INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2011 KEPADA MASYARAKAT
Bismillahirrohmanirrohim Assalamu ‘alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh Masyarakat Kabupaten Wonogiri yang Kami hormati, Kami cintai dan Kami banggakan, Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Wonogiri dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat Wonogiri yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dalam proses penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah,
sehingga
hasil
penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah selama Tahun 2011 dapat kita rasakan semakin baik, yang merupakan sebagai wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini merupakan amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang pelaksanaannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggunjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Penyampaian laporan ini dimaksudkan untuk menginformasikan kemajuan dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama tahun 2011 kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat memperoleh masukan dan saran guna peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di tahun-tahun mendatang.
Selanjutnya
ijinkan
kami
menyampaikan
Informasi
Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 sebagai berikut :
1
A.
GAMBARAN UMUM DAERAH 1.
Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Wonogiri dengan luas wilayah 182.236,02 Hektar atau 5,59%
luas wilayah Propinsi Jawa Tengah secara geografis terletak antara 7032’ dan 8015’ Lintang Selatan (LS) dan antara 110041’ dan 111018’ Bujur Timur (BT) dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pacitan Propinsi jawa Timur dan Samudra Indonesia, sebelah barat berbatasan dengan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara administrasi terbagi 25 Kecamatan 251 Desa dan 43 Kelurahan serta 2.306 Dusun/Lingkungan. Keadaan alamnya sebagian besar terdiri dari pegunungan yang berbatu gamping, terutama di bagian selatan. Termasuk dalam jajaran pegunungan seribu yang merupakan mata air dari Sungai Begawan Solo. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri tahun 2011 jumlah penduduk Kabupaten Wonogiri pada tahun 2011 mencapai 1.252.930 jiwa dengan komposisi 629.432 penduduk laki-laki dan 623.498 jiwa penduduk perempuan dan laju pertumbuhan penduduk 0,56 %. Tabel 1.1 Kondisi Demografi Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-2011 Indikator Satua 2010 n Jiwa Jiwa Jiwa Persen
Jumlah Penduduk - Laki-laki - Perempuan Laju pertumbuhan Penduduk
1.245.923 625.901 620.022 0,89
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wongiri tahun 2011
Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2007-2011
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wongiri tahun 2011
2
2011 1.252.930 629.432 623.498 0,56
Penduduk terbanyak di Kecamatan Wonogiri sebanyak
98.151 orang
dan paling sedikit di Kecamatan Paranggupito sebanyak 21.515 orang. Sementara itu jika dilihat dari tingkat kepadatan bruto penduduk, pada tahun 2011 mencapai 688 jiwa/km2 dengan rentang kepadatan bruto penduduk per kecamatan antara 369 jiwa/km2 hingga 1.481jiwa/km2. Kepadatan tertinggi masih terkonsentrasi pada Ibu kota Kabupaten dan mengelompok disekitar jalan provinsi dari arah kecamatan Selogiri sampai ke arah Kecamatan Purwantoro. Sedangkan Jumlah Kepala Keluarga (KK) mencapai 375.701 KK sehingga secara rata-rata jumlah jiwa dalam 1 (satu) KK sebanyak 3 - 5 jiwa/KK. Dari data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan dari total jumlah penduduk sebagian besar sebagai petani yaitu sebanyak 29,31% dan sebanyak 23,33% bekerja pada bidang lain diantaranya meliputi : Jasa-jasa (tukang cukur, tukang batu, tukang jahit, penata rambut, tukang kayu dan lain-lain); buruh harian (buruh harian lepas, buruh tani, buruh perkebunan, buruh nelayan, buruh peternakan dan lain-lain); pembantu rumah tangga; seniman; tabib dan lain-lain. 2.
Kondisi Ekonomi Potensi unggulan di Kabupaten Wonogiri berdasarkan dari Dinas PTPH,
Disnakperla, Dinas ESDM, dan Disbudparpora, Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Wonogiri pada beberapa sektor antara lain: Tabel 1.2 Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Wonogiri No a. 1 2 3 b. 1 2 c. 1 2 3 d. 1 2 3 e. 1
Jenis Komoditi Pertanian Ubi Kayu Padi Jagung Tanaman buah-buahan Mangga Pisang Peternakan Sapi potong Ayam buras Ayam ras pedaging Perkebunan Jambu Mete Janggelan Kelapa dalam Pertambangan Emas
2
Galena
f. 1
Bahan Galian non logam Batu Gamping
Potensi/Produksi
Lokasi
789.782 ton 25 kecamatan 365.083 ton 24 kecamatan 299.810 ton 25 Kecamatan 72.899 kw 25 kecamatan 62.975 kw 25 kecamatan 183.678 ekor 25 kecamatan 2.227.550 ekor 25 kecamatan 1.332.954 ekor 16 kecamatan 18.164 ton 25 Kecamatan 13.614 ton Kec. Bulukerto 15.729 ton Kec. Pranggupito 1.500.000 ton Kec. Selogiri, Jatiroto, Karangtengah 18,4 ppm s.d Kec. Karangtengah, 42.000 ppm Tirtomoyo dan Kismantoro + 3.599 juta m3 Kec. Paracimantoro,
3
dengan luas Eromoko, Giritontro, sebaran 4.130 ha Giriwoyo, Paranggupito, Baturetno, Batuwarno dan Puhpelem. 275.878.050 m3 Kec. Tirtomoyo, Ketebalan layak Puhpelem dan tambang 1,5 meter, Bulukerto. luas 18.392 ha 1.800 m3 Kec. Giriwoyo, Jenis kalsedon, karangtengah onyx, fosil kayu, agate, jasper dan ametis luas sebaran 3 ha
2
Tanah Liat
3
Batu ½ permata
g. 1
4
Pariwisata Sendang Asri Waduk Gajah Mungkur Kahyangan Pantai Nampu dan Pantai Sembukan Setren
5
Gunung Gandul
6
Musim Karst
7
Hutan Penelitian ”Alas Kethu”
h. 1. 2. 3. 4.
Industri Pengolahan Anyaman/Kerajinan Bambu Kerajinan Akar wangi Patung Kayu antik Tatah sungging
5.
Batik tulis
6.
Genteng
85.362.000 buah
7.
Batu bata
47.145.000 buah
8. 9. 10. 11.
Terompet Tempe Gerabah Batu split
153.840.000 buah 7.069.725 kg 465.000 buah 43.975 m3
12. 13. 14.
Jamu Gendong Tepung Mocaf Tepung Tapioka
2 3
Wisata Tirta Waterboom Wisata ritual pantai Pasir putih Air terjun dan Camping Ground Camping Ground dan jalur tracking Pusat informasi Karst se-dunia Desa Giriwono Kec. Wonogiri 4.164.050 buah 1.200 pcs 48.000 buah 18.672 buah 13.500 potong
959.451.955 liter 108 ton 4.788 ton
Sumber : Wonogiri Dalam Angka 2011, Disbudparpora tahun 2011
Gambar 1.2
4
Kec. Wonogiri Kec. Tirtomoyo Kec. Paranggupito Girimanik Kec. Slogohimo Desa Giriwono Kec. Wonogiri Kec. Pracimantoro Hutan Laboraturium alam seluas 40 HA Se-Kabupaten Wonogiri Kec. Bulukerto Kec.Purwantoro Kec. Manyaran, Pracimantoro, Ngadirojo Kec. Tirtomoyo, Kec. Wonogiri Kec. Tirtomoyo, Girimarto, Giriwoyo, Purwantoro, Slogohimo, Kismantoro Kec. Baturetno, Giriwoyo, Purwantoro, Jatiroto, Selogiri Kec. Bulukerto Se.Kab. Wonogiri Kec. Purwantoro Kec. Baturetno, Purwantoro, Ngadirojo, Wonogiri Se.Kab. Wonogiri Kec. Girimarto Kec. Selogiri, Nguntoronadi
Perkembangan Populasi Ternak Unggulan
Gambar 1.3 Perkembangan Produksi Daging Unggulan
3. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan perekonomian daerah secara umum dapat dilihat melalui indikator perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB Perkapita. Gambaran umum ulasan ekonomi sebagai berikut: Tabel 1.3 PDRB Dan Perkembangannya Tahun 2007-2011
Tahun 2007 2008 2009 2010 2011*
PDRB Harga Berlaku Jumlah Perkembangan(%) (Juta Rp) 4.551.726,35 219,67 5.268.669,48 254,26 5.734.448,12 276,74 6.444.585,27 311,01 7.332.567,02 353,39
PDRB Harga Konstan 2000 Jumlah Perkembangan (Juta Rp) (%) 2.657.068,89 128,23 2.770.435,78 133,70 2.901.577,44 140,03 2.992.794,29 144.43 3.069.403,16 148,13
Sumber Data : Bappeda dan BPS Kabupaten Wonogiri, * angka prediksi.
