dilaksanakan oleh 6 pejabat structural dengan jabatan setinggi kepala bidang Komunikasi dan Informatika. f. Masalah dan Solusi Dalam penyelenggaraan urusan komunikasi terdapat beberapa masalah diantaranya:

dan

informatika,

1) Sarana dan prasarana komunikasi masih kurang, sehingga masih banyak daerah pelosok (desa-desa) di kabupaten Cianjur belum mendapatkan akses (signal) komunikasi dengan baik, akses melalui telpon seluler maupun internet. 25. Kearsipan a. Prioritas Program Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan kearsipan dengan melaksanakan prioritas program sebagai berikut: 1) Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah. 2) Program Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan. 3) Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi. Untuk menyelenggarakan pelayanan dibidang urusan kearsipan telah ditetapkan SOP yaitu SOP pelayanan kearsipan. b. Program, Kegiatan dan Anggaran Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut dalam urusan perpustakaan, dilakukan melalui perencanaan pembangunan dalam musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebanyak 3 program dengan 4 kegiatan. Jumlah Anggaran belanjan langsung untuk membiaya program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan perpustkaan adalah sebesar Rp 394,378,000.00 atau 0,02% dari total belanja APBD Tahun 2012. c. Indikator Kinerja Kunci Indikator kinerja kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan kearsipan dalam tataran pelaksanaan kebijakan adalah: 1) SKPD yang penerapan pengelolaan arsip secara baku mencapai 95%. 2) Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan, sebanyak 9 kegiatan. d. SKPD yang melaksanakan urusan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan adalah Kantor Arsip dan Perpustakaan. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 12 orang PNS, dilaksanakan oleh 3 pejabat structural dan jabatan fungsional arsiparis. 26. Perpustakaan a. Prioritas Program Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan perpustakaan dengan melaksanakan prioritas program sebagai berikut: 1) Program pengembangan perpustakaan

budaya

baca

dan

pembinaan

Untuk menyelenggarakan pelayanan dibidang perpustakaan telah ditetapkan SOP yaitu SOP pengadaan bahan pustaka.

b. Program, Kegiatan dan Anggaran Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut dalam urusan perpustakaan, dilakukan melalui perencanaan pembangunan dalam musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten, yang Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebanyak 1 program dengan 5 kegiatan. Jumlah Anggaran belanjan langsung untuk membiaya program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan perpustkaan adalah sebesar Rp 336,582,000.00 atau 0,02% dari total belanja APBD Tahun 2012. c. Indikator Kinerja Kunci Indikator kinerja kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja bidang perpustakaan dalam tataran pelaksanaan kebijakan adalah: 1) Koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah 81,37% 2) Pengunjung Perpustakaan mencapai 99,38% d. SKPD yang melaksanakan urusan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan adalah Kantor Arsip dan Perpustakaan. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 10 orang PNS, dilaksanakan oleh 2 pejabat. 4.

Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan Urusan pilihan yang diselenggarakan Kabupaten Cianjur sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 adalah delapan urusan wajib. Program dan Kegiatan prioritas urusan pilihan yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebanyak 8 urusan. Alokasi anggaran untuk urusan pilihan Rp. 60,133,585,052.50 atau sekitar 2,87% dari total belanja APBD tahun 2012. Adapun alokasi anggaran untuk membiayai urusan yang merupakan anggaran belanja lanjung sebesar Rp 32,665,932,600.00 atau 1,56 % dari total belanja APBD, yang merupakan anggaran untuk membiayai pelaksanan program prioritas urusan sebanyak 30 program prioritas dengan 110 kegiatan. Berikut adalah urusan pilihan yang dilaksanakan: 1. Pertanian a. Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan Pertanian dengan melaksanakan program prioritas sebagai berikut: 1) Program Peningkatan Kesejahtraan Petani . 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 3) Program peningkatan pertanian/perkebunan.

pemasaran

hasil

produksi


4) Program Pengembangan Usaha Perkebunan Besar. 5) Program Pengembangan Usaha Perkebunan. 6) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan. 7) Program Pengembangan Agribisnis. 8) Program pemberdayaan lapangan.

penyuluh

pertanian

/

perkebunan

9) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak. 10)

Program peningkatan produksi hasil peternakan.

