INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2014

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2014

IR. MAJU ILYAS PADANG WAKIL BUPATI PAKPAK BHARAT

REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA BUPATI PAKPAK BHARAT

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2014 Salam Sejahtera Njuah-Njuah Banta Karina I. PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya dan karunia-Nya, sehingga Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Tahun Anggaran 2014 dapat diinformasikan kepada masyarakat sesuai waktu yang ditetapkan. Penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(ILPPD),

merupakan

perwujudan

tanggung

jawab

dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk memberikan informasi atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2014 kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Pemerintah,

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban

Daerah

(LKPJ)

kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat. Adapun tata cara penyampaian ILPPD kepada masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 1


Indonesia Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tata Cara Peyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari masyarakat Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pakpak Bharat. II. PENDAHULUAN A. Gambaran Umum Daerah Luas Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat adalah 121.830 Ha. (1.218,30 Km2), terletak di wilayah pantai barat Sumatera Utara yaitu pada 2.000 – 3.000 Lintang Utara dan 96.000 – 98.000 Bujur Timur dengan ketinggian berkisar antara 250 – 1.400 meter di atas permukaan laut. Secara administratif Kabupaten Pakpak Bharat terdiri dari 52 Desa dalam 8 (delapan) Kecamatan dengan jumlah penduduk pada tahun 2014 sebanyak 53.212 jiwa. Adapun batas wilayah Kabupaten Pakpak Bharat adalah sebagai berikut:  Sebelah timur berbatasan dengan

: Kecamatan Dairi

dan

Parbuluan

Kabupaten

Harian

Kabupaten

Samosir.  Sebelah barat berbatasan dengan

: Kabupaten

Aceh

Singkil

Propinsi

Nanggroe Aceh Darussalam.  Sebelah utara berbatasan dengan

: Kecamatan Silima Pungga- Pungga, Kecamatan Lae Parira, Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.

 Sebelah selatan berbatasan dengan

: Kecamatan Tara Bintang Kabupaten Humbang

Hasundutan

dan

Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah. B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), merupakan informasi jernih tentang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2014, dan memiliki makna khusus, karena capaian kinerja yang dilaporkan di dalamnya menunjukkan catatan kemajuan (progress report) pada tahun keempat dari serangkaian rencana pembangunan yang telah ditetapkan dalam

rangka

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

(RPJMD)

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2010-2015. Oleh karena itu, 2


realisasi kinerja pada tahun ke-empat ini, diyakini akan memacu pencapaian kinerja yang lebih baik lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Lebih dari itu, capaian kinerja ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2014, yang merupakan tahun ke-empat dari rangkaian upaya untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yaitu: VISI : Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, Kabupaten Pakpak Bharat menetapkan Visi dan Misi dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adapun Visi Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2010-2015 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Pakpak Bharat adalah: “TERWUJUDNYA SEJAHTERA

MASYARAKAT

SERTA

KABUPATEN

KEPEMIMPINAN

YANG

PAKPAK ADIL

BHARAT

DAN

YANG

DEMOKRATIS

DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL YANG BERFOKUS KEPADA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT, SUMBER DAYA MANUSIA (SDM), ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI SERTA KESEHATAN DENGAN MENJUNJUNG TINGGI NILAI BUDAYA PAKPAK DAN AGAMA” Kepemimpinan

yang

adil

dan

demokratis,

pemerintahan

yang

profesional dan masyarakat yang sejahtera dimaksudkan bahwa diantara ketiga komponen strategis diupayakan terjadi sinergitas dan masing-masing harus menyadari peran, hak dan kewajibannya secara proporsional dan harmonis. Ketiga komponen strategis tersebut harus dilandasi kesadaran akan kesetaraan dan berdiri pada posisi yang proporsional dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Bharat yang sejahtera (nduma). Masyarakat yang sejahtera (nduma) adalah masyarakat yang kita cita-citakan bersama yaitu masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup layak, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kehidupan sosial lainnya. MISI Untuk mewujudkan visi tersebut disusun misi Kabupaten Pakpak Bharat sebagai berikut: 1. Mewujudkan percepatan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat; 3


2. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, kreatif dan fasilitatif; 3. Meningkatkan dan memantapkan kualitas pendidikan masyarakat; 4. Meningkatkan dan memantapkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat; 5. Memantapkan tata hubungan yang dinamis dengan pemerintah atasan dan kerjasama saling menguntungkan dalam peningkatan aksesibilitas dengan daerah lain, khususnya yang berbatasan langsung; 6. Meningkatkan iklim keterbukaan dan partisipatif dalam sistem sosial dan birokrasi; 7. Meningkatkan sinergitas para pihak dalam pemberdayaan masyarakat; 8. Meningkatkan kualitas hidup dan menguatkan peran perempuan dalam pembangunan; 9. Mewujudkan komitmen bersama dalam penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen; 10. Mengembangkan hubungan yang dinamis dengan masyarakat Pakpak perantau; 11. Menjadikan budaya Pakpak sebagai landasan dalam kebijakan publik; 12. Mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam menggali sumber pendapatan asli daerah. Dengan

penyampain

Informasi

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (ILPPD) ini, diharapkan masyarakat dapat melihat dan memahami

gambaran

pelaksanaan

penyelenggaraan

Pemerintahan

Kabupaten Pakpak Bharat sesuai prioritas kebijakan umum pembangunan daerah selama Tahun Anggaran 2014. Selanjutnya

melalui

media

ini

disampaikan

Informasi

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2014, yang sistematika penyampaiannya diawali dengan Kinerja Keuangan, Kemudian Kinerja Menurut Urusan Pemerintahan atau Prioritas Pembangunan, dan diakhiri dengan penjelasan tentang Indikator Kinerja

Makro

Pembangunan

sebagai

akumulasi

atas

seluruh

kinerja

Pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat sampai dengan Tahun 2014.

4


III. PEMBAHASAN A. KINERJA KEUANGAN DAERAH I. Pendapatan Daerah Kinerja Pendapatan Daerah, terealisasi sebesar Rp. 464.911.514.057,30 (Empat ratus enam puluh empat milyar Sembilan ratus sebelas juta lima ratus empat belas ribu lima puluh tujuh koma tiga puluh rupiah) atau 99,32% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 468.054.189.753,00 (Empat ratus enam puluh delapan milyar lima puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah). Realisasi dimaksud dikontribusikan oleh tiga sumber Pendapatan Daerah yaitu: (1) Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 16,514,138,426.30 (Enam belas milyar lima ratus empat belas juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh enam koma tiga puluh rupiah) atau 144,86% Dari target yang diharapkan sebesar Rp. 11,399,833,932,-

(Sebelas milyar tiga

ratus sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) PAD tersebut terdiri dari Penerimaan Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. (2) Dana Perimbangan Dana Perimbangan realisasi sebesar Rp.368.169.281.564 (Tiga ratus enam puluh delapan milyar seratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) atau sebesar 94,20% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 390.865.977.669.- (Tiga ratus sembilan puluh milyar delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah, Pendapatan Dana Perimbangan tersebut, terdiri dari pendapatan Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. (3) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp. 12,563,644,814,- (Dua belas milyar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus empat belas rupiah) atau 153,05% dari target yang ditetapkan Rp. 8,208,618,000,- (Delapan milyar dua ratus delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) lain-lain pendapatan Daerah tersebut, terdiri dari Pendapatan Hibah, Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian, Bantuan Keuangan dari Propinsi atau

5


Pemerintah Daerah, Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi dan Pemerintah,Dana Alokasi serta Dana Transfer Lainya. Kinerja

dimaksud

menunjukkan

bahwa

Pemerintah

Kabupaten

Pakpak Bharat sangat serius untuk memenuhi dana pembangunan, demi terpenuhinya anggaran belanja daerah untuk merealisasikan program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan. II. Belanja Daerah Kinerja Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp.417,488,470,196.00 ,(Empat ratus tujuh belas milyar empat ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) atau 80,65 % dari anggarannya sebesar Rp. 517,627,251,715.74 (Lima ratus tujuh belas milyar enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima belas koma tujuh puluh empat rupiah). III. Pembiayaan Daerah Realisasi Pembiayaan Daerah tercapai 100%, yaitu sebesar 49,573,061,962.74 (Empat puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh dua koma tujuh puluh empat rupiah). Pembiayaan ini bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Dari Tahun Sebelumnya (SILPA). Dengan demikian sesungguhnya Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

senantiasa

berupaya

untuk

memenuhi

kebutuhan

dana

pembangunan yang terus meningkat setiap tahun anggaran serta menjaga kesinambungan pembiayaan pembangunan pada tahun berikutnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. B. KINERJA URUSAN PEMERINTAH Kinerja yang berkenaan dengan urusan Pemerintahan atau prioritas pembangunan pada tahun anggaran 2014, sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Derah (RKPD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2014 yaitu Terdapat 8 (delapan) Prioritas Pembangunan Pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang telah dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, diukur berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK), realisasinya sebagai berikut:

6


1. Peningkatan mutu dan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat. Peningkatan mutu pendidikan adalah hal mutlak yang harus dilaksanakan,

karena

konsep

teknis

penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dilaksanakan

secara

terintegrasi dan sangat dinamis, sehingga harus dilakukan

adaptasi

secepat

mungkin.