Gambar 1.4 PDRB Tahun 2007-2011
5
Sektor pertanian masih merupakan sektor yang menjadi andalan, hal ini ditandai sumbangannya terhadap total PDRB berkisar diatas 49,50 persen, paling tinggi dibanding dengan sektor lain. Kemudian diikuti sektor jasa-jasa 14,13 persen kemudian sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 13,66 persen.
Sedangkan
sektor
pertambangan
dan
pengalian
memberikan
sumbangan terkecil yakni hanya sebesar 0,57 persen. Secara keseluruhan dalam lima tahun terakhir tidak terjadi pergeseran struktur ekonomi yang berarti, masing-masing sektor masih dalam posisi yang sama. Gambar 1.5 Struktur Ekonomi Kabupaten Wonogiri tahun 2011
Sumber : Bappeda Kabupaten Wonogiri Tahun 2011
Tingkat kemakmuran masyarakat secara makro dapat digambarkan dengan indikator pendapatan per kapita. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang 6
bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Perkembangan pendapatan per kapita di Kabupaten Wonogiri atas dasar harga berlaku menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Angka PDRB perkapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Gambar 1.6 Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 – 2011 *) Angka Sementara Sumber : Bappeda Kabupaten Wonogiri Tahun 2011
B. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 1.
Visi dan Misi Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-2015, Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri selama kurun waktu 2010-2015 adalah: “Terwujudnya Pemerintah Wonogiri yang Kredibel dan Efektif demi Terciptanya Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas dan Berakhlak Mulia Bebas dari Kemiskinan “. Misi Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri selama kurun waktu 2010-2015 adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan profesionalitas kelembagaan dan aparatur pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang transparan
(prinsip
transparancy),
akuntabel
(prinsip
accountability),
responsibel (prinsip responsibility) dan adil (prinsip fairness). 2) Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
7
3) Mengembangkan tata kota, pembangunan sarana dan prasarana dan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 4) Mengembangkan kapasitas membangun jejaring kerjasama antar daerah dan dunia usaha untuk meningkatkan investasi fisik sarana prasarana, permodalan, dan rekayasa sosial untuk mengolah potensi unggulan Kabupaten Wonogiri sehingga memiliki keunggulan kompetitif
di bidang
industri pengolahan hasil pertanian (dalam arti luas), perdagangan, dan pariwisata. 5) Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Usaha Kecil Mikro dan Koperasi (UKMK) berbasis perdagangan dan industri pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian. 6)
Mengembangkan kearifan lokal sebagai modal dasar membangun masyarakat yang berakhlak mulia dalam berkompetisi di kehidupan ekonomi, sosial, dan politik sehingga terjaga kerukunan dan ketertiban masyarakat.
2.
Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Strategi dan arah kebijakan dengan merujuk pada tujuan, sasaran dari
setiap misi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-2015. Tabel 1.4 Strategi dan Arah Kebijakan Berdasarkan Misi No
Strategi
Arah Kebijakan
Misi ke 1 Meningkatkan profesionalitas kelembagaan dan aparatur pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang transparan (prinsip transparancy), akuntabel (prinsip accountability), responsibel (prinsip responsibility) dan adil (prinsip fairness)
1
2
3
Kepastian penerapan asas profesionalitas dalam manajemen kepegawaian
Penerapan transparansi informasi melalui berbagai media dalam rekruitmen CPNS
Kepastian penerapan asas profesionalitas dan transparansi dalam penempatan, mutasi, promosi pegawai
Penerapan sistem merit (kinerja profesional) termasuk sistem reward dan punishmen dalam pengisian jabatan
Peningkatan kapasitas aparat desa dalam penyelenggaraan tata pemerintahan desa
Pembinaan dan pelatihan tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan desa, sreta pengelolaan keuangan desa
Penyediaan informasi perencanaan, dan penganggaran secara transparan dan aksesibel sebagai informasi publik sehingga memfasilitasi efektifivitas pelaksanaan fungsi DPRD dalam legislasi, penganggaran, dan pengawasan sehingga meningkatkan akuntabiltas Dewan pada publik Penegakan regulasi sesuai konsekuensi hukumnya Penyediaan informasi publik publik secara
Penyedian dokumen perencanaandan penganggaran tepat waktu
8
Penegakan sistem reward anda punisment sesuai regulasi yang berlaku Menyediakan sistem informasi publik yang
No
4
Strategi
Arah Kebijakan
transparan dengan menggunakan teknologi informasi dan media informasi lain untuk mendukung pengawasan publik dan penegakan regulasi Menjaga penerapan aturan di masyarakat dan mengurangi tingkat pelanggaran Penyusunan regulasi dan penegakan regulasi; penetapan standar operating prosedur pelayanan dan sistem menajemen mutu yang mengatur pemenuhan hak-hak dasar masyarakat di bidang, pendidikan, kesehatan, pangan, papan, kesempatan berusaha dan memperoleh pendapatan secara adil Perluasan informasi pelayanan publik untuk mengontrol performa pelayanan
Menetapkan kontrak kinerja pelayanan dalam SKPD penyelenggara pelayanan 5
Review dan penyusunan regulasi daerah yang menghambat peningkatan kapasitas dan efisiensi keuangan daerah Menertibkan administrasi keuangan daerah Kecukupan efisiensi sarana prasarana untuk peningkatan pendapatan daerah optimalisasi pemanfaatan analisis kebutuhan jumlah pegawai dan pengembangan pegawai terkait efisiensi belanja pegawai Menetapkan standar minimal perlengkapan kantor, penetapan operating prosedur penggunaan peralatan kantor dan standar belanja peralatan kantor serta mengefektifkan implementasi standar-standar tersebut Membangun sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel Pengembangan kapasitas keuangan daerah melalui optimalisasi potensi dan aset daerah, efisiensi belanja, maupun kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan ivestasi
aksesibel olehpublik
Penegakan sistem reward anda punisment sesuai regulasi yang berlaku Penyusunan regulasi untuk Penerapam manajemen kendali mutu (Standar Operating Procedur), Standar Pelayanan minimal terutama bidang pelayanan dasar
Menyediakan sistem informasi publik dan sistem pengaduan publik atas penyelenggaraan pelayanan dasar oleh pemerintah beserta unit pelaksana tehnisnya maupun organisasi mitra pemerintah di kabupaten wonogiri Kemudahan pelayanan administrasi kependudukan Membangun sistem kontrak capaian kinerja pelayanan SKPD kepada sebagai perwujudan komitmen peningkatan pelayanan publik
Peningkatan penertiban administrasipengelolaan pendapatan daerah Melengkapi sarana penunjang peningkatan pendapatan sesuai kebutuhan perencanaan kebutuhan belanja pegawai berdasar analisasi kebutuhan pegawai Penyusunan standar minimal perlengkapan kantor, penetapan operating prosedur penggunaan peralatan kantor dan standar belanja peralatan kantor
Meningkatkan tertib administrasi keuangan dan pertanggung jawabannya Menyusun rencana aksi pengembangan investasi pemerintah dan swasta untuk pengelolaan potensi dan aset daerah dalam rangka peningkatan kapasitas keuangan daerah Optimalisasi penggunaan aset daerah yang belum dikelola optimal Misi ke 2 Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, pangan dan papan dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar menuju pencapaian kualitas hidup masyarakat 1 Menyediakan layanan pendidikan umum, Menetapkan target pencapaian standar vokasional, mapun pendidikan khusus yang pelayanan minimal pendidikan umum, kejuruan. tejangkau dan sesuai kebutuhan bagi semua Memfasilitasi kemampuan melanjutkan sekolah kelompok masyarakat. bagi keluarga miskin Peningkatan mutu pendidikan dna tenaga Pengembangan kerjasama dengan dunia swasta kependidikan untuk meningkatkan link and match kualitas lulusan sekolah menengah kejuruan dengan dunia kerja Mendekatkan dunia pendidikan dengan Pengembangan kerjasama dengan dunia kebutuhan tenaga kerja swasta untuk meningkatkan link and match kualitas lulusan sekolah menengah kejuruan dengan dunia kerja 2 Menyediakan layanan kesehatan yang Menetapkan target pencapaian standar tejangkau dan sesuai kebutuhan bagi semua pelayanan minimal layanan kesehatan dan kelompok masyarakat derajad kesehatan masyarakat Pencukupan kuantitas dan kualitas kebutuhan Memfasilitasi kemampuan memperoleh jaminan dokter dan tenaga kesehatan lainnya kesehatan bagi keluarga miskin Penetapan standar pelayanan minimal target kualitas dan mutu tenaga kesehatan 3 Menyediakan kebutuhan perumahan layak Menetapkan target pencapaian standar huni dan fasilitas yang terjangkau sesuai pelayanan minimal pemenuhan kebutuhan dan
9
No
Strategi
Arah Kebijakan
