INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( ILPPD ) KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2013 PEMERINTAHAN KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2014

KAR AN G AS E M

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( ILPPD ) KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2013

PEMERINTAHAN KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2014

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya Imformasi

Laporan

Karangasem

Penyelenggaraan

Tahun

2013

dapat

Pemerintahan

terselesaikan

Daerah

Kabupaten

penyusunannya,

guna

disampaikan kepada Masyarakat. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disusun berdasarkan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 27, yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 merupakan ringkasan pelaksanaan Program dan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan ini merupakan bahan evaluasi oleh Pemerintah dan merupakan bahan informasi bagi publik tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem. Semoga apa yang dimuat dapat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terima kasih.

Amlapura,

Maret 2014

i

i

BAB l PENDAHULUAN

Bahwa sesuai pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah mempunyai

kewajiban

untuk

memberikan

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Pusat dan memberikan keterangan pertanggungjawaban

kepada

DPRD,

serta

menginformasikan

laporan

penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 merupakan ringkasan

Laporan pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama satu tahun anggaran yang dilaksanakan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem Tahun 2014, sebagai bahan evaluasi dan koreksi untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas serta transparansi sesuai prinsip Tata Pemerintahan yang baik. Mengingat isi dari Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini sangat

ringkas, namun padat dari segi materi, dengan harapan

dapat dimengerti oleh halayak atau masyarakat. A. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan laporan ini adalah : 1. Undang – undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Reppublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Imformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013

1

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah

menjadi

Undang-Undang

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4548); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 7. Peraturan

Pemerintah

Nomor

3

Tahun

2007

tentang

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelengaraan

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP ) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 – 2025;


2

10. Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2008, tentang Pokok – Pokok Pengelolaan

Keuangan

Daerah

(Lembaran

Daerah

Kabupaten

Karangasem Tahun 2008 Nomor 5); 11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten

Karangasem

(Lembaran

Daerah

Kabupaten

Karangasem Tahun 2008 Nomor 6); 12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7) 13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010-2015; 14.Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 22 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2013 dan

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 60 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. B. Gambaran Umum Daerah Kabupaten Karangasem merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Bali yang terletak di ujung timur Pulau Bali.

Secara geografis

terletak pada posisi antara 8º 00’ 00” - 8º 41’ 37, 8” Lintang Selatan, dan 115º 35’ 9,8 “ - 115º 54’ 8,9 “ Bujur Timur dengan batas-batas : 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Bali. 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Lombok. 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Buleleng. Kabupaten yang sebagian besar wilayahnya merupakan dataran tinggi ini memiliki Luas wilayah secara keseluruhan kurang lebih 839,54 km2

dengan menempati posisi sebagai kabupaten terluas ketiga di provinsi

bali (14,19%) dari luas wilayah pulau Bali (5.632,86 Km2).


3

Bila dilihat dari daratan yang ada secara topografi 43,5 % wilayahi Kabupaten Karangasem ini memiliki ketinggian lebih dari 500 m di atas permukaan laut, selain itu 74,8% wilayah Kabupaten Karangasem memiliki tekstur yang sedang dan 25,2% sisanya memiliki tekstur yang kasar. Selain itu wilayah Kabupaten Karangasem juga memiliki bentangan pantai sepanjang 87 km. Kabupaten Karangasem secara umum beriklim laut tropis yang dipengaruhi oleh angin musim. Terdapat musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh musim pancaroba. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari hingga Maret curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari mencapai 420,4 mm dan dengan hari hujan selama 25 hari. Sedangkan pada bulan September, berdasarkan pengamatan di stasiun Meteorologi Kahang – Kahang cuaca berada pada kondisi yang paling kering dibandingkan bulan – bulan lainnya. Kelembaban udara relatif rendah dengan rata – rata penyinaran matahari yang paling tinggi. Meskipun demikian, kecepatan angin yang cukup tinggi, membuat suhu pada bulan ini relatif rendah. Adapun puncak terpanas terjadi pada bulan Nopember dengan rata – rata suhu mencapai 28,4º C. Secara

administratif

Kabupaten

Karangasem,

terdiri

dari

8

Kecamatan, dengan 3 kelurahan, 75 Desa Dinas, 529 Banjar Dinas 52 Lingkungan, 190 Desa Adat dan 716 Banjar Adat. Jumlah penduduk Kabupaten Karangasem pada tahun 2013 tercatat 559.989 jiwa terdiri dari 281.616 jiwa laki-laki dan 278.373 jiwa perempuan, meningkat 7,12% sedangkan tahun 2012 tercatat 522,757 jiwa terdiri dari 263.307 jiwa laki-laki dan 259.450 jiwa perempuan, dengan jumlah rumah.tangga pada tahun 2013 sebanyak 152.314 kk sedangkan

tahun

2012

berjumlah

141.879

kk,

Jumlah

Angka

pertumbuhan ini berada diatas angka rata-rata pertumbuhan daerah Bali dalam kurun yang sama sebesar 1 % dengan

tingkat kepadatan

penduduk rata-rata 667 jiwa/km2. Adapun sebaran penduduk per kecamatan dan tingkat kepadatan penduduk sebagaimana teretuang dalam tabel 1 sebagai berikut :


4

TABEL 1 JUMLAH PENDUDUK, LUAS DAERAH, DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KECAMATAN 2013

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.

Kecamatan

Jumlah Penduduk

(1)

(2)

Rendang Sidemen Manggis Karangasem Abang Bebandem Selat Kubu Karangasem : 2013 2012 2011 2010 2009

Luas Daerah (Km2)

Kepadatan Penduduk per Km2

(3)

(4)

% Penduduk Kecamatan Terhadap Penduduk Kabupaten (5)

44.117 42.807 65.946 109.202 91.808 64.146 48.994 92.969

109,70 35,15 69,83 94,23 134,05 81,51 80,35 234,72

402 1.218 944 1.159 685 787 610 396

7,88 7,64 11,78 19,50 16,39 11,45 8,75 16,60

559.989 522.757 448.537 438.475 432.791

839,54 839,54 839,54 839,54 839,54

667 623 534 522 516

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Catatan : Data untuk tahun 2013 Disdukcapil Kab.Karangasem

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN DI KAB. KARANGASEM TAHUN 2013 PENDIDIKAN

L

P

Total

%

TIDAK / BELUM SEKOLAH

75.497

85.298

160.795

28,71%

TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT

33.053

33.498

66.551

11,88%

TAMAT SD/SEDERAJAT

85.457

95.974

181.431

32,40%

SLTP/SEDERAJAT

33.172

27.758

60.930

10,88%

SLTA/SEDERAJAT

43.721

28.638

72.359

12,92%

DIPLOMA I/II

2.647

1.663

4.310

0,77%

AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA

1.933

1.636

3.569

0,64%

DIPLOMA IV/STRATA I

5.682

373

9.412

1,68%

435

161

596

0,11%

19

17

36

0,01%

281.616

278.373

559.989

100,00%

STRATA II STRATA III TOTAL


5

c. Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan. Gambaran mengenai ketenaga kerjaan Kabupaten Karangasem menunjukan angkatan kerja pada tahun 2013 adalah 86.747 orang dengan usia kerja 139.905 orang, sedangkan yang bukan angkatan kerja sebanyak 53.158 seperti sekolah sebanyak 21.772 orang, mengurus rumah tangga 30.879 orang dan pensiun 507 orang. JUMLAH PENDUDUK MENURUT UMUR DAN ANGKA PARTISIASI ANGKATAN KERJA DI KAB KARANGASEM TAHUN 2013 ANGKATAN KERJA UMUR BEKERJA

TIDAK/BELUM BEKERJA

BUKAN ANGKATAN KERJA JUMLAH

MRT

MHS/PEL

PENSI UNAN

JUMLAH

JUMLAH USIA KERJA

15-19

728

7.219

7.947

208

12.626

1

12.835

20.782

20-24

5.386

7.488

12.874

1.832

6.904

1

8.737

21.611

25-29

10.856

4.440

15.296

4.330

1.663

1

5.994

21.290

30-34

10.702

1.740

12.442

4.873

316

4

5.193

17.635

35-39

9.140

811

9.951

4.608

103

6

4.717

14.668

40-44

7.713

394

8.107

3.982

53

4

4.039

12.146

45-49

6.896

305

7.201

3.636

36

7

3.679

10.880

50-54

5.483

248

5.731

3.135

33

36

3.204

8.935

55-59

3.965

219

4.184

2.333

21

144

2.498

6.682

60-64

2.762

252

3.014

1.942

17

303

2262

5.276

30.879

21.772

507

Total

63.631

23.116

86.747

53.158

139.905

Sumber Disdukcapil data siak tahun 2013

d. Penduduk Menurut Pendidikan Angkatan kerja tertampung dalam berbagai sektor lapangan kerja pada tahun 2013 sangat kecil sekali, namun demikian berbagai upaya dan cara baik melalui pelatihan keterampilan maupun magang dilakukan pemerintah, hal ini untuk mempertinggi nilai saing pada bursa tenaga kerja.


6

Bahkan mereka sesungguhnya diharapkan untuk bisa membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat dilingkungan sekitarnya. Walaupun pencari kerja masih cukup tinggi dan masih terbatasnya lapangan kerja program ketenagakerjaan di Kabupaten Karangasem boleh dikatakan berhasil dengan semakin meningkatnya kualitas tenaga kerja yang berpendidikan diatas SLTA. JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN PERKECAMATAN DI KAB. KARANGASEM 2013 BEBAN DEM

ABANG

PENDIDIKAN

KARANG ASEM

KUBU

MANGGIS

RENDANG

SELAT

SIDEMEN

Total

TIDAK/BELUM SEKOLAH

25.718

16.136

27.192

38.725

17.038

11.361

12.339

12.286

160.795

TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT

9.068

6.813

12.033

13.150

8.621

5.436

6.321

5.109

66.551

TAMAT SD/SEDERAJAT

36.234

22.095

34.139

26.033

19.240

15.227

16.105

12.358

181.431

SLTP/SEDERAJAT

10.639

7.878

11.730

7.612

7.579

4.858

5.348

5.286

60.930

SLTA/SEDERAJAT

8.286

9.127

18.621

5.814

11.342

5.735

6.888

6.546

72.359

DIPLOMA I/II

617

353

1.075

572

527

477

325

364

4.310

AKADEMI/DIPLOM A III/S. MUDA

338

527

826

292

355

377

571

283

3.569

DIPLOMA IV/STRATA I

847

1.154

3.335

730

1.174

583

1.052

537

9.412

STRATA II

46

57

249

39

70

58

44

33

596

STRATA III

15

6

2

2

5

1

5

36

91.808

64.146

109.202

92.969

44.117

48.994

42.807

559.989

Total

2.

65.946

Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan Daerah. Selama periode tahun 2008-2012, produksi kegiatan ekonomi di Kabupaten Karangasem meningkat ditunjukkan dengan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dari 3,19 trilyun rupiah di tahun 2008 menjadi 5,2 trilyun rupiah di tahun 2012. Kabupaten Karangasem


7

mempunyai tiga sektor ekonomi utama yang diandalkan untuk menggerakan roda perekonomian di daerah. Ketiga sektor tersebut secara berurutan adalah pertanian, jasa-jasa, serta perdagangan, hotel dan restoran. Diakui bahwa selama ini Kabupaten Karangasem belum cukup banyak dikenal oleh wisatawan domestik ataupun mancanegara. Bahkan, daerah di ujung timur Bali itu seperti terlupakan dalam promosi pariwisata Bali maupun nasional. Selain promosi yang masih kurang, persoalan infrastruktur tetap menjadi kendala. Kabupaten Karangasem yang berbatasan langsung dengan tiga kabupaten di sebelah barat, yakni Kabupaten Klungkung, Bangli dan Buleleng. Di sebelah timur berbatasan dengan selat lombok, sedangkan di sebelah utara berbatasan dengan laut Bali, dan di sebelah selatan dengan Samudra Indonesia, juga menyimpan potensi lain yang merupakan sandaran ekonomi utama kabupaten ini, yakni sektor pertanian dalam arti luas termasuk di dalamnya sub sektor peternakan, perikanan dan kelautan, maupun industri kerajinan. Potensi unggulan Daerah Kabupaten Karangasem, didominasi oleh sektor Penggalian, Pertanian secara luas, sektor pariwisata, yang merupakan penyumbang yang signifikan

dalam perekonomian

Kabupaten Karangasem. Hal ini dapat dilihat bahwa sumber penerimaan PAD terbesar adalah pajak hotel dan restoran, dan disusul oleh sektor pengangkutan, keuangan, konstruksi/bangunan dan jasa – jasa ) diharapkan masih tetap memberikan share yang tinggi. Pembangunan

bidang

pariwisata

dilaksanakan

melalui

pengembangan dan pemeliharaan peninggalan sejarah serta obyek dan daya tarik lainnya dengan tetap mengedepankan nilai-nilai budaya daerah. Sedangkan pembangunan bidang industri terbatas pada kegiatan

industri

kecil

dan

menengah

didukung

dengan

pengembangan koperasi yang diarahkan untuk mendukung bidang pertanian dalam arti luas dan pariwisata.


8

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Karangasem Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008 – 2012 SEKTOR

2008

2009

2010

2011

2012

1. Pertanian

29,60

28,96

28,33

27,33

26,13

2. Pertambangan dan Penggalian

2,46

2,64

2,93

3,27

3,81

3. Industri Pengolahan

6,82

6,79

6,86

6,91

6,44

4. Listrik Gas &Air Bersih

1,09

1,13

1,14

1,17

1,21

5. Bangunan

4,76

4,75

4,90

4,97

5,07

6. Perdagangan, Hotel & Restoran

17,33

17,42

17,25

17,25

17,58

7. Pengangkutan dan Komunikasi

8,78

9,20

9,29

9,38

9,57

8. Keu, Persewaan & Jasa Perusahaan

6,46

6,46

6,56

6,60

6,61

9. Jasa – jasa

22,71

22,64

22,74

23,14

23,59

100

100,00

100,00

100.,00

100,00

PDRB

Suber Data : PDRB Kecamatan Tahun 2012

1. Struktur Ekonomi Struktur perekonomian Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2013 masih sangat bertumpu pada sektor tersier dengan kontribusi 55,84%, sektor primer memberikan konstribusi 31,26% dan sektor sekunder sebesar 12,90%. STRUKTUR PEREKONOMIAN KAB. KARANGASEM TAHUN 2008 SAMPAI 2012

SEKTOR

2008

2009

2010

2011

2012

1. Primer

32,06

31,60

31,26

30,60

29,94

2. Sekunder

12,67

12,67

12,90

13,04

12,71

3. Tersier

55,27

55,73

55,84

56,36

57,35

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

TOTAL


9

2. PDRB Per Kapita Berdasarkan

perkiraan

laju

pertumbuhan

ekonomi

Karangasem dari tahun 2009 sebesar 5,01% dan tahun 2010 sebesar 5,09 dan PDRB PerKapita Tahun 2013 direncanakan sebesar 12-13 juta rupiah atas dasar harga berlaku, sedangkan atas dasar harga konstan direncanakan sebesar 5-6 juta rupiah dengan asumsi pertumbuhan penduduk mencapai maksimum 1,00%. PDRB PERKAPITA PENDUDUK KAB. KARANGASEM TAHUN 2008 - 2012 PDRB Perkapita Atas Dasar

PDRB Perkapita Atas Dasar

Harga Berlaku (Rupiah)

Harga Konstan 2000 (Rupiah)

[1]

[2]

[3]

2008

8.272.786,52

4.317.669,55

2009

9.477.310,83

4.514.673,16

2010

10.414.916,85

4.623.595,90

2011

11.454.175,71

4.772.637,90

2012

12.765.825,35

5.017.629,44

TAHUN

3. Inflansi. Untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah maka inflansi perlu dikendalikan pada kisaran 5 ± 1 % khususnya terhadap harga barang – barang kebutuhan pokok masyarakat. 4. Kemiskinan. Data tahun 2009 Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Karangasem sebanyak 33.199, sedangkan berdasarkan PPLS Tahun 2011 RTM (Sangat Miskin + Miskin + Hampir Miskin) sebanyak 17.061 RTM. Berdasarkan perkiraan capaian tahun


10

2012, dan melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan, ditargetkan pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin terus diturunkan berkisar mencapai angka 10%. Faktor geografis merupakan salah satu penyebab terjadinya kemiskinan (secara alamiah) seperti yang terjadi di Kecamatan Kubu, Abang dan Karangasem. Sedangkan kemiskinan yang disebabkan oleh nilai – nilai sosial budaya adalah seperti gender, tingkat pendidikan yang rendah dan kondisi kesehatan yang buruk (penyebab kemiskinan kultural) demikian juga kemiskinan yang berhubungan dengan kebijakan peraturan dan lembaga yang ada di masyarakat, adalah kemiskinan yang menghambat produktivitas dan mobilitas masyarakat (penyebab kemiskinan struktural)


11

BAB ll RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

A. Visi dan Misi Visi merupakan gambaran tentang kondisi edial yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan semua unsur lapisan masyarakat Daerah Kabupaten

Karangasem

.