Demikian juga dengan aksesibilitas pendidikan, dimana

banyak

faktor

yang

menjadi

indikator

tidak

terlaksananya

aksesibilitas ini. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat terus melakukan terobosan-terobosan untuk mengatasi hal ini walaupun secara bertahap, sehingga fokus prioritas tahun 2014 adalah pada peningkatan mutu dan pemerataan, serta pelayanan pendidikan, sehingga dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitas pendidikan di Kabupaten Pakpak Bharat Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan pada tahun 2014, dilaksanakan dengan beberapa sasaran yaitu meningkatnya kualitas pendidikan, meningkatnya relevansi pendidikan, meningkatnya manajemen berbasis

sekolah,

meningkatnya

meningkatnya

ketersediaan

fasilitas

fasilitas

pendidikan penunjang

anak

usia

pendidikan

dini, dan

meningkatnya kompetensi tenaga pendidikan dan non pendidikan. Meningkatnya

mutu

dan

aksesbilitas

pendidikan

terlihat

dari

meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM). Pada Tahun 2014 APK/APM untuk SD/MI/Paket A mencapai 99,08 %, terdapat penurunan dibandingkan tahun 2013 yakni 99,09 %. Peningkatan APM juga dicapai jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B dari 98,15 % menjadi 98,21 %, dan SMA/SMK/MA/Paket C dari 98,50 % menjadi 98,54 %. Angka kelulusan tetap bertahan di angka yang membanggakan. Angka Kelulusan (AL) SD/MI pada tahun 2013 sebesar 100 % dan di tahun 2014 tetap di angka 100 %. Pada tingkat SMP/MTs tetap dengan AL yang sama

dengan

tahun

sebelumnya

yaitu

100

%

dan

pada

tingkat

SMA/SMK/MA tetap dengan tahun sebelumnya yaitu 100 %.

7


Untuk Angka Melanjutkan (AM) mengalami penurunan, AM dari SD/MI ke SMP/MTs tahun 2013 mencapai 115,61 % dibandingkan tahun 2014 yang hanya 108,02 %. Untuk AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA juga mengalami penurunan dari 95,52 % pada tahun 2013 menjadi 90,59 % pada tahun 2014. Sedangkan untuk kualifikasi guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV terdapat peningkatan dari 68,30 % di tahun 2013 menjadi 68,66 % di tahun 2014. Hal positif lainnya adalah data Angka Putus Sekolah (APS). Pada jenjang SD/MI di tahun 2013 berada pada persentase 0 % demikian juga di tahun 2014 tetap 0%. Pada jenjang SMP/MTs tetap dengan APS yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu 0 % dan pada jenjang SMA/SMK/MA tetap seperti tahun sebelumnya yaitu 0 %. 2.

Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan; Peningkatan dan

kualitas

pelayanan di

sektor

kesehatan

dilakukan

dengan

berbagai

terobosan-terobosan. Selain

meningkatkan

kualitas

sumber

manusia,

daya juga

meningkatkan

sarana

dan prasarana yang ada di RSUD dan Puskesmas beserta

jaringannya,

serta

memberikan

pelayanan

kesehatan

bagi

masyarakat kurang mampu. Derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain dari indikator cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan yang pada tahun 2013 pada angka 56,84 % sedangkan untuk tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 73,34 %. Indikator yang lain adalah Desa UCI (Universal Child Immunization) dimana tidak ada lagi penambahan dikarenakan seluruh desa di kabupaten pakpak bharat telah melaksanakan program Desa UCI ( Universal Child Immunization). Indikator penemuan dan perawatan balita gizi buruk menunjukkan penurunan yang signifikan, dimana pada tahun 2013 terdapat 12 orang balita gizi buruk yang ditemukan dengan capaian kinerja 100%, sedangkan di tahun 2014 hanya terdapat 7 orang dengan capaian kinerja tetap 100 %. 8