kebutuhan bagi semua kelompok masyarakat dan berkualitas Fasilitasi pemenuhan kebutuhan rumah layak huni Fasilitasi pemenuhan kebutuhan sanitasi dan air bersih Fasilitasi pemenuhan kebutuhan drainase dan fasilitas publik yang sehat Menyediakan kebutuhan pangan yang tejangkau sesuai kebutuhan bagi semua kelompok masyarakat, Meningkatkan pemasyarakatan Keluarga 2.5. Berencana
kualitas perumahan dan pemukiman terutama untuk kelompok miskin Kerjasama dengan masyarakat penciptakan pemukiman kayak huni Kerjasama dengan masyarakat penyediaan sanitasi dan air bersih Kerjasama dengan masyarakat penciptakan drainase dan fasilitas publik yang sehat 4 Menetapkan target pencapaian SPM pemenuhan kebutuhan pangan terutama bagi kelompok miskin 5 Penggunaan berbagai media formal dan non formal untuk mensosialisasikan norma keluarga sejahtera 6 Meningkatkan akses keterlibatan lembaga – pengembangan model pemberdayaan lembaga perempuan dalam perencanaan perempuan untuk partisipasi dalam implementasi dan evaluasi pembangunan pembangunan Misi ke 3 Mengembangkan tata kota, pembangunan sarana dan prasarana dan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat 1 Penegakan hukum implementasi RTRW Penegakan fungsi RTRW Mengembangkan paradigma pembangunan berkelanjutan ramah lingkungan 2
kriteria prioritas pembangunan sarana prasarana yaitu : peningkatan kemampuan ekonomi ; tidak membahayakan keberlanjutan kelestarian SDA ; aksesibel bagi semua kelompok masyarakat, termasuk diffabel pembangunan sarana prasarana untuk menjamin penyediaan sumber air yang mudah, murah dan sehat
Menertibkan penggunaan lahan/ mempertahankan kuantitas lahan produktif/ Meningkatkan intensifikasi lahan produktif Penguatan kontrol pembangunan sarana dan prasarana umum berdasar kriteria prioritas
Penguatan kontrol dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana untuk menjamin penyediaan sumber air yang mudah, murah dan sehat 3 Mengoptimalkan penciptaan Ruang Terbuka pengembangan model pemberdayaan Hijau organiasi/kelompok masyarakat untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau Mamfasilitasi dan mengembangkan partisipasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan pemukiman yang sehat/mendorong penetapkan kawasan/ area ttn sebagai RTH kota Pengendalian pemanfaatan dan pengolahan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi sumber daya alam sesuai dokumen Kajian pemanfaatan sumber daya alam sesuai Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Misi ke 4 Mengembangkan kapasitas membangun jejaring kerjasama antar daerah dan dunia usaha untuk meningkatkan investasi fisik sarana prasarana, ekonomi dan permodalan, dan rekayasa sosial untuk mengolah potensi lokal Kabupaten Wonogiri sehingga memiliki keunggulan kompetitif di bidang industri pengolahan hasil pertanian (dalam arti luas), perdagangan, dan pariwisata dan mengurangi tingkat kemiskinan. 1 Pengembangan kerjasama antar daerah Kerjasama rantai produksi dan pemasaran untuk pengembangan ekonomi yang berkelanjutan Pengembangan kerjasama antar daerah Kesepakatan kerjasama daerah pengelolaan untuk pengelolaan sumber daya perbatasan sumber daya perbatasan 2 Pengembangan kerjasama, pihak swasta dan Memprioritaskan fasilitasi dan promosi pasar masyarakat untuk pengembangan pasar tradisional tradisional Pengembangan kerjasama, pihak swasta dan Fasilitasi perluasan jejaring permodalan , masyarakat untuk pengembangan UMKM manajemen dan pemasaran untuk UMKM dan dan kluster industri kluster produk unggulan daerah Mendekatkan pengusaha besar dan Pengembangan sistem insentif untuk menengah kepada pengusaha kecil membangun jaringan pemasaran melalui Bapak Angkat dengan kluster 3 Pengembangan sarana prasarana trasportasi Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian untuk mendukung pengembangan industri pengembangan sarana prasarana trasportasi dan pasar untuk mendukung pengembangan industri dan pasar sesuai prioritas dan RTRW 4 Peningkatan pendapatan kelompok miskin memfasilitasi kelompok miskin mendapatkan melalui pengembangan peluang usaha dan peluang usaha dan pendapatan pendapatan
10
No
Strategi
Arah Kebijakan
5
Meningkatakan upaya menarik investor swasta untuk pengembangan ekonomi
memfasilitasi penciptaan iklim ramah investor dengan tetap menjaga asas keberlanjutan bagi perekonomian rakyat dan kelestarian lingkungan hidup Misi ke 5 Mengembangkan lembaga perbankan rakyat, Usaha Kecil Mikro dan Koperasi (UKMK) , dan bentuk ekonomi kerakyatan lain berbasis perdagangan dan industri pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian 1 Memfasilitasi pengembangan lembaga memfasilitasi penciptaan iklim kondusif untuk perbankan rakyat pengembangan lembaga perbankan rakyat 2
Meningkatkankolaborasi dan sinergi antar pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat untuk pengembangan produksi agro industri, agro bisnis, dan agro wisata Meningkatkan kolaborasi dan sinergi antar pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat untuk pengembangan pemasaran agro industri, agro bisnis, dan agrowisata Meningkatkan kerjasama dengan lembaga keuangan dan non keuangan untk pendanaan koperasi dan UMKM Meningkatkan kerjasama dengan perusahaan/swasta untuk menjaring CSR
3
4
Pengolahan hasil potensi lokal untuk memberi nilai tambah produksi Pemasaran hasil integratif dalam kerjasama perdagangan antar daerah dan atau melalui paket promosi wisata memfasilitasi kelompok UMKM mendapatkan peluang bantuan kredit permodalan Memfasilitasi membangun jalur (link) perusahaan/swasta membantu masyarakat mengembangkan potensinya Memfasilitasi jaringan kerjasama pemasaran antar pelaku usaha
Meningkatkan kolaborasi dan sinergi antar pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat untuk pengembangan jejaring pemasaran produk hasil pertanian dan industri kab. Wonogiri Misi ke 6 Mengembangan kearifan lokal sebagai modal dasar membangun masyarakat yang berakhlak mulia dalam berkompetisi di kehidupan ekonomi, sosial, dan politik sehingga terjaga kerukunan dan ketertiban masyarakat 1 Meningkatkan frekuensi kegiatan bersama Menghidupkan fungsi forum bersama antar umat antar umat beragama beragama 2 Mengembangkan model kerjasama Menciptakan kondisi masyarakat aktif pemerintah dan masyarakat untuk berorganisasi untuk memecahkan masalah memanfaatkan potensi dan peluang lokal dan komunitas memecahkan masalah yang dihadapi daerah 3 Menciptakan iklim sinergis dan kolaborartif pengembangan model pemberdayaan kelompok untuk menciptakan mengembangkan peluang penyandnag masalah sosial memperoleh kerja dan berusaha di masyarakat peluang berusaha 4 Menegakkan pelaksanaan hukum dan Penegakan sistem reward and punisment di konsekuensinya secara hukum masyarakat 5 Menggiatkan aktualisasi seni budaya lokal Pengembangan model pemberdayaan dan memperluas jangkauan promosi untuk organiasi/kelompok masyarakat senibudaya pencitraan daerah untuk bersinergi dalam forum pengembangan seni budaya daerah Menyusun kalender even pementasan ajang kreasi seni budaya daerah untuk pengembangan pariwisata dan pencitraan daerah Menggiatkan kerjasama sama dengan Menyusun kalender even ajang laga olahraga masyarakat dan swasta untuk meningkatkan daerah untuk pengembangan pariwisata dan event laga olah raga pencitraan daerah 6 Memfasilitasi kemampuan gotong royong Pengembangan model pemberdayaan warga untuk mencukupi kebutuhan sarana organiasi/kelompok masyarakat agama untuk ibadah semua agama yang ada di Kabupaten berpartisipasi mencukupi kebutuhan sarana Wonogiri prasarana ibadahnya Meningkatkan upaya pendidikan masyarakat Menyusun kalender even ajang forum dialog agar menghidupi ajaran agama dalam atau persaudaran antar umat beragama atau menjaga ketertiban umum dan tidak jamboreantar umat beragama melakukan tindak kekerasan Sumber : Perda No. 11 Tahun 2011 tentang RPJMD 2010-2015
C. URUSAN DESENTRALISASI 1. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan
11
Pada Tahun 2011 urusan wajib yang dilaksanakan sebanyak 26 Urusan Pemerintahan. Adapun tingkat pencapaian standar minimal yang disesuaikan dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib, diuraikan sebagai berikut : Tabel 1.5 Tingkat Capaian Penyelenggaraan Urusan Wajib No
IKK
1
Urusan : Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (PAUD) Penduduk yang berusia >15 2 tahun melek huruf (buta aksara) Angka Partisipasi Murni 3 (APK/APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni 4 (APK/APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni 5 (APK/APM) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Putus Sekolah (APS) 6 SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) 7 SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) 8 SMA/SMK/MA 9