Visi

harus

mampu

memberikan

gambaran

keseluruhan apa yang akan dicapai secara jelas, ringkas, mudah diingat, memberikan inspirasi sebagai titik temu, memiliki fleksibilitas dan kreatifitas dalam pelaksanaannya Berkenaan dengan hal tersebut Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Karangasem selaras dengan Visi dan Misi pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMD) Tahun 2010 – 2015 adalah sebagai berikut : Visi Kabupaten Karangasem “ Mewujudkan Karangasem Jagaditha Ya Ca Iti Dharma Periode II“ yang mempunyai arti bahwa “ Jagaditha berarti kondisi masyarakat yang berada pada keadaan ekonomi yang sejahtera dengan ukuran menurut terminologi ilmiah, yang selama ini dijadikan indikator oleh pemerintah. Ya Ca Iti Dharma berarti bahwa dasar filosofi yang dijadikan kerangka di dalam berinteraksi sosial adalah nilai – nilai kebenaran universal yang menurut terminologi Agama Hindu dan Hukum Positif. Periode II artinya dalam pelaksanaan pembangunan tidak bisa instan selalu mengalami proses waktu atau periodenisasi, untuk itu guna melanjutkan Visi yang terdahulu perlu berkelanjutan sehingga tujuan menjadi optimal. Misi Kabupaten Karangasem : 1. Misi Penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintahan Bebas KKN yang meliputi : optimalisasi pelayanan, pendayagunaan dan peningkatan kompetensi aparatur, pendayagunaan organisasi dan sistem, fasilitas antar


12

stakeholder, demokratisasi, dan pelaksanaan aturan perundangan negara dalam lingkup wilayah Kabupaten Karangasem. 2. Misi peningkatan dan penyelarasan pembangunan yang meliputi : pendayagunaan potensi dan pemanfaatan SDA berkelanjutan, peningkatan investasi berwawasan lingkungan, pemberdayaan masyarakat bertanggung jawab, peningkatan dan penelarasan pembangunan di segala bidang dan menjaga kelestarian lingkungan fisik dan non fisik 3. Misi penyelenggaraan tugas fungsi sosial kemasyarakatan yang meliputi : Pengentasan kemiskinan bertahap dan komprehensif, kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan masyarakat dengan pemanfaatan IT, menjalin kemitraan

strategis

dengan

stakeholders,

menjaga

keamanan

dan

ketertiban sosial, pelestarian nilai – nilai budaya Bali.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah . Berdasarkan kondisi, permasalahan pembangunan dan hasil yang telah dicapai tahun 2012 dan perkiraan capaian tahun 2013 Daerah Kabupaten Karangasem, serta untuk mewujudkan adanya peningkatan pembangunan, dikaitkan dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 – 2015 dan sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2013, maka dirumuskan sasaran dan arah kebijakan yang dituangkan kedalam prioritas pembangunan sebagai berikut : 1. Peningkatan penanggulangan Kemiskinan. 2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan. 3. Peningkatan akses dan mutu kesehatan. 4. Peningkatan Pembangunan Pertanian, Industri Kecil, dan Pariwisata dan Dunia Usaha 5. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan kualitas lingkungan hidup.


13

6. Peningkatan penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban. 7. Peningkatan pengembangan kebudayaan daerah. 8. Peningkatan kualitas aparatur dan pelayanan publik.

Dilihat dari sisi penerimaan kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, oleh karena itu besaran belanja daerah disesuaikan, agar terjadi keseimbangan antara penerimaan / pendapatan dengan belanja. Disamping itu penggunaan belanja daerah dilakukan secara efektif dan efesien sehingga mencapai sasaran. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan prioritas belanja yang diselaraskan

dengan

prioritas

pembangunan,

sehingga

antara

proses

perencanaan dan penganggaran dapat berjalan dengan baik dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Provinsi,

Pemerintah

Urusan antara Pemerintah, Pemerintah

Kabupaten/Kota,

maka

Karangasem menyelenggarakan 26 Urusan Wajib

Pemerintah

Kabupaten

dan 8 bidang Urusan

pilihan. Diantaranya : 1. Pendidikan. Dalam anggaran perubahan Tahun 2013 plafon anggaran yang dialokasikan untuk SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, sebesar Rp.468.735.584.821,12

yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas

Pendidikan Pemuda an Olah Raga. Urusan Pendidikan merupakan program prioritas dalam upaya meningkatkan kecerdasan masyarakat serta terwujudnya SDM melalui peningkatan mutu pendidikan, tenaga pendidik, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. 2. Kesehatan Dalam anggaran perubahan plafon anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan kesehatan sebesar Rp.134.619.476.704,37,


14

pelaksanaanya dilakukan oleh SKPD Dinas Kesehatan dan RSUD. Urusan kesehatan juga merupakan program prioritas dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.. 3. Pekerjaan Umum Dalam anggaran Perubahan Tahun 2013 plafon yang dialokasikan untuk Pekerjaan Umum sebesar Rp.75.116.761.881,80,- urusan yang diselenggarakan oleh SKPD ini, Dinas PU, Bappeda dan Sekretariat Daerah. Penyelenggaraan urusan ini dimaksudkan untuk membangun infrastruktur wilayah dalam upaya menunjang pembangunan di bidang ekonomi maupun sosial dasar. 4. Perumahan Dalam anggaran Perubahan Tahun 2013, plafon anggaran yang dialokasikan untuk Perumahan sebesar Rp.4.583.202.000,00 urusan Perumahan dilaksanakan oleh SKPD Dinas PU, Bappeda dan SKPD Kecamatan. 5. Penataan Ruang Dalam Anggaran Perubahan Tahun 2013 ,Plafon anggaran yang dialokasikan untuk penataan ruang sebesar Rp. 2.005.905.000,00 Urusan Penataan Ruang dilaksanakan oleh SKPD Dinas PU dan Bappeda. 6.

Perencanaan Pembangunan. Dalam Anggaran Perubahan Tahun 2013, Plafon anggaran yang dialokasikan

untuk

Perencanaan

Pembangunan

sebesar

Rp.6.122.521.059,50 Urusan Perencanaan pembangunan dimaksiudkan untuk mempermudah pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta untuk mengefektifkan penggunaan sumber daya yang dimiliki daerah. Urusan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah juga oleh Kecamatan dan Kelurahan.


15

7.

Perhubungan Dalam Anggaran Perubahan Tahun 2013, Plafon anggaran yang dialokasikan untuk urusan perhubungan sebesar Rp.15.723.939.840,50,Anggaran ini diperuntukkan untuk membangun prasarana perhubungan dalam rangka memperlancar arus lalu lintas dan keselamatan transportasi penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran.

8.

Lingkungan Hidup. Dalam Anggaran Perubahan Tahun 2013, Plafon anggaran yang dialokasikan

untuk

Rp.18.813.488.720,10,-

Urusan Anggaran

Lingkungan dimaksudkan

Hidup untuk

sebesar

meningkatkan

kelestarian lingkungan hidup, sehingga dapat memberikan manfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Sekretariat Daerah.. 9.

Pertanahan Dalam Anggaran Perubahan Tahun 2013 ,Plafon anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan Pertanahan sebesar Rp. 3.419.503.625,00,- Anggaran dimaksud untuk pengadaan tanah dan pensertifikatan

sehingga

dapat

dimanfaatkan

untuk

membangun

instrastruktur wilayah. Untuk urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Dispendik, PU dan Sekretariat Daerah . 10. Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam Anggaran Perubahan Tahun 2013 ,Plafon anggaran yang dialokasikan untuk urusan kependudukan dan catatan sipil sebesar Rp.6.884.524.260,30,- Anggaran ini diperuntukkan untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pengendalian mobilitas penduduk. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan


16

catatan sipil, Kecamatan Karangasem, Kubu, Bebandem dan Manggis serta Kelurahan Padangkerta dan Kelurahan Subagan. 11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam Anggaran Perubahan Tahun 2013, Plafon anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp.5.768.742.699,50,- Anggaran ini diperuntukkan untuk peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta memberikan perlindungan terhadap anak. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana serta SKPD Kecamatan. 12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Dalam Anggaran Perubahan Tahun 2013, Plafon anggaran yang dialokasikan untuk urusan ini dialokasikan sebesar Rp.1.871.544.644,00,Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Baan Pemberdayaan Perempuan dan KB. 13. Sosial. Dalam Anggaran Perubahan Tahun 2013, Plafon anggaran yang dialokasikan

untuk

penyelenggaraan

urusan

ini

sebesar

Rp.6.494.922.237,80,- Anggaran dimaksud diperuntukkan untuk membina dan

memberdayakan

masyarakat

penyandang

masalah

sosial,

penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Dinas Sosial. 14. Ketenagakerjaan. Dalam Anggaran Perubahan Tahun 2013, Plafon anggaran yang dialokasikan

untuk

penyelenggaraan

urusan

ini

sebesar

Rp.5.074.936.066,50,- Anggaran dimaksud diperuntukkan untuk mendata jumlah

tenaga

kerja,

meningkatkan

keterampilan

pencari

kerja,

menciptakan peluang kerja dalam rangka mengurangi penggangguran.


17

Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dalam Anggaran Perubahan Tahun 2013, Plafon anggaran yang dialokasikan

untuk

penyelenggaraan

urusan

ini

sebesar

Rp.3.492.443.996,40,- Anggaran ini diperuntukkan untuk meningkatkan akses

permodalan,

meningkatkan

daya

kewirausahaan, saing

koperasi

keterampilan dan

usaha

dalam kecil

rangka

menengah.

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Dinas Koperasi dan UKM. 16. Penanaman Modal. Dalam Anggaran Perubahan Tahun 2013, Plafon anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan Penanaman Modal sebesar Rp.530.000.000,00,- Anggaran ini diperuntukkan untuk inventarisasi, monitoring penanaman modal dan pendataan potensi terkait penanaman modal. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Bappeda. 17. Kebudayaan. Dalam Anggaran Perubahan Tahun 2013, Plafon anggaran yang dialokasikan

untuk

penyelenggaraan

Rp.11.786.654.183,10,-

Anggaran

urusan

ini

Kebudayaan

digunakan

untuk

sebesar menggali,

mengembangkan dan melestarikan serta mempromosikan budaya dan kesenian daerah sebagai modal dasar pembangunan. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Sekretariat Daerah serta seluruh SKPD Kecamatan. 18. Kepemudaan dan Olah Raga. Dalam Anggaran Perubahan Tahun 2013, Plafon anggaran yang dialokasikan untuk urusan ini sebesar Rp.4.393.188.500,00 Anggaran ini digunakan untuk membina dan peningkatan sarana prasarana untuk meningkatkan

prestasi

dan

kesehatan


masyarakat.

Urusan

ini

18

dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, serta Sekretariat Daerah 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Dalam anggaran perubahan Tahun 2013, plafon anggaran yang dialokasikan untuk urusan ini sebesar Rp.20.978.734.489,32,- Anggaran dimaksud digunakan untuk meningkatkan keamanan, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Mendata dan membina organisasi social politik dan kemasyarakatan, menciptakan iklim demokrasi yang kondusif serta menjamin kebebasan masyarakat dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Urusan

ini

dilaksanakan

oleh

SKPD

Badan

Kesatuan

Bangsa

Perlindungan Masyarakat dan Politik , Kantor Satuan Polisi Pamong Praja serta seluruh SKPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Dalam anggaran perubahan Tahun 2013, Planfon anggaan yang dialokasikan untuk urusan ini sebesar Rp.269.031.450.598,75,- Anggaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah, meningkatkan

kemampuan

keuangan

pemerintah

daerah

dalam

pembangunan serta peningkatan kemampuan dan kualitas SDM aparatur. Urusan tersebut dilaksanakan SKPD Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah,

Inspektorat

Daerah,

Dinas

Perhubungan dan Pemadam Kebakaran, Kecamatan, Kelurahan, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah dan BPMPD. 21. Ketahanan Pangan. Dalam Anggaran Perubahan Tahun 2013, plafon anggaran yang dialokasikan untuk urusan ini sebesar Rp.2.217.963.978,00,- Anggaran


19

tersebut diperuntukkan untuk menjaga stabilitas dan keamanan pangan daerah, meningkatkan pola intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dalam arti luas, penyuluhan kepada kelompok tani, menjamin swasembada dan pendistribusian pangan daerah. Urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh SKPD Kantor Ketahanan Pangan. 22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Anggaran Perubahan Tahun 2013, plafon anggaran yang dialokasikan untuk urusan ini sebesar Rp.6.849.616.404,80,- Anggaran tersebut diperuntukkan untuk meningkatkan partisipasi dan peran masyarakat serta kelembagaan desa dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemeintahan Desa, Bappeda, SKPD seluruh Kecamatan dan Kelurahan. 23. Statistik. Dalam Anggaran Perubahan Tahun 2013, tidak dialokasikan secara tegas pada program dan kegiatan yang menyangkut urusan statistik. Namun demikian urusan statistik telah dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan pada urusan lain seperti Penyusunan Kabupaten Dalam

Angka,

Pengumpulan,

Pengolahan

dan

Analisis

PDRB

dilaksanakan oleh Bappeda bekerja sama dengan BPS, Data Statistik Lingkup Pertanian berupa SP yang juga sebagian besar bekerja sama dengan BPS. 24. Kearsipan. Dalam Anggaran Perubahan Tahun 2013, plafon anggaran yang dialokasikan untuk urusan ini sebesar Rp.413.517.350,00 Anggaran tersebut diperuntukkan untuk mengelola arsip daerah. Urusan kearsipan diselenggarakan oleh SKPD Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.


20

25. Komunikasi dan Informasi. Dalam Anggaran Perubahan Tahun 2013, plafon anggaran yang dialokasikan untuk urusan ini sebesar Rp.3.060.960.160,30 Anggaran ini diperuntukkan untuk menjaga dan meningkatkan komunikasi serta informasi penyelenggaraan pemerintahan. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika. 26. Perpustakaan. Dalam Anggaran Perubahan Tahun 2013, plafon anggaran yang dialokasikan untuk urusan ini sebesar Rp.2.350.590.529,30 Anggaran dimaksudkan untuk meningkatkan minat baca, melalui operasional perpustakaan keliling dan menambah buku – buku perpustakaan. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah. Adapun 8 bidang urusan pilihan yang dilaksanakan SKPD adalah : 1.

Pertanian Plafon anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan pertanian sebesar Rp.27.248.012.731,25 Anggaran ini dipergunakan untuk meningkatkan produksi pertanian dan pengembangan produk unggulan. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Sekretariat Daerah.

2.

Kehutanan Dalam Anggaran Perubahan Tahun 2013, plafon anggaran yang dialokasikan

untuk

penyelenggaraan

urusan

kehutanan

sebesar

Rp.13.931.792.286,90 Anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan fungsi kawasan agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kehidupan masyarakat. Urusan ini diselenggarakan oleh SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan.


21

3.

Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam Anggaran Perubahan Tahun 2013, plafon anggaran yang dialokasikan

untuk

penyelenggaraan

urusan

Rp.3.393.833.959,82 Dana tersebut diperuntukkan untuk

ini

sebesar

memonitoring

pelaksanaan pemanfaatan energi sumberdaya mineral sehingga tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Sekretariat Daerah. 4.

Pariwisata. Dalam Anggaran Perubahan Tahun 2013, plafon anggaran yang dialokasikan

untuk

penyelenggaraan

urusan

ini

sebesar

Rp.2.281.923.400,00 Dana tersebut diperuntukkan untuk meningkatkan sarana prasarana pariwisata, promosi sehingga dapat meningkatkan daya tarik wisata dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan. Urusan ini dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 5.

Kelautan dan Perikanan. Dalam Anggaran Perubahan Tahun 2013, plafon anggaran yang dialokasikan

untuk

penyelenggaraan

urusan

ini

sebesar

Rp.3.917.210.615,00 Dana tersebut diperuntukkan untuk meningkatkan produksi dan mutu produk unggulan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, nelayan. Urusan ini diselenggarakan oleh SKPD Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan.

6.

Perdagangan.

Dalam Anggaran Perubahan Tahun 2013, plafon anggaran yang dialokasikan

untuk

penyelenggaraan


urusan

ini

sebesar

22

Rp.32.713.473.230,00 Dana tersebut diperuntukkan untuk peningkatan sarana dan prasarana, pembinaan dalam upaya meningkatkan nilai ekspor dan volume perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Urusan ini diselenggarakan oleh SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Sekretariat Daerah. 7.