Sebagai upaya peningkatan pelayanan dalam urusan pertanian telah ditetapkan standar operasional prosedur (SOP) untuk urusan pertanian, diataranya adalah: 

SOP tentang pisang.



SOP tentang budidaya bunga potong.



SOP tentang budidaya wortel.



SOP tentang standar pemeriksaan kesehatan hewan.



SOP ijin usaha peternakan.



SOP tanda daftar usaha peternakan rakyat (TDUPR).

b. Program dan Kegiatan dan anggaran Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut dalam urusan Pertanian, melalui dilakukan perencanaan pembangunan melalui proses musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebanyak 15 program dengan 52 kegiatan. Jumlah Anggaran belanja langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan pertanian adalah sebesar Rp 12,643,418,234.00 atau 0.60% dari total belanja APBD tahun 2012. c. Indikotor Kinerja Kunci Indikator kinerja yang digunakan sebagai alat ukur mengukur kinerja urusan pertanian dalam tataran pelaksanaan kebijakan adalah: 1) Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar mencapai 93,8 ton/Ha. 2) Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2012 adalah 35, 21% d. SKPD yang melaksanakan urusan Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan pertanian adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan Perikanan dan kelautan, dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 277 orang, dengan komposisi pejabat structural sebanyak 97 orang PNS, dan pegawai dengan jabatan fungsional diantaranya fungsional penyuluh pertanian, pengawas benih tanaman, pengendali organism tumbuhan, pengawas bibit ternak, paramedic, veteriner, medic veteriner. 2. Kehutanan a. Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan kehutanan dengan menetapkan beberapa program prioritas sebagai berikut: 1) Program rehabilitasi hutan dan lahan. 2) Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan. 3) Program perencanaan dan pengembangan hutan. 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar hutan. 5) Porgaram Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan. 6) Program Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Penyuluh Kehutanan. b. Program, Kegiatan dan Anggaran Untuk melaksanakan program prioritas tersebut dalam urusan kehutanan dilakukan perencanaan pembangunan melalui proses musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA dan DPPA tahun 2012. Jumlah program urusan yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebanyak 6 program dengan 28 kegiatan. Jumlah Anggaran belanja langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan kehutanan adalah sebesar Rp 8,983,235,915.00 atau 0.43% dari total belanja APBD tahun 2012. c.

Indikator Kinerja Kunci Indikator kinerja kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan kehutanan dalam tataran pelaksanaan kebijakan adalah: 1) Rehabilitasi hutan dan lahan kritis mencapai 14,22% dari luas lahan kritis 246,523.560 Ha.


2) Kerusakan Kawasan Hutan mencapai 1,47% dari luas kawasan hutan 107,667.760 Ha. d. SKPD yang melaksanakan urusan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan kehutanan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 92 orang PNS dengan jumlah pejabat structural 15 Orang PNS, dan jabatan fungsional. Jabatan tertinggi adalah Kepala Dinas setingkat eselon II-b. 3. Energi dan Suber Daya Mineral a. Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan energy dan sumber daya mineral dengan menetapkan beberapa program prioritas sebagai berikut: 1)

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan.

2)

Program pembinaan ketenagalistrikan.

3)

Program Pengembangan Data Dan Informasi Pertambangan Dan Energi.

dan

pengembangan

bidang

b. Program, Kegiatan dan Anggaran Untuk melaksanakan program prioritas tersebut dalam urusan energy dan sumberdaya mineral dilakukan perencanaan pembangunan melalui proses musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA dan DPPA tahun 2012. Jumlah program urusan yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebanyak 3 program dengan 4 kegiatan. Jumlah Anggaran belanja langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan energy dan sumber daya mineral adalah sebesar Rp 778,000,000.00 atau 0.04% dari total belanja APBD tahun 2012. c. Indikator Kinerja Kunci Indikator kinerja kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan energy sumber daya mineral dalam tataran pelaksanaan kebijakan adalah: 1) Pertambangan tanpa izin mencapai 10%. Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

2) Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Tahun 2012 mencapai 0.12%. d. SKPD yang melaksanakan urusan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan energy dan sumber daya mineral adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 10 orang PNS dengan jumlah pejabat structural 8 Orang PNS. 4. Pariwisata a. Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan Pariwisata dengan melaksanakan beberapa program prioritas yaitu : 1)

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

2)

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

3)

Program pengembangan Kemitraan.

b. Program, Kegiatan dan Anggaran Untuk melaksanakan kebijakan program prioritas tersebut dalam urusan pariwisata dilakukan perencanaan pembangunan melalui musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebanyak 7 program dengan 29 kegiatan. Jumlah Anggaran belanja langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan pariwisata adalah sebesar Rp 1,103,600,000.00 atau 0.05% dari belanja APBD Tahun 2012. c.

Indikator Kinerja Kunci Indikator kinerja kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan pariwisata dalam tataran pelaksanaan kebijakan adalah: 1) Kunjungan wisata mencapai 460394 orang. 2) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2012 mencapai 7,22%

d. SKPD yang melaksanakan urusan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 29 orang PNS, dengan jabatan structural yang melaksanakan urusan ini 9 jabatan, dengan jabatan struktal tertinggi eselon II-b. e.

Masalah dan Solusi Masalah yang ditemukan dalam penyelenggaraan urusan pariwisata diantaranya adalah: 3) Belum optimalnya pengeloaan beberapa objek daya tarik wisata, terutama ODTW yang terletak di daerah Cianjur bagian tengah dan selatan. 4) Sarana dan prasarana pariwasata belum baik, terutama akses jalan dan akomodasi wisata belum tersedia. 5) Masih kurangna promosi wisata. Dari masalah tersebut, diupayakan dengan solusi: 3) Meningkatkan promosi pariwisata melalui website pemerintah Kabupaten Cianjur. 4) Mencari pengembang atau investor yang mau mengembangkan investnya dibidang pariwisata. 5) Memperbaiki dan menyediakan akses menuju objek daya tarik wisata.

5. Kelautan dan Keikanan a. Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan kelautan dan keikanan dengan melaksanakan program prioritas sebagai berikut: 1) Program pengembangan budidaya perikanan. 2) Program Pengembangan perikanan dan Kelautan. 3) Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan. Sebagai upaya peningkatan pelayanan dalam urusan perikanan dan kelautan telah ditetapkan standar operasional prosedur (SOP) untuk urusan pertanian, diataranya adalah: 

SOP tentang standar pelayanan ijin usaha perikanan.



SOP tentang pengolahan hasil perikanan.




SOP tentang Standar pelayanan penangkapan ikan (SPI).



SOP tentang standar ijin usaha prijinana (IUP) dan SPBI kolam air tenang.



SOP tentang standar pelayanan sarana pangkalan pendaratan ikan (PPI) Jayanti.



SOP tentang sarana dan prasarana balai benih ikan (BBI)

ijin

usaha

dan

dan

surat

prasarana

b. Program dan Kegiatan dan anggaran Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut dalam urusan kelautan dan keikanan, melalui dilakukan perencanaan pembangunan melalui proses musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebanyak 9 program dengan 32 kegiatan. Jumlah Anggaran belanja langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan kelautan dan keikanan adalah sebesar Rp 5,392,117,700.00 atau 0.26% dari total belanja APBD tahun 2012. c.