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) 11 SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan (AM) dari 12 SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari 13 SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Guru yang memenuhi 14 kualifikasi S1/ D-IV Urusan : Kesehatan Cakupan komplikasi 15 kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga 16 kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Desa/kelurahan 17 Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk 18 mendapat perawatan Cakupan penemuan dan 19 penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan 20 penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan 21 kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 10
2
Angka Kelulusan (AL) SD/MI
RUMUS
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2011
20.277 x 100% 43.342
47,86 %
22.948 x 100% 997.620
2,30 %
87.424 x 100% 90.466 36.341 x 100% 45.464 27.878 x 100% 45.041 72 x 100% 90.707 68 x 100% 43.100 106 x 100% 26.040 14.837 x 100% 14.850 14.420 x 100% 14.458 8.534 x 100% 8.546 14.188 x 100% 14.837 10.142 x 100% 14.420 8.585 x 100% 13.682
96,64 % 79,93 % 61,89 % 0,08 % 0,16 % 0,14 % 99,91 % 99,74 % 99,86 % 95,63 % 70,33 % 62,75 %
644 x 100% 3.082
20,9 %
13.482 x 100% 14.708
91,7 %
215 x 100% 294
73,1 %
441x 100% 441
100 %
446 x 100% 1.333 11 x 100% 11 240.393 x 100% 396.724
12
33,49 %
100 %
60,59 %
No
IKK 22
3
Urusan : Lingkungan Hidup Persentase penanganan 23 sampah Cakupan pengawasan 24 terhadap pelaksanaan amdal. Rasio tempat pembuangan 25 sampah (TPS) per satuan penduduk 26
4
5
6
7
9
10
28
Luas Irigasi kabupaten Baik
29
% Rumah Tangga Per Sanitasi
30
% Kawasan Kumuh
11.597 x 100% 13.136 200 x 100% 285 0 x 100% 0 930 x 100% 1.252.930 0 x 100% 0 616,97 x 100% 1.011,62 21.102 x 100% 30.583 3.300 x 100% 8.843 783 .615 x 100 182. 236 . 023
Urusan : Tata Ruang Rasio ruang terbuka hijau per 2233,856 Ha x 1000 31 satuan luas wilayah ber 3334,862 Ha HPL/HGB Urusan : Perencanaan Pembangunan Tersedianya dokumen Ada/tidak ada 32 perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg Ada/tidak ada 33 telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Tersedianya Dokumen Ada/tidak ada 34 Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Konsistensi penjabaran 158 x 100% 35 Program RPJMD kedalam 212 RKPD Urusan : Perumahan Rumah tangga yang 373.675 x 100% 36 1.234.880 menggunakan air bersih 17 .002 . 621 Lingkungan Permukiman x 100 37 182. 236 . 023 Kumuh Rumah layak huni
148 .549 x 100 256 .353
Urusan : Kepemudaan & Olahraga Jumlah gelanggang/balai 0 x 1000 39 remaja (selain milik swasta) 1.245.923 per 1000 penduduk Rasio lapangan olahraga per 121 x 1000 40 1.252.930 1000 penduduk Urusan : Penanaman Modal Kenaikan / penurunan Nilai 211.236.401.142 – 196.221.285.160 X 100% 41 Realisasi PMDN (milyar 196.221.285.160 rupiah) Urusan : Koperasi & UKM % Jumlah koperasi aktif per 7.216 x 100% 42 7.815 jumlah koperasi 43
11
Penegakan hukum lingkungan
Urusan : Pekerjaan Umum % panjang jalan kabupaten 27 dalam kondisi baik
38 8
Cakupan kunjungan bayi
RUMUS
% Usaha Mikro dan Kecil
63.648 x 100% 108.845
Urusan : Kependudukan & Catatan Sipil
13
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2011 88,28 %
70 % 0% 0,074 % 0%
60,99 % 68,99 % 37,32 % 0,43%
66,98 %
Ada
Ada
Ada
74,52 %
30,26 % 9,33 % 57,95 %
0 0,097/ 1000 penduduk
7,65 %
92,3 % 58,48 %
No
12
13
IKK
RUMUS
44
kepemilikan KTP
718.403 x 100% 980.756
45
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
650.747 x 1000 1.252.930
519,38
46
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
Sudah / Belum
sudah
Urusan : Ketenagakerjaan Tingkat partisipasi angkatan 47 kerja Prosentase pekerja yang 48 ditempatkan Urusan : Ketahanan Pangan
709.824 x 100% 1.019.569 8.158 x 100% 24.205
49
Ada peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk Perda/Perbup.
Regulasi ketahanan Pangan
Ketersediaan bahan pangan 101.425.005.799 kg x 1000 1.252.930 jiwa (beras) per 1000 penduduk Urusan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak % partisipasi perempuan di 5.649 x 100% 51 9.054 lembaga pemerintah % Angka melek huruf 13.310 x 100% 52 499.877 perempuan usia 15th keatas partisipasi angkatan kerja 305.416 x 100% 53 709.824 perempuan Urusan : KB & KS Tingkat prevalensi peserta KB 183.059 x 100% 54 220.542 aktif Persentase Keluarga Pra 62 . 538 +66 . 240 x100% 55 Sejahtera dan Keluarga 375 . 701 Sejahtera I Urusan : Perhubungan 50
14
15
16
56
17
19
20
Jumlah angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang
Jumlah pameran/expo
59
Luas lahan bersertifikat
60
Penyelesaian Kasus Tanah Negara
61
Penyelesaian Ijin Lokasi
Urusan : Kesbang & Politik Jumlah Kegiatan pembinaan 62 politik daerah Jumlah Kegiatan pembinaan 63 terhadap LSM, Ormas dan OKP Urusan : Otonomi Daerah Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda
1.112.477.161 ha x 100% 1.822.360.200 ha 15 x 100% 45 3 x 100% 3
69,62% 33,70 %
Ada 80.950.257,24 kg/jiwa 0,62 % 2,66 % 43,03 %
83,00 % 34,28 %
0,03 %
Ada 1 kali
66
PKK aktif
67
% Posyandu
61,05 % 33,33 % 100 %
Menunjukan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah
1 Kegiatan
Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
2 Kegiatan
Menunjukkan Jumlah informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda ybs Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Urusan : Pemberdayaan Masyarakat & Desa 65
22
Menunjukkan Jumlah pameran/expo per tahun
73,25 %
Urusan : Pertanahan
64
21
807 x 100% 2.418.687
Urusan : Komunikasi & Informatika Web site milik pemerintah Ada 57 daerah 58
18
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2011
9.921 x 100% 16.490 2.118 x 100% 2.118
Urusan : Sosial
14
12 SIM Tidak ada
60,16 % 100 %
No
IKK
68
Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS yg memperoleh 70 bantuan sosial Urusan : Budaya Jumlah penyelenggaraan 71 festival seni dan budaya Jumlah sarana 72 penyelenggaraan seni dan budaya Jumlah Benda, Situs dan 73 Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Urusan : Statistik Penyusunan buku ”provinsi 74 /kabupaten/kota dalam angka” Penyusunan buku ”PDRB 75 provinsi/kabupaten/kota” Urusan : Kearsipan Prosentase Penerapan 76 pengelolaan arsip secara baku Jumlah Kegiatan pembinaan 77 petugas pengelola pengarsipan Urusan : Perpustakaan Keberadaan koleksi buku yang 78 tersedia di perpustakaan daerah Rasio jumlah pengunjung 79 perpustakaan 69
23
24
25
26
RUMUS
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2011
Menunjukan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di Kab. Wonogiri 10.505 x 100% 131.182 9.818 x 100% 131.182 Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya 1 x 100% 17
12 buah
8,01 % 7,48 %
1 kali 6 buah
0,059 %
Ada/tidak ada
Ada
Ada/tidak ada
Ada
11 x 100% 17 Menunjukkan jumlah Kegiatan pembinaan petugas pengelola pengarsipan
64,70 % 6 Keg
7.427 x 100% 14.983
49,87 %
62 x 100% 18.630
33 %
2. Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan Urusan pilihan yang dilaksanakan sebanyak 8 urusan pemerintahan. Tingkat pencapaian standar minimal yang disesuaikan dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pilihan, diuraikan sebagaimana berikut : Tabel 1.6 Tingkat Capaian Penyelenggaraan Urusan Pilihan 1
Urusan : Kelautan dan Perikanan 1
Jumlah produksi perikanan
5.695,46 ton x 100% 5371,5 ton
Jumlah konsumsi ikan
13,27 kg x 100% 13 kg
106,03 % 102,07 %
2 2
3
Urusan : Pertanian Produktivitas Padi atau 3 bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kontribusi sektor pertanian 4 terhadap PDRB
366.467 ton x 100% 68.744 Ha 3.268.515.650 x 100% 6.444.585.270.000
Urusan : Kehutanan
15
5.330 Ton/Ha
50,717 %
4
5
Rehabilitasi lahan kritis
hutan
dan
6
Kerusakan Kawasan Hutan
Urusan : Energi dan SDM Pertambangan tanpa ijin/ 7 Liar Kontribusi sektor 8 pertambangan terhadap PDRB Tahun 2010 Urusan : Pariwisata
5
9
Jumlah Kunjungan wisata
500 ha x 100% 38.803 ha 1.8 ha x 100% 20.044,60 ha
6
12 7
Pertumbuhan industri
Urusan : Perdagangan Konstribusi sektor 13 Perdagangan terhadap PDRB 14 Ekspor Bersih Perdagangan Urusan : Transmigrasi
8
15
transmigran swakarsa
0,01%
250.000 M² x 100% 6.000.000 M²
4,16 %
35.498,28 x 100% 6.444.585,27
0,55 %
Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun 1.613.927.225 x 100% 6.444.585,27
% Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Urusan : Industri (DISPERINDAKOP & UMKM) Kontribusi sektor Industri 354.104,68 x 100% 11 6.444.585,27 terhadap PDRB 10
1,29 %
18.217 – 18.190 x 100% 18.217 838.151,01 x 100% 6.444.585,27 Rp. 104.627,24 – Rp 0
438.049 wisatawan 25.043,15 %
5,49 % 0,1483 %
13,01 % Rp.104.624,24
20 KK x 100% 20 KK
100 %
3. Indikator Kinerja Kunci a. Tataran Pengambil Kebijakan Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tataran pengambil kebijakan meliputi 13 (tiga belas) aspek dan Indikator Kinerja Kunci sebanyak 43 (empat puluh tiga) penilaian yaitu : 1. Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah: 1)
Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor : 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.