Perindustrian Dalam Anggaran Perubahan Tahun 2013, plafon anggaran yang dialokasikan

untuk

Rp.4.180.852.498,20

penyelenggaraan

urusan

ini

sebesar

Dana tersebut diperuntukkan untuk pembinaan

industri kecil dan promosi dalam upaya meningkatkan nilai tambah industri kecil dan kerajinan dalam rangka menunjang pembangunan bidang ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, 8.

Ketransmigrasian. Dalam Anggaran Perubahan Tahun 2013, plafon anggaran yang dialokasikan

untuk

penyelenggaraan

urusan

ini

sebesar

Rp.300.000.000,00 Dana tersebut diperuntukkan untuk pembinaan dan penyiapan

transmigran

yang

akan

diberangkatkan.

Urusan

ini

dilaksanakan oleh SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.


23

BAB III URUSAN DESENTRALISASI Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem dari tahun ke tahun pada dasarnya merupakan bagian dari tahapan pencapaian visi yang merupakan tujuan yang ingin dicapai yaitu “ Mewujudkan Karangasem Jagaditha Ya Ca Iti Dharma Periode II “. Dalam mewujudkan visi tersebut disadari akan membutuhkan periode waktu yang cukup panjang, namun demikian dengan keberhasilan–keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Karangasem setiap periodenya diharapkan tujuan tersebut secara bertahap akan tercapai. Terkait dengan hal tersebut, merupakan suatu keharusan dan menjadi tanggung jawab moral bagi penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem untuk menginformasikan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2013 yang berupa capaian kinerja hasil pelaksanaan pembangunan di setiap akhir tahun anggaran. Penyajian informasi pelaksanaan pembangunan pada akhir tahun anggaran ini selain memberikan gambaran mengenai perkembangan pembangunan Kabupaten Karangasem dalam mencapai tujuan akhir pembangunannya, juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja penyelenggara pemerintahan Daerah selama menjalankan roda pemerintahan. Dengan

menitik

beratkan

pada

capaian

hasil

pelaksanaan

pembangunan sebagai kontribusi peran seluruh kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dan harus dipertanggungjawabkan, maka kinerja hasil penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2013 disajikan dengan menggunakan indikator kinerja Kunci, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Selanjutnya penyajian kinerja hasil pelaksanaan

program

Pemerintahan Daerah

dan

kegiatan

Kabupaten

sebagai

bentuk

penyelenggaraan

Karangasem Tahun

Anggaran 2013

dikelompokkan sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah,

yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan


24

dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah. A. Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Berdasarkan kondisi, permasalahan pembangunan dan hasil yang telah dicapai tahun 2012 dan perkiraan capaian tahun 2013 Daerah Kabupaten Karangasem, serta untuk mewujudkan adanya peningkatan pembangunan, yang dikaitkan dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maka dengan berbagai kemajuan yang dicapai tahun sebelumnya, maka permasalahan dan tantangan pokok yang dihadapi pembangunan daerah Kabupaten Karangasem pada tahun 2013 adalah : Permasalahan dan Tantangan Pokok Kabupaten Karangasem 1)

Permasalahan sosial yang dihadapi masih diwarnai dengan permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan kesempatan kerja, yang lebih lanjut mengakibatkan keterbatasan kemampuan dalam mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Sedangkan dari aspek sosial lainnya seperti pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Pembangunan pendidikan sampai saat ini masih menghadapi masalah dan tantangan yang terkait dengan pemerataan pendidikan, baik pendidikan

dasar

dan

menengah,

yang

ditandai

dengan

tingkat

kesenjangan partisipasi pendidikan yang lebih lebar antar kelompok. Sedangkan

permasalahan

pembangunan

kesehatan

dan adalah

tantangan

yang

ketersediaan

dihadapi

fasilitas

dalam

pelayanan

kesehatan, rendahnya tingkat keberlanjutan pelayanan kesehatan dan rendahnya jaminan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin. Disisi lain kualitas pelayanan sosial dasar kepada masyarakat belum sesuai harapan, keterbatasan jangkauan dan kemampuan pelaku


25

pembangunan kesejahteraan sosial dari unsur masyarakat, sebagai sumber dan potensi kesejahteraan sosial merupakan tantangan lain yang harus dihadapi. Adanya keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam penanganan masalah sosial telah mendorong bergesernya paradigma pembangunan kesejahteraan sosial kearah yang lebih mengedepankan peran aktif masyarakat, baik secara perorangan maupun berkelompok. 2)

Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi daerah sudah menunjukkan perkembangan kearah yang lebih baik, namun masih perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan keberhasilan agar dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu karakteristik perekonomian daerah dominant dipengaruhi oleh sektor pariwisata, sehingga bila terjadi gangguan terhadap sektor ini maka otomatis mempengaruhi tingkat kemajuan ekonomi daerah. Permasalahan lainnya adalah pengembangan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan yang diharapkan dapat menyangga perekonomian daerah, belum memberikan hasil yang optimal. Hal ini diakibatkan berbagai permasalahan seperti masih banyaknya lahan-lahan yang belum produktif akibat ketersediaan air, masih rendahnya produktivitas pertanian dan mutu produk pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan, belum bagusnya pemasaran komoditas spesifik daerah dan masih rendahnya minat investasi untuk pengembangan di bidang pertanian.

3)

Bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, secara umum masih ada beberapa wilayah terpencil, sedangkan kondisi jalan kabupaten cukup memadai. Dengan panjang jalan lebih dari 771 km, tantangan kedepan adalah memelihara kondisi jalan tersebut agar tetap berfungsi optimal. Namun demikian untuk pengembangan wilayah secara keseluruhan, maka kedepan diperlukan peningkatan infrastuktur transportasi yang dapat menstimulir terciptanya keseimbangan antar wilayah.


26

Air baku, baik untuk air minum maupun pertanian dan peternakan, masih menjadi

permasalahan,

terutama

untuk

wilayah-wilayah

kering.

Pembangunan system penyediaan air baku dihadapkan pada masalah sumber mata air. Sumber mata air berada disebagian wilayah saja dan berada umumnya lebih rendah dari wilayah pelayanan. Penataan ruang merupakan salah satu alat untuk mengendalikan perkembangan pembangunan. Pengendalian pemanfaatan ruang masih dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain masih rendahnya kemampuan masyarakat untuk memnuhi berbagai peraturan yang berlaku, bahkan masih ada berupa rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam mematuhi peraturan terkait penataan ruang. Dari berbagai permasalahan dan tantangan dimaksud yang dikaitkan dengan ketersediaan dana yang ada maka dapat dijabarkan sebagai berikut

RINGKASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. TATARAN PENGAMBILAN KEBIJAKAN A. Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum daerah di Kabupaten Karangasem ditetapkan berdasarkan Perda No 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum yang diundangkan pada tanggal 12 Agustus 2013 : 1) Peraturan tentang Ketertiban Penataan Ruang Ketertiban penataan ruang di Kabupaten Karangasem berdasarkan Indikator Perda IMB telah diatur dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi izin Mendirikan Bangunan yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5 . 2) Rasio jumlah rumah yang telah memiliki IMB dibandingkan dengan jumlah rumah seluruhnya = 20.934 unit jumlah rumah ber IMB dibagi dengan 114.987 jumlah rumah seluruhnya jadi


baru mencapai

27

18,09% Disamping itu, sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan khususnya dalam penataan ruang, 3) Pemerintah Kabupaten Karangasem sudah menetapkan Perda RTRW. Yaitu Perda No. 17 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Karangasem sehingga untuk tahun 2013 izin pemanfaatan ruang dikeluarkan sebanyak 187 izin, izin penanaman modal 0 izin, izin lokasi sebanyak 0 izin, izin penetapan lokasi 9 izin,izin mendirikan bangunan sebanyak 112 izin, izin tempat usaha 65 izin, izin Undang – undang gangguan 105 izin, izin lingkungan 96 izin, izin usaha pertambangan (IUP) 9 izin, izin pengambilan air bawah tanah dan air permukaan sebanyak 0 izin, izin penyimpanan bahan bakar 7 izin, izin taman Rekreasi 1 izin,

izin Gelanggang Renang 2 izin, izin

Padang Golf 0 izin, izin Kolam Memancing 0 izin, izin Gelanggang Permainan dan Ketangkasan 1 izin, izin Gelanggang Bowling 0 izin, izin Rumah Billiard 0 izin, izin Panti Mandi Uap 0 izin, izin Karaoke 0 izin, izin Panggung Terbuka 0 izin, izin Panggung Tertutup 0 izin, izin Salon Kecantikan 4 izin, izin Fitnes Center 0 izin izin Bioskop 0 izin izin Pusat seni dan Pameran 0 izin, izin Dunia Fantasi (Theme Park) 0 izin, izin Taman Pentas Pertunjukan Satwa 0 izin, izin Usaha Restoran 21 izin, izin Usaha Bar 17 izin, izin Usaha Jasa Boga 3 izin, izin usaha pondok wisata 20 izin, izin usaha hotel melati 11 izin, izin usaha rumah makan 0 izin, izin usaha perdagangan 498 izin, izin usaha industri 1 izin, izin depo obat hewan 3 izin, izin usaha pakan ternak 2 izin, izin operasional klinik 1 izin, izin operasional apotek 2 izin, izin produksi pangan industri rumah tangga 7 izin, izin usaha toko modern 3 izin, Perpanjangan izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Perpanjangan IMTA) 4 izin, izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 1 izin, izin toko Obat 2 izin, izin Optikal 1 izin, izin Pembuangan Air limbah ke sumber Air 2 izin, izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 1 izin, Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosoh Beras 1 izin, Tanda Daftar Industri 20 izin, Tanda pendaftaran Peternak Rakyat 5 izin, Tanda daftar Perusahaan 505 izin, jumlah keseluruhan 1.729 izin


28

4) Peraturan Tentang Kependudukan. Pelaksanaan urusan kependudukan di Kabupaten Karangasem telah diatur dengan Peraturan Daerah yaitu PERDA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dimana jangka waktu untuk pengurusan KTP paling lama 14 hari kerja, 5) Apabila selama masa berlaku KTP, KK dan Akta Kelahiran tersebut terjadi kehilangan, kerusakan dan lain sebagainya, apabila

pemegang

KTP

bermaksud

menggantinya

maka

dikenakan biaya sebagaimana ketentuan yang berlaku dengan besaran

biaya

pengurusan

Rp.3.300,-

untuk

tahun

2013

kepemilikan KTP dimana jumlah yang seharusnya memiliki KTP adalah 418.032 orang sedangkan jumlah penduduk yang memiliki KTP manual berjumlah 28.344 orang di tambah jumlah EKTP yang sudah dikeluarkan (diterima penduduk ) = 260.193 orang jadi kepemilikan KTP + EKTP di Kabupaten Karangasem baru mencapai 288.537

dibagi 418.032 di kali 100% = 69,02%,

sedangkan kepemilikan Akta kelahiran per 1000 penduduk adalah 113.005 dibagi 559.989 kali 1000 = 201,80 sampai saat ini Kabupaten Karangasem sudah menerapkan EKTP 6) Personil Satpol PP Jumlah personil Satpol PP Kabupaten Karangasem sampai dengan akhir tahun 2013 adalah sebanyak 94 orang. Jika dilihat dari rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk hanya mencapai 0,009 per 10.000 orang penduduk. dari 559.989 orang penduduk 7) Keberadaan Perda tentang PSK, PKL atau PMKS ini diatur berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2013

tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum.yang diundangkan tahun 2013 nomor 4 8) Keberadaan

Pengaturan

kebersihan

di

wilayah

pemerintahan

Kabupaten Karangasem termasuk di Ibukota Kabupaten sudah dituangkan dalam Peraturan Daerah, yaitu Perda No. 6 Tahun 2012 tentang

Retribusi

Penyediaan

dan


atau

Penyedotan

Kakus

29

diundangkan tanggal 2 Januari 2012 No 6 dan Perda Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah diundangkan tanggal 20 Desember No 20, sehingga kebersihan tetap merupakan hal yang tidak

dapat

diabaikan,

hal

ini

terbukti

dengan

keberhasilan

Karangasem beberapa kali memperoleh penghargaan Adipura. B. Keselarasan dan Efektivitas Hubungan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Serta Antar Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Pengembangan Otonomi Daerah. Penyampaian LPPD untuk Kabupaten Karangasem pada tahun 2012 lewat waktu yakni dikirim tanggal 15 April 2013 dengan Pengantar Nomor : 045.2 / 1367 / T.Pem. tanggal 15 April 2013, dan untuk LPPD tahun 2013 terdapat bentuk dan isi sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04 / 7303 / OTDA, tanggal 26 Desember 2012, 9.)

Penyampaian Laporan Keuangan dan Kinerja

untuk Kabupaten

Karangasem Dalam penyampaian Laporan Keuangan, tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Karangasem belum tepat waktu, yaitu dikirim tanggal 3 September 2013 dengan Nomor surat 900 / 2791 / Keu/2013. Jadi belum sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Yaitu 31 Maret 2013 Laporan Kinerja Tahun 2012 disampaikan pada tanggal 14 Maret 2013 sesuai surat pengantar nomor : 061.1/ 724 / Org tertanggal 14 Maret 2013 11) Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kabupaten Karangasem sampai Tahun 2013 berupaya untuk menerapkan SPM urusan wajib sebagaimana pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah yaitu PP 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM sehingga tidak lagi SKPD

yang

belum

menerapkan

standar

Kenyataan sampai sekarang tahun 2013

pelayanan

minimal.

SKPD yang telah

melaksanakan SPM yaitu Urusan 1. Kesehatan, 2. Lingkungan Hidup, 3. Catatan Sipil, 4. Sosial, 5. Perumahan, 6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 7. Keluarga Berencana dan


30

Keluarga Sejahtera, 8. Pendidikan, 9. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 10. Kesenian (Kebudayaan) 11. Komunikasi dan Informatika, 12. Perhubungan, 13. Penanaman Modal, 14. Ketahanan Pangan, 15.Ketenagakerjaa. jadi 15 Urusan Wajib. Ini diambil dari Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2013 di Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Karangasem

oleh

Bagian

Organisasi. 12) Kerjasama dengan daerah lain pada tahun anggaran 2013 Pemerintah

Karangasem

mengadakan

kerjasama

dengan

Pemerintah Lain sebanyak 29 kerjasama yang masih berjalan diantaranya :

C.

Keselarasan Antara Kebijakan Kebijakan Pemerintah 13) Singkronisasi Prioritas

Pemerintahan

Daerah

Dengan

Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah

Pembangunan

Daerah

(RKPD)

mendukung

prioritas

pembangunan Nasional sebanyak 7 program sedangkan prioritas pembangunan Nasional ada sebanyak 11 program prioritas. 7 program tersebut antara lain : 1.Penanggulangan Kemiskinan dan Pembangunan

Sosial,

2.Peningkatan

Aksesibilitas

Kualitas

Pendidikan dan Kesehatan, 3. Peningkatan Pembangunan Pertanian, Industri Kecil dan Pariwisata serta Pengembangan Dunia Usaha, 4. Peningkatan Pengembangan Pelestarian Kebudayaan Daerah, 5. Peningkatan Penegakkan Hukum dan HAM serta Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, 6. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.dan 7. Peningkatan Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik. 14) Kewenangan Urusan wajib yang diselenggarakan daerah berdasarkan PP 38 Tahun 2007 adalah

26 Urusan diantaranya : 1.Pendidikan,

2.Kesehatan, 3.Pekerjaan Umum, 4. Perumahan 5. Penataan Ruang, 6. Perencanaan Pembangunan, 7. Perhubungan, 8. Lingkungan Hidup. 9. Pertanahan, 10. Kependudukan dan Catatan Sipil, 11.


31

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, 13. Sosial, 14. Ketenagakerjaan, 15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 16. Penanaman Modal, 17. Kebudayaan, 18 Kepemudaan dan Olah Raga, 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian,

21.