penemuan dan penanganan penderita TBC BTA tahun 2013 terdapat 89 orang dengan capaian kinerja 109,88%, dan untuk di tahun 2014 terdapat 66 orang dengan capaian kinerja 77, 65%. Kemudian penemuan dan penanganan penyakit DBD pada tahun 2013 dapat ditangani dengan baik, dimana jumlah penderita DBD pada tahun 2013 terdapat 5 orang dengan capaian kinerja 100 %, sedangkan di tahun 2014 jumlah penderita DBD sebanyak 16 orang dengan capaian kinerja 100%, artinya semua penderita DBD tahun 2014 dapat ditangani walaupun secara kuantitas jumlah pasiennya meningkat. Dengan adanya peningkatan penyelesaian kasus penyakit di atas menunjukkan peningkatan pelayanan kesehatan dan kualitas kesehatan pada masyarkat Pakpak Bharat. Dalam hal Pelayanan rujukan masyarakat miskin ke sarana kesehatan, terdata adanya peningkatan jumlah rujukan dimana tahun 2013 berjumlah 451 pasien menjadi 2.310 di tahun 2014, peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran

masyarakat dalam hal penggunaan fasilitas

kesehatan untuk mengatasi permasalahan kesehatan mereka, kemudian di dorong oleh semakin banyaknya masyarakat kabupaten Pakpak Bharat yang terakomodasi dalam BPJS. 3.

Peningkatan perekonomian masyarakat yang berbasis agribisnis; Peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat di berbagai sektor dipacu dengan berbagai stimulan. Kabupaten Pakpak

Bharat

yang

mengandalkan

sektor

pertanian

tentunya

perhatian

penuh

memiliki terhadap

sektor ini, seperti pemberian bantuan kepada masyarakat serta

pemeliharaan

pembangunan

dan

infrastruktur

pertanian yang tidak dapat dikesampingkan. Dalam rangka melaksanakan program pemerintah pusat dalam hal ketahanan pangan, pemerintah Pakpak Bharat juga terus berusaha meningkatkan produktivitas bahan pangan.

Untuk produktivitas padi

sebagai bahan pangan utama lokal mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, tahun 2013 produktivitas padi sebanyak 7.790.850 ton, atau 9


152,561 Kg per penduduk per tahun, sedangkan tahun 2014 produktifitas padi sebanyak 7.825.050 atau 147,054 kg per penduduk per tahun. Dalam upaya meningkatkan produksi ikan telah tercapai produksi sebanyak 23,36 ton dari target 25 ton pada tahun 2014. Sedangkan untuk tingkat konsumsi ikan tidak ada kenaikan antara tahun 2013 sampai tahun 2014, tetap berada di angka 163,536 kg dari target 327.072 dengan capaian kinerja 50%. Selain komoditi di atas, beberapa komoditi unggulan lainnya juga mengalami katan

pening-

produktivitas.

Seperti

komoditas

gambir 2013

pada

tahun

sebanyak

ton

1.445

mengalami

peningkatan di tahun 2014 menjadi 1.880, 50 ton,

kemudian

komoditas nilam juga mengalami peningkatan,

dimana

pada tahun 2013 produksinya sebesar 9,19 ton menjadi 10,30 ton di tahun 2014. Hal yang membanggakan juga terlihat di komoditi kopi arabika, tahun 2013 produktivitasnya sebesar 343,40 ton meningkat menjadi 347, 80 ton di tahun 2014. Peningkatan komoditas-komoditas ini secara garis besar disebabkan oleh 2 (dua) hal, yang pertama adalah adanya intensifikasi dengan memaksimalkan

lahan

yang

sudah

ada,

tetapi

didukung

dengan

pengolahan tanah, pemupukan, dan perawatan yang ekstra. Sedangkan yang kedua adalah ekstensifikasi, dimana adanya penambahan luas areal lahan pertanian/perkebunan. 4.

Pengembangan Investasi, Koperasi dan UMKM, Industri, dan Perdagangan; Sesuai dengan judulnya, sasaran prioritas ini tentunya harus dapat digambarkan secara kualitatif dan kuantitatif melalui peningkatan investasi, tumbuhnya koperasi dan UMKM serta tersedianya prasarana perdagangan yang representatif. Dalam hal

investasi ataupun penanaman modal, pemerintah

Kabupaten Pakpak Bharat terus berupaya menghadirkan para investor untuk mempercepat proses pembangunan, ekplorasi sumber daya alam yang 10


layak ditawarkan pun terus dilakukan. Realisasi investasi tahun 2013 sebesar 18.550.000.000, kemudian realisasi investasi tahun 2014 sebesar 15.525.847.889 dengan capaian kinerja kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN sebesar 19,48%. Sementara dalam pengembangan Koperasi dan UMKM, pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat terus