2)
Rasio rumah yang memiliki IMB sebesar 2,57 % dari jumlah rumah seluruhnya sebanyak 256.353 unit.
3)
Adanya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 – 2031.
4)
Lamanya pengurusan KTP bagi masyarakat sesuai dengan PerBup nomor 49 Tahun 2009 Tentang SOP Pelayanan adalah 2 hari.
5)
Besarnya biaya pengurusan KTP bagi masyarakat sesuai dengan PerBup nomor 49 Tahun 2009 Tentang SOP Pelayanan yaitu sebesar Rp 7.000,-.
6)
Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk sebanyak 0,44 % atau 44 orang per 10.000 penduduk.
16
7)
Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Perda No 1 tahun 1993 tentang Pemberantasan Tuna Susila dalam wilayah Kabupaten daerah tingkat II Wonogiri.
8)
Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No 7 tahun 2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
9)
Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No 1 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Aspek keselarasan dan efektifitas hubungan antara
2.
pemerintahan daerah dan pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah: 10)
Ketepatan waktu Penyampaian LPPD berdasarkan PP No. 3 Tahun 2007 dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Penyampaian LPPD sudah tepat waktu tanggal
18 Maret
2011. 11)
Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan penetapan oleh Menteri/pimpinan LPND sebanyak 6 urusan.
12)
Jumlah MoU yang masih berlaku per tahun 2011 dengan daerah lain sebanyak 13 MoU. Aspek
3.
keselarasan
antara
kebijakan
pemerintahan
daerah dengan kebijakan pemerintah : 13)
Prosentase kesesuaian prioritas pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional sebanyak 90%.
14)
Urusan wajib yang diselenggarakan daerah sebanyak 100% atau sejumlah 26 (dua puluh enam) urusan.
15)
Penetapan Perda APBD dilaksanakan tidak tepat waktu, karena seharusnya dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2010 dan baru ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2011.
16)
Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP No 58/2005 tidak ada.
17)
Prosentase belanja untuk pelayanan dasar sebesar 78,46 %.
18)
Prosentase belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan sebesar 69,52 %.
19)
Belum adanya Perda tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
20)
Ratio PNS terhadap penduduk sebanyak 1,09% atau 13. 651 orang dari jumlah penduduk 1.252.930 jiwa.
21)
Adanya Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG).
22)
Keberadaan SKPD Kabupaten Wonogiri sudah sesuai dengan 17
Peraturan Pemerintah Nomor
41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah. Aspek Efektifitas hubungan antara pemerintah daerah
4. dan DPRD: 23)
Jumlah Perda yang ditetapkan dalam Tahun 2011 sebanyak 14 (empat belas) Perda.
24)
Jumlah Raperda yang disetujui DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 sebanyak 20 Raperda atau 85%. Aspek efektifitas proses pengambilan keputusan oleh
5.
DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan: 25)
Keputusan DPRD Kabupaten Wonogiri yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah pada Tahun 2011 sebanyak 100 % atau sejumlah 40 keputusan. Aspek efektifitas proses pengambilan keputusan oleh
6.
Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan: 26)
Prosentase Keputusan Bupati Wonogiri pada Tahun 2011 yang ditindaklanjuti sebanyak 100 % atau 389 keputusan.
27)
Prosentase Peraturan Bupati Wonogiri pada Tahun 2011 yang ditindaklanjuti sebanyak 8 % atau 4 peraturan dari 50 peraturan yang ada. Aspek
7.
ketaatan
pelaksanaan
penyelenggaraan
pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan: 28)
Tidak ada Perda Kabupaten Wonogiri pada Tahun 2011 yang dibatalkan. Aspek Intensitas dan Efektivitas Proses Konsultasi
8.
Publik Antara Pemda dan Masyarakat Atas Penetapan Kebijakan Publik yang Strategis dan Relevan Untuk Daerah : 29)
Tidak adanya Perda yang mengatur tentang konsultasi publik.
30)
Adanya media informasi Pemerintah Daerah yang dapat diakses oleh publik yaitu : Publikasi LPPD melalui Media cetak, Siaran langsung RSPD, Pos Pengaduan, Poster, Spanduk, Baliho, Stiker, Leaflet, Website www.wonogirikab.go.id. Aspek
9.
Transparansi
dalam
Pemanfaatan
Alokasi
Pencairan dan Penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil 31)
Prosentase besaran Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan sebanyak 100,39 %.
32)
Prosentase belanja publik terhadap DAU sebesar 54,21%.
33)
Prosentase belanja publik terhadap Total APBD sebesar 29,90 %. 18
Aspek
10.
Intensitas,
Efektivitas
Dan
Transparansi
Pemungutan Sumber-Sumber PAD dan Pinjaman / Obligasi Daerah 34)
Prosentasi besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD tahun 2011 sebesar 6,61 %. Aspek
11.
Efektivitas
Perencanaan,
Penyusunan,
Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggung Jawaban Dan Pengawasan APBD 35)
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Tahun 2009 dan tahun 2010 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
36)
Prosentase SILPA terhadap total pendapatan sebesar 12,80 %.
37)
Realisasi belanja terhadap anggaran belanja sebesar 89,80%.
38)
Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sebesar 100 %. Aspek Pengelolaan Potensi Daerah
12. 39)
Rasio realisasi PAD terhadap Potensi PAD sebesar 110,27 %
40)
Prosentase Peningkatan PAD sebesar 19,20 % Aspek Terobosan/Inovasi baru dalam penyelenggaraan
13. pemerintahan daerah 41)
Jumlah Penghargaan dari Pemerintah yang diterima Pemerintah Daerah dalam tahun 2011 sebanyak 5 penghargaan
42)
Terdapat E-procurement.
43)
Jumlah persetujuan investasi sebanyak 16 ijin.
b. Tataran Pelaksana Kebijakan Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tataran pelaksana kebijakan meliputi 8 (delapan)
aspek dan
Indikator Kinerja Kunci
sebanyak 21 (dua puluh satu) penilaian yaitu : 1.
Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan: 1)
Prosentase jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten Wonogiri sebanyak 119 atau 92,24 % dari total program nasional sebanyak 129.
2)
Adanya Standar Operating Procedure (SOP) yang digunakan oleh SKPD Kabupaten Wonogiri, yaitu meliputi : a) Dinas Kesehatan : ada 36 SOP b) Dinas Pendidikan : Pelayanan Legalisir Ijazah; Pembukaan Sekolah Baru; Penerimaan Siswa Baru c) Disnakertrans : ada 13 SOP d) Disnakperla
:
Pedoman
Pengelolaan,
Penyebaran
dan
Pengembangan Ternak Bantuan Pemerintah; Juklak Pelayanan
19
Inseminasi Buatan; Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Gaduhan Ternak APBD Kab. Wonogiri e) DPPKAD : Peraturan Bupati No. 49 tahun 2009 tentang SOP Penatausahaan APBD, dan Kebijakan Akuntansi f) Dispendukcapil : PerBup No 49 Th 2009 tentang SOP Pelayanan Dispendukcapil Kab. Wonogiri g) BKD : Bidang kepegawaian h) Bapermas : PTO PNPM Mpd; Pengelolaan Bantuan Stimulan; Petunjuk Teknis dan Mekanisme Pengelolaan Dana Stimulan DME Berbasis Energi Terbarukan i) RSUD : ada 16 SOP j) Kantor Arpusda : Standard Operasional Prosedur dan Mekanisme Kerja Kantor ARPUSDA k) KPT : Standar Pelayanan Publik l) Bagian Perekonomian Setda : Prosedur Penyusunan SK Penyertaan Modal 2.