Ketahanan

Pangan,

22.Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, 23. Statistik, 24. Kearsipan, 25. Komunikasi dan Informasi, 26. Perpustakaan. Sedangkan Urusan Pilihan yang dilaksanakan sebanyak 8 Urusan diantaranya : 1. Pertanian, 2. Kehutanan, 3. Energi Sumbetdaya Mineral, 4. Pariwisata, 5. Kelautan dan Perikanan, 6. Perdagangan, 7. Perindustrian dan 8. Ketramigrasian. 15)

Keuangan Waktu Penetapan Perda APBD 2013 Nomor 22 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2012 sehingga waktu penetapan tepat tidak lewat 31 Desember 2012

16)

Keberadaan

Perda

tentang

pengelolaan

keuangan

daerah

berdasarkan PP 58 Tahun 2005 dimana daerah Kabupaten Karangasem sudah memiliki Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok

–

Pokok

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

Kabupaten

Karangasem. 17)

Jumlah Plafon belanja untuk pelayanan dasar tahun 2013:  Urusan Pendidikan

468.735.584.821,12

 Urusan Kesehatan

134.619.476.704,37

 Urusan Lingkungan Hidup

18.813.488.720,10

 Urusan PU

75.116.761.881,80

 Urusan Sosial

6.494.922.237,80

 Urusan Tenagakerja

5.074.936.066,50

 Urusan Koperasi

3.492.443.996,40

 Urusan Kest.Bgs dan Politik Luar Negeri


20.978.734.489,32

32

 Urusan Kependudukan dan Capil Total Belanja Untuk Pelayanan Dasar Total Belanja APBD

6.884.524.260,30 740.210.873.177,71 1.168.307.272.471,63

Total Belanja Untuk Pelayanan Dasar dibagi Total Belanja APBD sebesar 63,,36%. 18)

Jumlah belanja untuk Kesehatan dan Pendidikan di bagi Jumlah Total Belanja di kali 100% = 51,64% Dimana Belanja untuk Pendidikan sebesar Rp.468.735.584.821,12 (40,12%) sedangkan Kesehatan sebesar Rp.134.619.476.704,37 (11,52%) Total Belanja Kabupaten Karangasem sebesar Rp.1.168.307.272.471,63

19) Pelayanan Publik Keberadaan Perda tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang – undangan untuk Kabupaten Karangasem belum mempunyai standar pelayanan publik. 20) Kepegawaian PENATAAN KELEMBAGAAN TAHUN 2013 KEADAAN DESEMBER 2013 SKPD KABUPATEN / KOTA Sekretariat Daerah Asisten

Bagian

NAMA / NOMENKLATUR

JUMLAH PERSONIL (PNS)

1

Sekretariat Daerah

2

Staf Ahli

1

1

Asisten Tata Praja

1

2

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

1

3

Asisten Administrasi Umum

1

Bagian Tata Pemerintahan

1

1 10

2

Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia

12

3

Bagian Organisasi

10

4

Bagian Ekonomi

13

5

Bagian Pengendalian Pembangunan

10

6

Bagian Kesejahteraan Rakyat

9

7

Bagian Hubungan Masyarakat Protokol

17

8

Bagian Perlengkapan

31

9

Bagian Umum

40

10

Bagian Keuangan

32

Sekretariat DPRD

1

Sekretariat DPRD

40

Dinas Daerah

1

Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran

50

2

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

48

3

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

52

4

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

84

5

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

30


KET

33

Badan

6

Dinas Kesehatan

67

7

Dinas Komunikasi dan Informatika

30

8

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

34

9

Dinas Pekerjaan Umum

123

10

Dinas Pendapatan

64

11

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

25

12

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

77

13

Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan

75

14

Dinas Sosial

28

15

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

50

16

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

129

1

Inspektorat

32

2

Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan Perlindungan

35

Masyarakat

Kantor

Kecamatan

Kelurahan

UPTD

Unit Kerja

3

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes

29

4

Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

68

5

Badan Kepegawaian Daerah

46

6

Badan Lingkungan Hidup

32

7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

43

8

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

22

1

Kantor Ketahanan Pangan

19

2

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T)

13

3

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

14

4

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

94

5

Rumah Sakit Umum Daerah

6

Sekretariat KPUD

5

1

Kecamatan Abang

31

317

2

Kecamatan Bebandem

27

3

Kecamatan Karangasem

32

4

Kecamatan Kubu

24

5

Kecamatan Manggis

32

6

Kecamatan Rendang

30

7

Kecamatan Selat

28

8

Kecamatan Sidemen

30

1

Kelurahan Karangasem

9

2

Kelurahan Padangkerta.

11

3

Kelurahan Subagan

13

1

UPTD Kesehatan

495

2

UPTD Pendidkan

138

1

TK

96

2

SD

3.121

3 4

SMP SMA

Total PNS

999 529 7.609

21) Sistem Informasi Kepegawaian untuk Kabupaten Karangasem Sudah ada yaitu SIMPEG.


34

22) Kelembagaan Jumlah Kelembagaan / Jumlah Pembentukan SKPD berdasarkan PP 41 tahun 2007 berjumlah : o Bagian (Setda)

10 unit

o Dinas

16 unit

o Badan

7 unit

o Kantor

4 unit

o Rumah Sakit

1 unit

o Lembaga Teknis lainnya

5 unit

o Kecamatan

8 unit

o Kelurahan Jumlah SKPD

3 unit 54 Unit

Diantaranya : 1. Bagian Umum. 2. Bagian Keuangan 3. Bagian Ekonomi 4. Bagian Pengendalian Pembangunan 5. Bagian Kesra. 6. Bagian Tata Pemerintahan 7. Bagian Perlengkapan 8. Bagian Humas dan Protokol 9. Bagian Hukum dan Ham 10. Bagian Organisasi 11. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 12. Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan 13. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 14. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 15. Dinas Pendapatan Daerah 16. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 17. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 18. Dinas Kesehatan. 19. Dinas Sosial 20. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 21. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.


35

22. Dinas Komunikasi dan Informatika 23. Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran 24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 25. Dinas Pekerjaan Umum. 26. Dinas Kebersihan dan Pertamanan. 27. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 28. Badan Kesatuan Bangsa Pilitik dan Linmas 29. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 30. Badan Kepegawaian Daerah. 31. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 32. Badan Lingkungan Hidup. 33. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 34. Kantor Ketahanan Pangan 35. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. 36. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah 37. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah. 38. Rumah Sakit Umum Daerah 39. Inspektorat 40. DPRD 41. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 42. Sekretaris Daerah 43. Sekretaris Dewan 44. Kecamatan Rendang 45. Kecamatan Selat 46. Kecamatan Sidemen 47. Kecamatan Bebandem 48. Kecamatan Manggis 49. Kecamatan Karangasem 50. Kecamatan Abang 51. Kecamatan Kubu 52. Kelurahan Karangasem 53. Kelurahan Subagan 54. Kelurahan Padangkerta


36

D. Efektivitas Hubungan Antara Pemda dan DPRD 23) Jumlah Perda yang ditetapkan dalam tahun 2013 sebanyak 11 Perda Diantaranya Nomor : 1. Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, ditetapkan tanggal 4 Maret 2013, 2. Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan tanggal 22 Maret 2013, 3. Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, ditetapkan tanggal 3 Juni 2013, 4. Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum ditetapkan tanggal 12 Agustus 2013, 5. Perda

Nomor

5

Tahun

2013

tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ditetapkan tanggal 23 Agustus 2013, 6. Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal ditetapkan tanggal 25 September 2013, 7. Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 22 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ditetapkan tanggal 10 Oktober 2013, 8. Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi ditetapkan tanggal 9 Desember 2013. 9. Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Penggunaan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, diitetapkan tanggal 27 Desember 2013, 10. Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No.16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel ditetapkan tanggal 27 Desember 2013,


37

11. Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2013, 24) Jumlah Perda yang dikirim untuk dievaluasi oleh Pemerintah ada 6 Perda diantaranya : 1. Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. 2. Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. 3. Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan 4. Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing. 5. Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. 6. Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. 25) Jumlah Raperda yang diusulkan ke DPRD tahun 2013 sebanyak 20 Ranperda dalam program legislasi daerah, sedangkan yang dibahas DPRD tahun 2013 sebanyak 11 sisanya ditarik oleh SKPD dengan beberapa alasan. E. Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan oleh DPRD Beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan 26) Jumlah keputusan DPRD dalam tahun 2013 adalah 16 keputusan ditambah 3 Keputusan Pimpinan, Jenis Kegiatan DPRD untuk Tahun 2013 diantaranya : Rapat Paripurna sebanyak 31 Kali Rapat Fraksi Fraksi 25 Kali, Rapat Pimpinan 7 Kali Rapat Badan Musyawarah 16 Kali Rapat Komisi 14 Kali Rapat Gabungan komisi 4 kali Rapat Badan Anggaran 9 Kali Rapat Kerja 18 Kali Rapat Panitia Khusus 30 Kali Rapat

Badan

Legislasi

3


kali

dan

Rapat

38

Gabungan/Pleno/Khusus/Fraksi/Inter

sebanyak

8

kali

sehingga

capaian kinerja untuk Tahun 2012 sebanyak 16 keputusan ditambah 2 Persetujuan dan 2 Rekomendasi jadi capaian kinerja 100% mengingat semua kegiatan tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik. Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan oleh Daerah Beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan 27) Jumlah Keputusan Bupati tahun 2013 sebanyak 665 keputusan dan yang ditindak lanjuti sebanyak 665 keputusan. 28) Jumlah Peraturan Bupati dalam tahun 2013 sebanyak 42 Perbup, sedang peraturan Bupati yang ditindaklanjuti sebanyak 42 Perbup. Ketaatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Peraturan Perundang – undangan.

Pemerintahan

Daerah

pada

29) Jumlah Perda yang dibatalkan sebanyak 0 perda. Intensitas dan Efektivitas Proses Konsultasi Publik antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat atas Penetapan Kebijakan Publik yang Strategis dan Relevan untuk Daerah. 30) Keberadaan Perda / Perbup tentang Konsultasi Publik untuk Kabupaten Karangasem belum mempunyai perda ataupun Perbup tentang konsultasi Publik namun pelaksanaan kegiatan kompetisi peningkatan kualitas pelayanan publik antar daerah terus dibina. 31) Media informasi Pemda yang dapat diakses oleh Publik ada yaitu (website dan Tool gate ) yaitu www.karangasemkab.go.id dan Tool Gate ke 081 236 465 000 disamping melalui Kotak Pos, Bagian Humas dan Protokol, Majalah Gema Karangasem dan Mobil Keliling yang dikelola oleh Dinas Komonikasi dan Informatika dan bahkan disetiap pelayanan umum diwajibkan ada kotak pengaduan dan saran yang mana nantinya dipakai sebagai acuan untuk keberhasilan dari instansi yang bersangkutan.namun sampai saat ini belum di buatkan

aturan yang mengatur tentang media

informasi ini.


39

I. Transparansi dalam Pemanfaatan alokasi, Pencairan dan Penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil 32) Jumlah dana Perimbangan yang terserap tahun 2013 sebesar Rp.644.192.869.504,00 dari dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD tahun 2013 sebesar Rp.644.582.008.338,79 atau 99,94% 33) Jumlah belanja publik (belanja langsung APBD tahun 2013 ) sebesar Rp.426.130.326.579,59 sedangkan Dana Alokasi Umum tahun 2013 sebesar Rp.563.981.785.000,00 34) Total

belanja

langsung

APBD

tahun

2013

sebesar

Rp.426.130.326.579,59 sedangkan Total belanja APBD terserap tahun 2013 sebesar Rp.1.168.307.272.471,63 J. Intensitas, Efektivitas dan Transparansi Pemungutan Sumber – Sumber PAD dan Pinjaman / Obligasi Daerah. 35) Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD untuk Kabupaten Karangasem PAD tahun 2013 terealisasi sebesar Rp. 168.652.789.874,71 sedangkan total pendapatan dalam APBD (Realisasi) untuk tahun 2013 sebesar Rp.1.041.577.611.027,12 atau 100,91% dari target.


40


41


42


43


44


45


46

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR DENGAN 31 DESEMBER 2013 NO. URUT 1.

URAIAN

ANGGARAN 2013

REALISASI 2013

%

2.

3.

4.

5.

1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4.

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

1.032.147.093.964,95 158.141.863.594,16 95.720.400.000,00 10.209.448.850,00 15.235.409.461,67 36.976.605.282,49

1.041.577.611.027,12 168.652.789.874,71 103.841.035.929,04 11.994.980.423,92 15.235.409.461,67 37.581.364.060,08

100,91 106,65 108,48 117,49 100,00 101,64

1.2. 1.2.1. 1.2.1.1. 1.2.1.2. 1.2.1.3. 1.2.1.4.

PENDAPATAN TRANSPER Transfer Penerimaan Pusat - Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (sumber Daya Alam) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

825.643.952.928,79 644.582.008.338,79 28.656.063.059,00 734.520.279,79 563.981.785.000,00 51.209.640.000,00

827.131.107.642,69 644.192.869.504,00 28.190.490.454,00 810.954.050,00 563.981.785.000,00 51.209.640.000,00

100,18 99,94 98,38 110,41 100,00 100,00

1.2.2. 1.2.2.2.

Transfer Pemerintah Pusat b- Lainnya Dana Penyesuaian

116.152.134.000,00 116.152.134.000,00

116.152.134.000,00 116.152.134.000,00

100,00 100,00

1.2.3. 1.2.3.1.

Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak

64.909.810.590,00 64.909.810.590,00

66.786.104.138,69 66.786.104.138,69

102,89 102,89

1.3. 1.3.1. 1.3.3.

LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Lainnya

48.361.277.442,00 420.000.000,00 47.941.277.442,00

45.793.713.509,72 425.450.000,00 45.368.263.509,72

94,69 101,30 94,63

2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7.

BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Bunga. Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan

1.168.307.272.471,63 925.056.128.472,08 638.756.405.953,79 178.198.940.866,19 8.165.000.000,00 71.990.051.799,82 5.701.800.000,00 22.243.929.852,28

1.078.485.760.842,26 853.476.454.219,53 595.750.601.346,09 160.534.883.240,50 3.421.036.514,14 69.353.213.453,00 4.825.021.500,00 19.591.698.165,80

92,31 92,26 93,27 90,09 41,90 96,34 84,62 88,08

2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5.

BELANJA MODAL. Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Bangunan dan Gedung Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya

196.319.184.893,58 3.770.912.400,00 29.492.414.084,98 111.516.267.747,55 50.879.365.661,05 660.225.000,00

180.737.648.153,00 1.710.015.718,00 25.280.220.310,00 104.678.640.767,00 48.735.789.058,00 332.982.300,00

92,06 45,35 85,72 93,87 95,79 50,43

2.3. 2.3.1.

BELANJA TAK TERTUGA Belanja Tak Tertduga

4.700.000.000,00 4.700.000.000,00

3.100.598.816,29 3.100.598.816,29

65,97 65,97

2.4. 2.4.1.

TRANFER Transfer Bagi Hasil ke KAB/KOTA/DESA

42.231.959.105,97 42.231.959.105,97

41.171.059.653,44 41.171.059.653,44

97,49 97,49

2.4.1.1. 2.4.1.2. 2.4.1.3.

Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

3. 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.4. 3.1.6. 3.1.7.

SURPLUS / (DEFISIT) PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAERAH Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pencairan Dana Cadangan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Piutang Daerah Penarikan Kembali Penyertaan Modal Pemda (Divestasi)

10.359.808.077,98 6.355.851.026,99 25.516.300.001,00 (136.160.178.506,68) 136.160.178.505,75 147.405.178.505,75 80.587.755.315,75 65.817.423.190,00 1.000.000.000,00

10.359.773.151,18 6.355.843.869,98 24.455.442.632,28 (36.908.149.815,14) 138.305.125.411,45 147.340.373.328,75 80.587.755.315,75 0 65.744.495.791,00 8.122.222,00 1.000.000.000,00

100,00 100,00 95,84 27,11 101,58 99,96 100,00

3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3.

PENGELUARAN DAERAH Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang.

11.245.000.000,00 5.000.000.000,00 6.245.000.000,00

9.035.247.917,30 3.000.000.000,00 6.035.247.917,30

80,35

136.160.178.505,75

138.305.125.411,45

101,58

PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

K. Efektivitas

Perencanaan,

Penyusunan,

-

Pelaksanaan

99,89 100,00

60,00 96,64

101.396.975.596,31

Tata

-

Usaha,

Pertanggungjawaban dan Pengawasan APBD 36) Kewajaran Laporan Keuangan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun 2011 dengan Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian)


47

sedangkan tahun 2012 dengan Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) 37) Besaran SILPA untuk Kabupaten Karangasem SILPA tahun 2013 sebesar

Rp.101.396.975.596,31

sedangkan

total

pendapatan

dalam APBD realisasinya sebesar Rp.1.041.577.611.027,12 . atau 100,91% dari target yang direncanakan. 38) Realisasi belanja tahun 2013 untuk Kabupaten Karangasem sebesar

Rp.1.078.485.760.842,26

sedangkan

total

anggaran

belanja dalam APBD tahun 2013 sebesar Rp.1.168.307.272.471,63 atau 92,31% 39) Jumlah Temuan BPK RI sampai dengan tahun 2013 sebanyak 243 temuan dengan 635 rekomendasi sedangkan temuan yang sudah ditindaklanjuti sampai tahun 2013, sebanyak 575 rekomendasi = 90,55 %.