mengupayakan dan mengadakan

pembinaan supaya koperasi dan UMKM yang ada lebih aktif dan produktif, bahkan

apabila

dibutuhkan

pemerintah

Kabupaten

mendorong pembentukan koperasi maupun UMKM

Pakpak

Bharat

yang baru dengan

harapan memberikan manfaat dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Jumlah pada

koperasi

tahun

2013

72

unit,

sebanyak mengalami

peningkatan

di tahun 2014 menjadi 74 unit,

demikian

juga

UMKM

yang

dengan mengalami

peningkatan

yang

signifikan,

dimana

pada

tahun

2013

berjumlah 1.290 dan tahun 2014 berjumlah 1.339. Peningkatan ini tentunya diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat khusunya yang terlibat di dalamnya, sehingga keberadaan koperasi dan UMKM bukan hanya sebagai angka statistik semata, tetapi lebih dari itu diharapkan menjadi media yang mempermudah bahkan menjadi sumber kesejahteraan dimaksud secara langsung. Sektor industri dengan jumlah 264 industri di tahun 2013 juga mengalami peningkatan

dari

tahun

sebelumnya

yang

berjumlah

248

(belum

menggunakan data tahun 2014), dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 0,48 % atau sebesar 951.450.000 dari total PDRB 196.125.860.000. Sedangkan

sektor

perdagangan

juga

memberikan

peningkatan

kontribusi terhadap PDRB, dimana pada tahun 2013 kontrbusi yang diberikan sebesar 11,50% atau sebesar 21.3030.170.000 dari total PDRB sebesar 185.261.270.000, kemudian kontribusi yang diberikan pada tahun 2014 adalah sebesar 28,46% atau 55.832.520.000 dari total PDRB 196.125.860.000. Seluruh peningkatan yang terjadi dalam usaha pengembangan Investasi, Koperasi dan UMKM, Industri, dan Perdagangan tentunya diraih 11


dengan kerja keras dengan konsep yang matang, sehingga perolehan realisasi atau target dapat tercapai, dan diharapkan menjadi sebuah indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat. 5. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; Penanggulan kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembangunan yang sangat penting difokuskan pada pemberdayaan dan kemandirian ekonomi masyarakat miskin. Grafik tingkat kemiskinan di Kabupaten Pakpak Bharat dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, tahun 2010 jumlah penduduk miskin sebesar 13,81 %, tahun 2011 sebesar 13,16 %, tahun 2012 sebesar 12,40 % dan tahun 2013 sebesar 11,28 %. Peningkatan pemenuhan kebutuhan layanan dasar meliputi akses pendidikan , kesehatan, air minum dan sanitasi serta kualitas perumahan permukiman (Rumah Layak Huni) terus dilakukan. Penambahan bus sekolah dan pemberian beasiswa bagi anak sekolah merupakan program yang sangat

didukung

oleh

masyarakat

karena

langsung

menyentuh

kebutuhannya, demikian juga dengan layanan air minum dan sanitasi. Tahun 2014 rumah tangga bersanitasi berjumlah 250 kk, dan rumah tangga pengguna air bersih berjumlah 6.432 kk. Hal ini tercapai tentunya dengan adanya pembinaan dan himbauan pemerintah untuk menyadarkan masyarakat dalam upaya menciptakan pola hidup sehat. Pembangunan

sarana

dan

prasarana

untuk

membuka

akses

perekonomian produktif dari desa juga terus dilakukan secara bertahap, upaya ini dilakukan untuk membuka kantung-kantung kemiskinan yang selama ini belum terjangkau, sehingga target untuk penanggulangan atau pengurangan jumlah penduduk miskin semakin cepat

terealisasi. Data

pembangunan ini dapat dilihat dalam pembahasan pembangunan infrstruktur. 6. Pembangunan Infrastruktur Yang Proporsional dan Berkelanjutan; Pembangunan

infrastruktur

difokuskan

kepada

percepatan

pengembangan sarana dan prasarana yang mantap dan handal untuk mendukung perekonomian, sosial, budaya, pengembangan wilayah serta pusat pertumbuhan yang berkelanjutan.