Aspek Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan : 3)
Prosentase jumlah Perda yang dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten Wonogiri sebanyak 100%.
3.
Aspek Penataan Kelembagaan : 4)
Prosentase struktur jabatan dan eseloning yang terisi pada SKPD Kabupaten Wonogiri sebanyak 100 % kecuali Dinas Kesehatan 95,92%, Dinas Pendidikan 88,07%, DPU 90,9%, Dinas Sosial 90,09%, Dinas Perindagkop & UMKM 94,44%, DPPKAD 96,3%, Dispendukcapil 91,66%, RSUD 95%, dan sekretariat Dewan 90,9%.
5)
Adanya Jabatan Fungsional dalam Struktur Organisasi SKPD Kabupaten Wonogiri yang terdiri dari : - Jabatan Fungsional Umum; - Jabatan Fungsional Khusus yang terdiri dari : Arsiparis, Pengawas SD, Pengawas SMP, Pengawas SMA/SMK, Penilik, Pengantar Kerja, Mediator
Hubungan
Industrial,
Pengawas
Ketenagakerjaan,
Instruktur Kej. Tekmek, Instruktur Kej. Automotif, Instruktur Kej. Listrik, Instruktur Kej. Pertanian, Instruktur Kej. Bangunan, Instruktur Kej. Aneka Kejuruan, Instruktur Kej. Tata Niaga, Penyuluh Perindag Ahli, Penyuluh Perindag Terampil, Penyuluh Kehutanan Lapangan, Auditor, Pustakawan, Pengelolaan Kepegawaian Daerah. 4.
Aspek Pengelolaan Kepegawaian 6)
Prosentase PNS pada SKPD Kabupaten Wonogiri yang menangani 20
urusan SKPD sebanyak 0,62% 7)
Prosentase Pejabat pada SKPD Kabupaten Wonogiri yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan sebanyak 100%, kecuali Dinas Pendidikan 47,1%, Disnakperla 83,33%, Dinas Perhutanan dan Perkebunan 15,38%, DPPKAD 92,31%, BKD 88,24%, Inspektorat 87,5%, Bapermas 50%, BKBKSPP 75%, RSUD 81, Kantor Arsipda 80%, Kantor ketahanan Pangan 83,33, Kantor Lingkungan Hidup 80%, Kantor Penanaman Modal 75%, dan Sekretariat Daerah 58,33%.
8)
Prosentase Pejabat pada SKPD Kabupaten Wonogiri yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan sebanyak 100 %, kecuali Dinas Kesehatan 95,92%, Dinas Pendidikan 95,92%, DPU, 90,9%, Dinas Sosial 90,9%,
Dinas
Perindagkop
&
UMKM
94,44%,DPPKAD
96,3%,
Disdukcapil 91,66%, RSUD 95% Kantor Litbang 80 %, dan Sekretariat Dewan 90,9%. 5.
Aspek Perencanaan pembangunan daerah: 9) Adanya Dokumen Renstra, Renja, RKA pada masing-masing SKPD. 10)Semua Program RKPD 100% terakomodir dalam RENJA SKPD. 11)Semua Program RENJA RKPD 100% terakomodir dalam RKA SKPD. 12)Semua Program RENJA RKPD 100% terakomodir dalam DPA SKPD.
6.
Aspek Pengelolaan keuangan daerah : 13)
Prosentase realisasi belanja SKPD terhadap total APBD rata-rata sebesar 3,22%, dengan alokasi anggaran terbesar pada Dinas Pendidikan sebesar 60,34%.
14) Prosentase alokasi belanja modal SKPD terhadap total belanja SKPD rata-rata sebesar 16,87%, dengan pengalokasian anggaran terbesar dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum sebesar 61,96%. 15) Prosentase total belanja pemeliharaan SKPD terhadap total belanja barang dan jasa SKPD rata-rata sebesar 40,63%, dengan pengalokasian anggaran terbesar dilaksanakan oleh Disbudparpora sebesar 98,28%. 16) Prosentase total belanja pemeliharaan SKPD terhadap total belanja SKPD rata-rata sebesar 19,54%, dengan pengalokasian anggaran terbesar dilaksanakan oleh Disbudparpora sebesar 99,43%. 17) Adanya laporan keuangan pada setiap SKPD. 7.
Aspek Pengelolaan barang milik daerah: 18)
Adanya pengelolaan inventarisasi barang/aset pada tiap-tiap SKPD Kabupaten Wonogiri.
19) 8.
Jumlah aset yang tidak digunakan oleh SKPD sebesar 11,11 %. Aspek Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat: 21
20) Fasilitas prasarana informasi yang digunakan oleh SKPD berupa Papan Pengumuman, Pos Pengaduan, Website, RSPD, Leaflet, Mobil keliling, spanduk, brosur, Rolling Banner Elektrik, Banner, Pita Rotari (oval), Booklet, Media massa dan Spot light. 21) SKPD Kabupaten Wonogiri sudah ada yang melaksanakan Kegiatan survey kepuasan masyarakat. D. TUGAS PEMBANTUAN 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pembantuan baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2011. Tabel 1.7 Perincian Alokasi dan Realisasi Dana Tugas Pembantuan Per SKPD
No 1
2
3
4
5
6
Urusan dan Program Urusan Pendidikan: Program Pendidikan Anak Usia Dini Urusan Kesehatan: Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak; Surveilans Imunisasi; Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi; Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak; Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Wonogiri; Jamkesmas dan Jampersal. Urusan Pekerjaan Umum: Program Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan, Pengembangan Sistem, Penyediaan Air Minum (PAMSIMAS); Pemberdayaan Komunitas Permukiman, dan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Urusan Perencanaan Pembangunan : Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Urusan Sosial : Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya; Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; Program Peningkatan Partisipasi Sosial Masyarakat; Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Urusan ketenagakerjaan: program Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja; Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas;
SKPD Penerima Tugas Pembantuan
Alokasi Dana
Realisasi
%
Dinas Pendidikan
560.820.000
461.673.000
82,32
Dinas Kesehatan
2.982.035.998
2.018.581.584
67,69
Dinas Pekerjaan Umum
2.632.500.000
2.632.500.000
100,00
3.343.612.000
3.344.612.000
100,00
11.844.073.675
11.636.657.675
98,25
1.033.390.000
972.864.000
94,14
Bappeda
Dinas Sosial
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
22
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja; Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: program Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.
7
8
Urusan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan : program Kependudukan dan Keluarga Berencana.
9
10
11 12
13
Urusan Pertanian: Program Program peningkatan produksi dan produktifitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada; Program dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian; Program pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan pertanian; Peningkatan Diversifikasi Pangan dan Ketahanan Pangan Masyarakat; Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS berbasis Pemberdayaan Masyarakat; Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar.
Badan Pemberdayaan Masyarakat Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Pertanian. Tanaman Pangan dan Holtikultura Kantor Ketahanan Pangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
Total Alokasi Dana
38.102.359.000
100,00
38.102.359.000 1.355.000.00 0
1.355.000.00 0
100,00
1.951.435.000
1.935.570.000
99,19
11.777.907.340
11.598.646.290
98,48
814.620.900
98,30
4.119.600.000
3.959.806.928
96,12
1.365.933.000
1.120.355.000
82,02
81.897.366.013
79.953.246.377
97,63
828.700.000
2. Tugas Pembantuan Yang Diberikan Tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Wonogiri kepada Desa/Kelurahan hanya Pemungutan PBB atas dasar Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 227 Tahun 2007 tentang Penunjukan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Wonogiri menunjuk para Kepala Dusun/Lingkungan se Kabupaten Wonogiri sebagai petugas pemungut PBB di Kabupaten Wonogiri dan para Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Wonogiri sebagai penanggungjawab pelaksanaan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayahnya masing-masing. Target yang ditetapkan oleh Pemerintah tahun 2011 untuk Kabupaten Wonogiri sebesar Rp. 10.361.422.597,- dari sebanyak 529.422 wajib pajak PBB yang terdiri dari 434.720 wajib pajak perdesaan dan 94.702 wajib pajak perkotaan, terealisasi sampai dengan akhir bulan Desember 2011 sebesar Rp.12.414.661.627- atau 119,82 %. Sedangkan target yang ditetapkan dalam APBN sektor pertambangan dan perhutani sebesar Rp. 35.457.144.517,- terealisasi sampai dengan akhir bulan Desember 2011 sebesar Rp. 37.876.077.049,- atau 106,82%. Secara keseluruhan target PBB yang ditetapkan sebesar Rp. 45.818.567.114- sampai dengan akhir bulan Desember 2011 terealisasi sebesar Rp. 50.290.738.676,- atau sebesar 114,69%. 23
E. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 1. Kerjasama Antar Daerah Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Antar Daerah sebagai berikut : Tabel 1.8 Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Antar Daerah Tahun 2011 ANTAR DAERAH SUBOSUKAWO NOSRATEN PAWONSARI (28 September 2011) KARISMAPAWI ROGO (30 Nov s.d 2 Des 2011)
KEGIATAN
REALISASI
kegiatan fasilitasi penyusunan Perjanjian Kerjasama ( PKS ) antar Unit Kerja kegiatan fasilitasi penyusunan Perjanjian Kerjasama ( PKS ) antar Unit Kerja. terfasilitasinya Perjanjian kerjasama (PKS) bidang penanaman Modal
tahap pembahasan, yaitu Kerjasama bidang Perindagkop UMKM se Solo Raya, rencana akan di tandatangani pada tahun 2012.