L. Pengelolaan Potensi Daerah 40) Rasio realisasi PAD tahun 2013 terhadap potensi PAD Realisasi PAD untuk tahun 2013 sebesar Rp.168.652.789.874,71 sedangkan potensi PAD tahun berjalan sebesar Rp.169.500.000.000,00 =99,50% 41) Peningkatan PAD Kenaikan / penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu kali 100 % PAD tahun 2013 sebesar Rp.168.652.789.874,71 sedangkan PAD tahun 2012 sebesar Rp.144.019.629.474,70 atau naik 17,10% M. Terobosan / Inovasi Baru Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 42)

Jumlah penghargaan yang diterima Kabupaten Karangasem Tahun 2013 sebanyak 12 penghargaan terdiri dari : a. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia memberikan Penghargaan Kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem atas prestasinya dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 dengan predikat nilai CC” b. Piagam Penghargaan Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Penghargaan kepada


48

SMAN 1 Selat Kabupaten Karangasem Bali sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2013. c. Piagam Penghargaan Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Penghargaan Kepada SMAN 1 Rendang Kabupaten Karangasem Bali sebagai Sekolah Adwiyata Nasional Tahun 2013 d. Piagam Penghargaan Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Penghargaan Kepada SMAN 1 Sidemen Kabupaten Karangasem Bali sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2013. e. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 192 Tahun 2013 tentang Penghargaan Adipura Tahun 2013 kepada Kabupaten Karangasem f. Menteri

Pertanian

Republik

Indonesia

memberikan

Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara diberikan kepada I Gusti Ngurah Alit sebagai Pemangku Ketahanan Pangan atas Prakarsa dan Prestasinya dalam Mempelopori, Meningkatkan dan Memberikan Keteladanan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan, Kemandirian Pangan g. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Piagam Penghargaan kepada Ni Ketut Puspawati,SST sebagai Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Nasional Tahun 2013. h. Gubernur Bali memberikan Piagam Penghargaan kepada Ni Ketut Puspawati,SST sebagai Peringkat I Tenaga Kesehatan Gizi Teladan Tahun 2013 i.

Gubernur Bali memberikan Piagam Penghargaan kepada Drs. Ni Luh Sari Pansos Parwita Sari sebagai Peringkat II Tenaga Medis Teladan Tahun 2013

j.

Gubernur Bali memberikan Piagam Penghargaan kepada Ni Wayan Henihayati sebagai Peringkat II Tenaga Kesehatan Masyarakat Teladan Tahun 2013


49

k. Gubernur Bali memberikan Piagam Penghargaan kepada Puskesmas Karangasem I sebagai Peringkat IV Lomba Puskesmas Berprestasi Provinsi Bali Tahun 2013

43) Pengadaan barang dan jasa untuk Kabupaten Karangasem Lounching

LPSE

(layanan

Pengadaan

Barang/Jasa

Secara

Elektronik) Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah bulan April 2012 Namun Penerapan keberadaan E-procurement mulai operasi pada bulan September tahun 2014. 44) Daya saing daerah jumlah persetujuan investasi dalam tahun 2013 sebanyak 0 izin

2. TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN A.

Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 1) Program Nasional (yang melekat di Kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD Prosentase jumlah Program Nasional (RKP) sebanyak 104 Program Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD sebanyak 52 program (50,00%) diantaranya : 1. Program Pendidikan anak usia dini 2. Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 tahun 3. Program Pendidikan Menengah 4. Program Pendidikan Non Formal 5. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. 7. Program

Promusi

Kesehatan

dan

Pemberdayaan

Masyarakat 8. Program Upaya Kesehatan Masyarakat. 9. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 10. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan. 11. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia. 12. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam


50

13. Program

Pengendalian

Pencemaran

dan

Perusakan

Lingkungan Hidup. 14. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai,Danau dan Sumber Air lainnya. 15. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya. 16. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai. 17. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 18. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. 19. Program Penataan Ruang. 20. Program Pengembangan Perumahan. 21. Program

Pengembangan

dan

Keserasian

Kebijakan

Pemuda. 22. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga. 23. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM 24. Program

Pengembangan

Kewirausahaan

dan

Keuanggulan Kompetitif UKM 25. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. 26. Program Penataan Administrasi Kependudukan. 27. Program Peningkatan Kualitas dan Produksi Tenaga Kerja. 28. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja. 29. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 30. Program

Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak. 31. Program Keluarga Berencana. 32. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAL 33. Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAL 34. Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP


51

35. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan 36. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah. 37. Program Peningkatan Kerja sama antar Daerah. 38. Program

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

Perdesaan. 39. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. 40. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya. 41. Program

Pemberdayaan

Kelembagaan

Kesejahteraan

Sosial. 42. Program Pengembangan Nilai Budaya 43. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 44. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 45. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. 46. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, 47. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata. 48. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) 49. Program Penataan Struktur Industri. 50. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 51. Program

Peningkatan

Efisiensi

Perdagangan

Perlindungan

Konsumen

Dalam

Negeri. 52. Program

dan

Pengamanan

Perdagangan.

2) Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q Departemen/LPND Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP) dalam pelaksanaan

program

dan

kegiatan

ada

berdasarkan

Keputusan Bupati atau Kepala SKPD. Yaitu Perbup No. 37


52

Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karangasem serta Perbup lain sesuai dengan SKPD masing masing dinas, badan dan kantor, begitu juga

dalam

pelaksanaan keuangan pun ada yaitu : DPA dan DPPA serta Surat Keputusan Bupati tentang pelaksanaan Kegiatan pada DPA ataupun DPPA masing – masing SKPD.

B. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan 3) Jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri semua peraturan yang mengatur tata laksana SKPD telah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku Prosentase jumlah Perda yang dilaksanakan oleh SKPD mencapai 100% dimana 11 Perda telah ditetapkan pada tahun 2013, keseluruhan telah dapat dilaksanakan oleh SKPD.

C. Penataan Kelembagaan Daerah 4.) Kesesuaian Struktur Jabatan dengan PP 41/2007 Struktur

kelembagaan

perangkat

daerah

Kabupaten

Karangasem telah sesuai dengan PP No. 41 Tahun 2007 dengan diberlakukannya PP tersebut SKPD semakin banyak dengan banyaknya SKPD pelayanan terhadap masyarakat diharapkan

semakin

cepat.

Adapun

penetapan

Perda

Kelembagaan serta pengisisan personil berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 telah terealisasi bulan September tahun 2008. Jumlah Jabatan yang ada tahun 2013 sebanyak 604 personil Jumlah Jabatan yang seharusnya ada tahun 2013 ada sebanyak 762 personil jadi baru terisi 79,3%.

5.) Keberadaan Jabatan fungsional dalam struktur Organisasi SKPD ada pada Dinas Pendidikan, RSUD, Kantor KB, Dinas Peternakan dan

Perikanan,


Dinas

Pertanian

dan

Dinas

53

Kehutanan dan Perkebunan, dan pada Dinas Kesehatan.nama bidang/jabatan fungsional. Sebagai berikut : 

Dinas Kesehatan : •

Doter

•

Dokter Gigi

•

Penyuluh Kesehatan Masyarakat

•

Apoteker

•

Perawat

•

Bidan

•

Pranata Lab.Kesehatan

•

Sanitarian

•

Nutrisionis

•

Perawat Gigi

•

Teknisi Elektromedis

•

Etomologi Kesehatan

•

Administrator Kesehatan

•

Radiografer

•

Rekam Medik



Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura •

Penyuluh Pertanian (PP)

•

Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)

•

Pengawas Benih Tanaman (PBT)

•

Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP)



Dinas Peternakan,Kelautan dan Perikanan •

Penyuluh Perikanan

•

Pengawas Benih Ikan

•

Pengawas Mutu

•

Pengawas Sumberdaya

•

Pengendali Hama Penyakit

•

Penyuluh Peternakan



Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB •

Penyuluh KB


54



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi •

Pengantar Kerja

•

Pengawas Ketenagakerjaan

•

Instruktur Latihan Kerja

•

Perantara Hubungan Industrial



Dinas Pendidikan dan Olahraga •

Pengawas Sekolah

•

Pamong Belajar

•

Guru



Dinas Kehutanan dan Perkebunan •

Penyuluh Kehutanan Lapangan

•

Penyuluh Pertanian Lapangan



Rumah Sakit Umum Daerah •

Doter Umum

•

Dokter Gigi

•

Penyuluh Kesehatan Masyarakat

•

Apoteker

•

Asisten Apoteker

•

Perawat

•

Bidan

•

Pranata Lab.Kesehatan

•

Sanitarian

•

Nutrisionis

•

Perawat Gigi

•

Teknisi Elektromedis

•

Administrator Kesehatan

•

Radiografer

•

Rekam Medik

D. Pengelolaan Kepegawaian Daerah a) Tingkat Kompetensi SDM dalam Menyelenggarakan Tugas SKPD yang Relevan dengan Urusan Terkait


55

6.)

Jumlah PNS SKPD sebanyak. 2.864 personil, PNS untuk Guru, SD,SMP,SMA berjumlah 4.745 personil, total PNS Kabupaten Karangasem sebanyak.7.609 personil.

7.)

Prosentase struktur jabatan di Kabupaten Karangasem yang

terisi

pada

tahun

2013

adalah

mencapai

79,3%.jabatan yang ada dari eselon II, III, IV, V jadi jumlah jabatan yang terisi sejumlah 604 dan jabatan yang kosong terdiri dari jabatan eselon II, III, IV, V jumlah jabatan yang belum terisi 158. Begitu halnya dalam penempatan seorang

dalam

Karangasem

jabatan,

selalu

Pemerintah

berdasarkan

pada

Kabupaten peraturan

perundangan sehingga prosentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya mencapai 100%. 8.) Disamping itu, dilihat dari prosentase pejabat yang telah memenuhi

persyaratan

pendidikan

pelatihan

kepemimpinan mencapai 68,3%. Dari jumlah pejabat yang ada sebanyak 604 pejabat yang telah mengikuti pelatihan kepemimpinan sebanyak 412 pejabat Begitu halnya dengan jumlah pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan

mencapai 100%. Semua pejabat

telah memenuhi syarat kepangkatan.


56

DATA PEJABAT STRUKTURAL DI KABUPATEN KARANGASEM S/D 31 DESEMBER 2013 NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

BADAN/DINAS/KANTOR Sekretariat Daerah Asisten Tata Praja Asisten Perekonomian dan Pembangunan Asisten Administrasi Umum Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Staf Ahli Bidang Pemerintahan Staf Ahli Bidang Pembangunan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Bagian Tata Pemerintahan Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bagian Organisasi Bagian Ekonomi Bagian Pengendalian Pembangunan Bagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Hubungan Masyarakat Protokol Bagian Perlengkapan Bagian Umum Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Inspektorat Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Kepegawaian Daerah Badan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pendapatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kantor Ketahanan Pangan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Rumah Sakit Umum Daerah Sekretariat KPUD Kecamatan Abang Kecamatan Bebandem Kecamatan Karangasem Kecamatan Kubu Kecamatan Manggis Kecamatan Rendang Kecamatan Selat Kecamatan Sidemen Kelurahan Karangasem Kelurahan Padangkerta. Kelurahan Subagan UPTD Kesehatan JUMLAH


ESELON II/A

II/B

III/A

III/B

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 4 1 1 4 1 1 1 1 4 1 4 1 1 5 1 1 1 4 1 1 3 1 1 5 1 4 1 1 3 1 1 4 1 1 3 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 4 1 1 2 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 6 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 54 96 Jumlah Jabatan yg terisi

IV/A IV/B

V

3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 9 3 7 7 17 11 8 10 4 10 9 12 17 9 14 8 10 10 13 5 19 21 8 9 19 3 5 4 2 9 3 5 3 2 5 5 4 5 4 1 1 1 22 382

18 18 604

1 2 3 2 3 3 3 2 3 4 3 29

57

KR

JMLH

1 1 1 1 1 3 2 4 4 9 4 3 7 7 6 11 7 1 4 5 5 2 11 7 8 8 7 7 1 2 1 2 3 3 1 1 2 2 1 2 158

1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 17 9 17 17 28 17 17 20 5 23 21 25 33 21 21 17 21 21 21 21 30 35 22 22 52 5 6 5 5 14 5 10 10 10 10 10 10 10 10 6 6 6 22 762

Jumlah Jabatan yang terisi

= 604 Jabatan

Jumlah Jabatan yang harus ada = 762 Jabatan Jabatan yang masih kosong

= 158 Jabatan

E. Perencanaan Pembangunan Daerah 9) Kelengkapan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang dimiliki oleh SKPD Pemerintah

Kabupaten

Karangasem

telah

menyusun

dan

Menetapkan dokumen perencanaan pembangunan pada SKPD baik berupa RENSTRA SKPD, RENJA SKPD dan RKA-SKPD. 10) Sinkronisasi Program Renja SKPD dengan Program RKPD Seluruh Program RKPD Kabupaten Karangasem telah diakomodir dalam Renja SKPD, sehingga prosentase program RKPD yang tidak diakomodir pada Renja SKPD adalah 0%. 11) Sinkronisasi Program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD. Begitu juga halnya dengan RKA SKPD dimana seluruh program RENJA RKPD telah diakomodir dalam RKA SKPD, sehingga telah terdapat sinkronisasi. 12) Perencanaan Pelaksanaan Program dan anggaran Sinkronisasi juga terdapat pada perencanaan program dan anggaran dimana seluruh Program dan anggaran dimana seluruh Program RENJA SKPD telah terakomodir dalam DPA SKPD. F.Pengelolaan Keuangan Daerah 13) Alokasi Anggaran Total

anggaran

SKPD

Tahun

2013

sebesar

Rp.1.168.307.272.471,63 terhadap total Belanja APBD tahun 2013 sebesar Rp.1.168.307.272.471,63 atau mencapai 100% semua anggaran dibagi habis untuk SKPD 14) Besaran Belanja Modal. Presentase belanja modal Rp.196.319.184.893,58 terhadap total belanja

SKPD

sebesar

Rp.1.168.307.272.471,63

mencapai

16,80% 15) Besaran Belanja Pemeliharaan.


58

Presentase

belanja

pemeliharaan

SKPD

sebesar

Rp.

8.091.840.066,40 terhadap total belanja barang dan jasa sebesar Rp.209.130.292.666,01 hanya mencapai 3,87% Begitu juga dengan

presentase

Rp.8.091.840.066,40

total

belanja

dari

total

pemeliharaan

belanja

SKPD

sebesar sebesar

Rp.1.168.307.272.471,63 yang hanya mencapai 0,69% 16) Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp.8.091.840.066,40 Total Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.209.130.292.666,01 17) Keberadaan laporan keuangan SKPD sudah disertai dengan komponen berupa Neraca , Calk. Dan LRA

Pengelolaan Barang Milik Daerah 18) Manajemen Asset SKPD. Keberadaan inventarisasi barang / asset SKPD ada pada Bagian TU masing – masing SKPD. Dengan dokumen diantaranya KIR, KUR dan Inventaris barang SKPD.Nilai Buku s/d Desember 2013 Jumlah

Aset

tetap

Kabupaten

Karangasem

Rp.897.635.061.024,49 19) Penggunaan Tanah oleh SKPD. Rasio

bidang

tanah

yang

digunakan

96.269.222.033,50

dibandingkan dengan total bidang tanah yang dikuasai di Daerah Kabupaten Karangasem

mencapai 99,7% artinya tanah yang

tidak dipergunakan 0,3% Rp. 366.065.000,00. Total aset tanah yang di kuasai Kabupaten Karangasem nilai buku s/d Desember 2013 Rp.96.635.287.033,50 Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat. 20) Bentuk – bentuk Fasilitasi /prasarana Partisipasi Masyarakat keberhasilan pembangunan sudah pasti sebagai akibat dari partisipasi berbagai komponen termasuk masyarakat. Untuk dapat optimalnya dukungan masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Karangasem menyediakan fasilitas / prasarana partisipasi bagi masyarakat diantaranya Karangasem tool gate ke 081

236

465

000

WWW.karangasemkab.go.id


,papan

59

pengumuman yang terdapat di seluruh SKPD, Leaflet, Mobil keliling sebanyak 1 unit, dan pengumuman di Mass Media baik cetak maupun elektronik. 21) Responsivitas Terhadap Partisipasi Masyarakat. Pemerintah Kabupaten Karangasem pada tahun 2013, sudah melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

yang

Kabupaten Terpadu

diberikan,

melalui

Karangasem Kabupaten

dan

Bagian

Kantor

Karangasem

Organisasi

Pelayanan

mengenai

Setda

Perizinan

hasil

survey

dimaksud belum ditentukan masih dalam proses pelaksanaan lanjutan..