Indikator Kinerja Kunci Indikator kinerja kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan kelautan dan keikanan adalah: 1) Produksi perikanan mencapai 60,29 % 2) Konsumsi Ikan mencapai 93,8%

d. SKPD yang melaksanakan urusan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan pertanian adalah Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 62 orang, dengan komposisi pejabat structural sebanyak 19 orang PNS, dan pegawai dengan jabatan fungsional diantaranya fungsional pengawas benih ikan, penyuluh pertanian, pengawas perikanan,penyuluh perikanan. 6. Perdagangan a. Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan perdagangan dengan melaksanakan program prioritas sebagai berikut: 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

2)

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

3)

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.

b. Program dan Kegiatan dan anggaran Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut dalam urusan Perdagangan, dilakukan melalui perencanaan pembangunan dalam proses musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebanyak 3 program dengan 13 kegiatan. Jumlah Anggaran belanja langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan perdagangan adalah sebesar Rp 1,419,508,500.00 atau 0.07% dari total belanja APBD tahun 2012. c. Indikator Kinerja Kunci Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan perdagangan dalam tataran pelaksanaan kebijakan adalah: 1) Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2012 adalah 22,31% 2) Ekspor Bersih Perdagangan mencapai 4567625.24 US$ d. SKPD yang melaksanakan urusan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 58 orang, dengan komposisi pejabat structural sebanyak 28 orang. Dengan jabatan tertinggi setingkat eselon II-b. 7. Perindustrian a. Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan perindustrian dengan melaksanakan program prioritas sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. b. Program,Kegiatan dan anggaran Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut dalam urusan Perindustrian, dilakukan melalui perencanaan pembangunan dalam proses musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

program yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebanyak 7 program dengan 28 kegiatan. Jumlah Anggaran belanja langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan perindustrian adalah sebesar Rp 1,580,262,251.00 atau 0.08% dari total belanja APBD tahun 2012. c. Indikator Kinerja Kunci Indikator kinerja kunci yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan perindustrian dalam tataran pelaksanaan kebijakan adalah: 1) Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Tahun 2012 mencapai 4,02% 2) Pertumbuhan Industri mencapai 0,2%. d. SKPD yang melaksanakan urusan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan perindustrian adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 7 orang, dengan komposisi pejabat structural sebanyak 3 orang. Dengan jabatan tertinggi setingkat eselon III-b, kepala bidang perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 8. Tansmigrasi a. Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai kebijakan dalam urusan Transmigrasi dengan melaksanakan program prioritas yaitu : 1) Pengembangan Wilayah Transmigrasi yang menjadi daerah tujuan transmigran. 2) Program trasmigrasi lokal. b. Program, Kegiatan dan Anggaran Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut dalam urusan transmigrasi musrenbang kabupaten, yang kemudian diusulkan menjadi RKA, DPA tahun 2012. Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebanyak 2 program dengan 4 kegiatan. Jumlah Anggaran belanja langsung untuk membiayai program dan kegiatan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan transmigrasi adalah sebesar Rp 765,790,000.00 atau 0.04% dari belanja APBD Tahun 2012. Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

c. SKPD yang melaksanakan urusan Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, OPD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan transmigraasi adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jumlah pegawai yang melaksanakan urusan ini sebanyak 10 orang PNS, dengan jumlah jabatan structural 3 orang dan jabatan tertinggi Kepala Bidang Transmigrasi setingkat eselon III-b. F.

Tugas Pembantuan Yang Diterima 1. Dasar hukum tugas pembantuan yang diterima adalah 7196/01006.4.01/12/2012, instansi yang memberikan tugas pembantuan adalah Kementerian Dalam Negeri, dengan program tata Ruang dan Pertanahan besarnya anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dengan realisasi anggaran Rp 968.600.000,00. OPD yang melaksanakan adalah Bappeda. 2. Dasar hukum tugas pembantuan yang diterima adalah 7245/01005.4.01/12/2012, instansi yang memberikan tugas pembantuan adalah Kementerian Dalam Negeri, dengan program Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa sebesar Rp. 15.281.690.000,00 dengan realisasi anggaran Rp 15.281.690.000,00 OPD yang melaksanakan adalah BPMDKPD. 3. Dasar hukum tugas pembantuan yang diterima adalah DIPA Nomor: 5837/018-0 5.4.01/12/2012 Tanggal 9 Desember 2011, instansi yang memberikan tugas pembantuan adalah Direktorat Jenderal Perkebunan Kementrian Pertanian, dengan program Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan, dengan kegiatan yang laksanakan adalah:  Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar Rp 2.271.890.000,00 realisasi Rp 2.237.075.000,00.  Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan Rp 1.938.225.000,0 realisasi Rp 1.848.645.000,00.  Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas Perkebunan Rp 78.500.000,00 dengan realisasi Rp 74.380.000,00  Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan Rp 80.000.000,00 dengan realisasi Rp 74.960.000,00 OPD yang melaksanakan dalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan. 4. Dasar hukum tugas pembantuan yang diterima adalah Nomor DIPA: 5836/018-03.4.01/12/2012 Tanggal: 09 Desember 2012, instansi yang Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