1. Perjanjian Kerjasama bidang pendidikan. 2. Perjanjian Kerjasama bidang kesehatan kegiatan study implementasi ke BKAD MAMINASA Makasar, bersamaan 3 BKAD,Pawonsari, Subosukawonosraten dan Karismapawirogo
2. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Pihak Ketiga sebagai berikut : Tabel 1.9 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Tahun 2011 No 1.
2.
3.
4.
5. 6.
7.
8.
Bidang Kerjasama/ Nomor MoU/PKS Persuratan 02/2011 & 30/SM.M10/M-5. 2011 Perpajakan 03/2011 & 01/WPJ.32/2011
Mitra Kerjasama
Pariwisata 05/2011 & 002/WB/S/SKMS/I/V/201 1 Kesehatan 06/2011 & 82/MoU/Reg.IV/ 0411 Riset dan Teknologi 08A/2011 & 03/M/SKB/IV/2011 Pemeriksaan 09/2011 & 184/NK/X-XII-2/5/2011 14/2011 & MoU-3108/PW.11/3 2011 Pendidikan (Perguruan Tinggi) 11/2011 dan 3147/P/HT/2011
/
Realisasi Kegiatan
PT.POS Indonesia Wonogiri
Pengiriman surat pos Dinas dan Paket Pos Pemerintah Daerah dengan sistem kredit
MoU dengan Dirjen Pajak
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri,PPh ps 21 dan pengalihan pajak pusat ke daerah
Mou dengan PT.SKMS Semarang
Kerjasama pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Wonogiri
MoU dengan PT.ASKES (Persero)
Kerjasama bidang kesehatan di Kabupaten Wonogiri
MoU dengan Kementrian Ristek Republik Indonesia
Kerjasama riset dan teknologi
MoU dengan BPK RI
Kerjasama penyelenggaraan dan pertanggungjawaban keuangan neg
MoU dengan BPKP Perwakilan Jateng DIY
Kerjasama peningkatan managemen pemerintahan di Kabupaten Wonogiri
MoU dengan UGM Jogjakarta
Peningkt Pembangunan daerah melalui Tri dharma Perguruan Tinggi
24
12/2011 dan S-15/6.2011 13/2011 dan 11/A/B.4/Univet Btr/V/2011 9.
10.
11. 12. 13. 19.
20. 21.
22.
23. 24. 25.
Transmigrasi 10/2011 dan 475.1/ DTKP/96/ VI.2011 07/2011 dan 870/779/VI/Dinsosnakert rans/2011
MoU dengan UNISRI Surakarta
Kerjasama pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Wonogiri
MoU dengan UNIVET BTR Sukoharjo
Peningkt Pemb daerah melalui Tri dharma Perguruan Tinggi
MoU dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
Penyelenggaraan Transmigrasi Umum di UPT SumalataI V Bulantio Timur,Gorontalo Utara Penyelenggaraan Transmigrasi Umum di UPT Bayat Kecamatan Balantikan Raya Kabupaten Lamandau Sulawesi Penyelenggaraan Transmigrasi Umum di desa Lasada/Auwa Jaya,Kecamatan Asinua Kabupaten Sulawesi Tenggara Penyelenggaraan Transmigrasi Umum
MoU dengan Pemerintah Kabupaten Lamandau Sulawesi
21/2011 &560/3927
MoU dengan Pemkab Konawe Sulawesi Tenggara
22/2011
MoU dengan Pemkab Toraja Utara, Sulawesi
Perbankan 15/2011 dan B.4576/KCVIII/OPS/08/2011 Kemasyarakatan 23/2011 Kehutanan 24/2011 dan S.0881/ VIII/ BBPBPTH-2/2011 Sarara prasarana kesehatan 25/2011 Pendidikan/ Praktek tenaga Medis RSUD26/2011 & 679/APM.SKA.PEND/XII/ 2011 28/2011 dan 140/AKPERPPNI/KB/XII/11 27/2011 dan 1311/POLITEKKESBM/XII/2011 Kesehatan 37/RSUD/XII/2011 Litbang 019.6/50/2011 dan 167/H27/11/KS/ 2011 Pariwisata 077/731/2011dan 003/WB/SKMS/VIII/2011 Kesehatan 019.6/603/IV/2011 dan 096/PKS/VI.06/ 0411 Perbankan 148.54/722 B.326/KWVII/ADK/06/2011 Kehutanan 522.4/719 dan S.0882/VIII/BBPBPTH2/2011 522.4/720 dan S.0883/VIII/BBPBPTH2/2011
MoU dengan BRI (Persero)Tbk. Cabang Wonogiri MoU dengan PMI cab.Wonogiri MoU dengan BBPBPTH Litbang Kehutanan Yogjakarta MoU dengan PT.Sinar Roda Utama Jakarta
Pelayanan Pinjaman, Simpanan dan jasa lainnya di Kabupaten Wonogiri Kegiatan Kepalangmerahan dan kemanusiaan di Kabupaten Wonogiri Kerjasama bidang penelitian dan pengembangan kehutanan di Kabupaten Wonogiri. Kerjasama bidg kesehatan/alat Haemodialisa dan water Treatmen di RSUD Wonogiri
MoU dengan Akper PKU Muhammadiyah Surakarta
Peningkatan Pembangunan bidang Kesehatan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Wonogiri
MoU dengan Akper PPNI Surakarta
Peningkatan Pembangunan melalui Tri Dharma PT Akper PPNI Surakarta
MoU dengan Politekkes Bhakti Mulia Sukoharjo
Peningkatan Pembangunan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi Politekkes Bhakti Mulia Sukoharjo Pemanfaatan peralatan mesin haemodialisa dan water treatment untuk pasien Jamkesmas
PKS dengan PT.Sinar Roda Utama Jakarta PKS dengan LPPM UNS PKS dengan Investor PT.SKMS Semarang PKS dg PT.ASKES (Persero) Cabang Surakarta PKS dg BRI(Persero) Tbk Cabang Wonogiri. PKS dengan BBPBP PKS dengan BBPBP
25
Penyediaan tenaga ahli untuk kegiatan pengembangan ilmu dan teknologi daerah. Pembangunan dan pegelolaan wahana waterboom dan waterpark di kawasan Sendang Asri WGM Wonogiri Penyelenggaraan Jamkesda rujukan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Wonogiri Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) bagi pedagang pasar tradisional se Kabupaten Wonogiri Pembuatan Kebun Benih Semai Uji keturunan generasi I( FI) jenis Jabon di Di lingkungan Gandul,Giriwono,Kec. Wonogiri Pembangunan plot penelitian Uji Spesies Adaptif di daerah kering di Kawasan Museum Karst, Desa Gebangharjo, Kecamatan
Pracimantoro 26.
Praktek Medis RSUD33/RSUD/XII/11 dan 680/ APM. SKA.PEND/XII/2011 35/RSUD/XII/2011 dan 141/ AKPER. PPNI/PKS/XII/11 34/RSUD/XII/11 & 1312/PolitekkesBM/XII/2011
PKS RSUD Wonogiri dengan Akper PKU Muhamadiyah Surakarta PKS RSUD Wonogiri dengan Akper PPNI Surakarta PKS RSUD Wonogiri dengan Akper Bhakti Mulia Sukoharjo
PKL/Praktek Klinik Keperawatan di RSUD Wonogiri PKL/Praktek Klinik Keperawatan di RSUD Wonogiri PKL/Praktek Klinik Keperawatan di RSUD Wonogiri
Sumber data : Bagian Kerjasama Setda, Tahun 2011
3.
Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah Pelaksanaan koordinasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan
Instansi Vertikal yang berada di Kabupaten Wonogiri dilakukan dalam berbagai kegiatan yang meliputi antara lain : Tabel 1.10 Realisasi Pelaksanaan Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah Tahun 2011 SKPD Kantor Depag Kab. Wonogiri
Kantor Statistik Daerah
4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3.
Kantor Pertanahan
1. 2. 3. 4.
Kepolisian Resort Wonogiri dan Kodim 0728 Wonogiri
4. 5. 6. 7. 8. 1.
Kejaksaan Negeri Wonogiri dan Pengadilan Negeri Wonogiri
2.
KEGIATAN Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten Pengiriman Peserta MTQ tingkat Propinsi Monitoring Sarana Ibadah Sosialisasi Keluarga Sakina Penyelenggaraan dan pemulangan Haji Kegiatan Penyusunan Buku Wonogiri Dalam Angka Penyusunan Kecamatan Dalam Angka Penyusunan PDRB Kegiatan Pembebasan Tanah untuk kepentingan umum Pensertifikatan Tanah Pemerintah Fasilitasi Penyelesaian Kasus-kasus Pertanahan Kegiatan-kegiatan lainya yang terkait dengan proses perijinan di bidang pertanahan. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Penanganan bencana alam Penyelenggaraan SAR Penyelenggaraan urusan perhubungan Pelaksanaan TMMD. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pos Penyuluhan Hukum Terpadu (POSKUMDU). Kegiatan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum).
Koordinasi dalam tataran pengambilan kebijakan yang bersifat strategis dilakukan dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pembentukan Forum Koordinasi dan Sekretariat Koordinasi Pimpinan Daerah melibatkan unsur pimpinan yaitu Bupati Wonogiri, Wakil Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri, Kepala Kepolisian Resort Wonogiri, Komandan Kodim 0728 Wonogiri, Kepala Kejaksaan Negeri Wonogiri dan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri. 4. Pembinaan Batas Wilayah
26
Selama tahun 2011 wilayah Kabupaten Wonogiri relatif kondusif tidak ada sengketa batas wilayah. 5.
Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Selama tahun 2011 di Kabupaten Wonogiri terdapat 179 kejadian bencana yang bersifat lokal, yaitu kebakaran 16 kejadian, angin topan 39 kejadian, tanah longsor 115 kejadian dan banjir 9 kejadian yang terjadi di 25 Kecamatan yang menimbulkan kerusakan terhadap rumah, ruas jalan, talud, dan
jembatan dan infrastruktur lainnya
dengan kerugian diperkirakan
mencapai sebesar Rp. 6.740.912.500,Kejadian bencana lain yang masih terjadi setiap tahun dan memerlukan langkah antisipasi dan penanganan yaitu bencana kekeringan yang tersebar di desa-desa di 8 Kecamatan, yaitu Kecamatan Pracimantoro, Kecamatan Paranggupito, Kecamatan Giritontro, Kecamatan Eromoko, Kecamatan Batuwarno, Kecamatan Nguntoronadi, Kecamatan Manyaran dan Kecamatan Giriwoyo. Selain itu pada tahun 2011 terjadi kejadian luar biasa yaitu keracunan makanan 47 kasus dan Leptospirosis di Kecamatan Purwantoro, Tirtomoyo, Ngadirojo, Baturetno dan Manyaran. Adapun langkah-langkah yang telah dilaksanakan pada tahap pasca bencana sebagai berikut : a.
Pemberian Rp.83.650.000,-
bantuan
keuangan
didistribusikan
ke
dari 20
dana
APBD
Kecamatan
sebesar
meliputi
84
Desa/Kelurahan yang diberikan kepada 194 orang b.
Pemberian
bantuan
keuangan
dari
dana
APBD
sebesar
Rp. 16.500.000,- untuk bencana kekeringan didistribusikan ke Kecamatan Pracimantoro, Paranggupito dan Giritontro c.
Memfasilitasi
penyaluran
bantuan
untuk
mengatasi
bencana
kekeringan/ kekurangan air bersih dari Pihak Ketiga (Donatur) sebesar Rp. 38.271.000,d.
Rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana fisik penanganan pasca bencana alam yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.000.000.000,-
e.
Pemberian
bahan makanan (beras, mie instan dan sarden) bagi
korban bencana dari dana APBD yang diberikan kepada 777 KK/2.600 jiwa f.
Pemberian bantuan bagi korban bencana alam dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dari APBD Provinsi berupa bahan makanan dan pakaian
27
g.
Terkait dengan penanganan kejadian luar biasa (KLB) keracunan makanan dan Leptospirosis dilaksanakan penyelidikan epidemiologi, pengambilan sampel makanan untuk di cek ke laboratorium, pengambilan sampel dan pemeriksaan sampel darah, pemeriksaan sampel lingkungan (tanah,air) dan penyuluhan.
6. Pengelolaan Kawasan Khusus Sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat
(1) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam
wilayah
Provinsi
dan/atau
kabupaten/kota,
Selanjutnya
pada
penjelasannya ditegaskan bahwa kawasan khusus adalah kawasan strategis yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak dari sudut politik, sosial, budaya, lingkungan dan pertahanan dan keamanan. Dalam kawasan khusus
diselenggarakan
fungsi-fungsi
pemerintahan
tertentu
sesuai
kepentingan nasional. Kawasan khusus dapat berupa kawasan otorita, kawasan perdagangan bebas dan kegiatan industri dan sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kawasan khusus dibentuk dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu bagi kepentingan nasional. Lebih lanjut sesuai dengan penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggunjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat ditegaskan bahwa yang dimaksud kawasan khusus meliputi kawasan sumberdaya alam, kawasan sumberdaya buatan, kawasan industri, pariwisata, perdagangan dan otorita, kawasan kelautan dan kedirgantaraan, sepanjang yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka jenis kawasan khusus yang ada di Kabupaten
Wonogiri
sebagaimana
ketentuan
peraturan
perundangan-
undangan tersebut diatas tidak ada. 7. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Stabilitas Wilayah Kabupaten Wonogiri sepanjang Tahun 2011 secara umum tergolong mantap, hal itu ditunjukkan dengan tidak terjadinya permasalahan yang menonjol dan mengganggu ketentraman dan ketertiban, mengganggu stabilitas pembangunan
daerah, konflik berbasis SARA,
anarkisme, separatisme dan lain sebagainya. Penanganan Ketertiban Umum 28
dan
Ketentraman
Penyelenggaraan
Masyarakat Ketertiban
dengan
Umum
dan
membentuk Ketentraman
Tim
Terpadu
Masyarakat
di
Kabupaten Wonogiri yang terdiri dari jajaran Kodim 0728, Polres, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan masyarakat. Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2011 ini dipublikasikan untuk diketahui masyarakat. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai
capaian
kinerja
baik
secara
makro
maupun
mikro
dalam
penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Wonogiri sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan ketugasan. Kami menyadari bahwa disamping keberhasilan dalam pencapaian kinerja masih terdapat kekurangan dan belum dapat secara optimal memberikan kepuasan kepada semua pihak, terutama bagi seluruh masyarakat Kabupaten Wonogiri. Tetapi berkat kerjasama yang baik serta dukungan yang besar dari seluruh lapisan masyarakat, kiranya apa yang
kita
laksanakan
menjadi
bagian
dari
percepatan
pelaksanaan
pembangunan di Kabupaten Wonogiri. Ini dibuktikan dengan beberapa penghargaan yang diperoleh selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Piagam Penghargaan dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono atas peningkatan produksi beras diatas 5 %, juara 2 Lomba Desa Berkembang Tingkat Propinsi Jawa Tengah, juara 2 Lomba Pasar Desa Tingkat Nasional, juara Harapan 2 Lomba Desa Berkembang Tingkat Nasional, Nominator Tingkat Nasional Inovatif Government Award 2011, juara 3 Lomba Penilaian Pencapaian Sasaran Indikator Kinerja Program Kependudukan dan KB Tingkat Propinsi, dan Peringkat 3 Bupati Peduli Penanaman Satu Milyar Pohon Indonesia. Pada masa-masa mendatang, Pemerintah Kabupaten Wonogiri akan melakukan
segala
upaya
yang
diperlukan
untuk
mendorong
peningkatan
kesejahteraan masyarakat dan penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Bagi masyarakat yang peduli dan ingin menyampaikan masukan saran pendapat/tanggapan guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan ke depan, dapat menyampaikan melalui : Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Jl. Kabupaten No. 6 Telp. (0273) 321002 Psw. 2051 Fax. (0273) 322318; Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Jl. Kabupaten No. 6 Telp. (0273) 321002 Psw.2061; www.humas.wonogirikab.go.id. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita sekalian, Amin. Wonogiri, 15 Mei 2012 BUPATI WONOGIRI 29
H. DANAR RAHMANTO
30