3. TINGKAT PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL A. URUSAN WAJIB. 1). Pendidikan. 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD tercapai sebesar 25,73 % yang mana capaian tersebut adalah sebesar 85,7 % dari target pada tahun 2013.

Walaupun

Keberhasilan pencapaian

partisipasi pendidikan dan masih dibawah target yang ditetapkan sebesar 30 % tahun 2013, walaupun terjadi peningkatan partisipasi akan tetapi masih diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan

kesadaran

masyarakat

tentang

pentingnya

pendidikan bagi anak sejak usia dini untuk meningkatkan mutu masukan pada jenjang pendidikan selanjutnya. 2. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SD/Sederajat telah tercapai sebesar 103,71 yaitu 90,7 % dari target yang

yang

ditetapkan tahun 2013 sebesar 114,22 %. Capaian target APK menunjukkan laju pertumbuhan penduduk usia sekolah untuk tingkat pendidikan SD yang menurun. Dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun jenjang SD Pemerintah telah menargetkan secara nasional capaian partisipasi secara murni (APM) bagi anak usia 7-12 tahun sebesar 99,58 % yang juga


60

dijadikan target oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem di tahun 2013. Capaian APM SD Kabupaten Karangasem pada tahun 2013 masih dibawah target minimal diatas dengan capaian APM sebesar 90,85 % atau sebesar 90,9 % dari target yang ditetapkan pada tahun 2013 APM tersebut menunjukan masih ada sebesar 9,1 % anak usia 7-12 tahun yang belum mengenyam pendidikan jenjang SD. 3. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SMP/Sederajat telah tercapai sebesar 96,23% yang mana masih dibawah target yang ditetapkan tahun 2013, yaitu sebesar

99,01 % atau hanya

tercapai 97.1 % . APM jenjang SMP/Sederajat tahun 2013 bagi anak usia 13-15 tahun 2013 tercapai sebesar 74,41 % yaitu melampaui target yang ditetapkan sebesar 66,79 %di tahun 2013 maka

dapat

disimpulkan

terjadi

peningkatan

partisipasi

masyarakat dalam jenjang pendidikan menengah pertama. Dalam rangka penuntasan Wajar 9 Tahun jenjang SMP Pemerintah juga telah menetapkan target nasional yaitu capaian APK minimal 100 % di tahun 2013 sehingga dapat disimpulkan bahwa walaupun terjadi peningkatan APM akan tetapi hal tersebut belum mencapai target nasional. 4. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SMA/Sederajat telah tercapai sebesar 70,58 % yaitu diatas target yang ditetapkan tahun 2013 sebesar 51,87 %. APM jenjang SMA/Sederajat tahun 2013 bagi anak usia 16-15 tahun tercapai sebesar 52,79 % yaitu sudah melampaui target yang ditetapkan sebesar 36,09 %, ditahun 2013. 5. Partisipasi pendidikan juga dapat dilihat dari perbandingan antar jenjang pendidikan yaitu rasio siswa/sekolah, rasio siswa/kelas, rasio siswa/guru, rasio kelas/ruang kelas dan rasio kelas/guru. Capaian rasio diatas rata-rata dibawah target ideal yang ditetapkan, artinya perluasan akses dan pemerataan pendidikan pada jejang PAUD, Wajar 9 Tahun jenjang SMP dan layanan


61

pendidikan

pendidikan

menengah

perlu

lebih

ditingkatkan

sehingga tercapai target secara nasional. Sedangkan partisipasi pendidikan jenjang SD perlu dipertahankan serta diupayakan meningkat sehingga tercapai tuntas secara paripurna yaitu APM 100 % dan jenjang SMP dan SMTA diupayakan meningkat sehingga tercapai target nasional tuntas wajar 9 tahun di tahun 2013 dengan capaian APK minimal 95 % dan APK SMA tercapai minimal 70 % di tahun 2013 dimana untuk tahun 2013 APK untuk jenjang SMP dan SMA/SMK terlampaui di tahun 2013. 6. Peningkatan Mutu Pendidikan 1. Peningkatan persentase lulusan dan rata-rata nilia ujian nasional Meskipun nilai ujian nasional (NUN) bukan merupakan satusatunya parameter mutu pendidikan, namun sampai saat ini dalam proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah NUN merupakan

salah

satu

indikator

keberhasilan

siswa.

Keberhasilan dalam peningkatan mutu pendidikan tahun 2013 nampak dari capaian rata-rata NUN SD = 7,48 lebih tinggi dari 0,48 dari target pada tahun 2013, Rata-rata NUN SMP tercapai sebesar 5,872 . Pada jenjang pendidikan menengah rata-rata NUN SMA/MA tahun 2013 adalah sebesar 6,224 dan SMK sebesar 6,887. 2. Menekan angka mengulang dan angka putus sekolah Angka mengulang dari tahun ketahun sedapat mungkin dapat ditekan sehingga tidak ada lagi siswa yang mengulang dengan tetap mempertimbangkan objektivitas standar penilaian. Pada tahun 2013 tingkat siswa SD yang mengulang masih diatas target yang ditentukan yaitu 2% dari siswa yaitu 3,6%. Walaupun angka mengulang dapat ditekan namun posisi tahun 2013 masih diatas standar yang ditetapkan sebesar 2,5 %. Berbeda dengan di SMP dimana angka mengulang tahun 2013


62

sudah berada dibawah target 1 % yaitu untuk SMP 0.1 % dan SLTA 0,1 %. Masih tingginya angka mengulang pada jenjang SD disebabkan diantaranya rendahnya mutu masukan dan juga adanya siswa baru SD umurnya dibawah standar yang ditetapkan sehingga anak belum memiliki kesiapan secara optimal untuk masuk di SD. 3. Rata-rata Lama Sekolah Dilihat dari rata-rata lama sekolah pada semua jenjang pendidikan belum mencapai siklus yang ditetapkan yaitu 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP dan SMTA. Capaian tahun pelajaran 2011/2013 yaitu 6 untuk SD, 3 untuk SMP dan 3 untuk SMTA. Lamanya lama sekolah juga menunjukan mutu pendidikan di suatu sekolah, namun disadari pula bahwa tingkat kemampuan siswa yang rendah berpotensi untuk tidak naik

kelas ataupun tidak

lulus

sehingga

siswa

harus

mengulang untuk terpenuhinya pengembangan potensi yang kompetetif. 4. Kelayakan Guru Mengajar Semua guru pada jenjang pendidikan sudah layak mengajar karena telah memenuhi persyaratan ber ijazah guru. Dari data yang terhimpun di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem terkait data individual guru menurut tingkat pendidikan untuk SD sejumlah 2.932 orang sudah berpendidikan S1/Diploma IV/lebih tinggi dan 775 orang belum berpendidikan S1.Untuk jenjang SMP sejumlah 1116 orang berijasah S1 keatas dan 134 orang masih dibawah S1.Untuk jenjang SMA/SMK 1116 orang sudah berijasah S1 keatas dan 134 orang masih belum. Angka Melek Huruf.


63

Sesuai target nasional angka buta aksara menjadi 5 % di tahun 2011, sedangkan di Kabupaten Karangasem angka buta aksara sampai tahun 2011 sudah menunjukan penurunan dari 25,77 % di tahun 2010 menurun menjadi 24,85 % di tahun 2011 menunjukkan penurunan yang signifikan menjadi 3,2% dari

jumlah

penduduk

di

tahun

2013.

Dalam

upaya

meningkatkan angka melek huruf pemerintah kabupaten karangasem berupaya mempercepat penuntasan buta aksara dan hasilnya dari tahun ke tahun tingkat buta aksara telah jauh menurun (dalam tahun anggaran 2013 tertangani 1.250 orang). a. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) 7. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD tercapai sebesar 25,73 % yang mana capaian tersebut adalah sebesar 85,7 % dari target pada tahun 2013. Walaupun Keberhasilan pencapaian partisipasi pendidikan dan masih dibawah target yang ditetapkan sebesar 30 % tahun 2013, walaupun terjadi peningkatan partisipasi akan tetapi masih diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak sejak usia dini untuk meningkatkan

mutu

masukan

pada

jenjang

pendidikan

selanjutnya. 8. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SD/Sederajat telah tercapai sebesar 103,71 yaitu 90,7 % dari target yang yang ditetapkan tahun 2013 sebesar 114,22 %. Capaian target APK menunjukkan laju pertumbuhan penduduk usia sekolah untuk tingkat pendidikan SD yang

menurun. Dalam rangka

penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun jenjang SD Pemerintah telah menargetkan secara nasional capaian partisipasi secara murni (APM) bagi anak usia 7-12 tahun sebesar 99,58 % yang juga dijadikan target oleh Pemerintah


64

Kabupaten Karangasem di tahun 2013. Capaian APM SD Kabupaten Karangasem pada tahun 2013 masih dibawah target minimal diatas dengan capaian APM sebesar 90,85 % atau sebesar 90,9 % dari target yang ditetapkan pada tahun 2013 APM tersebut menunjukan masih ada sebesar 9,1 % anak usia 7-12 tahun yang belum mengenyam pendidikan jenjang SD. 9. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SMP/Sederajat telah tercapai sebesar 96,23% yang mana masih dibawah target yang ditetapkan tahun 2013, yaitu sebesar

99,01 %

atau hanya tercapai 97.1 % . APM jenjang SMP/Sederajat tahun 2013 bagi anak usia 13-15 tahun 2013 tercapai sebesar 74,41 % yaitu melampaui

target yang ditetapkan sebesar

66,79 %di tahun 2013 maka dapat disimpulkan terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam jenjang pendidikan menengah pertama. Dalam rangka penuntasan Wajar 9 Tahun jenjang SMP Pemerintah juga telah menetapkan target nasional yaitu capaian APK minimal 100 % di tahun 2013 sehingga dapat disimpulkan bahwa walaupun terjadi peningkatan APM akan tetapi hal tersebut belum mencapai target nasional. 10. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SMA/Sederajat telah tercapai sebesar

70,58 %

yaitu

diatas target yang

ditetapkan tahun 2013 sebesar 51,87 %. APM jenjang SMA/Sederajat tahun 2013 bagi anak usia 16-15 tahun tercapai sebesar 52,79 % yaitu sudah melampaui target yang ditetapkan sebesar 36,09 %, ditahun 2013. 11. Partisipasi pendidikan juga dapat dilihat dari perbandingan antar jenjang pendidikan yaitu rasio siswa/sekolah, rasio siswa/kelas, rasio siswa/guru, rasio kelas/ruang kelas dan rasio kelas/guru. Capaian rasio diatas rata-rata dibawah target ideal

yang

ditetapkan,

artinya


perluasan

akses

dan

65

pemerataan pendidikan pada jejang PAUD, Wajar 9 Tahun jenjang SMP dan layanan pendidikan pendidikan menengah perlu lebih ditingkatkan sehingga tercapai target secara nasional. Sedangkan partisipasi pendidikan jenjang SD perlu dipertahankan serta diupayakan meningkat sehingga tercapai tuntas secara paripurna yaitu APM 100 % dan jenjang SMP dan SMTA diupayakan meningkat sehingga tercapai target nasional tuntas wajar 9 tahun di tahun 2013 dengan capaian APK minimal 95 % dan APK SMA tercapai minimal 70 % di tahun 2013 dimana untuk tahun 2013 APK untuk jenjang SMP dan SMA/SMK terlampaui di tahun 2013. 12. Peningkatan Mutu Pendidikan 1.

Peningkatan persentase lulusan dan rata-rata nilia ujian nasional Meskipun nilai ujian nasional (NUN) bukan merupakan satusatunya parameter mutu pendidikan, namun sampai saat ini dalam proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah NUN merupakan

salah

satu

indikator

keberhasilan

siswa.

Keberhasilan dalam peningkatan mutu pendidikan tahun 2013 nampak dari capaian rata-rata NUN SD = 7,48 lebih tinggi dari 0,48 dari target pada tahun 2013, Rata-rata NUN SMP tercapai sebesar 5,872 . Pada jenjang pendidikan menengah rata-rata NUN SMA/MA tahun 2013 adalah sebesar 6,224 dan SMK sebesar 6,887. 2.

Menekan angka mengulang dan angka putus sekolah Angka mengulang dari tahun ketahun sedapat mungkin dapat ditekan sehingga tidak ada lagi siswa yang mengulang dengan tetap mempertimbangkan objektivitas standar penilaian. Pada tahun 2013 tingkat siswa SD yang mengulang masih diatas target yang ditentukan yaitu 2% dari siswa yaitu 3,6%. Walaupun angka mengulang dapat ditekan namun posisi tahun


66

2013 masih diatas standar yang ditetapkan sebesar 2,5 %. Berbeda dengan di SMP dimana angka mengulang tahun 2013 sudah berada dibawah target 1 % yaitu untuk SMP 0.1 % dan SLTA 0,1 %. Masih tingginya angka mengulang pada jenjang SD disebabkan diantaranya rendahnya mutu masukan dan juga adanya siswa baru SD umurnya dibawah standar yang ditetapkan sehingga anak belum memiliki kesiapan secara optimal untuk masuk di SD. 3. Rata-rata Lama Sekolah Dilihat dari rata-rata lama sekolah pada semua jenjang pendidikan belum mencapai siklus yang ditetapkan yaitu 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP dan SMTA. Capaian tahun pelajaran 2011/2013 yaitu 6 untuk SD, 3 untuk SMP dan 3 untuk SMTA. Lamanya lama sekolah juga menunjukan mutu pendidikan di suatu sekolah, namun disadari pula bahwa tingkat kemampuan siswa yang rendah berpotensi untuk tidak naik

kelas ataupun tidak

lulus

sehingga

siswa

harus

mengulang untuk terpenuhinya pengembangan potensi yang kompetetif. 4. Kelayakan Guru Mengajar Semua guru pada jenjang pendidikan sudah layak mengajar karena telah memenuhi persyaratan ber ijazah guru. Dari data yang terhimpun di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem terkait data individual guru menurut tingkat pendidikan untuk SD sejumlah 2.932 orang sudah berpendidikan S1/Diploma IV/lebih tinggi dan 775 orang belum berpendidikan S1.Untuk jenjang SMP sejumlah 1116 orang berijasah S1 keatas dan 134 orang masih dibawah S1.Untuk jenjang SMA/SMK 1116 orang sudah berijasah S1 keatas dan 134 orang masih belum.


67

Angka Melek Huruf. Sesuai target nasional angka buta aksara menjadi 5 % di tahun 2011, sedangkan di Kabupaten Karangasem angka buta aksara sampai tahun 2011 sudah menunjukan penurunan dari 25,77 % di tahun 2010 menurun menjadi 24,85 % di tahun 2011 menunjukkan penurunan yang signifikan menjadi 3,2% dari

jumlah

penduduk

di

tahun

2013.

Dalam

upaya

meningkatkan angka melek huruf pemerintah kabupaten karangasem berupaya mempercepat penuntasan buta aksara dan hasilnya dari tahun ke tahun tingkat buta aksara telah jauh menurun (dalam tahun anggaran 2013 tertangani 1.250 orang). 2). Kesehatan. a. PELAYANAN KESEHATAN DASAR :

1. Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) Cakupan kunjungan ibu hamil ( K4) pada tahun 2013 sebesar 89,24%, turun dari cakupan tahun 2012 sebesar 92,61%, belum mencapai target SPM sebesar 95,%, ini disebabkan karena rata-rata ibu hamil memeriksakan kehamilannya pada usia kehamilan diatas 24 minggu, mobilisasi penduduk yang tinggi sehingga banyak ibu hamil yang tinggal diluar wilayah. 2. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani pada tahun 2013 sebesar

47,08 %, meningkat dari cakupan tahun 2012 sebesar

45,56% namun

masih dibawah target SPM sebesar 80 %. Data

sasaran Komplikasi Kebidanan untuk tahun 2013 yang ada didapat dari : 20 % dari bumil (8.749) yaitu 1.746. Kenyataan riil komplikasi kebidanan

yang ada dilapangan ditemukan 822 bumil yang

mengalami komplikasi kebidanan dan semua sudah tertangani ( 100 % ).