memberikan tugas pembantuan adalah KEMENTRIAN PERTANIAN Ditjen Tanaman Pangan dengan program Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembda dan Swasembada Berkelanjutan, dengan kegiatan yang laksanakan adalah:  Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi Rp 2.173.000.000,00 realisasi Rp 2.173.000.000,00.  Pengelolaan produksi tanaman realisasi Rp 3.253.000.000,00.

serealia

Rp

3.253.100.000,00

 Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI Rp 100.000.000,00 dengan realisasi Rp 100.000.000,00  Penanganan pasca panen tanaman pangan Rp 615.000.000.000,00 dengan realisasi Rp 615.000.000.000,00  Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen tanaman pangan Rp. 100.000.000,00 realisasi Rp 100.000.000,00 OPD yang melaksanakan dalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. 5. Dasar hukum tugas pembantuan yang diterima adalah Nomor Nomor DIPA: 4836/018-04.4.01/12/2012Tanggal: 09 Desember 2012, instansi yang memberikan tugas pembantuan adalah Kementrian Pertanian Ditjen Hortikultura dengan program Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan, dengan kegiatan yang laksanakan adalah:  Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman buah berkelanjutan Rp 391.400.000,00 realisasi Rp 376.368.400,00  Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk florikultura berkelanjutan Rp 1.277.500.000,00 realisasi Rp 1.261.149.000,00  Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman sayuran dan tanaman obat berkelanjutan Rp 606.000.000,00 dengan realisasi Rp 599.146.000,00  Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura Rp 60.000.000,00 dengan realisasi Rp 55.120.000,00  Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen tanaman pangan Rp. 100.000.000,00 realisasi Rp 100.000.000,00 OPD yang melaksanakan dalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. 6. Dasar hukum tugas pembantuan yang diterima adalah Nomor DIPA 2432/024-03.4.01/12/2012, instansi yang memberikan tugas Jl. Siti Jenab No 31 Cianjur Telp (0263) 261890-261892 fax (0263) 263686 Kode Pos 43211 Cianjur

pembantuan adalah Kementerian Kesehatan dengan program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, dengan anggaran Rp 3.893.250.000,00 realisasi Rp 3.759.264.100,00. OPD yang melaksanakan Dinas Kesehatan. 7. Dasar hukum tugas pembantuan yang diterima adalah Nomor 1495/026-04.4.01/12/2011, instansi yang memberikan tugas pembantuan adalah Kementerian tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja, dengan kegiatan yang laksanakan adalah:  Padat karya Rp 1.240.000.000,00 realisasi Rp 1.239.360.000,00  Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk florikultura berkelanjutan Rp 1.277.500.000,00 realisasi Rp 1.261.149.000,00  Tenaga Kerja yang ditempatkan pada usaha ekonomi produktif Rp 133.000.000,00 dengan realisasi Rp 133.000.000,00  Terapan teknlogi tepat guna Rp 142.000.000,00 dengan realisasi Rp 142.000.000,00 OPD yang melaksanakan dalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Demikianlah informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2012, kami menyadari bahwa dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2012 selain ada yang berhasil dilaksanakan secara optimal tetapi masih ada pula yang belum memenuhi keseluruhan harapan segenap warga Kabupaten Cianjur. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan Insya Allah semua itu akan kita selesaikan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Pemerintahan Kabupaten Cianjur. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan petunjukNya kepada kita semua. Billahittaufiq Walhidayah Wassalamualaikum Wr.Wb.


INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2012

Recommend Documents