12


Adapun sasaran prioritas ini antara lain dipenuhinya infrastruktur jalan kabupaten yang hingga pada tahun 2014 sepanjang 608, 150 KM dengan jalan kondisi baik sepanjang 483, 269 KM. Keadaan ini meningkat dari tahun sebelumnya, dimana panjang jalan kabupaten di tahun 2013 adalah 602,05 KM

dengan

kondisi

baik

sepanjang 453,657 KM. Untuk

meningkatkan

produktivitas hasil pertanian tentunya

harus

dengan

didukung infrastruktur

pertanian yang baik. Untuk itu pemerintah Kabupaten Pakpak

Bharat

terus

mengupayakan pembangunan irigasi

dan

jaringan mengalokasi

biaya untuk biaya perbaikan serta perawatan jaringan tersebut. Total luas irigasi kabupaten adalah seluas 7.424 Ha dengan kondisi baik seluas 1,924 Ha. Perbaikan terhadap Irigasi dengan kondisi kurang baik akan terus diusahakan secara bertahap tiap tahunnya dan tentunya dilakukan secara merata. Dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana perumahan pemukiman sehat bagi masyarakat dapat dikatakan bahwa Kabupaten Pakpak Bharat sampai saat ini berhasil, hal ini terlihat dari data dari tahun ke tahun yang menunjukkan

tidak

adanya

kawasan

kumuh

di

sepanjang

wilayah

Kabupaten Pakpak Bharat. Selain hal di atas, keterpaduan antar-sektor, antar-wilayah, dan antarpelaku dalam upaya memanfaatkan ruang, dan bangunan yang serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan juga terus diupayakan dalam rangka percepatan pengembangan sarana dan prasarana, sehingga infrastruktur diharapkan secara nyata memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian. 7. Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata; Kabupaten

Pakpak

Bharat

tetap

menjaga

dan

melestarikan

kebudayaan Pakpak untuk menjaga kelestarian tersebut Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat berperan aktif dalam mendukung berbagai kegiatan festival seni dan budaya di tahun 2014 antara lain : 13


1. Lomba memasak makanan tradisional 2. Lomba membayu kembal Tidak ketinggalan juga Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat ikut serta dalam mendukung sarana seni dan budaya di Kabupaten Pakpak Bharat, adapun

jumlah

sarana

yakni: 1. Sanggar Tari Nina Nola; 2. Sanggar Tari Takinunu; 3. Sanggar Tari SMAN 1 Salak; 4. Sanggar Tari Mangaleap; 5. Sanggar Tari SMK PGGS; 6. Sanggar Tari History di Sukarame; 7. Sanggar Tari Mbinalun di Kecamatan STTU Jehe; 8. Sanggar TAMPAK (Tari dan Motcak Pakpak) di Singgabur. Hasil kegiatan untuk pengembangan kelestarian seni, budaya dan pariwisata antara lain berupa terkelolanya daya tarik wisata Kabupaten Pakpak Bharat yang meliputi objek wisata alam air terjun Lae Une, air terjun Lae Mbilulu dan Eluh Beru Tinambunen yang pengunjungnya meningkat signifkan. Demikian juga dengan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki daerah dengan jumlah 63 tetap dirawat dan dilestarikan. Hal ini juga menjadi daya tarik sendiri kepada para pengunjung. Sebagai daerah yang memiliki beragam seni budaya, telah dilakukan upaya penanganan urusan kebudayaan antara lain dengan Menunjukkan Jumlah pameran/expo pada tahun 2014, antara lain : 1. Pameran Pembangunan Teknologi Tepat Guna; 2. Pameran pada Pekan Raya Sumatera Utara. Untuk mempermudah akses terhadap lokasi wisata dan situs-situs budaya lainnya, dilakukan juga berbagai upaya seperti pembuatan jalan dan pembersihan lokasi, mencetak lealflet yang menunjukkan gambar, lokasi wisata dan peta, sehingga mempermudah pengunjung untuk mencapai tujuan-tujuan dimaksud.

14


8. Reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Peningkatan tata kelola pemerintahan, penataan ketatalaksanaan, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, peningkatan efektivitas pengawasan dan peningkatan akuntabilitas merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang dilaksanakan di kabupaten Pakpak Bharat dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan publik. Adanya regulasi yang jelas dalam mendukung tata kelola organisasi yang