68

3. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan/Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan/Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan pada Tahun 2013 sebesar 95,61% turun dibandingkan

dengan cakupan tahun 2012 yaitu

sebesar 97,13 % sudah melebihi target SPM yang telah ditetapkan 90 %, ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan/pemerataan tenaga Bidan sebagai penolong Persalinan serta masyarakat sudah mulai meningkat kesadarannya untuk bersalin di tenaga kesehatan. 4. Cakupan Pelayanan Nifas Cakupan Pelayanan Nifas pada Tahun 2013 sebesar 95,82% meningkat kalau dibandingkan dengan cakupan tahun 2012 sebesar 96,74% dan sudah melebihi target SPM 90%. Ini berarti ibu pasca persalinan sudah mulai mengerti dan sadar akan pentingnya perawatan ibu pasca persalinan. 5. Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani pada tahun 2013 sebesar 51,97% meningkat dibandingkan tahun 2012 sebesar 50,68% dan masih dibawah target SPM 80%. Adapun perhitungan sasaran Neonatus dengan komlikasi dihitung berdasarkan 15% dari jumlah bayi baru lahir, kenyataan riil komplikasi neonatur dilapangan ditemukan 620 orang dan semuanya sudah tertangani sesuai standar ( 100 % sudah tertangani ). 6. Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Imunization ( UCI) Pelayanan

imunisasi

dilaksanakan

guna

menurunkan

angka

kesakitan dan kematian bayi dan balita yang disebabkan terkena penyakit

yang

dapat

dicegah

dengan

imunisasi

(

PD3I

).

Keberhasilan pelayanan imunisasi dapat diukur dengan Indikator desa/kelurahan

UCI

(Universal

Child

Immunitation).

Cakupan

Desa/Kelurahan UCI di Kabupaten Karangasem pada tahun 2013 sebesar 94,87% yaitu 74 desa dari 78 Desa meningkat bila dibandingkan dengan capaian tahun lalu yaitu 93,59% namun belum mencapai target SPM ( 100% ). Ini disebabkan mulai tahun 2011


69

kriteria UCI ditentukan oleh capaian 5 ( lima ) jenis antigen yang harus memenuhi syarat sesuai dengan target, sedang tahun 2013 ada 4 (empat) antigen yang harus dipenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dan untuk tahun 2013 ada 4 (empat) desa yang belum memenuhi target kriteria UCI yang telah ditetapkan. 21.

Balita

gizi

buruk

yang

mendapat

perawatan

di

Kabupaten

Karangasem tahun 2013 sebanyak 29 orang meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu sebanyak 23 orang balita gizi buruk dan semuanya telah mendapat perawatan sehingga cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan sebesar 100%, dan sudah mencapai target yang ditentukan dalam SPM (100%), ini menunjukan kemampuan manajemen program Gizi sudah baik . 22. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit a) Penemuan penderita baru TBC BTA positif

di Kabupaten

Karangasem tahun 2013 sebesar 56,70 % menurun bila dibandingkan dengan cakupan tahun 2012 yaitu sebesar 52,23 % dan belum memenuhi target SPM sebesar 100 %, ini disebabkan karena kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri ke Puskesmas masih sangat kurang. b) Penderita DBD yang ditangani Tingkat keberhasilan pencegahan dan pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dapat dilihat dari penderita DBD yang ditangani tahun 2013 100 % sama dengan cakupan tahun lalu dan sudah memenuhi target SPM ( 100 % )

ini berarti

semua penderita DBD sudah tertangani 100 %.

b. PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

1. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin adalah jumlah kunjungan pasien maskin di sarana

kesehatan

strata dua dan strata tiga pada kurun waktu tertentu (lama& baru). Cakupan rujukan

pasien

maskin di

Tahun 2013 sebesar 12.427 pasien


Kabupaten Karangasem

maskin yang berkunjung ke

70

sarana

kesehatan strata

(100%). Bila maka

dua

dari semuanya sudah terlayani

dibandingkan dengan target SPM sebesar 100%

Kabupaten Karangasem sudah mencapai target. Namun jika

dibandingkan dengan jumlah sasaran masyarakat miskin yang ditanggung dari program jamkesmas yaitu sebesar 127.235 jiwa, maka cakupan pelayanan pelayanan rujukan sebesar 9,77%. Hal ini disebabkan karena pasien program jamkesmas sudah mendapat penanganan di puskesmas, dan jika tidak dapat ditangani di Puskesmas akan dirujuk ke Rumah Sakit. 2. Cakupan kunjungan bayi tahun 2013 sebesar 101,06.%,

sudah

melebihi target SPM (90%), namun ini sudah menujukkan bahwa kemampuan manajemen program KIA sudah semakin baik dalam melindungi bayi sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan.

3). Lingkungan Hidup. 1. Penanganan sampah di Kabupaten Karangasem tercapai 82,03% yang artinya 164,58M³ produksi sampah per hari baru bisa tertangani 135M³ per hari melalui TPA Linggasana Kecamatan Bebandem, TPST 3R Besakih Kecamatan Rendang, TPST 3R Kecamatan Manggis dan kelompok-kelompok pengomposan yang tersebar di kecamatan. Timbulan sampah berasal dari sampah rumah tangga, sampah komersial, sampah kelembagaan, sampah pasar, sampah upakara dan sampah alam yang tersebar terarah di 8 (delapan) kecamatan yaitu Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Rendang, Kecamatan Selat, Kecamatan Abang, Kecamayan Kubu dan Kecamatan Sidemen. Bila dibandingkan dengan IKK Tahun 2012 sebesar 97,38% menunjukan tidak ada kenaikan volumen sampah di tahun 2013 artinya adanya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah. 2. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Kabupaten Karangasem per satuan penduduk tercapai sebesar 0,34% yang artinya dari 438.475 Jiwa tersedia TPS dengan daya tampung 150 M³. Bila dibandingkan dengan tahun 2013 stabil hal ini menunjukan masih adanya


71

kesadaran masyarakat cukup tinggi untuk mengolah sampahnya sendiri sehingga penyediaan TPS berkurang seimbang dengan partisipasi masyarakat dalam mengolah sampah rumah tangganya. 3. Peningkatan

partisipasi

masyarakat

untuk

mengurangi

dan

menangani sampahnya sendiri khususnya di Kota Amlapura berkorelasi positif dengan tingkat perolehan prestasi di bidang lingkungan hidup, hal ini terbukti dengan diraihnya Penghargaan Tropi Adipura

Kota Amlapura Peringkat I Nasional 6 (enam) kali

berturut-turut yaitu dari tahun 2007 - 2012. 4). Pekerjaan Umum. 1.

Panjang jalan di Kabupaten Karangasem sampai akhir 2013 dalam kondisi baik adalah mencapai 49,32% ini terlihat dari panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik mencapai 380,33 km dibandingkan dengan jumlah panjang seluruh jalan Kabupaten yang mencapai 771.147 km

2.

Sedangkan prosentase luas irigasi di Kabupaten Karangasem dalam kondisi baik mencapai 58,3% dimana luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik seluas 5.032,45 Ha dibandingkan dengan total luas irigasi kabupaten yang mencapai 8.632 Ha.

3.

Adapun prosentase rumah tangga bersanitasi telah mencapai 48,76% dimana jumlah rumah bersanitasi sebanyak 56.067 unit dibandingkan dengan total rumah yang ada di kabupaten karangasem sebanyak 114.986 unit,

4.

Kabupaten Karangasem hingga akhir 2013 kawasan kumuh tidak ada lagi.

5). Penataan Ruang. 5.

Prosentase ruang terbuka hijau di Kabupaten Karangasem pada tahun 2013 yaitu 67,90% dimana luas ruang terbuka hijau 3.005,86 ha sedangkan luas wilayah ber HPL/HGB seluas 4.421,4 ha. Perkotaan Amlapura Perda No. 17 Tahun 2006.

6). Perencanaan Pembangunan. 6.

Dokumen

Perencanaan

RPJPD

Kabupaten

Karangasem

telah

ditetapkan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2006.tahun 2006-2025.


72

7.

Dokumen

perencanaan

RPJMD

Kabupaten

Karangasem

telah

ditetapkan dalam peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 - 2015 8.

Tersedianya dokumen perencanaan RKPD telah ditetapkan dengan peraturan Bupati Karangasem setiap tahun yang diimplementasikan dalam APBD Kabupaten Karangasem

peraturan Bupati Nomor 24

Tahun 2012 tentang RKPD Kabupaten Karangasem tahun 2013 yang ditetapkan tanggal 21 Mei 2012 9.

Prosentase penjabaran program RPJMT ( Renstra) ke dalam RKPD mencapai 100% dimana jumlah program RKPD tahun berkenan sebanyak 239 program sedangkan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenan sebanyak 239 program.

7). Perumahan. 10. Rumah tangga yang ada di Kabupaten Karangasem yang telah menggunakan air bersih dari PDAM mencapai 47,02% dari jumlah rumah seluruhnya yang mencapai

114.986 unit sedangkan jumlah

pelanggan sebanyak 54.066 pelanggan mengingat mata air di Kabupaten Karangasem banyak dan cukup bersih banyak penduduk yang mempergunakan air tersebut secara langsung. 11. Kabupaten Karangasem tidak lagi mempunyai lingkungan pemukiman kumuh 12. Prosentase rumah layak huni sudah mencapai 76,937 % dimana jumlah rumah layak huni adalah 90.490 unit dibandingkan dengan jumlah rumah seluruhnya adalah 117.615 unit. 8). Kepemudaan dan Olah raga. 13. Jumlah gelanggang / balai remaja selain milik swasta di Kabupaten Karangasem per 1000 penduduk adalah 25% 14. Jumlah lapangan olahraga per 1000 penduduk adalah mencapai 25% Lapangan sepak bola = 16 lapangan Lapangan basket

= 8 lapangan

Lapangan volley

= 8 lapangan

Lapangan bulu tangkis = 4 lapangan


73

Kolam renang

= 1 kolam

Jumlah

=37 lapangan

9). Penanaman Modal 15. Pada tahun 2013,

penanaman modal oleh investor di Kabupaten

Karangasem 0 perusahaan 10) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 16. Presentase koperasi aktif di Kabupaten Karangasem pada tahun 2013 adalah mencapai 92%, dimana jumlah koperasi aktif sebanyak 284 koperasi sedangkan jumlah seluruh koperasi di Karangasem sebanyak 306 koperasi, 17. Sedangkan prosentase Usaha Mikro dan kecil mencapai 99% dimana jumlah usaha Mikro dan Kecil sebanyak 37.368 Unit dibandingkan jumlah seluruh UKM yang mencapai 37.788 UKM. 11). Kependudukan dan Catatan Sipil. 18. Presentase penduduk Karangasem yang wajib KTP (berusia 17 tahun dan atau pernah/sudah menikah) berjumlah 418.032 orang yang telah memiliki KTP(menerima KTP baik itu EKTP maupun KTP manual ) karena untuk tahun 2013 s/d tahun 2014 masih diberikan kewenangan daerah oleh pusat untuk mengeluarkan KTP manual ini disebabkan EKTP yang sudah terekam belum keluar seluruhnya. EKTP baru keluar sebesar 260.193 KTP manual sebanyak 28.344 maka jumlahnya 288.537 mencapai 69,02 % 19. Kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Karangasem baru mencapai 70% orang per 1000 orang penduduk. Artinya jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran sebanyak 393.750 orang sedangkan jumlah penduduk tahun 2013 sebanyak 559.989 orang 12). Ketenagakerjaan. 20. Tingkat

partisipasi

angkatan

kerja

tahun

2013

di

Kabupaten

Karangasem telah mencapai 86.747 / 139.905 X 100% = 62 % yang dilihat dari perbandingan jumlah penduduk angkatan kerja sebesar 86.747 jiwa dengan jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun).usia kerja = 139.905 jiwa


74

21. Tahun 2013, Jumlah pencari kerja yang terdaftar ditempatkan sebanyak 321 orang sedangkan jumlah pencari kerja yang mendaftar sebanyak 2.293 orang capaian kinerja 14,00% Pemerintah Kabupaten Karangasem, masih menjalin hubungan dan berusaha

bekerjasama

dengan

pemerintah

jepang

dalam

hal

pengiriman tenaga kerja sehingga kegiatan pendidikan, pelatihan dan keterampilan selalu di prioritaskan. Tenaga Kerja Perempuan berdasarkan wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun 2013 berjumlah 448 orang.

13) Ketahanan Pangan. 22. Pemerintah Kabupaten Karangasem telah memiliki regulasi ketahanan pangan dalam bentuk Keputusan Bupati Karangasem Nomor 452 tahun 2008 tanggal 3 Nopember 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Karangasem. 23. Adapun rata – rata ketersediaan bahan pangan utama untuk tahun 2013 dimana jumlah ketersediaan pangan utama per tahun 92.160,24 kg jumlah penduduk 559.989 jiwa kebutuhan pangan equivalen beras per orang per tahun 164,58 kg/capita/tahun sehingga kebutuhan pangan Kabupaten Karangasem berarti telah melampaui angka tingkat kecukupan pangan untuk wilayah Bali sebesar 116 kg/Kap/Th, sehingga ketersediaan Pangan untuk Tahun 2013 Surplus 27.204,27 Ton. 14). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 24. Partisipasi

perempuan

di

lembaga

Pemerintahan

Kabupaten

Karangasem, untuk tahun 2013 pekerja perempuan di lembaga pemerintahan sebanyak 2.939 orang sedangkan jumlah pekerjaan perempuan sebanyak 160.193 orang jadi capaian kinerja = 1,83%. 25. Tahun 2013, angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas 65,73% dimana jumlah anak perempuan usia ˃ 15 yang melek huruf berjumlah 105.295 orang sedangkan jumlah anak perempuan usia ˃ 15 berjumlah 160.193 orang.


75

26. Prosentase partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2013 adalah 2,67%. Dimana jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 4.274 sedangkan jumlah angkatan kerja perempuan sebanyak 160.193 orang. 15). Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. 27. Presentase tingkat prevalensi peserta KB aktif mencapai 81,84% dimana peserta program KB aktif berjumlah 70.607 pasangan dibandingkan pasangan usia subur yang mencapai 86.266 pasangan. 28. Presentase Keluarga Para Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I tahun 2013 mencapai 24,66%, dimana jumlah keluarga para sejahtera dan sejahtera I mencapai 25.135 KK dibandingkan jumlah keluarga seluruhnya yang mencapai 101.925 KK. 16). Perhubungan. 29. Presentase jumlah angkutan darat 66.158 dibandingkan dengan jumlah penumpang 230.812 sehingga mencapai 1 : 3 dengan 1 angkutan = 9 seet.. 17). Komunikasi dan Informatika. 30. Pemerintah

daerah

telah

memiliki

Website

yaitu

www.karangasemkab.go.id yang dioperasikan oleh Kantor Informasi dan Komunikasi dan Karangasem Tool Gate ke 081 236 465 000. 31. Sedangkan jumlah pameran / expo yang diikuti untuk tahun 2013 satu kali Karnaval pada bulan Agustus 2013. 18). Pertanahan. 32. Prosentase luas lahan di Kabupaten Karangasem yang sudah bersertifikat mencapai 69,23% dimana luas lahan bersertifikat adalah 581.217.423

m2

dibandingkan

luas

lahan

keseluruhan

yaitu

839.540.000 m2. 33. Di Karangasem pada tahun 2013 tidak ada penyelesaian Kasus Tanah Negara. 34. Dalam pelayanan Ijin Lokasi, untuk tahun 2013 telah berhasil diterbitkan sebanyak 0 buah ijin lokasi, dan 9 buah penetapan lokasi yang artinya mencapai 100 % dari 0 buah permohonan yang masuk ijin


76

lokasi dan 9 buah ijin penetapan lokasi yang telah diselesaikan tepat waktu. 19). Kesatuan Bangsa dan Politik. 35. Kegiatan pembinaan politik daerah di Kabupaten Karangasem tahun 2013 adalah sebanyak 1 kegiatan. 36. Kegiatan tersebut juga dilaksanakan dalam pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP.1 kegiatan. 20). Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian. 37. Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh Pemda baru 1 sistem yaitu Sistim Manajemen Kepegawaian (Simpeg) . 38. Pemerintah Kabupaten Karangasem sudah melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat namun hasilnya belum ditentukan, ini dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Karangasem. 21). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 39. Prosentase PKK aktif di Kabupaten Karangasem mencapai 100 % dari jumlah

seluruh

PKK

baik

di

Tingkat

Kabupaten

Kecamatan,

Desa/Kelurahan untuk ditingkat Kabupaten dimana PKK aktif berjumlah 48 orang sedangkan jumlah anggotanya 48 orang jadi kesemuanya aktif 40. Begitu juga halnya dengan Posyandu, dimana seluruh Posyandu yang ada di setiap desa dan kelurahan yang berjumlah 671 Posyandu, 70 Pustu, 80 Poskesdes, 12 Pusling

seluruhnya 100% merupakan

posyandu yang masih aktif.

22). Sosial. 41. Di Kabupaten Karangasem terdapat 4 buah sarana sosial baik panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang tersebar di seluruh Kecamatan. 42. Selama tahun 2013, prosentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial mencapai 81,48%, dimana jumlah PMKS yang


77

tertangani adalah 22 PMKS dibandingkan jumlah PMKS seluruhnya 27 PMKS. 43. Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial berjumlah 11 PMKS sedangkan yang

mendapatkan penangnan yaitu mencapai

50%, dari jumlah PMKS seluruhnya, 22 PMKS . 23). Kebudayaan. 44. Selama

tahun

2013,

Pemerintah

Kabupaten

Karangasem

menyelenggarakan festival seni dan budaya sebanyak 2 kali 45. Adapun jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang ada di Kabupaten Karangasem sebanyak 5 46. Sedangkan prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan sudah mencapai 100% dari total Benda, Situs dan Kawasan yang harus dilestarikan. Jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan ada 28 sedangkan total benda situs dan kawasan yang dimiliki daerah 28 24). Statistik. 47. Tahun 2013, sudah disusun dan tersedia Buku Karangasem Dalam Angka Tahun 2012, yang penyusunannya bekerjasama dengan Kantor Statistik Kabupaten Karangasem namun penyelesaiannya rampung setiap bulan september Karangasem Dalam Angka Tahun 2012 sudah rampung. . 48. Buku PDRB Tahun 2012 Kabupaten Karangasem telah tersusun dan telah disampaikan kepada setiap SKPD. 25). Kearsipan. 49. Prosentase penerapan pengelolaan arsip secara baku sudah mencapai 100%, dimana didapat dari jumlah SKPD yang ada yaitu 50 SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku 50 SKPD. 50. Jumlah kegiatan pembinaan petugas pengelola perngarsipan adalah sebanyak 1 kali pata tahun 2013 kegiatan pengelolaan kearsipan tidak didanai namun masalah kearsipan tetap dilakukan walaupun itu hanya berupa pembinaan dan arahan – arahan.

26). Perpustakaan.


78

51. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Daerah Kabupaten Karangasem jumlahnya baru mencapai 16 exp sedangkan jumlah judul koleksi buku yang tersedia di perpustakaan sebanyak 8.000 judul jika jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan dibagi jumlah koleksi huku yang ada di kali 100 persen, maka didapat 70,52%. 52. Sedangkan pengunjung perpustakaan ditargetkan 12 ribu dalam setahun baru mencapai

75 % dimana 8.640 orang pengunjung

perpustakaan selama satu tahun dibandingkan dengan jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani yaitu berjumlah 30% dari jumlah penduduk karangasem 109.202 orang = 32.760 orang

B. URUSAN PILIHAN 1). Kelautan Dan Perikanan 1. Produksi perikanan Kabupaten Karangasem tahun 2013 adalah mencapai 104,3% dimana jumlah produksi ikan 21.394,01 ton sedangkan target daerah sebesar 20.527,30 ton 2. Sedangkan untuk pencapaian konsumsi ikan oleh masyarakat pada tahun 2013 yaitu jumlah konsumsi ikan 29,37 kg/orang sedangkan target daerah 29,8 kg/orang. Capaian kinerja 98,56% 2). Pertanian 3. Adapun produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya adalah :  Produksi padi 74.999,51 dibagi luas panen 12.937 ha = 5,80 ton /ha  Produksi Jagung 18.030,77 dibagi luas panen jagung 7.794 ha = 2,31 ton / ha.  Produksi ubi kayu 99.916,39 dibagi luas panen ubi kayu 5.920 ha = 16,88 Ton/ha.  Produksi Ubi jalar 21.941,02 dibagi luas panen ubi jalar 1.843 ha = 11.91 ton /ha 4. Kontribusi

sektor

pertanian

terhadap

PDRB

Kabupaten

Karangasem tahun 2013 didapat dari jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian sebanyak 1.357.802,97 juta dibagi jumlah total


79

PDRB sebanyak 5.195.588,79 juta sehingga kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2013 sebesar 26,2% 3). Kehutanan. 5. Pelaksanaan Rehabilitasi hutan dan lahan kretis di Kabupaten Karangasem pada tahun 2013 didapat dari luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi 5.390 ha dibagi dengan luas total hutan dan lahan kritis seluas 23.453 dikali 100 % hasilnya 22,98% 6. Kawasan hutan di Kabupaten Karangasem, masih mengalami kendala sehingga setiap saat kemungkinan kebakaran masih terjadi pada tahun 2013 luas kerusakan hutan 60 ha sedangkan luas kawasan hutan 14.260,43 ha sehingga kerusakan hutan terjadi 0,42% 4). Energi dan Sumber Daya Mineral. 7. Sektor pertambangan di Kabupaten Karangasem yaitu berasal dari galian golongan C yang beralatannya sebagaian besar masih bersifat manual. Luas pertambangan liar yang diterbitkan tidak ada menerbitkan

ijin

pertambangan

liar

sedangkan

luas

areal

pertambangan liar 20 ha 8. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Karangasem pada tahun 2013 yaitu 3,8% ini didapat dari jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertambangan sebesar 197.755,26 juta dibagi jumlah total PDRB yaitu sebesar 5.195.588,79 juta dikali 100% 5). Pariwisata. 9. Jumlah kunjungan wisatawan selama tahun 2013 ke Kabupaten Karangasem mencapai 461.515 orang. 10. Adapun kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Karangasem tahun 2013 mencapai 17,6% ini didapat dari jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata sebesar 913.172,27 juta dibagi jumlah total PDRB sebesar 5.195.588,79 juta.

6). Industri


80

11. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Karangasem tahun 2013 adalah sebesar 6,5%, dimana didapat dari jumlah kontribusi dari sektor industri 334.420,89 juta dibagi jumlah total PDRB yaitu 5.195.588,79 juta 12. Disamping itu, jumlah industri di Kabupaten Karangasem pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 0,01 % dimana didapat dari jumlah industri tahun 2012 sebanyak 13.323 dikurangi jumlah industri tahun 2011 sebanyak 13.331 dibagi jumlah industri sampai dengan tahun 2012 7). Perdagangan. 13. Kontribusi

sektor

perdagangan

terhadap

PDRB

Kabupaten

Karangasem tahun 2013 mencapai 17,58 % dimana didapat dari jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan sebanyak 913.172,27 juta dibagi jumlah total PDRB yaitu 5.195.588,79 juta 14. Adapun nilai eksport bersih perdagangan pada tahun 2013 yaitu sebesar 0 milyard 8). Ketranmigrasian. 15. Sesuai dengan kebijakan pemerintah, maka pemerintah Kabupaten Karangasem bekerja sama dengan daerah lain yaitu Sulawesi Tenggara dimana untuk tahun 2013 Karangasem mengirim Transmigrasi Lokal sebanyak 25 KK.


81

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, maka secara umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2013 telah berjalan dengan baik. Namun demikian masih perlu untuk ditingkatkan sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi, dengan demikian kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan. Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2013 semoga dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan koreksi oleh masyarakat sehingga kepedan merupakan bahan pertimbangan dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah, guna peningkatan kinerja pemerintah daerah dimasa yang akan datang.


82

PLAFON ANGGARAN PER SKPD TAHUN ANGGARAN 2013 PLAFON BELANJA LANGSUNG NO

1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

SKPD

2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Dinas Kesehatan BLUD Dinas Pekerjaan Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran. Badan Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Dinas Sosial. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Badan Kest Bgs Politik dan Perlindungan Masyarakat Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Badan Pengendalian Bencana Daerah DPRD Kepala Daerah Bagian Tata Pemerintahan Bagian Hukum Bagian Oraganisasi Bagian Ekonomi Bagian Pengendalian Pembangunan Bagian Kesejahteraan Masyarakat Bag. Humas Bagian Perlengkapan Bagian Umum Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Inspektorat Daerah Kecamatan Karangasem Kecamatan Abang Kecamatan Kubu Kecamatan Bebandem Kecamatan Selat Kecamatan Rendang

PLAFON BELANJA TIDAK LANGSUNG

3. 431,692,380,976.12 32,279,752,756.07 26,984,210,795.30 6,333,680,036.80 2,753,756,253.50 3,441,907,240.50 1,948,109,277.00 2,952,816,848.10 2,260,859,210.30 4,606,836,449.50 1,999,133,637.80 2,808,141,966.50 2,184,878,526.40 3,283,888,983.10 2,099,863,239.71 4,553,211,217.30 1,231,988,472.31 8,912,375,300.00 746,149,987.00 11,868,480,702.10 3,981,835,567.90 2,540,397,640.60 1,851,658,852.31 1,657,881,939.20 1,532,608,030.20 1,639,015,764.00 1,857,647,773.60 2,000,449,830.31

BELANJA PEGAWAI 4. 1,981,330,200.00 908,245,000.00 89,550,000.00 827,490,000.00 782,340,000.00 199,575,000.00 351,430,000.00 137,635,000.00 518,090,500.00 353,050,000.00 412,430,000.00 679,630,000.00 151,695,000.00 1,105,623,000.00 1,567,800,000.00 358,420,000.00 477,710,000.00 146,195,000.00 173,020,000.00 82,855,000.00 83,855,000.00 482,398,000.00 530,415,000.00 83,810,000.00 417,380,000.00 331,888,250.00 842,185,000.00 530,065,700.00 195,989,500.00 59,655,000.00 74,565,000.00 46,905,000.00 56,065,000.00 43,540,000.00 449,400,000.00

BELANJA BARANG DAN JASA 5. 8,424,796,277.00 9,059,011,062.00 18,961,859,000.00 24,572,188,620.00 4,043,577,606.00 8,284,718,950.00 3,022,249,800.00 8,500,656,575.00 3,305,074,600.00 1,608,494,824.00 4,218,533,651.40 1,756,204,100.00 1,161,294,970.00 3,863,722,400.00 3,384,372,475.00 1,078,022,800.00 2,691,089,000.00 841,513,100.00 813,110,000.00 701,950,200.00 2,378,493,500.00 368,263,600.00 4,502,400,000.00 2,390,079,400.00 4,475,216,800.00 7,046,109,750.00 1,665,592,182.00 24,378,532,600.00 1,621,355,950.00 524,942,800.00 567,435,000.00 521,494,000.00 447,270,000.00 511,879,800.00 581,230,000.00

BELANJA MODAL 6. 32,488,450,868.00 3,084,930,281.00 43,280,827,810.00 50,130,239,050.00 551,272,000.00 3,894,198,250.00 186,798,000.00 1,744,354,970.00 711,051,000.00 1,085,146,250.00 1,060,379,358.60 140,960,000.00 66,465,500.00 367,624,000.00 229,685,725.00 475,291,400.00 189,932,000.00 7,500,000.00 49,500,000.00 39,858,800.00 27,869,089,910.00 124,050,000.00 18,935,000.00 46,010,000.00 11,535,724,500.00 544,844,000.00 122,810,000.98 3,644,146,950.00 313,890,000.00 287,355,000.00 294,500,000.00 250,000,000.00 293,930,000.00 298,400,000.00 343,930,000.00

JUMLAH PLAFON BELANJA LANGSUNG 7. 42,894,577,345.00 13,052,186,343.00 62,332,236,810.00 75,529,917,670.00 5,377,189,606.00 12,378,492,200.00 3,560,477,800.00 10,382,646,545.00 4,534,216,100.00 3,046,691,074.00 5,691,343,010.00 2,576,794,100.00 1,379,455,470.00 5,336,969,400.00 5,181,858,200.00 1,911,734,200.00 3,358,731,000.00 995,208,100.00 1,035,630,000.00 824,664,000.00 30,331,438,410.00 974,711,600.00 5,051,750,000.00 2,519,899,400.00 16,428,321,300.00 7,922,842,000.00 2,630,587,182.98 28,552,745,250.00 2,131,235,450.00 871,952,800.00 936,500,000.00 818,399,000.00 797,265,000.00 853,819,800.00 1,374,560,000.00

TOTAL PLAFON BELANJA

8. 474,586,958,321.12 45,331,939,099.07 89,316,447,605.30 81,863,597,706.80 8,130,945,859.50 15,820,399,440.50 5,508,587,077.00 13,335,463,393.10 6,795,075,310.30 7,653,527,523.50 7,690,476,647.80 5,384,936,066.50 3,564,333,996.40 8,620,858,383.10 7,281,721,439.71 6,464,945,417.30 4,590,719,472.31 8,912,375,300.00 746,149,987.00 995,208,100.00 1,035,630,000.00 824,664,000.00 30,331,438,410.00 974,711,600.00 5,051,750,000.00 2,519,899,400.00 16,428,321,300.00 19,791,322,702.10 2,630,587,182.98 32,534,580,817.90 4,671,633,090.60 2,723,611,652.31 2,594,381,939.20 2,351,007,030.20 2,436,280,764.00 2,711,467,573.60 3,375,009,830.31

%

M/TT

9. 40.62 3.88 7.64 7.01 0.70 1.35 0.47 1.14 0.58 0.66 0.66 0.46 0.31 0.74 0.62 0.55 0.39 0.76 0.06 0.09 0.09 0.07 2.60 0.08 0.43 0.22 1.41 1.69 0.23 2.78 0.40 0.23 0.22 0.20 0.21 0.23 0.29

10. 6.85 6.81 48.46 61.24 6.78 24.62 3.39 13.08 10.46 14.18 13.79 2.62 1.86 4.26 3.15 7.35 4.14 0.75 4.78 4.83 91.88 12.73 0.37 1.83 70.22 2.75 4.67 11.20 6.72 10.55 11.35 10.63 12.06 11.01 10.19

PLAFON BELANJA LANGSUNG NO

1. ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

SKPD

PLAFON BELANJA TIDAK LANGSUNG

2. 3. Kecamatan Sidemen 1,624,513,548.20 Kecamatan Manggis 1,955,013,003.20 Kelurahan Karangasem 591,837,813.10 Kelurahan Padangkerta 569,204,812.90 Kelurahan Subagan 685,214,107.40 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 966,042,294.30 Dinas Pendapatan Daerah 12,125,248,486.60 Badan Kepegawaian Daerah 3,089,657,404.60 Bag. Keuangan SKPD 124,101,388,958.25 Kantor Ketahanan Pangan 953,155,978.00 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 1,998,511,262.80 Dinas Komunikasi dan Informatika 1,880,910,160.30 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 1,143,126,923.30 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan HT 5,685,372,995.30 Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan 4,818,072,245.16 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 6,052,881,156.90 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1,932,877,468.20 Total Belanja SKPD

742,176,945,892.04

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG DAN JASA

BELANJA MODAL

JUMLAH PLAFON BELANJA LANGSUNG

TOTAL PLAFON BELANJA

%

M/TT

10. 11.97 12.09 1.37 9.36 7.50 12.58 7.27 10.85 1.49 6.10 2.78 17.19 7.60 9.18 7.82 31.85

4. 55,545,000.00 95,562,000.00 528,510,000.00 271,985,000.00 220,995,000.00 174,477,370.00 373,865,000.00 512,692,000.00 67,593,000.00 1,662,725,000.00 147,620,000.00 85,539,500.00 208,115,000.00 141,990,000.00 384,085,000.00 217,320,000.00

5. 477,960,700.00 470,864,000.00 200,159,870.00 156,091,000.00 174,541,700.00 995,885,410.00 5,668,741,850.00 2,765,204,600.00 1,174,118,500.00 6,063,361,351.82 947,225,000.00 1,069,813,456.00 7,596,350,660.00 7,193,124,315.00 9,118,853,460.79 2,785,261,400.00

6. 293,400,000.00 346,850,000.00 18,319,500.00 103,000,000.00 87,589,250.00 307,392,970.00 1,423,393,800.00 775,337,900.00 33,096,500.00 631,810,300.00 85,205,000.00 477,075,800.00 1,110,192,000.00 1,228,519,000.00 1,319,412,800.00 2,306,509,450.00

7. 826,905,700.00 913,276,000.00 746,989,370.00 531,076,000.00 483,125,950.00 1,477,755,750.00 7,466,000,650.00 4,053,234,500.00 1,274,808,000.00 8,357,896,651.82 1,180,050,000.00 1,632,428,756.00 8,914,657,660.00 8,563,633,315.00 10,822,351,260.79 5,309,090,850.00

8. 2,451,419,248.20 2,868,289,003.20 1,338,827,183.10 1,100,280,812.90 1,168,340,057.40 2,443,798,044.30 19,591,249,136.60 7,142,891,904.60 124,101,388,958.25 2,227,963,978.00 10,356,407,914.62 3,060,960,160.30 2,775,555,679.30 14,600,030,655.30 13,381,705,560.16 16,875,232,417.69 7,241,968,318.20

9. 0.21 0.25 0.11 0.09 0.10 0.21 1.68 0.61 10.62 0.19 0.89 0.26 0.24 1.25 1.15 1.44 0.62

20,680,849,020.00

209,130,292,666.01

196,319,184,893.58

426,130,326,579.59

1,168,307,272,471.63

100

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( ILPPD ) KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2013 PEMERINTAHAN KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2014

Recommend Documents