dimiliki

Kabupaten

Pakpak

Bharat

sebagai

pedoman

dalam

menyelenggarakan pelayanan publik membuktikan adanya komitmen kuat untuk mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Regulasi tersebut antara lain: 1. Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 2. Perbup Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat; 3. Perbup Nomor 36 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Pakpak Bharat. 4. Perbup Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata cara Pengikutsertaan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 5. Perbup Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Peyelenggaraan Pelayanan Publik; 6. Perbup Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik; 7. Perbup Nomor 40 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penanganan Pengaduan Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 8. Perbup Nomor 41 Tahun 2014 tentang Gugus Kendali Mutu, Pola Pelayanan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pelayanan Publik. Regulasi ini kemudian di dukung oleh penerapan ISO 9001:2008, penerapan konsep ini merupakan hal yang membanggakan karena selain dilaksanakan secara terintegrasi, juga merupakan yang pertama di provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melalui 7 (tujuh) SKPD dan 2 (dua) UPT Front Line yaitu Dinas Dukcatpil, Dinas Pendidikan, SMP N 1 Salak, KP2SP-PM, Dippekade, Dinas Kesehatan, Puskesmas Siempat Rube, Kecamatan Salak, dan Rumah Sakit Umum Daerah Salak telah berhasil mendapatkan Sertifikat SMM ISO 9001:2008 dari Badan Sertifikasi TUV-Nord kepada Bupati Pakpak Bharat yang disaksikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB). Sedangkan di tahun 2014 terdapat 7 (tujuh) SKPD dan 2 (dua) UPT backline yang menyusul mendapatkan sertifikasi dan telah diuji juga oleh Badan 15


Sertifikasi TUV-Nord, yaitu Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, Dinas Perhubungan, Pariwisata, Pertamanan, Kebersihan, Badan Penanganan Bencana Daerah, Kecamatan Siempat Rube, Puskesmas Sukaramai, dan SMA Negeri I Salak. Dalam

hal

perwujudan akutabilitas dilakukan melalui

program

pengembangan sistem pelaporan kinerja dengan produk LPPD dan LAKIP. Pada tahun 2014 LPPD dan LAKIP menjadi produk yang membanggakan.

Predikat

Penyusunan

LAKIP

mendapatkan

predikat

CC

(Cukup Baik) dan Penyusunan LPPD

juga

mendapatkan

predikat yang membanggakan dimana

LPPD

Kabupaten

Pakpak Bharat mendapatkan peringkat ke- 3 (tiga) se-provinsi Sumaterea

Utara. Semua

ini

adalah

bentuk

kesungguhan

aparatur

pemerintahan dari seluruh SKPD dalam melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan serta tugas pembantuan yang dilimpahkan kepada daerah serta untuk

peningkatan

pelayanan

kepada

masyarakat

dalam

bentuk

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Goverment). C. KINERJA INDIKATOR MAKRO Kinerja dari indikator makro pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2014 antara lain: Angka Melek Huruf (AMH) berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2014 sebesar 99,31 %, kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Pakpak Bharat yang berumur 15 Tahun keatas dapat dikatakan mampu dibebaskan dari tiga buta yaitu buta pengetahuan dasar, buta bahasa indonesia dan buta huruf latin. Perkembangan pendapatan perkapita pada tahun 2013 sebesar 11.376.694,67 rupiah pertahun atau 31.169,03 rupiah per hari dengan kenaikan sebesar 1.376.694,55 dari tahun 2012. Besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku berfungsi untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan besaran PDRB atas dasar harga konstan berguna untuk melihat laju pertumbuhan 16


perekonomian secara keseluruhan. Pada tahun 2013 PDRB Kabupaten Pakpak Bharat atas dasar harga berlaku mencapai Rp.479,46 miliar, sedangkan berdasar atas dasar harga konstan 2000 tercapai sebesar Rp.196,12 miliar. Pada tahun 2013, sektor pertanian mendominasi struktur PDRB paling besar di Kabupaten Pakpak Bharat yaitu sebesar 64,30%. Sedangkan sektor yang menjadi penyumbang terkecil untuk nilai PDRB Kabupaten Pakpak Bharat adalah sektor pertambangan dan penggalian, yaitu 0,05%. Besarnya sumbangan masing-masing sektor perekonomian dalam menciptakan laju pertumbuhan ekonomi Pakpak Bharat pada tahun 2012 sebesar 5,86%. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor jasa-jasa yaitu sebesar 11,88%. Pertumbuhan tertinggi selanjutnya terdapat pada sektor pengangkutan dan komunikasi yaitu sebesar 7,69%. Pertumbuhan tertinggi ketiga terdapat pada sektor bangunan sebesar 6,92%. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada sektor Industri pengolahan yaitu sebesar 3,61%. Selain

keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2014, terdapat

pula prestasi yang diraih Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang merupakan

wujud

pengakuan

nyata

dari

berbagai

kalangan,

baik

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yakni : 1. Perdesaan Sehat 2014 Award dari Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi; 2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan dari BPK-RI; 3. Peringkat

3

Se-Provinsi

Sumatera

Utara

atas

capaian

kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Kementrian Dalam Negeri RI tahun 2014; 4. Penghargaan Kabupaten Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan Ham tahun 2014. D. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN Dalam

rangka

penyelenggaraan

tugas

umum

pemerintahan,

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah menjalin kerjasama antar daerah yaitu kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah serta dengan pihak ketiga. Kerjasama antar daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektifitas, sinergis dan saling menguntungkan. Kerjasama antar daerah dituangkan dalam bentuk Peraturan Bersama Kepala Daerah, nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU), kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama:

17


Naskah kerjasama antar daerah yang telah ditanda tangani dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014 antara lain : 1.

Perjanjian kerjasama dengan BPJS tentang Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;

2.

Perjanjian kerjasama bagian umum dengan PT.POS Indonesia tentang perjanjian kerjasama PBB;

3.

Perjanjian kerjasama dengan KPU tentang penyelenggaraan sosialisasi Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilu Presiden/Wapres Republik Indonesia Tahun 2014;

4.

Perjanjian kerjasama dengan KONI tentang Kerjasama Hibah;

5.

Perjanjian kerjasama BAPPEDA dengan Conservation International;

6.

Perjanjian kerjasama dengan Panwas tentang Kerjasama Hibah kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pakpak Bharat

7.

Perjanjian kerjasama dengan BPJS tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2014;

8.

Perjanjian kerjasama dengan Bank Sumut tentang akses data transaksi rekening pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat secara online;

9.

Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dengan PT. QIMS INTRASINDO tentang Konsultasi ISO 9001:2008.

E. TUGAS PEMBANTUAN Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2014 menerima tugas pembantuan yang seluruhnya berasal dari Pemerintah Pusat. Dari pelaksanaan tugas pembantuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah mengupayakan/menyediakan dana pendampingan walaupun besarnya masih sangat terbatas. Hal ini dilakukan agar tugas-tugas pembantuan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar serta dapat memperoleh hasil yang optimal sehingga dapat dirasakan serta bermanfaat bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. Pelaksanaan tugas pembantuan tahun 2014 antara lain digunakan untuk: a. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; b. Program Pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman; dan c. Program Bina Gizi dan Kesehatan Anak. 18


4. PENUTUP Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah kita capai bersama, baik yang telah dikontribusikan oleh eksekutif, legislatif dan peran serta masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat sepanjang tahun anggaran 2014 yang lalu. Berbagai prestasi dan keberhasilan telah dilakukan/dijelaskan diatas, diharapkan akan menjadi pemacu bagi kita semua dalam mengarahkan upaya-upaya perbaikan pada

tahun

yang

akan

datang,

baik

pada

tahap

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan maupun pada tahapan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja pada tahun berikutnya. Kami menyadari bahwa capaian kinerja yang telah ditetapkan menurut target tahun ke-dua dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, diakui masih banyak yang harus segera diatasi dan dibenahi bersama. Beberapa

permasalahan

menghadang pengangguran

pada

dan

tantangan

tahun-tahun

terbuka,

jumlah

yang

mendatang, penduduk

cukup

berat

diantaranya

miskin,

laju

masih

masalah

pertumbuhan

penduduk, tingkat indeks pembangunan manusia (IPM), masih rendahnya kemampuan daya beli masyarakat, permasalahan pelayanan sosial, seperti penanganan

bencana

alam,

penyakit

masyarakat,

kesenjangan

pembangunan fisik wilayah dan pelayanan publik yang masih dirasakan belum optimal. Rencana tindak lanjut tersebut, tentunya memerlukan penanganan yang sungguh-sungguh melalui sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagaimana telah tercantum dalam prioritas pembangunan yang sudah digariskan dalam RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 20102015,

dimana

kesemuanya

akan

dilakukan

secara

konsisten

dan

berkesinambungan hingga akhir periode. Keseluruhan pencapaian yang telah diraih tidak terlepas dari itikad baik, kerja keras dan partisipasi dari semua pihak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat. Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2014 ini disampaikan sebagai penutup Pimpinan beserta segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

menyampaikan

ucapan

terimakasih

kepada

seluruh

lapisan

masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat yang telah berpartisipasi aktif dalam mensukseskan pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat, disertai harapan dan do’a semoga upaya kita bersama menjadi nilai ibadah dihadapan Tuhan Yang Maha Esa serta senantiasa untuk terus membangun dan 19


meningkatkan kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Akhir kata kami ucapkan terimakasih. Njuah-Njuah Banta Karina

Salak,

Maret 2014

BUPATI PAKPAK BHARAT

REMIGO YOLANDO BERUTU

20

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2014

Recommend Documents